Selasa, 15 Mei 2018

Kanal Raksasa Turki, Proyek Ambisius Erdogan, Menuai Kontroversi


Kanal Istanbul, Mega Proyek Ambisius Erdogan, Tuai Kontroversi
Kanal Istanbul, Mega Proyek Ambisius Erdogan, Tuai Kontroversi

CB, Istanbul - Rencana pembangunan proyek kanal raksasa oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan di Istanbul menyisakan keresahan di kalangan aktivis lingkungan serta petani Turki.
Kanal Istanbul sepanjang 45 kilometer ini akan menghubungkan laut utara dan selatan. Saluran kanal ini dibangun untuk memudahkan lalu lintas di selat Bosphorus, jalur pelayaran global utama. Ini juga akan menggambar ulang peta salah satu kota terbesar di Eropa, mengubah sisi baratnya menjadi sebuah pulau.

Sejumlah pengkritik termasuk asosiasi arsitek nasional telah mempertanyakan perlunya pembangunan kanal. Asosiasi ini memperingatkan pembangunan kanal akan menghancurkan situs arkeologi berusia 8,500 tahun di dekat Istanbul dan menyebabkan kerusakan lingkungan yang luas.
Union of Chambers of Turkish Engineers and Architects (TMMOB) mengkritik kanal itu sebagai "bencana" lingkungan dan perkotaan yang harus ditinggalkan.

Sekitar 369.000 orang tinggal di daerah yang dapat terkena dampak kanal itu, menurut Pusat Analisis Data Turki, sebuah perusahaan penelitian.
Kanal itu akan menghancurkan situs arkeologi di sekitar Laguna Kucukcekmece, yang dibangun pada 6.500 Sebelum Masehi. Ekosistem laguna, yang penting bagi hewan laut dan burung migran, juga akan dihancurkan.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan (tengah), didampingi istrinya Emine (kanan), menghadiri upacara peresmian monumen untuk memperingati korban kudeta militer di Ankara, Turki, 16 Juli 2017. Sekitar 250 orang meninggal pada malam 15 Juli setahun yang lalu. AP
Kanal itu akan menghancurkan dua cekungan yang menyediakan hampir sepertiga air bersih segar di Istanbul dan akan meningkatkan salinitas aliran air bawah tanah, yang mempengaruhi lahan pertanian.
"Proyek ini akan meningkatkan kadar oksigen di Laut Hitam, berdampak pada populasi satwa liar," demikian pernyataan TMMOB, seperti dilansir Reuters pada Minggu, 13 Mei 2018.
Media Anadolu Agency melansir Erdogan mengatakan pengerjaan proyek Kanal Istanbul ini bakal menjadi prioritas pembangunan pasca digelarnya pemilu.
Tiga gugusan pulau buatan juga akan dibangun di lepas pantai di Laut Marmara. Aktivis pecinta lingkungan mengatakan itu akan menyebabkan polusi di sana. Penduduk Sazlibosna, sebuah desa dekat Istanbul, juga akan kehilangan lahan pertanian seluas 400 meter persegi akibat pembangunan kanal itu.
Penduduk desa mengaku terzalimi karena tidak pernah dilibatkan dalam pembicaran terkait pembangunannya. Upaya mereka mencoba ambil bagian dalam pertemuan tentang rencana pemerintah Turki untuk menggali saluran selebar 400 meter melalui lahan pertanian mereka dihentikan polisi.
Ketika penduduk desa, yang menggambarkan diri mereka sebagai pendukung Erdogan, tiba untuk pertemuan di Istanbul barat - sebuah sesi yang dimaksudkan untuk memungkinkan publik menyuarakan keprihatinan dan belajar tentang proyek, mereka disambut polisi, yang membawa senapan dan gas air mata, pada Mare 2018. Polisi mengatakan aula pertemuan sudah penuh.
"Para pemilik tanah-tanah ini harus berada di dalam," kata Oktay Teke, administrator lokal Sazlibosna, saat dia berdiri bersama penduduk desa di luar gedung kota Arnavutkoy tempat pertemuan berlangsung.

Proyek Kanal Istanbul ini memiliki panjang 45 kilometer dan lebar 400 meter untuk menghubungkan Laut Hitam dan Laut Marmara. Istanbulrealestate
"Jika tanah akan diambil alih, itu akan menjadi tanah kita, kita akan kehilangan rumah kita."
Kekhawatiran mereka dipicu oleh pengalaman serupa 20 tahun lalu, ketika pemerintah mengambil alih lahan untuk membangun bendungan, membayar rugi di bawah nilai pasar dan menghancurkan pertanian lokal.
Penduduk desa takut kanal akan menghancurkan apa yang tersisa dari lahan pertanian mereka.
Pembangunan itu akan menelan biaya sekitar US$16 miliar Rp 223,4 triliun. Kanal ini adalah salah satu mega-skema infrastruktur Erdogan yang paling ambisius. Dia secara terbuka menyebutnya sebagai "proyek gilanya".
Erdogan mengatakan kanal akan mengurangi resiko berbahaya berlayar melalui Bosphorus dan mencegah kecelakaan di sana.
Erdogan berjanji untuk mengadakan tender untuk segera merealisasikan segera pembangunan kanal, menegaskan akan tetap dibangun meski ada resiko penolakan oleh sejumlah warga.  "Apakah mereka menyetujuinya atau tidak, kanal itu akan tetap dibangun," kata dia.





Credit  tempo.co








Drone Israel Jatuhkan Bom Api ke Tenda Demonstran Gaza



Heron drone kebanggan milik negeri zionis Israel. Drone ini diciptakan oleh IAI (Israel Aerospace Industries), mampu terbang sejauh 350Km dan dilengkapi dengan beragam kamera dan sensor canggih. Israel dikenal sebagai negara yang paling maju, dalam mengembangkan teknologi UAV atau Drone. Bahkan negeri ini kerap menyerang tokoh penting Hamas, menggunakan drone. Getty Images
Heron drone kebanggan milik negeri zionis Israel. Drone ini diciptakan oleh IAI (Israel Aerospace Industries), mampu terbang sejauh 350Km dan dilengkapi dengan beragam kamera dan sensor canggih. Israel dikenal sebagai negara yang paling maju, dalam mengembangkan teknologi UAV atau Drone. Bahkan negeri ini kerap menyerang tokoh penting Hamas, menggunakan drone. Getty Images

CB, Jakarta - Sejumlah drone militer Israel dilaporkan telah menembakkan puluhan bom api ke tenda-tenda massa Palestina dalam demonstrasi peringatan Nakba.
Seperti dilansir dari International Middle East Media Center, 14 Mei 2018, saksi mata mengatakan drone Israel menembakkan puluhan bom api ke tenda-tenda dan warga di daerah perbatasan di bagian utara dan timur wilayah pesisir Gaza, Palestina.
Serangan itu membakar beberapa tenda dan barang-barang sebelum puluhan pemadam kebakaran dikerahkan.

Seorang demonstran wanita membawa bendera saat membakar ban ketika melakukan aksi protes menuntut hak untuk kembali ke tanah air mereka di perbatasan Israel-Gaza, 11 Mei 2018. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
Selain mengerahkan drone, tentara Israel juga memblokir jaringan sinyal di Jalur Gaza sejak dinihari untuk mencegah orang-orang Palestina berkomunikasi satu sama lain serta mengisolasi Gaza dari jangkauan Internet.


Pria Palestina melempar pamflet yang disebarkan militer Israel selama demonstrasi menentang pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat ke Yerusalem dan menjelang puncak peringatan Nakba di Gaza Timur, 14 Mei 2018. [Reuters]
Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan Gaza, seperti dikutip dari Arabnews, kericuhan yang terus meningkat mengakibatkan 12 orang warga Palestina tewas oleh tembakan Israel di perbatasan Gaza.

