Saudi
mengkritik siap diam pemerintah Libanon terhadap aksi-aksi yang
dilakukan oleh Hizbullah, yang menurut Riyadh dapat memberikan ancaman
kepada Saudi. Foto/Istimewa
RIYADH
- Arab Saudi melemparkan kritikan tajam terhadap Libanon terkait dengan
Hizbullah. Saudi mengkritik siap diam pemerintah Libanon terhadap
aksi-aksi yang dilakukan oleh Hizbullah, yang menurut Riyadh dapat
memberikan ancaman kepada Saudi.
Menteri Saudi untuk urusan
Teluk, Thamer al-Sabhan menyatakan keheranan atas sikap Libanon yang
membebaskan Hizbullah untuk melakukan aksinya, termasuk operasi di
perbatasan dan di wilayah Suriah.
"Tidak aneh jika milisi
teroris Hizbullah ikut dalam perang melawan kerajaan Saudi berdasarkan
arahan penguasa terorisme global, yaitu Iran," kata Sabhan dalam sebuah
pernyataan.
"Yang aneh adalah keheningan pemerintah dan
masyarakat Libanon mengenai hal ini," sambungnya, seperti dilansir
Anadolu Agency pada Rabu (1/11).
Saudi, sama halnya dengan
Amerika Serikat (AS), yang memasukan Hizbullah ke dalam daftar hitam
terorisme dan menilainya sebagai kepanjangan tangan Iran untuk
menyebarkan pengaruhnya di kawasan Timur Tengah.
Di Libanon
sendiri, Hizbullah adalah gerakan yang cukup disegani dan memiliki
pengaruh kuat. Bahkan, perwakilan Hizbullah saat ini berada di dalam
Parlemen Libanon.
CB, ANKARA -- Hubungan Turki dan Rusia yang
terjalin dengan baik karena keduanya sama-sama mengupayakan akhir perang
di Suriah, diperkirakan akan memburuk. Alasannya, Moskow telah
mengundang partai politik Kurdi ke kongres pada 18 November mendatang di
Sochi.
Dalam sebuah konferensi pers pada Rabu (1/11), juru
bicara presiden Turki Ibrahim Kalin mengatakan undangan itu tidak dapat
diterima. Undangan yang ditujukan kepada Partai Persatuan Demokratik
(PYD) yang dipimpin Kurdi dan People's Protection Unit (YPG) ke kongres
ini dianggap sebagai tindakan pemaksaan.
"Kami segera
menyampaikan reaksi kami. Meski demikian pemerintah Turki menyetujui
undangan ke semua kelompok Kurdi Suriah lainnya," kata Kalin kepada
wartawan seperti dikutip Arab News.
Rusia telah berjanji untuk mengundang semua partai oposisi Suriah ke
kongres tersebut. Turki telah mengatakan kepada Moskow bahwa prakarsa
semacam itu tidak akan disambut dengan baik. Hal ini disampaikan dalam
putaran ketujuh perundingan perdamaian yang digagas Rusia-Turki yang
diadakan awal pekan ini di Astana.
PYD bersama dengan YPG, saat
ini menguasai sekitar seperempat wilayah Suriah. Kurdi membuka kantor
perwakilan di Moskow pada Februari 2016 dan dianggap oleh Rusia sebagai
aktor yang berpengaruh dalam rekonstruksi Suriah yang dilanda perang.
Akan
tetapi, Turki melihat PYD sebagai bagian dari Partai Pekerja Kurdistan,
yang telah dimasukkan ke dalam daftar organisasi teroris atas
pemberontakannya selama satu dekade di Turki dan Irak. Turki telah
memveto partisipasi PYD dalam perundingan perdamaian sebelumnya.
Pada
Rabu (1/11), oposisi Suriah mengatakan mereka mengkhawatirkan kongres
yang disponsori oleh Rusia. Mereka memilih arahan yang diambil dalam
perundingan perdamaian yang dipimpin PBB di Jenewa, yang telah berjalan
bersamaan dengan perundingan Astana.
Dekan fakultas ekonomi, ilmu
administrasi, dan sosial di Bahcesehir Cyprus University, Nursin
Atesoglu Guney, mengatakan, Rusia mungkin melihat undangan kepada
PYD/YPG sebagai alat untuk mendapatkan konsesi dari aktor regional.
"Rusia selalu menyimpan kartu PYD di tangan mereka. Tapi mereka juga
tahu Ankara tidak akan mengambil langkah mundur dalam masalah ini,"
jelas Guney.
Guney menekankan, niat Rusia untuk memasukkan PYD
dan YPG dalam kongres Sochi juga harus dilihat melalui kacamata
kompetisi antara AS-Rusia. Partai-partai Kurdi selalu didukung oleh
Amerika dalam melawan ISIS di Suriah.
Sementara analis isu Suriah
di Universitas Marmara di Istanbul, Emre Ersen, mengatakan Turki dan
Rusia saat ini masih saling membutuhkan untuk menjaga stabilitas di
empat zona de-eskalasi Suriah, terutama di Idlib. "Namun mereka masih
memiliki perbedaan yang signifikan mengenai isu Kurdi Suriah," kata dia.
DAMASKUS
- Pesawat-pesawat jet tempur angkatan udara Israel membombardir sebuah
depot senjata di Provinsi Homs, Suriah, pada hari Rabu. Serangan ini
menambah daftar rentetan serbuan militer negara Yahudi itu di wilayah
negara Presiden Bashar al-Assad.
Observatorium Suriah untuk Hak
Asasi Manusia yang berbasis di Inggris mengatakan, belum jelas apakah
depot senjata yang dibombardir Israel kemarin milik pemerintah Suriah
atau sekutu, Hizbullah Libanon.
”Pesawat Israel menembakkan roket
ke sebuah depot senjata di zona industri Hisyah, sebelah selatan Kota
Homs, kata Direktur Observatorium, Rami Abdel Rahman, kepada AFP, Kamis (2/11/2017).
Stasiun
televisi Suriah melaporkan ”sebuah agresi” diluncurkan oleh Israel di
wilayah Homs. Menurut laporan tersebut, tentara nasional Arab Suriah
bergegas merespons.
Militer Israel menolak untuk mengomentari
laporan tersebut. Namun, Israel sebelumnya mengakui melakukan serangan
udara di Suriah sejak pecahnya perang sipil pecah di negara itu enam
tahun lalu. Tel Aviv mengklaim serangan diluncurkan untuk menghentikan
pengiriman senjata ke pasukan Hizbullah.
Observatorium Suriah
menambahkan bahwa militer Tel Aviv telah menyerang sebuah depot senjata
di dekat bandara Damaskus pada 22 September lalu. Pada Oktober, Tel Aviv
juga menargetkan sebuah basis faksi jihad di Suriah selatan yang
menewaskan 10 orang.
Pada bulan lalu, Israel mengakui telah
menyerang artileri pemerintah Suriah setelah ada tembakan dari garis
gencatan senjata yang menghantam Dataran Tinggi Golan yang diduduki
Israel. Militer negara Yahudi itu bahkan memperingatkan serangan
pembalasan akan meningkat jika ada serangan lagi di Dataran Tinggi
Golan.
Ekspresi pemuda Palestina saat terlibat
bentrok dengan pasukan pendudukan Israel di dekat perbatasan Gaza dengan
Israel, Sabtu (10/10). (REUTERS/Yasser Gdeeh)
CB, RAMALLAH -- Pemerintah Israel dan senator
Amerika Serikat (AS) marah membaca berita yang menyatakan bahwa anggaran
pembangunan PBB untuk Palestina, mencakup dukungan bagi warga
Palestina. Dana itu, untuk mencari jalan hukum atas pelanggaran yang
dilakukan oleh kekuatan pendudukan (Israel).
