CUPUMA

Kamis, 17 Januari 2019

Badai Salju Hantam Kamp Pengungsian Suriah di Lebanon

Badai salju. (ilustrasi)

Belasan anak Suriah meninggal akibat flu parah dan kurangnya perawatan medis.

CB, BEIRUT -- Badai salju besar menghantam wilayah Levant di Lebanon yang menjadi lokasi pengungsian warga Suriah. Insiden itu terjadi sehari setelah Unicef mengatakan 15 anak-anak Suriah telah tewas dalam sebulan terakhir akibat flu parah dan kurangnya perawatan medis.

Badai kali ini adalah badai terbaru yang melanda daerah tersebut. Dua badai sebelumnya dilaporkan telah membawa arus banjir yang menimpa kamp-kamp pengungsi di Lebanon utara dan timur.

Salju setebal lebih dari 20 cm menyelimuti kamp-kamp yang berisi ribuan pengungsi di Bar Elias, di Lembah Bekaa Lebanon. Badai membawa angin yang berhembus dengan kecepatan lebih dari 55 km per jam. Bahkan ketika curah hujan lebih ringan, angin masih membawa masalah dan cukup kuat untuk menyebabkan pemutusan aliran listrik.

Aljazirah melaporkan, Lebanon adalah rumah bagi lebih dari satu juta pengungsi Suriah. Sebagian besar di antaranya tinggal di permukiman semi-permanen yang terbuat dari tenda terpal yang ditunjang oleh kerangka kayu.

Di tempat-tempat yang terkena badai salju, penurunan suhu pada Rabu (16/1) malam kemungkinan akan membuat daerah itu membeku.

Lebih jauh ke selatan, akan ada lebih banyak hujan daripada salju. Namun, karena suhu lebih hangat, di beberapa wilayah di Suriah, Lebanon, dan Yordania yang tidak terlalu terkena dampak cuaca dingin, warganya masih bisa melakukan beberapa kegiatan.

Di timur laut Yordania, angin di kamp pengungsian Rukban diperkirakan akan berhembus lebih dari 70 km per jam. Suhunya juga akan jatuh ke bawah titik beku selama beberapa malam berikutnya. Suhu bisa mencapai -10 derajat Celcius.

Credit republika.co.id

Kelompok HAM di Golan keluhkan tindakan Israel ke PBB

Seorang tentara Israel berjaga-jaga di perbatasan Suriah-Israel pada hari demo oleh pengunjuk rasa Suriah untuk memperingati "Nakba" dekat Desa Druze Majdal Shamd di Dataran Tinggi Golan, Minggu (15/5). Pasukan Israel menembak pengunjuk rasa Palestina di perbatasan dengan Suriah, Lebanon dan Gaza, menewaskan sembilan orang yang memperingati apa yang mereka sebut "Bencana" pendirian Israel pada 1948. Israel merebut Dataran Tinggi Golan dari Suriah pada perang Timur Tengah 1967 dan menggabungkannya pada 1981, tindakan yang tidak diakui dunia internasional. (FOTO ANTARA/REUTERS/Nir Elias/)

Majdal Shams, Golan (CB) - Satu kelompok hak asasi manusia yang berpusat di Dataran Tinggi Golan mengatakan kepada komite PBB, dalam laporan yang diserahkan pada Senin (14/1), bahwa Israel tidak memenuhi kewajiban utamanya sebagaimana dijabarkan di dalam perjanjian komite itu.

Al-Marsad, kelompok HAM di Golan, wilayah milik Suriah yang kini diduduki Israel, mengatakan dalam siaran pers bahwa organisasi tersebut mengajukan laporan setelah Komite PBB mengenai Ekonomi, Sosial dan Hak Asasi Budaya membahas kegagalan Israel untuk melaksanakan janjinya, demikian dilaporkan Kantor Berita Palestina, WAFA --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu pagi.

Komite itu telah meminta organisasi-organisasi masyarakat madani agar memberikan keterangan tambahan berkaitan dengan pelaksanaan pasal-pasal yang dijanjikan Israel di wilayah pendudukan.

Komite PBB dijadwalkan mengkaji Laporan Berkala Keempat Israel pada Maret dan mengesahkan "daftar masalah " yang berkaitan dengan laporan Israel pada saat itu, menurut siaran pers Al-Marsad.

Laporan organisasi HAM tersebut memusatkan perhatian pada bagaimana Israel telah gagal melaksanakan tanggung jawab utamanya berdasarkan janjinya mengenai Dataran Tinggi Golan.

Secara khusus, laporan itu menjabarkan secara rinsi soal bagaimana kebijakan diskriminasi Israel telah mengakibatkan pelanggaran Pasal 1 janji tersebut mengenai hak untuk menentukan nasib sendiri dan pemanfaatan sumber daya alam; Pasal 2 mengenai pelarangan diskriminasi; Pasal 6 mengenai hak untuk memperoleh pekerjaan; Pasal 7 soal hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menyenangkan; Pasal 11 menyangkut hak bagi standar hidup yang layak; Pasal 13 soal hak bagi pendidikan; dan Pasal 15 terkait hak untuk mengikuti dan menikmati kebudayaan.

"Al-Marsad akan terus berhubungan dengan Komite itu saat Komite mengkaji Laporan Berkala Keempat Israel," katanya. Ditambahkannya, organisasi tersebut "berharap selama kajian ini, Komite itu akan, untuk pertama kali, mempertimbangkan dan menangani pelanggaran nyata hak asasi manusia oleh Israel di Dataran Tinggi Golan".

Credit antaranews.com

UE Desak Inggris Beri Kepastian Soal Brexit

BRUSSELS - Presiden Komisi Eropa, Jean-Claude Juncker mendesak Inggris untuk mengklarifikasi niatnya mengenai kesepakatan Brexit sesegera mungkin. Dia mengatakan, waktunya sudah hampir habis.

“Risiko penarikan yang tidak teratur dari Inggris telah meningkat dengan pemungutan suara malam ini. Meskipun kami tidak ingin ini terjadi, Komisi Eropa akan melanjutkan pekerjaan daruratnya untuk membantu memastikan UE sepenuhnya siap," kata Juncker.

Dia kemudian menyinggung mengenai hasil pemilihan di Parlemen Inggris, di mana anggota Parlemen menolak kesepakatan Brexit Perdana Menteri Inggris, Theresa May.Kesepakatan Brexit May ditolak oleh 432 anggota parlemen berbanding 202. Ini adalah margin terbesar dalam sejarah Parlemen Inggris.

Juncker, seperti dilansir Anadolu Agency pada Rabu (16/1), lalu menegaskan bahwa ahwa proses ratifikasi perjanjian keluarnya Inggris berlanjut di pihak UE.

"Perjanjian Penarikan adalah kompromi yang adil dan kesepakatan terbaik. Itu mengurangi "kerusakan" yang disebabkan oleh Brexit bagi warga dan bisnis di seluruh Eropa. Ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan penarikan Inggris secara teratur dari UE," ungkapnya.

