CUPUMA

Rabu, 16 Januari 2019

Cina Minta Pejabat BUMN Hindari Pergi ke Amerika

Ilustrasi perang dagang Amerika Serikat dan Cina. Businessturkeytoday.com/

CB, Beijing – Pemerintah Cina telah meminta manajemen dari sejumlah perusahaan pelat merah untuk menghindari melakukan perjalanan bisnis ke Amerika Serikat dan negara sekutunya.

Peringatan ini juga mencakup perlindungan peralatan atau gadget yang mereka bawa saat melakukan perjalanan ke luar negeri.
Komisi Administrasi dan Supervisi Aset BUMN, yang mengawasi sekitar 100 perusahaan pelat merah, mengatakan kepada manajemen sejumlah perusahaan baru-baru ini untuk hanya membawa laptop yang aman dan milik perusahaan saat ke luar negeri.

“Nasihat perjalanan yang dikeluarkan Cina ini juga mencakup peringatan mengenai melakukan perjalanan ke sejumlah negara yang masuk dalam jaringan Intelijen Lima Mata yaitu Inggris, Kanada, Australia, dan Selandia Baru,” begitu dilansir Reuters mengutip dari media Bloomberg seperti dilansir pada Selasa, 15 Januari 2019.

Salah satu BUMN Cina di bidang energi baru-baru ini memperketat protokol keamanan informasi teknologi bagi karyawan yang melakukan perjalanan ke AS. Menurut sumber dari perusahaan ini kepada Reuters sejumlah karyawan tidak diizinkan untuk membawa laptop saat melakukan perjalanan ke luar negeri. Mereka juga diperintahkan juga untuk menghapus semua data terkait pekerjaan dan informasi dari ponsel pribadi sebelum ke luar negeri.

Otoritas Kanada menahan Wanzhou Meng, Kepala Keuangan dan Wakil Dewan Huawei, sebuah perusahaan raksasa teknologi di Cina. Sumber: fensifuwu.com/cbc.ca
“Perjalanan bisnis yang telah disetujui perusahaan belum ada yang dibatalkan,” kata sumber ini kepada Reuters.

Pengetatan ini menyusul terjadinya penangkapan Direktur Keuangan Global Huawei Technologies, Meng Wanzhou, yang ditahan di Bandara Internasional Vancouver, Kanada, pada 1 Desember 2019.
Global News melansir Meng ditahan atas permintaan otoritas AS yang menduga dia terlibat dalam pembuatan skema pembayaran proyek infrastruktur telekomunikasi di Iran oleh Huawei. Pembayaran itu menggunakan jaringan perbankan yang diawasi AS yaitu SWIFT.

Michael Kovrig, warga negara Kanada yang ditahan Beijing tak lama setelah penahanan pejabat tinggi Huawei. Sumber: CRISISGROUP/Julie David de Lossy/REUTERS
Penahanan ini menimbulkan kekhawatiran bakal terjadi balasan terhadap perusahaan AS yang beroperasi di Cina di tengah perang dagang yang intensif antara AS dan Cina.

Sejauh ini belum ada pengusaha AS yang ditahan oleh Cina sebagai balasan. Namun, otoritas Cina telah menangkap dua warga Kanada yaitu seorang diplomat bernama Michael Kovrig dan seorang pengusaha bernama Michael Spavor. Keduanya dikenai tuduhan membahayakan keamanan negara Cina. Seorang tahanan asal Kanada dalam kasus penyelundupan narkoba menjalani persidangan ulang dan diancam dengan hukuman mati.

Credit tempo.co

China Rilis Peringatan Perjalanan ke Amerika Serikat

JAKARTA - China memperingatkan perusahaan-perusahaan negara agar menghindari perjalanan bisnis ke Amerika Serikat (AS) dan aliansinya serta melindungi perangkatnya selama perjalanan.

Komisi Administrasi dan Supervisi Aset Milik Negara (SASAC) yang mengawasi sekitar 100 perusahaan negara meminta beberapa perusahaan hanya membawa laptop yang dikeluarkan perusahaan untuk penggunaan di luar negeri jika perlu melakukan perjalanan.

“Imbauan perjalanan China itu termasuk memperingatkan perjalanan kenegara lain yang termasuk dalam pakta sharing intelijen Lima Mata Intelijen, yakni Inggris, Kanada, Australia, dan Selandia Baru,” ungkap laporan Bloomberg dilansir Reuters. SASAC belum memberikan komentar tentang laporan terbaru itu.

Salah satu perusahaan energi China milik negara telah memperketat protokol keamanan teknologi informasi untuk para pegawai yang pergi ke AS. Beberapa pegawai tidak diizinkan membawa laptop untuk perjalanan itu dan diperintahkan menghapus semua data serta informasi terkait kerja dari telepon pribadi mereka sebelum melakukan perjalanan.

“Sejumlah perjalanan bisnis ke AS belum dibatalkan,” ungkap sumber perusahaan itu pada Reuters. Ketegangan terbaru antara China dan AS itu terkait penahanan eksekutif perusahaan teknologi China, Huawei Meng Wanzhou, di Kanada atas permintaan otoritas AS.

Penahanan itu dikhawatirkan memicu aksi balasan dari Beijing terhadap perusahaan-perusahaan AS yang beroperasi di China, di tengah perang dagang antara kedua negara. Hubungan China dan Kanada juga memburuk sejak penahanan Meng Wanzhou yang merupakan chief financial officer (CFO) dan putri pendiri Huawei.

Beijing telah memperingatkan berbagai konsekuensi atas penahanan Meng. China telah menahan diplomat Kanada Michael Kovrig yang sedang cuti tanpa gaji dari Kedutaan Besar (Kedubes) Kanada di Beijing.

Chian juga menahan konsultan asal Kanada Michael Spavor atas tuduhan membahayakan keamanan negara. Beijing mengaitkan langsung antara penahanan itu dan penangkapan Meng. Otoritas AS menuduh Meng terlibat dalam skandal transaksi terkait Iran melalui berbagai bank multinasional.

Para diplomat Barat menyatakan berbagai kasus itu merupakan aksi balasan. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Kanada juga memperbarui imbauan perjalanan untuk China yang memperingatkan warganya tentang risiko penegakan hukum lokal secara sewenang-wenang.

Hubungan Beijing dan Ottawa semakin memanas setelah pengadilan China memvonis hukuman mati warga Kanada Robert Schellenberg yang didakwa menyelundupkan methamphetamine seberat 222 kg.

Perdana Menteri (PM) Kanada Justin Trudeau menyatakan vonis pengadilan itu sangat mengkhawatirkan teman-teman dan aliansi Kanada serta Pemerintah Kanada karena China memilih menerapkan hukuman mati secara sewenang-wenang.

Juru Bicara Kemlu China Hua Chunying menyatakan kecewa dengan komentar PM Kanada itu. “Pernyataan oleh orang Kanada terkait itu kurang memiliki kesadaran tentang sistem hukum,” ujar Hua.

Hua juga menyoroti langkah Kanada yang memperbarui imbauan perjalanan untuk China dengan memperingatkan warga nya tentang risiko penegakan hukum secara sewenang-wenang di Negeri Panda. Hua menyatakan, Kanada seharusnya mengingatkan kembali warganya agar tidak terlibat penyelundupan narkoba di China.

“Kami minta pihak Kanada menghormati penegakan hukum, menghormati kedaulatan hukum China, mengoreksi berbagai kesalahan, dan menghentikan membuat berbagai pernyataan tidak bertanggung jawab,” tutur Hua.

Pengacara Schellenberg, Zhang Dongshuo menyatakan, kliennya akan mengajukan banding karena pengadilan seharusnya tidak memperberat hukuman tanpa memberi bukti baru yang diajukan. Schellenberg telah mengajukan banding atas vonis sebelumnya berupa penjara 15 tahun yang dikeluarkan pada November.

Namun, Pengadilan Rakyat Dalian juga menggelar pengadilan ulang dengan alasan vonis terhadap terdakwa terlalu ringan. Zhang menjelaskan, tidak cukup bukti untuk menuduh Schellenberg bagian dari sindikat narkoba atau dia terlibat penyelundupan methamphetamine.

“Bahkan, jika pengadilan menerima semua dakwaan, pengadilan seharusnya tidak menambah hukumannya karena fakta yang disajikan jaksa sebagai bukti baru telah didengar di pengadilan,” kata Zhang.

Credit sindonews.com

Balas Dendam, China Keluarkan Travel Advice ke Kanada

BEIJING - China mengeluarkan travel advisory bagi warganya ke Kanada. Beijing memperingatkan warganya untuk sepenuhnya mengevaluasi risiko dan berhati-hati saat bepergian ke sana.

Dalam informasi pada akun resmi WeChat, Departemen Urusan Konsuler Kementerian Luar Negeri China merujuk penahanan sewenang-wenang warga negaranya di Kanada atas permintaan pihak ketiga seperti dikutip dari Channel News Asia, Selasa (15/1/2019).

Beijing dan Ottawa terlibat ketegangan sejak awal Desember, ketika polisi Kanada menangkap kepala keuangan Huawei Technologies Meng Wanzhou atas perintah Amerika Serikat (AS).

Beberapa hari kemudian, China mengahan dua orang Kanada karena dicurigai membahayakan keamanan negara. Keduanya adalah mantan diplomat Michael Kovrig dan konsultan bisnis Michael Spavor.

Hukuman mati warga Kanada, Robert Schellenberg, pada awal pekan ini karena menyelundupkan 222kg metamfetamin telah menjadi ketegangan terbaru pada hubungan kedua negara.

China belum mengaitkan salah satu dari ketiga kasus warga negara Kanada itu dengan penangkapan Meng, tetapi telah memperingatkan konsekuensi parah jika ia tidak segera dibebaskan.

