Selasa, 15 Mei 2018

Buka Kedubes di Yerusalem, AS Dikecam Banyak Negara


Buka Kedubes di Yerusalem, AS Dikecam Banyak Negara
Sejumlah negara mengecam tindakan AS yang membuka Kedubes di Yerusalem pada Senin (14/5), di antaranya Inggris, Perancis, Turki, Rusia, Iran, Maroko dan Mesir. (Foto: REUTERS/Ronen Zvulun)



Jakarta, CB -- Tindakan Amerika Serikat membuka Kedutaan Besar di Yerusalem menuai banyak kecaman. Tak hanya dari negara yang berseberangan dengan AS, tapi juga termasuk teman atau sekutunya.

Tindakan AS membuka kedutaannya di kota Yerusalem yang saat ini masih bersengketa dinilai akan menyulut ketegangan di Timur Tengah.

Sekutu utama AS, Inggris seperti dikutip dari AFP, mengulangi keberatannya akan tindakan AS tersebut. Sementara pembicara parlemen Iran, Ali Larijani mengatakan tindakan Presiden AS Donald Trump tersebut "lemah" dan menunjukkan akan "ketidakmampuan mengevaluasi konsekuensi jangka panjang dari tindakannya".






"Tindakan tersebut akan meningkatkan ketegangan dan ketidakamanan di dunia," kata Ali Larijani menambahkan.

Pemindahan Kedubes AS secara resmi di Yerusalem pada Senin (14/5) turut dihadiri putri Trump, Ivanka dan suaminya Jared Kushner. Mereka datang setelah pasukan Israel menghentikan protes atas langkah orang Palestina di perbatasan Gaza dengan Israel, yang menewaskan puluhan warga sipil.

"Kami tidak setuju dengan keputusan AS untuk memindahkan kedutaannya ke Yerusalem dan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel sebelum perjanjian status final," kata juru bicara Perdana Menteri Inggris Theresa May.

"Kedutaan Inggris di Israel bermarkas di Tel Aviv, dan kami tidak punya rencana untuk memindahkannya."


Merujuk pada perjanjian perdamaian Oslo 1993 oleh Presiden AS (saat itu Bill Clinton), status Yerusalem, termasuk apakah Yerusalem Timur akan menjadi ibu kota negara Palestina, akan disepakati dalam negosiasi masa depan.

Pernyataan Inggris itu menambahkan bahwa London tidak memiliki "rencana" untuk memindahkan misinya dari Tel Aviv ke Yerusalem, yang suci bagi tiga agama besar dunia.

Sementara itu, Perancis juga mengungkapkan mereka menentang langkah AS, karena sejalan dengan banyak kecaman lainnya bahwa tindakan itu melanggar hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, selama kunjungan ke London, mengecam apa yang disebutnya sebagai tindakan yang "sangat, sangat disayangkan". Ia mengatakan bahwa itu telah melucuti AS dari perannya sebagai mediator dalam proses perdamaian Timur Tengah.



- AS sekarang 'bagian dari masalah' -

"Dengan langkah terakhirnya, Amerika telah memilih untuk menjadi bagian dari masalah, bukan solusi, dan kehilangan peran mediatornya dalam proses perdamaian Timur Tengah," kata Erdogan kepada think tank urusan internasional Chatham House.

"Keputusan ini ... akan meningkatkan ketegangan dan menyulut api yang bahkan lebih besar di antara masyarakat," kata Erdogan.

Sementara, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov menegaskan keberatan Moskow untuk tindakan AS. Mereka mengatakan: "Kami sangat yakin bahwa tidak pantas untuk secara sepihak merevisi keputusan masyarakat internasional dengan cara ini."

Lavrov, berbicara di Moskow setelah bertemu dengan menteri pertahanan Rusia dan rekan-rekan Mesir, mengingatkan bahwa Rusia "beberapa kali menawarkan platform" untuk pembicaraan tentang status Yerusalem.




Raja Maroko, Mohammed VI menulis dalam sebuah surat kepada pemimpin Palestina Mahmoud Abbas bahwa dia "memantau dengan keprihatinan" pengakuan AS atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel, kantor berita MAP melaporkan.

Meskipun tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, Raja Maroko mengepalai Komite Al-Quds, Organisasi Kerjasama Islam yang beranggotakan 57 negara, yang melobi isu-isu terkait Jerusalem.

Seperti langkah Menteri Luar Negeri Belgia Didier Reynders, raja Maroko mengecam keputusan "sepihak" Washington.

Deretan negara yang mengecam tindakan AS juga diikuti Kementerian luar negeri Mesir. Dalam sebuah pernyataannya mereka menyampaikan "penolakan keras" terhadap penggunaan kekuatan Israel terhadap warga sipil Palestina. Kairo "sepenuhnya mendukung hak-hak sah rakyat Palestina, dan pertama dan terutama haknya untuk negara merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai modal."


Credit  cnnindonesia.com



Tidak ada komentar:

Posting Komentar