CUPUMA

Kamis, 07 Juni 2018

AS Tidak Akan Izinkan Iran Kembangkan Senjata Nuklir

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) sedang memantau laporan media tentang rencana Iran untuk membangun kapasitas nuklirnya. Begitu pernyataan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo.

"Kami menyaksikan laporan bahwa Iran berencana untuk meningkatkan kapasitas pengayaannya," tulis Pompeo di sebuah postingan di akun Twitternya pada Rabu waktu setempat.

"Kami tidak akan mengizinkan Iran mengembangkan senjata nuklir. Iran sadar akan tekad kami," imbuhnya seperti dikutip dari Sputnik, Kamis (7/6/2018).

Media pemerintah Iran melaporkan pada hari sebelumnya bahwa pemerintah telah memerintahkan untuk memulai operasi untuk meningkatkan pengayaan uranium mengingat keputusan AS baru-baru ini untuk memberlakukan kembali sanksi terhadap Teheran.

Pompeo menyebut tindakan-tindakan Iran, representasi lain dari pengorbanan sumber daya Teheran yang bodoh. Karena itu, protes di negara itu tidak mengherankan, Menteri Luar Negeri AS itu menyimpulkan.

Presiden AS Donald Trump mengumumkan pada bulan Mei bahwa AS akan menarik diri dari Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA), umumnya dikenal sebagai kesepakatan nuklir Iran.

Trump juga memutuskan untuk mengembalikan sanksi luas terhadap Iran, termasuk sanksi sekunder terhadap lembaga keuangan negara ketiga yang melakukan bisnis dengan Teheran.

JCPOA ditandatangani pada tahun 2015 oleh Iran, Uni Eropa dan kelompok negara P5 + 1 yaitu Cina, Jerman, Prancis, Rusia, Inggris dan Amerika Serikat.

Kesepakatan itu menetapkan pencabutan bertahap sanksi anti-Iran sebagai imbalan bagi Teheran yang menjaga sifat damai dari program nuklirnya.

Credit sindonews.com

Trio Eropa Minta AS Tidak Jatuhkan Sanksi Sekunder Iran

WASHINGTON - Prancis, Inggris dan Jerman memperingatkan pemerintahan Trump untuk tidak menjatuhkan sanksi sekunder terhadap perusahaan mereka yang melakukan bisnis dengan Iran. Peringatan itu tertuang dalam surat sebagai sekutu dekat Amerika Serikat (AS).

"Kami sangat menyesalkan keputusan yang diambil oleh pemerintah AS untuk menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran dan menerapkan kembali sanksi," kata tiga sekutu Eropa AS itu. Namun, kata mereka, mereka berharap bahwa Amerika Serikat akan menghormati keputusan politik mereka untuk tetap berada pada perjanjian itu sendiri seperti dikutip dari Washington Post, Kamis (7/6/2018).

Surat tertanggal hari Senin itu dikirim ke Menteri Keuangan Steven Mnuchin dan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo. Surat itu datang ketika Trump bersiap untuk bertemu dengan para pemimpin dari tiga pemerintah Eropa, bersama dengan Kanada, Italia dan Jepang, pada KTT Kelompok Tujuh pada hari Jumat.

Surat yang dikirim minggu ini ditandatangani oleh menteri luar negeri dan keuangan dari ketiga negara, bersama dengan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Federica Mogherini.

"Sebagai sekutu, kami berharap bahwa Amerika Serikat akan menahan diri dari mengambil tindakan untuk merugikan kepentingan keamanan Eropa," katanya.

"Karena mereka tetap berkomitmen untuk upaya yang kuat untuk melanjutkan bantuan sanksi kepada Iran sesuai dengan perjanjian - dan pemantau internasional telah mensertifikasi bahwa Iran tidak melanggar kesepakatan - karenanya kami meminta jaminan Anda bahwa AS tidak akan mengambil tindakan yang mungkin melemahkan kemampuan untuk melakukan ini," sambung surat itu.

Tiga negara Eropa itu menegaskan bahwa perusahan Uni Eripa memulai atau mengakhiri kontrak dengan Iran setelah perjanjian tersebut dibebaskan dari sanksi AS. Sektor-sektor utama - termasuk farmasi, otomotif, energi dan pesawat udara - diberikan pengecualian dari segala sanksi sekunder; dan saluran pembiayaan dan perbankan yang ada juga dikecualikan.

Perusahaan-perusahaan Eropa yang memilih untuk meninggalkan Iran, kata surat itu, harus diizinkan periode perpanjangan untuk benar-benar menyimpulkan bisnis mereka di sana.

“Kami yakin bahwa, berdasarkan kerja sama kami yang teguh, kami akan berhasil menemukan solusi cepat dan efisien untuk masalah mendesak ini,” katanya.

Mengikuti pendekatan konstruktif dari Amerika Serikat, surat itu mengatakan: “Kami siap untuk terus bekerja sama dengan Anda dalam hal-hal yang menjadi perhatian bersama.”

Credit sindonews.com

Prancis Sebut Pengayaan Uranium Iran Dekati Garis Merah

PARIS - Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Yves Le Drian menyatakan pengumuman yang disampaikan Iran bahwa mereka akan meningkatkan kapasitas pengayaan uranium. sudah berada di garis merah. Dia menyebut hal ini sangat mengkhawatirkan.

"Pernyataan Iran bahwa mereka akan meningkatkan kapasitas pengayaan uraniumnya jika kesepakatan nuklir dengan kekuatan dunia runtuh, telah mendekati garis merah. Selalu berbahaya untuk bermain-main dengan garis merah," ucap Le Drian.

Namun, seperti dilansir Al Arabiya pada Rabu (6/6) Le Drian mengatakan rencana untuk menyelamatkan perjanjian nuklir tetap utuh saat ini tengah dijalankan.

Sebelumnya diwartakan, Khamenei pada awal pekan ini mengatakan bahwa Organisasi Energi Atom Iran (AEOI) harus segera mempersiapkan untuk memulai pengayaan uranium hingga tingkat 190.000 SWU yang saat ini masih dalam kerangka JCPOA.

AEOI kemudian pada hari ini mengumumkan dimulainya produksi uranium hexaflouride atau UF6 pada dengan meningkatkan kapasitas pengayaan uranium. Rencana Teheran ini disampaikan kepada Badan Energi Atom Internasional (IAEA).