Trudeau mengatakan hukuman itu harus menjadi "keprihatinan ekstrem" bagi teman-teman dan sekutu Kanada, seperti halnya dengan pemerintah Kanada, bahwa China telah memilih untuk secara sewenang-wenang menerapkan hukuman mati.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying, berbicara pada jumpa pers reguler, menyatakan ketidakpuasan yang kuat dengan komentar tersebut.

"Pernyataan orang Kanada yang relevan kurang memiliki kesadaran paling dasar tentang sistem hukum," kata Hua.

Hua menyentil Kanada terkait tugas negara untuk mengeluarkan peringatan perjalanan yang diperbarui tentang risiko penegakan hukum yang sewenang-wenang di China, dan mengatakan bahwa Kanada seharusnya mengingatkan rakyatnya untuk tidak terlibat dalam penyelundupan narkoba.

"Kami mendesak pihak Kanada untuk menghormati aturan hukum, menghormati kedaulatan hukum China, memperbaiki kesalahannya, dan berhenti membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab," cetus Hua.

Credit sindonews.com

Cina Kecam Kanada karena Persoalkan Hukuman Mati

Palu hakim, ilustrasi

Foto: info.ngawitani.org

Warga Kanada divonis mati karena kasus narkoba.

CB, BEIJING -- Pemerintah Cina mengecam Kanada karena memprotes hukuman mati kepada seorang warganya yang terlibat kasus penyelundupan narkoba. Beijing menilai pernyataan yang dikeluarkan Kanada terkait hal itu tidak bertanggung jawab.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Hua Chunying mengatakan, hukuman mati yang dijatuhkan kepada warga Kanada, yakni Robert Schellenberg, telah sesuai dengan peraturan hukum berlaku. Ia mengecam komentar Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau yang menuding hukuman terhadap Schellenberg merupakan keputusan sewenang-wenang.

“Pernyataan oleh orang Kanada yang relevan kurang memiliki kesadaran paling dasar tentang sistem hukum,” ujar Hua pada Selasa (15/1).

Ia mendesak Kanada menghormati kedaulatan hukum Cina terkait kasus Schellenberg. “Kami mendesak Kanada menghormati aturan hukum dan kedaulatan hukum Cina, memperbaiki kesalahannya, dan berhenti membuat pernyataan yang tidak bertanggun jawab,” kata Hua.

Schellenberg ditangkap otoritas Cina pada 2014. Dia dituduh terlibat penyelundupan 222 kilogram metamfetamin dari Cina ke Australia. Pada Senin (14/1), pengadilan Cina menjatuhkan hukuman mati kepadanya.

Pengacara Schellenberg, Zhang Dongshuo mengatakan kliennya akan mengajukan banding atas putusan tersebut. Ia menilai pengadilan seharusnya tidak memperberat hukuman kepada Schellenberg karena tidak ada bukti baru yang dihadirkan.

Sebelumnya Schellenberg memang telah menerima vonis penjara selama 15 tahun. Namun Pengadilan Rakyat Menengah Dalian di provinsi timur laut Liaoning memihak jaksa penuntut di pengadilan ulang bahwa hukuman terhadap Schellenberg terlalu ringan.

Hubungan Cina dengan Kanada memang telah memanas sejak ditanhkapnya Chief Financial Officer Huawei Meng Wanzhou di negara tersebut pada Desember tahun lalu. Meng ditangkap atas permintaan pihak berwenang Amerika Serikat (AS) atas tuduhan pelanggaran peraturan perdagangan, yaitu mengirim perangkat komunikasi ilegal ke Iran. Washington diketahui sedang memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Teheran.

Meskipun pada akhirnya Meng dibebaskan setelah membayar jaminan, namun penangkapan itu telah menyebabkan hubungan Cina dan Kanada membeku. Setelah kejadian itu, Beijing kemudian menangkap dua warga Kanada di negaranya, yakni Michael Kovrig dan Michael Spavor.
Kovrig adalah seorang diplomat Kanada. Sementara Spavor merupakan seorang konsultan yang diketahui memiliki hubungan dekat dengan pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un. Spavor ditangkap atas tuduhan membahayakan keamanan negara.

Credit republika.co.id

Pentagon Setujui Tambah Pasukan AS di Perbatasan Meksiko

Ilustrasi pasukan Amerika Serikat di perbatasan Meksiko. (Reuters/Delcia Lopez)

Jakarta, CB -- Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon) menyetujui permintaan perpanjangan masa dan penambahan jumlah serdadu ke sepanjang wilayah perbatasan dengan Meksiko. Hal itu diajukan oleh Kementerian Keamanan Dalam Negeri AS, dengan alasan mengadang laju pendatang gelap.

"Menanggapi permintaan dari Kementerian Keamanan Dalam Negeri pada 27 Desember, pelaksana tugas Menteri Pertahanan Pat Shanahan menyetujui bantuan tambahan prajurit hingga 30 September 2019," dikutip dari pernyataan resmi Pentagon, seperti dilansir CNN pada Selasa (15/1).

Pernyataan tersebut juga menjelaskan militer AS saat ini sedang melakukan transisi terhadap perlindungan keamanan perbatasannya di barat daya, dari pengetatan menjadi pengawasan dan deteksi. Hal ini juga akan dilakukan bersamaan dengan penempatan kawat berduri di berbagai akses masuk perbatasan.

Pada akhir November 2018, militer AS telah membentangkan kawat berduri sepanjang lebih dari 10 mil di Texas, Arizona dan California.

Permintaan atas bantuan itu adalah upaya berbeda yang dilakukan Gedung Putih dalam menggunakan dana Pentagon, untuk membantu pembangunan bagian baru dari tembok perbatasan.

Pejabat Pentagon juga mengatakan kepada CNN mereka masih menentukan besar dan komposisi pasukan yang akan dilibatkan untuk sistem baru ini.

Oleh karena itu, masih belum jelas apakah nantinya mereka akan mengerahkan pasukan militer aktif, atau pasukan Garda Nasional AS.

Sekitar 2.300 serdadu aktif berada di perbatasan AS-Meksiko sebenarnya dijadwalkan untuk pulang pada 15 Desember lalu. Namun, masa tugas mereka diperpanjang sampai akhir Januari sesuai permintaan.

Biaya pengerahan pasukan yang mecapai 5.800 pasukan itu diperkirakan akan mencapai US$ 132 juta.

Selain itu, Presiden AS Donald Trump sebelumnya telah memerintahkan pengerahan pasukan Garda Nasional untuk membantu mengamankan perbatasan. Terdapat sekitar 2.200 pasukan di dalamnya yang terlibat perjanjian misi pengamanan tersebut. Pengerahan yang dijadwalkan untuk berakhir pada September itu diperkirakan menggunakan biaya sebanyak US$308 juta (sekitar Rp4,3 triliun).

Pentagon membantah untuk mengungkap sumber anggaran pengerahan pasukan tersebut.

Perselisihan berkepanjangan antara Presiden Donald Trump dan fraksi Partai Demokrat di Kongres membuat sebagian pemerintahan tutup hingga lebih dari tiga pekan.

Penutupan pemerintahan merupakan situasi ketika pemerintah AS dan Kongres gagal menyepakati anggaran negara yang akan dicairkan. Dalam situasi ini, pemerintah AS pada umumnya berhenti menyediakan sejumlah layanan publik dan akibatnya para pegawai negeri terpaksa cuti tanpa digaji.

Penutupan pemerintah AS dimulai sejak 22 Desember 2018 lalu, dan dinyatakan terus berlanjut setelah negosiasi antara kubu Partai Demokrat dan Partai Republik mentok.

Hingga kini, Trump masih berkeras meminta anggaran US$5,6 miliar untuk membiayai proyek tembok perbatasan AS-Meksiko. Dia menyatakan akan tetap mempertahankan penutupan pemerintahan selama anggaran proyek yang diajukannya belum disetujui.

Credit cnnindonesia.com

Venezuela Ribut dengan Brasil, Maduro: Bolsonaro Adalah Hitler!

CARACAS - Presiden Venezuela Nicolas Maduro menyebut Presiden Brasil Jair Bolsonaro seorang Adolf Hitler modern. Julukan itu dilontarkan beberapa hari setelah Brasilia secara resmi mengakui pemimpin oposisi sebagai kepala resmi negara yang dilanda krisis ekonomi itu.

Pemerintah Brasil pada hari Sabtu pekan lalu mengatakan pihaknya mengakui Juan Guaido, kepala Kongres yang juga pemimpin oposisi Venezuela, sebagai presiden yang sah. Pengakuan itu disampaikan setelah Maduro dilantik sebagai presiden untuk masa jabatan periode yang kedua.

Maduro terpilih lagi sebagai presiden setelah menang pemilu. Namun, Amerika Serikat tidak mengakui hasil pemilu dengan menyatakan kemenangan Maduro tidak sah.

"Di sana kita punya Brasil di tangan seorang fasis, Bolsonaro adalah Hitler dari era modern!," kata Maduro saat pidato kenegaraan pada hari Senin.

"Mari kita serahkan tugas Bolsonaro kepada orang-orang hebat di Brasil, yang akan berjuang dan merawatnya," lanjut dia, seperti dikutip Reuters, Selasa (15/1/2019).

Guaido pada hari Jumat mengatakan dia bersedia menjadi presiden setelah para pemimpin oposisi mengatakan masa jabatan kedua Maduro tidak sah karena pemilu 2018 diboikot. Oposisi memboikot pemilu dengan alasan kubu Maduro curang.

Guaido, yang sempat ditahan oleh agen intelijen saat dalam perjalanan ke sebuah demonstrasi politik pada hari Minggu, belum menyatakan dirinya sebagai presiden Venezuela.

Brasil dan Venezuela mempertahankan hubungan baik selama lebih dari satu dekade berkat hubungan persahabatan antara Partai Buruh Brasil dan Partai Sosialis Venezuela.