Inggris sendiri memiliki batas waktu untuk meratifikasi Perjanjian Brexit hingga 30 Maret. Jika mereka meratifikasi perjanjian itu sebelum batas akhir, mereka akan mengakhiri hukum UE di Inggris per tanggal 1 Januari 2021, dengan masa transisi 21 bulan.

Namun, tanpa ratifikasi sebelum batas waktu yang telah ditentukan, skenario Brexit akan berlaku, hukum UE akan segera berakhir di Inggris pada 30 Maret tahun ini.

Credit sindonews.com

1.300 Muslim Rohingya Eksodus ke Bangladesh dari India

DHAKA - Setidaknya 1.300 Muslim Rohingya telah menyeberang ke Bangladesh dari India sejak awal tahun ini. Eksodus ini dipicu oleh kekhawatiran akan dideportasi ke Myanmar oleh India.

Nayana Bose, juru bicara Kelompok Koordinasi Antar Sektor (ISCG), yang mencakup badan-badan PBB dan organisasi kemanusiaan asing lainnya, mengatakan laju kedatangan baru telah meningkat sejak 3 Januari.

"Sekitar 1.300 orang dari 300 keluarga telah tiba dari India ke Bangladesh sampai hari ini," katanya seperti dikutip Al Jazeera dari AFP, Kamis (17/1/2019).

"Para pendatang baru ditempatkan di pusat transit PBB," tambahnya.

Juru bicara UNHCR Firas Al-Khateeb mengatakan badan pengungsi PBB telah mengetahui situasi tersebut.

Mereka yang melintasi perbatasan dalam beberapa pekan terakhir telah ditahan oleh polisi dan dikirim ke Cox's Bazar, sebuah distrik di selatan yang menampung kamp-kamp pengungsi terbesar di dunia.

India telah menuai kritik tajam karena memulangkan pengungsi Rohingya ke Myanmar dalam beberapa bulan terakhir, meskipun anggota kelompok minoritas yang dianiaya itu menghadapi risiko keamanan jika kembali ke negara asal mereka.

PBB dan kelompok hak asasi manusia menuduh India mengabaikan hukum internasional dan mengembalikan Rohingya ke bahaya yang mungkin terjadi di Myanmar yang mayoritas penduduknya beragama Buddha.

"Selama setahun terakhir pemerintah India telah membuat hidup para pengungsi Rohingya di India sangat sulit," kata Ravi Nair, dari Pusat Dokumentasi Hak Asasi Manusia Asia Selatan (SAHRDC).

Nair mengatakan India harus menghormati "hak atas perlindungan" dan "non-refoulement", praktik tidak memaksa pengungsi atau pencari suaka untuk kembali ke negara di mana mereka besar kemungkinan akan mengalami penganiayaan, yang merupakan aspek dari hukum humaniter internasional .

India, yang bukan merupakan penandatangan Konvensi Pengungsi PBB, menampung 230 Rohingya pada tahun 2018 - yang terbanyak dari tahun-tahun sebelumnya ketikan kaum nasionalis Hindu menyerukan agar kelompok Muslim yang terlantar harus dideportasi secara massal.

Nair mengatakan kunjungan rutin oleh pejabat intelijen setempat, ini termasuk pelecehan tentang dokumen mereka.

"Sejumlah besar Rohingya, data kami menunjukkan lebih dari 200, dari Jammu ke Tripura, Assam dan negara-negara Benggala Barat telah ditangkap dan dipenjara," ungkap Nair.

Nair dari SAHRDC mengatakan kebijakan pemerintah jingoistic, ultra-nasionalis (Partai Bharatiya Janata) yang berkuasa mencerminkan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan masalah kemanusiaan.

"Menteri Luar Negeri Bangladesh diharapkan datang ke sini minggu depan, dan kami berharap dia akan mengambil ini dengan kuat dengan India", Nair menyimpulkan.

Penolakan di India, dan ketakutan akan deportasi ke Myanmar, telah mendorong lebih banyak lagi Muslim Rohingya yang tidak memiliki kewarganegaraan ke Bangladesh, di mana sejuta orang Rohingya tinggal di kamp-kamp pengungsi yang luas di tenggara negara itu.

Sekitar 40.000 Rohingya diyakini telah berlindung di India. Polisi mengatakan mereka yang datang tinggal di India selama bertahun-tahun.

Lusinan Rohingya juga dideportasi dari Arab Saudi ke Bangladesh minggu lalu. Mereka ditangkap karena menggunakan paspor Bangladesh secara ilegal untuk melakukan perjalanan ke kerajaan.

Rohingya selama beberapa dekade telah menghadapi penganiayaan dan pembunuhan berencana di Myanmar, yang menolak mengakui mereka sebagai warga negara dan menyebut mereka sebagai imigran ilegal "Bengali".

Mereka terkonsentrasi di negara bagian Rakhine, pusat serangan brutal tentara Myanmar pada Agustus 2017 yang oleh penyelidik PBB digambarkan sebagai genosida.

Setidaknya 720.000 Rohingya melarikan diri dari penumpasan berdarah dan memasuki Bangladesh untuk bergabung dengan sekitar 300.000 lainnya yang sudah tinggal di kamp pengungsi.

Amnesty International, di antara kelompok-kelompok hak asasi lainnya, telah mengecam India karena secara paksa memulangkan Rohingya ke Myanmar ketika penganiayaan di Rakhine sedang berlangsung.

Oxford Human Rights Hub mengatakan India dan Mahkamah Agungnya berada dalam "pelanggaran beberapa kewajiban hak asasi manusia internasional" ketika memutuskan untuk mendeportasi para pencari suaka Rohingya pada Oktober 2018.

"Di tengah meningkatnya gelombang nasionalisme Hindu, keputusan ini menimbulkan kekhawatiran," kata Oxford Human Rights.

Credit sindonews.com

AS Pertimbangkan Akui Lawan Maduro Sebagai Presiden Venezuela

Ilustrasi Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. (REUTERS/Carlo Allegri)

Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mempertimbangkan mengakui pemimpin Majelis Nasional Venezuela, Juan Guaido, sebagai presiden de facto negara di Amerika Selatan itu. Menurut tiga sumber, langkah yang diambil Trump sebagai bentuk tekanan supaya Presiden Nicolas Maduro mundur, menyusul krisis politik dan ekonomi di negara itu yang semakin parah.

Guiado merupakan oposisi Maduro. Dia merupakan Presiden Majelis Nasional Venezuela yang baru dilantik untuk periode keduanya pada pekan lalu.

Dikutip CNN, Rabu (16/1), juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS, Garret Marquis menolak membenarkan Trump tengah mempertimbangkan langkah tersebut. Namun, ia mengatakan AS telah menyatakan dukungannya terhadap Juan Guiado.

Dua sumber lainnya menyatakan pemerintahan Trump juga tengah mempertimbangkan menjatuhkan sanksi paling keras bagi industri minyak Venezuela. Termasuk rencana menerapkan embargo minyak secara menyeluruh terhadap negara tersebut.