Ke-12 orang itu, termasuk seorang bocah berusia 14 tahun, tewas ketika bentrokan besar meletus di perbatasan saat massa Palestina yang melempari batu berusaha merusak pagar. Penembak jitu Israel yang berjaga pun melepaskan tembakan ke arah massa.
Sebelumnya, tentara Israel menyebarkan pamflet yang berisi penindakan serius kepada orang yang menerobos pagar dan mengancam keselamatan tentara IDF.





Credit  TEMPO.CO




Negara Eropa Barat Absen dalam Peresmian Kedubes AS di Yerusalem


Warga Israel mengibarkan bendera Israel di luar gerbang Damaskus di Yerusalem, Minggu 13 Mei 2018. Israel memperingati ulang tahun ke-51 pendudukan di Yerusalem Timur dalam perang 1967.[AP]
Warga Israel mengibarkan bendera Israel di luar gerbang Damaskus di Yerusalem, Minggu 13 Mei 2018. Israel memperingati ulang tahun ke-51 pendudukan di Yerusalem Timur dalam perang 1967.[AP]

CB, Jakarta - Delegasi negara Eropa Barat tidak menghadiri peresmian Kedutaan Besar Amerika Serikat ke Yerusalem. Israel memulai perayaan pada hari Minggu untuk relokasi Kedutaan Besar AS ke Yerusalem, namun dianggap melanggar hukum status quo Yeruslaem sehingga tidak dihadiri sebagian besar utusan negara-negara Eropa.
Dikutip dari Middleeasteye.net, Senin 14 Mei 2018, sebagian besar negara mengatakan status Yerusalem harus ditentukan dalam penyelesaian damai dan mengatakan memindahkan kedutaan mereka sekarang akan merusak kesepakatan perdamaian.

Warga Israel mengibarkan bendera Israel di luar gerbang Damaskus di Yerusalem, Minggu, 13 Mei 2018. Israel memperingati ulang tahun ke-51 pendudukan di Yerusalem Timur dalam perang 1967.[AP]
Peresmian dihadiri delegasi Amerika Serikat yakni Kementerian Luar Negeri, termasuk Menteri Keuangan, Steven Mnuchin, putri presiden dan menantu laki-lakinya, Ivanka Trump dan Jared Kushner. Dalam kesempatan ini, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, juga mendesak negara lain untuk mengikuti langkah Washington.
"Pindahkan kedutaan Anda ke Yerusalem karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan," kata Netanyahu.
Netanyahu mengatakan di bawah perjanjian damai apa pun yang dapat Anda bayangkan, Yerusalem akan tetap menjadi ibu kota Israel.

Alun-alun di dekat kedutaan AS di Yerusalem yang dinamai Trump. jpost.com
Israel mengaku dari 86 negara dengan misi diplomatik di Israel diundang ke acara tersebut, 33 orang memastikan hadir. Di antara mereka yang hadir adalah delegasi dari Guatemala dan Paraguay, yang akan membuka kedutaan besar di Yerusalem pada akhir bulan ini.
Sementara perwakilan dar Benua Eropa Yang hadiri dalam peresmian adalah perwakilan dari Hongaria, Rumania dan Republik Ceko, tetapi tidak ada dari negara-negara Uni Eropa Barat.
Pada Jumat kemarin delegasi Uni Eropa untuk Israel menulis di Twitter, bahwa Uni Eropa akan menghormati konsensus internasional mengenai Yerusalem, termasuk perwakilan diplomatik mereka sampai status terakhir Yerusalem diselesaikan.





Credit  tempo.co





Media Jerman Ungkap Alasan NATO Takut Turki Beli S-400 Rusia


Media Jerman Ungkap Alasan NATO Takut Turki Beli S-400 Rusia
Sistem rudal pertahanan udara S-400 Rusia. Foto/REUTERS


BERLIN - Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO dilaporkan sangat khawatir dengan pembelian sistem rudal pertahanan S-400 Rusia oleh Turki. Musababnya, sistem pertahanan canggih itu bisa jadi "modus" Moskow memata-matai kelemahan jet tempur F-35 yang akan dioperasikan setiap anggota NATO, termasuk Ankara.

Ketakutan atau kekhawatiran NATO ini diulas majalah Jerman, Spiegel. "NATO takut 'mata-mata Moskow' di wilayah negara-negara anggotanya, karena pemeliharaan sistem rudal anti-pesawat S-400 yang dibeli oleh Turki akan memerlukan bantuan Rusia," tulis majalah tersebut dalam laporan edisi 11 Mei 2018.

Aliansi militer yang dipimpin Amerika Serikat (AS) tersebut memiliki kekhawatiran yang besar bahwa Moskow bisa mengakses informasi sensitif, termasuk data pada pesawat tempur multifungsi baru Amerika, F-35.

Ankara sesuai kontrak awal akan memperoleh lebih dari seratus unit pesawat jet tempur siluman generasi kelima tersebut.

Washington telah berusaha untuk membujuk Turki untuk membatalkan kontrak pembelian S-400 Rusia dengan menawarkan sistem rudal MIM-104 buatan AS. Alasannya, S-400 tidak cocok dengan standar NATO. Sayangnya, bujukan Washington sia-sia.

Wakil Menteri Turki untuk Industri Pertahanan (SMM) Ismail Demir mengatakan kepada Anadolu bahwa Rusia akan memasok sistem rudal S-400 ke Ankara dalam jangka waktu yang disepakati.

Moskow dan Ankara menandatangani perjanjian pada Desember 2017, di mana Turki akan mengakuisisi empat sistem rudal pertahanan S-400.Pengiriman awal sistem rudal canggih buatan itu direncanakan berlangsung pada kuartal pertama tahun 2020.

Menteri Pertahanan AS James Mattis belum lama ini menyatakan bahwa pembelian S-400 Rusia oleh Turki menyebabkan "banyak sakit kepala". Sedangkan Kongres AS sedang berusaha memblokir pengiriman jet tempur F-35 untuk Turki.

Pejabat Angkatan Udara AS, Heidi Grant, menyatakan sistem senjata NATO seperti F-35, yang memiliki kemampuan siluman akan menjadi bencana besar bisa datanya yang sensitif bisa diakses pihak non-NATO."Kami perlu melindungi teknologi high-end ini," katanya. 




Credit  sindonews.com





Lagi, AS Hendak Uji Rudal Balistik Antarbenua Minuteman III



Lagi, AS Hendak Uji Rudal Balistik Antarbenua Minuteman III
Tes rudal balistik antarbenua Minuteman III pada November 2017 lalu. Foto/REUTERS/US Air Force


WASHINGTON - Militer Amerika Serikat (AS) dijadwalkan melakukan uji coba rudal balistik antarbenua (ICBM) Minuteman III pada hari Senin (14/5/2018) waktu setempat. Sebelumnya, rudal serupa diuji coba pada 25 April lalu.

Tes ICBM Minuteman III tanpa hulu ledak dijadwalkan berlangsung dari Vandenberg Air Force Base (VAFB) utara antara pukul 01.21 hingga 07.21 pagi.

Komando Serangan Global Angkatan Udara AS mengatakan, tujuan dari tes ICBM ini adalah untuk memvalidasi dan memverifikasi keefektifan, kesiapan dan keakuratan sistem senjata.

Menurut komando tersebut seperti dilansir Santa Maria Times, program peluncuran tes ICBM menunjukkan kemampuan operasional Minuteman III dan memastikan kemampuan AS untuk mempertahankan penangkal nuklir yang kuat dan kredibel sebagai elemen kunci dari keamanan nasional dan keamanan sekutu dan mitra AS.

