Menlu RI Retno Marsudi menyaksikan
penandatangan kerja sama antara Asosiasi Negara Lingkar Samudera Hindia
(IORA) diwakili Sekjen IORA KV Bhagirath dan Pusat Pelatihan Kerja Sama
Selatan-Selatan Gerakan Non-Blok (NAM SSCC) diwakili Direktur NAM SSCC,
Prianti Gagarin Singgih-Djatmiko di Kemenlu RI, Selasa (28/11). (Kemlu
RI)
Jakarta, CB -- Asosiasi Negara Lingkar
Samudera Hindia (IORA) dan Pusat Pelatihan Kerja Sama Selatan-Selatan
Gerakan Non-Blok (NAM SSCC) sepakat memperkuat kerja sama dalam bidang
ekonomi hingga pemberdayaan wanita. Kesepakatan tersebut tertuang dalam
nota kesepahaman atau MoU antara kedua organisasi internasional yang
diteken di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Selasa (28/11).
"Kami
berharap MoU ini dapat menjadi tonggak untuk membahas sejumlah
penguatan kerja sama dengan NAM, terutama di bidang ekonomi biru,
pemberdayaan perempuan, pengembangan usaha kecil dan menengah (UMKM),
tanggap bencana, serta isu perubahan iklim," kata Sekretaris Jenderal
IORA, KV Bhagirath, seusai penandatanganan MoU.
Bagirath
mengatakan, pengembangan ekonomi biru menjadi prioritas IORA demi
memaksimalkan perairan dan laut sebagai ujung tombak pertumbuhan ekonomi
negara anggota. Sebab, sebagian besar wilayah negara IORA dikelilingi
dan berbatasan dengan Samudera Hindia.
Dengan ditandatanganinya MoU tersebut, tuturnya, pakar-pakar IORA
dan NAM juga bisa melahirkan inovasi baru melalui berbagai penelitian
yang berguna untuk memperkuat kerja sama kedua organisasi internasional,
khususnya terkait isu-isu teknis seperti perubahan iklim, energi
terbarukan, hingga pengelolaan limbah laut yang sangat menentukan
keberhasilan pengembangan ekonomi biru ke depannya di kawasan.
Lebih
lanjut, Bhagirath berharap kesepakatan MoU ini bisa membawa Indonesia
lebih dekat lagi dengan IORA. Sejauh ini, paparnya, Indonesia menjadi
salah satu negara yang aktif berperan dalam memperkuat kerja sama antara
negara IORA dengan salah satunya berhasil menggelar Konferensi Tingkat
Tinggi pertama IORA di Jakarta beberapa waktu lalu.
Sementara itu, Direktur NAM SSCC, Prianti Gagarin Singgih-Djatmiko
mengatakan selain kerja sama penguatan ekonomi biru, upaya pemberdayaan
wanita menjadi salah satu prioritas dalam MoU tersebut.
Sebab,
menurutnya, keberhasilan pengembangan ekonomi biru tak bisa lepas dari
peran wanita di dalamya karena sebagian besar tenaga kerja di sektor
perikanan maupun kelautan merupakan kaum perempuan.
Dengan memperkuat upaya pemberdayaan wanita, Ia berharap, juga dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pesisir pantai dan desa-desa
yang tentunya bisa ikut berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi
di suatu wilayah.
"Pemberdayaan perempuan saat ini sudah menjadi
pembahasan di berbagai forum baik regional maupun internasional. Karena
itu kita perlu memperkuat isu ini yang berkaitan juga dengan tujuan
kita yaitu memaksimalkan pengembangan ekonomi biru di kawasan," kata
Prianti, mantan Duta Besar RI untuk Venezuela tersebut.
Washington (CB) - Pentagon pada Senin (27/11) berjanji
untuk bersikap setransparan mungkin tentang berapa banyak tentara yang
ditugaskan di luar negeri, setelah sebuah agensi menerbitkan angka
sangat tidak sesuai dari jumlah resmi yang dirilis.
Menurut
sebuah laporan triwulanan dari Pusat Data Ketenagakerjaan Pentagon, pada
30 September, militer Amerika Serikat (AS) memiliki 15.298 tentara di
Afghanistan, 8.892 di Irak dan 1.720 di Suriah.
Angka tersebut -- terutama untuk Irak dan Suriah -- sangat tidak sesuai dengan apa yang Pentagon katakan selama beberapa bulan.
AFP melansir, secara resmi, militer AS hanya memiliki 503 tentara di Suriah dan 5.262 di Irak.
Angka tersebut mencerminkan apa yang militer sebut sebagai
"tingkat manajemen kekuatan" -- sebuah warisan era Barack Obama, yang
menetapkan batasan ketat mengenai jumlah tentara yang ditempatkan di
Timur Tengah.
Pentagon menemukan cara-cara kreatif untuk tetap berada di dalam
batas-batas angka tersebut -- bahkan ketika penempatan pasukan jelas
meningkat -- dengan tidak menghitung beberapa misi jangka pendek dan
tidak memasukan sejumlah kategori personel tertentu.
Ketika ditanya tentang ketidaksesuaian tersebut, juru bicara
Pentagon, Kolonel Rob Manning mengatakan: "Kami tidak dalam titik ketika
kami dapat membuat pengumuman (mengenai jumlah pasukan) yang berbeda
dari yang sudah kami nyatakan sebelumnya."
Namun, dia berjanji untuk terus terbuka mengenai berapa banyak
tentara yang ditugaskan, mengatakan janji yang sama seperti Menteri
Pertahanan James Mattis tahun ini.
CB, MOSKOW -- Menteri Luar Negeri Rusia Sergey
Lavrov mengatakan, negaranya sangat prihatin dengan ketegangan dan
krisis yang saat ini tengah membekap Teluk Arab. Menurutnya, konflik
kepentingan yang menjadi pemicu terjadinya krisis berpotensi
menghancurkan kerja sama multilateral yang telah terbangun.
"Kami
khawatir tentang meningkatnya ketegangan di antara negara-negara Teluk,
tidak hanya terhadap Iran tapi juga di antara monarki Arab," kata
Lavrov dalam pertemuan Dewan Urusan Internasional Rusia di Moskow,
Selasa (28/11), dikutip laman kantor berita Rusia TASS.
Menurutnya,
pergolakan yang terjadi di antara negara-negara Arab saat ini, membuat
krisis kemanusiaan di beberapa negara di sama semakin parah. "Dalam
keadaan seperti ini, krisis serius di Libya, Irak, dan Yaman terus
berlanjut," katanya.
Hal ini, kian diperburuk dengan masih adanya kelompok milisi atau
teroris yang menebar ancaman di beberapa negara Arab. "Meskipun teroris
yang aktif di sana telah mengalami pukulan yang signifikan, pengalaman
bermanfaat yang didapat oleh berbagai kekuatan belum menghasilkan
koalisi kontraterorisme global yang didukung PBB," ujar Lavrov.
Bila
situasi di wilayah Arab tak berubah dan kian memburuk, Lavrov menilai,
hal tersebut berpotensi merusak kesepakatan dan kerja sama multilateral
yang telah tercapai, salah satunya, misalnya, adalah kesepakatan nuklir
Iran. "Beberapa kesepakatan besar yang kami anggap sebagai contoh kerja
sama multilateral yang konstruktif sekarang dalam bahaya," kata Lavrov.
Presiden Iran Hassan Rouhani menuding Arab Saudi menjadikan Iran musuh untuk menutupi kekalahannya di wilayah Arab. Foto/REUTERS
TEHERAN
- Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan Arab Saudi menghadirkan Iran
sebagai musuh karena ingin menutupi kekalahan di wilayah Arab. Komentar
Rouhani muncul setelah Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman menyebut
Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei sebagai Hitler baru di
Timur Tengah.
”Arab Saudi tidak berhasil di Qatar, tidak berhasil
di Irak, di Suriah dan baru-baru ini di Lebanon. Di semua area ini
mereka tidak berhasil,” kata Rouhani dalam wawancara langsung di stasiun
televisi pemerintah, yang dikutip Rabu (29/11/2017).
”Jadi mereka ingin menutupi kekalahannya,” ujar Rouhani.
Kedua
negara yang telah memutusakan hubungan diplomatik ini telah terlibat
perseteruan dalam berbagai krisis di Timur Tengah. Dalam krisis Suriah,
Riyadh mendukung pemberontak atau oposisi, sedangkan Teheran mendukung
rezim Presiden Bashar al-Assad.
Kemudian, dalam krisis Yaman,
Saudi mendukung pemerintah Presiden Abed Rabbo Mansour Hadi. Sedangkan
Iran dianggap mendukung pemberontak Houthi.