United Nations
Development Assistance Framework (UNDAF) menyajikan, kerangka strategis
dari sistem PBB untuk wilayah Palestina yang diduduki. UNDAF juga
menyajikan tanggapan kolektif terhadap prioritas pembangunan nasional.
Kerangka tersebut berlaku selama lima tahun untuk periode 2018-2022,
yang dimulai pada 1 Januari 2018.
Sebanyak 16 agen PBB yang
berkantor di Palestina dan empat agen dari luar menandatangani anggaran
pembangunan UNDAF tersebut. Kerangka pembangunan itu memiliki empat area
prioritas strategis. Di antaranya adalah mendukung jalan kemerdekaan
Palestina; mendukung akses yangsama terhadap tata pemerintahan
demokratis yang akuntabel, efektif dan responsif untuk semua warga
Palestina; mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan
inklusif; dan pembangunan sosial dan perlindungan.
"PBB akan
meningkatkan dukungannya terhadap institusi Palestina (negara bagian dan
non-pemerintah) dan pemantauan secara efektif korban pelanggaran
Palestina,menganjurkan dan mencari jalan hukum untuk pelanggaran oleh
kekuatan pendudukan," demikian yang tertulis dalam dokumen UNDAF seperti
dikutip Middle East Monitor, Rabu (1/11).
Dalam
praktiknya, beberapa hal tersebut akan diwujudkan menjadi pelatihan,
pengembangan kapasitas dan saran teknis, untuk memastikan bahwa korban
dan institusi Palestina, bisa mengakses mekanisme pertanggungjawaban
internasional. Selain itu, agar Israel dapat bertanggung jawab atas
pelanggarannya berdasarkan hukum internasional.
Kondisi itu yang
kemudian membuat khawatir pemerintah Israel. Kementerian Luar Negeri
Israel mengklaim, bahwa rencana UNDAF itu merupakan serangan terhadap
Israel. Wakil menteri luar negeri Israel Tzipy Hotovely bersumpah untuk
melanjutkan perang melawan terorisme diplomatik Palestina. Ia juga
mengatakan, bahwa PBB akan membayar harga atas hilangnya legitimasi.
Rencana
pembangunan PBB itu juga dikritik oleh Senator Texas Ted Cruz. Ia
menyebut, hal tersebut sebagai contoh lain dari permusuhan yang
memalukan PBB terhadap Israel. "Saya akan terus menekan semua opsi
legislatif untuk memastikan bahwa dolar pembayar pajak AS tidak
digunakan untuk melaksanakan, memfasilitasi, atau melaksanakan rencana
diskriminatif yang merusak Israel ini," katanya.
Peringatan 100 Tahun Deklarasi Balfour Diwarnai Bentrokan
Grafis Deklarasi Balfour
CB, BETHLEHEM -- Bentrokan terjadi antara
orang-orang Palestina dan pasukan Israel di kota Bethlehem pada Rabu
(1/11) setelah warga Palestina melakukan demonstrasi untuk memperingati
100 tahun Deklarasi Balfour.
Deklarasi Balfour adalah sebuah
surat yang dikirim oleh Menteri luar negeri Inggris saat itu, Arthur
James Balfour kepada seorang pemimpin di komunitas Yahudi Inggris, Lord
Walter Rothschild pada 2 November 1917 .Surat yang dikenal sebagai
Deklarasi Balfour ini menyebutkan, Inggris berjanji mendirikan sebuah
rumah nasional untuk orang-orang Yahudi di Palestina. Deklarasi Balfour
ini membuka jalan bagi berdirinya negara Israel.
Dilansir dari Maan News,
Rabu (1/11), demonstran Palestina bergerak dari ujung selatan sampai
utara, hingga akhirnya mereka tiba di tembok pemisah Israel. Pengunjuk
rasa mendirikan patung Arthur Balfour, memukul dan melemparkan sepatu ke
arah patung tersebut sambil membakar salinan deklarasi Balfour.
Anggota
berbagai faksi politik Palestina mengatakan demonstrasi dilakukan
memprotes peringatan 100 tahun deklarasi Balfour. Selain itu,
demonstrasi dilakukan menanggapi komentar Perdana Menteri Inggris
Theresa May yang ingin merayakan 100 tahun deklarasi tersebut dengan
penuh kebanggaan.
Pasukan Israel dengan cepat mengadang
demonstran dengan menggunakan amunisi langsung, peluru baja berlapis
karet dan gas air mata. Akibatnya satu orang demonstran mengalami luka
akibat terkena peluru baja berlapis karet di kaki, sementara beberapa
lainnya menderita karena menghirup gas air mata.
Orang-orang
Palestina melihat deklarasi Balfour sebagai jalan menciptakan negara
Israel dengan mengorbankan penduduk asli tanah mereka. Deklarasi
tersebut dibuat sebelum Inggris merebut kendali Palestina dari
Kekaisaran Ottoman.
Pada saat itu, Inggris telah secara formal
memberikan mandat atas Palestina kepada Liga Bangsa-Bangsa, dan berjuang
untuk memberi penghargaan kepada orang Arab atas dukungan mereka selama
perang. Sementara itu, Inggris juga memenuhi janji mereka menciptakan
sebuah negara Yahudi.
Setelah Perang Dunia II, pasukan Inggris
mengundurkan diri dari Palestina dan menyerahkan Palestina ke tangan
Perserikatan Bangsa-Bangsa yang baru dibentuk.
Keputusan tersebut
menyebabkan perang 1935 antara negara-negara Arab, termasuk orang-orang
Palestina, dan imigran Yahudi, yang akhirnya menghasilkan negara Israel
dan pengusiran lebih dari 700 ribu orang Palestina dari rumah mereka di
dalam perbatasannya. Peristiwa ini dikenal sebagai Nakba di antara
Orang Palestina.
CB, MANAMA -- Bahrain mengatakan pada Selasa
(31/10) akan memberlakukan visa masuk pada warga negara Qatar dalam apa
yang disebutnya sebagai tindakan pengamanan.
Bahrain, Arab Saudi,
Uni Emirat Arab dan Mesir memutuskan hubungan diplomatik, transportasi
dan perdagangan dengan Qatar pada Juni, dengan menuduhnya membiayai
terorisme. Doha membantah tuduhan itu dan mengatakan boikot tersebut
merupakan upaya untuk mengendalikan dukungannya terhadap reformasi.
"Langkah-langkah
baru ini bertujuan untuk mencegah gangguan keamanan dan stabilitas
kerajaan Bahrain terutama sehubungan dengan dampak terbaru dari krisis
tersebut dengan Qatar," kata sebuah pernyataan dari kantor berita resmi
Bahrain BNA.
Warga negara dari enam negara anggota Dewan
Kerja Sama Teluk (GCC) seharusnya dapat melakukan perjalanan di antara
negara-negara GCC dengan hanya membawa kartu identitas. Persyaratan visa
Bahrain akan berlaku mulai 10 November.
Duta Besar Ali Khalfan
Al Mansouri, Perwakilan Tetap Qatar untuk Kantor Perserikatan Bangsa
Bangsa di Jenewa, mengatakan visa tersebut merupakan pelanggaran
mencolok terhadap kesepakatan dan resolusi GCC. "Langkah-langkah ini
benar-benar bertentangan dengan pernyataan pejabat negara-negara
pengepungan untuk tidak menyakiti warga Qatar saat mengambil keputusan
dalam konteks krisis ini," kata Mansouri kepada kantor berita Qatar.
