Foto: ilustrasi kapal markas (Rois Jajeli/Detik)
"Punya kapal markas dengan wilayah laut yang luas itu harus. Fungsinya untuk bakti sosial, ada rumah sakit, sekolah keliling, karantina ikan. Juga agar Dirjen saya berkeliling, nggak hanya di Jakarta terus kantornya," kata Susi saat rapat kerja dengan Komisi IV, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/6/2016).
Kapal dengan nilai taksiran Rp 600 miliar ini diajukan Susi dalam rencana kerja Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (R-APBN) 2017. Selama menjabat menteri, ujar Susi, dirinya kerap menggunakan kapal markas milik TNI AL.
Kapal ini rencananya dibuat oleh PT Pal Indonesia.
"Ada kapal markas kan staf dan jajaran KKP lebih sering di lautan. Kita mau pinjam kapal perang kadang fasilitasnya bukan buat peruntukan kantor, atau baksos keliling, jadi repot," jelasnya.
Dia menambahkan, usulan kapal markas dinilai sudah sangat mendesak. Kantor terapung tersebut juga membuat dirinya maupun pejabat KKP lain bisa lebih intens blusukan ke nelayan.
"Supaya dekatkan pemerintah kepada masyarakat. Nanti RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan Komisi IV juga nggak hanya di darat, tapi juga bisa di laut," seloroh Susi.
 |
Credit detikfinance
Rapat dengan DPR, Susi Usul Beli 6 Pesawat Patroli Rp 900 Miliar
Foto: Dina Rayanti-detikFinance
Dari seluruh pembahasan, usulan pembelian 6 pesawat patroli ini jadi usulan rencana kerja yang paling diperdebatkan oleh Komisi IV. Anggaran pembelian pesawat patroli yang diajukan secara multiyears Rp 900 miliar.
Diungkapkan Susi, dengan pembelian pesawat, ongkos operasional patroli laut bisa lebih murah ketimbang dengan menggunakan kapal laut. Bahkan menurutnya, negara bisa menghemat lebih dari Rp 500 miliar lebih per tahun.
"Total kita hitung setahun dengan jam kerja 5 hari untuk 6 pesawat biaya hanya Rp 35 miliar, sementara kalau dengan patroli kapal laut dengan jam operasi 3 hari kerja selama 50 jam bisa mencapai Rp 600 miliar," kata Susi saat rapat kerja dengan Komisi IV di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/6/2016).
Susi mengungkapkan, hitungan tersebut terutama dihitung dari perbandingan konsumsi BBM antara pesawat udara dan kapal laut.
Lewat penghematan setidaknya Rp 500 miliar tersebut, pihaknya bisa mengalihkannya ke pembelian speedboat untuk pengawasan di pulau-pulau kecil.
"Penghematan Rp 500 miliar jadi kita bisa tambah buat beli speedboat. Kemarin saya ke NTT terumbu karang rusak karena bom ikan, setelah ditanya ternyata mereka kurang perahu untuk pengawasan," jelas Susi.
Credit detikfinance