Sebelumnya, AS telah memberlakukan embargo minyak terhadap Venezuela. Namun, Trump menolak mengambil langkah lebih lanjut setelah analisis memprediksi manuver itu bisa memicu kenaikan harga gas AS.

Analisis sejumlah pejabat senior AS memaparkan embargo penuh minyak terhadap Venezuela bisa menyebabkan kenaikan harga gas alam di AS sebesar 15 persen per galon dalam enam bulan.

"AS saat ini mempertimbangkan seluruh instrumen diplomatik, politik, ekonomi, dan senjata lainnya sebagai tanggapan atas perebutan kekuasaan yang dilakukan rezim Maduro yang tidak sah," ucap Marquis saat ditanya soal rencana embargo minyak kepada Venezuela.

Pemerintahan Trump saat ini masih terus mempersiapkan argumen untuk mengakui Guaido sebagai pemimpin sah Venezuela.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dan Penasihat Keamanan Nasional AS, John Bolton, juga telah menyatakan pernyataan serupa.

"AS mendukung keputusan berani dari Presiden Majelis Nasional Juan Guaido untuk memohon perlindungan di bawah konstitusi Venezuela dan menyatakan bahwa Maduro tidak secara sah memegang kepemimpinan negara," ucap Bolton pada Jumat pekan lalu.

Tak lama setelah Guaido sempat ditahan oleh pemerintah Venezuela pada akhir pekan lalu, Pence mengecam Maduro dan menganggapnya sebagai diktaktor tanpa klaim sah kepemimpinan, dan menegaskan kembali dukungan AS terhadap Guaido.

Oposisi Venezuela, AS, dan sejumlah negara lainnya menyatakan kepemimpinan Maduro, seorang sosialis yang telah menjabat presiden sejak 2013 lalu, adalah tidak sah.

Pada pekan lalu, Organisasi Negara Amerika Selatan beranggotakan 33 negara memutuskan tak mengakui rezim Maduro sebagai pemerintahan sah dengan suara 19-6 dan delapan abstain.

Paraguay, sebagai salah satu negara anggota, mengumumkan pemerintahannya telah memutus hubungan diplomatik dengan Venezuela. Paraguay juga telah menutup kedutaan besarnya di Caracas.

Sementara itu, berdasarkan konstitusi Venezuela, kekosongan jabatan presiden bisa diisi oleh Presiden Majelis Nasional negara itu.

Credit cnnindonesia.com

AS-Inggris Latihan Militer Gabungan Perdana di LCS

Ilustrasi kepulauan Spratly di Laut China Selatan. (Ritchie B. Tongo/Pool)

Jakarta, CB -- Angkatan Laut Amerika Serikat dan Inggris menggelar latihan bersama di Laut China Selatan untuk pertama kalinya, sejak China membangun pulau buatan dan pangkalan di perairan itu.

Angkatan Laut AS mengatakan latihan itu melibatkan kapal penghancur rudal, USS McCampbell yang disimpan di pangkalan di Jepang dan kapal frigat Inggris, HMS Argyll, yang tengah melakukan lawatan ke Asia.

"Kedua kapal tersebut melakukan latihan komunikasi dan latihan lainnya sejak Jumat pekan lalu hingga hari ini untuk mengantisipasi menghadapi prioritas keamanan bersama," tulis Angkatan Laut AS melalui pernyataan pada Rabu (16/1).

Dikutip Reuters, seorang juru bicara Angkatan Laut AS mengatakan latihan bersama semacam ini tidak pernah ada dalam sejarah, terutama di Laut China Selatan sejak 2010 silam.

Ini merupakan pertama kalinya Inggris berani berhadapan dengan China di Laut China Selatan secara langsung.

Latihan bersama ini dilakukan setelah kapal perang Inggris, HMS Albion, berlayar di dekat Pulau Paracel di perairan itu pada Agustus 2018. Pulau tersebut diklaim oleh China.

Operasi bersama di perairan rawan konflik itu juga disebut dilakukan setelah AS meminta kontribusi lebih banyak lagi dari sekutu, untuk menekan Negeri Tirai Bambu karena mencoba melebarkan pengaruhnya di Laut China Selatan.

China menganggap latihan bersama AS-Inggris tersebut merupakan provokasi.

Laut China Selatan menjadi perairan rawan konflik setelah China mengklaim hampir 90 persen wilayah perairan dengan jalur perdagangan terpadat itu.

Klaim China tersebut bersinggungan dengan klaim sejumlah negara lainnya seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, bahkan Taiwan.

Meski klaimnya di Laut China Seltan ditolak oleh Arbitrase Tribunal UNCLOS pada 2016 lalu, China berkeras membangun pulau dan fasilitas militer di perairan itu.

Tahun lalu, sejumlah gambar menunjukkan pulau-pulau buatan yang telah dibangun China di perairan itu lengkap dengan sejumlah radar dan rudal jelajah anti-kapal.

Angkatan Udara China juga pernah mendaratkan pesawat pengebomnya di sejumlah pulau di Laut China Selatan yang menjadi sengketa, sebagai bagian dari latihan militernya di kawasan itu.

AS dan Inggris tak memiliki klaim di Laut China Selatan, tetapi kedua negara berupaya menerapkan kebebasan bernavigasi di perairan kaya sumber daya alam itu.

AS menyatakan Laut China Selatan merupakan perairan internasional yang bebas dari kekuasaan negara mana pun.

Credit cnnindonesia.com

China Peringatkan AS Tak Akan Tolerir Intervensi Urusan Taiwan

BEIJING - Militer China memperingatkan Amerika Serikat (AS) bahwa Beijing tidak akan montolerir intervensi asing dalam urusan Taiwan. Beijing, yang menganggap Taiwan bagian dari kedaulatannya, tidak akan segan-segan menggunakan kekuatan untuk mempertahankan wilayahnya.

Peringatan itu disampaikan Kepala Departemen Staf Gabungan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) Jenderal Li Zuocheng selama pertemuan dengan Kepala Angkatan Laut AS Laksamana John Richardson di Beijing.

Richardson berada di negeri Tirai Bambu itu dalam kunjungan tiga hari, termasuk singgah di kota timur Nanjing, markas Komando Teater Timur PLA.

Kementerian Pertahanan China atau Tiongkok dalam sebuah pernyataan mengatakan kedua pemimpin militer itu terlibat "pertukaran mendalam" terkait pandangan tentang Taiwan dan Laut China Selatan.

Li memperingatkan bahwa Tiongkok akan mempertahankan kedaulatannya dengan segala cara.

"Masalah Taiwan adalah masalah urusan dalam negeri Tiongkok yang menyangkut kepentingan inti Tiongkok dan perasaan orang-orang Tiongkok di Selat Taiwan, dan Tiongkok tidak akan mengizinkan campur tangan dari luar," kata Li, dalam pernyataan kementerian tersebut, yang dikutip dari South China Morning Post, Rabu (16/1/2019).

"Jika ada yang ingin memisahkan Taiwan dari Tiongkok, militer Tiongkok akan melindungi persatuan nasional dengan segala cara untuk melindungi kedaulatan dan integritas teritorial Tiongkok," lanjut Li.