Bahrain
percaya Qatar mengobarkan kerusuhan di kerajaan pulau itu dengan
mendukung demonstrasi dan bahkan penembakan sporadis dan serangan bom
terhadap pasukan keamanan. Menteri Luar Negeri Bahrain mengatakan pada
Ahad negaranya tidak akan menghadiri pertemuan puncak GCC pada Desember
jika Qatar tidak mengubah kebijakannya, dan bahwa seharusnya keanggotaan
GCC Qatar ditangguhkan.
CB, MANAMA -- Penuntut umum Bahrain mendakwa dua
pemimpin partai oposisi utama yang dilarang di negara itu karena
melakukan kegiatan mata-mata bagi Qatar pada Rabu (1/11), beberapa bulan
setelah memutus hubungan dengan kerajaan Teluk yang bertetangga itu di
tengah-tengah pertikaian diplomatik regional.
Sekretaris Jenderal
partai al-Wafaq, Sheikh Ali Salman dan Sheikh Hassan Sultan dituduh
berkolusi dengan Qatar melakukan aksi-aksi permusuhan di Bahrain dan
merusak kepentingan nasional dan prestisenya, demikian pernyataan yang
disiarkan kantor berita BNA.
Kedua pria tersebut bertemu
para pejabat Qatar dan juga agen-agen di dalam milisi Hizbullah yang
berhaluan Syiah dari Lebanon. Mereka dituduh mengirim informasi rahasia
dan menerima dukungan finansial dari Qatar.
Sejauh ini belum ada tanggapan dari al-Wafaq. Penuntut memerintahkan kedua orang itu ditahan.
Salman
sudah menjalani hukuman empat tahun penjara karena menyulut kebencian
dan menghina Kementerian Dalam Negeri, setelah ia ditangkap pada 2015.
Ia dipanggil dan diinterogasi tentang tuduhan-tuduhan baru dengan
didampingi pengacaranya, kata pernyataan tersebut.
Pernyataan itu
tidak menyebutkan apakah Sultan ditahan. Bahrain, Arab Saudi, Uni
Emirat Arab dan Mesir memutuskan hubungan diplomatik, transportasi dan
perdagangan dengan Qatar pada Juni, dengan menuduhnya membiayai
terorisme.
Bahrain dan sekutu dekatnya Arab Saudi yakin Qatar
mendukung huru-hara di kerajaan pulau itu dengan sokongan protes-protes
dan serangan-serangan sporadis terhadap pasukan keamanan, didukung oleh
Iran sebagai musuh bebuyutan.
Kedua negara membantah
tuduhan-tuduhan dan mengatakan boikot itu sebagai usaha mengekang
dukungan bagi reformasi di Bahrain. Kerajaan yang diperintah raja
beraliran Sunni, tempat Armada Kelima AS berpangkalan, telah berada di
jurang sejak protes-protes "Musim Semi Arab" tahun 2011 dipimpin oleh
mayoritas Syiah dipadamkan oleh pemerintah dengan bantuan negara-negara
Teluk Arab.
Pemerintah melarang al-Wafaq dan mencabut
kewarganegaraan ulama Syiah yang tersohor di negara itu sebagai bagian
penumpasan oposisi. Kelompok-kelompok hak asasi manusia menuduh Bahrain
membungkam mereka yang beroposisi dan menumpas protes-protes dengan
bengis. Tuduhan-tuduhan itu ditolak pemerintah.
Pasukan Filipina yang melakukan operasi militer melawan kelompok militan loyalis ISIS di Marawi. Foto/REUTERS/Romeo Ranoco
MANILA
- Identitas militan Indonesia yang ditangkap pasukan Filipina di Marawi
telah dirilis. Militan tersebut bernama Mohammad Ilham Syaputra, 23,
asal Sumatra Utara.
Dia ditangkap lebih dari seminggu lalu
setelah militer Filipina mengatakan bahwa pertempuran di kota Muslim itu
telah berakhir. Identitas Mohammad Ilham diungkap kepolisian Filipina,
hari Rabu (1/11/2017).
Menurut polisi, Ilham Syaputra adalah satu
dari beberapa militan yang ditangkap hidup-hidup. Dia diyakini sebagai
petempur asing pertama yang ditangkap.
Kepala Polisi Lanao del Sur, Inspektur Senior John Guyguyon, seperti dikutip ABC News, mengatakan bahwa Ilham Syaputra tiba di Filipina pada bulan November 2016.
Menurutnya,
militan tersebut bagian dari jaringan yang terkait dengan serangan
teror di Jakarta pada Januari 2016 yang menewaskan empat warga sipil.
Kementerian
Luar Negeri (Kemlu) Indonesia belum mendapat notifikasi dari
Pemerintahg Filipina terkait penangkapan Ilham Syaputra. Direktur
Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI)
Kemlu RI, Lalu Muhammad Iqbal, mengatakan, jika laporan itu benar,
semestinya ada notifikasi.
Namun, sampai saat ini, baik Kedutaan
Besar Republik Indonesia (KBRI) ataupun Konsulat Jenderal Republik
Indonesia (KJRI) di Filipina belum mendapatkan informasi terkait
penangkapan tersebut.
”Kami belum menerima informasi resmi apapun
dari pihak Filipina. Karena itu, saat ini kami tidak bisa mengonfirmasi
penangkapan tersebut maupun kewarganegaraannya,” kata Iqbal.
Mohammad Ilham Syaputra, Militan Indonesia yang Ditangkap di Marawi
MANILA-Identitas
militan Indonesia yang ditangkap pasukan Filipina di Marawi telah
dirilis. Militan tersebut bernama Mohammad Ilham Syaputra, 23, asal
Sumatra Utara.
Dia ditangkap lebih dari seminggu lalu setelah militer Filipina
mengatakan bahwa pertempuran di kota Muslim itu telah berakhir.
Identitas Mohammad Ilham diungkap kepolisian Filipina, hari Rabu
(1/11/2017).
Menurut polisi, Ilham Syaputra adalah satu dari
beberapa militan yang ditangkap hidup-hidup. Dia diyakini sebagai
petempur asing pertama yang ditangkap.
Kepala Polisi Lanao del
Sur, Inspektur Senior John Guyguyon, seperti dikutip ABC News,
mengatakan bahwa Ilham Syaputra tiba di Filipina pada bulan November
2016. Menurutnya, militan tersebut bagian dari jaringan yang terkait
dengan serangan teror di Jakarta pada Januari 2016 yang menewaskan empat
warga sipil.
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia
belum mendapat notifikasi dari Pemerintahg Filipina terkait penangkapan
Ilham Syaputra. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan
Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kemlu RI, Lalu Muhammad Iqbal, mengatakan,
jika laporan itu benar, semestinya ada notifikasi.
Namun,
sampai saat ini, baik Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) ataupun
Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Filipina belum
mendapatkan informasi terkait penangkapan tersebut.
”Kami
belum menerima informasi resmi apapun dari pihak Filipina. Karena itu,
saat ini kami tidak bisa mengonfirmasi penangkapan tersebut maupun
kewarganegaraannya,” kata Iqbal.
Soal WNI yang Ditangkap di Marawi, Ini Kata Kemlu RI
Lalu
Muhammad Iqbal menuturkan, jika benar ada WNI yang ditangkap, maka
seharusnya ada notifikasi kepada perwakilan Indonesia di Filipina,
Foto/Victor Maulana/Sindonews
JAKARTA
- Kementerian Luar Negeri Indonesia angkat bicara mengenai adanya
seorang warga negara Indonesia (WNI) yang ditangkap oleh tentara
Filipina di wilayah Marawi. WNI tersebut ditangkap saat tentara Filipina
melanjutkan operasi pembebasan Marawi.
