Bom di Tripoli menewaskan 11 warga sipil.
CB,
TRIPOLI -- Sekelompok militan menyerang kantor pusat komisi pemilihan
umum Libya di Tripoli pada Rabu (2/5). Sebuah bom bunuh diri kemudian
diledakkan di gedung komisi tersebut dan menewaskan 11 warga sipil.
Pertempuran sempat terjadi antara pasukan keamanan Libya dengan para
penyerang yang mencoba mengambil alih gedung kantor. Juru bicara komisi
pemilihan umum Libya, Khaled Omar, mengaku segera melarikan diri dari
gedung itu dengan staf lain ketika serangan terjadi.
Sejumlah
gambar yang diunggah di media sosial menunjukkan asap hitam tebal
mengepul dari lokasi serangan di distrik Ghout al-Shaal di barat
Tripoli. "Saya melihat dua pelaku bom bunuh diri. Mereka meneriakkan
Allahu Akbar. Seorang pembom bunuh diri meledakkan dirinya di dalam
gedung komisi dan yang lainnya membakar bagian dari bangunan itu," kata
Omar.
Menurutnya, korban tewas termasuk tiga pegawai komisi
dan empat anggota pasukan keamanan lokal. Kementerian Kesehatan Libya
menyebutkan, selain 11 korban tewas, ada dua orang lainnya yang terluka.
Serangan
itu adalah serangan pertama yang terjadi di Tripoli selama beberapa
tahun. Meskipun situasi keamanan di Libya masih bergejolak, aksi
kekerasan di ibu kota itu selama ini hanya terbatas pada bentrokan lokal
antara kelompok-kelompok bersenjata.
Belum ada pihak yang
mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Serangan itu diduga
dilakukan untuk menggagalkan penyelenggaraan pemilihan umum di Libya
akhir tahun ini. Pemilu di Libya telah mendapat dukungan dari Amerika
Serikat (AS) dengan tujuan untuk menyatukan dan menstabilkan negara itu
setelah bergejolak selama bertahun-tahun.
Komisi pemilihan
umum Libya telah mendaftarkan hampir satu juta pemilih baru, meskipun
belum ada tanggal yang ditetapkan untuk melakukan pemungutan suara.
Libya telah berada dalam keadaan tidak stabil sejak perang saudara pada
2011 yang mengakibatkan penggulingan Muammar Gaddafi oleh para
pemberontak yang didukung NATO. Hasil pemilu 2014 sempat diperdebatkan
karena dimenangkan oleh pemerintah yang didukung oleh aliansi militer.
