CB, Jakarta - Mahkamah
Konstitusi memerintahkan pembubaran partai Thai Raksa Chart (TRC) karena
mencalonkan Putri Ubolratana sebagai perdana menteri dalam pemilu Thailand.
MK memutuskan dengan suara 6 berbanding 3 untuk melarang 14 eksekutif TRC pada 8 Februari untuk mencalonkan diri dalam pemilihan selama 10 tahun. Dengan suara bulat, MK juga melarang eksekutif TRC mendirikan partai, menurut laporan Bangkok Post, 7 Maret 2019.
Sebelumnya KPU menyatakan partai Thai Raksa Chart melanggar UU pemilu dengan pasal membahayakan keberlangsungan monarki, karena mencalonkan Putri Ubolratana, kakak Raja Thailand Maha Vajiralongkorn. KPU kemudian melimpahkan kasus ini ke Mahkamah Konstitusi.
Menurut Mahkamah Konstitusi, semua pasal konstitusi menyebut bahwa raja dan keluarga kerajaan setingkat mom chao atau lebih tinggi harus netral politik.
"Jika (keluarga kerajaan) memasuki politik, maka akan melanggar konstitusi," kata MK.
Tindakan TRC dapat merusak institusi itu karena sang putri adalah anak tertua dari mendiang Raja Bhumibol Adulyadej dan saudara perempuan dari Yang Mulia Raja.
"Meskipun TRC memiliki hak dan kebebasan untuk melakukannya, tindakan mereka tidak boleh memiliki efek buruk atau merusak aturan monarki konstitusional atau membahayakan netralitas politik monarki," lanjut MK.
Komisi Pemilihan Umum Thailand memutuskan mendiskualifikasi Ubolratana Rajaka, 67 tahun sebagai calon Perdana Menteri Thailand. Sumber: Otago Daily Times
Keputusan ini final dan mengikat, ketika diumumkan di gedung MK di Chaeng Wattana, Bangkok, pada Kamis sore dengan keamanan tingkat tinggi. Sebanyak 1.000 personel keamanan berjaga di radius 500 meter.
South China Morning Post melaporkan, keputusan kontroversial ini diumumkan di depan 30 perwakilan partai dan anggota Komisi Pemilihan Umum.
Komisi Pemilihan Umum mengajukan permohonan pembubaran partai kuat pesaing pro junta militer ke Mahkamah Konstitusi pada 13 Februari setelah TRC menominasikan sang putri pada 8 Februari.
Pejabat tinggi KPU sebelumnya mengatakan jika partai TRC dibubarkan, pencalonan semua dari 282 kandidat anggota parlemen-nya akan secara otomatis dibatalkan dalam pemilu 24 Maret mendatang dan semua suara yang mereka peroleh akan dianggap tidak sah.
Putusan ini secara efektif mendiskualifikasi Chart Raksa Thailand dan para kandidatnya untuk bertarung dalam pemilihan umum pada 24 Maret, memberikan pukulan telak bagi kubu keluarga Shinawatra karena tanpa dukungan partai, tidak mungkin dapat membentuk pemerintahan.
Thai Raksa Chart bukan yang terbesar dari partai-partai yang setia pada Shinawatra, tetapi banyak dari konstituennya yang diyakini akan menang, dan ini menjadi modal untuk melawan koalisi pro junta militer Thailand, termasuk partai Palang Pracharat, yang telah mencalonkan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha sebagai kandidat perdana menteri di pemilu Thailand.
MK memutuskan dengan suara 6 berbanding 3 untuk melarang 14 eksekutif TRC pada 8 Februari untuk mencalonkan diri dalam pemilihan selama 10 tahun. Dengan suara bulat, MK juga melarang eksekutif TRC mendirikan partai, menurut laporan Bangkok Post, 7 Maret 2019.
Sebelumnya KPU menyatakan partai Thai Raksa Chart melanggar UU pemilu dengan pasal membahayakan keberlangsungan monarki, karena mencalonkan Putri Ubolratana, kakak Raja Thailand Maha Vajiralongkorn. KPU kemudian melimpahkan kasus ini ke Mahkamah Konstitusi.
"Jika (keluarga kerajaan) memasuki politik, maka akan melanggar konstitusi," kata MK.
Tindakan TRC dapat merusak institusi itu karena sang putri adalah anak tertua dari mendiang Raja Bhumibol Adulyadej dan saudara perempuan dari Yang Mulia Raja.
"Meskipun TRC memiliki hak dan kebebasan untuk melakukannya, tindakan mereka tidak boleh memiliki efek buruk atau merusak aturan monarki konstitusional atau membahayakan netralitas politik monarki," lanjut MK.
Komisi Pemilihan Umum Thailand memutuskan mendiskualifikasi Ubolratana Rajaka, 67 tahun sebagai calon Perdana Menteri Thailand. Sumber: Otago Daily Times
Keputusan ini final dan mengikat, ketika diumumkan di gedung MK di Chaeng Wattana, Bangkok, pada Kamis sore dengan keamanan tingkat tinggi. Sebanyak 1.000 personel keamanan berjaga di radius 500 meter.
South China Morning Post melaporkan, keputusan kontroversial ini diumumkan di depan 30 perwakilan partai dan anggota Komisi Pemilihan Umum.
Komisi Pemilihan Umum mengajukan permohonan pembubaran partai kuat pesaing pro junta militer ke Mahkamah Konstitusi pada 13 Februari setelah TRC menominasikan sang putri pada 8 Februari.
Pejabat tinggi KPU sebelumnya mengatakan jika partai TRC dibubarkan, pencalonan semua dari 282 kandidat anggota parlemen-nya akan secara otomatis dibatalkan dalam pemilu 24 Maret mendatang dan semua suara yang mereka peroleh akan dianggap tidak sah.
Putusan ini secara efektif mendiskualifikasi Chart Raksa Thailand dan para kandidatnya untuk bertarung dalam pemilihan umum pada 24 Maret, memberikan pukulan telak bagi kubu keluarga Shinawatra karena tanpa dukungan partai, tidak mungkin dapat membentuk pemerintahan.
Thai Raksa Chart bukan yang terbesar dari partai-partai yang setia pada Shinawatra, tetapi banyak dari konstituennya yang diyakini akan menang, dan ini menjadi modal untuk melawan koalisi pro junta militer Thailand, termasuk partai Palang Pracharat, yang telah mencalonkan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha sebagai kandidat perdana menteri di pemilu Thailand.
Credit tempo.co
