Vietnam Minta Indonesia Patuhi Hukum Internasional Soal Kapal Asing

Sebuah kapal nelayan Vietnam ditenggelamkan di Laut Natuna di Anambas, Kepulauan Riau (5/12/2014).


CB - Kementerian Luar Negeri Vietnam Kamis (11/12/2014) telah melangsungkan pembicaraan serius dengan Indonesia mengenai insiden penenggelaman kapal-kapal nelayannya.

Menyusul tindakan menenggelamkan kapal-kapal penangkap ikan ilegal Vietnam di perairan Indonesia, Kementerian Luar Negeri Vietnam mengatakan, Vietnam telah melangsungkan pembicaraan serius dengan Indonesia mengenai insiden tersebut.

Seorang jurubicara Kementerian Luar Negeri Vietnam mengatakan, Vietnam berharap Indonesia menangani para nelayan asing yang melanggar wilayah perairannya sesuai dengan hukum internasional dan atas pertimbangan kemanusiaan.

Masih menurut jurubicara itu, Vietnam selalu memerintahkan para nelayannya untuk mematuhi peraturan dan undang-undang negara-negara lain agar tidak melanggar wilayah perairan mereka.

Sebelumnya, Indonesia menyatakan kebijakan baru untuk menenggelamkan kapal-kapal penangkap ikan ilegal sejauh ini telah berlangsung sukses. Presiden Joko Widodo, Rabu lalu, menyatakan pencurian ikan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Indonesia.

Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti mengatakan, langkah tersebut telah menurunkan secara dramatis jumlah kapal asing yang beroperasi di dekat kepulauan Natuna. Menurutnya, langkah tersebut juga tidak merusak hubungan dengan negara-negara tetangga.

Ia menambahkan bahwa pada masa mendatang, pemerintah berencana untuk mengambil alih kapal-kapal tersebut. Sejak Jumat lalu, Indonesia telah menangkap dan menenggelamkan sedikitnya tiga kapal asal Vietnam.



Credit KOMPAS.COM

Presiden minta kerjasama industri dibarengi transfer teknologi

Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/Andika Wahyu)

Jangan sampai kita beli-beli saja, uang kita lari ke negara lain, Indonesia ya memakai-memakai, tidak memproduksi,"

Busan (CB) - Presiden Joko Widodo meminta agar kerjasama industri yang dilaksanakan dengan negara lain juga memuat adanya transfer teknologi sehingga Indonesia juga turut mampu menciptakan produk.

"Jangan sampai kita beli-beli saja, uang kita lari ke negara lain, Indonesia ya memakai-memakai, tidak memproduksi," katanya saat bertatap muka dengan masyarakat Indonesia di Korea Selatan, Kamis malam.

Menurut Presiden, saat ini dengan Korea Selatan, Indonesia telah memiliki kerjasama pembuatan kapal selam yaitu antara perusahaan BUMN pembuat kapal, PT PAL, dan perusahaan pembuat kapal Daewoo Shipbuiliding and Marine Engineering (DSME). Keduanya tengah mengerjakan tiga kapal selam kelas Changbogo yang di pesan Pemerintah Indonesia senilai 250 juta dolar AS.

DSME yang merupakan perusahaan pembuat kapal berbagai rupa, akan menjadi tuan rumah pembangunan dua kapal selam yang dipesan. Sedangkan satu kapal selam akan dibangun keduanya di galangan PT PAL di Indonesia.

Ke depan, Presiden berharap, kerjasama industri pertahanan juga memuat transfer teknologi.

"Kita tidak hanya kapal selam, tapi kapal lain yang dibutuhkan, tetapi juga industri pertahanan, kerjasama ini harus transfer teknologi, saat ini kita kerjasama untuk kapal selam dan ke depan untuk industri yang lain," katanya.

Presiden menambahkan dalam pertemuan dengan Presiden Korea Selatan Park Geun-hye Kamis, Korsel berkeinginan untuk memperbesar kerjasama industri maritim dengan Indonesia.


Credit ANTARA News

Deklarasi Indonesia WOW! hasilkan Galeri Indonesia WOW!

Menteri Koperasi dan UKM, AAGN Puspayoga (kiri) bersama dengan Founder dan CEO MarkPlus, Hermawan Kartajaya (kanan) memimpin Deklarasi Indonesia WOW! yang sekaligus menjadi pertanda diluncurkannya Galeri Indonesia WOW! dalam Konser Indonesia WOW! di Jakarta, Kamis (12/12). (ANTARA News/ Arindra Meodia)

 

 

Jakarta (CB) - Menteri Koperasi dan UKM, AAGN Puspayoga bersama dengan Founder dan CEO MarkPlus, Hermawan Kartajaya meluncurkan Galeri Indonesia WOW! dalam konser Indonesia WOW! yang berlangsung di Jakarta, Kamis malam.

Peluncuran tersebut didahului dengan Deklarasi Indonesia WOW! yang diikuti oleh sejumlah perusahaan, instansi dan institusi diantaranya Martha Tilaar, Kompas Gramedia Group, Microsoft Indonesia, Telkom, BCA, BRI, Tokopedia, SMESCO dan Indonesia Fashion Week.

"Hari ini kita mau melakukan deklarasi kecil-kecilan saja," kata Hermawan.

Galeri tersebut nantinya akan menampung KUKM terpilih untuk dibina oleh para kurator yang kompeten di masing-masing bidang seperti seni kerajinan, desain, fesyen, video, film dan fotografi, seni pertunjukkan, penerbitan dan percetakan, kuliner dan musik.

"UKM jumlahnya 57 juta di Indonesia dan 98 persen dari pelaku usaha adalah UKM, sehingga kita harus dapat memberi porsi kepada UKM," kata Menteri Koperasi dan UKM.

"Saya berterimakasih kepada para sponsor UKM karena jika UKM-nya bagus dan berhasil, kemajuan ekonomi juga akan bagus," tambahnya.

Galeri Indonesia WOW akan berada di Gedung Small and Medium Enterprise and Cooperatives (SMESCO) sebagai pusat promosi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

"Kita targetkan galeri ini sekitar pertengahan tahun akan jadi," kata Hermawan.

"Di sana akan bertemu para anak muda, akan ada panggung dan tempat kreatifitas bagi para UKM, kalau biasanya tiap minggu ada car free day, nantinya akan ada creativity day," lanjutnya.

Gedung ini akan menjadi tempat kolaborasi ekonomu kreatif antara tiga komponen Artist, Business, dan Governement (ABG).

"Indonesia WOW!, Gerakan Indonesia WOW!, Galeri Indonesia WOW!," teriak Hermawan menutup Deklarasi Indonesia WOW!


Credit ANTARA News

Senat: Australia Langgar HAM Pencari Suaka

 

Pencari suaka datang ke Australia dengan mempergunakan kapal-kapal laut tak laik berlayar. (Reuters/Handout)

 

 

Sydney, CB -- Penyelidikan Senat Australia menyebutkan pemerintah negara itu gagal melindungi keselamatan pencari suaka ketika terjadi kerusuhan berdarah di pusat penahanan imigrasi awal tahun ini.

Laporan Senat ini menyebut pemerintah Australia bersalah melakukan pelanggaran hak asasi manusia dalam perstiwa tersebut.

Laporan pedas setebal 200 halaman ini juga menemukan bahwa pegawai perusahaan keamanan G4S terlibat dalam kekerasan, dan menuduh menteri imigrasi dengan sengaja membohongi masyarakat sehingga kesalahan ditimpakan pada korban kerusuhan.

Australia mempergunakan pusat-pusat penahanan imigrasi di laut di Papua Nugini dan Pulau Nauru untuk memproses calon pengungsi yang mencoba masuk ke wilayah negara itu dengan mempergunakan kapal tak laik berlayar.

Salah seorang pencari suaka, Reza Barati asal Iran, tewar dan lebih dari 70 orang lainnya luka-luka dalam kerusuhan yang terjadi pada Februari di Pulau Manus, Papua Nugini.

Komite Senat menulis bahwa peningkatan jumlah pencari suaka baru, ditambah ketidakjelasaan dalam menilai klaim suaka mereka, berakhir dengan hasil "yang sudah bisa diduga sebelumnya."

"Ketidakmampuan infrastruktur fasilitas-fasilitas penahanan itu menampung jumlah pencari suaka yang demikian banyak dan ketidaktersediaan informasi untuk menetapkan status dan pemindahan mereka, menciptakan situasi dimana kerusuhan dan aksi protes pasti akan terjadi,: tulis laporan tersebut.

Penyelidikan yang tertunda lama ini merekomendasikan agar Australia "mengaku dan bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia" yang terjadi dalam kerusuhan itu.

Laporan tersebut mengecam Menteri Imigrasi Scott Morrison dengan menyatakan bahwa dia berulangkali membohongi publik mengenai rincian kerusuhan itu untuk "menyalahkan situasi ini pada pencari suaka atas kekerasan yang mereka alami".

Laporan ini tidak dengan tegas memberi penilaian kepada perusahaan keamanan Inggris G4S, yang saat itu menjaga keamanan fasilitas dengan memujiya karena berhasil mengekang kegiatan protes sebelumnya.

"Tidak bisa dibantah bahwa sejumlah besar pegawai lokal, dan sejumlah kecil pegawai asing, terlibat dalam kekerasan pada pencari suaka," tambahnya.

Komite ini menemukan bahwa sebagian besar aksi kekerasan ini dilakukan oleh polisi Papua Nugini yang memeprgunakan "kekerasan secara berlebihan" untuk mengatasi aksi protes.

Senator dari Partai Hijau yang beroposisi Sarah Hanson-Young menyebut laporan itu sebagai penilaian "buruk" pada kebijakan pencari suaka yang diterapkan pemerintah.

"Bukti-bukti yang menggunung yang diserahkan pada penyelidikan ini semua menunjuk pada satu fakta: pusat di Pulau Manuah tidak bisa dipertahankan dan harus ditutup sekarang juga," ujarnya.


Credit CNN Indonesia

JK Mengaku Sempat Ragu Saat Jokowi Pilih Susi Jadi Menteri

Icha Rastika Wakil Presiden Jusuf Kalla.


JAKARTA, CB -  Wakil Presiden Jusuf Kalla mengamati sepak terjang Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, sejak dilantik dalam jajaran Kabinet Kerja beberapa waktu lalu. Ia

"Mungkin Anda tidak menduga sebelumnya, Menteri yang hanya lulusan SMP (mau apa)," kata dia dalam sebuah seminar, di Jakarta, Rabu (10/12/2014).

Namun nyatanya, lanjut Kalla, beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Susi membuat sejumlah pihak gentar. Kepada para peserta seminar, Kalla pun berpesan agar tidak meremehkan latar belakang pendidikan seseorang.

"Jangan ragu-ragu sama kemampuan pengusaha, walaupun pendidikannya rendah," imbuh Kalla.