Direktur Perlindungan
Warga Negara, dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kemlu RI, Lalu
Muhammad Iqbal menuturkan, jika benar ada WNI yang ditangkap, maka
seharusnya ada notifikasi kepada perwakilan Indonesia di Filipina,
Namun,
sampai saat ini, baik Kedutaan Besar Indonesia (KBRI), ataupun Konsulat
Jenderal Indonesia (KJRI) belum mendapatkan informasi dari pihak
Filipina mengenai adanya penangkapan militan asal Indonesia.
"Kalau
benar ada WNI yang ditangkap, seharusnya ada notifikasi kekonsuleran
kepada KBRI. Namun demikian, kami belum menerima informasi resmi apapun
dari pihak Filipina hingga saat ini. Karena itu, saat ini kami tidak
bisa mengkonfirmasi penangkapan tersebut maupun kewarganegaraannya,"
kata Iqbal pada Rabu (1/11).
Sebelumnya diwartakan, Wakil
komandan gugus tugas Ranao, Kolonel Romeo Brawner mengatakan, militan
asal Indonesia tersebut ditangkap di Barangay Loksadatu oleh anggota Tim
Aksi Perdamaian Barangay (BPAT).
"Dia kemudian diserahkan ke
Polisi Marawi. Saat ini, orang tersebut sedang diselidiki oleh penyidik
militer dan polisi," kata Brawner dalam sebuah pernyataan.
Jakarta, CB -- Seorang warga Indonesia
terduga anggota kelompok militan yang berbaiat kepada ISIS dilaporkan
ditangkap dalam operasi pembersihan teroris di Marawi, Filipina, pada
Rabu (1/11) pagi.
Kepala kepolisian wilayah Lanao del Sur, Joel Guyguyon, mengatakan WNI tersebut diidentifikasi bernama Muhammad Ilham Syaputra.
Dia
tiba di Manila sekitar November lalu atas undangan dari Isnilon
Hapilon, pemimpin Abu Sayyaf yang disebut-sebut sebagai emir ISIS Asia
Tenggara.
"Dia diundang oleh Isnilon Hapilon untuk bergabung," kata Guyguyon kepada wartawan.
Sebagaimana diberitakan CNN Filipina,
Ilham dilaporkan berasal dari Medan, Sumatera Utara, dan merupakan
salah satu dalang di balik serangan bom Thamrin yang menewaskan lebih
dari 15 orang pada Januari 2016 lalu.
Saat penangkapan Ilham, pihak berwenang juga menyita sejumlah uang, beberapa bahan peledak, dan sebuah paspor Indonesia.
Guyguyon
menuturkan, ada dua luka tembak di tubuh Ilham saat tertangkap sehingga
membutuhkan perawatan medis. Kini, pihak berwenang sedang mempersiapkan
Ilham untuk menjalani pemeriksaan resmi di Kementerian Kehakiman.
"Kami
tengah mempersiapkan laporan penyelidikan untuk mengajukan sejumlah
tuntutan terhadapnya atas upaya pemberontakan dan terorisme," kata
Guyguyon.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri RI mengaku belum mendapat notifikasi resmi dari Filipina mengenai penangkapan WNI ini.
"Kalau
benar ada WNI yang ditangkap, seharusnya ada notifikasi kekonsuleran
kepada KBRI. Namun demikian, kami belum menerima informasi resmi apa pun
dari pihak Filipina hingga saat ini," ujar Direktur Perlindungan WNI
dan Badan Hukum Indonesia Kemlu RI, Lalu Muhamad Iqbal.
Meski
Marawi telah dideklarasikan bebas ISIS pada 17 Oktober lalu, sekitar 20
militan pemberontak Maute dikabarkan masih tersisa di kota itu.
Tak
hanya dari dalam negeri, sejumlah militan asing juga dilaporkan ikut
serta dalam perang lima bulan di Marawi tersebut, termasuk dari
Indonesia dan Malaysia.
ISIS Marawi akhirnya dilumpuhkan setelah
militer Filipina berhasil menewaskan Isnilon Hapilon dan Omarkhayam
Maute, pemimpin kelompok militan Maute sempat menguasai Marawi.
Pengungsi
Rohingya tiba di pantai setelah menyeberang dari Myanmar, di Teknaf,
Bangladesh, Minggu (15/10/2017). (ANTARA/REUTERS/Jorge Silva )
London (CB) - Krisis pengungsi Rohingya adalah kisah lama
mengenai keterceraiberaian dan penderitaan, namun teknologi modern saat
ini telah membantu menyediakan wahana untuk mengatasi krisis ini, kata
lembaga-lembaga HAM dan kemanusiaan seperti dikutip Reuters.
Adalah drone dan
satelit yang telah membantu mengungkapkan penderitaan sekitar 800 ribu
pengungsi Rohingya yang menyeberangi Bangladesh dari Myanmar. Dua alat
canggih itu juga membantu menyediakan bukti kekejaman yang bisa membantu
menguatkan dunia internasional dalam menuntut keadilan untuk Rohingya.
"Kami
bisa mempertontonkan selama berjam-jam jumlah besar pengungsi
menyeberangi perbatasan dan bagaimana begitu cepatnya kamp-kamp
pengungsi menjamur, satu foto menangkap semuanya," kata Andrej Mahecic,
juru bicara badan urusan pengungsi PBB (UNHCR).
UNHCR memanfaatkan video dan foto dari drone
untuk menunjukkan besarnya skala krisis pengungsi itu, dan sekaligus
menjadi alat untuk meyakinkan masyarakat dan donator untuk turut
meringankan Rohingya.
UNHCR juga menggunakan satelit untuk
menghitung dan mengidentifikasi keluarga pengungsi berdasarkan lokasi
mereka di kamp-kamp Bangladesh demi memastikan siapa dari mereka yang
lebih dulu harus ditolong, kata Mahecic kepada Thomson Reuters
Foundation lewat email.
Foto atau video dari drone yang
menangkap masuknya pengungsi ke Bangladesh telah menaikkan donasi untuk
pelayanan kesehatan, air bersih dan makanan, kata Komisi Darurat Bencana
(DEC), sebuah aliansi dari 13 badan kemanusiaan Inggris.
Sedangkan
badan-badan HAM berharap citra satelit bisa menyediakan bukti yang akan
membantu diseretnya pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan ke meja
hijau.
Foto satelit pernah digunakan Mahkamah Kriminal
Internasional untuk bekas Yugoslavia (ICTY) guna membuktikan ada
eksekusi massal pada 1995 di Srebrenica.
Namun teknologi semacam
ini belum maksimal digunakan karena terbatasnya anggaran dan berbedanya
metodologi standar yang diterima pengadilan, kata para pakar.
Human
Rights Watch sendiri pernah membagikan foto-foto yang memperlihatkan
pembakaran sekitar 300 desa di Myanmar, cuplikan video atau foto dari
ponsel pengungsi, dan kesaksian para pengungsi, kepada Kantor Komisi HAM
PBB.
"Kami menemukan sebuah lapangan dari citra satelit di mana
orang-orang dieksekusi, yang bersesuaian dengan kesaksian dari banyak
saksi mata," kata Josh Lyons, analis citra satelit dari HRW.
Komisioner
Tinggi HAM PBB Zeid Ra'ad al-Hussein pernah menyebut kekerasan terhadap
Rohingya di Myanmar adalah "terang-terangan pembersihan etnis". Komisi
HAM PBB kini tengah mempelajari apakah yang menimpa Rohingya itu masuk
kategori genosida.
