GAZA
- Negosiator dari Fatah dan Hamas dilaporkan akan membahas keamanan di
Jalur Gaza. Pembahasan mengenai keamanan di Gaza akan digelar keduanya
dalam pembicaraan damai di Mesir, esok hari.
Rencananya adalah 3.000 petugas keamanan Fatah akan bergabung dengan petuas kepolisian di Gaza selama satu tahun. Recana ini sejatinya adalah bagian dari kesepakatan persatuan yang dimediasi oleh Mesir pada tahun 2011, yang akan mengembalikan banyak pengaruh pemimpin Fatah Presiden Mahmoud Abbas di Gaza dan selanjutnya melonggarkan pegangan Hamas di wilayah itu.
Namun, sayangnya saat itu rencana tersebut tidak pernah terealisasi. Rencana ini akan coba dihidupkan kembali dalam putaran terbaru pembicaraan damai yang kembali ditengahi Mesir.
"Kedua sisi akan membahas masalah keamanan, terutama di Gaza, dengan cara yang sesuai dengan front tuan rumah, menerapkan peraturan hukum secara profesional, dan nasional dan tidak bersifat faksi," kata juru bicara Hamas Fawzi Barhoum, seperti dilansir Reuters pada Senin (9/10).
Sementara itu, menurut pejabat Hamas lainnya yakni Sami Abu Zuhri, pembicaraan masalah keamanan hanya akan terbatas pada pengerahan petugas keamanan pemerintah Palestina ke Gaza, dan tidak membahas masalah senjata Hamas. "Masalah senjata perlawanan tidak akan dibahas," ungkapnya.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas sebelumnya telah meminta Hamas menyerahkan semua senjata yang mereka miliki, sebagai bagian dari rekonsiliasi Palestina.
Abbas menuturkan, jika Hamas memutuskan untuk bergabung dengan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), maka Hamas harus mematuhi semua peraturan yang ada. Salah satu peraturan tersebut adalah selain institusi hukum, tidak ada pihak atau kelompok lain yang memegang senjata.
Namun, Hamas menegaskan tidak akan menyerahkan semua senjata yang mereka miliki kepada pemerintah Palestina. Hamas menyatakan, mereka akan terus memegang senjata selama Israel melakukan penjajahan di tanah Palestina.
Meski demikian, pemimpin Hamas, Ismel Haniyeh menyatakan pihaknya siap untuk mendiskusikan semua pilihan rekonsiliasi dengan Fatah, khususnya mengenai upaya perlawanan terhadap Israel.
Rencananya adalah 3.000 petugas keamanan Fatah akan bergabung dengan petuas kepolisian di Gaza selama satu tahun. Recana ini sejatinya adalah bagian dari kesepakatan persatuan yang dimediasi oleh Mesir pada tahun 2011, yang akan mengembalikan banyak pengaruh pemimpin Fatah Presiden Mahmoud Abbas di Gaza dan selanjutnya melonggarkan pegangan Hamas di wilayah itu.
Namun, sayangnya saat itu rencana tersebut tidak pernah terealisasi. Rencana ini akan coba dihidupkan kembali dalam putaran terbaru pembicaraan damai yang kembali ditengahi Mesir.
"Kedua sisi akan membahas masalah keamanan, terutama di Gaza, dengan cara yang sesuai dengan front tuan rumah, menerapkan peraturan hukum secara profesional, dan nasional dan tidak bersifat faksi," kata juru bicara Hamas Fawzi Barhoum, seperti dilansir Reuters pada Senin (9/10).
Sementara itu, menurut pejabat Hamas lainnya yakni Sami Abu Zuhri, pembicaraan masalah keamanan hanya akan terbatas pada pengerahan petugas keamanan pemerintah Palestina ke Gaza, dan tidak membahas masalah senjata Hamas. "Masalah senjata perlawanan tidak akan dibahas," ungkapnya.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas sebelumnya telah meminta Hamas menyerahkan semua senjata yang mereka miliki, sebagai bagian dari rekonsiliasi Palestina.
Abbas menuturkan, jika Hamas memutuskan untuk bergabung dengan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), maka Hamas harus mematuhi semua peraturan yang ada. Salah satu peraturan tersebut adalah selain institusi hukum, tidak ada pihak atau kelompok lain yang memegang senjata.
Namun, Hamas menegaskan tidak akan menyerahkan semua senjata yang mereka miliki kepada pemerintah Palestina. Hamas menyatakan, mereka akan terus memegang senjata selama Israel melakukan penjajahan di tanah Palestina.
Meski demikian, pemimpin Hamas, Ismel Haniyeh menyatakan pihaknya siap untuk mendiskusikan semua pilihan rekonsiliasi dengan Fatah, khususnya mengenai upaya perlawanan terhadap Israel.
Credit sindonews.com