UF6 merupakan uranium yang dibutuhkan untuk bahan bakar reaktor nuklir. Namun, ada laporan lain yang menyebut UF6 bisa digunakan untuk bahan senjata.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu kemudian mengatakan, Israel tidak terkejut dengan niat Iran tersebut. Dia kemudian menegaskan kembali sumpahnya untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir.

Credit sindonews.com

Iran Bangun Sentrifugal Canggih untuk Pengayaan Uranium

BEIRUT - Iran mulai membangun sentrifugal canggih di fasilitas Natanz dengan tetap mematuhi kesepakatan nuklir 2015 dengan kekuatan dunia.

Direktur Organisasi Energi Atom Iran Ali Akbar Salehi mengungkapkan itu kemarin. Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei telah memerintahkan persiapan untuk meningkatkan kapasitas pengayaan uranium jika kesepakatan nuklir dibatalkan setelah Amerika Serikat (AS) mundur pada Mei. Keputusan AS mundur memicu keraguan tentang apakah negara-negara lain yang menandatanganinya akan tetap mendukung kesepakatan itu.

Menurut juru bicara badan nuklir Iran, Teheran akan menginformasi Badan Energi Atom Internasional (IAEA) di Wina bahwa negara itu telah memulai proses meningkatkan kapasitas pengayaan uranium.

Salehi menjelaskan, pembangunan infrastruktur untuk pembuatan sentrifugal canggih di fasilitas Natanz bergerak cepat. “Jika kami berjalan normal, akan membutuhkan enam atau tujuh tahun, tapi sekarang akan siap dalam beberapa pekan dan bulan,” kata Salehi, dikutip kantor berita Reuters.

Iran juga mengembangkan kapasitas memproduksi listrik di Natanz. Lokasi itu terletak sekitar 300 km selatan Teheran. Salehi menjelaskan, tak ada aktivitas nuklir Iran yang melanggar kesepakatan Teheran dengan kekuatan dunia yang membatasi kapasitas pengayaan uraniumnya. Sebagai imbalan, Iran menerima pemulihan dari berbagai sanksi yang sebagian besar dicabut pada Januari 2016.

Kesepakatan itu mengizinkan Iran melanjutkan pengayaan uranium 3,67%, jauh di bawah batas 90% yang dapat digunakan untuk membuat senjata nuklir. Sebelum kesepakatan tercapai, Teheran melakukan pengayaan uranium hingga kemurnian 20%.

Juru bicara Organisasi Energi Atom Iran Behrouz Kamalvandi menyatakan telah mengirim surat ke IAEA. “Dalam surat yang akan diserahkan pada IAEA, Iran akan mengumumkan proses peningkatan kapasitas untuk memproduksi uranium hexafluoride (UF6) akan dimulai pada Selasa (5/6),” kata Kamalvandi.

Dia menjelaskan, Iran memiliki kapasitas untuk mempercepat produksi sentrifugal yang digunakan untuk pengayaan uranium. UF6 merupakan bahan baku untuk sentrifugal. “Pemimpin (Khamenei) menyatakan kita harus mempercepat beberapa proses terkait kapasitas kerja nuklir kita untuk bergerak lebih cepat saat dibutuhkan,” ujar dia.

Sejak Presiden AS Donald Trump mengumumkan AS mundur dari kesepakatan nuklir 2015 pada 8 Mei lalu, para pemimpin Uni Eropa (UE) berjanji mempertahankan investasi dan perdagangan minyak Iran. Namun UE mengakui tidak mudah untuk melakukannya karena AS kini kembali menerapkan sanksi pada Iran.

Iran menyatakan jika negara-negara Eropa gagal mempertahankan kesepakatan nuklir, Teheran memiliki beberapa pilihan termasuk kembali melakukan pengayaan uranium 20%.

Credit sindonews.com

Macron kepada Netanyahu: Prancis setia pada pakta nuklir Iran

Presiden Prancis Emmanuel Macron. (REUTERS)

Paris (CB) - Presiden Prancis Emmanuel Macron, Selasa waktu setempat, mengatakan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang sedang mengunjunginya bahwa kesepakatan nuklir 2015 mesti dipelihara atau keamanan Israel terancam.

"Saya kembali menyampaikan kepada perdana menteri mengenai keyakinan saya yang mendalam yang dipegang oleh mitra Eropa kami bahwa kesepakatan 2015 mesti dipertahankan untuk memantau kegiatan nuklir," kata Macron kepada wartawan.

"Tapi itu tak pernah dianggap oleh Prancis sebagai memadai atau sepenuhnya memuaskan," kata Macron sebagaimana dikutip Xinhua, Rabu. Ia menyatakan "kesepakatan nuklir 2015 adalah satu langkah yang perlu dilengkapi dengan kegiatan lain pasca-2015".

Macron menyeru semua sekutu dan mitranya untuk "memusatkan perhatian (dalam mendorong) kestabilan wilayah dengan mempertahankan kesepakatan nuklir itu, yang telah memungkinkan pemantauan kegiatan nuklir Iran".

Kesepakatan yang secara resmi dikenal dengan nama Rencana Aksi Menyeluruh Bersama (JCPOA) itu mencabut sanksi atas Iran sebagai imbalan atas langkah Teheran membatasi program nuklirnya.

Presiden AS Donald Trump memutuskan keluar dari kesepakatan itu, yang dicapai oleh pendahulunya pemerintahan Barack Obama, dengan dalih tidak menangani program rudal balistik Iran, kegiatan nuklirnya setelah 2025 atau perannya dalam konflik di Yaman serta Suriah.

Teheran telah mengancam jika kesepakatan nuklir tersebut tak bisa memelihara kepentingan Iran, maka Iran akan keluar dari kesepakatan tersebut dan melanjutkan kegiatan nuklirnya dengan kecepatan penuh.

Presiden Prancis menyeru "semua pihak menjaga kestabilan keadaan dan tidak menyerah pada peningkatan ini, yang akan mengarah kepada satu hal: konflik". Sedangkan Perdana Menteri Israel mengatakan, "Sudah tiba waktunya untuk menerapkan langkah atas Iran sehingga negara tersebut tak bisa bergerak maju". Sebabnya ialah "ancaman besar buat dunia hari ini adalah senjata nuklir di tangah rejim radikal seperti Iran".

