Singapura akui terpapar virus Zika

 

Representasi permukaan virus Zika. (Purdue University/Tim Riset Richard Kuhn-Michael Rossmann)

kami perkirakan akan banyak lagi kasus serupa mengingat kebanyakan orang-orang yang terinfeksi virus ini memperlihatkan sedikit atau sama sekali tidak ada gejala

Singapura (CB) - Kementerian kesehatan Singapura memastikan kasus pertama virus Zika yang ditularkan dari dalam negerinya sendiri yang berkaitan dengan mikrosefali atau cacat pada bayi sejak lahir seperti terjadi di Brasil.

Seorang perempuan Malaysia berusia 47 tahun yang bekerja di negara kota itu dipastikan tertular virus itu, namun kondisinya dinyatakan sehat dan telah pulih.

Mengingat perempuan ini tidak pernah bepergian ke wilayah-wilayah terpapar virus Zika, maka kemungkinan dia tertular virus itu di Singapura, kata kementerian kesehatan Singapura.

Tiga kasus lainnya dinyatakan positif virus Zika lewat uji pendahuluan terhadap sampel urin dan kini sedang diperiksa lebih jauh.

Zika terdeteksi di Brasil tahun lalu dan sejak itu menyebar ke benua Amerika. Virus ini membuat wanita hamil terancam risiko cacat sejak lahir pada bayi. Virus ini sudah terpapar pada 1.600 kasus mikrosefali di Brasil.

Singapura menaksir kasus serupa akibat virus yang berasal dari nyamuk yang menciptakan kehebohan di Amerika Latin dan Karibia itu akan lebih banyak lagi.

"Dengan kehadiran Zika di wilayah kami dan volume perjalanan warga Singapura dan juga para turis, adalah tak terelakkan akan ada kasus impor Zika ke Singapura," kata kementerian itu.

"Juga ada risiko penularan lokal lebih lanjut, kami perkirakan akan banyak lagi kasus serupa mengingat kebanyakan orang-orang yang terinfeksi virus ini memperlihatkan sedikit atau sama sekali tidak ada gejala," sambungnya.

Kementerian Singapura mengaku tengah menskirining kontak-kontak terdekat pasien dan menggelar serangkain tes pada makhluk atau kehidupan di sekitar pasien. Klinik-klinik telah diperintahkan bersiap untuk menghadapi semakin banyaknya kasus ini, demikian Reuters.





Credit  ANTARA News

Anggaran belanja dipangkas lebih dalam

 

JAKARTA. Nilai pemotongan anggaran tahap II lebih besar dari rencana sebelumnya. Dalam laporan ke DPR, Kementerian Keuangan sedikit menaikkan nilai pemangkasan belanja dari  Rp 133,8 triliun, menjadi Rp 137,65 triliun.
Pemangkasan ini terdiri dari pemangkasan belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 64,7 triliun, transfer ke daerah sebesar Rp 70,13 triliun, dan pemangkasan dana desa Rp 2,82 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani beralasan, tidak semua daerah siap menyerap dana desa. Selain dana desa, pemerintah memangkas dana alokasi khusus non fisik, untuk tunjangan dan dana tambahan penghasilan guru SD masing-masing Rp 653,3 miliar dan Rp 209,1 miliar. "Ada over budgeting anggaran untuk guru," kata Sri, Kamis (25/8).
Over budgeting ini terjadi karena nilai alokasi dan jumlah guru berbeda. Selain jumlahnya lebih sedikit, banyak guru yang belum tersertifikasi.  Sementara penyaluran dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi umum (DAU) untuk 169 daerah ditunda masing-masing Rp 20,93 triliun dan Rp 19,42 triliun.
Kementerian Pertahanan (Kemhan) akan menjadi instansi yang mengalami pemangkasan belanja terbesar. Dari sisa anggaran Rp 33,28 triliun rupiah murni, belanja Kemhan akan dipangkas 23,8% atau Rp 7,9 triliun. Lalu belanja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat disunat Rp 6,98 triliun.
Rencana pemangkasan anggaran APBNP 2016 tahap II ini secara resmi disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ke Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pada Kamis (25/8).
Anggota Komisi XI Andreas Eddy Susetyo berharap pemangkasan anggaran ini bisa menjaga kredibiltas fiskal. Sebab, defisit APBN tidak akan mencapai 3% dari PDB. Selain itu, pemerintah juga perlu memangkas anggaran Penyertaan Modal Negara.
Anggota Komisi XI dari Fraksi Golkar Misbhakun berharap pemerintah mempertimbangkan lagi pemangkasan anggaran guru. "Banyak tunjangan guru di daerah belum dibayar," katanya.



Credit  Kontan.co.id

Pemangkasan anggaran membengkak jadi Rp 137 T

JAKARTA. Jumlah anggaran tahun 2016 yang akan dipangkas membengkak dari rencana semula. Dalam paparannya dihadapai Komisi XI dewan Perwakilan Rakyat, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemangkasan anggaran yang akan dilakukan mencapai Rp 137,65 triliun.
Pemangkasan itu terdiri dari alokasi untuk belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 64,7 triliun, belanja transfer ke daerah sebesar Rp 70,13 triliun, dan anggaran dana desa dipotong Rp 2,82 triliun.
Hal ini mengejutkan, ditengah upaya menjaga daya beli masyarakat miskin, dan menekan kesenjangan sosial, pemerintah juga memotong alokasi dana desa. Padahal, tadinya alokasi dana desa diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.
Sri Mulyani beralasan, tidak semua daerah siap untuk menyerap dana desa tersebut. Sehingga, ada ruang untuk dilakukan penghematan oleh pemerintah.
Selain dana desa, pemerintah juga memangkas dana alokasi khusus non fisik, dalam hal ini tunjangan dan dana tambahan penghasilan guru. "Kami melihat ada over budgeting anggaran untuk guru ini," kata Sri Mulyani, Kamis (25/8) di Jakarta.
Hal itu terjadi, karena antara alokasi dan jumlah guru ada perbedaan. Salah satunya, karena pada kenyataannya guru nya tidak ada, atau memang ada gurunya tetapi belum disertifikasi.
Pemerintah juga memangkas anggaran dana transfer umum, yang terdiri dari dana bagi hasil dan dana alokasi umum. Jumlahnya masing-masing sebesar Rp 20,93 triliun dan Rp 19,42 triliun, yang dilakukan dengan penundaan penyaluran sebagian DBH terhadap 169 daerah.
Dengan pemangkasan ini, pemerintah memperkirakan defisit akan terjaga di bawah 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun demikian masih tetap lebih tinggi dari target defisit APBN-P 2016.
Terkait hal itu, salah satu anggota Komisi XI Andreas Eddy Susetyo menyambut baik pemangkasan tersebut. Hal itu dianggap bisa menjaga kredibiltas anggaran pemerintah.
Namun demikian, menurutnya penyusunan prognosis APBN-P 2016 bisa dibuat lebih kredibel. Mengingat, dalam pemangkasan itu tidak memasukan anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN), yang dianggapnya masih bisa ditahan.
Anggota Komisi XI dari Fraksi Golkar, Misbhakun mengingatkan pemangkasan anggaran tidak melenceng dari cita-cita Nawacita. Salah satunya mengenai Dana Alokasi Umum yang akan ditunda, dan penyaluran dan untuk guru.
Menurtnya, masih banyak guru di daerah yang tunjangannya belum di bayar. Hal tersebut dianggap bertentangan dengan pengakuan Sri Mulyani tadi.

Dana Desa Ikut Dipotong, Pemangkasan Membengkak Jadi Rp 137 triliun


Credit  Kontan.co.id

Brexit & pertaruhan bisnis US$ 1,3 triliun

 

LONDON. Hengkangnya Inggris dari Uni Eropa ditengarai akan memicu gejolak perdagangan di seluruh dunia. Sebagai gambaran, nilai perdagangan ekspor dan impor barang dan jasa Inggris mencapai lebih dari £ 1 triliun atau setara US$ 1,3 triliun.
Jadi, jelas keputusan British Exit (Brexit) bakal mempertaruhkan banyak hal.