Namun sejak Bolsonaro—politisi anti-komunis dan pemuji kediktatoran militer Brasil 1964-1985—berkuasa, hubungan kedua negara retak. Terlebih Bolsonaro telah berjanji akan menargetkan Venezuela layaknya musuh.

Credit sindonews.com

Setidaknya 11 Tewas dalam Serangan Teroris di Ibu Kota Kenya

NAIROBI - Pasukan keamanan Kenya telah berhasil mengamankan gedung-gedung di Ibu Kota Nairobi setelah sekelompok orang bersenjata melakukan serangan mematikan.

"Tim keamanan telah mengevakuasi sejumlah warga Kenya dan warga negara lain dari gedung (hotel dan kantor)," kata Menteri Dalam Negeri dan Sekretaris Koordinasi Kabinet Nasional Fred Matiang'i dalam sebuah pernyataan.

"Kami sekarang dalam tahap akhir membersihkan area dan mengamankan bukti serta mendokumentasikan konsekuensi dari peristiwa yang tidak menguntungkan ini," imbuhnya seperti dikutip dari CNN, Rabu (16/1/2019).

Setidaknya 11 orang tewas dalam apa yang digambarkan polisi sebagai serangan teror di kompleks Ibu Kota Kenya itu, kata seorang sumber di hotel yang membantu keamanan.

Sumber itu menyebut korban tewas itu "konservatif" dan memperkirakannya akan meningkat.

"Saya melihat enam orang tewas di jalan setapak di atas sungai dan lima lainnya di kafe taman rahasia," ungkapnya.

Rentetan tembakan dan ledakan membuat orang-orang berlarian menyelamatkan diri mereka pada Selasa sore di sebuah kompleks di lingkungan Nairobi. Rekaman dari tempat kejadian menunjukkan petugas bersenjata mengawal pekerja kantor dan melukai para pelaku agar selamat saat suara tembakan terdengar. Mobil-mobil di kompleks itu terlihat terbakar ketika helikopter terbang di atas.

Unit-unit anti-teror, lembaga penegak hukum lainnya dan ambulans bergegas ke tempat kejadian di Riverside Drive di lingkungan Westlands Nairobi ketika orang-orang dengan pakaian berlumuran darah terlihat melarikan diri dari kompleks. Di dekatnya, para siswa dari kampus Universitas Chiromo di Nairobi diungsikan ke jalan.

"Serangan terkoordinasi dimulai di sebuah bank di dalam kompleks, dengan ledakan yang menargetkan tiga kendaraan di tempat parkir, diikuti oleh ledakan bunuh diri di lobi hotel, di mana para tamu menderita luka parah," ujar Inspektur Jendral Polisi Joseph Boinnet.

Jumlah orang yang terluka dalam serangan itu belum dikonfirmasi, tetapi rumah sakit setempat telah mengeluarkan permohonan mendesak untuk donor darah.

Media sosial menampilkan postingan dari orang-orang yang mencoba menghubungi teman-teman mereka yang masih terjebak di dalam kompleks. Beberapa mengatakan pesan teks mereka tidak sampai.

Palang Merah telah meminta keluarga yang mencari orang yang dicintai untuk menelepon ke hotline penelusuran khusus untuk meminta bantuan.

Polisi meminta warga menahan diri untuk tidak berbagi berita yang tidak dikonfirmasi, atau gambar operasi keamanan yang sedang berlangsung di media sosial, memperingatkan tentang informasi yang salah yang beredar online.

"Ketika kami pergi, ada tembakan di seluruh tempat itu," kata Evans Ng'ong'a, yang berada di dalam kompleks, kepada CNN.

"Penyerang melompati pagar dan mulai menembak setelah ledakan," sambungnya.

Ng'ong'a berbagi video dan foto di Twitter tentang operasi polisi yang sedang berlangsung.

Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Kenya Bob Godec mengutuk serangan itu dalam serangkaian tweet dan menawarkan bantuan AS. Dia mengkonfirmasi bahwa semua personil kedutaan aman, meskipun tidak jelas jika ada warga AS yang terlibat.

Sekretaris Jenderal PBB António Guterres juga mengutuk serangan itu dan menyatakan solidaritasnya untuk rakyat dan pemerintah Kenya, menurut sebuah pernyataan.

Kelompok militan Islam Somalia, al-Shabaab, mengaku bertanggung jawab atas serangan itu, menurut SITE Intelligence Group.

Serangan itu membuat perbandingan langsung dengan serangan mal Westgate 2013 di Nairobi ketika ekstremis al-Shabaab menewaskan 67 orang di pusat perbelanjaan mewah.

Serangan pada Selasa itu juga menandai peringatan tiga tahun serangan al-Shabaab di pangkalan militer El Adde, yang menewaskan lebih dari 140 tentara Kenya.

Credit sindonews.com

Demonstrasi Tolak Kenaikan Harga BBM di Zimbabwe Rusuh

Ilustrasi kerusuhan di Zimbabwe. (REUTERS/Siphiwe Sibeko)

Jakarta, CB -- Aksi unjuk rasa pecah di dua kota utama di Zimbabwe memprotes kenaikan harga bahan bakar minyak yang baru saja diumumkan oleh pemerintah. Demonstrasi berubah menjadi kericuhan dan aparat diterjunkan untuk menanggulangi situasi itu.

Seperti dilansir CNN, Selasa (15/1), pemerintah Zimbabwe mengerahkan tentara dan polisi untuk menghadapi massa dalam aksi protes. Demonstran menutup jalan-jalan dan membakar ban di ibu kota Harare.

Banyak toko dan pasar swalayan masih tutup setelah terjadi penjarahan di pusat kota pada Senin kemarin.

Salah satu demonstran, Abigail Hupe mengatakan kepada CNN banyak warga yang kabur mencari tempat yang lebih aman setelah polisi akibat kerusuhan itu.

Unjuk rasa terjadi setelah Presiden Emmerson Mnangagwa mengumumkan kenaikan harga bahan bakar sebesar 150 persen pada Sabtu (12/1) malam pekan lalu. Alasan dia melakukan hal itu adalah untuk mempermudah akses penyediaan bahan bakar yang telah menipis selama beberapa bulan.

Mnangagwa berpendapat kekurangan bahan bakar disebabkan karena perekonomian yang sedang meningkat. Selain itu dia menyatakan nilai tukar mata uang yang rendah dan perdagangan bahan bakar ilegal turut menjadi pemicu kenaikan BBM.

Setelah pengumuman kenaikan harga itu, masyarakat menyalahkan pemerintahan Mnangagwa lantaran tingkat perekonomian Zimbabwe semakin menurun, yang merupakan imbas dari pemerintahan presiden sebelumnya, Robert Mugabe.

Mata uang Dolar Zimbabwe sudah tidak berharga sejak 2009 setelah terjadinya hiperinflasi. Sejak itu, Zimbabwe mengadopsi mata uang Dolar AS, Rand Afrika Selatan, dan mata uang lainnya.

Mnangagwa sekarang sedang melakukan tur ke luar negeri mengunjunggi beberapa ngara seperti Rusia, Kazakstan, Belarusia dan Azerbaijan dengan tujuan menarik pemodal asing. Ia direncanakan akan kembali setelah menghadiri Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss.

Wakil Menteri Informasi Zimbabwe, Energy Mutodi mengatakan pihaknya juga khawatir terhadap dampak kenaikan harga BBM.

"Kami tidak punya masalah dengan siapapun yang memprotes kenaikan harga bahan bakar dan komoditas secara damai. Kami sama-sama khawatir seperti warga lainnya," kata Mutodi.

Mutodi menyatakan tidak ada yang bisa dilakukan pemerintah untuk menahan kenaikan harga bahan bakar. Sebab dia beralasan Zimbabwe merupakan negara yang menjual bahan bakar dengan harga termurah di Afrika.

Sementera itu, Menteri untuk Keamanan Nasional Zimbabwe, Owen Ncube menyalahkan lembaga non pemerintah, masyarakat sipil, organisasi pemuda, dan individu atas kerusuhan itu.

Saksi menunjukkan tembakan dilepaskan oleh aparat polisi saat aksi protes sedang berlangsung. Ncube juga mengkonfirmasi adanya korban.

Hanya saja jumlahnya belum diketahui.

"Sangat disayangkan, hal ini menyebabkan banyaknya kerugian nyawa dan harta benda termasuk satu petugas kepolisian dan orang sipil yang terluka," kata Ncube.

Dalam pernyataannya, Ncube mengusulkan supaya digelar pertemuan pada Jumat (18/1) mendatang oleh Koalisi Krisis untuk meredam gejolak di masyarakat. Koalisis Krisis adalah sebuah kelompok yang terdiri dari lebih dari 80 organisasi masyarakat sipil.

Credit cnnindonesia.com

Wali Kota Pro Imigran di Polandia Tewas Ditikam Eks Terpidana

Wali kota Gdansk, Polandia tewas dibunuh saat menghadiri acara pengumpulan dana untuk anak-anak menderita sakit. { WORLD JEWISH CONGRESS]

CB, Jakarta - Wali kota Gdansk di Polandia, Pawel Adamowicz tewas ditikam oleh mantan terpidana saat menghadiri acara pengumpulan dana terbesar yang diadakan setiap tahun memperingati Natal pada hari Senin, 14 Januari 2019.
Adamowicz yang sudah 20 tahun sebagai wali kota ditikam saat memberikan pidato di podium dalam acara bertajuk Great Orchestra of Christmas Charity. Dana dari acara ini disumbangkan ke berbagai rumah sakit.

Menurut laporan Reuters, terpidana bernama Stefan, 27 tahun, awalnya terdengar meneriakkan kata: "Adamowicz mati!". Lalu dia memaksa naik ke podim dan menikam wali kota berusia 53 tahun itu.