Credit antaranews.com

Indonesia siap ikuti pemilihan anggota tidak tetap DK PBB

Arsip Foto. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/1/2018). (ANTARA/Sigid Kurniawan)

Jakarta (CB) - Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menyatakan kesiapan Indonesia mengikuti pemilihan anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) periode 2019-2020 dalam resepsi diplomatik pencalonan Indonesia di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat.

Saat menyampaikan sambutan dalam acara itu, Menteri Luar Negeri meyakinkan para duta besar dan diplomat negara sahabat mengenai komitmen Indonesia berkontribusi untuk perdamaian dan kestabilan dunia.

"Sebagai kandidat Anggota Tidak Tetap DK PBB, Indonesia akan meyuarakan harapan dan pandangan negara-negara jika terpilih sebagai anggota non-permanen DK PBB, dan menjadi bridge-builder dalam mewujudkan kesamaan cita-cita perdamaian dan kesejahteraan dunia," katanya dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri, Rabu.

Ia mengatakan Indonesia mencalonkan diri menjadi anggota tidak tetap DK PBB karena memiliki rekam jejak yang baik dalam upaya perdamaian, kemanusiaan dan kesejahteraan global lewat berbagai aksi dan kontribusi dalam beberapa dekade.

Untuk memenangi kursi anggota tidak tetap DK PBB melalui proses pemilihan di Majelis Umum PBB pada 8 Juni, Indonesia harus bersaing dengan Maladewa dan mendapatkan dukungan dari setidaknya 2/3 anggota PBB. Jika terpilih, Indonesia akan resmi mengisi kursi mulai 1 Januari 2019.

Kampanye Indonesia untuk DK PBB telah dimulai sejak peluncurannya pada 2016 di New York. Dalam kampanye, Indonesia mengusung prioritas untuk menciptakan ekosistem perdamaian dan stabilitas global; memastikan sinergi antara melanggengkan perdamaian dan agenda pembangunan berkelanjutan; serta memerangi terorisme, radikalisme, dan ekstremisme.

Indonesia pernah menjadi anggota tidak tetap DK PBB pada periode 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008.

Credit antaranews.com

Gubernur bank sentral Malaysia mengundurkan diri

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad (REUTERS/Reuters TV)

Kuala Lumpur (CB) - Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad menyatakan telah menerima pengunduran diri gubernur bank sentral Muhammad Ibrahim, tetapi belum mengumumkan penggantinya.

"Kami belum memutuskan penggantinya karena kami perlu mendapatkan persetujuan Yang Dipertuan Agong terlebih dahulu sebelum kami bisa mengumumkannya," kata Mahathir dalam jumpa pers seperti dikutip Reuters.

Mahathir menyatakan akan segera bertemu dengan Raja Malaysia itu.

Lulusan Universitas Harvard, Muhammad ditunjuk menjadi gubernur bank sentral pada Mei 2016 menyusul pengunduran diri gubernur sebelumnya Zeti Akhtar Aziz.

Muhammad sendiri sudah bergabung dengan bank sentral pada 1984 dan menjadi wakil gubernur bank sentral pada 2010 sebelum memimpin lembaga itu.

Pengunduran diri dia terjadi setelah Menteri Keuanngan Lim Guan Eng bulan lalu mengatakan bahwa dana dari penjualan lahan yang dibeli pemerintah untuk bank sentral sebesar 2 miliar ringgit (Rp6,97 triliun) telah digunakan untuk membayar surat utang badan dana 1Malaysia Development Berhad (1MDB) yang terkena skandal ini.

Muhammad membela keputusannya membeli tanah itu dengan menyatakan transaksi itu sudah sesuai dengan aturan pemerintah.

Mantan deputi gubernur Nor Shamsiah Mohd Yunus yang mundur pada November 2016 menjadi salah satu kandidat pemimpin bank sentral Malaysia, demikian Reuters.

Credit antaranews.com

Rabu, 06 Juni 2018

Setahun Terkucil, Qatar Nyatakan Ingin Gabung NATO

Ilustrasi. (REUTERS/Thomas White)

Jakarta, CB -- Menteri Pertahanan Qatar mengatakan "ambisi" strategis jangka panjang negaranya adalah bergabung dengan aliansi militer Barat, Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO.

Bertepatan dengan setahun Qatar dikucilkan para sekutunya di kawasan Teluk, Khalid bin Mohamed al-Attiyah mengatakan negaranya ingin jadi anggota tetap aliansi 29 negara itu.

"Qatar hari ini menjadi salah satu negara paling penting di kawasan dalam hal kualitas persenjataan," kata Attiyah dalam laporan Altalaya yang dikutip AFP pada Rabu (6/6).

"Terkait keanggotaan, kami adalah sekutu utama dari luar NATO. Ambisi kami adalah keanggotaan penuh jika kemitraan kami dengan NATO berkembang dan visi kami jelas."

Dia juga mengatakan ada perkembangan hubungan baik antara Qatar dan aliansi tersebut. Menurutnya, Doha bisa menaungi "unit-unit NATO atau salah satu pusat terspesialisasinya."

Pernyataan itu dilontarkan di tengah keaadaan politik sensitif di kawasan.

Satu tahun lalu, 5 Juni 2017, sekelompok negara, termasuk Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir, tiba-tiba memutus hubungan dengan Qatar atas tudingan mendukung terorisme dan Iran.

Satu tahun terakhir, Doha diisolasi oleh negara-negara tetangganya itu. Satu-satunya perbatasan darat Qatar, yakni dengan Arab Saudi, ditutup sementara para warganya diusir.

Qatar mengklaim perselisihan ini merupakan serangan terhadap kedaulatan dan dilakukan karena Doha mencoba menerapkan kebijakan luar negeri yang independen.

Upaya diplomatik sejauh ini tak menghasilkan apa-apa dan krisi ini berisiko merusak salah satu negara paling stabil di dunia Arab.

Meski tidak ada konflik langsung, bayangan aksi militer semakin memperkeruh suasana.

Awal bulan ini, para pemimpin Saudi mengancam akan melakukan tindakan militer dan meminta Presiden Emmanuel Macron untuk mengintervensi pengajuan pembelian sistem pertahanan rudal S-400 dari Qatar kepada Rusia.

