SEOUL
- Sanksi terhadap Korea Utara (Korut) akan tetap berlaku sampai negara
komunis itu benar-benar membatalkan program nuklirnya. Hal itu
ditegaskan oleh pejabat senior Korea Selatan (Korsel).
Menteri Luar Negeri Korsel, Kang Kyung-wha mengatakan bahwa Seoul mengharapkan untuk melihat tindakan nyata Korut untuk memenuhi komitmen denuklirisasi lengkap sebagai ganti jaminan keamanan dan upaya bersama untuk membangun perdamaian abadi di Semenanjung Korea.
"Sementara itu, sanksi akan tetap di tempatnya sampai kami yakin bahwa denuklirisasi lengkap telah tercapai," katanya seperti dikutip dari USA Today, Rabu (20/6/2018).
Kang juga mengatakan bahwa rencana aksi akan muncul dalam negosiasi lanjutan antara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo dan pejabat Korut. Sebelumnya, Pompeo mengatakan bantuan dari sanksi akan datang hanya setelah denuklirisasi lengkap, dan ia akan melakukan perjalanan ke Pyongyang untuk melakukan diskusi sebelum terlalu lama.
"Kami berharap diskusi dan perjanjian dan implementasi dari perjanjian tersebut akan berlangsung lebih cepat daripada nanti," katanya.
Korut tetap berada di bawah sanksi ketat yang diberlakukan pada bulan Agustus lalu oleh Dewan Keamanan PBB. Sanksi tersebut berupa larangan ekspor batubara, besi, timah dan makanan laut - yang mencapai sekitar USD1 miliar dari perdagangan tahunan negara itu yang mencapai USD3 miliar.
AS, Korsel, Jepang, dan Uni Eropa (UE) juga telah memberlakukan sanksi tambahan terhadap Pyongyang atas program rudal nuklir dan balistiknya.
Dalam kesempatan itu, Kang juga menyinggung soal penghentian latihan militer bersama AS-Korsel. Ia menyebut penghentian itu sebagai tindakan dengan itikad baik. Meski begitu, ia juga menegaskan bahwa latihan bersama itu dapat dipulihkan jika Korut gagal memenuhi janjinya.
"Mereka dapat dengan cepat kembali jika kita melihat momentum dialog kehilangan kecepatan atau Korea Utara tidak memenuhi komitmen denuklirisasi," tukasnya.
Menteri Luar Negeri Korsel, Kang Kyung-wha mengatakan bahwa Seoul mengharapkan untuk melihat tindakan nyata Korut untuk memenuhi komitmen denuklirisasi lengkap sebagai ganti jaminan keamanan dan upaya bersama untuk membangun perdamaian abadi di Semenanjung Korea.
"Sementara itu, sanksi akan tetap di tempatnya sampai kami yakin bahwa denuklirisasi lengkap telah tercapai," katanya seperti dikutip dari USA Today, Rabu (20/6/2018).
Kang juga mengatakan bahwa rencana aksi akan muncul dalam negosiasi lanjutan antara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo dan pejabat Korut. Sebelumnya, Pompeo mengatakan bantuan dari sanksi akan datang hanya setelah denuklirisasi lengkap, dan ia akan melakukan perjalanan ke Pyongyang untuk melakukan diskusi sebelum terlalu lama.
"Kami berharap diskusi dan perjanjian dan implementasi dari perjanjian tersebut akan berlangsung lebih cepat daripada nanti," katanya.
Korut tetap berada di bawah sanksi ketat yang diberlakukan pada bulan Agustus lalu oleh Dewan Keamanan PBB. Sanksi tersebut berupa larangan ekspor batubara, besi, timah dan makanan laut - yang mencapai sekitar USD1 miliar dari perdagangan tahunan negara itu yang mencapai USD3 miliar.
AS, Korsel, Jepang, dan Uni Eropa (UE) juga telah memberlakukan sanksi tambahan terhadap Pyongyang atas program rudal nuklir dan balistiknya.
Dalam kesempatan itu, Kang juga menyinggung soal penghentian latihan militer bersama AS-Korsel. Ia menyebut penghentian itu sebagai tindakan dengan itikad baik. Meski begitu, ia juga menegaskan bahwa latihan bersama itu dapat dipulihkan jika Korut gagal memenuhi janjinya.
"Mereka dapat dengan cepat kembali jika kita melihat momentum dialog kehilangan kecepatan atau Korea Utara tidak memenuhi komitmen denuklirisasi," tukasnya.
Credit sindonews.com