Dalam kesempatan tersebut, Kalla berbagi kepada para peserta tentang komentarnya ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) berniat mengangkat Susi menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan.

"Saya bilang, dia (Susi) hanya tamatan SMP. Lalu Pak Jokowi tanya, Undang-undang (UU) syarat pendidikan Presiden apa?" kata Kalla menirukan Jokow kala itu.

"Saya bilang SMA. Lalu Pak Jokowi bilang, berarti cocok lah," tambah Kalla.

Pada kesempatan itu juga Kalla mengemukakan, dirinya merasa agak aneh dengan peraturan bahwa syarat menjadi Presiden hanya SMA, sementara menjadi Gubernur justru sarjana.

Berdasarkan Undang-undang No 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, syarat pendidikan untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia adalah paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.


Credit KOMPAS.com

Mengenal ESA, Badan Antariksa Eropa

 

 European Space Agency (ESA) didirikan pada 1975 dan kini beranggotakan 20 negara Eropa. ESA berhasil mencetak sejarah dengan mendaratkan pesawat robotika di komet (Reuters/ESA)

 

 

Jakarta, CB -- Badan Antariksa Eropa atau European Space Agency (ESA) mencatat sejarah baru dalam dunia astronomi dengan berhasil mendaratkan pesawat untuk pertama kalinya di permukaan komet.

Prestasi ini dicapai berkat misi yang dimulai pada 2004 silam. Wahana antariksa Rosetta mendekati Komet 67P/Churyumov-Gerasimenko. Pada Rabu, 12 November 2014, Rosetta meluncurkan pesawat robotika Philae untuk mendarat di permukaan komet sekitar pukul 23.00 WIB.

Penjelajahan ruang angkasa ini berhasil dilakukan melalui kolaborasi antar pemerintah negara-negara Eropa dalam ESA yang berdiri sejak 1975 dan berkantor pusat di Paris, Perancis.

Investasi besar negara-negara Eropa terhadap ruang angkasa dimulai pada 1950-an. Ilmuwan dari negara Eropa Barat menyadari bahwa mereka tidak mampu bersaing dalam hal ruang angkasa dengan negara adidaya, seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet yang juga perang dingin dalam misi antariksa.

Para ilmuwan dari negara Eropa Barat kala itu sepakat untuk memiliki dua badan antariksa, yaitu European Launcher Development Organisation (ELDO) dan European Space Research Organisation (ESRO).

ESA yang ada sekarang ini dibentuk dalam Konvensi ESA pada tahun 1975, ketika ESRO digabungkan dengan ELDO. Ada 10 negara yang menandatangani Konvensi ESA, yaitu Belgia, Denmark, Perancis, Jerman, Italia, Belanda, Spanyol, Swedia, Swiss, dan Inggris.

Pada 1970-an, perang dingin bidang antariksa Amerika Serikat dan Uni Soviet mulai reda dan secara signifikan kedua negara memangkas anggaran penelitian ruang angkasa. ESA, dengan sokongan dari banyak negara, dengan cepat menempatkan diri di posisi terdepan dalam eksplorasi ruang angkasa.

Total, sekarang ada 20 negara yang tergabung di sana, yaitu Austria, Belgia, Republik Ceko, Denmark, Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani, Irlandia, Italia, Luksemburg, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Rumania, Spanyol, Swedia, Swiss, dan Inggris.

Pusat penelitian dan pusat kontrolnya terbagi-bagi di berbagai kota, seperti di Noordwijk (Belanda), Frascati (Italia), Darmstadt dan Cologne (Jerman), serta Villanueva de la Canada (Spanyol).

Semua negara itu berkontribusi memberi pendanaan untuk penelitian dan misi ESA. Pada 2013, dana yang dianggarkan ESA untuk penelitian mencapai 4,282 juta euro atau sekitar Rp 65 triliun. Ada lima negara yang memberi kontribusi terbesar untuk ESA tahun ini, yaitu Jerman sebesar 772,7 juta euro, Perancis 747,5 juta euro, Italia 400 juta euro, Inggris 300 juta euro, dan Belgia sebesar 187,7 juta euro.

Setidaknya, ada 11 negara Eropa yang mengajukan diri untuk masuk dalam ESA, termasuk Hungaria, Estonia, Lativia dan Slovakia.

ESA banyak menjalankan misi ruang angkasa tanpa awak atau dengan awak ke bulan atau planet, meneliti bumi, hingga berpartisipasi mengelola Stasiun Ruang Angkasa Internasional atau International Space Station (ISS).

Terakhir, mereka sukses mendaratkan pesawat robotika Philae. Ia akan memantau permukaan dan melakukan pengeboran pada komet hingga Desember 2015. Data-data itu akan dikirim ke bumi untuk diteliti oleh para ilmuwan guna mengungkap rahasia di balik terbentuknya planet, tata surya, hingga kemunculan kehidupan.


Credit CNN Indonesia

Indonesia Berpeluang Pimpin Teknologi Antariksa & Dirgantara

Foto- Menristek Dikti M Nasir (kiri) saat menerima cindera mata seminar nasional keantariksaan (inung)

 

 

JAKARTA (CB)- Indonesia memiliki peluang untuk menjadi pemimpin (leader) dibidang teknologi keantariksaan dan kedirgantaraan di kawasan Asean.
Sebab dibanding negara-negara Asean lain, Indonesia telah memiliki sejumlah fasilitas, sarana parasarana bahkan regulasi keantariksaan dan kedirgantaraan yang jauh lebih lengkap.
“Potensi menjadi negara paling unggul dalam hal keantariksaan dan kedirgantaraan sangat besar. Tinggal bagaimana kita memacu perkembangannya lebih cepat,” kata Menteri Ristek dan Dikti M Nasir disela seminar nasional bertema Teknologi Keantariksaan Menuju Kemandirian yang digelar Dewan Penerbangan Nasional RI (Depanri).
Beberapa nilai unggul tersebut antara lain Indonesia telah memiliki sains antariksa, pusat pengembangan sains cuaca, memiliki industri penerbangan, mampu membuat satelit mikro, teknologi penginderaan jarak jauh dan sebagainya. Bahkan Indonesia saat ini telah memiliki regulasi berupa UU keantariksaan.

Karena itu dalam beberapa kerjasama soal keantariksaan di kawasan ASIA, Jepang dan China telah menempatkan Indonesia sebagai mitra yang strategis untuk pengembangan teknologi antariksa ke depan.

“Dalam pertemuan atau forum dikawasan Asia, Indonesia menjadi pembicara penting dalam hal keantariksaan dan kedirgantaraan,” jelas Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa (LAPAN) Thomas Djamaludin.
Untuk memberikan acuan dalam hal pengembangan teknologi keantariksaan dan kedirgantaraan saat ini Depanri tengah menyusun rencana induk hingga 25 tahun ke depan. Rencana induk tersebut bertujuan mendukung visi pembangunan Indonesia yakni mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur.


Credit Pos Kota

Teknologi Canggih Buatan Lapan, dari Pesawat hingga Satelit

 

 

Jakarta (CB) - Perkembangan teknologi antariksa dan penerbangan di dunia sangat pesat. Umumnya penguasaan dan pengembangan teknologi didominasi oleh negara maju.

Ternyata ilmuwan Indonesia bisa berkontribusi untuk pengembangan teknologi di dunia antariksa dan penerbangan modern meskipun perjalanannya tidak sekencang negara maju.

Melalui wadah Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), para peneliti hingga insinyur mampu melahirkan purwarupa atau prototype produk teknologi canggih.

Produk riset yang ditemukan seperti roket pendorong satelit, pesawat komersial dan tanpa awak, hingga satelit untuk telekomunikasi dan penginderaan jarak jauh.

Berikut ini, konsep atau produk pengembangan teknologi keantariksaan dan kedirgantaraan yang akan, sedang atau sudah dikembangkan, seperti dirangkum detikFinance, Kamis (11/12/2014).

Pesawat N219

 

 

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) bersama PT Dirgantara Indonesia (Persero) merancang pesawat berbadan ringan dan lincah, N219. Pesawat yang akan disertifikasi pada tahun 2016 ini

Untuk mensukseskan program N219, pemerintah akan membantu pembiayaan pengembangan purwarupa hingga sertifikasi pesawat. Alasannya anggaran tersebut sangat tinggi jika ditanggung badan usaha. Pemerintah saat ini mengucuri dana Rp 400 miliar untuk membuat prototype pesawat penumpang N219.

Pengembangan N219 tidak berhenti pada pesawat kecil atau light aircraft. Nantinya kemampuan N219 akan ditingkatkan atau dikembangkan untuk menjadi pesawat amphibi. Artinya armada N219 ke depan bisa mendarat tidak hanya di ladasan tanah melainkan di atas air, seperti: sungai hingga laut. Pesawat tipe ini diklaim yang pertama kali dirancang oleh insinyur RI.

“N219 saat sertifikasi, maka pesawat N219 amphibi mulai dikembangkan. Kita pararel. Nantinya ini yang pertama kali kita kembangkan pesawat tipe amphibi,” kata Kepala Program Pesawat Terbang LAPAN Agus Ariwibowo.

Konsep ‘burung besi’ yang bisa mendarat di atas air ini sangat membantu percepatan pergerakan barang dan orang, di tengah keterbatasan infrastruktur bandara. Pesawat amphibi ini bisa menjangkau pulau-pulau eksotis Indonesia yang masih minim infrastuktur.

“Kita punya banyak pantai yang jadi wilayah wisata tapi nggak tersentuh maka dengan pesawat amphibi kita bisa tingkatkan konektifitas,” ujarnya.

Pesawat Baling-Baling Jumbo 140 Penumpang

 

 

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) mengusulkan pengembangan pesawat komersial atau penumpang baling-baling (propeller) terbesar di dunia. Pesawat yang bernama N2140 ini, nantinya mampu membawa 144 penumpang.

“Kita dapat ide dari pesawat A400 M yang memiliki baling-baling gede. Ini nggak masuk ke pasar jet. Kita kembangkan pesawat yang cocok dengan kondisi Indonesia,” kata Kepala Program Pesawat Terbang LAPAN Agus Aribowo.

A400 M merupakan pesawat angkut militer atau cargo berbadan lebar yang diciptakan oleh Airbus Military. Pengembangan N2140 nantinya akan memakai mesin EuroProp. Ini merupakan mesin terbaru, setelah turboprop, untuk kelas propeller. Meski bukan mesin jet, EuroProp memiliki kemampuan layaknya mesin pesawat jet. Daya jangkau pesawat ini menyerupai daya jelajah pesawat sekelas Boeing 737 hingga Airbus A320.

“EuroProp bisa masuk transonic. Kalau Boeing (Boeing 737) kecepatan 0,78 mach (kecepatan suara), kalau EuroProp 0,7 mach. Ini nggak beda jauh,” jelasnya.