Credit cnnindonesia.com

Jurnalis Incaran Rusia: Tak Ada Tempat untuk Bersembunyi

Ilustrasi bendera Rusia. (REUTERS/Gleb Garanich)

Jakarta, CB -- Wartawan Ukraina Matvei Ganapolsky mengatakan tak ada gunanya bersembunyi di luar negeri untuk menghindari upaya pembunuhan oleh Rusia. Menurutnya, jika Beruang Merah ingin mencarinya, faktor geografi tak akan jadi halangan.

Ukraina menyebut Ganapolsky adalah satu dari 47 orang dalam daftar sasaran pembunuhan Rusia. Selain ia, ada pula Yevgeny Kiselyov, pembawa berita veteran yang terkenal di televisi Rusia di era 1990-an.

Pihak berwenang Ukraina mengatakan daftar itu didapatkan setelah memalsukan pembunuhan Arkady Babchenko untuk menggagalkan upaya rencana Moskow menghabisi wartawan yang kerap mengkritik Presiden Rusia Vladimir Putin itu.

Babchenko mendadak tampil setelah dikabarkan meninggal, belum lama ini. Tak lama kemudian, Ganapolsky (64) mendapat perlindungan pemerintah setelah diberi tahu bahwa ia juga termasuk dalam daftar incaran Rusia.

Melarikan diri ke luar negeri tak akan membantu, kata dia, sebagaimana ditunjukkan dalam serangan racun terhadap mantan agen ganda Rusia Sergei Skripal di Inggris Maret lalu.

"Keluarga Skripal diracun di Inggris," ujarnya dalam wawancara dengan Reuters.

"Mengirim orang untuk membunuh seseorang cuma jadi masalah harga tiket pesawat. Dan sekarang, di musim sepi, tiket dijual dengan diskon. Dan lebih lagi ada banyak maskapai murah belakangan ini. Karena itu faktor geografi tak jadi masalah."

Lahir di Ukraina barat, Ganapolsky pindah ke Moskow pada 1973 dan, setelah kejatuhan Uni Soviet pada 1991, mulai terkenal sebagai wartawan yang kerap mengkritik korupsi di penegak hukum Rusia maupun pembatasan hak berbicara.

Dia akhirnya kembali ke Ukraina menyusul pencaplokan Crimea pada 2014 dan mendapatkan status warga negara dari Presiden Petro Poroshenko.

Dia dan Kiselyov mengatakan telah dihubungi oleh pihak berwenang Ukraina usai pembunuhan palsu Babchenko.

Kiselyov, salah satu jurnalis liberal paling terkemuka pasca-Soviet yang ikut mendirikan stasiun NTV, datang ke Ukraina pada 2008 setelah mengaku tersisihkan media arus utama.

"Saya benci Putin. Saya tidak takut padanya," kata Kiselyov kepada Reuters dalam wawancara. "Saya tidak mengatakan saya tak pernah takut kehilangan nyawa, atau keluarga atau teman dan saudara, tapi perasaan yang saya miliki adalah .. . rasa hina."

Kiselyov mendukung Ukraina dalam perseteruan dengan Rusia terkait Crimea dan penyebaran separatis dukungan Moskow dalam pemberontakan di timur negaranya.

"Jika anda wartawan politik, pemberi komentar, dan Anda memilih pihak dalam perang ini, saya memilih Ukraina, meski itu mempunyai risiko tersendiri."

Ukraina mendapatkan pujian dan kritik karena memalsukan kematian Babchenko. Sejumlah pihak menyebut insiden itu, yang melibatkan penyebaran gambaran palsu nan seram atas penembakannya, tidak pantas dilakukan dan memicu duka yang tak seharusnya serta kebencian terhadap Rusia.

Untuk Ganapolsky, lebih baik meyakini ancaman itu nyata daripada tak mempercayainya. "...Babchenko meyakininya dan mungkin itu menyelamatkan nyawanya."

Credit cnnindonesia.com

PBB Sebut Serangan Terhadap Dewan Ulama Afghanistan Kejahatan Perang

KABUL - Misi Bantuan PBB di Afghanistan atau UNAMA melemparkan kecaman keras atas serangan bom bunuh diri yang menargetkan pertemuan Dewan Ulama Afghanistan. UNAMA menyebut serangan semacam itu masuk dalam kategori kejahatan perang.

"PBB mengutuk serangan terhadap para ulama yang berkumpul di Kabul untuk mempromosikan perdamaian di Afghanistan," kata UNAMA dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (5/6).

"Serangan terhadap warga sipil adalah kejahatan perang. Serangan semacam itu tidak boleh menghalangi keputusan bersama untuk masa depan yang damai bagi semua warga Afghanistan," sambungnya.

Kecaman serupa sebelumnya disampaikan oleh Presiden Afghanistan, Ashraf Ghani. Dia mengatakan serangan terhadap pertemuan ulama dan juga serangan bom bunuh diri lainnya, sama dengan serangan terhadap ajaran Islam.

Pemimpin Afghanistan itu kemudian menegaskan bahwa mendukung fatwa mereka terhadap serangan bunuh diri. Ghani menegaskan serangan bom bunuh diri tidak sesuai dengan ajaran Islam.

PBB Sebut Serangan Terhadap Dewan Ulama Afghanistan Kejahatan Perang

Sebelumnya diwartakan, polisi Afghanistan menuturkan, serangan bom bunuh diri mengguncang kantor Dewan Ulama negara tersebut. Setidaknya 14 orang tewas dalam serangan terbaru yang mengguncang Afganistan.

Serangan itu terjadi kurang dari satu jam setelah Ghofranullah Murad, seorang anggota dewan, membacakan fatwa tertulis dari pertemuan yang mengatakan bahwa pria, wanita dan anak-anak Afghanistan yang tidak bersalah adalah korban perang yang sesungguhnya.

Fatwa Dewan Ulama Muslim itu juga mengatakan bahwa membunuh orang dengan cara apa pun, seperti bom dan serangan bunuh diri, serta tindakan kekerasan, termasuk perampokan dan penculikan, dianggap sebagai tindakan haram atau berdosa dalam Islam.

