Presiden Myanmar,Win Myint dikabarkan melarang
sekelompok menteri dan anggota parlemen negara bagian Shan melakukan
studi ketahanan pangan di Indonesia. (REUTERS/Stringer)
Dilansir situs berita Radio Free Asia, Sekolah Politik Myanmar (MySoP) mengagendakan tiga menteri dan tujuh anggota parlemen dari negara bagian Shan bersama 16 lainnya dari 12 partai politik untuk berkunjung ke Indonesia pada 3-8 Juni.
Sekolah itu adalah program bersama Institut Belanda untuk Demokrasi Multipartai (NIMD) dan Partai Politik Finlandia untuk Demokrasi (Demo Finlandia). Tujuannya untuk memperkuat peran demokratis para politikus dan partai politik di tingkat regional dan negara bagian di Myanmar dan meningkatkan dialog multi-pihak.
Pelajaran yang diberikan antara lain retreat tiap hari, dan sesi akhir pekan tentang teori politik, penyusunan kebijakan, debat, menulis pidato, dan isu-isu spesifik di kawasan dan negara. bagian.
MySoP telah bekerja sama dengan banyak politikus dan partai politik di lima negara bagian dan wilayah timur Myanmar. Termasuk negara bagian Shan sejak 2014.
Namun pengumumkan dari Kantor Win Myint pada Senin (4/6), melarang para menteri dan anggota parlemen dari negara bagian Shan pergi ke Indonesia dengan alasan yang tidak jelas.
"Dikatakan bahwa kami tidak diizinkan bepergian ke Indonesia karena perjalanan itu tidak sesuai dengan prosedur tertentu, tetapi kami tidak tahu pelanggaran yang dimaksud," kata Yaw Thut, seorang menteri dari etnis Lahu, yang tidak diizinkan pergi.
"Pemerintah negara bagian Shan dan juru bicara parlemen mungkin memiliki pemberitahuan yang lebih rinci, tetapi kami tidak tahu detailnya."
Anggota parlemen Nyi Nat dari Kota Matman di Wilayah Khusus Wa negara bagian Shan utara mengatakan bahwa dia langsung pulang ke Kota Lashio setelah tahu tak boleh pergi.
"Enam belas orang dari 12 partai politik telah mendapat izin dan pergi ke sana, tetapi kemudian Kantor Keprisedenan mengumumkan pada menit-menit terakhir untuk melarang para menteri dan anggota parlemen (dari negara bagian Shan) untuk berangkat ke Indonesia," katanya.
Keputusan mendadak yang membatalkan rencana perjalanan tersebut membuat mereka berspekulasi. "Saya tidak tahu mengapa tepatnya, tapi mungkin ada beberapa alasan kami dilarang bepergian, seperti berhubungan dengan orang-orang dari Indonesia mengenai aplikasi perjalanan dan visa untuk perjalanan ini," kata Sai Hseng Tip Long, Menteri Keuangan negara bagian Shan.
"Sebagai contoh kami membutuhkan undangan dari rekan-rekan kami untuk kunjungan ke luar negeri," katanya. "Kami tidak bisa pergi ke negara asing tanpa menyelesaikan prosedur tertentu yang melalui Kementerian Luar Negeri. Kami harus menyerahkan dokumen kami ke kementrian, dan kami dapat melakukan perjalanan hanya setelah kami mendapatkan izin dari pemerintah Myanmar."
"Menurut saya, mungkin ada kesalahan dalam prosedur perjalanan mereka, itu sebabnya kami dilarang." Kata Menteri Keuangan negara bagian Shan. Kantor berita Radia Free Asia belum dapat menghubungi presiden untuk dimintai komentarnya. CNNIndonesia.com juga berusaha menghubungi Duta Besar Myanmar di Jakarta untuk meminta konfirmasi. Hingga berita diturunkan belum ada tanggapan.
Credit cnnindonesia.com