Misalnya saja, sebagai anggota Uni Eropa, Negeri Ratu Elizabeth ini melakukan perdagangan bebas dengan 27 negara Uni Eropa lainnya. Nilai transaksi dua arah negara-negara tersebut mencapai £ 513 miliar atau US$ 680 miliar pada tahun lalu. Angka ini lebih dari setengah nilai perdagangan Inggris. Dengan Brexit, kesepakatan bisnis baru antara Uni Eropa dan Inggris akan sulit tercapai dalam waktu dekat.
Tak hanya itu, anggota Uni Eropa mengelola transaksi perdagangan preferensial dengan 60 negara lain, termasuk Swiss dan Turki. Itu artinya, supaya tidak kehilangan potensi perdagangan, Inggris harus membuka hubungan baru dengan negara-negara tersebut.
Kemudian, terkait hubungan dagang dengan AS dan China juga tak akan mudah. Sebab, hubungan perdagangan Inggris didasarkan pada standar global yang diawasi oleh Organisasi Perdagangan Dunia alias World Trade Organization (WTO). Masalahnya, Uni Eropa mengelola keanggotaan WTO Inggris.
Jadi ketika Inggris meninggalkan Uni Eropa (di awal 2019), negara ini harus menegosiasi ulang semua persyaratan perdagangan dengan Uni Eropa, WTO dan setiap mitra lainnya. Hal ini akan memakan waktu beberapa tahun.
Dirjen WTO Roberto Azevedo telah memperingatkan bahwa proses itu tidak mudah. Ongkos perdagangan pun bakal jadi lebih mahal, sehingga berbahaya bagi keberlangsungan perusahaan dan lapangan pekerjaan di Inggris. "Biaya eksportir Inggris bisa mencapai £ 5,6 miliar pound (US$ 740 miliar) setiap tahun. Ini diluar bisnis jasa," ujarnya seperti dilansir CNNMoney, Rabu (24/8).
Sebelumnya, tokoh pro Brexit mengklaim, Inggris bakal bisa menetapkan aturan dagang sendiri pasca keluar dari Uni Eropa. Tapi, seberapa banyak Inggris mampu mempertahankan akses ke pasar Eropa dan dengan persyaratan apa, bakal jadi faktor penting.
Belakangan, Pemerintah Inggris  memang mulia gencar menjalin hubungan dengan India dan China. Namun, The Institute for Fiscal Studies mengingatkan, ekspansi perdagangan ke China dalam 15 tahun ke depan, tidak akan cukup mengkompensasi kerugian yang ditimbulkan dari hilangnya potensi perdagangan dengan Uni Eropa.
Tahun lalu, nilai perdagangan Inggris dengan China dan India relatif kecil, yaitu hanya £ 72 miliar.





Credit kontan.co.id

Data Kapal Selam India Bocor, Australia Minta Perusahaan Perancis Jaga Ketat Informasi

 

Wikipedia Salah satu kapal selam kelas Scorpene buatan perusahaan Perancis DCNS yang dimiliki AL Malaysia.

CANBERRA, CB - Departemen Pertahanan Australia memperingatkan perusahaan Perancis (DCNS) yang membuat kapal selam di Adelaide untuk menjaga keamanan proyek tersebut.

Menteri Industri Pertahanan Christopher Pyne memerintahkan, agar peringatan itu disampaikan kepada DCNS.

Pada April lalu DCNS memenangkan tender senilai 50 miliar dolar atau sekitar Rp 500 triliun untuk membuat 12 kapal selam.

Lalu pekan ini, media Australia mengklaim sudah membaca 22.400 halaman dokumen terkait kemampuan tempur kapal selam kelas Scorpene yang dibuat DCNS untuk AL India.

Padahal sejumlah negara seperti Malaysia dan Chile juga menggunakan varian kapal selam yang sama. Sementara Brasil berencana meluncurkan armada kapal selamnya pada 2018.

Sejak itu muncul pembicaraan mengenai apakah perusahaan pertahanan Perancis itu telah diretas.

Kepada DCNS, Departemen Pertahanan Australia menghendaki tingkat proteksi yang sama seperti yang diberikan perusahaan Amerika Serikat untuk menjaga  informasi saat membuat kapal selam Australia.

Hal ini terkonfirmasi hanya beberapa hari setelah Pyne mengatakan, pihaknya mendapat informasi bahwa kebocoran itu "tidak ada hubungannya" dengan program kapal selam masa depan yang dicanangkan pemerintah Australia.

"Program ini berjalan di bawah syarat keamanan yang ketat di mana seluruh informasi dan data teknis dikelola sekarang dan di masa depan," kata Pyne awal pekan ini.

"Syarat serupa berlaku dalam proteksi seluruh informasi sensitif dan data teknis untuk kapal selam Collins, dan telah berjalan baik selama beberapa dekade," lanjut Pyne.

Namun pada Jumat (26/8/2016) saat tampil di stasiun televisi Channel Nine, Pyne mengaku kebocoran itu sangat "memalukan" bagi DCNS dan AL India.

DCNS juga mengeluarkan pernyataan awal pekan ini yagn menyebutkan bahwa pemerintah Perancis akan menyelidiki dan memastikan dokumen yang bocor tersebut.

"Masalah yang terkait dengan India tidak ada hubungannya dengan program kapal selama Australia, yang beroperasi menurut aturan Pemerintah Australia mengenai perlindungan data sensitif," demikian pernyataan DCNS.


Credit  KOMPAS.com

Greg Dwidjaya, Manajer Asal Indonesia di Pabrik Boeing AS

 

 

via VOA INDONESIA Greg Dwidjaya

 

EVERETT, CB  — Hampir semua orang pernah mendengar nama pabrik pembuat pesawat asal Amerika Serikat, Boeing.
Boeing yang merupakan salah satu perusahaan dirgantara terbesar di dunia berpusat di Everett, negara bagian Washington, dengan 160.000 karyawan.
Para karyawan ini tersebar di berbagai fasilitas Boeing di Amerika Serikat dan di seluruh dunia. Namun, 70.000 di antaranya berdomisili di negara bagian Washington.
"Ini adalah perusahaan besar dan bertaraf dunia, kami menghubungkan orang dari seluruh penjuru dunia," ujar John Schubert, Managing Director Marketing Asia Pacific & India di Boeing Commercial Airplanes.
Maka dari itu, tak heran bila keberagaman bangsa juga menjadi salah satu nilai yang dihargai di perusahaan ini.
Boeing selama memproduksi pesawat komersial, pertahanan, ruang angkasa, hingga sistem keamanan.
Ada nama Greg Dwidjaya, salah satu karyawan di Boeing. Dia adalah salah satu dari 30 orang Indonesia yang bekerja di perusahaan tersebut.
"Saya kerja di bagian flight test, sebagai project manager di Boeing Test and Evaluation," ujar dia.

Greg yang sejak kecil memang sudah menyukai pesawat sebelumnya bekerja untuk IPTN. Dia pindah ke Boeing dan bekerja di bagian pemasaran dengan membuat riset dan menganalisis pasar untuk pesawat 737 dan 767.
Greg kemudian pindah ke bagian engineering dan sejak 2009 dia berperan sebagai manajer proyek Boeing Test and Evaluation.
"Tahun 2000 saya pindah ke Boeing, kebetulan saya dapat kesempatan untuk bekerja di sini dan memberikan ilmu-ilmu saya untuk Boeing ini," kata dia.
"Tugas saya di bagian flight test, di mana tugas saya adalah untuk menyiapkan dan memastikan kita telah sesuai dengan prosedur yang ada supaya tidak melanggar export policy dari Amerika," ungkap dia lagi.
Greg merasa beruntung dapat berkarier di Boeing. Menurut dia, kesempatan berkarier di luar negeri tidak mudah didapatkan semua orang.

"Pertama, kita harus siap, kita harus punya skill, lalu kedua komunikasi, communication skill, terutama bahasa Inggris," paparnya.
"Karena sampai sekarang bahasa Inggris adalah bahasa yang dipakai di banyak negara di dunia," tutur Greg lagi.
"Lalu yang ketiga, ya jangan takut. Kita jangan takut salah, jangan takut gagal, jangan takut berkarya," terangnya.
Walaupun lama berkarier di Amerika Serikat, Greg yang juga Ketua Asosiasi "Sister City" Seattle dan Surabaya serta Ketua Indonesia Diaspora Network di Greater Seattle ini mengaku tetap mencintai Indonesia sebagai tanah airnya.

