JAKARTA
- Pemerintah Indonesia angkat bicara mengenai mundurnya Amerika Serikat
(AS) dari Dewan HAM PBB. Indonesia menyatakan sangat menyesalkan
langkah AS tersebut.
"Indonesia sangat menyayangkan keputusan AS untuk keluar dari Dewan HAM PBB," kata Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Sindonews dari lama resmi mereka pada Rabu (20/6).
Kemlu RI menyatakan, Dewan HAM merupakan forum kerja sama multilateralisme dan komitmen masyarakat internasional untuk menegakkan dan memajukan perlindungan HAM di seluruh dunia.
Lebih penting, lanjut Kemlu RI, Dewan HAM juga menjadi harapan bagi masyarakat lemah di seluruh dunia untuk mendapat perhatian bagi perlindungan dari berbagai pelanggaran HAM.
"Indonesia menyadari bahwa kerja Dewan HAM belum sempurna, akan tetapi proses reformasi seperti yang dibutuhkan beberapa badan PBB lainnya antara lain Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB, justru membutuhkan komitmen politis dan semangat kerja sama multilateralisme dari anggota PBB," ucapnya.
Dalam pernyataannya, Kemlu RI menambahkan bahwa Indonesia, bersama Negara-negara lainnya di dunia akan terus berkontribusi dan bekerja sama untuk menegakan dan memajukan perlindungan HAM melalui kerja sama multilateralisme sesuai mandat Dewan HAM, termasuk memperkuat kinerja Dewan HAM PBB
"Indonesia sangat menyayangkan keputusan AS untuk keluar dari Dewan HAM PBB," kata Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Sindonews dari lama resmi mereka pada Rabu (20/6).
Kemlu RI menyatakan, Dewan HAM merupakan forum kerja sama multilateralisme dan komitmen masyarakat internasional untuk menegakkan dan memajukan perlindungan HAM di seluruh dunia.
Lebih penting, lanjut Kemlu RI, Dewan HAM juga menjadi harapan bagi masyarakat lemah di seluruh dunia untuk mendapat perhatian bagi perlindungan dari berbagai pelanggaran HAM.
"Indonesia menyadari bahwa kerja Dewan HAM belum sempurna, akan tetapi proses reformasi seperti yang dibutuhkan beberapa badan PBB lainnya antara lain Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB, justru membutuhkan komitmen politis dan semangat kerja sama multilateralisme dari anggota PBB," ucapnya.
Dalam pernyataannya, Kemlu RI menambahkan bahwa Indonesia, bersama Negara-negara lainnya di dunia akan terus berkontribusi dan bekerja sama untuk menegakan dan memajukan perlindungan HAM melalui kerja sama multilateralisme sesuai mandat Dewan HAM, termasuk memperkuat kinerja Dewan HAM PBB
Credit sindonews.com