Ketegangan kedua
negara juga memanas pada bulan ini ketika Perdana Menteri Lebanon Saad
al-Hariri mengumumkan pengunduran dirinya dari stasiun televisi di
Riyadh.
Faksi Hizbullah Lebanon yang merupakan sekutu Iran
menuding pengunduran Hariri merupakan rekayasa yang dilakukan pihak
berwenang Saudi. Namun, tudingan itu dibantah pihak Riyadh.
Hariri
yang telah pulang ke Lebanon pekan lalu akhirnya menunda pengunduran
dirinya. Namun, dia terus mengkritik Hizbullah. Hariri meminta faksi
politik dan militer Lebanon itu tidak mencampuri urusan internal
negara-negara Arab.
Rouhani dalam wawancara di televisi tersebut
mengatakan, Iran, Irak, Suriah dan Rusia yang membentuk garis perlawanan
di wilayah Arab telah bekerja menuju stabilitas dan mencapai ”prestasi
besar”.
CB, ATHENA -- Sebuah perselisihan politik di
Yunani mengenai kesepakatan senjata kontroversial dengan Arab Saudi
semakin dalam. Politisi oposisi dan kritikus mengecam rencana untuk
menjual rudal surplus dan bom senilai senilai 66 juta euro ke negara
Teluk Arab.
Dilansir dari Aljazirah, Selasa (28/11), politikus
oposisi telah menuduh pemerintah, yang saat ini dipimpin oleh partai
kiri Syriza, tidak mengikuti prosedur yang tepat untuk sebuah
kesepakatan internasional. Sementara itu para kritikus juga telah
mengecam penjualan senjata ke sebuah negara yang terlibat dalam perang.
Arab
Saudi saat ini memimpin sebuah koalisi negara di negara tetangga Yaman,
negara termiskin di wilayah Arab. Legislator dari New Democracy, partai
oposisi kanan tengah mengklaim Menteri Pertahanan Panos Kammenos secara
ilegal mempekerjakan seorang broker swasta untuk menegosiasikan
persyaratan kesepakatan dengan Arab Saudi. Tuduhan ini ditolak oleh
menteri pertahanan.
Hukum Yunani menetapkan kesepakatan semacam
itu harus ditangani oleh pejabat pemerintah. New Democracy sebelumnya
meminta Kammenos membatalkan kesepakatan tersebut. Mereka mengatakan
kesepakatan tersebut bersifat provokatif dan telah dilaksanakan tanpa
adanya transparansi.
Selama debat sengit di parlemen Yunani pada
Senin, pemimpin New Democracy Kyriakos Mitsotakis menyerukan
penyelidikan atas kesepakatan senjata dan dugaan peran broker swasta.
Sebagai
tanggapan, Perdana Menteri Alexis Tsipras menuduh New Democracy
menggunakan kesepakatan tersebut untuk menyerang pemerintah.
Tsipras
mengklaim broker tersebut, Vassilis Papadopoulos nasional Yunani dibeli
oleh Arab Saudi, sebuah pernyataan yang sebelumnya ditolak oleh negara
tersebut dalam pernyataan media.
Kecaman
yang muncul di media sosial ini terkait dengan digunakannya cuplikan
video intifada dalam promosi melawan terorisme dalam pertemuan tersebut.
Foto/Al Jazeera
RIYADH
- Orang-orang di negara Arab dan Palestina melemparkan kecaman keras
terhadap pertemuan Aliansi Militer Islam yang dibentuk oleh Arab Saudi.
Kecaman yang muncul di media sosial ini terkait dengan digunakannya
cuplikan video intifada dalam promosi melawan terorisme dalam pertemuan
itu.
Melansir Al Jazeera pada Selasa (28/11), video itu diketahui
adalah cuplikan dari intifada, atau kebangkitan perlawanan Palestina
terhadap Israel pada tahun 2001 lalu. Dalam video itu terlihat pasukan
perlawanan di Gaza sedang berbalas tembakan dengan tentara Israel.
"Citra
dari video yang diperlihatkan pada sesi pembukaan 'Dewan menteri
pertahanan Koalisi Islam untuk Memerangi Terorisme' di Arab Saudi
berasal dari tahun 2001 dan merupakan pejuang perlawanan Palestina yang
bentrok dengan tentara pendudukan di selatan Yerusalem. Bagi mereka
yang terburu-buru menormalkan pekerjaan, itu akan selalu terjadi:
perlawanan bukanlah terorisme," kata seorang pengguna twitter dengan
akun @mohammed-mdn.
Pengguna twitter lainnya menuturkan,
menggunakan cuplikan video itu untuk mecintrakan upaya melawan terorisme
adalah sebuah upaya yang merendakahkan perlawanan terhadap pendudukan.
"Orang-orang
tidak peduli apa kriteria Anda untuk mengklasifikasikan terorisme.
Noramlisasi hubungan dengan Israel sama dengan terorisme. Resistensi
Palestina memiliki lebih banyak penghargaan daripada Anda," kata
pengguna twitter lainnya.
Saudi sendiri sebagai tuan rumah
pertemuan yang dihadiri oleh 41 negara Islam tersebut sejauh ini belum
memberikan pernyataan mengenai hal ini.
Angkatan Udara Turki juga diperkuat dengan pesawat tempur F4E
Terminator buatan McDonnell Douglas, walaupun terhitung tua namun
pesawat ini sangatlah ganas. Turki melakukan upgrade pada varian F4
sehingga pesawat ini mampu menghadapi pertempuran moderen. Selain Turki,
F4 juga digunakan oleh Spanyol, Inggris, Korea Selatan, Jepang, dan
Israel. Jet tempur ini mampu terbang hingga kecepatan 2,23 mach, dengan
jangkauan tempur mencapai 680 km, dan mencapai ketinggian terbang 18 km.
hvkk.tr
CB, Jakarta - Militer Turki mengatakan, jet tempur mereka menggempur posisi kelompok pemberontak Kurdi di Irak Utara, Senin.
Dalam
sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada Selasa, 28 November 2017,
Kepala Staf Angkatan Bersenjata Turki mengatakan, serangan udara itu
dilancarkan pada Senin, 27 November 2017, di Asos, Irak, kawasan
pegunungan dekat perbatasan dengan Turki.
Tentara
Kurdi dari People's Protection Units (YPG) berjaga di dekat tank
militer AS yang tengah berpatroli di kawasan perbatasan antara Turki dan
Suriah di Darbasiya, Suriah, 29 April 2017. REUTERS/Rodi Said
"Gempuran
itu berhasil menghancurkan 41 sasaran termasuk tempat berteduh dan
terowongan milik kelompok teror tersebut," bunyi pernyataan militer
Turki seperti dikutip TRT World.
Militer Turki menerangkan lebih lanjut, pesawat perang dan jet tanpa
awak terlibat dalam serangan udara tersebut. "Mereka kembali dengan
selamat ke pangkalan militer."
Pemberontak Turki yang tergabung ke dalam PKK dianggap sebagai organisasi teroris oleh Turki, Amerika Serikat dan Uni Eropa
.
Seorang
anak KUrdi Irak memegang cairan infus saat berada di kamp pengungsian
Cukurca, Turki, 18 April 1991. Pada tahun 1991 Srdjan Zivulovic
didokumentasikan pengungsi di Cukurca yang telah lolos dari operasi
militer pemerintah Saddam Hussein. REUTERS/Srdjan Zivulovic
Selama lebih dari tiga dekade, mereka melakukan teror melawan Turki mengakibatkan tidak kurang dari 40 ribu orang tewas.
Sejak kelompok PKK ini melakukan perlawanan bersenjata terhadap Turki pada Juli 2015, lebih dari 1.200 orang tewas termasuk pasukan keamanan dan warga sipil.
CB, OUAGADOUGOU -- Presiden Prancis Emmanuel
Macron mengecam masa penjajahan kolonial Prancis selama kampanye
kepresidenannya. Banyak pihak percaya, terpilihnya Macron sebagai
presiden akan membangun hubungan baru antara Prancis dengan Afrika.
Macron tertarik mengakhiri pengaruh Prancis selama 60 tahun di
negara-negara bekas koloninya. Presiden termuda Prancis ini melakukan
kunjungan ke Afrika, pada Selasa (28/11), dan menjanjikan perubahan.
Ia
membawa pesan pendekatan paternalistik Paris ke Afrika, yang dikenal
sebagai Francafrique, saat ini sudah berakhir. Macron memang bukan
pemimpin Prancis pertama yang mengklaim akan melepaskan masa lalu
negaranya, namun ia sangat ingin meyakinkan Afrika ia sangat
bersungguh-sungguh dengan ucapannya.