Sepanjang 2017 lalu, VAFB menyelenggarakan empat tes peluncuran Minuteman III. Jumlah uji coba itu merupakan angka rata-rata tes ICBM yang diadakan setiap tahun di pangkalan tersebut.

Dalam tes terbaru yang dijadwalkan hari Senin, militer AS berencana untuk melacak rudal tersebut saat melakukan perjalanan 4.200 mil ke target yang telah ditentukan di dekat Atol Kwajalein di Samudra Pasifik bagian tengah.

Namun, cuaca yang tidak menguntungkan atau masalah teknis di Vandenberg bisa berpotensi menunda tes rudal tersebut. 




Credit  sindonews.com




Pertahankan Perjanjian Nuklir, AS Ancam Jatuhkan Sanksi kepada Eropa



Pertahankan Perjanjian Nuklir, AS Ancam Jatuhkan Sanksi kepada Eropa
Penasihat Keamanan Nasional AS, John Bolton. Foto/Istimewa


WASHINGTON - Penasihat Keamanan Nasional Presiden Donald Trump mengatakan Amerika Serikat (AS) dapat menjatuhkan sanksi kepada sekutu Eropanya jika terus berurusan dengan Iran di bawah kesepakatan nuklir.

Penasihat Keamanan Nasional, John Bolton, mengatakan Trump dalam mengumumkan keluarnya AS dari kesepakatan nuklir Iran menyatakan bahwa negara-negara yang terus berurusan dengan Iran dapat menghadapi sanksi AS.

"Eropa akan menghadapi sanksi AS yang efektif, sudah benar-benar, karena banyak dari apa yang ingin mereka jual ke Iran melibatkan teknologi AS, yang izinnya tidak akan tersedia," katanya seperti dikutip dari ABC News.go, Senin (14/5/2018).

Bolton menegaskan bahwa Iran telah semakin melatih kekuatan militernya di Timur Tengah di bawah topeng kesepakatan nuklir dengan AS dan sekutu Eropanya.

"Iran sedang menggeser keseimbangan kekuasaan di Timur Tengah sampai Presiden Trump keluar dari kesepakatan ini," ujar Bolton.

"Jika Anda melihat kemajuan yang telah dibuat Iran di bawah topeng perjanjian ini, kemajuan militer dan teroris konvensionalnya, di Irak, di Suriah, di Lebanon, di Yaman, sejak 2015, Iran benar-benar tengah begerak," imbuhnya.

Menurut Bolton cacat mendasar dari kesepakatan nuklir adalah Iran tidak pernah mengeluarkan pernyataan tentang kegiatan militer sebelumnya sehubungan dengan program nuklirnya.

"Itu hanya melanggar setiap aturan suara negosiasi pengawasan senjata," cetusnya.

"Kami juga tidak memiliki, sejak pelaksanaan kesepakatan, cukup, benar-benar ada, pemeriksaan fasilitas militer di mana kegiatan persenjataan Iran mungkin dilakukan," tukas Bolton. 



Credit  sindonews.com




Afrika Selatan tarik dubesnya dari Israel


Afrika Selatan tarik dubesnya dari Israel
Tabung gas airmata ditembakkan pasukan Israel ke arah demonstran Palestina ketika terjadi bentrokan dalam aksi protes menuntut hak kembali ke tanah air mereka, di perbatasan Israel-Gaza di selatan Jalur Gaza, Jumat (27/4/2018). (REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa)



Johannesburg (CB) - Afrika Selatan menarik duta besarnya untuk Israel pada Senin (14/5), setelah sedikitnya 55 warga Palestina tewas dalam bentrokan dengan pasukan Israel dalam demonstrasi memprotes peresmian kedutaan besar Amerika Serikat (AS) di Yerusalem.

"Mengingat serangan terbaru Israel yang tidak pandang bulu dan brutal, pemerintah Afrika Selatan memutuskan untuk menarik Duta Besar Sisa Ngombane dengan segera sampai pemberitahuan lebih lanjut," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Afrika Selatan yang dikutip AFP.

"Para korban ambil bagian dalam demonstrasi damai untuk menentang peresmian provokatif kedutaan besar AS di Yerusalem."

Kementerian Luar Negeri Afrika Selatan juga mengutuk "agresi brutal yang dilakukan pasukan bersenjata Israel."

"Serangan terbaru ini mengakibatkan puluhan warga Palestina lainnya dilaporkan terluka, dan perusakan properti yang tidak diinginkan".

Kekerasan yang meletus dalam aksi damai untuk menentang peresmian kedutaan besar AS di Yerusalem menyebabkan lebih dari 2.400 warga Palestina terluka dan korban tewas meliputi delapan anak di bawah usia 16 tahun menurut utusan Palestina untuk PBB. Itu merupakan hari paling berdarah dalam konflik Israel-Palestina sejak perang Gaza 2014.






Credit  antaranews.com





52 Warga Palestina Terbunuh, Sekjen PBB Khawatir


Ribuan warga Palestina memprotes pemindahan Kedubes AS di Yerusalem.
Ribuan warga Palestina memprotes pemindahan Kedubes AS di Yerusalem.
Foto: the Palestine Chronicle.

52 korban dilapokan meninggal saat memprotes peresmian Kedubes AS di Yerusalem.




CB,VIENNA -- Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Gutteres mengungkapkan keprihatinan dan kekhawatirannya terkait tingginya jumlah korban tewas dalam aksi protes warga Palestina di sepanjang perbatasan Gaza, Senin (14/5). Setidaknya 52 warga Palestina dilaporkan meninggal dunia saat mengikuti aksi memprotes peresmian Kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat di Yerusalem.

Menurut data dari Kementerian Kesehatan Palestina, 52 warga meninggal dunia dan lebih dari 1.000 orang mengalami luka-luka. Bahkan, enam dari korban tewas tersebut adalah anak-anak. Bersamaan dengan peresmian kantor Kedutaan Besar AS di Yerusalem, ribuan warga Palestina menggelar aksi protes di sepanjang perbatasan Israel-Palestina di sebelah timur Gaza.

Berbicara kepada wartawan di Kantor PBB di Vienna, Austria, Gutteres mengaku prihatin dengan kondisi yang terjadi di perbatasan Israel-Palestina tersebut. ''Secara khusus, saya khawatir dengan perkembangan berita mengenai apa yang terjadi di Gaza, terlebih dengan tingginya jumlah korban meninggal dunia,'' ujar Gutteres seperti dikutip Anadolu Agency, Selasa (15/4) dini hari WIB.

Gutteres pun menyebutkan, salah satu solusi yang bisa ditawarkan untuk perdamaian Israel-Palestina adalah dengan mengedepankan skema solusi dua negara. ''Tidak ada rencana B untuk solusi dua negara, dimana warga Israel dan Palestina bisa hidup dengan damai,'' ujar Gutteres.

Pemerintah Amerika Serikat akhirnya memindahkan dan meresmikan pembukaan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat di Yerusalem, Senin (14/5) waktu setempat.


Acara peresmian itu dihadiri oleh delegasi khusus dari Gedung Putih, Ivanka Trump, dan penasihat senior Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, Jared Kushner. Selain itu, Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, juga hadir dalam peresmian kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Israel tersebut.





Credit  REPUBLIKA.CO.ID






Bentrok Palestina di Gaza, Turki Dorong Pertemuan Darurat OKI


Bentrok Palestina di Gaza, Turki Dorong Pertemuan Darurat OKI
Tewasnya sekitar 55 orang Palestina oleh tentara Israel saat bentrok di Gaza mendorong Turki untuk menggelar pertemuan darurat Organisasi Kerjasama Islam (OKI). (Foto: AFP PHOTO / ADEM ALTAN)



Jakarta, CB -- Turki menyerukan pertemuan darurat Organisasi Kerjasama Islam (OKI), tak lama setelah pasukan Israel membunuh puluhan pengunjuk rasa Palestina di Gaza.