Li mengatakan ikatan militer adalah komponen kunci dari hubungan China-AS, dan meminta kedua belah pihak untuk meningkatkan komunikasi.

"Pasang surut yang dialami selama 40 tahun sejak berdirinya hubungan Tiongkok-AS telah menunjukkan bahwa kepentingan bersama antara Tiongkok dan AS jauh melebihi perbedaan, dan kerja sama adalah pilihan terbaik bagi kedua belah pihak," kata Li, yang juga anggota Komisi Militer Pusat, badan penguasa militer.

"Kedua militer harus saling menghormati, memperkuat rasa saling percaya dan komunikasi, mengelola risiko dengan benar, dan bekerja untuk menjadikan pertukaran militer sebagai penstabil hubungan Tiongkok-AS," katanya.

Di bawah Presiden AS Donald Trump, Washington telah meningkatkan dukungannya bagi Taiwan yang memerintah sendiri wilayahnya dengan penjualan senjata baru dan meningkatkan kontak antara para pejabat. Hal itu menuai protes yang berulang kali dari Beijing.

Presiden China Xi Jinping melihat penyatuan kembali dengan Taiwan sebagai inti dari visinya tentang peremajaan negara dan mengatakan dalam pidato bulan ini bahwa Beijing tidak akan berjanji untuk meninggalkan penggunaan kekuatan guna mencapai hal tersebut.

Hubungan Tiongkok dengan AS juga memburuk karena peningkatan militer China di wilayah Laut China Selatan yang disengketakan. Wilayah itu menjadi tempat kapal perang kedua negara hampir bertabrakan pada bulan September lalu.

Dalam pertemuan itu, Richardson mengatakan Amerika Serikat sangat menghargai hubungan yang konstruktif dan berorientasi pada hasilnya. Richardson juga menyatakan keinginannya untuk meningkatkan pertukaran militer tingkat tinggi, memperkuat saling pengertian dan mengurangi risiko salah paham dan salah perhitungan.

Kunjungan Richardson ke Beijing merupakan yang kekdua kali sejak dia menjadi kepala Angkatan Laut AS pada tahun 2015. Kunjungan sebelumnya dilakukan pada tahun 2016 yang fokus pembicaraan perihal gesekan di Laut China Selatan.

Credit sindonews.com

Militer Cina Bangkit, Intelijen AS Cemas Ada Potensi Perang Lokal

Pasukan Tiongkok berbaris di tempat latihan Tsugol, sekitar 250 kilometer (156 mil) selatan-timur Kota Chita, selama latihan militer Vostok-2018 di Siberia Timur, Rusia, Kamis, 13 September 2018. Rusia akan melakukan latihan militer terbesar dalam sejarah dengan melibatkan 300 ribu orang dan diikuti tentara Cina. (AP Photo/Sergei Grits)

CB, Jakarta - Badan Intelijen Pertahanan AS atau Defense Intelligence Agency laporan Pentagon terkait kebangkitan militer Cina mengkhawatirkan komunitas intelijen.
Beberapa tahun terakhir, Cina telah mengembangkan militernya untuk mengejar ketertinggalan dari negara barat, mulai dari investasi besar-besaran dalam proyek teknologi militer seperti rudal hipersonik dan pesawat tempur siluman hingga kapal induk, menurut laporan The Marine Corps Times, 16 Januari 2019.
Namun teknologi itu belum cukup menambah kekhawatiran AS, menurut laporan Defense Intelligence Agency (DIA).

Sebab semua lonjakan teknologi militer bukan hanya menambah alutsista, namun semua personel militer Tentara Pembebasan Rakyat Cina kini mencapai titik puncaknya dan kini merasa siap tempur dengan pesaingnya, dan tentu saja ini kabar buruk bagi AS yang bersengketa di Laut Cina Selatan dan Taiwan.

Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) ambil bagian dalam parade militer untuk memperingati ulang tahun ke-90 berdirinya angkatan darat di markas militer Zhurihe di Daerah Otonom Mongolia, Cina, 30 Juli 2017. REUTERS/String
Berdasarkan laporan tahun 2019 DIA tentang China Military Power, pejabat intelijen senior mengatakan bahwa kekuatan militer Beijing akan mampu untuk menginvasi Taiwan.

"Kekhawatiran utama adalah bahwa perwira tinggi Tentara Pembebasan Rakyat Cina (PLA) mengatakan kepada Presiden Xi Jinping bahwa mereka percaya akan kemampuan tempurnya. Kita tahu sebelumnya mereka masih berkembang dan masih memiliki kemampuan tempur yang rendah," kata pejabat.

Pejabat tersebut melanjutkan, bahwa semakin masif dan majunya teknologi tempur, organisasi ulang dan re-strukturisasi militer Cina mulai berdampak pada kepercayaan diri dalam kesiapan tempur, sehingga konflik regional berpotensi terjadi.
Berdasarkan penilaian terhadap makalah dan pernyataan resmi Cina, intelijen AS dalam laporan DIA menyimpulkan bahwa modernisasi militer Cina tidak dilakukan dengan mempertimbangkan perang global, tetapi sebagai persiapan untuk tantangan lebih lanjut terhadap upaya regionalnya, yang berpotensi mengarah pada perang lokal.

Credit tempo.co

NASA Pernah Minta Izin Meminjam Pesawat Luar Angkasa Cina

Pesawat luar angkasa Cina Chang'e 4. [ NDTV]

CB, Jakarta - Ahli luar angkasa Amerika Serikat, NASA, pernah meminta izin untuk meminjam pesawat luar angkasa Cina, Chang'e 4 dan satelit relai Queqiao untuk menjalankan misi ke bulan.
Menurut Ketua ahli luar angkasa Cina yang memimpin misi ke bulan, Wu Weiren, pakar dari NASA menyampaikan permintaan itu pada konferensi internasional beberapa tahun lalu.

Wu menjelaskan, pakar NASA meminta Cina memperpanjang usia Queqiao dan mengizinkan peralatan lampu suar untuk ditempatkan di Chang'e 4. Hal itu untuk membantu rencana AS untuk melakukan pendaratan secara strategis di bulan.
"Kami bertanya kepada orang Amerika itu mengapa mereka menginginkan satelit relai kami beroperasi lebih lama. Mereka mengatakan, mungkin dengan merasa sedikit malu, bahwa mereka ingin menggunakan satelit relai kami ketika mereka menjalankan misi mereka ke sisi jauh bulan," kata Wu, seperti dikutip dari South China Morning Post, Rabu, 16 Januari 2019.
Menurut media Cina, selain AS, sejumlah negara telah berkolaborasi dengan Cina dalam proyek bulan, yakni Jerman, Swedia, Belanda, dan Arab Saudi.

misi Chang'e 4 Cina ke bulan.[news.cgtn.com]

Satelit relai Queqiao memainkan peran penting dalam sejarah Chang'e 4 yang mendarat dengan baik di sisi jauh bulan pada 3 Januari 2019.
Satelit ini dibutuhkan karena gelombang radio tidak dapat menjangkau sebagian permukaan bulan yan tidak dapat secara langsung diamati dari bumi.
Untuk mengatasi kesulitan komunikasi, para pakar Cina meluncurkan Quqquio untuk membantu memberi sinyal dari Chang'e ke bumi.