Keunggulan pesawat N2140 daripada pesawat bermesin jet, sekelas Airbus 320 dan Boeing 737, ialah konsumsi bahan bakar. Pesawat baling-baling ini hemat dalam pemakaian BBM sekitar 20% sampai 25% daripada pesawat jet. Keunggulan sangat bermanfaat bagi maskapai komersial karena selama ini menerima hantaman  tingginya biaya avtur.

Pesawat Tanpa Awak atau UAV

 

 

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Republik Indonesia mengembangkan pesawat tanpa awak canggih atau Unmanned Aerial Vihicle (UAV).

Program bernama LAPAN Surveillance UAV sudah menghasilkan 5 jenis pesawat tanpa awak, yakni: LSU 01, 02, 03,04, hingga 05. Pesawat tanpa awak ini bisa dipakai untuk pemantauan daerah perbatasan, daerah bencana, daerah berbahaya, serta misi terbang jarak jauh.

“Fungsi bisa dipakai pemantauan atau surveillace seperti lahan pertanian, mitigasi bencana, maritim, tepi pantai,” kata Kepala Bidang Teknologi Prokusi Puslitbang LAPAN, Bayu Utama.

Varian terbaru pesawat tanpa awak drone ialah LSU 05. Pesawat ini memiliki daya jelajah hingga 240 kilo meter dengan lama terbang selama 8 jam dan mampu membawa beban 30 kilo gram. Pesawat ini memakai bahan bakar tipe Pertamax.

Tidak hanya pesawat tanpa awak, LAPAN juga mengembangkan pesawat mata-mata berawak. Program ini bernama  LAPAN Surveillance Aircraft (LSA). Program ini memanfaatkan pesawat kecil berkpasitas 2 orang dan bermesin tunggal. Pesawat yang memiliki bentang sayap 18 meter ini, didatangkan langsung dari Jerman namun LAPAN memiliki kesempatan mempelajari pengembangan LSA untuk tahap berikutnya. LAPAN mengirim 6 insinyurnya untuk belajar ke TU Berlin Jerman sesuai perjanjian transfer of technology.

Pemanfaatan pesawat UAV, kata Bayu, bisa dipakai untuk keperluan damai hingga militer. Pesawat UAV bisa dilengkapi persenjataan. Tipe pesawat UAV dinilai sangat aman untuk melakukan misi berbahaya karena tidak khawatir ada korban luka karena tertembak. Sebab pesawat UAV dikendalikan dari jarak jauh.

Satelit dan Roket

 

 

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Republik Indonesia memiliki program kerja jangka panjang pengembangan satelit telekomunikasi hingga roket pembawa satelit. Program ini terangkum dalam master plan selama 25 tahun ke depan. Untuk satelit, LAPAN berencana meluncurkan satelit LAPAN A2 untuk pengideraan jarak jauh. Ke depan, LAPAN ingin mengembangkan dan meluncurkan satelit telekomunikasi secara mandiri.

“Sekarang kita realitis bikin satelit satelit telekomunikasi dan satelit pengideraan jarak jauh,” kata Kepala LAPAN Thomas Djamaluddin.

Thomas menyebut tentang tantangan pendanaan untuk pengembangan satelit komunikasi. Setidaknya secara hitungan kasar, sebuah satelit baru seharga Rp 3 triliun maka biaya pengembangannya bisa mencapai Rp 6 triliun. Artinya Rp 3 triliun untuk pembuatan satelit dan Rp 3 triliun untuk pembuatan fasilitasnya. Namun dengan dibuat sendiri, ke depan kemandirian dan sisi ekonomis bisa tercapai. Potensi kebutuhan satelit komunikasi sangat besar, apalagi perusahaan Indonesia selalu membeli satelit dari luar negeri.

“Kita kembangkan satelit sendiri plus biaya kembangkan 2 kali dari harga. Tentu anggaran itu harga harus disiapkan,” jelasnya.

Tidak hanya satelit. LAPAN secara bertahap mengembangkan roket untuk pendorong satelit.




Credit  detikFinance

Beli Mobil Perang US Navy? Ini Caranya

Mobil ini tadinya hanya diperuntukkan untuk kegiatan militer saja.
 
Beberapa unit Humvee yang bisa dibeli oleh rakyat sipil

CB - Mobil serbaguna buatan American Motor (AM) General memang dikenal tangguh dan memiliki tampilan yang cukup sangar.

Mobil yang diberi nama Humvee ini bahkan dibuat versi sipil, yaitu Hummer, untuk mengakomodasi besarnya permintaan dari masyarakat biasa yang juga ingin merasakan kehebatan mobil spesialis perang ini.

Dilansir dari situs Autoevolution Kamis 11 Desember 2014, pada 1999 silam sebanyak 748 Humvee dilelang oleh Angkatan Laut Amerika Serikat (US Navy). Mereka beralasan mobil yang pertama kali dibuat pada 1985 ini sudah ketinggalan zaman dan memerlukan biaya besar untuk peremajaan.

Setelah sebagian unit dibeli oleh Angkatan Darat Selandia Baru dan kolektor, tersisa 498 unit yang dilelang untuk rakyat sipil. Namun hal ini tidak berlangsung lama, karena kemudian AM General membeli kembali unit-unit tersebut dari masyarakat dengan alasan tidak boleh digunakan untuk keperluan sipil.

Namun kini badan yang khusus menangani alat persenjataan militer AS menyatakan dalam waktu dekat mereka akan melelang beberapa Humvee melalui jalur online GovPlanet. Informasi yang datang dari badan resmi ini menyatakan bahwa setiap kendaraan sudah diperiksa terlebih dulu dan semua yang dijual dalam kondisi siap pakai, tentunya tanpa dilengkapi persenjataan seperti saat digunakan di masa perang.

Harga yang ditawarkan mulai dari US$10 ribu atau sekitar Rp123 juta. Sebanyak 23 unit produksi 1987-1994 tersedia dengan beberapa model, mulai dari kargo hingga pengangkut tentara.


Credit VIVANews

Penenggelaman Kapal Tak Ada Kaitan dengan Ajakan Perang

 

Menko Maritim Indroyono Soesilo (kiri) bersama Duta Besar Jerman untuk Indonesia Georg Witschel (kedua kiri) saat memberikan keterangan terkait penemuan Kapal selam Jerman di perairan Jawa, Jakarta, Kamis, 11 Desember 2014. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

 

 

Jakarta, CB -- Menteri Koordinator Kemaritiman, Indroyono Soesilo, mengatakan bahwa penenggalaman kapal-kapal pencuri ikan yang dilakukan atas koordinasinya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

"Saya pikir itu adalah masalah kedaulatan dan hukum yang ada sesuai dengan peraturan internasional. Kita mengacu pada UU tentang perikanan No. 45 Tahun 2009," kata Soesilo ketika ditemui selepas presentasi hasil temuan bangkai kapal selam Jerman oleh Kopaska di Gedung BPPT, Thamrin, Jakarta, Kamis (11/12).

Soesilo tidak bisa menjamin kapan eksekusi akan kembali dilakukan. Namun, ia mengatakan pihaknya melalui Menteri Kelautan dan Perikanan telah menghubungi Duta Besar Tiongkok di Jakarta untuk koordinasi mengatasi masalah ilegal fishing tersebut.

Soesilo juga menegaskan bahwa aksi penenggelaman kapal yang dilakukan tidak ada kaitannya dengan ajakan perang kepada negara lain, namun apa yang dilakukan adalah tindakan kriminal. "Ini murni kriminal. Kalau masuk perairan Indonesia itu sudah melanggar kedaulatan. Tahu kan aturannya kalau melanggar kedaulatan?" tuturnya kepada para wartawan.

Sebelumnya pemerintah RI menenggelamkan beberapa kapal nelayan asal Vietnam dan Tiongkok yang terbukti melakukan pencurian ikan di wilayah Indonesia. Pemerintah juga berjanji akan terus melakukan aksi tersebut untuk menuntaskan kasus pencurian ikan yang marak terjadi di wilayah perairan Nusantara.



Credit  CNN Indonesia

Pertamina Pangkas Kewenangan Impor Petral

 Seorang petugas melintasi kawasan Fuel Oil Complex 1 di Kilang Minyak Pertamina Refinery Unit (RU) IV, Cilacap. Tempo/Panca Syurkani


CB, Jakarta - Direktur Marketing and Retail PT Pertamina (Persero) Ahmad Bambang akan memangkas kewenangan impor yang dimiliki Pertamina Energy Trading Ltd (Petral). Nantinya, Petral hanya berfokus mengurus ekspor produk Pertamina.

"Petral biar fokus pada urusan ekspor, menjual produk kami yang tidak laku di Indonesia. Berikan kami waktu untuk berubah," kata Bambang di kantornya, Rabu, 10 Desember 2014.

Pengalihan fungsi Petral, kata Bambang, bertujuan menjadikan Pertamina sebagai pemegang kendali penuh atas pasokan minyak. Kelak Pertamina bertugas melakukan perencanaan, optimalisasi pengolahan, dan pengadaan atau integrated supply chain.

Untuk urusan impor minyak mentah, Bambang berharap pemerintah menjalin kesepakatan antarnegara (govermment to government). Setelah kerja sama impor disepakati, Pertamina akan menjadi pelaksana.

 Mekanisme semacam ini sudah dilakukan pemerintahan Joko Widodo ketika menyepakati kerja sama impor minyak dengan Angola. Dalam framework agreement, pelaksanaan impor dikerjakan Pertamina dengan perusahaan minyak asal Angola, Sonangol Ltd.

Wacana revisi tugas Petral diembuskan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi Faisal Basri. Faisal menganggap mekanisme kerja Petral tidak jelas, sehingga menjadi sasaran empuk mafia migas. 


Credit TEMPO.CO

Gunung Padang Bagus untuk Pengamatan Bintang

 

Gunung Padang di Kabupaten Cianjur (Foto: Dok Okezone)

 

 

 

BANDUNG (CB) - Gunung Padang di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, ternyata memiliki banyak keunikan. Salah satunya menjadi lokasi yang bagus untuk mengamati bintang.
"Di sana pengamatan bintang bisa sangat jernih. Banyak sekali (bintang) yang bisa kelihatan," kata peneliti Gunung Padang, Ali Akbar, di Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (10/12/2014).
Ia menduga ada perhitungan tersendiri yang dilakukan orang zaman dulu sehingga dibuat sesuatu di Gunung Padang dan memilih lokasi di sana.
"Ternyata lokasi itu sangat bagus untuk pengamatan bintang-bintang dan bintang pada masa lalu kemungkinan besar diberi makna budaya, entah apa," ungkapnya.
Ali mengatakan, masyarakat pada zaman Gunung Padang dibangun sangat memperhatikan makrokosmos dan mikrokosmos. Lokasi Gunung Padang sendiri sangat unik karena dikelilingi perbukitan, berada di antara dua sungai, dan terdapat lembah di sekitar lokasi.



