Penghapusan subsidi roti, makanan pokok bagi rakyat miskin, semakin memicu kemarahan
CB,
AMMAN -- Raja Yordania Abdullah diperkirakan akan meminta Perdana
Menteri, Hani Mulki mengundurkan diri pada Senin (4/6). Itu sebagai
upaya untuk meredam kemarahan yang meluas atas kebijakan ekonomi yang
memicu protes terbesar dalam beberapa tahun terakhir.
Pemecatan
Mulki dituntut dalam serangkaian protes terhadap kenaikan pajak yang
didukung IMF yang telah mengguncang kerajaan. Sumber-sumber mengatakan
Raja Abdullah telah memerintahkan Mulki untuk hadir di istananya pada
Senin (4/6).
Mulki, seorang politisi yang ramah bisnis, diangkat pada Mei
2016. Ia diberi tanggung jawab menghidupkan kembali ekonomi yang lesu
dan sentimen bisnis yang dilanda gejolak regional.
Kemarahan
publik terhadap kebijakan pemerintah yang didorong oleh IMF telah
tumbuh sejak kenaikan pajak penjualan umum yang curam pada awal tahun
ini. Selain itu penghapusan subsidi roti, barang pokok bagi orang miskin
juga semakin memicu kemarahan publik. Kenaikan itu telah menyebabkan
popularitas Mulki menurun.
Ribuan warga Yordania
turun ke jalan-jalan ibu kota, Amman, dan di kota-kota provinsi utama
pada hari Ahad (3/6) dalam perpanjangan protes yang dimulai Rabu (25/5)
lalu. Protes melebar pada hari Sabtu (2/6) setelah Mulki menolak untuk
membuat memo tagihan yang meningkatkan pajak pribadi dan perusahaan. Ia
mengatakan itu tergantung kepada parlemen untuk memutuskan.
Para
saksi mengatakan para demonstran yang berkumpul di dekat kantor kabinet
mengatakan mereka akan bubar hanya jika pemerintah membatalkan tagihan
pajak yang dikirim ke parlemen bulan lalu. Menurut para pengkritik,
tagihan pajak itu akan memperburuk standar hidup.
"Pemerintah
telah membuat kita tidak punya uang. Mereka telah meninggalkan kita
dengan tidak ada lagi uang di kantong kita," teriak pengunjuk rasa.
Serikat
pekerja yang mewakili puluhan ribu karyawan baik di sektor publik dan
swasta juga telah menyerukan pemogokan umum pada hari Rabu, setelah
tuntutan mereka untuk membatalkan tagihan ditolak oleh pemerintah.
Pemerintah mengatakan perlu lebih banyak dana untuk layanan publik.
Pihaknya
berargumen bahwa perubahan pajak mengurangi kesenjangan sosial dengan
menempatkan beban yang lebih berat pada orang yang berpenghasilan tinggi
dan meninggalkan pekerja negara dengan bayaran yang lebih rendah
relatif tanpa cedera. Perekonomian Yordania telah berjuang untuk tumbuh
dalam beberapa tahun terakhir dalam menghadapi defisit kronis ketika
modal asing swasta dan aliran bantuan menurun.
Para
politisi dan ekonom mengatakan bahwa rencana konsolidasi fiskal yang
dipaksakan IMF telah memperparah penderitaan orang-orang Yordania yang
miskin dan meremas kelas menengah. Para pengunjuk rasa juga mengecam
politisi karena menghambur-hamburkan dana publik dan korupsi.
"Tuntutan
kami sah. Tidak, tidak untuk korupsi," kata para demonstran mendesak
Raja Abdullah, yang dipandang sebagai kekuatan pemersatu, untuk campur
tangan dan menindak korupsi secara resmi.