Senin lalu, pakar luar angkasa Cina juga bertukar data pendaratan dengan NASA. Namun NASA tidak memberikan pernyataan apapun tentang kolaborasinya dengan Cina.

Kongres AS pada tahun 2011 telah menyetujui rancangan undang-undang yang melarang ekplorasi ruang angkasa yang dilakukan AS bekerja sama dengan Cina.
AS merupakan satu-satunya negara yang telah sukses menjalankan misi ke bulan dengan membawa manusia yang mendarat di permukaan bulan pada Desember 1972.
Menurut media Cina, selain AS, sejumlah negara telah berkolaborasi dengan Cina dalam proyek bulan, yakni Jerman, Swedia, Belanda, dan Arab Saudi.
Wu mengatakan, Cina memutuskan bekerja sama dengan NASA dalam misi luar angkasa karena hal itu dianggap sebagai peluang emas.Cina juga mempertimbangkan proyek bulan ini berkontribusi bagi kemanusiaan.

Credit tempo.co

Stasiun Satelit Pemantau Cina di Swedia Dapat Sorotan

Stasiun Kiruna merupakan stasiun pemantauan satelit di Swedia bagian utara dan merupakan kerja sama antara Swedia dan Cina. SCMP

CB, Swedia – Sebuah lembaga pertahanan di Swedia memperingatkan bakal munculnya masalah dari militer Cina karena mengizinkan Beijing membangun stasiun pemantau satelit di negara itu.

Lembaga Riset Pertahanan Swedia atau FOI melansir stasiun satelit Cina di kawasan Kiruna, Swedia utara dan dibangun pada 2016, bisa digunakan untuk kepentingan militer Cina.
“Cina bisa menggunakan stasiun itu, yang memantau wilayah arktik, untuk melengkapi data intelijen militer atau menambah kemampuan pengawasan satelit militer Cina jika satelit militer negara itu terkena serangan pada saat perang,” begitu dilansir SCMP pada Senin, 14 Januari 2019.

FOI merupakan lembaga riset pertahanan terkemuka yang berada di bawah kementerian Swedia. Menurut lembaga ini, kerja sama pengoperasian stasiun sipil itu bisa beralih menjadi di bawah kontrol militer Cina.
Menurut salah satu peneliti, John Rydqvist, hubungan yang samar antara militer dan sipil Cina menimbulkan kekhawatiran kerja sama antara lembaga antariksa Swedia dan Cina bakal bermasalah.

Stasiun satelit pemantau Cina di Swedia mendapat sorotan karena bisa digunakan untuk kepentingan militer. SCMP
“Secara organisasi, program luar angkasa Cina hingga cakupan yang luas terkait dengan militer,” kata dia.

Stasiun satelit ini berperang dalam proyek jaringan satelit Gaofen, yang merupakan jaringan satelit untuk mengobservasi daratan. Jaringan satelit Gaofen ini memberikan Cina kemampuan pemantauan global. Menurut Rydqvist, informasi yang dikumpulkan Gaofen bisa digunakan militer Cina.

Situs pemerintah Cina melansir stasiun satelit yang disebut China Remote Sensing Satellite North Polar Ground di fasilitas Kiruna dibangun hanya dalam dua tahun. Ini merupakan stasiun satelit Cina pertama yang dibangun di luar negeri. Stasiun ini dikelola oleh Institute of Remote Sensing and Digital Earth.

Credit tempo.co

Iran Minta AS Bebaskan Jurnalisnya

press TV

Hashemi diduga menerima perlakuan tidak manusiawi di penjara Washington.

CB, TEHERAN -- Iran menyerukan pembebasan Marziyeh Hashemi, jurnalis kelahiran Amerika yang ditahan AS saat tengah bekerja untuk stasiun televisi Iran. Teheran menuduh Washington memperlakukannya dengan tidak baik di penjara sebagai seorang perempuan Muslim kulit hitam.

"Kami mengutuk penangkapan ilegal Marziyeh Hashemi, reporter dan presenter Press TV, dan perlakuan tidak manusiawi di penjara di Washington," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Bahram Qasemi, dikutip kantor berita negara IRNA.

Hashemi bekerja untuk Press TV berbahasa Inggris. Stasiun televisi itu pada Rabu (16/1) pagi mengatakan pembawa acara TV dan film dokumenternya itu ditangkap di Bandara Internasional St. Louis Lambert pada Ahad (13/1) dan ditahan di Washington.

Namun Hashemi dilaporkan belum didakwa secara resmi. Pejabat FBI belum dapat dihubungi untuk diminta komentar.

"Hashemi, seorang ibu dan nenek, tengah melakukan perjalanan ke Amerika Serikat untuk mengunjungi anggota keluarganya, termasuk saudara lelakinya, yang menderita kanker," ujar Press TV, dalam sebuah pernyataan.

Hashemi kemudian diizinkan untuk menghubungi putrinya dua hari setelah penangkapannya. Menurut Press TV, Hashemi dilahirkan dengan nama Melanie Franklin di AS dan mengubah namanya setelah masuk Islam.

Di dalam penjara, Hashemi dilaporkan telah diminta untuk mencopot jilbab yang dikenakannya. Ia juga hanya ditawari daging babi untuk makan.

Satu-satunya makanan yang dia miliki selama dua hari terakhir adalah biskuit. Namun, Reuters tidak dapat secara independen memverifikasi informasi tersebut.

"Penangkapan mendadak seorang perempuan Muslim Amerika, dan perilaku tidak berperikemanusiaan dan tidak sopan dari petugas federal AS, adalah contoh yang jelas tentang bagaimana rezim apartheid memperlakukan warganya yang bukan kulit putih," kata jubir Qasemi.

Hashemi telah tinggal di Iran selama lebih dari satu dekade, menurut berbagai media Iran. Dia telah meliput tentang diskriminasi terhadap perempuan, Muslim, dan warga Afrika-Amerika di AS.

Credit republika.co.id

AS Dilaporkan Tangkap Jurnalis Iran dan Diberi Makan Babi

press TV

Tuduhan resmi terhadap Hashemi belum disebutkan.

CB, WASHINGTON -- Kepolisian Amerika Serikat (AS) menangkap jurnalis kelahiran AS yang bekerja untuk stasiun televisi berbahasa Inggris Iran, Press TV, atas tuduhan yang tidak disebutkan.

Press TV menyebutkan bahwa Marziyeh Hashemi ditangkap di St Louis Lambert International Airport pada Ahad dan ditahan di Washington DC. Akan tetapi belum ada tuduhan resmi yang ditetapkan terhadap Hashemi.