Ungkapan itu disampaikan juru bicara pemerintah Turki, Bekir Bozdag pada Senin (14/5) seperti dilansir dari Reuters. Turki menginginkan pertemuan badan negara yang beranggotakan 57 negara itu untuk diadakan Jumat (18/5).

Sebelumnya, pada hari paling berdarah bagi orang Palestina sejak konflik Gaza pada tahun 2014, pasukan Israel menembak mati 55 demonstran Palestina di perbatasan Gaza. Konflik ini terjadi bertepatan dengan Amerika Serikat membuka kedutaannya di Yerusalem, pada Senin (14/5).






Turki telah menjadi salah satu kritikus paling vokal atas langkah AS dan kekerasan di Gaza. Pemerintah pun menyatakan tiga hari berkabung bagi mereka yang tewas.

Presiden Tayyip Erdogan menggambarkan tindakan pasukan Israel sebagai "genosida" dan Israel sebagai "negara teroris".

"Tidak peduli dari sisi mana, apakah dari Amerika Serikat atau Israel, saya mengutuk penderitaan kemanusiaan ini, genosida ini," katanya.



Perdana Menteri Binali Yildirim mengatakan Amerika Serikat adalah kaki tangan dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.

"Sayangnya, AS secara arogan berdiri di atas pemerintahan Israel yang membunuh warga sipil, dan bekerjasama dalam kejahatan terhadap kemanusiaan ini," katanya kepada wartawan di Ankara.

"Provokasi ini hanya akan memperburuk masalah di kawasan, dan memperuncing persoalan lebih dalam hubungan Israel-Palestina, serta akan membuat perdamaian di wilayah itu lebih sulit," tambah Yildirim.

Dia mengatakan Presiden AS Donald Trump berusaha mengalihkan perhatian dari masalah domestik dengan memindahkan kedutaan, "mencoba menyembunyikan api di dalam dengan membakar di luar".



Para pejabat Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan 55 pemrotes tewas dan lebih dari 2.700 orang terluka baik oleh tembakan langsung, gas air mata atau sarana lainnya.

Sementara, di Istanbul sekitar 2.000 orang berbaris di sepanjang Istiklal Street, membawa spanduk mengatakan "Jerusalem milik Muslim" dan "Pembunuh Israel, keluar dari Palestina".

Erdogan berjanji akan menggelar unjuk rasa mendukung orang-orang Palestina di Istanbul pada hari Jumat setelah KTT OKI.

Sebelumnya pada hari Senin, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan keputusan AS untuk memindahkan kedutaannya ke Yerusalem telah mendorong pasukan Israel untuk membunuh puluhan demonstran Palestina.

"Kami mengutuk pembantaian yang dilakukan oleh pasukan keamanan Israel, didorong oleh langkah ini, di Palestina yang berpartisipasi dalam demonstrasi damai," kata pernyataan itu.



Credit  cnnindonesia.com





Turki Sebut AS 'Bertanggungjawab' atas Bentrokan di Gaza


Turki Sebut AS 'Bertanggungjawab' atas Bentrokan di Gaza
Turki menilai Amerika Serikat turut 'bertanggungjawab' atas bentrokan di jalur Gaza-Israel yang menewaskan puluhan warga Palestina. (Foto: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa)


Jakarta, CB -- Turki menilai Amerika Serikat turut bertanggung jawab dengan Israel atas "pembantaian" di sepanjang perbatasan Gaza di mana 52 warga Palestina tewas oleh tembakan Israel.

Dilansir dari AFP, ribuan orang berbaris melalui Istanbul dalam sebuah protes untuk mengecam pertumpahan darah ketika AS memindahkan kedutaan Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem, pada Senin (14/5).

"Amerika Serikat, sayangnya, 'mengambil tempat' bersama pemerintah Israel dalam pembantaian penduduk sipil ini, dan menjadi pihak yang bertanggungjawab terhadap kejahatan terhadap kemanusiaan ini," kata Perdana Menteri, Binali Yildirim kepada wartawan di Ankara.



"Ini adalah pembantaian keji dan kami sangat mengutuknya," tambahnya.




Yildirim mengatakan peristiwa itu "tidak sesuai" dengan AS yang mestinya bertindak sebagai mediator atau pelindung perdamaian dunia.

Para pengunjuk rasa di Istanbul berbaris di jalan Istiklal meneriakkan slogan-slogan termasuk "ibukota Israel adalah Gedung Putih", menanggapi seruan protes dari kelompok bantuan pro-pemerintah IHH.

Sementara beberapa orang lainnya mendesak Turki untuk menutup kedutaan Israel di negara itu, sembari berteriak: "Tutup kedutaan Zionis."

Wakil Perdana Menteri dan juru bicara pemerintah, Bekir Bozdag menulis di Twitter bahwa kekerasan terjadi setelah "keputusan yang tidak adil dan melanggar hukum", mengacu pada langkah kedutaan dari Tel Aviv ke Yerusalem.

"Pemerintah AS bertanggung jawab sebagai pemerintah Israel atas pembantaian ini," katanya.



Bentrokan sengit meletus di sepanjang perbatasan Gaza menjelang pembukaan kedutaan AS di Yerusalem, yang dihadiri oleh delegasi Gedung Putih dan para pejabat Israel.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan pejabat lainnya berulang kali mengutuk keputusan AS untuk memindahkan kedutaan, memperingatkan pihaknya mempertaruhkan ketegangan.

"Pemerintah AS yang memindahkan kedutaannya ke Yerusalem menghancurkan peluang untuk perdamaian, dan menyulut api yang akan menyebabkan lebih banyak kerugian dan cedera manusia serta kehancuran dan bencana di kawasan itu," kata Bozdag.

"Mulai sekarang, situasi tak lagi akan sama antara Palestina dan Yerusalem."

Tangguhkan hubungan Israel
Erdogan menganggap dirinya sebagai pejuang Palestina dan tahun lalu mengadakan pertemuan negara-negara Islam di Istanbul untuk mengecam langkah Presiden AS Donald Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Namun Turki juga mempertahankan perdagangan penuh dan hubungan diplomatik dengan negara Yahudi tersebut setelah kesepakatan rekonsiliasi 2016 mengakhiri perselisihan mengenai serangan mematikan sebuah kapal Turki oleh pasukan komando Israel.



"Muslim dunia mengangkat senjata melawan tindakan Israel yang didukung oleh Amerika," kata pemrotes Istanbul, Sidika Aydin.

Omer Faruk, seorang pensiunan, menambahkan: "Kami ingin pemerintah Turki membatalkan dan menangguhkan semua perjanjian dengan Israel. Kami juga mengharapkan pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam hubungan masa depannya dengan Israel."




Credit  cnnindonesia.com






Turki Sebut Israel Lancarkan Genosida di Perbatasan Gaza


Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan
Foto: PA-EFE/KAYHAN OZER

Lebih dari 50 warga Palestina dilaporkan meninggal diserang tentara Israel.



CB, LONDON -- Presiden Turki, Recep Tayip Erdogan mengutuk kekerasan yang menewaskan lebih dari 50 orang di perbatasan Israel-Palestina di Gaza. Erdogan menyebutnya sebagai upaya genosida terhadap bangsa Palestina.

''Apa yang telah dilakukan Israel adalah genosida. Saya mengutuk tragedi kemanusiaan ini, genosida ini, baik yang dilakukan oleh Israel ataupun Amerika Serikat,'' ujar Erdogan di sela-sela kunjungannya di London, Inggris, seperti dikutip Mirror, Senin (14/5).