Lebih dari 600 ribu Rohingya dilaporkan
mengungsi ke Bangladesh sejak bentrokan antara kelompok bersenjata dan
militer Myanmar pecah di Rakhine pada 25 Agustus lalu. (Reuters/Danish
Siddiqui)
Jakarta, CB -- Pemerintah Myanmar menuduh
Bangladesh menghambat pemulangan ratusan ribu Rohingya karena tak
kunjung memberikan daftar orang yang mengungsi ke negara itu sejak
bentrokan pecah di Rakhine pada 25 Agustus lalu.
"Pemerintah
Myanmar telah menyatakan bahwa kami siap menerima [pengungsi Rohingya]
kapan pun. Namun, Bangladesh masih mempertimbangkan kesepakatan antara
kedua negara," kata juru bicara pemerintah Myanmar, Zaw Htay, pada Rabu
(1/11).
Selain itu, Htay juga sempat menuduh Bangladesh
menghambat proses repatriasi Rohingya karena menerima bantuan senilai
jutaan dolar Amerika Serikat untuk memperluas pembangunan rumah bagi
pengungsi di sana.
"Saat ini mereka [Bangladesh] sudah mendapatkan hampir US$400 juta.
Akibat bantuan ini, kami takut [Bangladesh] menunda program untuk
merepatriasi para pengungsi," ujar Htay seperti dikutip media lokal,
sebagaimana dilansir AFP.
Namun, Htay enggan menjelaskan lebih rinci ketika ditanya lebih lanjut mengenai pernyataannya itu.
Lebih
dari 600 ribu Rohingya dilaporkan mengungsi ke Bangladesh sejak
bentrokan antara kelompok bersenjata dan militer Myanmar pecah di
Rakhine pada 25 Agustus lalu.
Setelah dihujani kecaman dan tuduhan melakukan upaya pembersihan
etnis Rohingya oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Myanmar akhirnya
berjanji akan menerima kembali para pengungsi Rohingya yang ingin pulang
ke kampung halamannya.
Meski begitu, Myanmar hanya akan menerima dan menjamin pemulangan para pengungsi Rohingya yang memenuhi standar verifikasi.
Pusat
pemerintahan Myanmar yang berada di Naypyidaw mengatakan para pengungsi
harus bisa menunjukkan sejumlah dokumen yang membuktikan bahwa mereka
sebelumnya pernah tinggal di Rakhine jika ingin kembali ke negara itu.
Saat ini, Myanmar juga dilaporkan telah mulai mengeluarkan kartu Verifikasi Nasional untuk warga Rakhine.
Sementara
itu, beberapa pekerja kemanusiaan di kamp-kamp pengungsi di Bangladesh
mengatakan sebagian warga Rohingya enggan direpatriasi ke Myanmar karena
merasa tak yakin bisa lolos verifikasi.
Sejumlah warga Rohingya
lainnya juga dikabarkan tidak ingin pulang ke Rakhine karena takut saat
tiba di sana, pemerintah tidak mengizinkan mereka menempati tanah yang
dahulu ditempati.
Jet tempur AS mengusir dua pengebom Rusia yang mendekati kapal induk USS Ronald Reagan. (REUTERS/Erik De Castro)
Jakarta,CB -- Sejumlah jet tempur
Angkatan Laut Amerika Serikat mengawal pergi dua pengebom Rusia yang
mendekati kapal induk USS Ronald Reagan di sekitar Semenanjung Korea,
tepatnya di Laut Timur atau Laut Jepang.
Dua pejabat pertahanan
AS mengatakan beberapa jet F/A-18 mengawal dua pesawat pengebom TU-95
milik Rusia menjauh setelah sempat terbang 128 kilometer dari USS Ronald
Reagan pada akhir pekan kemarin.
Sebagaimana diberitakan CNNpada
Kamis (1/11), dua sumber tersebut mengatakan "interaksi" dengan pesawat
Rusia dilakukan secara aman dan profesional tanpa menimbulkan insiden.
Dalam beberapa bulan terakhir Rusia dilaporkan kerap mengerahkan
pesawat pengebomnya ke Semenanjung Korea menyusul krisis nuklir Korea
Utara.
Sebuah telegraf yang dikirim Moskow untuk Beijing dan
Washington pun menunjukkan bahwa kebijakan Kremlin juga tengah berfokus
ke Asia.
Sementara itu, AS telah lama menunjukkan kehadiran dan pengaruh militernya di Semenanjung Korea.
Pengerahan Reagan ke kawasan yang memanas itu pun merupakan salah satu respons AS atas peningkatan ketegangan dengan Korut.
Sepekan
terakhir, dua kapal induk AS lainnya, yakni USS Theodore Roosevelt dan
USS Nimitz, juga dikerahkan ke Pasifik menjelang tur Presiden Donald
Trump ke Asia, awal November ini.
Jet tempur F/A-18 AS di Pasifik. (Reuters/Kim Hong-Ji)
Meski begitu, Angkatan Laut AS hingga kini tak memberi penjelasan spesifik mengenai rincian misi tersebut.
Baik
AS maupun Rusia dilaporkan kerap melakukan operasi pencegatan pesawat
militer asing di wilayah udara internasional, yang diklaim keduanya
dilakukan secara aman dan profesional.
Pada Juni lalu, jet tempur Rusia mencegat pesawat pengebom AS di atas
Laut Baltik. Di bulan yang sama jet tempur Rusia Su-27 juga sempat
terbang setinggi lima kaki di atas pesawat pengintai RC-135 AS di
perairan Baltik hingga memicu protes dari Washington.
Kondisi
gunung berapi terbesar di Islandia, Bardarbunga, tahun 2014. Gunung ini
bersiap-siap untuk meletus lagi. Foto/REUTERS/Marco Nescher
REYKJAVIK
- Gunung berapi terbesar di Islandia sedang bersiap untuk meletus dan
bisa menyemburkan awan abu besar di seluruh Eropa. Kondisi ini memicu
penerbangan di seluruh wilayah Eropa waswas karena terancam kacau.
Gunung
berapi Bardarbunga setinggi 6.590 kaki—yang terkubur di bawah gletser
Vatnajokull—telah dilanda oleh empat gempa bumi dalam seminggu terakhir.
Gempa terkuat berkekuatan 4,7 pada skala richter (SR).
Ahli
seismologi Páll Einarsson mengatakan bahwa gempa tersebut menunjukkan
bahwa Bardarbunga bersiap-siap untuk melakukan letusan berikutnya.
Menurutnya, tremor yang terjadi adalah bagian dari seri yang telah
berlangsung selama dua tahun.
”Alasan gempa di tempat ini adalah
bahwa gunung berapi Bardarbunga sedang menggembungkan tekanan magma di
ruang magma yang semakin meningkat. Sudah terjadi sejak letusan terakhir
berakhir pada bulan Februari 2015,” katanya, seperti dilansir IB Times, Kamis (2/11/2017).
Ilmuwan
Bumi Dr Simon Day dari University College London mengatakan bahwa gempa
bumi bisa mendahului letusan eksplosif yang besar dan akibatnya abu
menyebar.
Bardarbunga adalah salah satu gunung berapi yang paling
aktif di Islandia. Letusan terakhir pada tahun 2014 adalah yang terkuat
di Eropa selama lebih dari 240 tahun terakhir.
Letusan tersebut
meniupkan material vulkanik dua kilometer selama beberapa bulan. Jumlah
material yang disemburkan hampir sepuluh kali lebih banyak daripada
letusan Eyjafjallajokull pada tahun 2010, yang mengacaukan sekitar
100.000 penerbangan di seluruh Eropa.