Credit sindonews.com

Presiden Afganistan Mengutuk Serangan Bom di Pertemuan Ulama

Pusat pendaftaran pemilih yang diserang oleh seorang pembom bunuh diri di Kabul, Afganistan, 22 April 2018. Afganistan mendapatkan serangan mematikan berkali-kali dalam beberapa hari ini menjelang pemilihan Dewan Distrik yang akan digelar pada 20 Oktober 2018. AP/Rahmat Gul

CB, Jakarta - Presiden Afganistan Ashraf Ghani mengutuk serangan bom bunuh diri pada Senin, 4 Juni 2018, yang terjadi di luar sebuah tenda pertemuan damai para ulama Islam di ibu kota Kabul, Afganistan. Pertemuan para ulama itu ditujukan untuk mengesahkan fatwa larangan serangan teror bunuh diri.
Serangan bom bunuh diri pada Senin itu diklaim kelompok radikal Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dan menewaskan 14 orang. Tujuh dari jumlah tersebut adalah ulama. Serangan bom bunuh diri itu adalah serangan terbaru yang mengancam keamanan parlemen dan Afganistan menjelang penyelenggaraan pemilu dewan distrik pada 20 Oktober 2018.

Melalui video yang diunggahnya, Ghani mengatakan aksi bom yang menargetkan korban dalam jumlah besar—yang terdiri atas petinggi agama dan ulama—itu merupakan aksi penyerangan atas nabi dan nilai-nilai Islam.

Pertemuan para ulama itu berlangsung selama dua hari, 3-4 Juni 2018. Dalam pertemuan itu, para ulama sepakat mengesahkan fatwa atau hukum Islam yang menentang aksi pengeboman dan meminta kelompok militan Taliban mengembalikan perdamaian dengan meninggalkan Afganistan.

Presiden Afganistan, Ashraf Ghani. AFP via presstv.ir
Mengenai serangan ini, Taliban menyatakan aksi bom tersebut tidak ada kaitannya dengan mereka. Mereka menyebut pertemuan para ulama tersebut sebagai “proses Amerika”, yang diselenggarakan atas pilihan dari pemikiran orang Amerika Serikat.
Aksi bom yang sering meneror warga Afganistan tidak berkurang frekuensinya pada bulan suci Ramadan ini. Bahkan, pada Selasa, 5 Juni 2018, terjadi aksi pemboman di dekat area sekolah perempuan di Provinsi Nangarhar, Afganistan. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.
Menyusul tingginya aksi penyerangan yang dilakukan kelompok militan garis keras, banyak sekolah di Afganistan tutup. Walhasil, kondisi ini mengurangi kesempatan anak-anak Afganistan menikmati pendidikan di bangku sekolah, bahkan sebagian di antaranya tidak pernah merasakan pendidikan.

Credit tempo.co

Indonesia Diharapkan Menjadi Penggerak Indo-Pasifik

ASEAN diharapkan menjadi inti untuk menggerakan strategi geo politik Indo-Pasifik, dan Indonesia menjadi salah satu penggeraknya. (ASEAN2018 Organising Committee/Handout Via REUTERS)

Jakarta, CB -- Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) diharapkan menjadi inti untuk menggerakan strategi geo politik Indo-Pasifik, dan Indonesia menjadi salah satu penggeraknya. Menurut Kepala Analisis Kebijakan dan Pengembangan Kementrian Luar Negeri, Siswo Purwono, Indonesia harus turuk aktif mengelola dalam konteks geo-politik yang baru tersebut.

"Indonesia harus tetap relevan karena memiliki posisi yang strategis dalam konteks geo-politik ini. Selain itu anggota-anggota ASEAN harus memimpin mekanisme dari Indo-Pacific," kata Siswo dalam acara bedah buku "Indonesia's Foreign Policy and Grand Strategy in the 21st Century: Rise of an Indo-Pacific Power pekan lalu.

Konsep Indo-Pasifik merupakan menyambungkan antara dua samudra dimana titik temunya berada di Indonesia. Hal ini membuat Indonesia harus menjadi peran utama dalam kerja sama geo-politik ini.

Philips Vermonte Direktur Eksekutif Centre For Strategic and International Studies (CSIS) menilai meski punya peran dan kemampuan, namun keinginan para pemimpin tidaklah seperti di masa awal kemerdekaan.

"Indonesia memiliki peran dan kemampuan kepemimpinan, pengajuan ide, mengelola hubungan yang mungkin karena ada kepercayaan yang tinggi dari negara-negara lain karena kita sering melakukan hal ini," kata Vermonte yang dijumpai CNNIndonesia.com pada acara yang sama.

"Kedua Indonesia dan ASEAN memiliki kemampuan untuk meyakinkan dan mengumpulkan dalam satu tempat, misalnya sebelum Indo-Pasifik ada Asian Plus One, Plus Two, Plus Three, dan Asian Summit hal itu menunjukan kita dipercaya oleh negara lain, sehingga membuat kerja sama ini menjadi global," kata Vermonte

Selain itu, Indonesia harus memiliki kapabilitas, keinginan dari Presiden kita untuk mengejar ambisi global, serta pengakuan dari dunia internasional bahwa kita memiliki pengaruh di kancah internasional.

"Tiga hal tersebut harus diperhatikan jika Indonesia ingin memiliki pengaruh dalam dunia internasional" kata Vermonte.

"Kita harus memperhatikan hal ini, karena ini merupakan faktor yang sangat dinamis, kapabilitas bisa naik bisa turun, masih banyak persoalan domestik seperti tingkat kemakmuran, pembangunan militer dan lain-lain, itu kan harus kita kerjakan, namun berdasarkan banyak diskusi, kita sedang mengerjakan semua hal itu namun kita tidak tau bagaimana akhirnya," tambah dia.

Vermonte menilai pemimpin Indonesia kurang mengedepankan kepemimpinan dan hanya mencari platform multilateral.

"Pemimpin kita pada saat era Soekarno, dia sangat aktif mengejar status kepemimpinan dengan memimpin konfreensi Afrika dan lain-lainnya, tapi sebaliknya pemimpin setelah Orde Baru dan seterusnya tidak terlalu memperlihatkan ambisi-ambisi yang jelas dalam status kepemimpinan. Presiden setelah Soekarno lebih condong untuk mencari platform-platform yang sifatnya multilateral." kata Vermonte.