Tidak hanya itu, Erdogan menegaskan, pihaknya telah memanggil Duta Besar Turki untuk Amerika Serikat dan Israel. Selain itu, Erdogan juga akan mendorong Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk segera melakukan pertemuan darurat terkait tragedi di perbatasan Israel-Palestina dan langkah pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat ke Yerusalem.

''Turki akan bereaksi dengan keras. Kami telah memanggil duta besar dari Washington dan Tel Aviv untuk berkonsultasi. Kami juga akan mendorong pertemuan darurat di Dewan Keamanan PBB. Saya akan berbicara kepada para pemimpin dunia,'' ujar Erdogan.

Sebelumnya, Afrika Selatan juga telah memanggil duta besar mereka di Tel Aviv. Pemanggilan ini pascabentrokan yang terjadi antara Tentara Israel dan warga Palestina di perbatasan Gaza. ''Mengingat cara Israel yang membabi buta dan tidak pandang bulu, Pemerintah Afrika Selatan memutuskan untuk memanggil Duta Besar Sisa Ngombane dari Tel Aviv,'' tulis keterangan resmi dari Kementerian Luar Negeri Afrika Selatan.

Sebelumnya 52 warga Palestina dilaporkan meninggal dunia dan lebih dari 2.000 orang terluka dalam aksi protes di perbatasan Israel-Palestina di timur Gaza, Senin (14/5) waktu setempat. Laporan terbaru dari sejumlah media kemudian menyebutkan angka kematian itu kini bertambah menjadi 55, sebagian melaporkan menjadi 58 korban jiwa.

Aksi dilakukan puluhan ribu warga Palestina sebagai bentuk protes peresmian kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat di Yerusalem, Senin (14/5) waktu setempat. Aksi protes warga Palestina itu pun direspons dengan cara represif oleh tentara Israel.




Credit  REPUBLIKA.CO.ID





Liga Arab: Pemindahan Kedubes AS ke Yerusalem Ilegal


Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden AS Donald Trump saat memasuki Gedung Putih, Rabu, 15 Februari 2017.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden AS Donald Trump saat memasuki Gedung Putih, Rabu, 15 Februari 2017.
Foto: AP Photo/Evan Vucci

Liga Arab sebut negara-negara yang ikut merayakan pemindahan kedubes AS memalukan.



CB, KAIRO -- Sekretaris Jenderal Liga Arab, Ahmed Aboul Gheit, mengutuk langkah AS yang memindahkan kantor Kedutaan Besar ke Yerusalem. Apalagi langkah tersebut dinilai ilegal atau melanggar hukum internasional dan resolusi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) terkait konflik Israel-Palestina.

''Sangat memalukan melihat Amerika Serikat dan sejumlah negara merayakan pemindahan kantor kedutaan tersebut. Langkah ini jelas melanggar kesepakatan internasional dan resolusi PBB,'' kata Abul Gheit seperti dikutip kantor berita MENA, Senin (15/4).

Abul Gheit menambahkan, selain ilegal, langkah yang diambil AS merupakan langkah yang berbahaya, terutama dalam hal proses perdamaian Israel-Palestina. ''Saya kira, Pemerintah Amerika Serikat tidak menyadari efek jangka panjang ataupun jangka pendek dari langkah tersebut,'' ujarnya.

Sebelumnya, wakil Sekjen Liga Arab untuk urusan Palestina, Saeed Abu Ali, mengungkapkan, Liga Arab akan menggelar pertemuan darurat pada Rabu (16/5) waktu setempat. Pertemuan tersebut rencananya akan dihadiri perwakilan dari 22 negara anggota Liga Arab. Pertemuan itu pun merupakan permintaan khusus dari perwakilan Palestina di Liga Arab.

Agenda utama pertemuan tersebut akan membahas langkah yang diambil Liga Arab dalam merespons pemindahan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem. ''Pertemuan itu akan fokus pada cara melawan langkah ilegal yang dilakukan oleh Amerika Serikat,'' tutur Saeed.


Pemerintah Amerika Serikat (AS) secara resmi memindahkan Kedutaan Besar dari Tel Aviv ke Yerusalem, Senin (14/5) waktu setempat. Peresmian kantor Kedutaan Besar AS di Yerusalem itu dihadiri oleh delegasi khusus dari Gedung Putih, Ivanka Trump, dan penasihat senior Presiden AS, Donald Trump, Jared Kushner, serta Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu.

Bersamaan dengan acara peresmian tersebut, ribuan warga Palestina melancarkan aksi protes di perbatasan Israel-Palestina di sebelah timur Gaza. Aksi ini pun dibalas dengan tindakan represif dari tentara Israel. Akibatnya, dilaporkan 52 warga Palestina meninggal dunia, dan ribuan orang terluka. Jumlah korban jiwa ini menjadi angka tertinggi sejak konflik Israel-Palestina di Jalur Gaza pada 2014 silam.






Credit  republika.co.id




Palestina kecam pembukaan kedubes AS di Jerusalem


Palestina kecam pembukaan kedubes AS di Jerusalem
Presiden Palestina, Mahmoud Abbas (ANTARA FOTO/HO/Nico Adam)




Ramallah, Tepi Barat, (CB) - Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada Senin (14/5) mengutuk pembukaan Kedutaan Besar AS di Jerusalem dan menyeru rakyat Palestina untuk berkabung pada Selasa, setelah pasukan Israel menewaskan 55 orang Palestina di Jalur Gaza.

Abbas berbicara dalam pertemuan para pemimpin pada Senin malam di Markas Pemerintah Otonomi Nasional Palestina di Kota Ramallah di Tepi Barat Sungai Jordan. Ia mengatakan, "Apa yang kita saksikan di Jerusalem hari ini bukan lah pemukaan kedutaan besar, tapi pembukaan pos depan permukiman Amerika."

Ia mengutuk bahwa tindakan AS --yang membangkang terhadap hukum dan masyarakat internasional-- "telah memindahkan dirinya sendiri dari peran politik di Timur Tengah sebagai penengah", demikian laporan Xinhua. Ia menekankan tuntutannya untuk menemukan mekanisme multilateral internasional guna mengawasi perdamaian.

Setelah pertemuan para pemimpin tersebut, Menteri Luar Negeri Palestina Riad Al-Maliki mengatakan di dalam satu pernyataan kepada stasiun televisi dan radio resmi Palestina bahwa rakyat Palestina telah meminta pertemuan mendesak Dewan Keamanan PBB yang dijadwalkan diadakan pada Selasa untuk membahas tuntutan rakyta Palestina bagi perlindungan internasional.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Saeb Erekat mengatakan para pemimpin memutuskan untuk mengajukan kasus hukum ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengenai kegiatan permukiman di wilayah Palestina yang diduduki.

Ia menambahkan para pemimpin Palestina juga memutuskan hukum membatasi hubungan dengan Israel dan melaksanakan keputusan Dewan Nasional Palestina yang diadakan pada April lalu.

Kementerian Kesehatan di Jalur Gaza pada Senin malam mengumumkan tentara Israel menembak hingga tewas 55 orang Palestina dan melukai 2.771 orang lagi dalam protes berdarah dan bentrokan sepanjang hari di bagian timur Jalur Gaza.

Protes besar oleh orang Palestina yang dinamakan "Pawai Satu Juta Orang Palestina" digelar pada Senin guna menentang pemindahan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Jerusalem.

"Hari Bencana", atau "Hari Nakba", buat rakyat Palestina diperingati pada 15 Maret setiap tahun, untuk mengenang pemindahan paksa dan pembersihan etnik sedikitnya 418 desa akiabt perang 1948.

Upacara pembukaan Kedutaan Besar AS di Jerusalem pada Senin dilakukan sejalan dengan pengakuan Presiden AS Donald Trump pada Desember lalu atas Jerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan memerintahkan pemindahan kedutaan besar negaranya ke kota suci tersebut.