Pemerintah Perancis menyudahi status darurat bersamaan dengan belakunya UU antiterorisme yang baru. (Reuters/Pascal Rossignol)
Jakarta, CB -- Perancis akhirnya
mengakhiri status darurat, dua tahun setelah serangan mematikan oleh
kelompok militan yang menewaskan 130 orang di Paris.
Hal
itu berbarengan dengan berlakunya Undang-undang antiterorisme yang
efektif pada Rabu (1/11). UU ini memberikan kewenangan kepada polisi
untuk menyelidiki properti milik warga, melakukan penyadapan elektronik,
dan menutup masjid atau tempat lain yang dicurigai menyebarkan
kebencian.
UU juga membolehkan Kementerian Dalam
Negeri, tanpa persetujuan dari hakim, untuk memberlakukan perimeter jika
terdapat indikasi ancaman, membatasi pergerakan warga dan kendaraan
sekaligus dengan kewenangan menggeledah wilayah tersebut.
“Ada ketakutan karena kita tidak lagi berstatus darurat maka akan
ada penurunan kewaspadaan, justru sebaliknya,” kata Perdana Menteri
Perancis Edouard Philippe kepada wartawan ketika mengunjungi polisi yang
menjaga Menara Eiffel.
“Level ancaman saat ini tinggi di seluruh dunia,” kata
dia, merujuk pada serangan truk di New Yowk pada Selasa yang menewaskan
delapan orang.
Meski begitu, berlakunya Undang-undang ini tidak mendapat sambutan dari semua pihak.
“Perancis
jadi candu akan status darurat sehinga sekarang memasukkan pendekatan
keras ini ke dalam undang-undang biasa,” kata kelompok hak asasi Human
Rights Watch sebelum parlemen menyetujui UU ini bulan lalu.
Lembaga pemantau hak asasi manusia Perancis itu mengatakan bahwa mereka khawatir akan terjadi pelanggaran hak warga Muslim.
Dewan
Agama Muslim Perancis, yang merupakan lembaga resmi rekan pemerintah
terkait regulasi aktivitas ibadah Muslim, mengatakan mereka akan tetap
mengawasi implementasi UU tersebut.
Di sisi lain,
kekhawatiran yang diungkap oleh beberapa lembaga terkait hak asasi warga
Muslim bertolak belakang dengan opini publik. Sebuah jajak pendapat
pada Oktober menunjukkan sebanyak 80 persen warga Perancis mendukung UU
tersebut.
Sementara itu, status darurat selama dua
tahun terakhir menurut pemerintah sudah membantu lembaga intelijen
menggagalkan lebih dari 80 persen ancaman serangan.
Pada Selasa, Presiden Perancis Emmanuel Macron mengatakan bahwa militan Islam tetap menjadi ancaman terbesar bagi negaranya.
Menteri
Pertahanan Inggris Michael Fallon mengundurkan diri terkait skandal
seks masa lalu di Westminster atau parlemen. Foto/REUTERS/Hannah McKay
LONDON
- Kementerian Pertahanan Inggris mengonfirmasi bahwa Michael Fallon
telah mengundurkan diri sebagai Menteri Pertahanan (Menhan). Fallon
mundur setelah namanya terseret skandal seks di Westminster atau
parlemen di masa lalu.
Dia mengakui perilakunya di masa lalu
yang dia sebut mungkin “terperosok jatuh”. Surat pengunduran diri Menhan
Fallon sudah dikirim ke Perdana Menteri Theresa May.
“Sejumlah
tuduhan telah muncul terkait anggota parlemen dalam beberapa hari
terakhir, termasuk beberapa hal tentang perilaku saya sebelumnya,” tulis
Fallon.
“Banyak dari ini salah, tapi saya menerima bahwa di masa
lalu saya telah jatuh di bawah standar tinggi yang kita inginkan dari
Angkatan Bersenjata yang saya hormati untuk mewakilinya. Saya telah
merenungkan posisi saya dan karena itu saya mengundurkan diri sebagai
Menteri Pertahanan,” ujar Fallon, seperti dikutip Russia Today, Kamis (2/11/2017).
Kendati demikian, Fallon masih akan bekerja keras sebagai politisi demi konstituennya di Sevenoaks.
Dia
adalah menteri pertama yang mengundurkan diri dari pemerintahan Perdana
Menteri Theresa May di tengah skandal pelecehan seksual yang menyerat
banyak politisi di Westminster.
Fallon sebelumnya mengakui bahwa
dia tidak sengaja “menyentuh” jurnalis wanita saat dia aktif sebagai
anggota parlemen dari kubu Tory.
Dia berkeras bahwa dia telah
meminta maaf atas kejadian pada tahun 2002 atau 15 tahun yang lalu saat
jamuan makan malam yang dihadiri jurnalis perempuan Hartley-Brewer.
Dia
mengklaim bahwa dirinya dan sang jurnalis menganggap masalah itu telah
ditutup. Hartley Brewer sendiri merasa dirinya tidak menjadi korban
pelecehan seks atau penyerangan.
Menhan Inggris Mundur Akibat Skandal Pelecehan Seksual
MIchael Fallon akan meneruskan pekerjaan
sebagai anggota parlemen Inggris setelah mundur dari jabatan Menteri
Pertahanan. (REUTERS/Stefan Wermuth)
Jakarta, CB -- Menteri Pertahanan Inggris
Michael Fallon memilih mengundurkan diri dari jabatannya setelah
skandal pelecehan seksual menyangkut dirinya mendapat perhatian keras
oleh publik, Rabu (1/11).
Adapun pelecehan yang dimaksud adalah
pelecehan seksual Fallon adalah tindakan sang menteri terhadap seorang
jurnalis perempuan untuk sebuah radio pada 2002 lalu. Fallon sendiri,
pada awal pekan ini telah melontarkan permintaan maaf secara terbuka,
namun akibat kuatnya tekanan publikasi ia memilih mundur.
"Sejumlah tuduhan telah muncul mengenai anggota parlemen dalam
beberapa hari ini, termasuk beberapa hal yang saya lakukan di masa
lampau. Banyak dari [tudingan] ini salah, namun saya mengakui bahwa di
masa lalu saya berada di bawah standar apa yang kita inginkan dari
Angaktan Bersenjata kita yang kehormatannya saya wakili,” tulis Fallon
dalam surat pengunduran diri yang dilayangkan kepada Perdana Menteri
Inggris Theresa May, seperti dikutip dari AFP, Kamis (2/11) dini hari WIB.
"Saya telah merenungkan posisi saya, dan karena itu saya mengundurkan diri sebagai Menteri Pertahanan.”
Theresa May. (REUTERS/Hannah McKay)
Setelah memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Menhan, Fallon
menyatakan dia akan melanjutkan tugasnya sebagai anggota parlemen.
May
pun menerima pengunduran diri Fallon itu. Perdana Menteri perempuan
kedua Inggris setelah Margaret Thatcher (1979-1990) itu pun berterima
kasih atas pengabdian Fallon sebagai Menhan.
Sebelumnya, May
telah menyerukan agar peraturan tentang perilaku anggota parlemen
diperketat setelah munculnya kabar tudingan pelaku pelecehan seksual
yang dilakukan sebagian penghuni Westminster tersebut. Kabar-kabar itu
disebutkan memperkecil kredibilitas May, apalagi setelah Partai
Konservatif kehilangan mayoritas kursi di parlemen pada pemilu Juni
lalu.
Tuduhan pelecehan seksual mencuat dengan kabar bahwa ada
seorang menteri yang memerintahkan sekretaris perempuannya membeli
sebuah mainan seks. Hal itu pun menimbulkan pemberitaan tentang
bagaimana seorang pekerja junior diperlakukan di parlemen selama ini.