Adamwowicz terkapar di lantai dan dilarikan ke rumah sakit. Keesokan harinya setelah menjalani operasi selama 5 jam, Adamowicz dinyatakan meninggal.
Sebelum ditangkap, mantan terpidana itu menuding partai politik yang dulu mendukung wali kota telah menjeblokskannya ke penjara. Dan dia mengalami penyiksaan.

Polisi Polandia menjelaskan, pembunuh wali kota Gdansk itu baru dibebaskan Desember lalu setelah menjalani hukuman 5,2 tahun atas dakwaan merampok bank.

Dia kemudian menjalani hukuman di rumah sakit karena menderita gangguan jiwa.
Pemerintah Polandia mengumumkan pemakaman Adamowicz sebagai hari berkabung nasional. Wali kota yang memberi tempat bagi para imigran sebagai pengungsi mendapat dukungan dari rakyat Polandia.
"Setan-setan bangun, sesuatu yang mengerikan terjadi, dengan penguasa yang mengizinkan secara diam-diam," kata Gerard Projs, 79 tahun tentang kematian wali kota terlama di Polandia.

Credit tempo.co

Selasa, 15 Januari 2019

Trump Tolak Akhiri Shutdown

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump

Foto: VOA

Shutdown pemerintahan AS kali ini menjadi yang terpanjang dalam sejarah

CB, WASHINGTON - Presiden Donald Trump pada Senin (14/1) menolak seruan Partai Republik untuk sementara waktu membuka kembali kegiatan lembaga pemerintah AS yang mengalami shutdown sejak Desember tahun lalu. Hingga kini shutdown pemerintahan AS sudah memasuki pekan ke empat.

Sekitar seperempat dari operasi pemerintah federal telah disetop sejak 22 Desember 2018. Penghentian operasional pemerintah federal ini disebabkan Presiden AS Donald Trump yang bersikeras meminta anggaran sebesar 5,7 miliar dolar AS untuk membangun tembok di perbatasan AS-Meksiko.

Kubu Demokrat, yang kini mengendalikan Kongres, menolak permintaan Trump. Begitu pula suara anggota senat dari Partai Demokrat, yang diperlukan untuk meloloskan sebagian besar undang-undang di majelis.

Mereka tetap menolak permintaan tersebut, meskipun Partai Republik memiliki mayoritas suara.

Pada Ahad (13/1), Senator Partai Republik Lindsey Graham mendesak Trump untuk membuka kembali kegiatan pemerintahan dalam waktu singkat dalam upaya untuk memulai kembali perundingan. Ide ini juga telah diusulkan Partai Demokrat selama berminggu-minggu.

"Ya, itu adalah saran yang dibuat Lindsey, tetapi saya menolaknya," kata Trump kepada wartawan ketika dia meninggalkan Gedung Putih untuk melakukan perjalanan ke Louisiana.

"Saya ingin menyelesaikannya. Saya tidak ingin hanya menunda saja," lanjut dia.

Shutdown kali ini merupakan yang terpanjang dalam sejarah AS.

Kubu Demokrat mengatakan ada cara yang lebih murah dan lebih efektif untuk meningkatkan keamanan di wilayah perbatasan daripada membangun tembok yang harganya bisa melampaui 25 miliar dolar AS. Mereka telah menawarkan sebesar 1,3 miliar dolar AS untuk tahun ini dalam pos anggaran dana keamanan di perbatasan.

Ketika mencalonkan diri sebagai presiden, Trump mengatakan Meksiko akan membayar mahal untuk tembok itu. Namun, pemerintahnya menolak.

Baru-baru ini, Trump menyarankan bahwa kesepakatan perdagangan yang dinegosiasikan ulang dengan Meksiko dapat mendatangkan pendapatan yang dibutuhkan untuk membangun tembok atau bahwa dana militer dan tentara AS dapat dimanfaatkan.

Credit republika.co.id

Trump Menggertak Soal Kurdi, Turki Tetap Pada Pendirian

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan. (Kayhan Ozer/Presidential Palace/Handout via REUTERS)

Jakarta, CB -- Pemerintah Turki meminta Amerika Serikat menghormati kerja sama strategis mereka, menanggapi gertakan Presiden Donald Trump yang bakal menghancurkan perekonomian negara itu jika berani menyerang etnis Kurdi. Turki tetap berpendirian sejumlah organisasi Kurdi tergolong teroris, meski AS menganggapnya sebagai sekutu.

"Teroris tidak dapat menjadi mitra dan sekutu Anda, @realDonaldTrump. Turki berharap AS dapat menghormati kemitraan strategis kami dan tidak menghalanginya dengan propaganda teroris," cuit juru bicara kepresidenan, Ibrahim Kalin, melalui akun Twitternya, seperti dilansir Reuters, Senin (14/1).

Dalam cuitan yang berbeda, Kalin juga menekankan Turki akan melawan segala bentuk aksi terorisme, dan bukan menyerang etnis Kurdi.

"Menyamakan Kurdi Suriah dengan PKK, yang ada dalam daftar teroris AS dan PYD/YPG cabang Suriah, merupakan kesalahan yang fatal. Turki akan melawan terorisme, bukan Kurdi. Kami akan melindungi Kurdi dan warga Suriah lainnya dari semua ancaman teroris," lanjut Kalin.

Cuitan-cuitan tersebut ditujukan langsung kepada Trump, membalas cuitan dalam akun Twitternya kepada Turki.

Turki memandang kelompok suku Kurdi yang mempunyai sayap politik Partai Pekerja Kurdi (PKK), dan sayap militer mereka yaitu Peshmerga, YPJ, dan YPG sebagai organisasi teroris. Di Suriah, mereka turut terlibat dalam perang saudara melawan rezim Presiden Bashar al-Assad dan bertempur melawan kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

Etnis Kurdi selama ini bergantung dari bantuan senjata dari AS untuk menahan serangan dari Turki dan ISIS.

Penasihat keamanan nasional AS, John Bolton, mengatakan penarikan pasukan akan bergantung pada keputusan Turki untuk tidak menyerang Kurdi begitu pasukan AS meninggalkan Suriah.

Keputusan Trump menarik seluruh pasukan dari medan perang di Suriah pada Desember 2018 lalu sudah mulai dilakukan. Pada pekan lalu, sebagian dari pasukan AS di Suriah dilaporkan mulai mengemasi sejumlah peralatan tempur. Trump meminta penarikan pasukan dilakukan bertahap dengan tenggat maksimal empat bulan.

Meski begitu, ada kemungkinan sejumlah peralatan militer AS akan diwariskan kepada petempur Kurdi, karena posisi mereka semakin terdesak setelah AS hengkang dari Suriah. Mereka harus menghadapi Iran, ISIS, Rusia, Suriah dan Turki.

Credit cnnindonesia.com

Pompeo: Ancaman Trump pada Turki Tak Ubah Keputusan Soal Suriah

WASHINGTON - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo menuturkan, ancaman Presiden AS, Donald Trump tidak mempengaruhi keputusan untuk menarik pasukan dari Suriah. Trump mengancam untuk menargetkan ekonomi Turki, jika Ankara menyerang pasukan Kurdi Suriah, ditengah penarikan pasukan Washington dari Suriah.

Dalam konferensi pers pasca melakukan kunjungan ke Arab Saudi, Pompeo ditanya apa yang dimaksud Trump dengan kehancuran ekonomi. Pompeo mengatakan, dia tidak tahu apa maksud dari ancaman Trump tersebut.

Namun, mantan pemimpin badan intelijen AS atau CIA itu menegaskan, ancaman itu tidak mengubah keputusan untuk menarik mundur semua pasukan AS yang ditempatkan di Suriah.

"Anda harus bertanya kepada presiden. Kami telah menerapkan sanksi ekonomi di banyak tempat, saya berasumsi dia berbicara tentang hal-hal seperti itu. Anda harus bertanya kepadanya," ucap Pompeo.

"Saya tidak berpikir itu mengubah keputusan presiden untuk 2.000 personel berseragam kami untuk meninggalkan Suriah," sambungnya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters pada Senin (14/1).

Sementara itu, sebelumnya Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu menegaskan Ankara tidak takut dengan ancaman yang dilontarkan oleh Trump. "Mengancam Turki secara ekonomi tidak akan membawa Anda ke mana-mana," ucapnya.

Dia juga melemparkan kritikan terhadap cara komunikasi Trump, yang lebih senang menyampaikan sesuatu melalui Twitter, dibandingkan menyampaikanya secara langsung kepada pihak yang bersangkutan.

Credit sindonews.com

Trump Menggertak Hancurkan Ekonomi Turki Jika Serang Kurdi

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. (REUTERS/Carlos Barria)

Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengancam akan merusak perekonomian Turki jika negara itu berani menyerang sekutu mereka, etnis Kurdi, yang berada di wilayah perbatasan Suriah. Sebab, etnis Kurdi selama ini bergantung dari bantuan pasokan senjata dari AS untuk menahan serangan dari Turki dan kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

"Kami akan menghancurkan Turki secara ekonomi jika mereka menyerang suku Kurdi. Kami juga tak ingin Kurdi memprovokasi Turki," cuit Trump melalui akun Twitternya, seperti dikutip CNN, Senin (14/1).

Penasihat keamanan nasional AS, John Bolton, mengatakan penarikan pasukan akan bergantung pada keputusan Turki untuk tidak menyerang Kurdi begitu pasukan AS meninggalkan Suriah.

Turki memandang kelompok suku Kurdi yang mempunyai sayap politik Partai Pekerja Kurdi (PKK), dan sayap militer mereka yaitu Peshmerga, YPJ, dan YPG sebagai organisasi teroris. Di Suriah, mereka turut terlibat dalam perang saudara melawan rezim Presiden Bashar al-Assad dan bertempur melawan ISIS.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam Bolton.