"Lalu kalau melihat ke arah utara itu ada lima puncak gunung berurutan yang orientasinya (mengarah) ke Gunung Gede," jelasnya.
Menurutnya segala pemandangan yang ada di lokasi adalah hal yang harus dijaga. Sebab segala sesuatu yang ada itu tampaknya benar-benar dibuat sengaja oleh orang-orang saat membangun Gunung Padang.
"Tadi saya merekomendasikan (segala yang ada untuk dipelihara) dan kelihatannya akan direspons positif (oleh Pemprov Jawa Barat)," tandasnya.

Credit OkeZone

Peneliti: Ada Situs Mirip di Sekitar Gunung Padang

Menhir situs megalitik Gunung Padang yang sudah terlilit akar di Desa Karyamukti, Cianjur, Jawa Barat, 17 September 2014. TEMPO/Prima Mulia



CB, Bandung - Wakil Ketua Tim Nasional (Timnas) Peneliti Situs Gunung Padang Bidang Arkeologi Ali Akbar mengklaim mendapati bukti bahwa Situs Gunung Padang tidak berdiri sendiri. “Kita menamakannya tidak situs lagi, tapi kawasan Gunung Padang,” kata Ali setelah bertemu dengan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar di Gedung Sate, Bandung, Rabu, 10 Desember 2014.

Ali mengatakan, di sejumlah lokasi dalam radius hingga 5 kilometer dari Situs Gunung Padang, ditemukan indikasi kuat keberadaan situs yang masih berkaitan. Timnas sudah mensurvei dalam radius 2 kilometer yang cukup intensif, dan yang selektif dalam radius 5 kilometer.

Di bagian barat di tengah perbukitan Gunung Karuhun berjarak sekitar 1 kilometer, misalnya, peneliti mendapati situs yang diduga monolit. Ali menuturkan monolit--batu tunggal di tengah bukit--yang pernah ditemukan menjadi indikasi situs yang berorientasi pemujaan.

Sepanjang jarak lintasan Situs Gunung Padang menuju bukti Gunung Karuhun itu, ujar dia, ada temuan yang didapati menjadi indikasi struktur batuan. “Ada struktur-struktur batu dari Situs Gunung Padang yang mengarah ke barat ke Gunung Karuhun. Kemungkinan ada aktivitas dari Gunung Padang ke Gunung Karuhun atau sebaliknya,” katanya.

Di bagian selatan situs Gunung Padang, yakni Ciukir, yang berjarak sekitar 700 meter, peneliti mendapati situs yang diduga punden berundak. Bentuknya seperti Gunung Padang tapi lebih kecil. Timnas menemukan tiga teras dari batu di situ.

Wakil Gubernur Deddy Mizwar menuturkan kemungkinan adanya situs-situs lain merupakan informasi terbaru. “Bagaimana hubungan situs Gunung Padang dan situs-situs sekelilingnya dan bagaimana pengembangannya nanti. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten mesti duduk sama-sama,” ujarnya, Rabu, 10 Desember 2014.



Credit TEMPO.CO

"Pemilik" Machu Picchu Tertarik Teliti Gunung Padang

Situs megalitikum Gunung Padang di Cianjur (Faisal Harahap/Okezone)

BANDUNG (CB) - Gunung Padang ternyata benar-benar menjadi magnet bagi para peneliti. Tidak hanya peneliti dalam negeri, banyak juga peneliti dari luar negeri yang ingin ikut meneliti gunung yang terletak di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.
"Ajakan penelitian itu banyak, ada dari Rusia, Jerman, ada dari mana-mana," ujar peneliti Gunung Padang, Ali Akbar, di Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (10/12/2014).
Bahkan negara "pemilik" situs megalitikum Machu Piccu, yaitu Peru, juga berminat terjun dalam penelitian Gunung Padang. Dubes Peru sendiri yang menyatakan niatnya pada tim peneliti agar peneliti dari Peru bisa terlibat dalam penelitian.
"Dari Peru itu tertarik karena melihat adanya kesamaan konstruksinya (antara Gunung Padang dan Machu Picchu)," ungkapnya.
Tapi ia tidak bisa mengambil keputusan apakah akan melibatkan peneliti dari Peru atau tidak. Ia menyerahkan itu pada pemerintah. "Terus terang kita serahkan itu pada pemerintah karena itu sudah urusan bilateral," jelas Ali.
Meski begitu, ia sendiri menyambut positif jika nantinya ada peneliti dari Peru yang terlibat dalam penelitian Gunung Padang. "Sambutan kita positif. Namanya bertukar pengetahuan, bertukar ilmu, itu bagus," tandas Ali.
Seperti diberitakan, Gunung Padang diperkirakan bangunan peninggalan sejarah berbentuk seperti piramida yang usianya lebih dari 5.000 tahun sebelum masehi. Peneliti menemukan sejumlah artefak setelah melakukan penggalian sedalam 11 meter ke dalam tanah.


Credit OkeZone

Kopaska TNI AL Temukan Kapal Selam Nazi

Konferensi Pers Penemuan Kapal Selam Milik Nazi. (Rico Afrido/Sindonews).


JAKARTA (CB) - Bangkai kapal selam milik Nazi Jerman ditemukan di laut Jawa. Bangkai tersebut diduga, jenis U-Boat 168 atau Unterseeboot milik Jerman masa perang dunia II.

Penelusuran terhadap keberadaan bangkai tersebut dilakukan pihak Komando Pasukan Katak (Kopaska) TNI AL sejak 30 Mei 2014 dengan melakukan penyelaman. Dasar penelusuran tersebut dari berbagai pemberitaan media massa yang menyebutkan penemuan tersebut.

"Sudah dijadikan rumor, ada kapal selam Nazi, Jerman, karena dipemberitaan itu tak ada kelanjutan, kemudian kami melaksanakan penelusuran," ujar Komandan Detasemen 3 Tim Kopaska Koarmaritim Surabaya TNI AL Mayor Laut (P) Yudo Ponco di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Gedung BPPT, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (11/12/2014).

Yudo menambahkan, dasar penelusuran lainnya adalah, setelah tim peneliti dari pusat arkeologi nasional menemukannya terlebih dahulu pada tahun 2013. Kemudian, pihak Kopaska menemukan bangkai kapal selam itu dengan kedalaman 25 meter.

Dalam kapal selam itu ditemukan banyak alat makan, botol-botol minuman keras, serta botol parfum. Lanjutnya, di bagian dasar piring makan terdapat lambang burung yang sedang mencengkeram simbol swastika khas Nazi.

Sementara interior kapal selam, sudah berantakan atau dengan kondisi tidak baik. "Ditemukan juga dua tengkorak dengan kondisi terjepit," terangnya.

Namun, pihaknya belum menemukan nomor lambung kapal selam tersebut. Pihaknya juga berharap pemerintah dapat menindaklanjuti penemuan bangkai kapal selam milik Nazi itu.

"Apa yang kami temukan bisa dikembangkan," tandasnya di hadapan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Indroyono Soesilo serta pihak Kedutaan Besar Jerman untuk Indonesia.


Credit SINDOnews

Polri di Bawah Kementerian Membuat Pekerjaan Tak Optimal

 

JAKARTA (CB) - Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis menilai, jika Kepolisian RI (Polri) di bawah Kementerian akan terjadi tumpang tindih pekerjaan yang akan berdampak tidak optimalnya kinerja Polri.
"Hal itu berdampak tidak akan optimal pekerjaannya, karena tumpang tindih," ujar Margarito, Rabu (10/12/2014).
Kata dia, jika Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri dan Menteri yang ditunjuk presiden harus lewat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Tidak bisa dibayangkan kalau menteri dilantik tapi Kementerian Dalam Negeri belum, karena harus melalui proses di DPR terlebih dahulu," lanjutnya.



Menurutnya, penggabungan itu akan melahirkan komplikasi luar biasa di daerah-daerah karena hanya bertanggungjawab pada satu orang. "Jadi yang tepat seperti sekarang ini jadi institusi tersendiri di bawah presiden," tuturnya.
Alangkah baiknya, kata Margarito, Polri tetap menjadi institusi tersendiri. Namun dalam Undang-Undang Kepolisian harus dicantumkan, seperti pengendalian keamanan dalam negeri, yaitu tanggung jawab kepolisian.
"Kan Selama ini belum ada itu. Kalau mau dijadikan kementerian tersendiri, itu masih bisa dipertimbangkan. Tapi menterinya nanti harus melalui persetujuan DPR tidak bisa tidak. Kementerian yang satu ini kan memegang senjata," pungkasnya. (fmi)

 

 Credit OkeZone

DPR Dukung Menhan Tuntaskan Reformasi Polri

JAKARTA (CB) - Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq mendukung Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menuntaskan reformasi Polri dengan menempatkannya pada satu kementerian seperti halnya reformasi TNI yang kini sudah di bawah Kementerian Pertahanan.
"Saya mendukung pernyataan Menhan untuk menuntaskan reformasi Polri dan menempatkan Polri di bawah kementerian seperti TNI yang sudah direformasi dan kini berada di bawah Kementerian Pertahanan," kata Mahfudz di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (11/12/2014).
Menurutnya, reformasi Polri yang tidak tuntas memberi kesan bahwa polisi masih menjadi militer dengan seragam, senjata dan atribut militer lainnya, sementara TNI saat ini sudah berada di bawah sipil.
"Anggaran TNI sudah di bawah Kemenhan, sementara polisi anggarannya langsung di bawah Presiden," katanya.
Dia berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa tegas tanpa harus menghiraukan keberatan Polri. "Tentara dulu juga menolak ketika mau direformasi. Tapi kini kita lihat hasilnya ketika militer di bawah supermasi sipil tidak ada lagi TNI berbisnis," katanya.



Menurutnya, Presiden Jokowi juga harus tegas karena supermasi sipil adalah satu keniscayaan sehingga penuntasan reformasi Polri tidak boleh lagi ditunda. "Konflik TNI-Polri akan terus terjadi kalau posisi TNI-Polri tidak disejajarkan. Kalau Polri di bawah kementerian akan banyak menyelesaikan masalah," katanya.
Menhan Ryamizard Ryacudu kembali memunculkan wacana lama agar kepolisian berada di bawah kementerian seperti halnya TNI. Dia menilai, Polri seharusnya tidak berada di bawah Presiden secara langsung karena Presiden sudah terlalu banyak urusan.
"Presiden itu repot lho, banyak urusannya. Dulu tentara di bawah Presiden karena panglima tertinggi itu Presiden. Tapi ada dualisme, masih ada Menteri Pertahanan, itu membantu," katanya.