Indonesia terus mengusung gagasan kerja sama Indo Pasifik ke berbagai pertemuan ASEAN belakangan ini. Gagasan ini pernah diutarakan Mantan Menlu Marty Natalegawa pada saat menjadi Menlu RI pada Mei 2013. Dia membuat sebuah pendekatan Indo-Pasifik di ASEAN saat berbicara di Pusat Kajian Strategis dan Internasional di Washington. Secara khusus, ide itu adalah perluasan dari TAC yang berkomitmen untuk tidak menggunakan kekuatan dalam penyelesaian sengketa.

Namun Marty lewat sebuah artikel di Strait Times menyatakan menyayangkan gagasan ini diangkat di saat pemerintah Amerika Serikat Donald Trump mempromosikan konsep Indo-Pasifik juga. Terutama karena ASEAN dan KTT Asia Timur secara resmi telah mengakui pentingnya Traktat Persahabatan dan Kerja Sama (TAC) Indo-Pasifik pada 2013-2014.

"Saat ini Amerika Serikat telah memilih untuk mengadopsi perspektif Indo-Pasifik. Dengan ketiadaan visi geopolitik alternatif Asean, apapun itu, kita mungkin belum melihat injeksi politik kekuasaan ala Perang Dingin ke kawasan Pasifik, dengan kemungkinan dampak negatif yang mungkin timbul pada ASEAN," tulis Marty.

Meski begitu, Marty juga melihat peluang untuk mengubah dinamika antar bangsa secara positif, untuk secara proaktif memanfaatkan peluang yang ada, menetapkan norma-norma baru dalam hubungan antar negara untuk meningkatkan perdamaian dan memanfaatkan kepentingan semua negara dalam keamanan bersama.

Credit cnnindonesia.com

Najib Razak Bantah Tuduhan Soal Skandal Pipa Gas

Mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak

Foto: Channel News Asia

Najib peringatkan Lim karena hubungan luar negeri Malaysia bisa memburuk

CB, PETALING JAYA -- Mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, kembali diterpa skandal proyek yang kali ini bernilai 9,4 miliar ringgit Malaysia. Menteri Keuangan Malaysia Lim Guan Eng mengatakan proyek yang dimaksud adalah proyek pembangunan pipa gas Multi-Product Pipeline (MPP) dan Trans-Sabah Gas Pipeline (TSGP).

Menteri Lim menuding dua megaproyek itu selama ini tersimpan rapi di bawah dokumen merah dan belum tersentuh audit. Di lain pihak, Najib meyakinkan seluruh prosedur dan ketentuan hukum sudah dipenuhi sejak penandatanganan kerja sama dan pengerjaan proyek berlangsung.

Dilansir dari The Star, Najib menyatakan dirinya dan Perdana Menteri Cina Li Keqiang menyaksikan penandatanganan perjanjian kerja sama proyek ketika berkunjung ke Beijing. Kunjungan itu berlangsung pada 14 Mei tahun lalu.

"Dua proyek jalur pipa yang akan memberikan manfaat ekonomi dan keamanan energi kepada Malaysia telah dinegosiasikan antarpemerintah di Cina," demikian ditulis Najib dalam akun Facebook pribadinya, Selasa (5/6).

Selama penandatanganan kerja sama, Najib menyatakan Cina juga berkomitmen mengimpor barang dari Malaysia senilai 2 triliun dolar AS selama lima tahun. Cina juga berjanji akan berinvestasi hingga 150 miliar dolar AS di Negeri Jiran.

Selain itu Cina pun menawarkan 10 ribu tempat untuk pelatihan dan pembelajaran di berbagai institusi di negaranya. "Jangan lupakan komitmen Cina yang membeli minyak sawit kita dan berkontribusi pada kesejahteraan usaha-usaha kecil dengan pembelian tersebut," imbuh Najib.

Najib memperingatkan Lim agar tidak melayangkan tuduhan yang bersifat politis. Karena menurutnya hal ini bisa berdampak buruk bagi hubungan luar negeri dan perdagangan Malaysia.

Credit republika.co.id

Menteri Keuangan Malaysia Ungkap Skandal Baru 1MDB

Menteri Keuangan Malaysia, Lim Guan Eng

Foto: The Star

Skandal tersebut merupakan proyek jalur pipa gas senilai 9,4 miliar ringgit Malaysia

CB, KUALA LUMPUR -- Kementerian Keuangan Malaysia (MoF) baru saja mengungkap satu skandal baru yang menyangkut 1MDB. Skandal tersebut merupakan proyek jalur pipa gas senilai 9,4 miliar ringgit Malaysia.

Sebanyak 88 persen dana sudah diambil dari anggaran namun jalannya proyek baru mencapai 13 persen

The Star melaporkan proyek ini masih tersembunyi rapi dan belum terjamah penyelidikan para petugas bendahara negara. Proyek ini ditangani oleh MOF Suria Strategic Energy Resources Sdn Bhd (SSER).

Menteri Keuangan Lim Guan Eng mengatakan dia telah diberi tahu oleh ofisial dari kebendaharaan negara bahwa SSER adalah cabang dari SRC International, perusahaan di bawah pinjaman 1Malaysia Development Bhd (1MDB). Operasional SSER sepenuhnya dikendalikan oleh MoF yang terbentuk sejak 19 Mei 2016.

Tujuan pembentukan adalah mengerjakan Multi-Product Pipeline (MPP) dan Trans-Sabah Gas Pipeline (TSGP). Kedua proyek tersebut disetujui oleh kabinet pemerintahan pada 27 Juli 2016.

Proyek MPP termasuk menangani pipa sepanjang 600 kilometer yang menghubungkan Melaka dan Port Dickson ke Jitra, Kedah. Proyek tersebut menelan anggaran sekitar 4,53 miliar yuan dan 2,53 miliar RM atau mendekati 5,35 miliar RM.

Di sisi lain, TSGP membangun pipa gas sepanjang 662 kilometer dari Kimanis Gas Terminal ke Sandakan dan Tawau. Proyek ini bernilai 3,08 miliar yuan dan 2,14 miliar ringgit Malaysia atau jika ditotal sekitar 4,06 miliar ringgit Malaysia.

Kedua proyek senilai 9,41 miliar ringgit Malaysia itu diserahkan kepada China Petroleum Pipeline Bureau (CPPB) pada 1 November 2016. Perjanjian kerja sama ditandatangani oleh jenderal bendahara, Tan Sri Irwan Serigar Abdullah, yang sekaligus duduk sebagai direktur utama SSER. Belakangan Irwan mengundurkan diri pada 23 Mei silam.

