Senin, 07 Mei 2018

OKI Kecam Pembukaan Kedutaan AS di Yerusalem

OKI Kecam Pembukaan Kedutaan AS di Yerusalem
Wakil Menteri Luar Negeri RI, Dr. AM Fachir ketika berbicara pada Konferensi Tingkat Menteri Organisasi Kerja Sama Islam (KTM-OKI) ke-45 yang berlangsung di Dhaka, Bangladesh, Minggu (6/5). (Dok. Kemlu RI)



Jakarta, CB -- Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) kembali mengecam keras keputusan unilateral Amerika Serikat untuk membuka kedutaan besar di Yerusalem pada 14 Mei 2018.  Kecaman itu disampaikan lewat Deklarasi Dhaka yang dihasilkan dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) OKI ke-45  yang berlangsung di Dhaka, Bangladesh, pada 5-6 Mei 2018.

Dalam konferensi yang dihadiri Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir tersebut,  KTM OKI menghasilkan beberapa keputusan penting terkait Palestina yaitu posisi dan pernyataan bersama OKI untuk secara konsisten membantu memberikan sumber daya material untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina dan mengecam keras keputusan unilateral AS membuka Kedutaan Besar di Yerusalem pada 14 Mei 2018.

"Lebih lanjut OKI juga menekankan mengenai kedudukan Yerusalem sebagai ibu kota Palestina merupakan bagian yg tidak terpisahkan dari formula solusi dua negara (two states solution) untuk penyelesaian konflik Arab-Israel," ungkap rilis Kemlu RI yang diterima CNNIndonesia.com, Minggu (6/5).


Selanjutnya OKI akan mengambil langkah-langlah hukum dan politik untuk menanggapi kebijakan unilateral Pemerintah AS tersebut termasuk melalui mekanisme Sidang Majelis Umum PBB, Dewan Keamanan PBB dan International Court of Justice. OKI juga menyerukan masyarakat internasional untuk tidak memindahkan kedutaan besar lainnya ke Yerusalem.





Indonesia juga mendesak Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk memperbaiki diri agar dapat menjawab tantangan persoalan global. "Agar sanggup menjawab persoalan global, OKI harus memperbaiki manajemen dan proses pengambilan keputusan organisasi," kata Wamenlu RI dalam pidatonya di sidang pleno KTM OKI.

Wamenlu juga menawarkan solusi atas sejumlah tantangan yang dihadapi dunia Islam. Disampaikan bahwa dalam bidang politik dan keamanan, Indonesia mengusulkan Contact Group on Peace and Conflict Resolution sebagai wadah bersama untuk mengidentifikasi dan merumuskan cara menghadapi tantangan keamanan dan perdamaian.

Untuk aspek ekonomi dan sosial, Wamenlu menyampaikan prakarsa Indonesia dalam pembangunan Pusat Pengembangan Produk Vaksin dan Bioteknologi untuk Negara-negara OKI.

Upaya tersebut penting dalam rangka mewujudkan swasembada pengadaan vaksin yang murah untuk negara-negara OKI. Indonesia juga mengajak negara-negara OKI untuk mengadakan kerja sama riset dan pengembangan melalui center of excellence yang akan berlokasi di Indonesia.

Dalam konteks kerjasama kebudayaan OKI, Indonesia berhasil mengajukan resolusi mengenai pertemuan High Level Consultation of World Muslim Scholars on Wassatiyat Islam yang diselenggarakan di Bogor, Indonesia, tanggal 1-3 Mei 2018.



Resolusi juga telah mencerminkan hasil pertemuan tersebut yaitu "Bogor Message" mengenai prinsip "moderation" bagi pemajuan perdamaian, toleransi, dan kehidupan harmonis di dunia Islam dan antar-agama sekaligus membangun masyarakat yang adil, makmur, damai dan terbuka yang selaras dengan nilai-nilai islam.

Pada kesempatan tersebut, OKI juga sampaikan penghargaan atas terlaksananya Pertemuan Wasatiyyah Islam di Indonesia.

"Untuk pertama kali, OKI menyambut baik penyelenggaraan Pertemuan Wassatiyat Islam di Bogor 1-3 Mei 2018 telah diakui dan masuk dalam resolusi KTM OKI ke-45. Resolusi juga memuat mengenai prinsip "moderation" bagi pemajuan perdamaian, toleransi, dan kehidupan harmonis di dunia Islam dan antar-agama," kata Direktur Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang, Kamapradipta Isnomo kepada CNNIndonesia.com.

Dalam pernyataannya, Wamenlu juga mengajak negara anggota OKI untuk bekerjasama dalam semangat persaudaraan Islam dalam mengatasi berbagai masalah kemanusiaan di Palestina, Myanmar, Yaman dan Suriah.

Indonesia berpartisipasi dan menyampaikan pandangan konstruktif mengenai pengungsi Rohingya dalam Sesi Khusus. Dalam kesempatan itu, Indonesia menekankan pentingnya untuk mengatasi krisis secara tuntas dan mendorong penyelesaian akar permasalahan melalui 2 pendekatan yaitu melalui constructive enggagement dengan Pemerintah Myanmar dan membantu pembangunan ekonomi di Myanmar, khususnya di Rakhine.



KTM OKI ke-45 dibuka oleh Perdana Menteri Bangladesh dan dihadiri oleh 56 negara anggota.

Pada tanggal 4 Mei 2018, Ketua Delegasi negara anggota OKI juga berkesempatan mengunjungi Lokasi Pengungsi di Cox's Bazar untuk melihat secara langsung dari dekat kondisi pengungsi Rohingya

Saat pembukaan KTM, Indonesia mendapat kehormatan berbicara mewakili Kelompok Asia. Dalam kesempatan tersebut Wamenlu Fachir sampaikan apresiasi sekaligus komitmen untuk mendukung Bangladesh yang akan mengetuai KTM OKI periode 1 tahun kedepan.

"Suatu kehormatan bagi Indonesia untuk menyampaikan pidato sambutan atas nama Kelompok Asia OKI pada saat pembukaan KTM OKI ke-45, yang telah disampaikan oleh Wakil Menlu RI," kata Kamapradipta.

Dalam pidato dihadapan sidang pleno KTM OKI ke-45, Wamenlu RI juga menegaskan kembali niat serius Indonesia untuk mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020, dan meminta dukungan seluruh anggota OKI.





Credit  cnnindonesia.com