"Setiap tahun kita ada acara Festival Indonesia. Lalu kita juga ada satu hari yang memakai batik di mana kita sesuaikan dengan hari batik nasional, jadi kita sama-sama mempromosikan Indonesia," sebutnya.
"Cuma di luar negeri gitu, dan kebetulan diaspora ini kita mendapatkan kesempatan hidup dan kerja di luar negeri, tapi tetap kita juga cinta Indonesia," sambung Greg.
"Kami juga tetap berusaha untuk memberi nama baik Indonesia di kancah internasional," ujar Greg menutup wawancara dengan VOA Indonesia. 


Credit  KOMPAS.com

Liga Arab Dukung Solusi Damai di LCS, Bukan Mendukung Klaim China

 

 

Kompas.com/Musthafa Abd Rahman Sekjen Liga Arab, Ahmed Aboul Gheit (kanan) menerima Dubes RI untuk Mesir, Helmy Fauzy, di markas besar Liga Arab di Kairo, Kamis (25/8/2016). 

 

KAIRO, CB -  Liga Arab bersikap netral dalam kasus konflik di Laut China Selatan (LCS) dan juga mendukung solusi damai terkait konflik tersebut.
Wartawan harian Kompas.com, Musthafa Abd Rahman di Kaior, Mesir, Jumat (26/8/2016), melaporkan, sikap Liga Arab tersebut disampaikan Sekjen Liga Arab, Ahmed Aboul Gheit.
Sekjen Liga Arab menyampaikan hal itu ketika ia menerima Dubes RI untuk Mesir, Helmy Fauzy, di markas besar Liga Arab di Kairo, Kamis (25/8/2016).
“Kami mendukung China dalam upayanya untuk menyelesaikan konflik secara damai dan tidak mendukung klaim China atas sengketa di Laut China Selatan,” ujar Sekjen Liga Arab kepada Dubes Helmy.
Pernyataan ini didasari oleh komunike yang dikeluarkan pada pertemuan Menteri Luar Negeri Arab-China pada Mei 2016 yang oleh berbagai media di China diklaim sebagai dukungan Liga Arab atas klaim China.
Selama ini memang China aktif melobi negara-negara Arab untuk meminta dukungan terkait isu LCS itu.
China sering menggunakan kartu hubungan kuatnya dengan negara-negara Arab untuk meminta dukungan soal isu konflik LCS tersebut.
Sekjen Liga Arab juga menyampaikan keinginannya untuk terus meningkatkan hubungan antara Indonesia dan negara-negara Arab terutama di bidang politik.
Dalam pertemuan tersebut, Sekjen Liga Arab menyatakan keinginannya untuk berkunjung ke Indonesia.
“Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim di dunia, Indonesia merupakan mitra strategis bagi negara-negara Arab”, ujarnya.

Credit  KOMPAS.com

Pemerintah Filipina dan Pemberontak Sepakati Perpanjangan Gencatan Senjata

 

 

Ketua Front Demokratik Nasional Filipina (NDFP) Luis Jalandori (kiri) dan penasihat Presiden Filipina, Jesus Dureza, berpose bersama di Oslo, Norwegia, ketika perundingan dimulai pada 22 Agustus 2016.

 

OSLO, CB – Pemerintah Filipina dan gerilyawan komunis telah mencapai  kesepakatan memperpanjang masa gencatan senjata dengan waktu tidak terbatas.
Langkah itu diumumkan Jumat (26/8/2016) untuk melapangkan perundingan perdamaian di Filipina, yang dilakukan di Oslo, Norwegia, sebagai negara penengah perundingan.
"Wakil pemerintah Filipina dan gerakan komunis Front Demokratik Nasional (NDF) menekennya pada Jumat (26/8/2016), jam 11.00 waktu lokal Oslo,” kata kementerian luar negeri Norwegia.
Norwegia berperan besar sebagai negara yang memediasi perundingan antara utusan Manila dan NDF, sebagaimana dilaporkan kantor berita Agence France-Presse.
Perundingan diharapkan akan mengakhiri pemberontakan puluhan tahun di Filipina, sebuah gerakan pemberontakan yang terlama di Asia.
Partai Komunis Filipina meluncurkan pemberontakan pertama pada tahun 1968, hampir 50 tahun silam, dan setidaknya telah menyebabkan lebih dari 30.000 orang tewas.
Faksi bersenjata partai Komunis, Tentara Rakyat Baru (NPA), sekarang ini diyakini memiliki sekitar 4.000 pejuang.
Jumlah tersebut telah merosot tajam dari jumlah sebelumnya yang sempat mencapai puncaknya, yakni 26.000 personil pada tahun 1980-an.
Revolusi paling beradar mengakhiri kediktatoran selama 20 tahun dari Presiden Ferdinand Marcos.
Pembicaraan telah dimulai pada Senin (22/8/2016), dan diharapkan akan berakhir pada Sabtu (27/8/2016).
Presiden Filipina Rodrigo Duterte, yang mulai bertugas pada 30 Juni 2016, telah menghidupkan lagi pembicaraan dengan kubu pemberontak Komunis sebagai prioritas utama.
Duterte bahkan telah membuat sketsa kemungkinan membentuk pemerintahan koalisi dengan pemberontak tersebut.
Manila mengatakan, pihaknya berharap untuk mencapai kesepakatan damai dalam waktu satu tahun ini.
Kedua belah yang terlibat perundingan berharap untuk memulai kehidupan baru dengan mulai membahas secara bersamaan tentang reformasi sosial dan ekonomi, perubahan politik dan konstitusional, dan mengakhiri permusuhan.

Credit  KOMPAS.com

Makkah Tanah Suci, Penduduknya Tidak!

Republika/M Subarkah/ca

Dua orang jamaah haji asal Indonesia tertidur lelap di pelataran Masjidil Haram, Makkah.

"Pahamilah dengan baik: Makkah itu memang tanah suci, tapi warga atau penduduknya tidak. Maka diharap waspada!" Nasihat KH Hasyim Muzadi di sebuah sore beberapa hari terakhir menjelang pelaksanaan ibadah puncak haji, yakni wukuf di Arafah, mabit di Muzdalihaf, dan melempar jumrah di Mina terngiang kembali. Nasihat mantan ketua umum PBNU beberapa tahun silam saat menjabat sebagai amirul haj dituturkan pada sebuah perbincangan ringan di kantor Daker Makkah yang berada di wilayah Sisyah, Makkah.

"Jadi jamaah haji jangan terkecoh penampilan. Jangan pula menganggap orang yang berada di Makkah itu baik semua. Hati-hati,’’ ujar Abah Hasyim, panggilan akrab KH Hasyim Muzadi.

Kala itu para petugas haji memang mendapat laporan mengenai banyaknya peristiwa penipuan yang menimpa para calon haji. Abah Hasyim pun oleh para wartawan diminta komentarnya mengenai munculnya aksi kejahatan tersebut, terutama terkait sebuah peristiwa sepasang suami-istri asal Nusa Tenggara Barat yang melaporkan kehilangan uang dalam jumlah yang lumayan (sekitar Rp 30 juta) ketika berada di pelataran Masjidil Haram.

Kisahnya begini. Pada sebuah siang menjelang waktu Zhuhur sepasang suami-istri calon haji asal Sumbawa itu sampai di pelataran Masjidil Haram. Keduanya berniat ingin melakukan shalat jamaah di dekat Ka’bah. Namun, karena tempat shalat laki-laki dan perempuan terpisah, keduanya pun mencari tempat shalat yang berbeda. Sekilas keduanya ragu ketika akan berpisah karena sama-sama takut tersesat jalan, terutama ketika harus pulang ke pemondokan.
Nah, di tengah keraguan tersebut, tiba-tiba ada seorang lelaki asal Indonesia menyapanya. Mereka makin terkejut karena lelaki itu menyapanya dengan bahasa daerah asalnya: Sumbawa. Akhirnya, terjadi perbincangan yang hangat sepasang suami-istri ini kemudian terlibat dalam perbincangan yang hangat dengan memakai bahasa mereka.
Perbincangan semakin akrab karena kemudian lelaki menyebut asal-usulnya yang juga dari Pulau Sumbawa Dan sepasang suami-istri pun "terpesona" kepada lelaki yang baru dikenalnya itu. Tanpa sungkan, sang suami kemudian mengeluhkan perasaannya karena takut istrinya tersesat di Makkah. Katanya: "Kalau sampai terpisah, istri saya tak bisa pulang ke pondokan.”