Menurut SSER, megaproyek yang berjalan selama tiga tahun tersebut telah dimulai pada April 2017. Namun hingga akhir Maret 2018 capaian proyek MPP dan TGSP baru sebesar 14,5 persen dan 11,4 persen. Kemajuan proyek ini bahkan belum pernah diverifikasi atau diaudit.

Lim mengaku kaget setelah tahu uang sebanyak 4,71 miliar ringgit dan 3,54 miliar ringgit sudah diambil dan diserahkan kepada CPPB. "Jadwal pembayaran menurut kontrak didasarkan pada jangka waktu proyek dan bukan capaian yang sudah dikerjakan. Lebih buruk lagi, perjanjian kerja sama menyebut 85 persen biaya sudah akan dibayarkan pada 1 Maret 2018," ungkap Lim.

Credit republika.co.id

Bekas Bos Sebut Mossad Israel Sindikat Kejahatan Berlisensi

TEL AVIV - Bekas Kepala Mossad Tamir Pardo mengungkap bahwa badan intelijen Israel tersebut merupakan organisasi atau sindikat kejahatan dengan lisensi. Komentar itu membuat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tersinggung.

Pardo merupakan bos Mossad pada tahun 2011. Komentarnya muncul dalam acara investigasi televisi "Uvda" yang disiarkan Kamis lalu.

Dalam wawancara itu, Pardo blakblakan menyebut agen mata-mata yang pernah dia pimpin sebagai "sindikat kejahatan dengan lisensi". Dia juga menuduh Netanyahu mencoba menyadap teleponnya pada tahun 2011.

Netanyahu yang selama ini memuji badan intelijen Israel tak terima dengan komentar Pardo."Mossad bukan sindikat kejahatan," kata Netanyahu pada rapat kabinet mingguan, yang dilansir Times of Israel, kemarin.

"Ini adalah organisasi yang mulia, melakukan pekerjaan yang diberkati, melawan terorisme dan kami semua memberi hormat," bela Netanyahu.

Dalam laporannya, "Uvda" mengatakan bahwa Netanyahu telah meminta kepala Shin Bet sebelumnya, Yoram Cohen, untuk menyadap komunikasi para pejabat pertahanan senior, termasuk Pardo dan Kepala Staf IDF Benny Gantz.

Menurut laporan tersebut, tidak ada bukti atau kekhawatiran khusus bahwa Gantz dan Pardo membocorkan rahasia negara. Namun, upaya penyadapan itu merupakan tindakan pencegahan oleh Netanyahu.

Cohen, lanjut laporan itu, menolak permintaan PM Netanyahu dengan mengatakan bahwa "Shin Bet tidak seharusnya menggunakan tindakan drastis seperti itu terhadap orang-orang yang memimpin militer dan Mossad".

Cohen sendiri telah merilis pernyataan resmi yang langka dan anehnya mengingkari tuduhan spesifik tersebut. "Saya biasanya tidak menyampaikan di media wacana profesional yang terjadi antara perdana menteri dan kepala Shin Bet," kata Cohen dalam pernyataannya.

"Namun, laporan di media tentang instruksi yang seharusnya diberikan perdana menteri kepada saya ketika saya menjabat sebagai kepala Shin Bet untuk secara khusus mendengarkan telepon Kepala Staf (Benny) Gantz dan kepala Mossad (Tamir) Pardo-tidak benar," katanya.

Mossad saat ini dipimpin oleh Yossi Cohen.

Credit sindonews.com

Khamenei: Serang Iran Sekali, Musuh Bakal Diserang 10 Kali

TEHERAN - Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan Teheran akan merespons dengan keras setiap serangan apapun dari musuh. Dia menegaskan tuntutan Barat untuk membatasi program rudal balistik Teheran adalah mimpi yang tidak akan pernah terwujud.

"Teheran akan menyerang 10 kali bahkan lebih jika diserang oleh musuh. Musuh tidak menginginkan Iran yang merdeka di wilayah ini. Kami akan melanjutkan dukungan kami untuk negara-negara tertindas," kata Khamenei, pada hari Senin.

Dia mengklaim bahwa Iran tidak berniat untuk membatasi pengaruhnya di Timur Tengah. Dia lantas mendesak para pemuda Arab untuk berdiri menghadapi tekanan Amerika Serikat (AS).

"Kaum muda Arab, Anda harus mengambil tindakan dan inisiatif untuk mengendalikan masa depan Anda sendiri. Beberapa negara regional bertindak seperti musuh bagi orang-orang mereka sendiri," ujarnya menyindir negara-negara Arab sekutu AS yang telah mendukung pemberontak Suriah untuk menggulingkan Presiden Suriah Bashar al-Assad, sekutu dekat Teheran.

Ketegangan antara Iran dan Barat telah bangkit kembali sejak Presiden Donald Trump menarik Amerika Serikat keluar dari perjanjian nuklir tahun 2015 antara Iran dan enam negara kekuatan dunia (AS, Rusia, Inggris, Prancis, Jerman dan China). Trump beralasan perjanjian itu sangat cacat.

Negara-negara Eropa yang menandatangani perjanjian itu sepakat mempertahankannya untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir.

Berdasarkan perjanjian itu, Republik Islam Iran harus mengekang program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi internasional yang telah menyengsarakan ekonomi Teheran selama bertahun-tahun.

Khamenei kembali menegaskan bahwa perjanjian nuklir 2015 sudah tidak bisa dinegosiasikan. "Beberapa orang Eropa berbicara tentang membatasi program rudal pertahanan kami. Saya memberi tahu orang-orang Eropa, 'Membatasi pekerjaan rudal kami adalah mimpi yang tidak akan pernah terwujud'," katanya dalam pidato yang disiarkan televisi, seperti dikutip Jerusalem Post, Selasa (5/6/2018).

Credit sindonews.com

Tingkatkan Pengayaan Uranium, Iran Mulai Produksi UF6

TEHERAN - Iran mengumumkan dimulainya produksi uranium hexaflouride atau UF6 pada hari Selasa (5/6/2018) dengan meningkatkan kapasitas pengayaan uranium. Rencana Teheran ini disampaikan kepada Badan Energi Atom Internasional (IAEA).

UF6 merupakan uranium yang dibutuhkan untuk bahan bakar reaktor nuklir. Namun, ada laporan lain yang menyebut UF6 bisa digunakan untuk bahan senjata.

