Ilustrasi Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. (REUTERS/Carlo Allegri)
Guiado merupakan oposisi Maduro. Dia merupakan Presiden Majelis Nasional Venezuela yang baru dilantik untuk periode keduanya pada pekan lalu.
Dikutip CNN, Rabu (16/1), juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS, Garret Marquis menolak membenarkan Trump tengah mempertimbangkan langkah tersebut. Namun, ia mengatakan AS telah menyatakan dukungannya terhadap Juan Guiado.
Dua sumber lainnya menyatakan pemerintahan Trump juga tengah mempertimbangkan menjatuhkan sanksi paling keras bagi industri minyak Venezuela. Termasuk rencana menerapkan embargo minyak secara menyeluruh terhadap negara tersebut.
Sebelumnya, AS telah memberlakukan embargo minyak terhadap Venezuela. Namun, Trump menolak mengambil langkah lebih lanjut setelah analisis memprediksi manuver itu bisa memicu kenaikan harga gas AS.
Analisis sejumlah pejabat senior AS memaparkan embargo penuh minyak terhadap Venezuela bisa menyebabkan kenaikan harga gas alam di AS sebesar 15 persen per galon dalam enam bulan.
"AS saat ini mempertimbangkan seluruh instrumen diplomatik, politik, ekonomi, dan senjata lainnya sebagai tanggapan atas perebutan kekuasaan yang dilakukan rezim Maduro yang tidak sah," ucap Marquis saat ditanya soal rencana embargo minyak kepada Venezuela.
Pemerintahan Trump saat ini masih terus mempersiapkan argumen untuk mengakui Guaido sebagai pemimpin sah Venezuela.
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dan Penasihat Keamanan Nasional AS, John Bolton, juga telah menyatakan pernyataan serupa.
"AS mendukung keputusan berani dari Presiden Majelis Nasional Juan Guaido untuk memohon perlindungan di bawah konstitusi Venezuela dan menyatakan bahwa Maduro tidak secara sah memegang kepemimpinan negara," ucap Bolton pada Jumat pekan lalu.
Tak lama setelah Guaido sempat ditahan oleh pemerintah Venezuela pada akhir pekan lalu, Pence mengecam Maduro dan menganggapnya sebagai diktaktor tanpa klaim sah kepemimpinan, dan menegaskan kembali dukungan AS terhadap Guaido.
Oposisi Venezuela, AS, dan sejumlah negara lainnya menyatakan kepemimpinan Maduro, seorang sosialis yang telah menjabat presiden sejak 2013 lalu, adalah tidak sah.
Pada pekan lalu, Organisasi Negara Amerika Selatan beranggotakan 33 negara memutuskan tak mengakui rezim Maduro sebagai pemerintahan sah dengan suara 19-6 dan delapan abstain.
Paraguay, sebagai salah satu negara anggota, mengumumkan pemerintahannya telah memutus hubungan diplomatik dengan Venezuela. Paraguay juga telah menutup kedutaan besarnya di Caracas.
Sementara itu, berdasarkan konstitusi Venezuela, kekosongan jabatan presiden bisa diisi oleh Presiden Majelis Nasional negara itu.
Credit cnnindonesia.com