"Bolton melakukan kesalahan serius. Jika ia berpikir seperti itu, ia melakukan kesalahan besar. Kami tidak akan berkompromi," kata Erdogan.

Keputusan Trump menarik seluruh pasukan dari medan perang di Suriah pada Desember 2018 lalu sudah mulai dilakukan. Pada pekan lalu, sebagian dari pasukan AS di Suriah dilaporkan mulai mengemasi sejumlah peralatan tempur. Trump meminta penarikan pasukan dilakukan bertahap dengan tenggat maksimal empat bulan.

Keputusan Trump menarik 2000 pasukan dari Suriah ditentang sejumlah pihak. Menteri Pertahanan AS, Jim Mattis memilih mundur sehari setelah Trump memutuskan hal tersebut.

Melalui cuitan dalam akun Twitternya pada Minggu kemarin, Trump juga menambahkan Rusia, Iran dan Suriah merupakan tiga negara yang menerima manfaat terbesar dari kebijakan jangka panjang AS menghancurkan ISIS di Suriah.

"Kami juga mendapatkan manfaat, tapi sekarang saatnya membawa pasukan kami kembali ke rumah. Hentikan perang tanpa hati!," cuit Trump.

Credit cnnindonesia.com

Respons Ethiopian Airlines Dipaksa Mendarat Jet Tempur Indonesia

JAKARTA - Pesawat kargo Boeing 777 Ethiopian Airlines dipaksa menderat oleh dua pesawat jet tempur F-16 militer Indonesia di Bandara Internasional Hang Nadim, Batam, karena melanggar wilayah udara. Maskapai asing itu merespons dengan mengklaim tak perlu izin negara setempat karena melakukan penerbangan tak terjadwal.

Juru bicara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI-AU) Marsekal Pertama Novyan Samyoga mengatakan penerbangan kargo ETH 3728 itu telah terbang dari Ibu Kota Ethiopia, Addis Ababa ke Hong Kong. Namun, dipaksa mendarat oleh dua F-16 TNI-AU karena menerobos wilayah udara Indonesia tanpa izin.

Pihak Ethiopian Airlines mengatakan, pesawatnya membuat penerbangan tak terjadwal yang mendesak untuk menurunkan mesin pesawat di Singapura untuk pemeliharaan.

“(Pesawat) melintasi wilayah udara Indonesia sesuai dengan Konvensi ICAO Chicago Pasal 5, di mana penerbangan yang tidak terjadwal dapat menerbangkan wilayah udara dari negara sahabat tanpa izin terlebih dahulu," kata pihak maskapai melalui email, yang dikutip Selasa (15/1/2019).

Maskapai tersebut telah mengaku sudah memberi penjelasan kepada otoritas Indonesia. Para kru pesawat saat ini sedang beristirahat di sebuah hotel sebelum melanjutkan penerbangan mereka.

Seperti diberitakan sebelumnya, dua jet tempur F-16 TNI-AU yang memaksa pesawat Ethiopian Airlines mendarat di Bandara Internasional Hang Nadim berasal dari Skuadron Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru.

"Pesawat turun sekira pukul 09.32 WIB," kata Direktur Badan Usaha Bandar Udara (BUBU) Hang Nadim, Suwarso.

Menurutnya, pesawat asing itu membawa enam kru, dan saat ini tengah menjalani pemeriksaan oleh pihak TNI-AU. "Detailnya silahkan menanyakan ke pihak TNI-AU," katanya.

Credit sindonews.com

TNI AU Jelaskan Kronologi Pendaratan Paksa Pesawat Asing di Batam

JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) mendaratkan paksa pesawat Kargo asing Jenis Boeing 777 di Bandara Internasional Hang Nadim, Batam, Kepulauan Riau, Senin (14/1/2019).

Pesawat tersebut memasuki wilayah kedaulatan udara yuridiksi Indonesia secara ilegal tanpa dilengkapi flight clearance (FC).

Pemaksaan mendarat pesawat asing tersebut berawal dari laporan Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional (Kosekhanudnas) III Medan kepada Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) tentang adanya pesawat unschedulle tanpa flight clereance yang akan memasuki wilayah udara nasional.

"Setelah menerima laporan tersebut, Panglima Komando Perhananan Udara Nasional (Pangkohanudnas) Marsda TNI Imran Baidirus melaporkan kepada Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto terkait pelanggaran wilayah udara oleh pesawat asing," kata Kepala Bidang Penerangan Umum TNI, Kolonel Sus Taibur Rahman melalui keterangan tertulisnya, Senin (14/1/2019).

Selanjutnya Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto memerintahkan Pangkohanudnas untuk menurunkan paksa pesawat asing tersebut.

Langkah itu diambil dengan mengerahkan dua pesawat tempur TNI AU jenis F 16 dari Skadron Udara 16 Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru dengan callsign.

Selanjutnya, keduanya melakukan identifikasi visual dan penyergapan terhadap pesawat asing B-777 ET-AVN setelah melakukan komunikasi dengan frekuensi darurat.

Dari komunikasi udara tersebut dipastikan bahwa pesawat kargo yang dioperasikan oleh maskapai Ethiopian Air tersebut tidak memiliki izin atau flight clearance melintasi wilayah udara nasional Indonesia, sehingga dipaksa mendarat di bandara terdekat yaitu Bandara Hang Nangdim Batam pukul 09.33 WIB.

Credit sindonews.com

Peremajaan Alutsista, Kemhan Beli 17 Heli Angkut dan Serbu PTDI

BANDUNG - Kementerian Pertahanan (Kemhan) Republik Indonesia memesan 17 helikopter jenis serbu dan angkut berat kepada PT Dirgantara Indonesia (PTDI) untuk pengadaan hingga 2020.

Kontrak pendanaan terdiri atas delapan helikopter angkut berat H225M dan sembilan heli serbu BELL-412EPI, lengkap dengan persenjataan dan amunisi, suku cadang, publikasi teknis serta pelatihan. Nilai kontrak untuk pengadaan 17 helikopter yaitu USD330 juta. USD183 juta untuk heli serbu. Sisanya untuk heli angkut.

Kepala Badan Sarana Pertahanan (Kabaranahan) Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Laksamana Muda TNI Agus Setiadji mengatakan, pemesanan tersebut didasarkan atas kebutuhan dasar TNI AU dan AD dari pengadaan tahap dua.

“Kalau kebutuhan heli serbu butuh 40, kita baru bisa 9. Jadi bertahap. Sedangkan heli angkut berat ini pertama kali kita adakan kerja sama PTDI dan Airbus. Kebutuhan 100 skuadron (16 heli) sekarang baru bisa delapan,” kata Agus usai penandatangan kontrak pemesanan 17 heli di kawasan PTDI, Kota Bandung, Rabu (9/1/2019).

Menurut dia, melalui pemesanan ini, targetnya pada 2020 sudah terpenuhi semua. Karena saat ini baru 67%. Pemerintah, kata dia, berkomitmen peralatannya yang sudah sangat tua, akan diperbaharui semua.

“Kita tidak bisa pertahankan alutsista yang lama dan kemampuannya rendah. Kalau sudah tidak efisien, kami ganti dan melibatkan industri dalam negeri. Kami juga mempertimbangkan, bahwa setiap pembelian alutsista harus memiliki kemampuan menanggulangi bencana alam. Jadi harus ada spek untuk SAR. Harus ada kemampuan untuk penanggulangan bencana,” imbuh dia.

Direktur Utama PTDI Elfien Goentoro mengatakan, untuk pengadaan heli serbu akan dipenuhi dalam tempo 24 bulan sejak kontrak. Sedangkan heli angkut berat bakal dipenuhi selama 36 bulan setelah kontrak.

“Setelah ini kami akan urus pendanaannya dulu, baru bisa produksi. Antara 3-4 bulan. Kami sangat berterimakasih atas kepercayaan diberikan ke kami. Harapan dapat mendukung kemandirian alutsista Indonesia,” kata dia.

Untuk helikopter H225M angkut berat untuk TNI Angkatan Udara memiliki konfigurasi Angkut Berat, Integrated Logistic Support termasuk Airborne Kit, Jasa (Technical Assistant dan Advance Training). Termasuk Publikasi Teknis, Pelatihan dan 1 (satu) unit H225M Level D Full Flight Simulator serta sarana dan prasarana pendukungnya.

Helikopter H225M merupakan nama komersial yang sama dengan Helikopter EC725 Cougar yang merupakan keluarga dari Super Puma, produk kerja sama industri antara PTDI dengan Airbus Helicopters, Perancis.

Sedangkan helikopter serbu lengkap dengan Persenjataan dan amunisi, suku cadang, publikasi teknis serta pelatihan. Sedangkan Helikopter Bell-412EPI merupakan bagian dari Helikopter Bell-412 Series, produk kerja sama industri antara PTDI dengan Bell Helicopter Textron Inc., Canada.

Credit sindonews.com

Singapura sebut hubungan dengan Malaysia hadapi penurunan

Patroli Perbatasan Perairan Batam Komandan Pos Angkatan Laut Pulau Nipa Letda Laut Teknik Asep (kanan) memimpin patroli di kawasan wilayah kerja pos TNI AL Pulau Nipa, Batam, Selasa (24/5/2016). Patroli dan pengawasan di kawasan pulau terluar Indonesia dilakukan untuk menjaga kedaulatan NKRI yang berbatasan dengan perairan Singapura dan Malaysia. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Singapura (CB) - Hubungan Singapura dengan negara tetangga, Malaysia dapat "menurun" akibat serangkaian sengketa udara dan kelautan, kata Menteri Luar Negeri negara kota yang makmur itu, Senin.

Menlu Singapura menambahkan bahwa dia berharap kedua negara akan dapat menyelesaikannya dengan damai.

Perselisihan ini merupakan perkembangan terbaru atas perseteruan berkepanjangan di Selat Singapura, salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia.