Rakyat Palestina menggambarkan tindakan AS itu sebagai provokasi dan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Mereka memutuskan AS tak lagi memenuhi syarat sebagai penaja tunggal proses perdamaian dengan Israel dan menyerukan mekanisme banyak pihak internasional guna mengawasi perundingan perdamaian.





Credit  antaranews.com





Pemimpin Muslim Mesir kecam pemindahan Kedubes AS ke Yerusalem



Pemimpin Muslim Mesir kecam pemindahan Kedubes AS ke Yerusalem
Arsip: Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (REUTERS)



Kairo (CB) - Pemimpin utama Muslim Mesir pada Senin mengecam langkah Washington memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat ke Yerusalem dari Tel Aviv, dengan mengatakan bahwa itu memancing tanggapan keras 1,5 miliar Muslim di dunia.

Pemimpin Israel dan perutusan AS, termasuk Menteri Keuangan Steven Mnuchin dan putri Presiden Donald Trump serta menantu laki-lakinya, Ivanka Trump dan Jared Kushner, menghadiri acara menandai pembukaan gedung kedutaan baru pada Senin itu.

Pembukaan itu bertepatan dengan peringatan 70 tahun pendirian Israel, yang disebut orang Palestina sebagai Nakba atau malapetaka.

Pemilihan waktu untuk pemindahan kedutaan besar AS menunjukkan preferensi terhadap logika arogansi dan kekuasaan dengan mengorbankan nilai keadilan, yang membuatnya jauh dari stabilitas dan perdamaian, kata Sheikh Ahmed al-Tayeb, Imam masjid al-Azhar Mesir, otoritas keagamaan tertinggi Mesir dan salah satu kampus paling terkemuka di dunia dalam pembelajaran Muslim Sunni, dalam pernyataan.

Dia mengatakan langkah tersebut menentang perasaan 1,5 miliar Muslim di seluruh dunia.

Al-Tayeb menyeru warga dan lembaga sipil mengambil semua tindakan damai dan tindakan untuk mengungkapkan penolakan terhadap sikap negara yang memihak kelompok Zionis dengan mengorbankan hak Arab Palestina, demikian pernyataan itu dilansir Reuters.





Credit  antaranews.com





Buka Kedubes di Yerusalem, AS Dikecam Banyak Negara


Buka Kedubes di Yerusalem, AS Dikecam Banyak Negara
Sejumlah negara mengecam tindakan AS yang membuka Kedubes di Yerusalem pada Senin (14/5), di antaranya Inggris, Perancis, Turki, Rusia, Iran, Maroko dan Mesir. (Foto: REUTERS/Ronen Zvulun)



Jakarta, CB -- Tindakan Amerika Serikat membuka Kedutaan Besar di Yerusalem menuai banyak kecaman. Tak hanya dari negara yang berseberangan dengan AS, tapi juga termasuk teman atau sekutunya.

Tindakan AS membuka kedutaannya di kota Yerusalem yang saat ini masih bersengketa dinilai akan menyulut ketegangan di Timur Tengah.

Sekutu utama AS, Inggris seperti dikutip dari AFP, mengulangi keberatannya akan tindakan AS tersebut. Sementara pembicara parlemen Iran, Ali Larijani mengatakan tindakan Presiden AS Donald Trump tersebut "lemah" dan menunjukkan akan "ketidakmampuan mengevaluasi konsekuensi jangka panjang dari tindakannya".






"Tindakan tersebut akan meningkatkan ketegangan dan ketidakamanan di dunia," kata Ali Larijani menambahkan.

Pemindahan Kedubes AS secara resmi di Yerusalem pada Senin (14/5) turut dihadiri putri Trump, Ivanka dan suaminya Jared Kushner. Mereka datang setelah pasukan Israel menghentikan protes atas langkah orang Palestina di perbatasan Gaza dengan Israel, yang menewaskan puluhan warga sipil.

"Kami tidak setuju dengan keputusan AS untuk memindahkan kedutaannya ke Yerusalem dan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel sebelum perjanjian status final," kata juru bicara Perdana Menteri Inggris Theresa May.

"Kedutaan Inggris di Israel bermarkas di Tel Aviv, dan kami tidak punya rencana untuk memindahkannya."


Merujuk pada perjanjian perdamaian Oslo 1993 oleh Presiden AS (saat itu Bill Clinton), status Yerusalem, termasuk apakah Yerusalem Timur akan menjadi ibu kota negara Palestina, akan disepakati dalam negosiasi masa depan.

Pernyataan Inggris itu menambahkan bahwa London tidak memiliki "rencana" untuk memindahkan misinya dari Tel Aviv ke Yerusalem, yang suci bagi tiga agama besar dunia.

Sementara itu, Perancis juga mengungkapkan mereka menentang langkah AS, karena sejalan dengan banyak kecaman lainnya bahwa tindakan itu melanggar hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, selama kunjungan ke London, mengecam apa yang disebutnya sebagai tindakan yang "sangat, sangat disayangkan". Ia mengatakan bahwa itu telah melucuti AS dari perannya sebagai mediator dalam proses perdamaian Timur Tengah.



- AS sekarang 'bagian dari masalah' -

"Dengan langkah terakhirnya, Amerika telah memilih untuk menjadi bagian dari masalah, bukan solusi, dan kehilangan peran mediatornya dalam proses perdamaian Timur Tengah," kata Erdogan kepada think tank urusan internasional Chatham House.

"Keputusan ini ... akan meningkatkan ketegangan dan menyulut api yang bahkan lebih besar di antara masyarakat," kata Erdogan.

Sementara, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov menegaskan keberatan Moskow untuk tindakan AS. Mereka mengatakan: "Kami sangat yakin bahwa tidak pantas untuk secara sepihak merevisi keputusan masyarakat internasional dengan cara ini."

Lavrov, berbicara di Moskow setelah bertemu dengan menteri pertahanan Rusia dan rekan-rekan Mesir, mengingatkan bahwa Rusia "beberapa kali menawarkan platform" untuk pembicaraan tentang status Yerusalem.




Raja Maroko, Mohammed VI menulis dalam sebuah surat kepada pemimpin Palestina Mahmoud Abbas bahwa dia "memantau dengan keprihatinan" pengakuan AS atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel, kantor berita MAP melaporkan.

Meskipun tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, Raja Maroko mengepalai Komite Al-Quds, Organisasi Kerjasama Islam yang beranggotakan 57 negara, yang melobi isu-isu terkait Jerusalem.

Seperti langkah Menteri Luar Negeri Belgia Didier Reynders, raja Maroko mengecam keputusan "sepihak" Washington.

Deretan negara yang mengecam tindakan AS juga diikuti Kementerian luar negeri Mesir. Dalam sebuah pernyataannya mereka menyampaikan "penolakan keras" terhadap penggunaan kekuatan Israel terhadap warga sipil Palestina. Kairo "sepenuhnya mendukung hak-hak sah rakyat Palestina, dan pertama dan terutama haknya untuk negara merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai modal."


Credit  cnnindonesia.com



52 Warga Palestina Tewas Akibat Bentrokan di Gaza


52 Warga Palestina Tewas Akibat Bentrokan di Gaza
Sekitar 52 warga Palestina tewas dalam bentrokan dengan tentara Israel di perbatasan Gaza, bertepatan dengan pemindahan Kedubes AS ke Yerusalem, Senin (14/5). (Foto: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa)



Jakarta, CB -- Sebanyak 52 warga Palestina tewas oleh tembakan Israel selama bentrokan kekerasan pada Senin (14/5) di perbatasan Gaza-Israel bertepatan dengan pembukaan kedutaan AS di Yerusalem.

Jumlah korban itu disampaikan kementerian kesehatan Gaza, seperti dilansir dari AFP, Senin (14/5) malam waktu setempat.