Mendengar keluhan itu, lelaki Sumbawa itu pun tersenyum. Sesaat kemudian ia menjawab sembari berkata: ”Sudahlah, Pak, jangan khawatir. Saya tungguin Bapak di sini. Silakan saja Ibu masuk ke dalam masjid dulu. Nanti selepas shalat cari saya di sini,’’ sahut lelaki itu. Maka sang istri pun masuk ke dalam masjid terlebih dahulu meninggalkan suami dan lelaki asal Sumbawa itu di pelataran.

Puluhan ribu jamaah haji dari berbagai negara memadati Pelataran Masjidil Haram di Makkah, Arab Saudi, Jumat (18/9). Menjelang wukuf, kondisi masjid terbesar di dunia ini semakin dipadati jamaah haji yang ingin beribadah di sana.

Setelah sang istri pergi masuk ke dalam masjid bersama jamaah perempuan lainnya, perbincangan ringan dilanjutkan. Bahkan, keduanya kemudian mencari tempat yang teduh, yang berada di pinggir pelataran halaman Masjidil Haram. Dengan menggunakan bahasa daerahnya, mereka pun berbincang ringan dengan topik apa saja, misalnya soal pekerjaan dia selama di Arab Saudi, penghasilannya, hingga soal berapa lama sudah tinggal di Makkah.
Tanpa mereka rasa azan Zhuhur berkumandang. Jamaah lain pun sudah menyesaki masjid. Sang suami pun sadar harus masuk ke dalam masjid untuk segera mengikuti jamaah shalat Zhuhur.

"Pak, apakah sudah memperbarui wudhu? Jangan-jangan Bapak tanpa sadar sudah batal wudhu,’’ kata lelaki itu memperingatkan sang suami. Dan suami tersebut pun tersadar bahwa dia seharusnya memperbarui wudhu karena mungkin saja sudah berhadas.

"Sudahlah, Pak, wudhu di sana itu. Turun ke bawah seperti jamaah yang lain," kata lelaki itu seraya menunjukkan lokasi tempat wudhu yang berada tak jauh dari pinggir pelataran masjid yang lokasi berada di dekat Hotel Darut Tawhid.

Mendengar arahan lelaki itu, sang suami pun segera beranjak hendak mengambil wudhu. Tetapi, sesaat sebelum berangkat, lelaki itu menyapanya.

"Kalau ke bawah jangan bawa-bawa tas. Di sana penuh sesak. Nanti tas malah hilang. Coba titipkan ke saya sini, biar saya tungguin tas Bapak," pinta si lelaki itu.

Layaknya terkena hipnotis, sang suami dengan entengnya memberikan tas tersebut.

"Tolong jagain, ya," kata sang suami.
“Beres, Pak. Jangan khawatir. Saya tunggu di sini, tapi jangan lama-lama, ya,’’ jawab si lelaki.

Maka sang suami pun pergi mengambil wudhu. Dengan ringan hati dia memberikan tasnya tanpa curiga. Dia kemudian masuk ke tempat wudhu yang saat itu memang mulai penuh sesak. Dan tak lama kemudian setelah mengambil air wudhu dia pun kembali ke tempat semula untuk mengambil barangnya yang dia titipkan kepada lelaki yang mengaku satu daerah dengannya.

Celakanya sampai di tempat semula, dia tak mendapatkan lelaki itu. Dia pun kemudian berusaha mencari-carinya di sela keramaian jamaah yang hendak pergi shalat Zhuhur. Namun, orang yang dicari-carinya tak menampakkan diri. Dia raib seperti ditelan bumi.

Maka pada titik itulah, sesaat kemudian dia tersadar telah menjadi korban penipuan. Dan tubuhnya pun langsung terasa lemas ketika sadar bahwa uang sebanyak Rp 30 juta berada di dalam tas yang dititipkan itu.

"Saya ditipu orang," kata sang suami ketika melapor kepada petugas haji yang saat itu berjaga di pelataran Makkah.

Dan petugas pun hanya bisa menjawab, "Istighfar, Pak. Astaghfirullahaladzim."



Credit Republika.co.id

Amirul Mukminin Teladan Pemimpin Sederhana

 

Abu Bakar Ash-Shiddiq, khalifah pertama Khulafur Rasyidin

 

CB, JAKARTA -- Sehari sesudah Abu Bakar as-Shiddiq dilantik menjadi seorang khalifah untuk memimpin kaum Muslimin, esok paginya ia pergi ke pasar Madinah untuk berjualan. Ia tetap seperti biasanya menjalani profesinya sebagai saudagar.

Beberapa sahabat lain pun protes kepada beliau. "Wahai Amirul Mukminin, jika engkau berjualan di pasar, lantas siapa yang akan mengurusi kami?" tanya salah seorang sahabat.

Abu Bakar juga membalas pertanyaan itu dengan pertanyaan. "Jika saya tidak berdagang, lantas bagaimana saya menghidupi keluarga saya?" ujar beliau.

Akhirnya, para sahabat senior kala itu bermusyawarah dan menetapkan gaji untuk Khalifah pertama itu. Gaji yang diberikan hanya sebatas untuk bisa menghidupi Abu Bakar dan keluarganya. Setelah itu, Abu Bakar tidak lagi berjualan di pasar dan mengurusi negara hingga dua tahun berikutnya ia dipanggil menghadap Allah SWT. Demikian seperti dikisahkan dalam Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir.

Begitulah kepemimpinan yang dicontohkan seorang sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah itu. Ia mengajarkan, kekuasaan dan jabatan bukanlah media untuk mencari kekayaan. Amanah yang terpikul di pundaknya bukanlah alat untuk mengumpulkan harta. Memimpin rakyatnya semata-mata untuk menjalankan amanah.

Hal yang sama juga dicontohkan oleh khalifah sesudahnya, Umar bin Khattab. Sudah menjadi tradisi ketika itu untuk membagikan pakaian kepada dua golongan dari umat Islam. Golongan itu adalah assabiqunal awwalun (orang yang pertama-tama masuk Islam), dan ahlun nabi (karib kerabat Nabi Muhammad SAW).

Kendati ia seorang Khalifah, Umar bin Khattab tak mendapatkan jatah pakaian tersebut. Karena ia memang tidak termasuk dari salah satu golongan itu. Ia bukan orang yang pertama masuk Islam, dan juga bukan berasal dari kerabat Rasulullah.

Hingga ketika ada pembagian jatah pakaian untuk seluruh kaum Muslimin, Umar bin Khattab mendapat jatah satu stel pakaian. Namun ketika itu, ia diprotes salah seorang sahabat. "Wahai Amirul Mukminin, masing-masing kami mendapatkan jatah pakaian satu. Lalu mengapa engkau mendapatkan dua?" protes salah seorang sahabat tersebut di hadapan sebuah mejelis.

Menjawab pertanyaan itu, putra beliau Abdullah bin Umar bin Khattab pun berdiri. "Hadirin sekalian. Badan bapak saya ini (Umar bin Khattab) seperti kita ketahui sangatlah besar. Jadi, jatah satu pakaian itu tidak muat di tubuh beliau. Tapi kendati demikian, beliau tidak mengambil dua buah. Jatah sayalah yang saya berikan kepadanya," papar Abdullah.

Jelaslah, menjadi pejabat negara bagi Umar bin Khattab bukanlah wadah untuk mengumpulkan kekayaan. Tidak ada istilah korupsi bagi Umar bin Khattab, kendati hanya sehelai pakaian. Tidak ada istilah nepotisme kendati beliau adalah seorang presiden umat Islam ketika itu.

Banyak kisah mengharukan yang dicontohkan Umar bin Khattab. Ketika beliau didatangi anaknya di kantornya, ia pun mematikan lampu dan menggantinya dengan lampu api kecil miliknya. Alasan Umar, kedatangan anaknya bukan dalam urusan negara. Jadi, tidak pantas untuk memakai lampu negara. Kendati ia seorang presiden, Abdullah bin Umar, putranya memiliki 16 buah tambalan di bajunya. Kendati ia seorang kepala negara, ia pernah hampir terlambat datang waktu shalat jumat karena menunggu baju satu-satunya kering dijemur.

Tak ada alasan untuk memanfaatkan jabatan untuk korupsi atau memperkaya diri waktu di zaman sahabat dahulu. Sesuatu yang jelas berbeda terlihat ketika masa kampanye saat ini. Sudah menjadi pameo di masyarakat, sekian miliar dana yang digelontorkan seorang caleg di masa kampanye. Tentu setelah ia duduk sebagai anggota dewan, ia akan mengembalikan lagi uangnya yang hilang waktu kampanye. Orientasi menjadi caleg sebagai alat untuk memperkaya diri. Sungguh sudah sangat jauh dari apa yang dicontohkan Abu Bakar dan Umar Bin Khattab.