Menurut Ryamizard, di banyak negara lain, polisi berada di bawah kementerian. Dia optimistis cepat atau lambat Polri akan berada di bawah kementerian tertentu. Meski demikian, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) di era Presiden Megawati Soekarnoputri tersebut mengaku belum tahu kementerian yang ideal untuk membawahi Korps Bhayangkara.


Credit OkeZone

Di Depan Veteran, Menhan: Kekuatan Pertahanan Kita No 1 di ASEAN!

Jakarta (CB) - Menteri Pertahanan ‎Ryamizard Ryacudu menghadiri Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) di Surabaya. Dalam sambutannya, mantan KSAD itu menyampaikan kebanggaannya atas kekuatan pertahanan Indonesia.

‎"Kekuatan pertahanan kita di seluruh dunia ini dapat nomor urut 19 dari beberapa ratus negara, nomor 9 di Asia Pasifik. Ini sangat membanggakan. Di ASEAN kita nomor satu," papar Ryamizard dalam acara yang digelar di Restoran ELMI, Jl Panglima Sudirman, Surabaya, Kamis (11/12/2014).

‎Namun kata Ryamizard, pertahanan non fisik juga sangat menentukan selain pertahanan fisik. Karena negara Indonesia bukan negara agresor yang suka menginvansi.

‎"TNI sudah dilatih bagaimana wawasan begitu tinggi sehingga siap mengorbankan nyawa. Masyarakatnya sudah ada penurunan nilai wawasan kebangsaan," ujarnya.

"Ini tugas kita semua, termasuk Kemenhan untuk bangkitkan kembali semangat nasionalisme, semangat juang kebangsaan mempertahankan negara dan siap berjuang jiwa dan raga," terang Jenderal (Purn) bintang empat itu.

Ryamiza‎rd mengatakan, terkait memperkuat pertahanan non fisik itu maka dibutuhkan salah satunya peran para veteran yang terlibat langsung dalam perang perjuangan.

"Orang bisa ngomong (perjuangan) tapi pengalaman yang jadi saksi sejarah, bapak ibu semua. Bagaimana di Surabaya sampai diperingatkan hari pahlawan," kata Ryamizard yang baru jadi warga kehormatan korps Marinir itu.

"Bapak-bapak masih ada, kalau 30 tahun sudah ada lagi contohnya, mungkin agak sulit menaikkan tingkat kebangsaan yang tinggi. Nah, peran-peran bapak ibu sangat penting dan kita cari cara pelibatan mewariskan perjuangan 1945 oleh pelaku sejarah," imbuhnya.


Credit DetikNews

Rusia Siapkan Doktrin Militer Edisi Terbaru, Atur Kebijakan Penangkal Nuklir Defensif

Ilustrasi oleh Alexei Iorsh.


Rusia tengah mempersiapkan edisi terbaru dokumen pembentuk dasar negara di bidang keamanan nasional, yakni doktrin militer Rusia yang akan menentukan tujuan, misi, dan arah kegiatan angkatan bersenjata Rusia, dengan memperhitungkan situasi politik-militer dunia saat ini yang semakin sulit. Walau mencantumkan sejumlah poin baru, doktrin militer Rusia tetap akan bersifat defensif.

Pada akhir November lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan sejumlah pertemuan rutin dengan para pemimpin instansi militer dan industri pertahanan negara. Pertemuan-pertemuan tersebut ditujukan untuk merangkum hasil latihan perang tahun ini dan rencana untuk tahun 2015 mendatang, program persenjataan baru pemerintah periode 2015-2025, serta persiapan peluncuran “Buku Putih” tentang pertahanan Rusia dan doktrin militer edisi baru.

“Buku Putih” yang Akan Bercerita

Sepanjang keberadaan Uni Soviet dan Rusia baru, “buku putih” tidak pernah diterbitkan. Upaya untuk memberi penjelasan kepada dunia mengenai tentara Rusia dan tugas mereka telah dilakukan berulang kali dalam beberapa tahun terakhir, termasuk dengan menyebarkan brosur “Tugas Aktual Pengembangan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia” yang diterbitkan pada 2007. Namun, brosur tersebut tak sepadan bila dibandingkan dengan “buku putih” yang diterbitkan setiap tahun oleh negara-negara maju, terutama dari segi isi.

Tujuan, tugas, dan arah kegiatan angkatan bersenjata Rusia secara keseluruhan pada dasarnya, harus dilandasi oleh doktrin militer Rusia edisi terbaru. Doktrin militer yang ada saat ini diresmikan berdasarkan keputusan presiden tahun 2010. Sejak saat itu, situasi dunia berubah drastis, begitu pula dengan situasi dalam negeri. Hubungan Rusia dengan AS meruncing tajam, begitu juga dengan organisasi yang kuratornya AS, yaitu NATO. Lalu, terjadi perang saudara di Suriah dan pemerintah Irak Utara diduduki oleh organisasi ekstremis ISIS.

AS dan NATO mengerahkan sistem pertahanan udara mereka di dekat perbatasan Rusia dan membuat markas militer di sana, yang telah melanggar perjanjian dasar antara Rusia-NATO. Selain itu, NATO juga tengah melakukan latihan militer secara berkelanjutan di dekat Rusia. Kapal-kapal NATO berlayar di sepanjang perbatasan Laut Hitam dan Baltik Rusia. Perang informasi-psiklogis pun terus berlangsung. Semua hal tersebut membutuhkan pemikiran konseptual yang serius, pengembangan teori baru, serta praktek pertentangan terhadap tindakan agresif negara-negara Barat. Itu akan terangkum dalam pernyataan Dewan Keamanan Rusia yang ada di edisi terbaru doktrin tindakan pembatasan secara politik dan militer terhadap pihak yang berpotensi menjadi musuh.

Musuh Potensial dan Prinsip Penangkal Nuklir Defensif

Muncul pertanyaan, akankah terdapat pemahaman mengenai “pihak yang berpotensi menjadi musuh” dalam doktrin militer yang baru? Dan siapa saja yang digolongkan ke dalam istilah tersebut? Para penyusun doktrin Rusia pada 2010 lalu jelas menghindari definisi serupa, meski AS dan NATO telah menyebut Rusia sebagai musuh potensial.

Masih ada satu isu lain yang bersifat prinsipil dalam edisi terbaru doktrin militer Rusia, yakni prinsip penggunaan senjata nuklir. Isu tersebut dikelilingi oleh sejumlah perdebatan. Beberapa pakar Rusia menegaskan bahwa dalam doktrin tersebut harus dicantumkan hak Rusia untuk melakukan serangan nuklir preventif jika hal tersebut disebabkan oleh kepentingan untuk melindungi kemerdekaan Rusia dan menjaga kedaulatannya dari kekuatan musuh yang superior. Sedangkan pakar lain menegaskan bahwa langkah tersebut akan mengundang resonansi negatif dalam pandangan masyarakat internasional.

Mantan Kepala Markas Besar Angkatan Bersenjata Rusia sekaligus mantan Wakil Menteri Pertahanan Rusia (2004-2008) Jenderal Yuriy Baluyevskiy yang sempat ikut serta dalam perumusan doktrin militer 2010 lalu mengatakan bahwa dalam doktrin militer tahun 1993 dan 2000 tidak sekalipun dicantumkan rencana penggunaan senjata nuklir dalam serangan preventif. Hal itu tidak ada pula dalam doktrin 2010. Ia berpendapat bahwa itu tak akan dicantumkan dalam edisi baru doktrin militer Rusia. Jika menggunakan istilah yang digunakan dalam NATO, maka dalam doktrin militer Rusia terdapat prinsip “penangkal nuklir defensif”.

Berdasarkan pendapat para pakar militer yang diutarakan dalam media cetak, doktrin militer terbaru Rusia tentu akan lebih keras dari segi isi dibanding dengan yang sebelumnya. Namun, itu tidak terlepas dari situasi yang terjadi dalam hubungan bilateral Rusia dengan negara Barat.


Credit RBTH Indonesia

Butuh Rp4,5 T, Indonesia Bisa Luncurkan Satelit

Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Thomas Djamaluddin - (Foto: lapan)

CB, Jakarta - Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Thomas Djamaluddin mengungkapkan Indonesia bisa meluncurkan satelit asal saja bermitra dengan India dan China. Indonesia, juga memerlukan dana Rp4,5 triliun untuk merealisasikan peluncuran satelit itu.

"Indonesia bisa meluncurkan satelit hanya saja masih membutuhkan negara mitra seperti India dan Tiongkok. Untuk itu membutuhkan anggaran sebesar Rp4,5 triliun," jelas Thomas Djamaluddin saat jeda Seminar Nasional Penerbangan dan Antariksa 2014 oleh Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia di Gedung BPPT, Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (10/12/2014).

Itu, ujar Thomas sangat memungkinkan karena pengembangan teknologi penerbangan dan antariksa di Indonesia lebih unggul di atas Tiongkok dan Jepang.

"Kita dipandang punya keunggulan . Bidang sains antariksa, penerbangan antariksa Indonesia punya industri penerbangan dengan riset maju. Terkait pengembangan satelit sendiri, Indonesia bisa disandingkan dengan Malaysia, Thailand dan Singapura. Indonesia juga sudah mempunyai kemampuan pengembangan satelit mikro dan tahun depan diharapkan bisa diluncurkan," papar dia.

Sejauh ini, pernyataan tersebut menyikapi Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir, yang mendorong agar Indonesia mampu membuat satelit.


Credit INILAHCOM

Lapan Akui Investasi Pesawat N219 Rp400 M

 

Kepala Lapan Thomas Djamaluddin - (foto: istimewa)

CB, Jakarta - Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) terus mengembangkan pesawat terbaru N219. Total investasinya Rp400 miliar.

Kepala Lapan Thomas Djamaluddin di BPPT, Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (10/12/2014) mengungkapkan Indonesia terus mengembangkan pesawat terbaru, N219, yang didesain berspesifikasi kebutuhan industri penerbangan di Indonesia dengan karakteristik landasan pendek.

"Pesawat N219 bernilai investasi hingga Rp 400 miliar. Rencananya akan diuji coba akhir 2015 mendatang dan diproduksi 2016," jelas Thomas Djamaluddin.

Ia menambahkan dengan mengatakan bahwa pesawat N219 sudah bersertifikasi layak terbang. "Lapan selaku periset akan bekerja sama dengan PT Dirgantara Indonesia (PTDI), dari sisi pasar terbukti memiliki keunggulan," ujar Thomas.

Ia mengingatkan bahwa Lapan juga telah mengembangkan pesawat tanpa awak (Unmanned Aerial Vehicle/ UAV) Surveillance atau yang dikenal dengan LSU seri 01, 02 dan 05. Pesawat itu untuk kebutuhan penginderaan tanpa terkendala awan maupun pemantauan aktivitas laut.