Sebelumnya dikabarkan, puluhan ribu orang ambil bagian dalam protes menolak kepindahan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem di sepanjang Jalur Gaza. Beberapa orang di antaranya menghadapi tentara Israel di sepanjang perbatasan pada hari yang disebut paling berdarah dalam konflik sejak perang tahun 2014.




Disamping korban tewas, bentrokan ini juga melukai lebih dari 2.400 orang.


Warga Palestina sebenarnya sudah menggelar aksi semacam ini setiap hari Jumat sejak 30 Maret lalu. Aksi itu selalu berakhir ricuh dan hingga kini sudah menewaskan puluhan orang Palestina.

Mereka menggelar aksi besar-besaran agar para pengungsi dapat kembali ke kampung halaman nenek moyang mereka yang kini sudah menjadi wilayah kekuasaan Israel.






Credit  cnnindonesia.com




Kedutaan AS Resmi Dibuka, Bentrokan Pecah di Gaza



Bentrokan antara militer Israel dan warga Palestina pecah pada hari Senin (14/05) di perbatasan antara Jalur Gaza dan Israel. Ini merupakan puncak protes enam minggu terhadap AS yang memindahkan kedutaannya di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan setidaknya 37 warga Palestina tewas akibat tembakan tentara Israel. Angka korban yang cidera berkisar antara 69 dan 93 orang. Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan dua korban yang terluka berada dalam kondisi kritis.

Kelompok kecil warga Palestina yang melemparkan batu terlihat mendekati perbatasan dan ingin merusaknya. Sementara penembak jitu pasukan Israel terlihat ditempatkan di seberangnya.

Kedutaan AS di Yerusalem dibuka hari Senin

Beberapa ribu orang berkumpul untuk memprotes pemindahan Kedutaan Besar AS di Israel dari Tel Aviv ke kota Yerusalem yang disengketakan. Upacara mewah digelar hari Senin (14/5) untuk menandai acara tersebut.

Keputusan sepihak AS telah membuat marah warga Palestina, yang mengingikan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara Palestina merdeka di masa depan.

Peresmian kedutaaan AS pada hari Senin bersamaan dengan peringatan 70 tahun pendirian Israel.

Presiden AS Donald Trump tidak akan menghadiri acara tersebut. Ia diwakili oleh menantunya Jared Kushner dan putrinya Ivanka Trump. Trump akan menyampaikan pidatonya melalui video.

Lebih banyak pasukan dikerahkan

Israel mengerahkan pasukan keamanan dua kali lipat di sepanjang perbatasan untuk mengantisipasi pecahnya kerusuhan berdarah dengan para pemrotes. Militer Israel telah menyatakan keprihatinannya bahwa militan Hamas akan berusaha untuk memimpin penyerbuan ke pagar perbatasan pada hari Senin (14/5).

Laporan dari Jalur Gaza mengatakan bahwa mesjid-mesjid Palestina menggunakan pengeras suara untuk menyerukan warga Palestina agar bergbung dengan "Great March of Return."

Sejak rangkaian demonstrasi dimulai pada 30 Maret. Laporan dinas kesehatan Palestina menyebutkan, pasukan Israel telah menewaskan 46 warga Palestina dan melukai lebih dari 1.800 orang.





Credit  sindonews.com




Wakil PM Kroasia Mundur Setelah Email Pribadinya Bocor



Bendera Kroasia
Bendera Kroasia
Foto: wordpress.com

Pengunduran diri Wakil PM Kroasia ini tidak dapat dibatalkan



CB, ZAGREB -- Wakil Perdana Menteri (PM) Kroasia Martina Dalic mengundurkan diri setelah bocornya isi percakapan di email pribadinya. Isi dari percakapan itu menunjukkan dugaan konflik kepentingan selama restrukturisasi perusahaan swasta terbesar negara itu.

Dalic menyampaikan pengunduran dirinya pada media dengan didampingi Perdana Menteri Andrej Plenkovic. Menurutnya, pengunduran dirinya tidak dapat dibatalkan.

Dalic telah memimpin upaya pemerintah untuk menyelamatkan produsen ritel dan makanan Agrokor. Agrokor ditempatkan di bawah administrasi negara pada April 2017 setelah tersangkut utang besar.

Portal Index.hr pekan lalu menerbitkan banyak email dari akun pribadi Darlic kepada ahli hukum dan keuangan. Darlic berkonsultasi kepada ahli tersebut saat menyusun undang-undang darurat untuk menyelamatkan Agrokor dari kebangkrutan.

Beberapa dari para ahli itu kemudian membayar biaya besar untuk konsultasi, yang mendorong klaim-klaim konflik kepentingan yang diluncurkan oleh oposisi.




Credit  REPUBLIKA.CO.ID





Korut Mulai Membongkar Situs Uji Coba Nuklir Punggye-ri


Korut Mulai Membongkar Situs Uji Coba Nuklir Punggye-ri
Sebelum (gambar kiri) dan sesudah dari portal Utara dan Selatan situs Punggye-ri menunjukkan perubahan signifikan antara 20 April dan 7 Mei di mana sistem terowongan sedang dibongkar. Foto/North38
SEOUL - Korea Utara (Korut) telah mulai membongkar fasilitas tempat uji coba nuklirnya. Hal itu terlihat dari hasil foto satelit yang dilakukan oleh pada peneliti Amerika Serikat (AS).

Analis di situs web 38North mengatakan citra komersial yang diambil pekan lalu menunjukkan bahwa beberapa bangunan pendukung telah dihancurkan, rel kereta api telah dipindahkan dan keranjang pertambangan nampak terbalik.

Analisis menyatakan bahwa pekerjaan untuk membongkar situs tersebut telah dimulai.

"Gambar dari 7 Mei menunjukkan bahwa dua bangunan utama (satu kemungkinan gedung perkantoran teknik, yang lain gedung kompresor) dekat portal telah diruntuhkan bersama dengan gudang yang mungkin memiliki peralatan instrumentasi dan satu bangunan tambahan kecil," keterangan analisis dari citra satelit tersebut.

"Jalur kereta api untuk gerobak pertambangan semuanya telah dipindahkan dan kereta kereta api yang dicatat sebelumnya tampaknya telah terbalik dan/atau dibongkar," imbuhnya seperti dikutip dari Telegraph, Selasa (15/5/2018),

Pada saat yang sama, sejumlah struktur baru dirancang untuk memberikan akses dan titik-titik yang menguntungkan bagi pers dunia.

Namun, tidak ada terowongan masuk di lokasi uji yang tampaknya telah ditutup secara permanen.

"Ini mungkin karena pada 12 Mei, Kantor Berita Pusat Korea resmi mengumumkan bahwa pembongkaran akhir dari lahan uji coba nuklir Punggye-ri akan disaksikan oleh wartawan asing dan akan meliputi runtuhnya semua terowongan dengan ledakan, memblokir pintu masuknya, dan menghapus semua fasilitas observasi, bangunan penelitian dan pos keamanan," laporan itu menyimpulkan.

Pyongyang sebelumnya telah berjanji untuk membongkar tempat uji coba nuklir Punggye-ri di bawah tatapan wartawan antara 23 dan 25 Mei mendatang. Fasilitas bawah tanah itu telah menjadi tempat dari seluruh enam uji coba nuklir yang dilakukan Korut.

Penghancuran situs itu telah ditawarkan sebagai contoh komitmen rezim Korut untuk melucuti senjata menjelang pertemuan bersejarah antara Donald Trump dan Kim Jong-un bulan depan.

Komitmen itu dipuji oleh Moon Jae-in, presiden Korea Selatan (Korsel), pada hari Senin. "Ini akan menjadi langkah awal menuju denuklirisasi menyeluruh," katanya dalam sebuah pertemuan dengan para pembantunya, menurut kantor presiden Korsel.