Dalam waktu kurang dari dua
tahun Macron telah mengubah lansekap politik Prancis, dengan mematahkan
dominasi partai tradisional dan memenuhi parlemen dengan masyarakat
sipil. Kebijakannya ini menarik pemilih Prancis yang telah muak dengan
politisi arus utama.
Di Afrika, Macron berharap ia bisa merayu
negara-negara yang telah dikecewakan oleh Prancis, seperti Burkina Faso
dan Pantai Gading. Istana Elysee mengatakan Macron sadar tugas tersebut
tidak akan mudah dilakukan.
Dilansir dari Aljazirah,
Burkina Faso mendapatkan kemerdekaan dari Prancis pada 1960, namun
ikatan keduanya tidak pernah terputus total. Banyak warga Burkina Faso
yang marah karena Prancis membantu mantan Presiden Blaise Compaore
melarikan diri dari negara itu pada 2014.
Compaore terpaksa
melarikan diri setelah demonstrasi massa terjadi di jalanan untuk
melawan 27 tahun pemerintahannya yang semakin otoriter. Ouagadougou
meminta Prancis mengekstradisi Compaore dan juga saudaranya sehubungan
dengan pembunuhan seorang jurnalis pada 1998.
Kunjungan Macron
akan fokus pada para pemuda, setelah sebelumnya ia menyebut Afrika
sebagai benua masa depan. Macron akan membawa isu inovasi, pekerjaan,
dan olahraga, daripada isu bantuan pembangunan.
Dia akan
menyampaikan pidato di depan mahasiswa di sebuah universitas,
mengunjungi sekolah-sekolah, dan melakukan tur taman tenaga surya
terbesar di Afrika Barat. Hal ini akan menandai komitmennya untuk
melestarikan benua Afrika bagi generasi mendatang.
'Pemuda' juga
akan menjadi tema dalam pertemuan Uni Eropa dan Uni Afrika pekan ini di
Abidjan, yang akan dihadiri oleh Macron. Tidak ada pemimpin negara yang
tidak setuju mengenai pentingnya meyakinkan generasi muda akan masa
depan yang baik.
Namun hal itu berbanding terbalik dengan
banyaknya pemuda Afrika yang diperdagangkan sebagai budak di Libya.
Banyak dari mereka yang awalnya melarikan diri dari konflik, kekeringan,
kelaparan, kekerasan, kemiskinan, untuk mencari kehidupan yang lebih
baik.
Mereka kemudian memutuskan bermigrasi ke Eropa dan harus
menempuh perjalanan yang berbahaya sehingga yang tidak kuat bertahan
dalam perjalanan, akan terancam diperdagangkan sebagai budak.
Macron
telah meminta Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan terhadap
kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan di Libya, seperti pemimpin
Eropa lainnya, dia juga ingin imigrasi ilegal segera dihentikan.
Macron
berharap saat dia berada di perhentian terakhirnya di Ghana, ia mampu
mengubah pemikiran beberapa negara Afrika mengenai niat Prancis. Untuk
Ghana, Macron ingin agar negara ini berpikir mereka bukan bekas koloni
Prancis, juga bukan francophone, melainkan negara demokrasi yang dinamis
dan inovatif.
CB,
PARIS -- Sebuahgranat dilemparkan ke arah tentara Prancis di ibu kota
Burkina Faso di Ouagadougou, sesaat sebelum Presiden Emmanuel Macron
datang ke kota tersebut. Akibatnya tiga warga sipil terluka.
Granat itu
dilemparkan pada Senin (27/11) malam waktu setempat. Menurut sumber dari
departemen keamanan, granat itu dilemparkan beberapa jam sebelum Macro
ndijadwalkan menjadi pembicara di universitas di Ouagadougou.
Dilaporkan dua
orang memakai tudung melemparkan granat dari sepeda motor sebelum
melarikan diri dari tempat kejadian. Namun tidak ada komentar langsung
mengenai kejadian di kantor Macron.
Macron dan
Kanselir Jerman Angela Merkel akan menghadiri pertemuan puncak Uni
Eropa-Afrika di Abidjan pekan ini dengan fokus pembahasan pada bidang
pendidikan, investasi pada generasi muda dan pembangunan ekonomi. Hal
ini untuk mencegah adanya pengungsian dan imigran karena faktor ekonomi,
agar tidak melakukan perjalanan berbahaya melintasi Laut Tengah.
Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina. ANTARA FOTO/AACC2015
CB, Jakarta - Pengadilan Tinggi Bangladesh
menguatkan keputusan Pengadilan Negeri yang menjatuhkan hukuman mati
terhadap 139 pengawal perbatasan yang melakukan pemberontakan.
"Akibat ulah mereka pada 2009 tersebut, setidaknya 74 orang tewas termasuk 57 komandan militer," tulis The State dalam laporannya, Senin, 28 November 2017.
Tentara
militer Bangladesh menyiapkan kendaraan berat, tank saat berjaga di
sekitar cafe saat terjadinya serangan oleh kelompok bersenjata di di
Dhaka, Bangladesh, 1 Juli 2016. Saat ini, kelompok bersenjata tersebut
masih menyandera sejumlah pengunjung. (AP Photo)
Sebelumnya, pada 2013, Pengadilan Negeri di Bangladesh menjatuhkan hukuman mati terhadap 152 orang karena memberontak.
Namun
mereka mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi sehingga hukuman untuk
delapan orang diturunkan menjadi penjara seumur hidup, sedangkan empat
lainnya dibebaskan.
Adapun salah seorang di antara terdakwa meninggal sebelum Pengadilan Tinggi mengambil keputusan.
"Jumlah total pemberontak yang diadili 846 orang, sebagian besar terdiri dari pengawal perbatasan," The State melaporkan.
Sejumlah
aparat militer Bangladesh berjaga di lokasi terjadinya serangan oleh
kelompok bersenjata di sebuah restaurant di Dhaka, Bangladesh, 1 Juli
2016. Serangan yang menyebabkan 24 orang tewas dan puluhan lain
luka-luka ini diketahui dilakukan oleh sekitar 8-9 orang bersenjata api.
REUTERS
Para penjaga perbatasan itu melakukan
pemberontakan pada 25-26 Februari 2009, dua bulan setelah Perdana
Menteri Sheikh Hasina dilantik. Hasina kembali berkuasa di Bangladesh
pada 2014.
Menurut tiga hakim yang mengadili perkara ini, para
penjaga perbatasan tersebut layak mendapatkan hukuman mati karena karena
melakukan aksi brutal dan pembunuh berdarah dingin.
"Mereka dapat mengajukan kasasi atas keputusan Pengadilan Tinggi ke Mahkamah Agung," kata Jaksa Agung Mahbubey Alam.
Pengacara
terdakwa, Aminul Islam, mengatakan, dia akan menyarankan kepada para
kliennya mengajukan kasasi setelah menerima seluruh keputusan Pengadilan
Tinggi Bangladesh.
Jakarta, CB -- Dalam pesan terakhirnya,
awak kapal selam Argentina yang hilang sempat melaporkan kebakaran
karena korsleting yang diakibatkan air laut.
Kontak terakhir
dengan ARA San Juan terjadi pada 15 November lalu. Kini, 15 negara ikut
serta dalam pencarian kapal selam yang membawa 44 awak itu.
Stasiun televisi A24, sebagaimana dikutip AFP pada
Senin (28/11), menyebut para awak kapal melaporkan bahwa air laut masuk
melalui sistem ventilasi, mengakibatkan kapal bertenaga diesel-elektrik
itu korsleting dan kebakaran.
Sementara itu, juru bicara angkatan laut, Enrique Balbi mengatakan
bahwa kapal selam tersebut sempat diperintahkan kembali ke pangkalannya
di Mar del Plata setelah melaporkan hal tersebut.
"Mereka mesti
mengisolasi baterai dan terus berlayar di bawah laut menuju Mar del
Plata menggunakan baterai lainnya," kata Balbi sebagaimana dikutip Reuters.
Operasi
pencarian diperluas hingga radius 35 kilometer dari area yang berada
sekitar 400 kilometer lepas pantai Argentina. Di sana, sempat terdeteksi
ledakan yang diduga berasal dari kapal selam tersebut.
"Sayangnya, kami masih belum menemukan atau mendeteksi Kapal Selam San
Juan," kata juru bicara Angkatan Laut Enrique Balbi di Buenos Aires,
dikutip AFP.
Tiga awak kapal San Juan secara ajaib
selamat dari tragedi. Seorang di antaranya dipulangkan ke keluarga untuk
mendampingi ibunya yang sakit, satu lagi dipindahtugaskan ke Peru,
sementara yang terakhir ditugaskan menjalankan tanggung jawab
administrasi.