Berita sebelumnya, ia mengatakan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi antariksa sangat penting dan telah dimandatkan dalam UU 21/ 2013 tentang Keantariksaan. Itu bisa menjadi panduan jelas arah keantariksaan dalam rencana induk keantariksaan hingga 25 tahun ke depan.


Credit INILAHCOM

Lift Menuju Bulan akan Dibangun

 

LiftPort Group berencana membangun lift ke Bulan. (Reuters/Jason Reed)

 

Jakarta,CB -- Perusahaan swasta LiftPort Group asal Washington, Amerika Serikat, sejak dahulu terobsesi membangun lift dari Bumi menuju Bulan. Kali ini mereka mengatakan proyek lift atau elevator menuju Bulan itu bisa dimulai pada 2019.

Hal ini disebut LiftPort sebagai cara mudah dan murah menjangkau ruang angkasa, termasuk untuk menyediakan pasokan ke stasiun ruang angkasa.

Pada September 2012 lalu, LiftPort telah melakukan urun dana dari para sukarelawan di situs web Kickstarter guna mendanai proyek mereka. Kala itu, LiftPort mendapat pendanaan sebesar US$ 110 ribu atau sekitar Rp 1,358 miliar.

Oktober tahun ini, LiftPort kembali galang dana untuk membuat film pendek yang memberi gambaran tentang proyek besar mereka. Aksi urun dana kali ini mendapatkan US$ 37 ribu dan berikut hasil film pendek itu.



Rencana mereka adalah menggunakan infrastruktur penghubung yang diibaratkan seperti kabel pada sistem lift untuk menjangkau bulan. Lift ini nantinya bisa dimanfaatkan untuk mengangkut material, robot, hingga manusia ke dan dari permukaan Bulan.

Namun, kabel itu tidak terhubung langsung dari Bumi ke Bulan, melainkan kabel dari Bulan hanya terhubung pada sebuah stasiun ruang angkasa yang berada di titik Lagrangian. Titik ini merupakan "tempat parkir" yang seimbang dari tarikan gravitasi antara Bumi dan Bulan.

Sehingga, stasiun ruang angkasa itu akan berada diam dan tetap di titik tersebut. LiftPort juga akan membuat alat untuk menyeimbangkan posisi stasiun ruang angkasa ini.

Seperti stasiun ruang angkasa internasional (ISS), LiftPort akan membuat stasiun mereka dengan konsep modular sehingga bisa ditambahkan oleh komponen lain di masa depan.

Dari stasiun ruang angkasa, perusahaan tersebut akan membentangkan kabel sepanjang 250.000 kilometer menuju Bulan. LiftPort belum mengungkapkan material macam apa yang bakal mereka gunakan untuk menghubungkan stasiun ruang angkasa dengan Bulan.

Kabel dari stasiun ruang angkasa menuju Bulan itu dijuluki PicoGravity Laboratory (PGL). Itu akan ditancapkan dan berujung di lokasi Sinus Medii yang kira-kira berada di tengah wajah Bulan yang terlihat dari Bumi.

Di sana, akan menjadi jangkar bagi lift ruang angkasa yang dijuluki Elsie oleh LiftPort. Salah satu tujuan pembuatan lift ini adalah melakukan eksplorasi terhadap permukaan Bulan dan mencari elemen berharga di sana.



Credit  CNN Indonesia

AS Berhasil Uji Coba Senjata Laser Di Teluk

 

Amerika Serikat berhasil mengubah teknologi laser menjadi senjata mematikan melawan persenjataan mahal. (Ilustrasi/Reuters/Phil Noble)

 

 

Jakarta,CB -- Ketua Badan penelitian AL Amerika Serikat mengatakan senjata laser yang diuji-coba di atas kapal perang USS Ponce di Teluk berhasil menunjukkan kinerja yang lebih baik dari perkiraan semula.

Senjata laser ini menjalani serangkaian uji coba selama empat bulan dan keberhasilannya memunculkan harapan baru bagi pertahanan AS dalam melawan senjata anti kapal yang murah.

Kepala Badan Penelitian AL Admiral Matthew Klunder mengatakan senjata laser bernilai US$400 juga ini sudah diintegrasikan secara penuh ke sistem persenjataan yang ada di kapal USS Ponce pertengah tahun ini untuk diuji coba selama satu tahun.

"Ini untuk pertama kali dalam sejarah satu sistem senjata energi yang diarahkan telah dikerahkan" ujarnya.

Rekaman video memperlihatkan laser berkekuatan 30 kilowat itu menghancurkan satu drone kecil dalam dua detik, menggosongkan jaringan elektroniknya dan jatuh ke laut sebelum terbakar.

Rekaman lain memperlihatkan senjata itu mensasar peluncur granat di atas satu kapal kecil yang teletak jauh dari kapal USS Ponce, dan alat itu meledak setelah ditembak senjat laser ini.

"Kami tidak lagi mengujinya. Ini sudah beroperasi. Di atas kapal di Teluk Persia," kata Klunder. "Ini bukan senjata yang kami simpan dan digunakan pada masa-masa khusus. Mereka mempergunakannya setiap hari."

Penggunaan senjata ini dilakukan ketika Pentagon khawatir kehilangan keunggulan di bidang teknologi setelah selama bertahun-tahun selalu berhasil mengalahkan pesaing di medan pertempuran.

Banyak negara mengembangkan senjata tepat sasarn, rudal jarak jauh dan sistem lain untuk mengatasi kehebatan AS.

Tiongkok, Iran dan negara-negara lain mengembangkan rudal anti kapal yang akurat untuk memaksa Angkatan Laut AS berlayar jauh dari wilayah laut mereka.

Senjata laser Angkatan Laut AS ini mengangkat harapan akan pengembangan senjata sejenis yang lebih kuat, 100-150 kilowat, yang bisa mengirim hentakan energi untuk menghancurkan rudal bernilai jutaan dolar dengan biaya US$1, sehingga militer AS memiliki kemampuan asimetris dalam menghadapi ancaman senjata anti-kapal perang.

Meski senjata laser yang ada di atas Kapal Ponce belum digunakan dalam perang sebenarnya, senjata ini telah diuji coba melawan berbagai sasaran yang diperkirakan akan menjadi musuh di masa depan.

"Semua sudah berhasil. Sebenarnya, tembakan kami tidak penah luput," kata Klunder. "Jika kami harus mempertahankan kapal itu hari ini, kami akan bisa menghancurkan ancaman itu."


Credit  CNN Indonesia

ASEAN terbelah mengenai sengketa Laut Tiongkok Selatan

 
Pelatihan Filipina: Marinir Filipina turun dari kendaraan amfibi tempur selama latihan bersama di bulan Oktober dengan Marinir AS di kota San Antonio, provinsi Zambales, di sepanjang pantai Laut Tiongkok Selatan. [AFP]



CB - Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara [ASEAN] telah gagal menghasilkan strategi gabungan yang kredibel untuk untuk mencegah Tiongkok, sehingga menyebabkan Filipina, Indonesia dan Vietnam saling mendekatkan diri satu sama lain, dan Jepang sebagai gantinya. Oleh karenanya, Amerika Serikat, Jepang dan kemungkinan India akan diuntungkan akibat ASEAN yang tidak efektif.
“Tampaknya, tahun ini hanya membuat kita lebih dekat dengan insiden besar, salah perhitungan atau konflik serius di Laut Tiongkok Selatan. Namun, hanya ada sedikit kesatuan dari blok ASEAN, meskipun sudah banyak berdiskusi,” tulis Elliot Brennan di jurnal The Interpreter, yang diterbitkan di Sydney, Australia, oleh Lowy Institute untuk Kebijakan Internasional, tanggal 28 November.
KTT ASEAN yang terdiri dari 10 negara tanggal 12 hingga 13 November di Nay Pyi Taw, ibu kota Myanmar, hanya menyepakati ungkapan keprihatinan yang mengambang terhdaplangkah Tiongkok yang berlanjut untuk menegakkan kedaulatan dan kendali penuh atas 90 persen Laut Tiongkok Selatan.
Pernyataan KTT berhasil menyatakan bahwa ASEAN tetap prihatin, yang dipertegas lebih jauh mengenai pentingnya menjaga perdamaian dan stabilitas, termasuk kebebasan bernavigasi di laut dan di wilayah udara di atas Laut Tiongkok Selatan.
Alih-alih menyepakati pembentukan blok kesatuan diplomatis dan akhirnya keamanan bersama, para anggota ASEAN mempercayakan diri kepada kekuatan militer mereka masing-masing untuk mulai membangun persenjataan yang masif. Vietnam telah meninggalkan isolasi tradisionalnya dan sedang membangun hubungan dengan Jepang, Amerika Serikat, dan India, sambil mendekati Filipina dan Indonesia.
Pemimpin baru Indonesia mengubah fokus
Indonesia adalah pemimpin dan pendorong gerakan seluruh konsep blok regional ASEAN. Tetapi, strategi itu mendapatkan pukulan dengan kemenanganPresiden Joko Widodo.
Widodo, mantan walikota yang terpilih tahun ini, memiliki ekspektasi yang mengherankan, bahwa ia hanya akan berupaya menenangkan Tiongkok, dan mempertahankan Marty Natalegawa, menteri luar negeri Indonesia pada lima tahun sebelumnya, kembali menjabat posisi lamanya ini untuk menjalankan kebijakan luar negeri. Natalegawa membuat Indonesia, negara paling banyak penduduknya di ASEAN, yang mencapai 250 juta jiwa, kekuatan utama dalam menjaga kesatuan blok 10-negara itu, bahkan jika itu berarti hanya mengambil posisi kompromi yang berhati-hati untuk menenangkan Beijing atas sengketa Laut Tiongkok Selatan.
Widodo menggantikan Natalegawa dan menyingkapkan kebijakan strategis baru yang visioner untuk membangun Indonesia sebagai negara kekuatan maritim yang dominan, berjaya di lautan di wilayah penting antara area tradisional lingkungan pengaruh Tiongkok, Jepang dan India.
Negara-negara lain di ASEAN sudah meninggalkan kebijakan konsensus lama yang bersikap sangat berhati-hati untuk menghindari konfrontasi atau membuat Tiongkok murka. 10 anggota ASEAN yaitu, Brunei, Myanmar, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam.
Filipina meningkatkan pembelanjaan untuk pertahanan
Presiden Filipina, Benigno Aquino III mengumumkan bahwa pemerintahnya berencana mengeluarkan biaya sebesar $2 miliar untuk pengadaan perlengkapan pertahanan pada tahun 2017.
Vietnam juga mengambil langkah yang lebih dahsyat. demikian pengamatan The Interpreter. “Ketidakpercayaan Vietnam yang sudah tercatat dalam sejarahnya terhadap negara tetangganya di bagian utara, kini ditegaskan kembali. … Pada September dan Oktober, Vietnam mulai melebarkan basis persahabatannya. Negara ini lebih mendekati A.S., yang sudah mencabut sebagian embargo senjata.”
Selain itu, Perdana Menteri Vietnam, Nguyen Tran Dung bertemu dengan Perdana Menteri India, Nahendra Modi di New Delhi. Kedua pemimpin ini menandatangani serangkaian kesepakatan termasuk kesepakatan yang akan memungkinkan dua blok eksplorasi minyak bumi India di zona ekonomi eksklusifnya (EEZ) di Laut Tiongkok Selatan.
Pada bulan November, Hanoi mengirimkan dua kapal perang miliknya yang paling dahsyat dan modern pada misi niat baik yang tidak ada sebelumnya, mengunjungi Indonesia, Filipina dan Brunei.
Peristiwa ini “merupakan reaksi yang tidak terelakkan terhadap kegigihan Tiongkok untuk menunjukkan supremasinya di Laut Tiongkok Selatan” demikian yang disampaikan pakar keamanan Asia Timur, Gordon G. Chang kepada Asia Pacific Defense Forum [APDF]. “Kebijakan Beijing yang agresif di kawasan terus mendorong negara tetangganya untuk bersama-sama dalam melakukan pertahanan diri mereka.”
Tiongkok menawarkan miliaran kepada ASEAN
Ironisnya, Tiongkok mengambil langkah pencitraan di KTT ASEAN di Myanmar..
Perdana Menteri Tiongkok, Li Keqiang mengusulkan traktat persahabatan dengan negara-negara Asia Tenggara, dengan menawarkan $20 miliar USD dalam bentuk pinjaman. Li mengatakan bahwa traktat tersebut bertujuan menyediakan kerangka kerja institusional dan jaminan hukum untuk kehidupan bersama yang damai antara kedua belah pihak dari generasi ke generasi. Pinjaman preferensial dan khusus $20 miliar itu akan digunakan untuk membangun infrastruktur ASEAN.
Mengomentari prakarsa ini, analis Carl Thyaer mengatakan di Phnom Penh Post, “Uang tersebut dimaksudkan untuk mengirim pesan, bahwa Tiongkok adalah bapak dermawan Asia Tenggara dan akan mengalahkan penawaran A.S. Ini merupakan pelajaran bagi Laos, [Myanmar] dan Singapura yang mendukung Tiongkok, akan mendapatkan imbalan.”
Namun demikian, semua keterampilan diplomatis dan sumber daya Tiongkok tidak menghalangi para anggota ASEAN yang terlibat dalam sengketa wilayah Laut Tiongkok Selatan dengan Beijing untuk memutus hubungan dengan organisasi secara menyeluruh, demikian yang diutarakan oleh Thuc D. Pham dari Akademi Diplomatik Vietnam dalam The Diplomat tanggal 1 Desember.
“Kita telah melihat kesenjangan yang melebar antara komitmen politik dan tindakan aktual – maksud saya, situasi yang sesungguhnya di laut. Dan itu adalah tantangan yang harus kita atasi,” demikian yang diakui oleh Sekretaris Jendral ASEAN, Le Luong Minh dalam wawancara dengan Voice of America tanggal 11 November.
Insentif ekonomi memang cara yang bagus untuk memulai keselarasan politik, tetapi ini jarang menuntaskan sesuatu, tulis Darren Lim dari Australian National University’s College of Asia and the Pacific dalam The Strategist, blog milik Australian Strategic Policy Institute. “Bahan penting tidak terkandung di dalamnya – keamanan.”