Namun pihak yang skeptis menyebut bahwa sejumlah bagian dari situs itu diyakini telah runtuh, membuatnya tidak aman, dan Korut tidak lagi membutuhkan tempat uji coba setelah mengembangkan persenjataan nuklir. 






Credit  sindonews.com




Mahathir Akan Penjarakan Najib


Mahathir Akan Penjarakan Najib
Mahathir Akan Penjarakan Najib. (Reuters).
KUALA LUMPUR - Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohamad berjanji akan menginvestigasi berbagai kejahatan dilakukan pemerintahan mantan PM Najib Razak yang digulingkannya pada pemilu pekan lalu.

Mahathir juga seluruh kementerian untuk tidak merusak atau menghancurkan dokumen apa pun. Dia juga akan mengumumkan ketua komisi antikorupsi baru dan mengganti jaksa agung yang membebaskan Najib Razak dari skandal miliaran dolar terkait dana negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Dalam konferensi pers, Mahathir menjelaskan, pemerintahannya mengetahui keberadaan Low Taek Jho yang dituduh menggelapkan dana 1MDB. Najib mendirikan lembaga itu pada 2009 dan pernah menjabat sebagai chairman dewan penasihat. Dia dan 1MDB sendiri membantah terlibat dalam skandal korupsi tersebut.

“Kita tidak bisa melakukan segalanya pada saat bersamaan,” kata Mahathir menjawab pertanyaan jurnalis tentang kemungkinan penyelidikan kejahatan lainnya.

“Kita memerlukan waktu. Banyak kejahatan yang dilakukan pemerintahan sebelumnya. Kita tidak bisa menyelidiki semuanya dalam satu hari. Kamu harus bersabar,” ujarnya dilansir Reuters.

Mahathir yang pernah memimpin Malaysia sejak 1981–2003 memimpin aliansi Pakatan Harapan dan mengalahkan Barisan Nasional pada pemilu pekan lalu. Dia menggulingkan koalisi berkuasa di Malaysia yang telah berkuasa selama enam dekade.

PM Mahahir juga mengaku telah mengomplain terhadap tindakan Jaksa Agung Mohamad Apandi Ali yang telah diberitahukan kalau dirinya tidak akan menjabat. Namun, tidak ada laporan tuduhan resmi terhadap Apandi Ali yang dikenal sangat dekat dengan Najib Razak. Apandi Ali juga telah mengajukan surat pengunduran diri kepada Kepala Sekretaris Pemerintahan Ali Hamsa kemarin pagi.

“Posisi Jaksa Agung itu sedikit sulit karena dia telah diberi kontrak dan kita harus mengikuti hukum. Beberapa langkah harus dilakukan. Untuk itu, Jaksa Agung pun diminta mundur,” kata Mahathir.

“Saat Jaksa Agung tidak bertugas, penyidik umum akan menggantikannya dan melaksanakan tugasnya,” ujarnya.

Mohamed Apandi Ali telah membebaskan Najib dari segala dakwaan pada 2016 dalam kasus korupsi senilai USD681 juta yang disimpan di rekening pribadinya. Najib berulang kali membantah telah mengorupsi 1MDB. “Kita harus menjamin kalau investigasi korupsi menjadi prioritas utama. Kita harus menjamin kalau Jaksa Agung akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan hukum,” kata Mahathir.

Mengenai Najib dan istrinya, Rosmah Mansor, yang dilarang meninggalkan Malaysia, Mahathir menegaskan, dirinya tidak tahu berapa banyak orang yang dicekal ke luar negeri. “Tapi bukan hanya Najib dan Rosmah,” tuturnya.

Dia mengatakan imigrasi telah diberitahukan ada beberapa pejabat tidak diizinkan meninggalkan Malaysia. Namun, dia enggan menyebut nama orang-orang tersebut.

Najib Dilaporkan ke MACC
Mantan pejabat Komisi Anti-Korupsi Malaysia Abdul Razak Idris mengajukan dua laporan terkait skandal yang dilakukan mantan PM Najib Razak. Abdul Razak yang pernah menjabat sebagai direktur intelijen MACC mengungkapkan, Najib menggunakan posisinya untuk menerima gratifikasi dan dia memiliki properti yang tidak dilaporkan ke lembaga antikorupsi tersebut. Dia juga akan mengajukan laporan lainnya. 


“Saya akan mendiskusikan dengan para pejabat di sini (MACC) jika apakah saya akan mengajukan laporan di sini atau ke kepolisian,” ujar Abdul Razak dilansir The Star.

Dalam laporan yang diajukan Abdul Razak bahwa Najib dengan bantuan pegawai negeri sipil mencoba menghentikan penyelidikan 1MDB.  Dengan laporan itu, menurut Abdul Razak, MACC bisa bergerak cepat.

Abdul Razak mengungkapkan, mantan bosnya memintanya mengajukan laporan ke MACC, tapi dia enggan menyebut nama individu tersebut. Beberapa orang mengungkapkan kekhawatiran kepada dirinya ketika memberikan laporan terkait Najib Razak. “Saya sudah 69 tahun. Jika saya meninggal, saya meninggal untuk negara saya,” kata Abdul Razak.

Sementara itu, Mahathir mengungkapkan, nama tujuh menteri akan diumumkan pada pekan ini. Partai-Partai di Pakatan Harapan telah mengajukan sejumlah nama.

Pasar Saham Malaysia kemarin turun tajam pada pembukaan perdana setelah kemenangan Mahathir. Tapi, perdagangan saham kembali menguat menjelang siang.

Beberapa analis mengatakan para investor memperhatikan janji populis aliansi yang dipimpin Mahathir selama pemilu kampanye. Janji itu termasuk mengubah pajak barang dan pelayanan, menghapus tarif tol, memberlakukan subsidi bahan bakar minyak, dan mengkaji ulang kesepakatan investasi China.
Lembaga pemeringkat Moody’s kemarin mengatakan sedikit kejelasan dalam kebijakan ekonomi pemerintahan baru. Jika janji itu dilaksanakan tanpa penyesuaian, maka itu akan memberikan dampak negatif bagi perekonomian Malaysia.

Sebagai bentuk konsolidasi, PM Mahathir kemarin bertemu dengan sekjen sejumlah kementerian di kantornya di Putrajaya. Dia menjelaskan tentang beberapa hal yang akan terjadi dalam beberapa bulan mendatang. “Pemerintahan Pakatan Harapan menjanjikan 10 kebijakan dalam 10 hari kerja,” kata Mahathir.

UMNO Mereformasi Diri
Presiden sementara Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) Ahmad Zahid Hamidi kemarin mengaku tetap percaya diri Barisan Nasional akan kembali bangkit dari kekalahan pada pemilu Malaysia. “Saya dan komandan akan melakukan segala usaha dengan segala kekuatan, semangat, dan semangat untuk melanjutkan perjuangan UMNO,” kata Zahid dilansir Channel News Asia.

Pemilu ke-14 pekan lalu merupakan kekalahan terbesar sejak sejarah UMNO. Sebanyak 40% kursi UMNO disapu koalisi Pakatan Harapan. Najib pun mengundurkan diri dari UMNO sebagai bentuk tanggung jawab moral. “Negosiasi akan dilakukan BN. Siapa pun yang mencoba membelot secara otomatis akan dipecat dari partai,” kata Zahid.

Pembelotan merupakan perhatian utama UMNO. Kepala Pemuda UMNO Khairy Jamaluddin mengatakan prioritas utama UMNO adalah mempertahankan anggota.

“UMNO harus mengubah sistem di dalam partai. Bukan hanya mengubah personel, tetapi operasional partai,” kata Khairy.






Credit  sindonews.com