Vivian Balakrishnan mengeluarkan pernyataan setelah Singapura menyampaikan protes kepada Malaysia pada Minggu (13/1) atas keberadaan seorang menteri negara di sebuah kapal Malaysia, yang dikatakan Singapura memasuki perairannya secara ilegal. Singapura kemudian membatalkan pertemuan tentang kerja sama komersial.

Tindakan Malaysia akhir-akhir ini mengganggu "status quo" yang telah berlangsung bertahun-tahun, kata Balakrishnan, yang pekan lalu mengadakan pertemuan dengan timpalannya dari Malaysia, Saifuddin Abdullah. Dalam pertemuan itu, mereka bersepakat mengenai langkah-langkah untuk melunakkan ketegangan.

"Aksi ini tidak memberi pertanda baik untuk hubungan bilateral kita," kata Balakrishnan kepada parlemen.

"Singapura masih berusaha untuk menemukan penyelesaian damai melalui dialog," katanya. Ia menambahkan bahwa, apabila perundingan gagal mencapai penyelesaian yang dapat diterima, Singapura akan mencari penyelesaian internasional untuk menyelesaikan pertikaian itu.

Pada Desember, Singapura menolak langkah Malaysia yang menambah perluasan batas pelabuhan di bagian selatan, negara bagian Johor, dengan mengatakan bahwa perbatasan baru itu merambah perairannya. Malaysia menyebut pernyataan Singapura itu tidak akurat.

Sebelumnya, Malaysia mengatakan kepada Singapura untuk mengambil kembali kendalinya atas wilayah udara di sebagian wilayah Johor yang dikelola Singapura sejak 1974, menyusul prawacana sistem pendaratan baru di Bandara Seletar, Singapura.

Sistem pendaratan itu mengharuskan pesawat untuk terbang ke bandara kecil Singapura untuk melintasi wilayah udara Malaysia. Malaysia keberatan dengan pengaturan tersebut.

Singapura dulunya adalah bagian dari Malaysia tetapi keduanya berpisah dengan sengit pada 1965 dan memperkeruh hubungan diplomatik dan ekonomi selama bertahun-tahun.

Credit antaranews.com

Mahathir Minta Kekayaan Malaysia Terbagi Adil untuk Semua Etnis

PM Malaysia Mahathir menerima perwakilan berbagai agama di kantornya di Putrajaya pada 11 Januari 2019 seperti Budha, Hindu, Kristen, Sikh, dan Tao. Facebook

CB, Putrajaya – Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, mengatakan kekayaan negara harus terdistribusi secara adil bagi semua ras di negara jiran itu.

Mahathir juga mengatakan perlu kerja ekstra untuk meningkatkan persatuan ras di Malaysia. Menurut dia, Malaysia tidak bisa mengklaim negara itu sukses jika ada sebagian ras yang tertinggal di belakang.
“Tidak ada gunanya menjadi negara kaya jika kekayaan itu tidak terbagi atau diberikan hanya kepada sekelompok orang saja,” kata Mahathir dalam pernyataan bulanan yang dilakukan kantor Departemen Perdana Menteri pada Senin, 14 Januari 2019 seperti dilansir Channel News Asia.
Mahathir melanjutkan,”Kita harus berbagi apa yang kita punyai bersama karena kita tidak ingin terlihat sebagai bangsa kaya tapi gagal mengurus kelompok minoritas.”

Menurut Mahathir,”Itu sebabnya kita harus menangani kemiskinan sosial di semua ras.” Dia menambahkan sudah menjadi kewajiban semua untuk berbagi kekayaan secara adil atau setidaknya pada level yang bisa diterima oleh semua komunitas di negara ini.
Etnis Melayu dan kelompok bumiputera saat ini mencapai 70 persen dari total populasi di Malaysia. Etnis Cina sekitar 23 persen, dan India 7 persen.
Malaysia memiliki konstitusi yang mengatur bahwa kelompok masyarakat bumiputera mendapat kemudahan lebih seperti biaya perumahan yang lebih murah, kuota beasiswa untuk berkuliah, mendapatkan kontrak pemerintahan dan saham dari perusahaan tercatat di bursa.

Aturan konstitusi ini diinisiasi oleh Partai United Malays National Organization pada 1971 pasca kerusuhan ras 1969. Kerusuhan ras itu menewaskan ratusan warga dari berbagai etnis.
Partai UMNO, seperti dilansir Malaysia Kini, mengalami kekalahan pemilu pertama pada Mei 2018. Koalisi Barisan Nasional, yang dimotori UMNO, kalah oleh Pakatan Harapan, yang terdiri dari Partai Pribumi Bersatu Malaysia, Partai Keadilan Rakyat, dan dua partai lainnya.
Mahathir melanjutkan bangsa Malaysia mewarisi negara dengan multi-etnis. “Kita temukan hari ini, ras-ras ini belum bersatu seperti yang diharapkan.”

Menurut Mahathir, saat merdeka dari Inggris, para pendiri bangsa berharap Malaysia bakal menjadi negara dengan satu bahasa, mempraktekkan satu budaya dan hidup harmoni.
“Tapi, karena beberapa ras ingin mempertahankan hubungan dengan negara asalnya kita menerima fakta bahwa negara kita takkan menjadi negara dimana semua berasal dari satu ras,” kata dia seperti dilansir Malay Mail.
Menurut Mahathir, negaranya belajar banyak dari kerusuhan etnis 1969. “Kerusuhan tidak menguntungkan siapapun. Ini sejarah kita. Kita menyadari betapa pentingnya bagi semua ras utnuk saling bekerja sama,” kata dia.
Mahathir menambahkan,”Selama kita mengingat, sejarah kita dan perjuangan yang dilewati negara, maka negara kita akan terus menjadi damai.”

Credit tempo.co

Malaysia kaji enam undang-undang

ILUSTRASI-Lambang Negara Malaysia (REUTERS)

Putrajaya (CB) - Kementerian Dalam Negeri (KDN) Malaysia saat ini sedang mengambil beberapa inisiatif untuk melaksanakan janji-janji manifesto pemerintahan Pakatan Harapan dalam Pemilihan Umum ke-14 yang berkaitan dengan kementerian ini termasuk mengkaji undang-undang.

"Ini termasuk mengkaji undang-undang berkaitan dengan keselamatan, menangani masalah pendatang asing tanpa izin dan menyelesaikan isu kewarganegaraan bagi kaum India terutama yang berumur 60 tahun ke atas," ujar Menteri Dalam Negeri Malaysia, Tan Sri Dato` Haji Muhyiddin Yassin pada Majelis Amanat Tahun Baru 2019 di Putrajaya, Senin.

Dia mengatakan undang-undang yang sedang dikaji ialah Undang-Undang Hasutan 1948, Undang-Undang Pencegahan Kriminalitas 1959, Undang-Undang Pencegahan Terorisme 2015, Undang-Undang Mesin Cetak dan Penerbitan 1984, Undang-Undang Kesalahan Keselamatan (Langkah-Langkah Khusus) 2012 dan Undang-Undang Perhimpunan Aman 2012.

Prinsip utama dalam kajian undang-undang ini ialah pemerintah perlu memperbaiki undang-undang berkaitan keamanan yang dapat mengimbangi keperluan untuk menjaga keselamatan negara dengan baik dan pada masa yang sama memelihara hak-hak kebebasan asasi seperti yang dijamin oleh Konstitusi Federal," katanya.

Sekarang ini, ujar dia, KDN sedang mengadakan perbincangan lanjut dengan pihak Kantor Kejaksaan Agung untuk menyempurnakan amandemen yang diusulkan atau menghapus undang-undang ini yang akan disampaikan kepada menteri kabinet untuk persetujuan.

"Selaras dengan janji dalam manifesto, KDN telah menganugerahkan kewarganegaraan kepada 1,641 individu keturunan India berumur 60 tahun ke atas yang telah memenuhi syarat-syarat kewarganegaraan," katanya.

Secara umum, proses permohonan kewarganegaraan memerlukan perombakan terhadap beberapa prosedur dan syarat-syarat yang bersifat administrasi untuk membolehkan penilaian atas permohonan kewarganegaraan dibuat secara cakap, transparan dan adil.

"Ini termasuk penilaian atas kasus permohonan kewarganegaraan yang melibatkan pasangan dan anak warganegara, termasuk anak angkat. Justru satu dasar kewarganegaraan baru perlu diubah untuk memastikan mereka yang memenuhi segala syarat dan peraturan yang termaktub di dalam Konstitusi Federal mendapat anugerah kewarganegaraan tanpa diskriminasi," katanya.

Credit antaranews.com

Malaysia Berlakukan UU Mata Uang Digital

Bendera Malaysia (ilustrasi)

Foto: Reuters

Mata uang digital dan token digital diatur oleh Komisi Sekuritas (SC).

CB, KUALA LUMPUR -- Pemerintah Malaysia mulai memberlakukan Undang-Undang tentang Mata Uang Digital dan Token Digital, Selasa (15/1). Dengan berlakunya UU tersebut, maka siapa pun yang menawarkan koin awal tanpa izin (ICO) atau pertukaran aset digital terancam hukuman penjara selama 10 tahun dan denda sebesar RM 10 juta atau Rp 34 miliar.

Menteri Keuangan Malaysia Lim Guan Eng di Kuala Lumpur, Senin (14/1), mengemukakan Aturan Pasar Modal dan Layanan (Prescription of Securities) Mata Uang Digital dan Token Digital tahun 2019 secara efektif berlaku pada Selasa (15/1) dan kerangka kerja yang berlaku pada akhir kuartal pertama tahun ini.

Dengan adanya aturan tersebut, mata uang digital dan token digital atau aset digital ditentukan sebagai efek dan akan diatur oleh Komisi Sekuritas (SC). Menurut Lim, instrumen tersebut dan aktivitas terkait lainnya harus terlebih dahulu disetujui oleh SC dan harus mematuhi hukum dan peraturan sekuritas yang relevan.

