Menteri
Luar Negeri Retno LP Marsudi menunjukkan gambar tampak depan Rumah
Sakit Indonesia di Myanmar. (ANTARA News/ Dokumentasi Kementerian Luar
Negeri)
Jakarta (CB) - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi
bertemua Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar, Jenderal Senior U Min
Aung Hlaing. Dalam pertemuan itu, Retno menyampaikan bahwa penurunan
ketegangan di Rakhine State harus menjadi prioritas pemerintah Myanmar.
"Upaya untuk de-eskalasi situasi di Rakhine State harus menjadi prioritas utama bagi otoritas keamanan di Myanmar," kata Menlu RI, Retno Marsudi dalam pertemuan tersebut di Naypyidaw, Myanmar, seperti disampaikan dalam keterangan pers Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Senin.
Pertemuan Menlu Retno dengan Jenderal Hlaing berlangsung lebih dari satu jam. Pertemuan tersebut merupakan agenda pertama dari rangkaian Pertemuan Menlu RI dengan otoritas Myanmar guna membahas krisis keamanan dan kemanusiaan yang kembali melanda Rakhine State.
Menlu RI menekankan bahwa Indonesia dan dunia internasional sangat mengkhawatirkan perkembangan situasi di Rakhine State. Kekerasan yang terjadi di Rakhine telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang memakan banyak korban meninggal, luka-luka dan kehilangan tempat tinggal.
"Otoritas keamanan Myanmar perlu segera menghentikan segala bentuk kekerasan yang terjadi di Rakhine State dan memberi perlindungan kepada seluruh masyarakat termasuk masyarakat Muslim, ujar Menlu Retno.
Dalam pertemuan itu, Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar U Min Aung Hlaing menyampaikan perkembangan situasi keamanan di bagian utara Rakhine State. Dia menyampaikan bahwa otoritas keamanan Myanmar terus berupaya untuk memulihkan keamanan dan stabilitas di Rakhine State.
Menanggapi hal itu, Menlu RI mengharapkan agar otoritas keamanan Myanmar dapat segera mengembalikan keamanan dan stabilitas di Rakhine State.
Menlu Retno menekankan bahwa keamanan dan stabilitas di Rakhine state sangat diperlukan agar bantuan kemanusiaan dan proses rehabilitasi serta pembangunan inklusif yang selama ini berlangsung dapat kembali dilanjutkan, termasuk upaya pembangunan yang sedang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.
Pemerintah Indonesia melakukan beberapa upaya pembangunan inklusif dan rehabilitasi kondisi di Rakhine state, antara lain pembangunan rumah sakit di Marauk U; program bantuan di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi; dan peningkatan kapasitas termasuk oleh Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM).
"Para LSM Indonesia telah lama bekerja sama dengan Pemerintah dan LSM Myanmar dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan, bantuan pembangunan jangka menengah dan panjang," tutur Menlu RI.
Lebih lanjut, Menlu Retno menekankan agar akses bantuan kemanusiaan untuk mengatasi krisis kemanusiaan saat ini dapat segera dibuka, khususnya bagi LSM Indonesia yang berniat membantu kemanusiaan dapat diberikan.
"Indonesia telah siap untuk segera membantu Myanmar dalam memberikan bantuan kemanusiaan, kita menunggu akses untuk dibuka," lanjut Menlu Retno.
"Upaya untuk de-eskalasi situasi di Rakhine State harus menjadi prioritas utama bagi otoritas keamanan di Myanmar," kata Menlu RI, Retno Marsudi dalam pertemuan tersebut di Naypyidaw, Myanmar, seperti disampaikan dalam keterangan pers Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Senin.
Pertemuan Menlu Retno dengan Jenderal Hlaing berlangsung lebih dari satu jam. Pertemuan tersebut merupakan agenda pertama dari rangkaian Pertemuan Menlu RI dengan otoritas Myanmar guna membahas krisis keamanan dan kemanusiaan yang kembali melanda Rakhine State.
Menlu RI menekankan bahwa Indonesia dan dunia internasional sangat mengkhawatirkan perkembangan situasi di Rakhine State. Kekerasan yang terjadi di Rakhine telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang memakan banyak korban meninggal, luka-luka dan kehilangan tempat tinggal.
"Otoritas keamanan Myanmar perlu segera menghentikan segala bentuk kekerasan yang terjadi di Rakhine State dan memberi perlindungan kepada seluruh masyarakat termasuk masyarakat Muslim, ujar Menlu Retno.
Dalam pertemuan itu, Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar U Min Aung Hlaing menyampaikan perkembangan situasi keamanan di bagian utara Rakhine State. Dia menyampaikan bahwa otoritas keamanan Myanmar terus berupaya untuk memulihkan keamanan dan stabilitas di Rakhine State.
Menanggapi hal itu, Menlu RI mengharapkan agar otoritas keamanan Myanmar dapat segera mengembalikan keamanan dan stabilitas di Rakhine State.
Menlu Retno menekankan bahwa keamanan dan stabilitas di Rakhine state sangat diperlukan agar bantuan kemanusiaan dan proses rehabilitasi serta pembangunan inklusif yang selama ini berlangsung dapat kembali dilanjutkan, termasuk upaya pembangunan yang sedang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.
Pemerintah Indonesia melakukan beberapa upaya pembangunan inklusif dan rehabilitasi kondisi di Rakhine state, antara lain pembangunan rumah sakit di Marauk U; program bantuan di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi; dan peningkatan kapasitas termasuk oleh Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM).
"Para LSM Indonesia telah lama bekerja sama dengan Pemerintah dan LSM Myanmar dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan, bantuan pembangunan jangka menengah dan panjang," tutur Menlu RI.
Lebih lanjut, Menlu Retno menekankan agar akses bantuan kemanusiaan untuk mengatasi krisis kemanusiaan saat ini dapat segera dibuka, khususnya bagi LSM Indonesia yang berniat membantu kemanusiaan dapat diberikan.
"Indonesia telah siap untuk segera membantu Myanmar dalam memberikan bantuan kemanusiaan, kita menunggu akses untuk dibuka," lanjut Menlu Retno.
Credit antaranews.com