Credit APDForum

TNI Berencana Menambah Kodam di Papua

627 Personel TNI Ikuti Latihan Gultor Tri Matra IX - Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko didampingi Kepala Staf Angkatan beserta para pejabat teras TNI membuka Latihan Gabungan Penanggulangan Teror (Gultor) Tri Matra IX TA. 2014 di Batalyon Komando (Yonko) 461 Paskhas, Halim Perdanakusuma Jakarta, Senin (1/12/2014). Latihan Gultor yang melibatkan 627 personel, terdiri dari Komando Latihan (Kolat) 50 personel, Pelaku 250 personel (Sat 81 Gultor Kopassus, Denjaka TNI AL dan Satbravo ?90 Paskhas), Pendukung Detasemen Komunikasi dan Elektronika (Denkomlek) 48 personel, Protokol 15 personel, dan Detasemen Markas Latihan (Denmalat) 237 personel serta Crew 27 personel, mengambil tema ?Sat Passus TNI melaksanakan penanggulangan teror untuk memelihara stabilitas keamanan dan menegakkan kedaulatan NKRI dalam rangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP). (Puspen TNI) 


CB,JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko mengatakan, untuk memperkuat pertahanan dan mempermudah koordinasi, TNI berencana menambah Komando Daerah Militer (Kodam) di Papua.
"Penembahan Kodam di Papua, sesuai rencana strategi (renstra) sudah siapkan. Tapi yang pertama di Manado sudah mulai jalankan. Harapan kita untuk Papua tahun depan sudah bisa dijalankan," ujar Moeldoko di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (10/12/2014).
Panglima TNI menjelaskan, alasan pembentukan Kodam baru karena luasnya wilayah, sehingga menyulitkan rentang kendali bagi seorang pemimpin di mana Pangdam harus mengendalikan seluruh prajuritnya yang sangat jauh.
"Ini menyulitkan. Rentang kendali itu dipenuhi dengan membangun Kodam baru. Ada beberapa pilihan lokasi, di antaranya di Sorong dan masih ada pilihan-pilihan," jelasnya.
Mantan Pangdam Siliwangi ini menegaskan, tidak ada kepentingan politik dan maksud apapun dalam pembangunan Kodam baru di Papua. (baca: KSAD Duga Ada "Taktik Bebek" dalam Penembakan di Painai)
"Tidak sama sekali. Ini murni untuk kepentingan pertahanan. Tidak punya maksud apapun. TNI hanya ingin aspek pertahanan bisa terpenuhi di wilayah itu, sehingga apabila terjadi situasi yang tidak kita inginkan kendali operasi itu betul-betul bisa dijaga dengan baik," tukasnya.


Credit TRIBUNNEWS.COM

Panglima TNI: Bapak, Ibu Jangan Ragu Gunakan Prajurit...

 
TRIBUNNEWS/HERUDIN Panglima TNI Jenderal Moeldoko menggelar jumpa pers terkait dugaan oknum bintara pembina masyarakat (babinsa) yang mengarahkan masyarakat memilih pasangan capres dan cawapres tertentu, di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu (8/6/2014). Moeldoko meminta publik tak resah dengan kasus tersebut dan menjamin TNI tetap netral, serta jalannya pilpres akan dikawal dengan baik.



JAKARTA,CB - Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko menilai saat ini masyarakat lebih mengenal istilah ABRI Masuk Desa (AMD), dibandingkan istilah TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang saat ini digunakan untuk menyebut kegiatan prajurit TNI dalam membangun desa-desa di Indonesia. Padahal, nomenklatur atau perubahan nama tersebut telah dilakukan sejak1999 silam.
"Berarti TMMD selama ini mungkin kurang mendapatkan tempat atau perlu evaluasi dengan baik. Agar tidak ada lagi pertanyaan (di masyarakat)," ujar Moeldoko, dalam sambutannya pada acara pembukaan rapat paripurna TMMD ke-35, di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (11/12/2014).
Moeldoko mengatakan, kegiatan TMMD ini perlu mendapatkan perhatian oleh masyarakat. Pasalnya, kegiatan tersebut bertujuan membangun kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya di daerah-daerah tertinggal, terpencil, kumuh perkotaan, bencana alam, dan daerah rawan konflik.
Moeldoko juga berpesan kepada seluruh pemerintah daerah dan kementerian terkait untuk jangan ragu menggunakan kekuatan prajurit TNI dalam rangka pembangunan di wilayah Indonesia. TNI, kata dia, memiliki semangat kuat dalam kontribusi pembangunan nasional.
"Prajurit TNI di seluruh Indonesia adalah milik bapak ibu sekalian. Jangan ragu-ragu gunakan kepentingan untuk sejahteraan rakyat," kata Moeldoko.
Rapat paripurna TMMD ke-35 TA 2014 ini bertujuan untuk mengevaluasi program TMMD TA 2014 dan untuk memberikan arah kebijakan pada penyelenggaraan TMMD TA 2015 yang diselenggarakan secara terpadu dan lintas sektoral baik TNI maupun oleh Kementerian terkait.
Rapat paripurna ini dihadiri para pimpinan jajaran TNI, yakni KASAD, KASAU, dan WAKASAL, beserta para Panglimab Kotama serta pejabat dari beberapa Kementerian serta perwakilan kepala daerah.


Credit  KOMPAS.com

Kesimpulan Senat AS: CIA brutal

Gedung Capitol (REUTERS/Kevin Lamarque)

 

 

Washington (CB) - Teknik penyiksaan oleh CIA terhadap para tersangka teroris Alqaeda ternyata jauh lebih brutal dibandingkan yang sudah diketahui, tidak menghasilkan data intelijen yang bermanfaat dan dikelola buruk sehingga tak bisa menjejak para tahanan, simpul laporan Senat AS seperti dikutip AFP.

CIA juga telah menyesatkan Gedung Putih dan Kongres dengan klaim-klaim tidak akurat mengenai kegunaan program dalam mencegah serangan, simpul Komite Intelijen Senat dalam laporan yang menghidupkan kembali debat mengenai taktik interogasi seperti waterboarding (penitisan air ke kepala para tahanan).

Dalam laporan setebal 500 halaman itu disebutkan bahwa Presiden Barack Obama sendiri mengakui bahwa tindakan CIA itu kontraproduktif dan bertentangan dengan nilai-nilai bangsa AS.

Di antara yang diungkap dalam laporan itu adalah seorang agen CIA menggunakan Russian Roulette (menjudikan satu selongsing peluru pada pistol revolver yang ditodongkan kepada tahanan) untuk mengintimidasi tawanan, selain teknik interograsi lain yang tak direkomendasikan seperti menggunakan bor motor.

Para tahanan juga dihinakan dengan menyiksa dari dubur yang salah seorang diantarnya mati akibat hipotermia, sedangkan beberapa lainnya menderita patah tulang.

Direktur CIA John Brennan membela pengadopsian taktik keras yang diambil semasa pemerintahan George W. Bush pasca Serangan 11 September 2001, demikian AFP.


Credit ANTARA News

Sekjen PBB minta Israel selidiki pembunuhan seorang menteri Palestina

Dukungan bagi rakyat Gaza oleh warga Indonesia (ANTARA FOTO/Andika Wahyu) 

 

 

PBB, New York (CB) - Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, Rabu, menyeru Pemerintah Israel agar melakukan penyelidikan yang cepat dan transparan mengenai pembunuhan terhadap seorang menteri Palestina bernama Ziad Abu Ein.