Kehilangan kapal selam ini menjadi pukulan telak
bagi militer Argentina yang sejak sebelumnya sudah kekurangan peralatan
pertahanan.
Dua belas hari menghilang, kapal selam Argentina belum ditemukan
Anggota Angkatan Laut Amerika Serikat di
atas kapal pacu Boed P-8A Poseidon, melihat ke Samudera Atlantik
Selatan saat mencari kapal selam ARA San Juan yang hilang di laut,
Argentina pada 22 November 2017. Gambar yang diambil pada 22 November
2017. REUTERS / Magali Cervantes (REUTERS)
Bahia Blanca (CB) - Armada kapal internasional dengan
dukungan pesawat terbang, Senin (27/11), kembali menyisir Samudra
Atlantik Selatan untuk mencari keberadaan kapal selam Argentina yang
menghilang selama 12 hari terakhir dengan fokus pencarian lokasi
terakhir keberadaan kapal tersebut, tempat terdeteksinya ledakan.
Sebanyak
15 negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Rusia dan Prancis,
membantu mencari kapal selam ARA San Juan, yang mengangkut 44 awak.
Kapal tersebut terakhir kali melakukan kontak dengan Angkatan Laut
Argentina pada 15 November.
Operasi pencarian dilakukan dalam
radius 35 kilometer dari kawasan sekitar 402 kilometer dari pesisir
Argentina, di sekitar lokasi terjadinya ledakan yang diduga menjadi
pemicu tenggelamnya kapal.
"Sayangnya kami masih belum dapat
menemukan atau mendeteksi kapal selam San Juna," ujar juru bicara
Angkatan Laut Enrique Balbi, Senin, di Buenos Aires sebagaimana
dilaporkan AFP.
Balbi juga mengungkapkan kapal intelijen Yantar
milik Angkatan Laut Rusia, yang dilengkapi dengan kapal selam yang mampu
menyelam hingga kedalaman 6.000 meter, akan tiba untuk membantu operasi
pencarian pada 5 Desember mendatang.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Rex Tillerson. Foto/REUTERS/Yuri Gripas
WASHINGTON
- Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Rex Tillerson
menuduh Rusia menggunakan senjata nuklir untuk menegaskan dominasi
global-nya dan menghidupkan kembali ancaman Perang Dingin. Menurutnya,
kedua negara belum saatnya kerja sama dalam kontraterorisme.
Berbicara
di Woodrow Wilson Center di Washington DC pada hari Selasa, Tillerson
mengatakan bahwa Rusia menggunakan persenjataan nuklirnya untuk
memaksakan kehendaknya kepada pihak lain. Sebagai contoh, kata dia,
invasi terhadap Georgia pada tahun 2008 dan Crimea pada tahun 2014.
”Dengan
berakhirnya Perang Dingin, ancaman yang akan dihadapi setiap orang
selama 70 tahun itu kini semakin berkurang. Yang sekarang kita sadari
adalah tidak,” kata Tillerson.
”Ini masih menentukan dirinya sendiri; masih mencari perannya atas nama Rusia,” lanjut Tillerson, seperti dikutip Russia Today.
Tillerson
juga mengkritik Rusia karena telah membantu rezim Pemerintah
Suriah—yang dia sebut mengabaikan warga negaranya sendiri—dalam
pertempuran melawan Islamic State (ISIS), al-Qaeda, dan kelompok teroris lainnya.
Rusia
melakukan intervensi militer di Suriah pada tahun 2015 atas permintaan
Presiden Bashar al-Assad. Bantuan Moskow dan Hizbullah Lebanon telah
membuat perubahan drastis di Suriah di mana rezim Assad menikmati
kemenangan.
Meski menuduh Rusia memiliki agenda untuk mendominasi
kekuatan global, Tillerson mengatakan bahwa AS dan Rusia masih bisa
bekerja sama untuk mengalahkan ISIS.
”Sehubungan dengan Rusia,
ada area kerja sama. Kami bekerja keras di Suriah untuk mengalahkan ISIS
dan kami berada di titik puncak untuk meraih ISIS,” ujarnya.
Tillerson
mengatakan bahwa Rusia sangat ingin bekerja sama dengan AS dalam upaya
kontraterorisme, namun pemerintah Trump menolak untuk mengejar opsi
tersebut.
”Ada banyak bidang kerja sama dengan Rusia, dan mereka
memiliki banyak orang lain yang ingin bekerja sama dengan kita. Kami
hanya tidak berpikir bahwa ini sudah waktunya untuk melakukan itu,”
paparnya.
Diplomat Washington itu melanjutkan, AS mungkin
tertarik untuk bekerja sama dengan Rusia di Afghanistan. “Ada peluang
untuk kerja sama di Afghanistan. Kami belum sampai pada apa yang mungkin
terjadi, tapi kami membicarakannya,” katanya.
Komandan Tertinggi Transformasi NATO, Jenderal Denis Mercier. Foto/REUTERS/Eric Vidal
BERLIN
- NATO atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara melihat kekuatan militer
China dan Rusia yang bangkit akan menimbulkan tantangan bagi aliansi
tersebut di tahun-tahun mendatang. Menurut aliansi pimpinan Amerika
Serikat (AS) tersebut, bangkitnya militer kedua negara itu membuat
risiko perang antarnegara jadi lebih tinggi.
Penilaian NATO itu
muncul dalam laporan empat tahunannya. Dalam laporan tersebut,
kebangkitan militer dua negara rival AS itu dapat memicu perlombaan
senjata ala Perang Dingin.
Laporan itu mengidentifikasi 20 tren
global yang cenderung mempengaruhi aliansi sampai tahun 2035, mulai dari
kecerdasan buatan (artificial intelligence), pengembangan teknologi, perubahan iklim dan ketidaksetaraan yang meningkat.
Komandan Tertinggi Transformasi NATO, Jenderal Denis Mercier, mengatakan kepada Reuters bahwa laporan tersebut menunjukkan risiko perang antarnegara yang lebih tinggi daripada laporan yang diterbitkan tahun 2013.
”Kami
melihat peningkatan yang cukup besar dalam risiko konflik antarnegara
di bagian utama,” kata Mercier dalam sebuah wawancara di sela-sela
Konferensi Keamanan Berlin.
”Dengan kesadaran global lebih
penting daripada sebelumnya, kita harus siap menghadapi skenario
apapun,” kata Mercier, yang dilansir Rabu (29/11/2017).
Masih
menurut laporan empat tahunan NATO, pembelanjaan pertahanan mulai
meningkat setelah aneksasi Rusia atas wilayah Crimea dari Ukraina pada
tahun 2014. Aliansi itu meyakini, kenaikan belanja pertahanan akan terus
meningkat sampai tahun 2045.
“Kenaikan tersebut dapat
menciptakan dilema keamanan dan memulai perlombaan senjata, seperti yang
terjadi selama Perang Dingin,” ujar Mercier.
Mercier mengatakan,
NATO sudah bekerja untuk memperluas kemampuannya dalam domain siber.
”Di NATO, kita berada dalam serangan permanen di dunia maya,” katanya.
Dia mengklaim aliansi tersebut terbukti cukup baik untuk melindungi
dirinya sendiri sejauh ini.
MOSKOW
- Militer Moskow melesatkan pesawat jet tempur Su-30 setelah mendeteksi
pesawat mata-mata Poseidon Amerika Serikat (AS) mendekati perbatasan
Rusia dengan kecepatan tinggi. Pesawat mata-mata itu dicegat dan dikawal
menjauh dari perbatasan Rusia.
Kejadian itu diungkap Kementerian
Pertahanan Rusia. Pesawat mata-mata AS terdeteksi ketika terbang di
atas Laut Hitam sekitar pukul 13.00 waktu setempat.
”Setelah
bergerak mendekat, jet tempur Rusia (Su-30) terbang di atas objek dan
secara visual mengidentifikasinya sebagai pesawat pengintai Amerika
Serikat, Poseidon,” bunyi pernyataan kementerian itu, seperti dikutip Russia Today, semalam (28/11/2017).
Dalam pengumumannya hari Selasa, kementerian tersebut tidak menjelaskan tanggal kejadian tersebut.
Pada
bulan Oktober, komandan yang bertanggung jawab atas Angkatan Udara
Rusia di Distrik Militer Selatan, Jenderal Viktor Sevostyanov,
mengungkapkan bahwa pesawat tak berawak AS, terutama Global Hawks,
melakukan lebih dari 100 misi pengintaian di wilayah Laut Hitam
sepanjang tahun ini. Rute utama dari pesawat mata-mata terletak di dekat
Semenanjung Crimea dan pesawat tersebut terbang hanya berjarak 10-15 km
dari perbatasan Rusia.