Pejabat Biro Investigasi Federal (FBI) tidak dapat dihubungi untuk memberikan komentar. Hashemi berada di AS untuk mengunjungi keluarganya dan telah diizinkan menghubungi putrinya dua hari setelah penangkapannya, lapor lembaga penyiaran tersebut.

Menurut Press TV, Hashemi lahir di AS dan memiliki nama Melanie Franklin. Ia mengganti namanya setelah masuk Islam.

Seperti dikutip Press TV, Hashemi mengatakan dirinya dilarang memakai hijab selama di penjara dan hanya diberi makan daging babi, makanan yang dilarang dalam Islam.

Satu-satunya makanan yang dia makan dalam dua hari terakhir adalah "sepaket biskuit," lapor Press TV dari pernyataan Hashemi. Reuters tidak dapat memverifikasi laporan tentang perlakuan terhadap Hashemi secara independen.

Credit republika.co.id

Dokumen Sebut Teroris ISIS Abu Banat Terkait dengan Intelijen Turki

STOCKHOLM - Sebuah situs Swedia melaporkan bahwa seorang militan ekstrimis Rusia yang membunuh dua imam dan memenanggal banyak orang di Suriah telah lama bekerja dengan badan intelijen Turki, MIT. Menurut Nordic Monitor, MIT membantunya lolos dengan dakwaan yang lebih rendah ketika ia tertangkap basah oleh polisi Turki.

Militan itu diketahui bernama Maghomed Maghomedzakirovich Abdurkhmanov alias Abu Banat. Ia adalah seorang warga Rusia yang melukukan perjalanan ke Suriah melalui Turki pada 2012 untuk bergabung dengan para ekstremis dan telah memimpin kelompok teroris Jamaat Abu Banat, yang kemudian menjadi bagian dari ISIS.

Ia mengaku di pengadilan Istanbul bagaimana dia bekerja dengan intelijen Turki di Suriah, menerima dana, senjata dan kendaraan. Dia diyakini telah membunuh dua ulama Ortodoks di Suriah pada 22 April 2013.

"Garis keras Rusia memasuki Suriah pada 2012 melalui Turki dan memulai faksi militan. Ia kemudian bergabung dengan organisasi teroris," kata laporan itu seperti dikutip dari laman Al Arabiya, Rabu (16/1/2019).

Laporan tersebut menambahkan bahwa video "Abu Banat" melakukan pembunuhan mengerikan muncul sesudahnya.

Masih menurut laporan itu, militan itu berbicara tentang kerjasamanya dengan intelijen Turki di Suriah selama persidangan. "Abu Banat" juga menegaskan bahwa ia menerima dukungan signifikan seperti pasokan senjata dan kendaraan.

Meskipun diduga terlibat dalam pembunuhan dua pendeta Kristen, pengadilan Turki tidak menuntut terdakwa dengan pembunuhan. Hukuman yang dijatuhkan kepadanya hanya tujuh setengah tahun. Putusan terhadap "Abu Banat" tunduk pada banding dan dapat dikurangi lebih lanjut pada tahap berikutnya.

Pada 20 Juni 2013, polisi Turki menangkap "Abu Banat", dan seorang warga Suriah lainnya di kota Konya, di bagian tengah negara itu, selama inspeksi rutin. Mereka berdua segera dibebaskan.

Namun, ketika sebuah video yang konon menunjukkan "Abu Banat" melakukan pembunuhan muncul di media sosial, polisi Turki menangkap keduanya di Istanbul.

Selama interogasi, "Abu Banat" mengakui bahwa dia adalah orang di video itu dan memang membantai dua orang. Dia mengatakan dia menerima perangkat komunikasi radio dari seseorang yang bekerja dengan intelijen Turki yang dikenal sebagai Abu Jaafar.

Sejak konflik dimulai di Suriah, Turki telah menjadi koridor utama bagi teroris asing yang telah bergabung dengan kelompok-kelompok teroris yang beroperasi di dalam negeri.

Credit sindonews.com

Iran akan Pertahankan Pasukan di Suriah Meski Diancam Israel

Bangunan yang hancur akibat pengeboman di Ghouta timur, pinggiran Damaskus, Suriah, Kamis (22/2).

Foto: Ghouta Media Center via AP

Israel mengancam menyerang pasukan Iran jika tidak meninggalkan Suriah.

CB, LONDON -- Kepala Garda Revolusi Iran Mayor Jendral Mohammad Ali Jafari mengatakan negaranya akan tetap mempertahankan pasukan mereka di Suriah. Hal itu menantang ancaman Israel yang mengatakan akan menyerang mereka jika tidak meninggalkan Suriah secepatnya.

"Republik Islam Iran akan tetap mempertahankan penasihat militer, pasukan revolusi dan senjata di Suriah," kata Jafari seperti dikutip kantor berita ISNA, Rabu (16/1).

Pada Selasa (15/1), Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengeluarkan ancaman terhadap Iran. Ia mengatakan pasukan Israel akan melanjutkan serangan mereka ke pasukan Iran di Suriah jika mereka tidak segera keluar dari sana.

Jafari mengatakan ancaman Netanyahu sebagai 'lelucuoan'. Jafari pun memperingatkan pemerintah Israel 'tengah bermain-main dengan buntut singa'. "Anda harusnya takut pada hari dimana rudal kami yang presisi mengaum dan jatuh di kepala Anda," kata Jafari.

Iran dan Rusia sudah mendukung Presiden Suriah Bashar al-Assad selama tujuh tahun dalam berperang melawan pemberontak dan militan. Iran mengirim ribuan pasukan mereka ke Suriah.

Sementara itu Israel semakin khawatir musuh mereka Iran membangun markas militer jangka panjang di Suriah. Israel mengatakan sudah melakukan hampir lebih dari 200 serangan ke markas-markas Iran di Suriah selama dua tahun terakhir.

Credit republika.co.id

Turki Sambut Baik Rencana AS Ciptakan Zona Aman di Suriah

ANKARA - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyambut proposal Amerika Serikat (AS) untuk membangun zona aman sedalam 32 km di dalam wilayah timur laut Suriah. Menurutnya zona tersebut akan dibentuk oleh militer Turki.

"Trump sekali lagi menegaskan keputusannya untuk menarik diri dari Suriah. Dia juga berbicara tentang zona keamanan lebih dari 30 kilometer di dalam (Suriah), yang akan didirikan oleh kami," kata Erdogan ketika berpidato di hadapan anggota parlemennya seperti dikutip dari Xinhua, Kamis (17/1/2019).

Zona ini mungkin diperpanjang, katanya, mencatat bahwa pejabat Turki dan AS akan membahas aspek teknis dari zona aman yang diusulkan di sepanjang perbatasan Suriah.

Erdogan merujuk pada percakapan telepon awal pekan ini di mana ia dan Trump telah mencapai pemahaman tentang pentingnya sejarah.

"Presiden menyatakan keinginan untuk bekerja sama untuk mengatasi masalah keamanan Turki di Suriah timur laut sambil menekankan pentingnya bagi Amerika Serikat bahwa Turki tidak menganiaya Kurdi dan Pasukan Demokrat Suriah lainnya," kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataan.