"Kementerian Keuangan memandang aset digital, serta teknologi 'blockchain' yang mendasarinya memiliki potensi menghasilkan inovasi di industri lama dan baru," katanya.

Secara khusus, dia percaya aset digital memiliki peran untuk dimainkan sebagai alternatif penggalangan dana bagi pengusaha dan bisnis baru, dan kelas aset alternatif bagi investor. Lim mengatakan SC akan memberlakukan persyaratan peraturan untuk penerbitan ICO dan perdagangan aset digital di bursa aset digital di Malaysia.

"Siapa pun yang menawarkan ICO atau mengoperasikan pertukaran aset digital tanpa persetujuan SC dapat dihukum tidak lebih dari 10 tahun dan denda tidak melebihi RM 10 juta," katanya.

Credit republika.co.id

China Vonis Mati Warga Kanada, PM Trudeau: Beijing Sewenang-wenang

OTTAWA - Perdana Menteri (PM) Justin Trudeau menuduh Beijing sudah menggunakan hukuman mati secara sewenang-wenang setelah warga Kanada dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan China atas tuduhan penyelundupan narkoba. Vonis mati ini bisa memperburuk perseteruan diplomatik yang dimulai ketika Ottawa menangkap bos keuangan Huawei, Meng Wanzhou, atas permintaan Amerika Serikat (AS).

Pengadilan Menengah Rakyat Dalian di Provinsi Liaoning, timur laut China, memutuskan hukuman mati terhadap Robert Lloyd Schellenberg. Vonis itu merupakan hasil banding pria Kanada tersebut setelah sebelumnya dijatuhi hukuman penjara 15 tahun oleh pengadilan yang lebih rendah.

Schellenberg diberitahu di pengadilan bahwa dia memiliki hak untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Liaoning dalam waktu 10 hari setelah menerima putusan.

"Sangat mengkhawatirkan kami sebagai pemerintah, sebagaimana seharusnya bagi semua teman dan sekutu internasional kami, bahwa China telah memilih untuk mulai menerapkan hukuman mati secara sewenang-wenang seperti dalam kasus ini," kata Trudeau kepada wartawan di Ottawa, yang dikutip Reuters, Selasa (15/1/2019).

Bibi Schellenberg, Lauri Nelson-Jones, mengatakan keluarga pria tersebut ketakutan setelah mendengar vonis mati dijatuhkan pengadilan di China.

"Pikiran kami bersama Robert saat ini. Agak tidak terbayangkan apa yang dia rasakan dan pikirkan," katanya dalam sebuah pernyataan kepada Reuters.

"Ini adalah situasi yang mengerikan, tidak menguntungkan, memilukan. Kami dengan cemas mengantisipasi berita tentang banding," ujarnya.

Sekadar diketahui, hubungan China dan Kanada berubah jadi dingin pada awal Desember setelah Meng Wanzhou, kepala keuangan raksasa telekomunikasi China; Huawei Technologies Co Ltd (HWT.UL), ditangkap di Vancouver dengan surat perintah ekstradisi AS.

China memperingatkan konsekuensi yang tidak ditentukan kecuali Meng dibebaskan. Meng telah dibebaskan dengan uang jaminan, namun dilarang meninggalkan Kanada.

Tak lama setelah penangkapan Meng, pihak berwenang China menangkap Michael Kovrig, seorang diplomat Kanada yang sedang cuti tak berbayar dari kedutaan di Beijing. Selain itu, konsultan Kanada; Michael Spavor, juga ditangkap atas tuduhan membahayakan keamanan nasional China.

Sebelumnya pada hari Senin, pemerintah China menolak pernyataan Trudeau bahwa Kovrig menikmati semacam kekebalan diplomatik.

"Trudeau harus dengan sungguh-sungguh mempelajari Konvensi Wina yang mengatur hubungan diplomatik sehingga tidak menjadi bahan tertawaan," kata Kementerian Luar Negeri China melalui seorang juru bicara.

Trudeau mengatakan Ottawa akan terus terlibat secara kuat dengan Beijing atas status Kovrig dan apa yang disebutnya sebagai penggunaan hukum secara sewenang-wenang oleh China.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia mengecam hukuman mati terhadap Schellenberg. Sementara itu, Guy St-Jacques, yang merupakan duta besar Kanada di Beijing ketika Kovrig bekerja di sana, menyatakan keprihatinan tentang seberapa cepat pengadilan di China bertindak.

"Pemerintah Kanada akan membuat perwakilan di Beijing, tetapi berdasarkan pengalaman masa lalu saya tidak yakin apakah ini akan berhasil," katanya kepada CBC. "Kami berada di tempat yang sangat sulit."

St-Jacques mengatakan Kanada harus segera menyerukan pertemuan tingkat tinggi yang melibatkan para pejabat pembuat kebijakan luar negeri dan penasihat keamanan dari kedua negara untuk mengesankan pada pihak China bahwa kedua pihak harus mematuhi hukum internasional.

Alex Lawrence, juru bicara Menteri Luar Negeri Kanada Chrystia Freeland, menolak berkomentar.

William Nee dari Amnesty International mencatat bahwa pelanggaran terkait narkoba tidak memenuhi ambang kejahatan paling serius di mana hukuman mati harus dibatasi berdasarkan hukum internasional.

Penyelundupan narkoba secara rutin dihukum berat di China. Beijing pernah mengeksekusi mati warga Inggris pada tahun 2009 atas tuduhan melakukan kejahatan terkait narkoba.

Pengadilan Menengah Rakyat Dalian mengatakan Schellenberg telah bersekongkol dengan orang lain dalam upaya untuk menyelundupkan 222 kg metamfetamin dari China ke Australia pada akhir 2014.

Schellenberg berargumen di pengadilan bahwa dia adalah turis yang berkunjung ke China dan dijebak oleh penjahat. Seorang pengacara untuk Schellenberg, Zhang Dongshuo, mengatakan kepada Reuters kliennya mungkin akan mengajukan banding terhadap hukuman mati.

Pengadilan Tinggi Liaoning pada akhir Desember memerintahkan pengadilan atas kasus itu diulang setelah jaksa mengatakan hukumannya terlalu ringan dan tidak pantas.

Credit sindonews.com

China Vonis Mati Seorang Warga Kanada

BEIJING - Pengadilan China dilaporkan telah menjatuhkan hukuman mati terhadap seorang pria Kanada bernama Robert Lloyd Schellenberg karena penyelundupan narkoba. Vonis ini dijatuhkan setelah jaksa mengatakan hukuman 15 tahun yang diberikan kepadanya pada bulan November terlalu ringan.

"Pengadilan Menengah Dalian di provinsi timur laut Liaoning mengadili kembali chellenberg dan memutuskan eksekusi," kata pengadilan dalam sebuah pernyataan di situs webnya, seperti dilansir Reuters pada Senin (14/1).

Pengadilan mengatakan, Schellenberg diberitahu di pengadilan bahwa ia memiliki hak untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Liaoning dalam waktu 10 hari setelah menerima putusan.

"Dia terlibat dalam kejahatan narkoba internasional yang terorganisir," kata pengadilan itu dalam pernyataan lanjutan.

Pengacara Schellenberg, Zhang Dongshuo mengatakanbahwa ia kemungkinan akan mengajukan banding atas hukuman itu. Schellenberg, yang akan dideportasi setelah menjalani hukumannya, telah mengajukan banding setelah dijatuhi hukuman 15 tahun pada 20 November di Dalian.

Kasus ini sendiri diprediksi akan kembali menguji hubungan bilateral kedua negara. Seperti diketahui, hubungan keduanya sudah tegang sejak Kanada menahan seorang eksekutif China atas permintaan Amerika Serikat (AS) pada bulan Desember.

Penangkapan itu direspon oleh China dengan menangkap dua orang Kanada karena dicurigai membahayakan keamanan negara.

Credit sindonews.com

Hassan Nasrallah Dikabarkan Terkena Serangan Jantung

Sayyed Hassan Nasrallah, pemimpin Hezbollah. timesofisrael.com

CB, Jakarta - Media Israel melaporkan pemimpin Hizbullah, Hassan Nasrallah, dilarikan ke rumsah sakit setelah menderita serangan jantung.
Dikutip dari Sputniknews, 14 Januari 2019, surat kabar Israel Hayom yang mengutip jurnalis Lebanon Jerry Mahar mengatakan Nasrallah dibawa ke rumah sakit di Beirut pada Sabtu. Sumber lain mengatakan Nasrallah juga menderita kanker selama beberapa tahun terakhir.

Belum ada tanggapan dari Hizbullah terkait laporan ini, namun pejabat Iran membantah laporan Israel Hayom dan menyebutnya sebagai kebohongan Zionis, menurut laporan Times of Israel.Anggota parlemen Iran untuk urusan luar negeri Hossein Amir Abdollahin menyangkal tweet media berbahasa Ibrani tersebut.

"Tuduhan Zionis yang mengatakan Sekretaris Jenderal Hizbullah Hassan Nasrallah menderita penyakit dan terkena serangan jantung adalah kebohongan besar di tahun baru ini," kata Amir. "Hari di mana Nasrallah dan para pemimpin perlawanan Palestina berdoa di Masjid Al Aqsa (di Bukit Bait Suci) setelah dibersihkan dari tangan kotor Zionis pasti akan datang."

Pemimpin Hisbullah Sheik Hassan Nasrallah memberikan pidato melalui layar kaca. AP/Bilal Hussein
Jurnalis Lebanon Jerry Maher juga mengunggah di Twitter bahwa Hizbullah menolak saran agar Nasrallah dibawa ke Damaskus untuk dirawat dokter Rusia dan Iran.
Ini bukan klaim pertama soal kesehatan Nasrallah. Sebelumnya Nasrallah juga pernah dikabarkan sakit parah hingga meninggal, namun selalu ditampik Hizbullah dengan merilis video dirinya berkomentar tentang isu terkini.