Ini bukan pertama kalinya Rusia harus
melesawat sejumlah pesawatnya dalam menanggapi pesawat asing yang
terdeteksi di dekat perbatasannya.
Pada bulan Juni, sebuah
pesawat jet Su-27 Rusia menghalau jet tempur F-16 NATO saat pesawat
tersebut mendekati pesawat yang membawa Menteri Pertahanan Rusia Sergey
Shoigu dalam perjalanan ke Provinsi Kaliningrad, Rusia barat.
Sebelum
itu, pesawat mata-mata RC-135 AS yang terbang di atas Laut Baltik
membuat ”putaran provokatif” terhadap jet Su-27 Rusia, yang dikirim
untuk misi pencegatan.
Baik Pentagon maupun Pemerintah Washington
hingga kini (29/11/2017) belum merespons atas pencegatan pesawat
mata-matanya yang mendekati perbatasan Rusia.
Jet Rusia Lakukan Manuver Berbahaya saat Cegat Pesawat AS
Ilustrasi P-8A Poseidon. (U.S. Navy via Reuters)
Jakarta, CB -- Kementerian Pertahanan
Amerika Serikat menyatakan bahwa jet tempur Su-30 Rusia melakukan
manuver berbahaya ketika mencegat pesawat militer Washington, P-8A
Poseidon, yang sedang terbang di atas Laut Hitam.
Juru bicara
Pentagon, Letnan Kolonel Michelle Baldanza, mengatakan bahwa SU-30 itu
tiba-tiba melintas di depan pesawat AS dari arah kanan ke kiri.
Saat
insiden selama 24 menit itu terjadi, SU-30 dan P-8A Poseidon hanya
berjarak 50 kaki. Selama melakukan manuver itu, awak Su-30 juga
mengaktifkan mesin pembuangan atau afterburners yang kerap mengeluarkan
api.
“Aksi tidak aman ini tentunya berpotensi menimbulkan bahaya serius dan cedera bagi awak pesawat yang terlibat,” ujar Baldanza.
Menurut Baldanza, P-8A Poseidon terpaksa berbalik 15 derajat dan
mengalami turbulensi yang sangat keras. Awak P-8A Poseidon pun
mengaktifkan transponder, radar sinyal yang digunakan untuk mengetahui
posisi pesawat ketika berada di angkasa.
“Pesawat militer AS
tengah beroperasi di wilayah udara internasional pada Sabtu pekan lalu
dan tidak melakukan hal apa pun yang memicu manuver jet tempur Rusia
tersebut,” kata Baldanza, sebagaimana dikutip CNN.
Insiden
ini bukan yang pertama terjadi antara pesawat militer AS dan Rusia.
Pada awal Juni lalu, Rusia mengerahkan jet tempur untuk mencegat pesawat
pengebom AS yang dilaporkan melintas di Laut Baltik, dekat perbatasan
negaranya.
AS mengatakan pesawat pengebom itu terbang di wilayah udara internasional dalam suatu operasi rutin.
Kawasan
Baltik dan Laut Hitam menjadi wilayah rentan insiden pencegatan pesawat
kedua negara, terutama setelah Rusia meningkatkan kehadiran militernya
di wilayah tersebut pasca-pencaplokan Crimea pada 2014.
Sejak itu, militer AS dan NATO makin gencar beroperasi di wilayah tersebut untuk mengantisipasi pergerakan militer Rusia.
Remaja Rohingya, Noor (18 tahun) mengaku mengalami perkosaan beramai-ramai oleh tentara Myanmar.
CB, JENEWA -- Komite PBB untuk Penghapusan
Diskriminasi terhadap Perempuan meminta Myanmar melaporkan kasus
kekerasan dan kejahatan seksual yang dilakukan pasukan keamanannya
terhadap perempuan Rohingya. Myanmar diberi tenggat waktu enam bulan
untuk menyusun dan menyerahkan laporan tersebut.
Komite tersebut
meminta Myanmar merinci informasi terkait kasus kekerasan dan
pemerkosaan yang dilakukan oleh pasukan keamanannya. "Dan untuk
memberikan rincian tentang jumlah perempuan dan anak perempuan Rohingya
yang telah terbunuh atau telah meninggal karena penyebab non-alami
lainnya selama wabah kekerasan terakhir," kata komite dalam sebuah
pernyataan, Selasa (28/11).
Salah satu anggota dalam komite
tersebut adalah Nahla Haidar. Dia mengatakan, laporan yang diminta
kepada Myanmar terkait kasus kejahatan seksual ini akan menjadi laporan
luar biasa. "Kami meminta laporan yang luar biasa dari sebuah negara
ketika situasi pelanggaran serius, besar, serta sistematis terjadi dan
isu-isu ini relevan dengan mandat Komite," ujar Haidar.
Haidar
mengaku, pihaknya secara khusus mencari informasi tentang batalion yang
melakukan pembantaian dan pemerkosaan terhadap Rohingya. Yakni ketika
operasi militer digelar di Rakhine pada 25 Agustus lalu. Dia menilai,
batalion tersebut telah memanfaatkan metode penyiksaan dan pemerkosaan
sebagai senjata perang yang sistematis.
Di sisi lain, komite,
kata dia, juga ingin mengetahui apakah pasukan keamanan Myanmar
diberikan instruksi bahwa penyiksaan, kekerasan seksual, dan pengusiran
dilarang dilakukan ketika menggelar operasi di Rakhine. Dan bahwa mereka
yang bertanggung jawab akan diadili dan dihukum.
Haidar
mengatakan, permintaan laporan luar biasa ini bertujuan untuk membantu
Myanmar keluar dari krisis dan konflik. Myanmar diberi tenggat waktu
enam bulan untuk menyusun dan menyerahkan laporan tersebut. Laporan ini
nantinya akan diberikan kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.
Kekerasan
di negara bagian Rakhine telah menyebabkan lebih dari setengah juta
etnis Rohingya mengungsi ke Bangladesh. Amerika Serikat telah menyebut
operasi militer Myanmar di Rakhine merupakan pembersihan etnis. Kendati
demikian, klaim itu ditolak oleh militer Myanmar.
CB, OXFORD - Dewan Kota Oxford secara resmi
mencabut penghargaan Freedom of Oxford dari pemimpin de facto Myanmar
Aung San Suu Kyi. Pencabutan ini diumumkan setelah mereka mengeluarkan
suara bulat dalam pemungutan suara yang dilakukan pada Senin (27/11).
Dilucutinya penghargaan Freedom of Oxford dari Suu Kyi
merupakan tanggapan Oxford atas penindasan terhadap Muslim Rohingya di
Myanmar. Dewan Kota mengatakan mereka tidak ingin memberikan penghargaan
bagi siapapun yang menutup mata terhadap kekerasan.
"Oxford memiliki tradisi panjang untuk menjadi kota yang
beragam dan manusiawi, dan kini reputasi kita telah ternoda dengan
adanya penghormatan terhadap orang-orang yang menutup mata terhadap
kekerasan. Kami berharap hari ini kami telah menyuarakan suara kecil
kami kepada orang lain untuk menyerukan hak asasi manusia dan keadilan
bagi orang-orang Rohingya," ujar Kanselir Oxford, Mary Clarkson, kepada BBC.
Pemungutan suara dilakukan dihari yang sama saat Paus
Francis mengunjungi Myanmar untuk meninjau langsung krisis tersebut.
Dalam kunjungan itu, pemimpin tertinggi militer Myanmar, Jenderal Min
Aung Hlaing, mengatakan kepada Paus bahwa tidak ada diskriminasi agama
di Myanmar.
Lebih dari 600 ribu Muslim Rohingya telah terusir dari
Negara Bagian Rakhine di barat Myanmar ke negara tetangga Bangladesh
oleh serangkaian operasi militer. Operasi ini oleh PBB telah digambarkan
sebagai contoh buku teks tentang pembersihan etnis.
Pada 2012, Suu Kyi mendapatkan gelar doktor kehormatan
dari Oxford. Ia juga mengadakan pesta ulang tahun ke-67 di kampus St
Hugh, tempat dia belajar politik, filsafat, dan ekonomi antara 1964 dan
1967.
Namun dalam beberapa bulan terakhir ini, Suu Kyi telah
menarik banyak kritik terkait krisis kemanusiaan Rohingya. Pada
September lalu, St Hugh memutuskan untuk mencopot lukisannya dari pintu
masuk utama, beberapa hari sebelum dimulainya tahun ajaran baru dan
kedatangan siswa baru.