Ankara dan Washington telah berselisih mengenai pembebanan terakhir kepada Turki karena memberikan jaminan bahwa Turki tidak akan menyerang Unit Perlindungan Rakyat (YPG) setelah penarikan pasukan AS.

Pembicaraan telepon terbaru ini datang setelah ancaman tweeted Trump pada hari Minggu untuk "menghancurkan Turki secara ekonomi jika mereka memukul Kurdi," merujuk pada YPG, yang dianggap Ankara sebagai cabang Suriah dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang dilarang.

AS dan Turki telah berselisih dalam beberapa tahun terakhir mengenai milisi Kurdi di Suriah utara, sekutu AS dalam perang anti Negara Islam.

Tweet keras terakhir Presiden AS itu mengejutkan bagi sekutu NATO-nya, tetapi kepemimpinan Turki tampaknya berusaha untuk menjaga hubungan bilateral tetap tenang dan mendesak Trump untuk berbicara melalui saluran dialog daripada pesan melalui media sosial.

Terlepas dari semua pasang surut dalam hubungan timbal balik, Turki dan AS terus melakukan pembicaraan teknis tentang kerja sama dan koordinasi untuk penarikan 2.000 tentara AS di timur laut Suriah dan untuk misi anti-IS Ankara di sana.

Gagasan tentang zona aman di Suriah utara telah lama dipromosikan oleh Turki selama beberapa tahun setelah bentrokan meletus di Suriah, terutama untuk mengalahkan kemungkinan ancaman oleh pejuang Kurdi Suriah ke perbatasan Turki. Tetapi proposal itu dibunuh oleh pemerintahan Obama.

"Kami telah menyarankan untuk mengamankan tanah jika AS akan memberikan perlindungan udara. Obama tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan meskipun dia mendukungnya," kata Erdogan.

Modalitas zona aman perlu diklarifikasi dan apa yang AS sarankan dalam rencana ini akan dirinci dalam beberapa hari mendatang, seorang pejabat Turki mengatakan kepada Xinhua dengan syarat anonimitas.

Pejabat itu mengatakan bahwa pejabat Turki dan AS akan bertemu di Washington pada 5 Februari untuk pertemuan kelompok kerja di Suriah.

Credit sindonews.com

Erdogan: Trump Tidak Akan Batalkan Penarikan Pasukan di Suriah

ANKARA - Serangan teroris di Suriah yang menewaskan 20 orang termasuk 4 tentara Amerika Serikat (AS), tidak akan membuat Presiden Donald Trump membatalkan putusannya untuk menarik pasukan dari negara itu. Hal itu diungkapkan oleh Presiden Turki, Recep Tayyep Erdogan.

Berbicara di TV langsung di tengah kunjungan presiden Kroasia ke Turki, Erdogan mengatakan bahwa serangan bunuh diri pada Rabu di Manbij yang dikuasai Kurdi diarahkan pada keputusan Trump untuk menarik pasukan dari negara yang dilanda perang.

Namun pemimpin Turki itu mengatakan dia yakin Trump tidak akan membatalkan keputusannya untuk mundur.

"Serangan di Manbij mungkin dimaksudkan untuk mempengaruhi keputusan Trump untuk menarik diri dari Suriah," kata Erdogan.

"Tapi ketika saya melihat ketegasan Trump, saya tidak berpikir langkah mundur akan mengikuti serangan teror seperti itu," imbuhnya seperti dikutip dari RT, Kamis (17/1/2019).

Komentar Erdogan muncul setelah pemboman bunuh diri menewaskan sedikitnya dua puluh orang di kota Manbij di Suriah utara yang dikuasai Kurdi pada hari Rabu. Beberapa dari mereka yang tewas adalah tentara Amerika. Sementara koalisi pimpinan AS di Suriah membenarkan bahwa pasukan AS terbunuh, tidak disebutkan berapa banyak.

Erdogan mengatakan bahwa lima korban adalah orang Amerika.

"Informasi yang saya miliki adalah berita yang menunjukkan bahwa ada lima tentara AS dan 20 tewas total," kata pemimpin Turki itu.

Setelah serangan itu, Wakil Presiden AS Mike Pence mengatakan bahwa penarikan sekitar 2.000 tentara AS di Suriah utara akan berjalan sesuai rencana, tetapi pasukan AS akan tetap di wilayah itu untuk memastikan bahwa ISIS tidak akan memunculkan kembali kepalanya.

Credit sindonews.com

Bom ISIS di Suriah, Empat Tentara AS Tewas

Ilustrasi pasukan AS di Suriah. (Courtesy Arnada Jones/U.S. Army/Handout via Reuters)

Jakarta, CB -- Setidaknya empat tentara Amerika Serikat dilaporkan tewas bersama 12 orang lainnya akibat serangan bom yang diklaim oleh kelompok militan ISIS di Suriah pada Rabu (16/1).

"Anggota angkatan bersenjata AS tewas akibat sebuah ledakan saat sedang melakukan patroli rutin," demikian pernyataan resmi koalisi penggempur ISIS di Suriah, sebagaimana dikutip Reuters.

Kelompok pemantau konflik Syrian Observatory for Human Rights melaporkan bahwa secara keseluruhan, serangan itu menewaskan 16 orang.

Serangan tersebut terjadi di Manbij, kota yang sebenarnya dikuasai oleh milisi pendukung AS. Insiden ini pun disebut-sebut sebagai serangan paling mematikan terhadap personel militer AS sejak ISIS menunjukkan taringnya pada 2015 lalu.

Seorang juru bicara Kementerian Pertahanan AS mengatakan bahwa sebelumnya, paling banyak dua personel militer sekaligus yang tewas dalam serangan-serangan semacam ini.

Insiden ini terjadi sebulan setelah Presiden Donald Trump memutuskan untuk menarik 2.000 personel militer AS dari Suriah karena ISIS sudah kalah di tanah tersebbut.

Pengumuman tersebut disebut-sebut sebagai pemicu pengunduran diri Menteri Pertahanan AS, Jim Mattis, yang selama ini menyuarakan kekhawatiran atas perkembangan terorisme di Suriah.

Credit cnnindonesia.com

Turki: AS Akan Tetap Hadir di Langit Suriah

ANKARA - Juru bicara kepresidenan Turki, Ibrahim Kalin mengatakan, Amerika Serikat (AS) berniat untuk mempertahankan kehadirannya di wilayah udara Suriah, setelah penarikan pasukannya dari negara itu.

Kalin dalam sebuah pernyataan menyatakan, niatan AS untuk mempertahankan kehadiranya di langit Suriah disampaikan oleh Penasinat Nasional AS, John Bolton saat melakukan kunjungan ke Turki pada pekan lalu.

"Minggu lalu, delegasi AS yang dipimpin oleh Bolton menyampaikan kepada kami sebuah dokumen berisi lima poin tidak resmi," ucap Kalin, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (16/1).

