Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M. Iriawan (ANTARA /Rivan Awal Lingga)
"Setiap aparatur pemerintah khususnya polri wajib dan bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia," kata Irjen Polisi M Iriawan di Jakarta, Selasa.
Iriawan menuturkan anggota Polri harus menghargai asas legalitas, prinsip praduga tak bersalah dan menyelenggarakan pengamanan bagi masyarakat.
Kapolda Metro Jaya mengeluarkan maklumat yang tertuang melalui Surat Nomor : MAK/03/X/2016 tertanggal 1 November 2016.
Iriawan juga menyebutkan maklumat diberlakukan bagi koordinator atau penanggung jawab dan peserta pengunjuk rasa.
Mantan Kapolda Jawa Barat itu menegaskan seluruh peserta unjuk rasa wajib menghormati hak orang lain, aturan moral yang diakui umum, menaati perundang-undangan yang berlaku, serta menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.
Polisi jenderal bintang dua itu juga melarang pengunjuk rasa membawa, memiliki senjata api, amunisi, bahan peledak, senjata tajam dan senjata pemukul.
Peserta demo juga dilarang menghasut maupun memprovokasi berupa lisan atau tulisan yang melanggar aturan hukum.
Hal lainnya yang tidak diperbolehkan bagi pendemo yakni menyampaikan maupun meneruskan informasi bersifat menghina, menimbulkan kebencian berdasarkan suku, agama, rasa dan antar golongan (SARA) melalui media elektronik maupun media sosial.
Terakhir, pendemo dilarang melawan maupun menggagalkan tugas aparat keamanan saat menjalankan tugas pengamanan unjuk rasa.
Polisi akan menindak tegas pendemo yang melanggar hukum dengan jeratan Pasal 218 KUHP tentang melawan aparat saat mengamankan aksi.
Credit ANTARA News
Kapolda Metro Temui Ormas Islam Soal Demo 4 November
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Mochamad Iriawan
CB, JAKARTA -- Kapolda Metro Jaya Inspektur
Jenderal Polisi M Iriawan menemui sejumlah organisasi kemasyarakatan dan
keagamaan secara persuasif guna memastikan unjukrasa berjalan tertib
pada Jumat (4/11).
"Mereka sepakat unjuk rasa berjalan aman, damai dan tertib," kata Irjen Polisi M Iriawan di Jakarta, Rabu (2/11).
Iriawan menemui pimpinan ormas bersama Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian sebagai langkah proaktif dan persuasif. Ditegaskan mantan Kapolda Jawa Barat itu, wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya dalam situasi keamanan yang kondusif.
Terkait rencana pengamanan demo itu, Iriawan menyebutkan Polda Metro Jaya mendapatkan bantuan personel dengan jumlah petugas hampir mencapai 20.000 polisi. Polda Metro Jaya menerima bantuan personel untuk pengamanan aksi demo penolakan penistaan agama dari polda lain.
"Kita melayani dalam jumlah banyak maka Polda Metro Jaya mendapatkan bantuan dari personel yang ada di luar Jakarta," tutur Iriawan.
Sejak Selasa (1/11), petugas bantuan itu telah berada di Jakarta yang berasal dari Banten, Jabar, Jatim, Lampung, Kalimantan dan NTT. Iriawan belum dapat memastikan jumlah massa yang akan menyampaikan pendapat di muka itu namun Polri siap mengamankan aksi itu secara profesional dan proposional.
"Mereka sepakat unjuk rasa berjalan aman, damai dan tertib," kata Irjen Polisi M Iriawan di Jakarta, Rabu (2/11).
Iriawan menemui pimpinan ormas bersama Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian sebagai langkah proaktif dan persuasif. Ditegaskan mantan Kapolda Jawa Barat itu, wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya dalam situasi keamanan yang kondusif.
Terkait rencana pengamanan demo itu, Iriawan menyebutkan Polda Metro Jaya mendapatkan bantuan personel dengan jumlah petugas hampir mencapai 20.000 polisi. Polda Metro Jaya menerima bantuan personel untuk pengamanan aksi demo penolakan penistaan agama dari polda lain.
"Kita melayani dalam jumlah banyak maka Polda Metro Jaya mendapatkan bantuan dari personel yang ada di luar Jakarta," tutur Iriawan.
Sejak Selasa (1/11), petugas bantuan itu telah berada di Jakarta yang berasal dari Banten, Jabar, Jatim, Lampung, Kalimantan dan NTT. Iriawan belum dapat memastikan jumlah massa yang akan menyampaikan pendapat di muka itu namun Polri siap mengamankan aksi itu secara profesional dan proposional.