Rasulullah dalam sabdanya, “Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka api neraka lebih berhak baginya.” (HR Ahmad).

Apakah tidak ada lagi yang takut pada api neraka, sehingga menjadikan jabatan sebagai sarana memakan harta haram? Tidakkah cukup kekayaan yang sudah diberikan Allah, sehingga harus mati-matian mencari jabatan untuk memakan uang haram? Tentu mereka ini tak akan mencium surga Allah di akhirat kelak.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Polisi Filipina: Berantas Bandit Narkoba, Jangan Takut HAM

'Anda meninggal, mereka tidak akan mengurus keluarga Anda.'

Kepala Polisi Nasional Filipina, Ronald Dela Rosa. (REUTERS/Erik De Castro)

 

CB – Kepala Polisi Nasional Filipina, Ronald "Bato" Dela Rosa, mengatakan, dalam bertugas mengejar bandit narkoba dan pelaku kriminal lainnya, polisi harus memikirkan faktor keamanan dan memastikannya selamat dari setiap operasi pemberantasan kejahatan demi bertemu keluarga.
Oleh karena itu, Dela Rosa memerintahkan jajarannya untuk tidak takut bertindak dalam menjalankan tugas.
"Anda harus tetap hidup. Biarkan kasus diajukan, bahkan sampai menghadapi tuduhan. Jangan takut. Yang terpenting Anda tetap hidup," katanya, usai meresmikan fasilitas rehabilitasi narkoba di kota Santa Rosa, Laguna, dekat Manila, seperti dikutip situs Inquirer, Jumat 26 Agustus 2016.
Akan tetapi, genderang perang pemerintah terhadap narkoba ini memicu kekhawatiran Komisi Hak Asasi Manusia Filipina (Philippines Commission on Human Rights), karena meningkatnya jumlah kematian yang dilakukan polisi.
Menanggapi protes Komisi HAM ini Bato pun menjawabnya dengan tenang.
"Yang tewas adalah penjahat, bukan kita. Harus diingat, jika Anda meninggal, tidak ada satu pun dari mereka (Komisi HAM) yang akan berada di sana untuk memberi makan anak-anak Anda. Tidak ada satu pun dari mereka akan mengirim anak-anak Anda ke sekolah dan sukses," ungkap dia.

Kendati demikian, Dela Rosa mengklarifikasi bahwa dirinya tidak memerintahkan polisi untuk melanggar HAM.
Polisi Bandit
"Kami harus melakukan pekerjaan kami berdasarkan prosedur dan aturan hukum yang berlaku. Kami tidak peduli berapa banyak mereka mengkritik cara kerja polisi. Selama kami memiliki bukti, apa yang bisa mereka lakukan?" tutur Dela Rosa.
Ia juga mengingatkan bahwa perang terhadap narkoba bukan hanya berlaku bagi masyarakat, namun jajarannya sendiri.
Hal ini merujuk pada laporan bahwa terdapat sejumlah polisi bandit Filipina yang terlibat dalam jaringan narkoba.
"Saya ingin menekankan pada titik ini bahwa kita semua mengobarkan perang yang sama. Saya ingin membersihkan institusi ini dari keterlibatan obat-obatan terlarang," kata dia.
Sejak Rodrigo Roa Duterte resmi menjadi Presiden, banyak pelaku narkoba tewas ditembak lantaran mereka menolak ditangkap, yang berujung baku tembak dengan aparat penegak hukum.



Credit  VIVA.co.id

Hampir 2.000 Orang Tewas dalam Perang Narkoba Filipina

"Jika mereka tak menolak ditangkap, mereka masih hidup."

Kepala Polisi Nasional Filipina, Ronald Dela Rosa. (REUTERS/Erik De Castro)

CB – Polisi Nasional Filipina melaporkan, hingga Selasa, sudah 1.916 orang tewas dalam kampanye pemberantasan narkoba di Filipina, sejak Rodrigo Roa Duterte menjabat sebagai presiden.
Melansir situs Reuters, Rabu, 24 Agustus 2016, Kepala Polisi Nasional Filipina, Ronald Dela Rosa, mengatakan, jumlah ini meningkat 116 dari sebelumnya yang berjumlah 1.800 orang.
Kendati demikian, ia juga mengakui terdapat penurunan jumlah kejahatan secara keseluruhan, meskipun ada beberapa kasus kejahatan yang masih tinggi.
Dari total 1.916, sebanyak 1.160 diklasifikasikan sebagai kematian dalam penyelidikan, sementara 756 dipastikan akibat operasi antinarkoba.
Dela Rosa juga mencatat bahwa 273 dari 1.160 terindikasi berkaitan dengan narkoba, perampokan dan dendam pribadi.
Sedangkan, mayoritas atau 757 masih belum ditentukan. "Kami terus memantau selama 24 jam. Jika mereka (para pelaku narkoba) tidak menolak ditangkap, kami pastikan mereka masih hidup saat ini," kata Dela Rosa, dalam rapat dengar pendapat dengan Komite Senat Filipina.
Seperti diketahui, hampir 700 ribu pengguna dan pengedar narkoba telah menyerahkan diri ke pihak keamanan ketimbang melarikan diri.
Berdasarkan data aktivis Hak Asasi Manusia yang dikutip Reuters, jumlah korban tewas terkait perang narkoba sampai 3 Agustus 2016 mencapai 770 orang.
Jumlah itu masih akan terus bertambah. Sikap Rodrigo yang tak tebang pilih dalam memberantas kejahatan narkoba membuat warganya hormat kepada pria yang 22 tahun memimpin kota Davao tersebut.

Credit  VIVA.co.id

AS Akhirnya Akui Pemimpin ISIS Adalah Bekas Tahanannya

 

Pemimpin ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi. | (Reuters)

 

WASHINGTON - Angkatan Darat Amerika Serikat (AS) untuk pertama kalinya mengakui bahwa pemimpin ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, adalah mantan tahanan AS yang menghabiskan banyak waktu di penjara Abu Ghraib, di Irak.

Pengakuan militer AS itu terungkap dari catatan Freedom of Information Act yang dirilis Intercept. Baghdadi jadi tahanan di penjara militer yang dijalankan AS pada Februari hingga Oktober 2004.

Selama jadi tahanan AS, Baghdadi, tercatat dengan nama Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Badri. Nomor seri tahanannya adalah  US9IZ-157911CI.

”Nomor urut-nomor urut interniran mantan tahanan al-Baghdadi dimulai dengan '157’,” kata juru bicara Angkatan Darat AS, Troy A. Rolan, Sr., dalam catatan yang dikutip Intercept, Jumat (26/8/2016).

Selama musim semi 2004, hanya beberapa minggu setelah al-Baghdadi ditahan di penjara Abu Ghraib, foto grafis sesi penyiksaan dan taktik penghinaan terhadap para tahanan di penjara rahasia AS itu bocor.

Pada tanggal 13 Oktober tahun 2004, al-Baghdadi dipindahkan ke Kamp Bucca, seperti halnya banyak tahanan Abu Ghraib lainnya.

Sejumlah laporan lain menyebut Baghdadi mendekam di Kamp Bucca kurang dari dua bulan. Dia kemudian “dibebaskan tanpa syarat” pada 9 Desember pada tahun yang sama.

Menurut laporan Reuters, status tahanan al-Baghdadi yang tercatat sebagai "interniran sipil” berarti tahanan yang memiliki hubungan dengan kasus terorisme namun belum ditangkap saat melakukan kegiatan tersebut.

Hanya 13 bulan setelah al-Baghdadi dibebaskan, pada Januari 2006, kelompok al-Qaeda yang dipimpin Abu Musab al-Zarqawi bersama kelompok radikal lain membangun “Dewan Syura Mujahidin”. Zarqawi kemudian tewas oleh serangan bom AS pada bulan Juni 2006.

Setelah kematian Zarqawi, “koalisi” Dewan Syura Mujahidin itu membuat nama baru yakni “Negara Islam Irak”. Kelompok ini memilih sarjana al-Baghdadi yang dikenal sebagai akademisi sebagai pemimpinnya.