Kemudian, deputi PM, Damian Green pun dituding telah melakukan
pelecehan seksual terhadap seorang aktivis perempuan, Kate Maltby, dua
tahun lalu. Seperti dilansir dari The Guardian ,Maltby
mengatakan saat itu ia dan Green berbincang tentang karier politik,
hingga suatu waktu sekutu terdekat May itu memegangi bagian paha hingga
lututnya.
Maltby kecewa dan marah atas kejadian itu sehingga tak
pernah mengontak Green kembali. Kemudian, setahun lalu, Maltby mengtakan
Green mengirimnya sebuah pesan singkat yang salah satu isinya
membayangkan sang perempuan itu mengenakan korset lalu mengundangnya
untuk minum.
Green sendiri telah membantah tudingan Maltby dan
menyatakan tuduhan itu telah menyakiti dirinya dan keluarga dari
politikus senior Partai Buruh tersebut.
Mantan
Kojen Inggris di Yerusalem, Vincent Fean menyatakan, pemerintah Inggris
harus bertanggung jawab atas Deklarasi Balfour, yang memungkinan
lahirnya Israel. Foto/Istimewa
LONDON
- Mantan Konsul Jenderal Inggris di Yerusalem, Vincent Fean menyatakan,
pemerintah Inggris harus bertanggung jawab atas Deklarasi Balfour,
sebuah surat yang memungkinan lahirnya Israel.
Fean menuturkan,
Inggris harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya seratus tahun
yang lalu, bertindak untuk mengakhiri pendudukan Palestina, dan
membantu pembentukan dua negara di wilayah tersebut.
"Kita harus
memikul tanggung jawab sebagai orang Inggris atas apa yang Inggris
lakukan dalam nama kita seratus tahun yang lalu, dan kita harus
bertindak untuk mengakhiri pendudukan, dan untuk membantu menciptakan
dua negara di Tanah Suci sesuai dengan perjanjian perbatasan pada tahun
1976," ucap Fean.
Pria yang menjabat sebagai Konsul Jenderal
Inggrsi di Yerusalem tahun 2010 hingga 2014 itu kemudian menuturkan,
langkah awal yang bisa dilakukan Inggris untuk menembus kesalahannya
adalah dengan mengakui kedaualatan Palestina.
"Perlu ada
perubahan di lapangan. Tembok, permukiman, penutupan Gaza, ada banyak
hal yang perlu diubah. Roket yang diluncurkan dari Gaza, itu perlu
diubah juga. Ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh banyak
orang," sambungnya.
Inggris sejauh ini tidak memberikan tanda
akan penyesalan atas lahirnya deklarasi itu. Justru setiap tahunnya
Inggris selalu merayakan lahirnya deklarasi itu, yang ditandai dengan
makan malam antara pemimpin Inggris dan Israel.
Selain itu,
pernyataan yang dilontarkan oleh Menteri Luar Negeri Inggris Boris
Johnson pekan lalu menunjukan Inggris tidak menyesali lahirnya deklasi
tersebut. Mantan Walikota London itu mengaku bangga negaranya beperan
dalam menciptakan Israel.
Pejabat tinggi Palestina, Nazmi Muhanna, dan
direktur informasi otoritas perbatasan Palestina, Hisham Adwan, dalam
prosesi serah terima sebagian wilayah Gaza. (AFP Photo/Thomas Coex)
Jakarta, CB -- Hamas dilaporkan mulai
menyerahkan wilayah Gaza yang berbatasan dengan Mesir kepada Palestina,
seiring disepakatinya rekonsiliasi antara partai politik tersebut dan
pemerintah pada 12 Oktober lalu.
Seorang pejabat tinggi
Palestina, Nazmi Muhanna, dikabarkan telah secara formal menerima
kontrol wilayah Rafah dari Hamas pada Rabu (1/10).
Sebagaimana dikutip AFP,
direktur informasi otoritas perbatasan Palestina, Hisham Adwan,
menuturkan pemerintah akan memegang kendali penuh atas perbatasan
tersebut.
Sejumlah instalasi pun dilaporkan mulai dilucuti dan dibongkar pada beberapa wilayah yang dahulu dikontrol oleh Hamas tersebut.
Bendera Palestina dan Mesir, sebagai perantara rekonsiliasi,
juga tampak dikibarkan di persimpangan Rafah. Sejumlah foto Presiden
Palestina Mahmoud Abbas dan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi pun
dipasang di beberapa sudut wilayah tersebut.
Hamas, yang selama
ini dianggap sebagai kelompok teroris oleh Barat dan Israel, setuju
berdamai dan menyerahkan kekuasaan di Gaza pada pemerintah Palestina
yang dipimpin Abbas dan didukung Fatah.
Abbas menyambut baik niat baik Hamas tersebut dan berharap keputusan ini
dapat mengakhiri perang sipil selama satu dekade terakhir yang
menggerus persatuan bangsa Palestina itu.
Di bawah kesepakatan
tersebut, Jalur Gaza, yang sejak 2007 lalu dikuasai Hamas, akan diambil
alih sepenuhnya oleh pemerintah Palestina pada 1 Desember mendatang.
Kini,
Hamas dilaporkan mulai menyerahkan sejumlah pos pemeriksaan di wilayah
Gaza kepada otoritas Palestina sebagai langkah awal pelaksanaan
kesepakatan rekonsiliasi.
Meski begitu, sejumlah isu terkait Hamas, seperti nasib angkatan bersenjata kelompok itu ke depan, masih belum jelas.
Dokumentasi
warga Palestina berjalan melalui pos pemeriksaan Israel Qalandia untuk
mengikuti solat Jumat di bulan puasa Ramadhan di mesjid al-Aqsa
Yerusalem, di dekat kota Ramallah Tepi Barat, Jumat (2/6/2017).
(REUTERS/Mohamad Torokman)
Jakarta (CB) - Hubungan baik Indonesia dengan
negara-negara Arab dan berpenduduk mayoritas Muslim di seluruh dunia
serta Amerika Serikat merupakan modal utama dalam meningkatkan tekanan
internasional terhadap pendudukan Israel atas Palestina, kata Direktur
Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, di Jakarta, Rabu.
"Indonesia bersama 55 negara Arab dan negara mayoritas Muslim
menghadiri KTT Arab Islam Amerika, di Riyadh, Arab Saudi pada 21 Mei
2017. Sebagai negera berpenduduk Muslim terbesar di dunia, Presiden Joko
Widodo menjadi satu dari lima pemimpin dunia yang berbicara pada forum
itu untuk menyampaikan pesan perdamaian," jelas dia, pada seminar
Peringatan 50 Tahun Pendudukan Wilayah Palestina.
Dia menjelaskan, Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan
Israel. "Sehingga sulit untuk melakukan lobi secara berhadapan antara
Indonesia dan Israel dalam hal ini," ujarnya.
Karenanya, kata dia, Indonesia dapat menggunakan pengaruhnya pada
forum KTT itu untuk mengajak negara-negara Arab dan berpenduduk
mayoritas Muslim di seluruh dunia serta Amerika Serikat guna
menghentikan pelanggaran HAM pada pertemuan berikutnya.
Selama pendudukan Israel hak-hak dasar warga Palestina sangat
dibatasi, termasuk hak untuk mendapatkan pekerjaan, melanjutkan
pendidikan, melakukan perjalanan ke luar negeri, mengunjungi keluarga,
dan mengakses lahan yang mereka miliki. Bahkan warga Palestina sulit
mendapatkan penerangan dan air sejak pendudukan Israel dimulai pada Juni
1967.