Credit REPUBLIKA.CO.ID
Umat Islam Diminta Percayai Polri Bakal Tuntaskan Kasus Ahok
Din Syamsuddin berharap masyarakat
percaya pada Polri yang tengah mengusut kasus dugaan penistaan agama
yang melibatkan cagub DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). (CNN
Indonesia/Aulia Bintang Pratama)
"Mari percaya negara hadir. Negara akan melaksanakan tugas dan fungsinya," kata kata Din di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (1/11).
|
|
Apalagi Ahok selaku orang yang dilaporkan sudah meminta maaf. Menurutnya, antarumat beragama harus saling memaafkan.
Mantan Wakil Ketua Umum MUI Pusat itu berharap menjelang demo tidak ada isu-isu yang bisa berdampak pada perpecahan. Dengan begitu unjuk rasa yang dimulai dengan long march dari Masjid Istiqlal hingga Istana Negara itu bisa berjalan tertib dan aman.
"Tidak perlu juga menimbulkan kepanikan dari warga masyarakat. Dalam demokrasi boleh mengekspresikan diri," kata mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini.
Namun, ia tetap berpesan kepada peserta demo tak terjebak dalam aksi kekerasan dan anarki. Hal itu guna menghindari pihak ketiga yang ingin mengacaukan suasana pada 4 November.
Chairman World Peace Forum ini menilai demokrasi juga dapat disalurkan dan disampaikan melalui proses penegakan hukum.
"Mari tunjukkan kalau itu atas nama agama, seperti Islam. Tunjukkan akhlak mulia karena Islam juga sangat menekankan itu," katanya.
Pemerintah juga memberikan ruang unjuk rasa kepada massa yang diprakarsai kelompok Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GPNF MUI). Jokowi menekankan, aksi harus tertib, aman, dan tak merusak.
Credit CNN Indonesia
Wiranto: demo 4 November bubar pukul 18.00 WIB
Menko Polhukam Wiranto (ANTARA /Widodo S. Jusuf)
Pukul 6 sore harus bubar sendiri, jangan dibubarkan, bunyi undang-undang begitu, saya ikut buat sehingga saya masih hafal."Jakarta (CB) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan demontrasi pada 4 November 2016 harus tetap berpegang pada ketentuan yang berlaku yakni bubar pada pukul 18.00 WIB.
"Pukul 6 sore harus bubar sendiri, jangan dibubarkan, bunyi undang-undang begitu, saya ikut buat sehingga saya masih hafal," kata Wiranto, Jakarta, Selasa.
Wiranto mengatakan unjuk rasa boleh saja dilakukan tapi harus tetap berada dalam koridor aturan yang berlaku dan tidak menyebabkan kekacauan.
"Demo biasa boleh, ada aturannya, jumlahnya berapa, kapan dilakukan, atributnya apa yel-yelnya apa, tapi yang pasti jangan ganggu kebebasan orang lain, ketertiban umum," ujarnya.
Menko Polhukam juga mengatakan para ulama diminta menyerukan kepada umat agar kalaupun nanti demo pada 4 November 2016 yang digelar setelah shalat Jumat, maka diharapkan bisa dilakukan dengan damai.
"Karena memang demo tak bisa dilarang, itu merupakan satu hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum," tuturnya.
Namun, dia mengatakan hendaknya penyampaian pendapat itu disampaikan sesuai rambu-rambu hukum yang ada.
"Bebas boleh tapi jangan mengganggu kebebasan orang lain. Jangan sampai ada hal yang mencekam, yang membuat warga takut, apalagi chaos, jangan lah," ujarnya.
Wiranto menuturkan segala urusan atau masalah dapat diselesiakan dengan musyawarah dan mufakat.
"Urusan yang saat ini sedang berkembang misalnya salah satu yang dimintakan adalah bagaimana pernyataan Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) dapat diproses secara hukum. Itu sudah diproses," ujarnya.
Terkait dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada Ahok, Wiranto mengatakan pemerintah masih memproses secara hukum dan meminta keterangan saksi.
"Ada proses sekarang ini, proses sedang jalan, sedang dipanggil saksi yang mengetahui kejadian itu dan kemudian dinilai, dilakukan pengusutan lebih lanjut lagi, nah ini perlu waktu," ujarnya.
Mengingat kepolisian masih menindaklanjuti dugaan yang melibatkan Ahok, maka Menkopolhukam Wiranto berharap warga dapat menunggu proses hukum hingga selesai.
"Maka masyarakat jangan sampai kemudian menggunakan isu itu untuk melakukan demo," tuturnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPD Front Pembela Islam (FPI) DKI Jakarta Novel Bamukmin mengatakan rencana demonstrasi ormas Islam pada 4 November 2016 akan melibatkan ormas dari luar Jakarta.
Demonstrasi bertema Aksi Bela Islam guna menuntut Calon Gubernur Petahana DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) diproses hukum atas dugaan penistaan agama juga akan melibatkan massa buruh dari wilayah Jabodetabek, kata Novel.
Credit ANTARA News