Dalam perkembangannya, kelompok ini berkembang hingga ke Suriah menjadi kelompok Negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS yang kemudian diubah lagi menjadi Islamic State.




Credit  Sindonews

Pengaruhi Ekonomi, KTT G20 Akan Bahas Terorisme

 

 

Para pemimpin negara anggota G20 dalam konferensi tingkat tinggi pada 2014 lalu. (Reuters/Pablo Martinez Monsivais/Pool)

 

Jakarta, CB -- Rentetan aksi terorisme tak dapat dimungkiri juga memengaruhi keadaan perekonomian global. Para pemimpin negara peserta Konferensi Tingkat Tinggi G20, termasuk Presiden Joko Widodo, pun akan membahas masalah terorisme dalam pertemuan yang akan dihelat di Hangzhou, China, pada 4-5 September mendatang.

“Dalam pertemuan itu, tentu akan dibahas isu yang mempengaruhi ekonomi global, seperti terorisme,” ujar Direktur Pertumbuhan Ekonomi dan Lingkungan Hidup Kementerian Luar Negeri, Toferry P. Soetikno, dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (25/8).

Lebih jauh, pergerakan geopolitik di kawasan juga akan dibahas dalam pertemuan khusus para menteri luar negeri yang hadir dalam G20. Pasalnya, geopolitik juga akan mempengaruhi perekonomian global.

“Di sela pertemuan akan ada pertemuan khusus menlu yang akan hadir di G20 untuk membahas berbagai permasalahan geopolitik global,” tuturnya.

Pertemuan G20 ini sendiri pada umumnya akan membahas kerja sama yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan berbagai masalah ekonomi dunia yang tentunya berdampak pada perekonomian nasional masing-masing peserta.

“Seperti diketahui, setelah 2008-2009, perekonomian melambat. Ekonomi nasional tentu tidak terlepas dari perkembangan ekonomi global. Pertemuan ini akan membahas bagaimana menumbuhkan kembali perekonomian dengan cara inovatif,” ucap Ferry.

Agar pembahasan lebih terarah, para pemimpin negara akan berfokus pada empat topik utama, yaitu perpajakan nasional, kerja sama anti-korupsi, bidang energi, dan finansial.

Lebih jauh, pertemuan G20 ini dianggap sebagai forum utama ekonomi dunia karena mencakup 85 persen seluruh GDP dan 75 persen perdagangan dunia.

Dalam pertemuan ini, Presiden Joko Widodo akan didampingi oleh Menteri Luar Negeri RI, Retno LP Marsudi.



Credit  CNN Indonesia

ASEAN Bertemu China, Jepang, dan Korsel, RI Bahas Rudal Korut

 

 

Peluncuran rudal oleh Korea Utara masih terus menjadi perhatian komunitas internasional karena dianggap menggangu stabilitas kawasan. (Reuters/KCNA/File photo)

 

Jakarta, CB -- Peluncuran rudal oleh Korea Utara masih terus menjadi perhatian komunitas internasional karena dianggap menggangu stabilitas kawasan. Indonesia pun berencana mengangkat isu tersebut saat para pemimpin negara Asia Tenggara bertemu dengan China, Jepang, dan Korea Selatan dalam East Asia Summit yang akan dihelat bersamaan dengan pertemuan ASEAN di Vientiane, Laos, pada 6-8 September mendatang.

“Peluncuran-peluncuran [rudal Korut] yang kita anggap akan mengganggu situasi, ya tentu kita akan sampaikan concern dalam pertemuan ASEAN plus 3. Dalam konteks itu, pasti kita bicarakan karena itu mengganggu stabilitas kita,” ujar Direktur Mitra Wicara dan Antar Kawasan Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri, Derry Aman, saat ditemui setelah jumpa pers di Jakarta, Kamis (25/8).

Derry menjelaskan bahwa pada dasarnya, Indonesia akan tetap menyampaikan dan mendorong semua pihak terkait untuk menahan diri. Menurut Derry, kini banyak pihak terkait belum cukup menahan diri sehingga berpengaruh pada kestabilan kawasan.

Korut terakhir kali meluncurkan rudal pada Rabu (24/8) dini hari, melesat hingga 500 kilometer di udara dan proyektilnya jatuh di zona identifikasi pertahanan udara Jepang, ADIZ, sebuah wilayah yang ditetapkan sebagai zona kendali keamanan udara.

Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, mengatakan bahwa peluncuran rudal ini tak dapat dimaafkan. Negara-negara tetangga, seperti Korsel, pun meningkatkan keamanannya.

Sejumlah pengamat mengatakan bahwa peluncuran ini disinyalir sebagai bentuk protes atas latihan militer gabungan Korsel-AS. “Ini kan contoh konkret tidak menahan diri. Joint military exercise antara Korea dan Amerika juga bisa dikatakan tidak menahan diri,” kata Derry.

Bersamaan dengan East Asia Summit, negara-negara anggota blok Asia Tenggara itu juga akan mengadakan tujuh pertemuan lain, yaitu secara khusus dengan China, Jepang, Korea Selatan, Australia, Amerika Serikat, India, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dalam setiap pertemuan tersebut, Indonesia akan mengangkat isu kerja sama konkret yang implementasinya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Derry menjabarkan bahwa agar pembicaraan tersebut dapat terarah, Indonesia akan menekankan pentingnya berporos pada EAS Statement.

Pernyataan tersebut merangkum lima pilar utama kerja sama East Asia Summit, yaitu pembangunan ekonomi kelautan berkelanjutan; mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan kemanan kawasan; menghadapi tantangan lintas batas; konektivitas maritim; serta memperkuat kerja sama antar-institusi riset.

“Kita akan mendorong implementasi EAS Statement. Dari lima pilar itu, nanti bisa dilihat mana yang bisa ditekankan agar lebih konkret. Kita mendorong negara mitra untuk melihat kepentingan mereka, mana yang bisa bermanfaat untuk kerja sama dengan ASEAN,” ucap Derry.

Derry mengungkapkan bahwa Indonesia sendiri sudah memiliki beberapa poin penting yang akan diajukan. Namun, ia enggan menjabarkannya lebih lanjut. “Sampai sekarang masih terus dikaji dan dibicarakan,” katanya.

Namun, Derry memberi contoh bahwa dari pembicaraan-pembicaraan seperti ini, memang akan ada bentuk kerja sama konkret, seperti antara Indonesia dan Australia.

“Australia sudah datang dengan proposal keamanan maritim. Bagaimana bentuk kerja sama keamanan maritim ini, nanti akan ada workshop di Sydney pada September mendatang. Indonesia diminta menjadi co-chair. Awalnya dari pembahasan seperti itu,” kata Derry.

Pertemuan ASEAN ini pada akhirnya akan menghasilkan dua dokumen, yaitu chairman statement dan progress report.



Credit  CNN Indonesia

Tak Terlibat Gerakan Gulen, Dua WNI di Turki Dibebaskan

 

 

Iqbal (kanan) menuturkan bahwa kedua WNI itu diserahkan langsung oleh Jaksa Penuntut Umum kepada pejabat konsuler Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ankara yang datang ke Kota Bursa, tempat para mahasiswa itu tinggal. (CNN Indonesia/Hanna Azarya Samosir)

 

Jakarta, CB -- Dua mahasiswa warga negara Indonesia yang ditangkap di Turki, Dwi Puspita Ari Wijayanit dan Yumelda Ulan Afrilian, akhirnya dibebaskan pada Kamis (25/8).

"Keduanya dibebaskan setelah tidak terbukti memiliki kaitan dengan kelompok Hizmet/FETO yang ditengarai mendalangi kudeta 15/7 lalu," ujar Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhamad Iqbal, dalam pernyataan resminya, Jumat (26/8).

Iqbal menuturkan bahwa kedua WNI itu diserahkan langsung oleh Jaksa Penuntut Umum kepada pejabat konsuler Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ankara yang datang ke Kota Bursa, tempat para mahasiswa itu tinggal.
Saat ini, kedua mahasiswi tersebut sudah berada di kediaman Duta Besar RI di Ankara, Wardana. "Mereka dalam keadaan sehat meski tampak kelelahan. Keduanya sudah sempat berbicara langsung dengan orang tua masing-masing melalui telepon," kata Wardana.

Kedua WNI ini ditangkap pada 11 Agustus lalu. Sebelumnya, Iqbal mengatakan bahwa pada awalnya mereka tidak termasuk dalam target penangkapan aparat keamanan Turki.