Menurut dia, Indonesia juga harus memastikan bahwa forum tersebut
berkelanjutan dan terus membawa agenda HAM pada pertemuan-pertemuan
berikutnya.
"Salah satu yang bisa diserukan oleh Indonesia adalah mengajak 55
negara Arab dan negara berpenduduk mayoritas Muslim serta Amerika
Serikat untuk menutup pasar mereka bagi barang-barang yang diproduksi di
wilayah Palestina yang diduduki Isreal atau OPT (Occupied Palestinian Territories)," kata dia.
Dalam kurun waktu 50 tahun pendudukan Israel atas Palestina, 600.000
warga Israel telah menduduki wilayah Palestina, 100.000 hektar tanah
milik warga Palestina dirampas oleh Israel, 50.000 rumah dan bangunan
miliki warga Palestina dihancurkan oleh Israel, dan setiap hari 4,9 juta
warga Palestina dibatasi geraknya oleh Israel.
Seminar internasional peringatan 50 tahun pendudukan Israel atas
Palestina ini diselenggarakan Amnesty International Indonesia bekerja
sama dengan Sekolah Kajian Strategis dan Global Universitas Indonesia.
Arsip:
Warga membawa jasad seorang pria yang mereka temukan di lokasi serangan
udara di kota Saada, barat laut Yaman, Rabu (1/11/2017). (REUTERS/Naif
Rahma)
Dubai (CB) - Serangan udara oleh koalisi militer pimpinan
Arab Saudi menewaskan 21 orang di sebuah pasar di Provinsi Saadah, Yaman
utara, Rabu, menurut seorang saksi Reuters di tempat kejadian.
Serangan yang melanda kawasan luas di distrik Sahar, di perbatasan
dengan Arab Saudi, itu mengubah lokasi tersebut menjadi tumpukan
reruntuhan. Petugas medis mengumpulkan mayat dan meletakkannya dalam
kelompok-kelompok.
Sebuah aliansi militer yang dipimpin oleh Arab
Saudi telah meluncurkan ribuan serangan udara terhadap gerakan
bersenjata Houthi di Yaman, yang berasal dari Saadah dan sekarang
menguasai sebagian besar negara tersebut.
Perang yang berlangsung selama dua setengah tahun itu belum mencapai
tujuannya untuk memulihkan kekuasaan pemerintah yang diakui secara
internasional.
Namun konflik tersebut telah menimbulkan salah satu krisis
kemanusiaan terburuk di dunia dan membunuh setidaknya 10.000 orang.
Pekan lalu gerilyawan Syiah Yaman, Al-Houthi, yang memerangi koalisi
pimpinan Arab Saudi --yang mendukung Pemerintah Yaman, menyatakan telah
menembakkan rudal balistik ke pangkalan militer Arab Saudi di Provinsi
Najran di perbatasan Arab Saudi.
Satu pernyataan Al-Houthi yang disiarkan kantor berita Yaman, Saba,
mengatakan rudal itu menghantam satu gudang senjata militer Arab Saudi
di Daerah Beir Askar di Najran dan menghancurkannya.
Sementara itu, koalisi pimpinan Arab Saudi mengatakan di dalam satu
pernyataan yang disiarkan kantor berita resmi Arab Saudi bahwa rudal
tersebut menghantam kompleks permukiman perusahaan sipil yang
dioperasikan Pemerintah Arab Saudi di Daerah Beir Askar.
Koalisi itu mengatakan rudal tersebut menghancurkan kompleks permukiman itu dan melukai seorang pekerja.
Perbuatan tersebut dilakukan beberapa jam setelah Putra Mahkota Arab
Saudi Mohammed bin Salman, dalam wawancara yang dilaporkan Kamis,
mengatakan negaranya akan terus berperang melawan gerilyawan Syiah
Al-Houthi, yang didukung Iran.
"Kami melanjutkannya sampai kami dapat yakin bahwa tak ada yang akan
terjadi lagi seperti Hizbullah, sebab Yaman lebih berbahaya
dibandingkan dengan Lebanon. Itu berada di sebelah Bab al-Mandab
sehingga jika sesuatu terjadi di sana, itu berarti 10 persen perdagangan
dunia berhenti," kata Salman dalam wawancara tersebut sebagaimana
dikutip.
Itu adalah yang paling akhir dari serangkaian serangan rudal
balistik oleh petempur Al-Houthi dari Yaman ke arah kota Arab Saudi
sejak Riyadh ikut-campur dalam perang di Yaman lebih dari dua-setengah
tahun lalu, kata Xinhua.
Namun, kebanyakan rudal tersebut dicegat dan dihancurkan oleh sistem anti-rudal Arab Saudi.
Arab Saudi memimpin koalisi militer 10 negara dan mencampuri perang
saudara di Yaman pada Maret 2015 untuk mendukung Pemerintah Presiden
Ab-Rabbu Mansour Hadi, yang didukung masyarakat internasional, melawan
anggota milisi Syiah Al-Houthi, yang didukung Iran dan menyerbut Ibu
Kota Yaman, Sanaa, serta menguasai sebagian besar wilayah utara negeri
itu.
Lebih dari 10.000 orang Yaman, kebanyakan warga sipil, telah tewas
dalam perang tersebut --yang juga membuat lebih dari tiga juta orang
lagi mengungsi, kata badan PBB.
Yaman juga telah dilanda wabah mematikan kolera dan berada di ambang kelaparan massal.
Ilustrasi
- Tentara Pasukan Demokratis Suriah menaiki kendaraan lapis baja
setelah Raqqa dibebaskan dari milisi Negara Islam, di Raqqa, Suriah,
Selasa (17/10/2017). (REUTERS/Erik De Castro)
Damaskus, Suriah, 1/11 (CB) - Militer Suriah dan
petempur sekutunya pada Selasa (31/10) merebut tiga daerah baru dari
petempur IS di Ibu Kota Provinsi Deir Az-Zour, kata kantor berita resmi
Suriah, SANA.
Pasukan militer merebut Permukiman Matar Qadim, Rasafeh dan Bundaran
Ghassan Aboud, kata laporan tersebut. Ditambahkannya, pasukan
pemerintah telah bergerak maju ke arah Permukiman Khasarat dan Bundaran
Suyouf di kota itu.
Militer Suriah telah bergerak maju dalam pertempuran melawan
gerilyaawan IS di kota tersebut dan pinggiran selatannya, kata Xinhua.
Sementara itu, Pasukan Demokratik Suriah (SDF), yang didukung AS,
memerangi kelompok yang dicap sebagai organisasi teror itu di pinggir
utara dan timur-laut kota tersebut.
Pegiat mengatakan personel SDF pada Selasa bergerak maju di dekat
Sungai Khabour di pinggir timur-laut Deir Az-Zour, merebut Kota Kecil
Huraijeh Ash-Shamali, Jaar, dan Al-Fudain serta daerah lain di sana.
Dalam kesempatan lain, Observatorium Suriah bagi Hak Asasi Manusia
mengatakan sebanyak 124 petempur ISIS telah tewas selama satu pekan
belakangan dalam pertempuran melawan personel militer Suriah.
Sekarang, prajurit militer Suriah terpisah 65 kilometer untuk
merebut Kota Al-Bukamal, kubu utama terakhir ISIS di pinggir tenggara
Deir Az-Zour di dekat perbatasan Irak.
Sementara itu, SANA melaporkan pasukan Suriah menemukan ribuan ton
gandum di berbagai daerah yang dibebaskan baru-baru ini dari petepur
ISIS.
Jet tempur AS mengusir dua pengebom Rusia yang mendekati kapal induk USS Ronald Reagan. (REUTERS/Erik De Castro)
Theresa May. (REUTERS/Hannah McKay)