"Dalam dokumen itu AS mengkonfirmasi penarikan pasukannya dari Suriah, tekad untuk melanjutkan perjuangan melawan ISIS dan niat Washington untuk mempertahankan kehadirannya di wilayah udara Suriah sebagai bagian dari koalisi," sambungnya.

Pernyataan Kalin ini datang sehari setelah Presiden Turki, Tayyip Erdogan mengatakan bahwa ia telah mencapai apa yang dia sebut pemahaman bersejarah dengan Presiden AS, Donald Trump dalam pembicaraan telepon, menekankan bahwa Ankara akan membuat zona aman 32 kilometer di Suriah Utara, yang dapat diperluas.

Zona ini akan bertindak sebagai daerah penyangga di Suriah yang akan memastikan keamanan pasukan Kurdi Suriah, yang merupakan sekutu AS di Suriah dan mencegah teroris menyerang Turki.

Credit sindonews.com

Hasil Survei: Sepertiga Karyawati PBB Alami Pelecehan Seksual

Ilustrasi Gedung Perserikatan Bangsa-bangsa. (Istockphoto/Mizoula)

Jakarta, CB -- Setidaknya sepertiga pegawai perempuan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengaku pernah mengalami pelecehan seksual ketika bekerja di sana dalam dua tahun terakhir. Hal tersebut terungkap dalam hasil survei pelanggaran pertama yang dilakukan PBB, pada Selasa (15/1).

Mengutip AFP pada Rabu (16/1), sebanyak satu dari tiga responden atau 33 persen dari hasil survei mengaku setidaknya pernah mengalami satu kasus pelecehan seksual dalam dua tahun terakhir. Di luar tenggat waktu dua tahun, angka responden yang mengaku mengalami bentuk pelecehan seksual selama mereka bekerja di PBB naik menjadi 38,7 persen.

Jenis pelecehan yang paling umum adalah lelucon atau cerita cabul yang menyinggung serta ucapan ofensif tentang penampilan, tubuh atau aktivitas seksual.

Menurut survei, dua dari tiga pelaku pelecehan adalah laki-laki, di mana satu dari empat pelaku pelecehan adalah manajer, dan satu dari 10 pelaku dengan jabatan pemimpin senior.

Kendati demikian survei ini memiliki tingkat responden yang cukup rendah, yakni 17 persen, dengan 30.364 responden menjawab dengan identitas yang dirahasiakan secara daring.

Menanggapi survei ini, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mengatakan bukti statistik dalam penelitian ini menjadi acuan tentang apa yang perlu diubah untuk memperbaiki kinerja PBB.

Guterres juga menambahkan hasil survei tentang pelecehan seksual di PBB sebenarnya masih sebanding dengan organisasi lain. Namun, Guterres menyatakan PBB harus menetapkan standar yang tinggi. Ia berjanji akan menegakkan kebijakan tanpa toleransi untuk pelecehan seksual.

Pada Februari 2018 lalu, PBB menyediakan layanan bantuan 24 jam bagi karyawati untuk melaporkan pelecehan seksual. Melalui layanan ini, PBB menugaskan penyidik untuk menuntaskan setiap keluhan.

Bulan lalu, kepala badan UNAIDS, Michael Sidibe, mengundurkan diri setelah dituding tak tegas menyelesaikan sejumlah kasus pelecehan di badan PBB, termasuk pelecehan seksual.

Credit cnnindonesia.com

Palestina Resmi Menjadi Ketua dari G77

Presiden Palestina Mahmoud Abbas

Foto: AP Photo/Richard Drew

Abbas kembali menyuarakan kecaman terhadap pendudukan Israel.

CB, NEW YORK -- Palestina telah resmi menjadi ketua dari Group of 77 (G77) pada Selasa (15/1). Presiden Abbas menghadiri langsung acara pengukuhan yang digelar di markas PBB di New York, Amerika Serikat.

"Saya senang mengambil alih hari ini kepemimpinan G77 atas nama rakyat Palestina dan Negara Palestina. Merupakan tanggung jawab besar bahwa Negara Palestina akan menanggung kerendahan hati sepenuhnya," kata Abbas dalam pidatonya, dikutip laman the Times of Israel.

Pada kesempatan tersebut, Abbas kembali menyuarakan kecaman terhadap pendudukan Israel. Menurutnya hal itu menjadi hambatan utama dalam proses pembangunan di Timur Tengah.

"Kolonisasi dan pendudukan Israel yang berkelanjutan atas Negara Palestina merongrong pengembangan dan kapasitas kita untuk kerja sama, koordinasi, dan menghambat pembangunan masa depan yang kohesif dari semua orang di wilayah itu," ujar Abbas.

Kendati demikian, dia menekankan bahwa Palestina masih berkomitmen terhadap solusi damai guna mengakhiri konflik dengan Israel yang telah berlangsung selama beberapa dekade.

Abbas juga mengutuk segala bentuk terorisme terlepas dari siapa yang melakukannya. "Terorisme terjadi di seluruh dunia setiap hari. Itu adalah wabah dan karena itu saya meminta semua negara di dunia untuk bekerja sama untuk mengakhiri terorisme, untuk mencabutnya," katanya.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengucapkan selamat kepada Palestina karena telah dipercaya memimpin G77. Guterres juga mengucapkan terima kasih kepada presiden Mesir.

"Saya mengucapkan selamat kepada Negara Palestina sebagai ketua G77 dan Cina tahun ini, dan saya berterima kasih kepada Presiden Mesir atas kepemimpinannya pada 2018. G77 adalah kekuatan utama yang mendorong solusi multilateral untuk tantangan global," ucap Guterres melalui akun Twitter pribadinya.

Para pejabat Palestina menilai kepemimpinan Palestina di G77 adalah langkah awal menuju keanggotaan penuh di PBB.

Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Saeb Erekat mengatakan terpilihnya Palestina sebagai ketua G77 merupakan langkah bersejarah yang dihasilkan melalui pengorbanan rakyat dan perjuangan panjang mereka untuk kebebasan.

"(Hal ini) menandakan pengakuan komunitas internasional atas kenegaraan Palestina dan hak kita menentukan nasib sendiri. Terlepas dari kenyataan di bawah pendudukan militer Israel, Palestina dapat memainkan peran penting dalam sistem global," kata Erekat dikutip laman Press TV.

G77 dibentuk pada 15 Juni 1964 melalui pengesahan Deklarasi Bersama dari 77 anggota negara berkembang. Namun saat ini, G77 dan Cina telah beranggotakan 133 negara.

G77 dan Cina pada dasarnya merupakan forum yang bertujuan mendorong kerja sama internasional di bidang pembangunan, khusus bagi negara-negara berkembang. Pada perkembangannya, kegiatan G77 dan Cina tidak hanya ditujukan memberi dorongan dan arah baru bagi pelaksanaan kerja sama antara Utara-Selatan di berbagai bidang pembangunan internasional.

G77 juga memperluas kerja sama dalam memantapkan hubungan yang saling menguntungkan dan saling mengisi antara sesama negara berkembang melalui Kerja Sama Selatan-Selatan.

Credit republika.co.id