Namun, saat aparat keamanan melakukan penangkapan di salah satu rumah yang dikelola oleh Yayasan Gulen, kedua mahasiswi ini berada di lokasi dan memang mengakui tinggal di sana.

Sejak penangkapan tersebut, pemerintah terus melakukan pendekatan dengan pejabat tinggi Turki. Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, bahkan sampai dua kali menelepon Menlu Turki, Mevlut Cavusoglu.

Sejak kudeta militer yang berhasil digagalkan bulan lalu, pemerintah Turki memang tengah gencar melakukan penangkapan terhadap pihak-pihak terkait gerakan Fethullah Gulen.
Usai upaya kudeta, lebih dari 35 ribu orang ditangkap, 17 ribu di antaranya resmi ditahan, serta puluhan ribu lainnya diskors atau diberhentikan dari lembaga militer, pendidikan, kepolisian, dan peradilan.

Dituding mendalangi kudeta yang menewaskan lebih dari 230 orang, Gulen menampik tuduhan pemerintah Turki tersebut, dan memperkirakan kudeta itu bisa saja direkayasa oleh rezim Presiden Recep Tayyip Erdogan.

KBRI di Ankara pun terus menyampaikan imbauan agar WNI lebih berhati-hati dan menghindari kontak dengan orang yang terkait/terafiliasi dengan Gulen. Mereka juga diimbau untuk segera keluar dari fasilitas-fasilitas yang dikelola oleh kelompok-kelompok terkait Gulen, termasuk PASIAD.

"KBRI terus berkomunikasi dengan Pemerintah Turki dalam rangka memastikan keselamatan seluruh WNI di Turki, khususnya para pelajar/mahasiswa penerima beasiswa Pasiad," tutur Iqbal.

Menurut Iqbal, saat ini ada sekitar 35 pelajar/mahasiswa penerima beasiswa Pasiad yang juga ditampung di kediaman Dubes RI di Ankara.

"Selain alasan keamanan, para WNI ditampung karena mereka sudah tidak lagi menerima uang beasiswa dari Yayasan PASIAD," katanya.



Credit  CNN Indonesia

Hampir 50 Ribu Anak di Sekitar Danau Chad Terancam Tewas

 

 

Boko Haram, yang ingin mendirikan negara Islam, diperkirakan telah menewaskan sebanyak 15 ribu orang sejak melancarkan permberontakan pada 2009. (Reuters/Emmanuel Braun)

 

Jakarta, CB -- Hampir setengah juta anak di sekitar Danau Chad saat ini menderita malnutrisi akut karena kekeringan dan pemberontakan oleh kelompok militan Boko Haram di Nigeria.

Badan anak-anak PBB, UNICEF, pada Kamis (25/8) mengatakan bahwa dari sekitar 475 ribu anak yang menderita malnutrisi tersebut, 49 ribu di antaranya akan tewas tahun ini jika mereka tidak menerima bantuan.

UNICEF mengatakan mereka membutuhkan dana US$308 juta namun hanya menerima US$41 juta, 13 persen dari total kebutuhan untuk menanggulangi krisis di Chad, Nigeria, Niger dan Kamerun—perbatasan Danau Chad.
Pada awal 2015, Boko Haram merebut area seluas Belgia di Nigeria, namun dalam 18 bulan terakhir terus digempur oleh pasukan dari empat negara tersebut.

Kebanyakan dari militan Boko Haram yang tersisi saay ini bersembunyi di wilayah hutan Sambisa, yang berada di tenggara ibu kota Provinsi Borno, Maiduguri.

UNICEF mengatakan setelah pemerintah Nigeria mulai merebut kembali beberapa wilayah dari Boko Haram dan mengamankannya, pekerja bantuan kemanusiaan mulai bisa mengukur berapa besar krisis kemanusiaan di lokasi-lokasi tersebut.

“Kota-kota dan desa-desa hancur dan masyarakat tak punya akses ke berbagai kebutuhan dasar,” ujar UNICEF dalam laporan.
Di Borno, hampir dua per tiga rumah sakit dan klinik telah rusak sebagian atau seluruhnya, dan tiga per empat fasilitas air dan sanitasi harus direhabilitasi.

Meski terdapat kemajuan yang dibuat oleh pasukan militer, menurut UNICEF masig ada 2,2 juta orang yang terjebak di wilayah yang dikuasai oleh Boko Haram, atau tinggal di kamp karena takut kembali ke rumah mereka.

Boko Haram, yang ingin mendirikan negara Islam, diperkirakan telah menewaskan sebanyak 15 ribu orang sejak melancarkan permberontakan pada 2009.

Dipukul mundur di banyak daerah, kelompok itu malah menggunakan taktik mematikan lain, yakni dengan serangan bom bunuh diri dengan menggunakan anak-anak.

UNICEF merekam 38 kasus bom bunuh diri oleh anak-anak sepanjang tahun ini, 44 kasus di 2015 dan empat tahun di tahun sebelumnya.




Credit  CNN Indonesia

Wali Kota London kritik pelarangan burkini

 

Bikini yang menutup seluruh tubuh dan kepala yang disebut burkini. (Reuters)

 

London (CB) - Wali kota London Sadiq Khan mengkritik pelarangan baju renang Islam burkini di Prancis ketika dia berkunjung ke Paris pada Kamis (25/08) untuk melakukan pembicaraan dengan wali kota Paris.

Khan, wali kota Muslim pertama ibu kota negara Barat, berbicara setelah 30 kota Prancis melarang pemakaian burkini, yang memicu perdebatan sengit tentang hak-hak perempuan dan paham sekularisme (paham bahwa agama tidak dapat dimasukkan ke dalam politik, negara, atau institusi publik).

"Saya tidak berpikir siapa pun harus memberitahu wanita tentang apa yang mereka bisa dan tidak bisa dipakai. Hentikan sepenuhnya. Sesederhana itu," katanya kepada surat kabar London Evening Standard.

"Saya tidak berpikir itu benar. Saya tidak mengatakan bahwa kami sempurna, tapi salah satu kegembiraan dari London adalah bahwa kami tidak hanya mentolerir perbedaan, kami menghormatinya, kami menerimanya, dan kami merayakannya."

Pengadilan tertinggi pemerintahan di Paris pada Kamis mempertimbangkan melakukan banding secara hukum terhadap larangan di salah satu kota, Villeneuve-Loubet, dekat Nice di Prancis selatan.

Khan akan mengadakan pembicaraan dengan Wali kota Paris Anne Hidalgo meliputi dampak dari Inggris meninggalkan Uni Eropa pada Juni dan juga perdagangan serta keamanan.

"Saya kemari untuk memperjelas bahwa London terbuka -- terbuka bagi dunia, terbuka untuk perdagangan, terbuka untu usaha-usaha dan kerja sama, terbuka untuk ide-ide baru, bakat dan orang-orang baru," kata Khan sebelum kunjungan.

Prancis didera beberapa serangan besar beberapa bulan belakangan, termasuk di Nice bulan lalu saat  86 orang tewas setelah sebuah truk dikemudikan ke arah kerumunan orang saat perayaan pada hari kemerdekaan.

ISIS mengklaim serangan dilakukan oleh salah seorang "pejuang"-nya.

Penyidik tak menemukan bukti kesetiaan pengemudi Mohamed Lahouaiej Bouhlel terhadap ISIS namun dia mengatakan kagum terhadap jihad dan sudah merencanakan serangan selama berbulan-bulan.




Credit  ANTARA News

Jepang lakukan latihan militer di Gunung Fuji

 

Tentara Pasukan Bela Diri Jepang berdiri siaga dengan bendera unit observasi Yonaguni dalam upacara pembukaan pangkalan militer di pulau Yonaguni di prefektur Okinawa, Senin (28/3/2016). Foto diambil tanggal 28 Maret 2016. (REUTERS/Nobuhiro Kubo/cfo/16)

 

Gotemba (CB) - Militer Jepang pada Kamis (25/08) memulai empat hari latihan militer di dekat gunung Fuji, sebuah latihan tahunan yang dilakukan pada tahun ini sehari setelah Korea Utara melakukan uji coba peluncuran rudal balistik dari kapal selam.

Sekitar 2,400 tentara, tank, senjata lapangan dan helikopter dikerahkan di lokasi latihan di kaki gunung yang paling terkenal di negara tersebut, 80 kilometer barat Tokyo.

