WASHINGTON
- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo menuturkan,
ancaman Presiden AS, Donald Trump tidak mempengaruhi keputusan untuk
menarik pasukan dari Suriah. Trump mengancam untuk menargetkan ekonomi
Turki, jika Ankara menyerang pasukan Kurdi Suriah, ditengah penarikan
pasukan Washington dari Suriah.
Dalam konferensi pers pasca melakukan kunjungan ke Arab Saudi, Pompeo ditanya apa yang dimaksud Trump dengan kehancuran ekonomi. Pompeo mengatakan, dia tidak tahu apa maksud dari ancaman Trump tersebut.
Namun, mantan pemimpin badan intelijen AS atau CIA itu menegaskan, ancaman itu tidak mengubah keputusan untuk menarik mundur semua pasukan AS yang ditempatkan di Suriah.
Dalam konferensi pers pasca melakukan kunjungan ke Arab Saudi, Pompeo ditanya apa yang dimaksud Trump dengan kehancuran ekonomi. Pompeo mengatakan, dia tidak tahu apa maksud dari ancaman Trump tersebut.
Namun, mantan pemimpin badan intelijen AS atau CIA itu menegaskan, ancaman itu tidak mengubah keputusan untuk menarik mundur semua pasukan AS yang ditempatkan di Suriah.
"Anda harus bertanya kepada presiden. Kami telah menerapkan sanksi ekonomi di banyak tempat, saya berasumsi dia berbicara tentang hal-hal seperti itu. Anda harus bertanya kepadanya," ucap Pompeo.
"Saya tidak berpikir itu mengubah keputusan presiden untuk 2.000 personel berseragam kami untuk meninggalkan Suriah," sambungnya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters pada Senin (14/1).
Sementara
itu, sebelumnya Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu menegaskan
Ankara tidak takut dengan ancaman yang dilontarkan oleh Trump.
"Mengancam Turki secara ekonomi tidak akan membawa Anda ke mana-mana,"
ucapnya.
Dia juga melemparkan kritikan terhadap cara komunikasi Trump, yang lebih senang menyampaikan sesuatu melalui Twitter, dibandingkan menyampaikanya secara langsung kepada pihak yang bersangkutan.
Dia juga melemparkan kritikan terhadap cara komunikasi Trump, yang lebih senang menyampaikan sesuatu melalui Twitter, dibandingkan menyampaikanya secara langsung kepada pihak yang bersangkutan.
Credit sindonews.com