Hassan Nasrallah, 58 tahun, memimpin Hizbullah setelah pemimpin sebelumnya tewas diserang helikopter Israel pada 1992 selama konvoi.Dalam setiap pidatonya, Hassan Nasrallah menyampaikan ancaman kepada Israel dengan mengatakan bahwa Hizbullah mengumpulkan ratusan ribu roket dan mengklaim lebih kuat dibanding angkatan bersenjata Lebanon.

Credit tempo.co

Pesawat Kargo Jatuh di Iran, Sembilan Orang Tewas

Ilustrasi pesawat. (ANTARA FOTO/Yusran Uccang)

Jakarta, CB -- Sebuah pesawat kargo Boeing 707 yang mengangkut sembilan orang penumpang jatuh di sebelah barat Ibu Kota Iran, Teheran. Tim penyelamat menemukan tujuh awak sudah tewas di lokasi kejadian.

Dalam penyelidikan sementara, diduga insiden itu terjadi karena cuaca buruk. Menurut laporan kantor berita semi-resmi Iran, Fars, yang dikutip Reuters, pada Senin (14/1).

Pesawat itu jatuh di dekat Bandara Fath, dekat Kota Karaj, Provinsi Alborz.

Menurut laporan Fars, pesawat tersebut jatuh karena keliru mengira bandara dengan lapangan terbang lain dikarenakan buruknya cuaca pada saat itu.

Seorang juru bicara penerbangan sipil Iran mengatakan pesawat disebut milik Kirgistan. Sementara itu, juru bicara Bandara Manas di Kirgistan mengatakan, pesawat itu milik maskapai Payam Air, Iran dan bertolak dari bandara itu.

"Kami tidak memiliki informasi yang jelas mengenai rincian kecelakaan itu," kata kepala Departemen Darurat Iran, Pirhossein Kolivand.

Petugas lain mengatakan kepada Fars kalau pesawat itu mengangkut 10 orang, dan mereka semua dikhawatirkan sudah meninggal.

Televisi pemerintah Iran memperlihatkan gumpalan asap dari lokasi kecelakaan. Tim penyelamat telah dikirim ke daerah itu, antara bandara Fath dan Payam.

Credit cnnindonesia.com

May Ancam Batalkan Brexit Jika Parlemen Masih Tolak Usulan

Perdana Menteri Inggris, Theresa May. (REUTERS/Stefan Wermuth)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Inggris, Theresa May memperingatkan anggota parlemen, pada Senin (14/1) untuk menyetujui kesepakatan yang telah ia susun terkait langkah hengkang dari keanggotaan Uni Eropa (Brexit). Dia mengancam akan membatalkan keputusan Brexit, kalau rancangan itu masih juga ditolak anggota dewan.

Dalam pidatonya kepada para pekerja di sebuah pabrik di Stoke-on-Trent, wilayah Inggris yang pro terhadap Brexit, May mengatakan Parlemen memiliki tugas untuk menerapkan hasil referendum 2016 untuk meninggalkan Uni Eropa.

"Jika mayoritas mendukung, Inggris akan terus menjadi anggota EU. Tidak diragukan lagi perselisihan juga akan berlanjut. Tapi sebagian besar orang tidak memiliki argumen bahwa kita harus meninggalkan Uni Eropa, sehingga kita harus kembali ke pertanyaan dalam referendum," tutur May, seperti dikutip CNN.

May menambahkan kekalahannya dari kesepakatan Brexit di parlemen akan mengecewakan masyarakat Inggris.

"Saya meminta anggota parlemen untuk mempertimbangkan konsekuensi tindakan mereka terhadap kepercayaan masyarakat Inggris kepada demokrasi. Kita semua memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan hasil referendum," katanya.

Menjelang tenggat waktu keluarnya Inggris dari Uni Eropa, yang jatuh pada 29 Maret 2019, kesepakatan antara pemerintah dan parlemen belum juga tercapai.

Dalam pemungutan suara pada Selasa pekan lalu dengan hasil 303-296, parlemen menentang Inggris keluar dari Uni Eropa tanpa kesepakatan. Parlemen juga memberi kesempatan selama tiga hari untuk May menyodorkan alternatif lain jika kembali dikalahkan dalam pemungutan suara pada Selasa besok.

Kekalahan tersebut bakal menciptakan hambatan baru bagi May untuk keluar dari Uni Eropa tanpa kesepakatan. Pemerintahan May akan memerlukan persetujuan parlemen untuk keluar dari Uni Eropa tanpa kesepakatan, sebelum mereka bisa menggunakan kekuatan tertentu yang berkaitan dengan hukum perpajakan.

Pihak May juga dianggap lemah, terlebih melihat perpecahan suara partainya beberapa hari sebelum ia dijadwalkan mengadakan pemungutan suara.

Melihat kemungkinan Inggris tak jadi meninggalkan Uni Eropa dan diadakannya referendum kedua, aksi protes dari pendukung Brexit menyemut di luar gedung parlemen dalam beberapa bulan belakangan.

Anggota parlemen memperingatkan Kepolisian Mentropolitan London dalam sebuah surat kalau aksi ini, yang dianggap dipengaruhi kelompok politik sayap kanan, adalah intimidasi dan memiliki potensi kriminal terhadap politisi, jurnalis, aktivis dan masyarakat.

Credit cnnindonesia.com

Spanyol: Brexit Tanpa Kesepakatan Akan Jadi Bencana Besar

MADRID - Menteri Luar Negeri Spanyol, Josep Borrell menyatakan, sebuah proses Brexit yang keras, di mana Inggris akan meninggalkan Uni Eropa (UE) tanpa adanya kesepakatan, akan menjadi bencana besar.

Keluarnya Inggris dari UE, yang memiliki batas waktu hingga 29 Maret menjadi sangat tidak pasti. Alasannya, Parlemen Inggris kemungkinan besar akan menolak untuk meratifikasi kesepakatan yang telah dicapai London dan Brussel pada Desember tahun lalu.

Meratifikasi Perjanjian Brexit sebelum 30 Maret akan mengakhiri hukum UE di Inggris per tanggal 1 Januari 2021, dengan masa transisi 21 bulan. Namun, tanpa ratifikasi sebelum batas waktu, skenario Brexit akan berlaku, di mana hukum UE akan segera berakhir di Inggris pada 30 Maret tahun ini.

"Brexit yang keras akan menjadi bencana bagi semua orang," kata Borrell saat konferensi di Madrid, tanpa memberikan perincian, seperti dilansir Reuters pada Senin (14/1).

Borrell, dalam konferensi itu kemudian mengatakan bahwa, bahkan dalam kasus Inggris meninggalkan UE tanpa adanya kesepakatan, perjanjian bilateral dengan Spanyol atas Gibraltar akan tetap ada.

Gibraltar adalah wilayah Inggris di pantai selatan Spanyol dan sangat bergantung pada aliran tenaga kerja dan perdagangan bebas dari Spanyol, menjadikannya titik utama pertikaian antara kedua negara. Spanyol telah lama mengklaim kedaulatan Gibraltar.

Dia kemudian mengatakan, status warga Inggris di Spanyol dan warga Spanyol di Inggris tidak akan berubah secara substansial dalam kasus Brexit yang keras. "Spanyol memiliki rencana darurat untuk menghadapi apa yang disebut Brexit keras," ungkapnya.

Ada sekitar 300 ribu warga negara Inggris, banyak di antaranya adalah pensiunan, tinggal di Spanyol. Sementara itu sekitar 130 ribu warga Spanyol tinggal di kepulauan Inggris.

Credit sindonews.com

Jerman Nilai Ancaman Sanksi AS sebagai Tindakan Provokasi

BERLIN - Media Jerman, Der Spiegel melaporkan bahwa Berlin merasa tersinggung dengan ancaman yang disampaikan oleh Amerika Serikat (AS). Berlin menilai ancaman itu adalah sebuah tindakan provokasi.

Ancaman itu disampaikan oleh Duta Besar AS untuk Jerman, Richard Grenell melalui sebuah surat yang disampaikan kepada perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pembangunan pipa gas Nord Stream 2 yang dipimpin Rusia.

Der Spiegel, seperti dilansir Sputnik pada Senin (14/1), melaporkan kantor Kaselir Jerman dan Kementerian Luar Negeri akan bertemu untuk membahas ancaman itu. "Mereka akan membahas apakah akan menanggapi ancaman Grenell dan semua provokasi barunya dan apa tepatnya reaksi yang akan diambil," bunyi laporan Del Spiegel.

Sebelumnya diwartakan, juru bicara Kedutaan Besar AS di Berlin menuturkan dalam surat itu Grenell mengingatkan perusahaan itu dapat dikenai sanksi dibawah Undang-Undang Sanksi Penentang Amerika Melalui Sanksi (CAATSA).

Namun, juru bicara kedubes AS menegaskan surat itu bukanlah sebuah ancaman, melainkan hanya sebuah pengingat kepada perusahaan-perusahaan Jerman yang terlibat proyek itu.

"Satu-satunya hal yang dapat dianggap sebagai pemerasan dalam situasi ini adalah Kremlin memiliki pengaruh atas pasokan gas di masa depan. Surat itu dikoordinasikan di Washington oleh beberapa lembaga pemerintah AS dan tidak dimaksudkan sebagai ancaman tetapi pesan yang jelas dari kebijakan AS," ungkapnya.

Nord Stream 2 adalah jalur pipa yang akan membawa gas langsung ke Jerman di bawah Laut Baltik, mendorong pertikaian antara Jerman dan sekutunya karena akan menghilangkan Ukraina dari biaya transit gas yang saat ini menguntung Kiev.

Credit sindonews.com