Sejauh ini, Oxford telah memutuskan untuk tidak
mempertimbangkan kembali pemberian gelar kehormatan untuk Suu Kyi.
Universitas tersebut juga telah menyatakan keprihatinan mendalam atas
nasib minoritas Rohingya di Myanmar.
Pada awal November, musisi Bob Geldof mengembalikan
penghargaan Freedom of Dublin untuk memprotes krisis Rohingya.
Penghargaan ini juga dipegang oleh Suu Kyi.
Suu-kyi Diganjar Penghargaan 'Islamophobia Award 2017'
Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi diumumkan sebagai pemenang International Islamophobe of the Year. Foto/Istimewa
LONDON - Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi diumumkan sebagai pemenang International Islamophobe of the Year. Suu-kyi diganjar "penghargaan" ini atas dasar kekejaman yang terjadi terhadap etnis Rohingya di Myanmar.
Antara
2.000 hingga 3.000 Muslim terbunuh di negara bagian Rakhine di Myanmar
dalam tiga hari terakhir, menurut Dewan Rohingya di Eropa dan lebih dari
617 ribu Muslim Rohingya dipaksa untuk berlindung di Bangladesh.
Suu-kyi
diketahui mengalahkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump,
pemimpin partai Front kanan Prancis Marie Le Pen, dan pemimpin Partai
Kebebasan Belanda, Geert Wildres.
Melansir Anadolu Agency pada
Senin (27/11), penghargaan Islamofobia digelar Komisi Hak Asasi Manusia
Islam yang berbasis di London. Komisi ini adalah organisasi penelitian,
advokasi dan advokasi independen, nirlaba, yang didirikan pada tahun
1997.
Dalam kategori "Britania Raya", penghargaan ini diberikan
kepada Tommy Robinson, mantan pemimpin Liga Pertahanan Inggris fasis
(EDL), yang terkenal dengan pandangan anti-Islamnya.
Kandidat
lainnya dalam kategori ini adalah presenter TV dan kolumnis Katie
Hopkins, mantan pemimpin Partai Kemerdekaan Inggris (UKIP) Nigel Farage,
pendiri For Britain Party Anne Marie Waters, dan Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson.
Paus Francis berbicara dengan Presiden Myanmar Htin Kyaw di Istana Kepresidenan di Naypyitaw, Myanmar, Selasa (28/11).
CB, DEN HAAG -- Mantan pengungsi dan aktivis
Dewan Rohingya Eropa, Mohammed Rafique telah menulis surat kepada Paus
Francis untuk menyoroti nasib Muslim Rohingya di Myanmar. Paus Francis
saat ini sedang melakukan kunjungan ke Myanmar dan telah tiba di negara
itu pada Senin (27/11).
"Anda pernah berkata, 'Hidup adalah
sebuah perjalanan. Saat kita berhenti, semuanya tidak berjalan dengan
baik.' Dalam kunjungan pertemanan dan perdamaian ini, dengan senang hati
kami meminta Anda tidak berhenti menggunakan kata 'Rohingya' dalam
kunjungan itu, yang menunjukkan identitas masyarakat yang telah berusaha
dimusnahkan oleh rezim militer dan pemerintahan Aung San Suu Kyi selama
beberapa dekade," tulis Rafique, dikutip Anadolu.
Rafique
menyayangkan pemerintah Myanmar telah menyarankan Paus untuk tidak
menggunakan istilah 'Rohingya' selama kunjungannya ke negara itu. "Dan
mereka mengatakan hal itu dapat mempengaruhi masyarakat, terutama
masyarakat minoritas Kristen," jelasnya.
Rafique menjelaskan,
selama ini Rohingya telah dilucuti kewarganegaraannya, ditolak HAM
dasarnya, seperti kebebasan beragama, berkebangsaan. Mereka juga
kehilangan hak untuk mendapatkan pendidikan dan layanan kesehatan.
Ia
menggunakan istilah yang diadopsi oleh PBB untuk menggambarkan operasi
militer yang diluncurkan pada Agustus lalu di Negara Bagian Rakhine.
Menurut PBB, krisis Rohingya adalah 'contoh buku teks dari pembersihan
etnis" dan 'genosida'.
Menurutnya, tidak pernah ada aksi genosida
skala besar di zaman modern, seperti yang tengah terjadi terhadap
Rohingya. Ia juga menuduh para pemimpin dunia telah menutup mata akan
krisis ini.
"Kami tidak memiliki pilihan selain berharap dan
mempercayai individu seperti Anda yang berani menentang kekejaman dan
membela hak asasi manusia. Kami, Rohingya, berharap agar perjalanan Anda
membawa cinta dan kedamaian dan menambahkan suara untuk menentang
penindasan," tulisnya kepada paus.
Selama tindakan keras
tersebut, pasukan keamanan dan masyarakat Buddha telah membunuh pria,
wanita, dan anak-anak, serta menjarah rumah dan membakar desa Rohingya.
Hal ini didasarkan pada laporan para pengungsi.
Pada September
lalu, Menteri Luar Negeri Bangladesh Abul Hasan Mahmood Ali mengatakan
sekitar 3.000 warga Rohingya tewas dalam operasi tersebut. Dalam sebuah
laporan, penyidik PBB mengatakan pelanggaran tersebut mungkin merupakan
kejahatan terhadap kemanusiaan.
Rohingya telah digambarkan oleh
PBB sebagai minoritas yang paling teraniaya di dunia. Mereka telah
menghadapi ketakutan atas serangan sejak puluhan orang terbunuh dalam
kekerasan komunal pada 2012.
Kepada Paus, panglima militer katakan "tak ada diskriminasi agama" di Myanmar
Panglima tertinggi Myanmar Min Aung
Hlaing (kiri) bersalaman dengan pemimpin partai Liga Nasional untuk
Demokrasi (NLD) Aung San Suu Kyi di Naypyitaw. (REUTERS/Soe Zeya Tun)
Yangon, Myanmar (CB) - Panglima militer Myanmar Min Aung
Hlaing menyatakan dia memberi tahu Paus Fransiskus bahwa "tidak ada
diskriminasi agama" di negaranya setelah mereka melakukan pertemuan pada
Senin malam (27/11) di tengah eksodus kelompok minoritas muslim
Rohingya.
"Sama sekali tidak ada diskriminasi agama di Myanmar,"
katanya di Facebook. "Begitu juga militer kita… bekerja untuk
perdamaian dan stabilitas negara."
Kantor Min Aung Hlaing
menyatakan jenderal senior itu menyambut Paus dalam pertemuan 15 menit
di Yangon dan memberi tahu Paus bahwa tidak ada "diskriminasi antara
kelompok-kelompok etnis di Myanmar". Rohingya tidak diakui sebagai
kelompok etnis resmi di negara itu.
Tatmadaw, demikian tentara
Myanmar dikenal, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Menteri
Luar Negeri Amerika Serikat Rex Tillerson melakukan pembersihan etnis
karena melakukan operasi yang mendorong 620 ribu warga Rohingya dari
wilayah barat Myanmar mengungsi ke Bangladesh sejak Agustus.
Myanmar
membantah melakukan kesalahan meski para pengungsi memberikan kesaksian
mengenai maraknya kasus pemerkosaan, pembunuhan dan aksi pembakaran
oleh militer.
Rohingya, yang secara efektif tidak memiliki
kewarganegaraan, dibatasi ruang geraknya oleh pemerintah Myanmar, yang
menganggap mereka sebagai imigran ilegal "Bengali".
Pekan lalu
Amnesty International menyebut Negara Bagian Rakhine sebagai "tempat
kejahatan", menggambarkan pembatasan-pembatasan terhadap Rohingya serupa
dengan "apartheid", demikian siaran kantor berita AFP.
Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi menyimak
pidato Paus Francis di International Convention Centre di Naypyitaw,
Myanmar, Selasa (28/11).
CB, YANGON -- Paus Fransiskus telah menyampaikan
pidato utamanya di Myanmar. Dalam pidatonya, Paus menuntut penghormatan
terhadap setiap kelompok etnis namun tanpa merujuk secara khusus kepada
komunitas Muslim Rohingya.
Dilansir di BBC, Selasa
(28/11), Kelompok hak asasi telah mendesak Paus untuk menggunakan
istilah tersebut sebagai bentuk dukungan. Namun, Gereja Katolik di
negara tersebut telah memberitahu Paus istilah tersebut dapat
menyebabkan kesulitan bagi umat Katolik di Myanmar.
Myanmar telah
dituduh melakukan pembersihan etnis, dengan 620 ribu orang Rohingya
melarikan diri ke Bangladesh sejak Agustus. Pemerintah Myanmar menolak
istilah Rohingya. Mereka menyebut Rohingya orang Bengali yang bermigrasi
secara ilegal dari Bangladesh sehingga tidak terdaftar sebagai salah
satu kelompok etnis di negara tersebut.