Latihan tersebut terjadi setelah pemimpin Korea Utara Kim Jong-Un memuji hasil uji coba senjata terbaru negaranya sebagai "keberhasilan terbesar."

Sebuah missil 500 kilometer terbang menuju Jepang, dari sebuah kapal selam yang muncul dari pelabuhan timur laut Sinpo, jauh melampaui tes rudal yang diluncurkan dari kapal selam sebelumnya oleh Korea Utara.

Secara terpisah, para menteri pertahanan Jepang dan Australia pada Kamis mengutuk gertakan terbaru Pyongyang, yang melakukan uji coba nuklir pada Januari.



Credit  ANTARA News

Menko Maritim: Wilayah maritim segera diintegrasikan

 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. (ANTARA FOTO/Andika Wahyu)

Kalau bisa, biaya transportasi turun hingga 50 persen dengan adanya direct call ..."

Makassar (CB) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memerintahkan agar wilayah maritim di Indonesia segera diintegrasikan.

"Kalau sudah terintegrasi, saya yakin pertumbuhan ekonomi, utamanya di Sulawesi Selatan bisa double digit. Asalkan, semuanya kompak, antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Pelindo IV dan stakeholder lainnya," katanya di Makassar, Kamis.

Menurut dia, rencana Pelindo IV yang akan membuka empat koridor ekspor langsung, yaitu dua koridor dari Sulawesi, serta masing-masing satu dari Kalimantan dan Papua dinilai, sudah benar.

Oleh karena, menurut dia, hal itu merupakan salah satu bentuk upaya untuk melakukan efisiensi, mengingat bahwa biaya transportasi di Indonesia adalah yang paling besar, jika dibandingkan dengan negara lain, seperti Jepang.

"Kalau bisa, biaya transportasi turun hingga 50 persen dengan adanya direct call atau sistem ekspor langsung ke luar negeri dari pelabuhan-pelabuhan di Indonesia, termasuk pelabuhan di Makassar," ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pelindo IV (Persero) Doso Agung mengatakan, saat ini untuk koridor satu sudah dibuka, yaitu direct call dari Pelabuhan Makassar yang sudah berlangsung sejak 5 Desember 2015.

Pelindo IV di Makassar juga menghimpun kargo dari Papua, Kalimantan, Kendari dan Palu.

"Jika empat koridor ekspor langsung sudah terbuka semuanya, maka nantinya kargo tidak hanya melalui Makassar, tetapi juga bisa melalui pelabuhan lainnya di Kawasan Timur Indonesia," katanya.

Dia mengemukakan, pada akhir Agustus 2016 Pelindo IV akan membuka direct call dari Pelabuhan Bitung, sebagai koridor dua, kemudian September 2016 akan dilanjutkan dari Balikpapan sebagai koridor tiga.

Khusus di Balikpapan, menurut dia, perusahaan milik negara itu memiliki dua pelabuhan, yaitu di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Selain memiliki cabang Pelindo IV juga memiliki anak usaha, yaitu PT Kaltim Kariangau Terminal (KKT) yang akan membantu mewujudkan rencananya.

Tahap akhir pada Desember 2016, Pelindo IV akan membuka jalur direct call dari Papua sebagai koridor empat.

"Nantinya, jalur direct call dari Papua juga akan konektivitas dengan Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara," katanya menambahkan.




Credit  ANTARA News

Ini Poin-poin yang Jadi Sorotan dalam RUU Anti-terorisme

 

 

Ambaranie Nadia K.M Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (28/2/2016). 

 

JAKARTA, CB - Dewan Perwakilan Rakyat tengah melakukan revisi atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Anggota Panitia Khusus (Pansus) Terorisme, Arsul Sani mengatakan, pembahasan revisi masih pada tahapan mendengarkan masukan dari masyarakat yang dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) oleh setiap fraksi di DPR.
Oleh karena itu, Pansus baru mengidentifikasi substansi berdasarkan masukan dari masyarakat terkait poin-poin yang dipermasalahkan.
Adapun beberapa pasal yang dipermasalahkan, misalnya, terkait sanksi pencabutan kewarganegaraan bagi pihak yang terlibat tindak pidana terorisme.
Pasal 46A draf revisi menyatakan bahwa warga negara Indonesia yang melakukan pelatihan militer, pelatihan paramiliter, pelatihan lainnya, dan/atau ikut perang di luar negeri untuk tindak pidana terorisme, pejabat yang berwenang mencabut paspor dan menyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Itu disoroti tidak tepat. Paling jauh pencabutan paspor saja. Apalagi kalau pencabutan kewarganegaraan itu menyebabkan stateless," kata rsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/8/2016).
Selain itu, Pasal 43B terkait pelibatan TNI juga dianggap bermasalah.
Pasal 43B ayat (1) draf RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyebutkan bahwa kebijakan dan strategi nasional penanggulangan tindak pidana terorisme dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, serta instansi pemerintah terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan penanggulangan terorisme.
Adapun Pasal 43B ayat (2) menyatakan peran TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memberikan bantuan kepada Polri.
Arsul menambahkan, ada pula usulan untuk memperkuat fungsi pengawasan mengingat ada sejumlah kasus terorisme yang tak jelas penyelesaiannya seperti kasus terduga teroris Siyono.
"Nah sekarang identifikasi masalah itu dituangkan dalam bentuk semua fraksi menyerahkan DIM yang harus diserahkan di akhir Oktober," kata Politisi PPP itu.

Credit  KOMPAS.com

Sri Sultan HB X: Kalau Tidak Setuju, Jangan di Yogyakarta, Itu Prinsip Saya

 

 

Fachri Fachrudin 

 Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X Menyampaikan Pidatonya dalam Rapat Koordinasi Pembentukan Kader Pembina Bela Negara dengan Satuan Pelaksana yang di hadiri oleh Gubernur dan Rektor Perguruan Tinggi seluruh Indonesia TA. 2016 di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Kamis (25/8/2016).

 

JAKARTA, CB - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan bahwa ia tidak pernah mengkhianati Republik Indonesia.
Sultan menyampaikan hal tersebut saat berpidato pada Rapat Koordinasi Pembentukan Kader Pembina Bela Negara dengan Satuan Pelaksana yang dihadiri oleh Gubernur dan Rektor Perguruan Tinggi seluruh Indonesia TA 2016, di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Kamis (25/8/2016).
Pernyataan itu juga menanggapi kasus yang terjadi di Asrama Mahasiswa Papua Kamasan I, Jalan Kusumanegara, Kota Yogyakarta, Jumat (15/07/2016) siang.
Peristiwa itu berawal dari rencana aksi damai mahasiswa Papua dan aktivis pro-demokrasi mendukung Persatuan Pergerakan Pembebasan untuk Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).
"Saya tidak pernah mengkhianati Republik (Indonesia). Yogyakarta untuk Indonesia," ujar Sultan.
Setelah peristiwa penggerebekan di Asrama Mahasiswa Papua, Sultan sempat menyebut bahwa tindakan para mahasiswa Papua merupakan separatisme.
Setelah pernyataan itu, anggota Dewan dari Papua bersama perwakilan mahasiswa Papua datang untuk bertemu Sultan.
Mereka meminta pernyataan separatisme dicabut karena dianggap mengganggu, melanggar HAM, dan aspirasi demokrasi dalam menempuh kemajuan.
"Saya katakan, ini tidak ada kaitannya dengan demokrasi, aspirasi, sama HAM. Bagi saya demokrasi adalah alat, bukan tujuan," kata dia.
Ia mengatakan, Deklarasi Juanda menjelaskan bahwa lautan Indonesia menyatukan pulau-pulau yang ada di dalamnya dan menjadikan RI sebagai negara yang berdaulat.
Dunia internasional sudah mengakui konsep tersebut. Indonesia merupakan negara maritim.
"Kalau negara indonesia ini maritim, yang namanya demokrasi harus berhenti pada saat kita bicara nasionalisme," kata dia.
Ia kembali menegaskan, tak ada pengkhianatan terhadap RI dan Yogyakarta ada untuk Indonesia.
Meski demikian, kata Sultan, bukan berarti Yogyakarta menampung kelompok separatis yang ingin memisahkan diri dari RI.
"Jadi kalau tidak setuju, ya jangan di Yogyakarta, kan gitu. Karena itu kan prinsip bagi saya," ujar Sultan.

Credit  KOMPAS.com