Seorang menteri Palestina meninggal pada Rabu, setelah diserang oleh tentara Israel di suatu pertemuan massa di Kota Ramallah, Tepi Barat Sungai Jordan. Hal ini pun memancing kemarahan dan pengutukan di kalangan rakyat Palestina.
 Pemimpin PBB itu "sangat sedih" atas pembunuhan terhadap Abu Ein yang terjadi demikian brutal, kata satu pernyataan yang dikeluarkan juru bicara Ban, sebagaimana diberitakan Xinhua.

Ban juga menyeru semua pihak agar menahan diri sekuat tenaga dan menghindari meningkatnya ketegangan, kata pernyataan tersebut.

Sementara itu di Washington, Pemerintah Amerika Serikat menyerukan dilancarkan upaya bersama guna meredakan ketegangan setelah kematian Abu Ein.

Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Jennifer Psaki menyampaikan "keprihatinan yang mendalam" sehubungan dengan kematian Abu Ein, yang meninggal saat tentara Israel membubarkan pertemuan terbuka anti-permukiman Yahudi di Desa Termos Meya, dekat Ramallah di Tepi Barat.

"Kami menyampaikan belasungkawa kami kepada keluarganya dan Pemerintah Otonomi Palestina," kata Psaki kepada wartawan, dalam taklimat harian.

"Dan pada masa sulit ini, kami terus menyeru kedua pihak agar berusaha menurunkan ketegangan dan mencegah meningkatnya kerusuhan," tambah dia.

Wanita juru bicara tersebut juga mendesak Israel "agar memulai penyelidikan yang cepat, adil, dan transparan" mengenai peristiwa itu.

Ketegangan telah meningkat selama beberapa bulan belakangan di Israel dan Wilayah Palestina dan militer Israel dilaporkan telah menghadapi kerusuhan lain setelah kematian Abu Ein.


Credit ANTARA News

Peneliti: Tempe Kedelai Khas Indonesia, Tak Boleh Diklaim

"Ada gejala-gejala tempe diakui bukan asli Indonesia."
Tempe. (iStock)

CB - Tempe merupakan makanan tradisional yang sudah terkenal di Indonesia, bahkan sudah diakui dunia. Maka itu, Peneliti mikrobiologi Indonesia, Indrawati Gandjar, menyatakan tak akan membiarkan tempe diklaim oleh bangsa lain.

"Tempe kedelai khas Indonesia tidak boleh diklaim dunia. Sebab, ada gejala-gejala tempe diakui bahwa itu bukan asli Indonesia, dan itu tidak bisa diterima," kata Indrawati dalam acara penganugerahaan Penghargaan Achmad Bakrie (PAB) 2014, di Djakarta Theater, Jakarta, Rabu 10 Desember 2014.

Dia mengatakan, tempe telah diakui dunia akan kandungan gizinya. Sebab, tempe memiliki kandungan gizi seperti vitamin B1, vitamin B6, zat antibiotik, dan zat antioksidan.

"Tempe membantu masyarakat yang tidak berekonomi tinggi untuk mendapatkan protein dan vitamin," kata dia.

Diceritakannya, dia sudah melakukan blusukan, mencari sampel tempe dari berbagai tempat seperti warung dan pasar sejak 1961 silam. Sampel ini kemudian digunakannya untuk penelitian fungi (jamur) pada makanan tersebut.

Tujuannya, Indrawati ingin menekuni nilai gizi dari kandungan tempe. "Saya sadar ingin mengangkat makanan produk fermentasi yang nilai sosial masih rendah ini menjadi dihargai," kata dia.

Seperti yang diketahui, Indrawati adalah penerima Penghargaan Achmad Bakrie 2014. Dia menerima penghargaan di bidang sains.

Selain itu, Indrawati mengaku terkejut ketika menerima PAB 2014. "Ini merupakan kejutan luar biasa dan penghormatan. Saya berterima kasih kepada PAB untuk Negeri 2014 di bidang sains," kata dia.

Indrawati mengatakan bahwa penghargaan bagi dirinya ini juga ia tujukan kepada para ilmuwan yang berkecimpung dalam penelitian fungsi.

Credit VIVAnews

Kolonel Wuryanto Jadi Kadispenad

Mabes TNI mengangkat Perwira Bantuan (Paban) IV/Komunikasi Sosial Staf Umum Teritorial TNI AD Kolonel Wuryanto menjadi Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) menggantikan Mayjen TNI Andika Perkasa.(ilust/sindophoto)

JAKARTA (CB) - Mabes TNI mengangkat Perwira Bantuan (Paban) IV/Komunikasi Sosial Staf Umum Teritorial TNI AD Kolonel Wuryanto menjadi Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) menggantikan Mayjen TNI Andika Perkasa.

Kadispenum Puspen TNI Kolonel Inf Bernadus Robert mengatakan, pengangkatan Kolonel Wuryanto merupakan bagian dari rotasi terhadap 42 perwira tinggi (Pati) Mabes TNI.

Rinciannya, 23 orang dari TNI AD, kemudian 13 orang TNI AL, dan enam orang TNI AU yang akan melaksanakan mutasi jabatan.

"Dalam rangka pembinaan personel TNI dan mengoptimalkan tugas-tugas TNI yang sangat dinamis dan semakin berat, TNI terus melakukan upaya peningkatan kinerja TNI melalui mutasi dan promosi jabatan di tingkat Pati dan Perwira Menengah (Pamen) TNI," katanya, Rabu 10 Desember kemarin.

Berdasarkan pers rilis yang dikirim Pusat Penerangan (Puspen) TNI, pengangkatan Kolonel Wuryanto sebagai Kadispenad tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/949/XII/2014 tanggal 5 Desember 2014. Surat tersebut berisi tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI.

Adapun Mayjen Andika Perkasa, resmi menjabat sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspamres) dua hari kemudian setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dilantik.

Andika menjadi Danpaspampres atas permintaan langsung dari Presiden terpilih untuk menggantikan Mayjen TNI Doni Monardo yang kini menjabat sebagai Danjen Kopassus.


Credit SINDOnews

Basmi "Illegal Fishing", Indonesia Butuh Setidaknya 6 Satelit

 
Tribun Batam/Anne Maria Kapal Vietnam yang berhasil ditangkap TNI AL Kepri saat mencuri ikan akan ditenggelamkan, Jumat (5/12/2014).



CB — Upaya membasmi perikanan ilegal membutuhkan dukungan teknologi. Satelit menjadi salah satu kebutuhan untuk melakukan pemantauan secara efektif.

"Saat ini, jumlah satelit yang ada tidak cukup, baru satu," ungkap Suhermanto, Direktur Pusat Teknologi Satelit Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan).

Dalam seminar nasional keantariksaan yang digelar Lapan, Rabu (10/12/2014), Suhermanto mengatakan, dengan kapasitas saat ini, potensi Indonesia untuk kecolongan masih besar.

"Akan ada waktu di mana satelit tidak di atas wilayah kita, lalu kapal yang ada di situ kita enggak bisa pantau lagi. Akhirnya kecolongan," katanya.

Satu satelit yang berkapasitas memantau laut saat ini lewat di atas wilayah Indonesia setiap 90 menit sekali. Rentang waktu itu masih terlalu lebar.

"Kita masih membutuhkan banyak, paling tidak enam satelit, jadi setiap 15 menit kita punya data baru," ungkap Suhermanto.

Lapan saat ini tengah mengembangkan tiga satelit, Tubsat, Lapan A-2 Orari, serta Lapan A3 yang bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB).

Dani Indra Widjanarko dari Asosiasi Satelit Indonesia mengapresiasi upaya Lapan dalam mengembangkan satelit. Namun, Indonesia perlu mengembangkan lebih banyak lagi.

Pengembangan satelit diperlukan karena karakteristik Indonesia yang kepulauan serta fokus pemerintahan baru yang fokus pada maritim.

Dani mengungkapkan, Indonesia yang berupa kepulauan sangat memerlukan satelit. "Tidak mungkin seluruh wilayah dihubungkan dengan kabel."


Credit KOMPAS.com

Sudah Saatnya Indonesia Lebih Mandiri soal Satelit

Skyrocket Satelit LAPAN A-2




CB — Sudah waktunya Indonesia lebih mandiri soal satelit. Saat ini, Indonesia masih bergantung pada satelit milik dan buatan asing.

Hal itu mengemuka dalam seminar nasional keantariksaan yang diadakan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), Rabu (10/12/2014), serta diskusi pencapaian akhir tahun Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Senin (8/12/2014).

Dani Indra Widjanarko dari Asosiasi Satelit Indonesia mengatakan bahwa semua satelit yang dimiliki Indonesia saat ini adalah milik dan buatan asing.

"Sekarang konsumsi kita itu 30 satelit. Dari 30, yang milik Indonesia hanya enam. Di antara enam yang kita punya, itu beli semua. Padahal, kita seharusnya bisa membuat satelit sendiri," kata Dani dalam diskusi Lapan hari ini.

Pengembangan satelit sendiri, menurut Dani, diperlukan sebab kebutuhan dalam negeri yang memang besar.

"Indonesia beda dengan negara lain. Argentina bikin satelit sendiri, tetapi yang serap hanya satu-dua. Kita ini negara kepulauan, tidak mungkin masing-masing pulau dihubungkan dengan kabel," kata Dani.

Kebutuhan Indonesia akan satelit diprediksi terus meningkat. Untuk satelit komunikasi, kebutuhan meningkat seiring penetrasi mobile, televisi berbayar, serta pembangunan desa.

Sementara itu, kebutuhan satelit remote sensing juga meningkat terkait dengan visi pemerintahan baru. Pengamatan aktivitas di lautan, penginderaan hutan, dan kebencanaan akan membutuhkan bantuan satelit.

Dalam kesempatan terpisah, Ridwan Djamaluddin, Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam BPPT, mengatakan bahwa sudah saatnya Indonesia punya satelit sendiri.

Satelit lokal dibutuhkan ketika Indonesia memiliki kebutuhan spesifik. "Misalnya, kita ingin data peta banjir di kawasan Pantura. Ternyata kita tidak bisa dapatkan dengan satelit asing. Kalau punya sendiri, kita bisa upayakan," katanya.

Suhermanto dari Lapan mengatakan bahwa saat ini pihaknya sudah menyiapkan satelit untuk mendukung keperluan negara.

Satelit yang dikembangkan antara lain Lapan Tubsat yang juga mampu mendukung pengamatan maritim, satelit Lapan A2 yang akan diluncurkan tahun 2015 mendatang, serta satelit Lapan A-3 hasil kerja sama Lapan dengan Institut Pertanian Bogor (IPB).

Dani mengatakan, pengembangan riset serta industri yang memproduksi satelit diperlukan untuk lebih mandiri dalam soal komunikasi dan penginderaan.



Credit KOMPAS.com