Meskipun pidato Paus
tidak mengacu langsung pada Rohingya, namun apa yang ia sampaikan adalah
bentuk pembelaan yang kuat terhadap hak-hak etnik.
"Masa depan
Myanmar harus damai, damai berdasarkan penghormatan terhadap martabat
dan hak setiap anggota masyarakat, menghormati setiap kelompok etnis dan
identitasnya, menghormati peraturan undang-undang, dan menghormati
tatanan demokrasi. yang memungkinkan setiap individu dan setiap kelompok
- tidak ada yang dikecualikan - untuk menawarkan kontribusi yang sah
untuk kebaikan bersama," katanya.
Paus Francis mengatakan harta
karun terbesar Myanmar adalah rakyatnya. Rakyat akan sangat menderita
dengan konflik sipil dan permusuhan yang telah berlangsung lama dan
menciptakan perpecahan.
"Seiring bangsa sekarang berupaya
memulihkan perdamaian, penyembuhan luka-luka itu harus menjadi prioritas
politis dan spiritual yang terpenting," tambahnya.
Menurutnya,
perbedaan agama tidak perlu menjadi sumber perpecahan dan
ketidakpercayaan, melainkan kekuatan untuk persatuan, toleransi dan
pembangunan bangsa. Dalam sebuah pertemuan sebelumnya di Yangon dengan
para pemimpin agama Buddha, Islam, Hindu, Yahudi dan Kristen, Paus juga
tidak merujuk langsung ke Rohingya.
Sebelum pidatonya, Paus Francis bertemu dengan pemimpin de facto
Myanmar Aung San Suu Kyi. Dalam sambutannya, Suu Kyi juga tidak membuat
referensi langsung ke Muslim Rohingya. Namun, dia menerima situasi di
negara bagian Rakhine menarik perhatian dunia.
Dia mengatakan isu
sosial, ekonomi dan politik telah mengikis kepercayaan dan pemahaman,
harmoni dan kerja sama antara berbagai komunitas di Rakhine. Suu Kyi
telah dikritik karena kurangnya tindakan atas masalah ini. Pada Senin,
Oxford mencabut penghargaannya untuk Suu Kyi. Para anggota dewan Oxford
mengatakan mereka tidak lagi ingin menghormati orang-orang yang menutup
mata terhadap kekerasan.
Myanmar telah menolak tuduhan PBB bahwa
perlakuan terhadap komunitas Muslim sebagai bentuk pembersihan etnis.
Dikatakan tindakan keras di negara bagian Rakhine, yang dimulai setelah
serangan mematikan terhadap pos polisi oleh militan Rohingya adalah
untuk membasmi gerilyawan dengan kekerasan.
Umat Katolik berjumlah satu persen dari 53 juta populasi Myanmar. Buddha adalah agama mayoritas dengan sekitar 88 persen.
Sekitar
90 persen umat Katolik di negara ini berasal dari etnis minoritas
Karen, Kachin, Chin, Shan dan Kaw. Sensus selama 40 tahun terakhir
menunjukkan agama Kristen adalah kelompok agama yang paling cepat
berkembang
Satelit Meteor-M yang diluncurkan dari kosmodrom Vostochny itu tidak mencapai orbitnya. (Reuters/Stringer)
Jakarta, CB -- Badan luar angkasa Rusia,
Roscosmos, menyatakan bahwa pihaknya tak bisa melakukan kontak dengan
satelit cuaca yang baru saja diluncurkan pada Selasa (28/11).
Roscosmos
menyatakan, satelit Meteor-M yang diluncurkan dari kosmodrom Vostochny
itu tidak mencapai orbitnya. Mereka pun kehilangan kontak.
Hingga kini, Roscosmos masih terus menyelidiki penyebab insiden tersebut dan belum ada hasil yang bisa dipublikasikan.
Selain Meteor-M, ada 18 satelit lainnya yang lebih kecil diluncurkan dari Vostochny sekitar pukul 08.41 waktu setempat.
Belasan satelit itu membutuhkan waktu lima jam untuk sampai ke orbit yang sudah disiapkan di luar angkasa.
Semua
satelit itu adalah milik perusahaan ilmiah, riset, juga komersial dari
Rusia, Norwegia, Swedia, Amerika Serikat, Jepang, Kanada, juga Jerman.
Pusat
peluncuran luar angkasa Vostochny ini terletak di tengah hutan taiga di
Daerah Amur. Vostochny merupakan pangkalam peluncuran roket sipil
pertama di Rusia.
Vostochny sengaja dibangun untuk mengurangi ketergantungan Rusia akan kosmodrom Baikonur yang disewa dari Kazakhstan.
Beijing (CB) - Seorang jenderal China, yang tengah disidik
dengan tudingan dugaan korupsi, melakukan bunuh diri, demikian media
setempat melaporkan pada Selasa.
Insiden tersebut merupakan perkembangan terbaru dari kampanye besar
antikorupsi yang telah mengguncang angkatan bersenjata China.
Jenderal Zhang Yang, mantan anggota lembaga berpengaruh Komisi
Pusat Militer (CMC), tengah diselidiki dalam hubungannya dengan dua
koruptor di tubuh militer lain, Jenderal Guo Boxiong dan Jenderal Xu
Caihou, demikian laporan kantor berita Xinhua.
Penyidikan terhadap Zhang (66) menunjukkan bahwa dia "telah
melanggar disiplin", "diduga menerima dan memberi uang suap," kata
Xinhua yang menambahkan bahwa banyak harta sang jenderal yang tidak
jelas asalnya.
"Pada sore tanggal 23 November, Zhang menggantung lehernya sendiri di rumahnya," tulis kantor berita itu.
Bunuh diri di kalangan pejabat senior seperti Zhang adalah hal yang
langka terjadi di China. Meski demikian, beberapa pengamat mengatakan
bahwa fenomena itu semakin sering terjadi di kalangan pejabat dari
berbagai level sebagai akibat dari meningkatnya intensitas perburuan
koruptor sejak Presiden Xi Jinping berkuasa lima tahun lalu.
Kementerian Pertahanan dan angkatan bersenjata mengatakan bahwa CMC
memutuskan pada 28 Agustus lalu untuk menyidik Zhang, yang telah
"kehilangan pegangan moral" dan membunuh dirinya sendiri untuk
"menghindari hukuman dari partai dan negara."
Kedua institusi itu menyebut tindakan Zhang sebagai "tindakan yang sangat menjijikkan."
"Mantan jenderal dengan posisi tinggi dan kewenangan besar ini
telah menggunakan cara memalukan untuk mengakhiri hidupnya sendiri,"
kata kedua lembaga itu.
Sejumlah sumber mengatakan kepada Reuters bahwa Zhang, yang sempat
menjabat sebagai direktur Depertemen Urusan Politik Militer, telah
menjadi sasaran investigasi meski pemerintah tidak mengumumkannya.
Jatuhnya Zhang telah dimulai sejak September lalu saat namanya tidak
masuk dalam daftar 303 utusan militer dalam kongres lima tahunan Partai
Komunis.
Posisinya digantikan dalam kongres sebagai bagian dari perombakan kepemimpinan militer oleh presiden Xi.
Militer China, yang punya personil terbanyak dan tengah melakukan
upaya modernisasi, telah menjadi fokus yang penting bagi kampanye
anti-korupsi Xi.
Beberapa pensiunan angkatan bersenjata mengatakan bahwa praktik
suap di tubuh militer terjadi sangat luas dan bisa merusak kesiapan
China saat hendak berperang.
Peluncuran rudal Korea Utara. DK PBB akan
menggelar sidang darurat membahas respons pasca uji coba rudal balistik
Korea Utara. (KCNA via REUTERS)
Jakarta, CB -- Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) menggelar sidang mendadak untuk membahas uji coba rudal balistik antar-benua terbaru yang diluncurkan Korea Utara, Rabu (29/11). Amerika Serikat mendesak DK PBB untuk memperberat sanksi bagi Korea Utara.
Amerika Serikat, Jepang dan Korea Selatan
meminta DK PBB menggelar sidang darurat untuk membahas rudal balistik
antar-benua yang baru diluncurkan Korea Utara dan mendarat dalam Zona
Ekonomi Eksklusif Jepang.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Rex
Tillerson menyerukan "langkah tambahan" untuk memperberat sanksi,
termasuk mengizinkan negara-negara di dunia mencegat kapal-kapal yang
membawa barang-barang dari dan ke Korea Utara.
DK PBB diperkirakan akan membuka sidang darurat pada 21.30 GMT atau sekitar pukul 4.30 Kamis (30/11) WIB.
Badan terkuat di organisasi dunia itu sebelumnya telah
menjadwalkan sidang guna membahas kemajuan implementasi tiga putaran
sanksi yang bertujuan menghentikan aliran dana bagi program militer
Korea Utara.
Sejak November tahun lalu, DK PBB telah menjatuhkan
sanksi, melarang ekspor batu bara, bijih besih timah, tekstil dan
seafood. Sanksi yang dikemas dalam resolusi DK PBB juga membatasi usaha
bersama serta memasukan sejumlah entitas Korea Utara dalam daftar hitam.
Resolusi
sanksi DK PBB juga melarang dalam mempekerjakan staf asal Korea Utara
serta memotong ekspor minyak, khususnya dari China, mitra dagang utama
Pyongyang.
"Masih ada ruang bagi langkah baru," kata Duta Besar Italia, Sebastiano
Cardi, yang menjadi Ketua DK PBB saat ini seperti dilaporkan kantor
berita AFP. "Kita akan lihat," kata dia.
Di bawah
resolusi sanksi DK PBB, Korea Utara dilarang mengembangkan rudal dan
kemampuan nuklir. Namun Pyongyang berdalih kemampuan persenjataannya
diperlukan untuk melawan kebijakan bermusuhan yang ditunjukkan Amerika
Serikat.
Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un
menyaksikan peluncuran rudal Hwasong-12 dalam foto tidak bertanggal yang
disiarkan oleh Pusat Agensi Berita Korea Utara (KCNA), Sabtu
(16/9/2017). (KCNA via REUTERS)
Jakarta (CB) - Korea Utara menembakkan sebuah peluru
kendali balistik hingga mendarat di wilayah dekat Jepang pada Rabu, kata
sejumlah pejabat.
Tembakan itu merupakan uji coba pertama yang dilancarkan Korut
sejak Pyongyang menembakkan satu rudal melewati negara tetangganya itu
pada pertengahan September.
Korut meluncurkan rudal satu pekan setelah Presiden Amerika Serikat
Donald Trump memasukkan Korut kembali ke daftar negara-negara yang
dikatakan Washington mendukung terorisme.
Berdasarkan daftar itu, Amerika Serikat bisa mengenakan lebih
banyak sanksi kendati sejumlah pakar mengatakan langkah itu bisa
berisiko menyulut ketegangan di Semenanjung Korea.
Pemerintah Jepang memperkirakan bahwa rudal yang ditembakkan Korut
itu terbang selama sekitar 50 menit dan mendarat di perairan pada zona
ekonomi eksklusif Jepang, menurut stasiun penyiaran Jepang, NHK.
Satu rudal, yang ditembakkan Korea Utara pada 29 Agustus dan
terbang di atas wilayah Jepang, berada di udara selama 14 menit.
Kepala Staf Gabungan Korea Selatan mengatakan bahwa rudal, yang
meluncur pada Rabu itu ditembakkan dari Pyongsong, kota di Provinsi
Pyongan Selatan, pada sekitar pukul 18.17 GMT dan melintasi perairan
antara Korea Selatan dan Jepang.
Beberapa menit setelah Korut menembakkan rudal, militer Korea
Selatan melakukan uji coba penembakan rudal sebagai tanggapan atas
tindakan itu, tambah militer Korea Selatan.
Sebelumnya, Pentagon mengatakan pihaknya mendeteksi ada "kemungkinan" bahwa Korea Utara meluncurkan rudal.
"Kami sekarang sedang dalam proses memeriksa situasi dan akan
memberikan keterangan tambahan yang lebih rinci jika sudah ada
informasi," kata juru bicara Pentagon Kolonel Robert Manning kepada para
wartawan.
Surat kabar terkemuka Jepang Asahi Shimbun mengutip seorang pejabat
pemerintah yang tak disebutkan namanya, yang mengatakan bahwa rudal itu
tidak melewati Jepang namun jatuh ke Laut Jepang atau di semenanjung
Korea.
Gedung Putih mengatakan Presiden AS Donald Trump diberi paparan situasi ketika rudal tersebut masih berada di udara.
Pekan lalu, Korea Utara mengecam keputusan Trump untuk memasukkan
kembali negara itu ke dalam daftar negara yang membantu terorisme. Korut
menyebut langkah Trump itu sebagai "provokasi serius dan pelanggaran
dengan kekerasan."
Korea Utara kembali menembakkan sebuah rudal
balistik pada Rabu (29/11) pagi, menurut pejabat militer Korea Selatan.
(KCNA via REUTERS)
Jakarta, CB -- Korea Utara kembali
menembakkan sebuah rudal balistik pada Rabu (29/11) pagi, menurut
pejabat militer Korea Selatan. Ini merupakan penembakan pertama dalam
dua bulan dan sejak sepekan setelah Amerika Serikat memberikan sanksi
kepada negara pimpinan Kim Jong Un itu.
Korea Utara telah memicu
kekhawatiran internasional atas program rudal nuklirnya yang terlarang.
Banyak yang telah menaruh harapan bahwa sanksi yang diberikan AS
berdampak karena sejak 15 September lalu Pyongyang tak melakukan uji
coba rudalnya.
Namun, ternyata sanksi itu tak menggoyahkan
pendirian negara komunis tersebut. Hari ini, sebuah rudal terbang ke
timur dari Provinsi Pyongan Selatan, menurut Kepala Staf Militer
Gabungan (JCS), melansir AFP.
Pentagon AS mengatakan, pihaknya telah mendeteksi sebuah “peluncuran rudal yang kemungkinan terjadi” dari Korea Utara.
Kantor berita Yonhap
mengutip pernyataan JCS yang menyebutkan, militer Korea Selatan telah
melakukan sebuah latihan “penembakan presisi” rudal sebagai tanggapan
atas gerakan Pyongyang.
Pada Selasa (28/11) kemarin, Menteri
Unifikasi Korea Selatan sempat mengungkapkan soal tanda-tanda aktivitas
tidak biasa yang terdeteksi di Korea Utara. Hal itu mengisyaratkan
kemungkinan uji coba rudal.
Pekan lalu, AS mengumumkan sanksi baru yang menargetkan pengiriman
ke Korea Utara, meningkatkan tekanan kepada Pyongyang untuk meninggalkan
program senjata atom tersebut.
Pyongyang mengutuk langkah tersebut sebagai “provokasi serius” dan memperingatkan bahwa sanksi itu tak akan pernah berhasil.
September
lalu, Korea Utara melakukan uji voba nuklir keenam dan paling kuat,
serta mekuncurkan rudal jarak menengah ke arah langit Jepang.
Jepang menangkap sinyal radio yang diduga sebagai persiapan uji coba rudal Korea Utara. (Reuters)
Jakarta, CB -- Jepang mendeteksi sinyal
radio yang diduga sebagai indikasi awal persiapan peluncuran rudal Korea Utara. Meskipun sinyal radio itu lumrah dan foto satelit tidak menunjukkan aktivitas baru.
Setelah
menembakkan rudal dua atau tiga kali sebulan sejak April, Korea Utara
tidak lagi menembakkan rudal sejak pertengahan September. Terakhir,
Pyongyang menembakkan rudal melintasi Pulau Hokkado, Jepang.
"Belum cukup untuk membuktikan (apakah peluncuran akan segera dilakukan)," kata sumber pemerintah Jepang, yang dilansir Reuters, Selasa (28/11).
Kantor berita Jepang, Kyodo melaporkan bahwa pemerintah Jepang
waspada setelah menangkap sinyal-sinyal radio yang mengisyaratkan
kemungkinan bahwa Korea Utara bakal segera melakukan uji coba lagi.
Laporan itu menyatakan sinyal-sinyal radio tersebut kemungkinan terkait
dengan latihan militer Korea Utara di musim dingin.
Kantor berita Korea Selatan, Yonhap, mengutip sumber
pemerintah Korea Selatan, juga melaporkan bahwa pejabat intelijen
Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang baru-baru ini mendeteksi
tanda-tanda kemungkinan peluncuran rudal. Mereka kini dalam kondisi siap
siaga penuh.
"Pada titik ini, upaya utama secara diplomatis, didukung opsi militer,"
kata sumber dari pemerintah Jepang itu seperti dilaporkan Reuters.
"Aliansi Amerika Serikat dan Korea tetap kuat dan mampu mengkonter provokasi atau serangan apa pun dari Korea Utara."
Pejabat
intelijen AS menyebut bahwa baru-baru ini Korea Utara sengaja mengirim
isyarat palsu soal persiapan uji coba rudal dan nuklir untuk menyesatkan
intel Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya.