Langkah terbaru dari program nuklir Teheran ini diumumkan oleh juru bicara Organisasi Energi Atom Iran (AEOI) Behrouz Kamalvandi.

"Dalam sebuah surat yang akan diserahkan kepada Badan Energi Atom Internasional, Iran mengumumkan proses peningkatan kapasitas (pengayaan uranium) untuk memproduksi UF6 (uranium hexafluoride) akan dimulai pada hari Selasa," kata Kamalvandi, yang dikutip ISNA.

Kamalvandi mengatakan, langkah terbaru dalam program nuklir Teheran ini dilakukan atas perintah Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei.

Dalam pidatonya hari Senin, Khamenei mengatakan bahwa AEOI harus segera mempersiapkan untuk memulai pengayaan uranium hingga tingkat 190.000 SWU yang saat ini masih dalam kerangka JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action).

SWU (separative work unit atau unit kerja pemisah) adalah ukuran standar dari upaya yang diperlukan untuk memisahkan isotop uranium selama proses pengayaan. 1 SWU sama dengan 1 kg upaya tersebut.

Sedangkan JCPOA adalah nama resmi dari kesepakatan nuklir Teheran tahun 2015 yang ditandatangani Iran dan enam negara kekuatan dunia (Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Prancis, Jerman dan China). Namun, Presiden Donald Trump beberapa waktu lalu menarik diri AS dari kesepakatan tersebut dan kembali menjatuhkan sanksi kepada Iran.

Sebelumnya, AEOI memperkirakan bahwa kapasitas pengayaan uraniumnya akan mencapai 190.000 SWU pada tahun ke-15 setelah JCPOA diberlakukan. Untuk tujuan itu, Iran berencana untuk meningkatkan jumlah sentrifugal secara bertahap, yang masih dalam lingkup kesepakatan.

Berbicara kepada ISNA, Kamalvandi menekankan bahwa, dengan meningkatkan program nuklirnya, Iran tidak berusaha mengembangkan senjata nuklir. "Tujuan kami bukan untuk mencapai senjata nuklir, dan itu bertentangan dengan sikap keagamaan kami," katanya.

"Pesan dari tindakan kami adalah bahwa kami akan mempertahankan kapasitas kami untuk aktivasi pada tingkat tinggi, dan jika kami sepakat untuk membatasi sekarang, itu karena pihak-pihak lain harus mematuhi komitmen mereka," katanya.

Credit sindonews.com

Khamenei Perintahkan Persiapan Pengayaan Uranium

Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Khamenei memerintahkan peningkatan pengayaan uranium. (REUTERS/leader.ir)

Jakarta, CB -- Pemimpin tertinggi Iran dilaporkan telah memerintahkan persiapan untuk memulai peningkatan pengayaan uranium, menambah tekanan untuk negara-negara Eropa yang kesulitan menjaga Republik Islam itu tetap mengikuti perjanjian nuklir.

"Organisasi Energi Atom Iran ditugaskan mempersiapkan pencapaian 190 ribu SWU," kata Pemimpin Tertinggi Ayatollah Khamenei dalam laporan media pemerintah yang dikutip CNN, Selasa (5/6).

Dia mnegatakan peningkatan itu akan dilakukan "di bawah kerangka JCPOA untuk sementara waktu," merujuk pada nama resmi kesepakatan nuklir Iran, Akta Rencana Komprehensif Bersama.

Iran akan memberi tahu badan pengawas Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa persiapan akan dimulai pada Selasa, kata Behrouz Kamalvandi, juru bicara Organisasi Energi Atom Iran.

"Pemimpin [Khamenei] bermaksud kami harus mempercepat sejumlah proses ... terkait kapasitas nuklir kami untuk bergerak lebih cepat seandainya diperlukan."

Pada 9 Mei lalu, Presiden Donald Trump mengumumkan dirinya menarik Amerika Serikat dari perjanjian nuklir, membuatnya mesti berseteru dengan sekutu-sekutu di Eropa.

Dia mengatakan akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran, menghancurkan capaian yang dinegosiasikan pendahulunya, Barack Obama.

Sejak saat itu, Khamenei dan para pejabat lain kembali menyerang, mengancam akan meningkatkan pengayaan uranium.

Negara Eropa dan China menyatakan akan tetap mendukung perjanjian nuklir. Namun, Teheran khawatir para pemimpin Eropa tak akan bisa mencegah AS menjatuhkan sanksi baru terhadap perusahaan Benua Biru sehingga merugikan perekonomian minyak Iran.

"Iran tak akan terima disanksi dan dilarang mengembangkan nuklir," kata Khamenei.

"Kata-kata yang dilontarkan sejumlah negara Eropa mengindikasikan mereka mengira Iran akan sepakat mematuhi kesepakatan nuklir sembari hidup di bawah sanksi."

Credit cnnindonesia.com

Parlemen Ethiopia setujui langkah pemerintah akhiri keadaan darurat

Dokumentasi - Foto jalan utama di Shashemene, Ethiopia, dalam foto bertanggal 17 November 2012. ( Wikimedia Commons/Bernard Gag)

Addis Ababa (CB) - Parlemen Ethiopia pada Selasa menyetujui keputusan pemerintah mencabut keadaan darurat selama enam bulan, dua bulan lebih awal dari yang direncanakan, kata Fana Broadcasting, yang berafiliasi ke negara.

Pemerintah memberlakukan peraturan darurat pada Februari untuk menekan kerusuhan, yang dipicu rencana pengembangan ibu kota Addis Ababa, yang dikhawatirkan menyebabkan perebutan tanah di wilayah Oromiya di dekatnya. Masalah tersebut menyebabkan Perdana Menteri Hailemariam Desalegn mundur.

Pada Sabtu, kabinet Ethiopia bersidang untuk menilai keamanan dan mencatat bahwa hukum dan ketertiban telah dipulihkan.

Abiy Ahmed, mantan perwira angkatan darat, yang menggantikan Hailemariam sebagai perdana menteri, berkeliling Ethiopia, menjanjikan mengatasi keluhan untuk memperkuat berbagai hak politik dan sipil.

Pihak berwenang berjanji melakukan dorongan melalui perubahan besar, yang termasuk pembebasan ribuan tahanan.

Credit antaranews.com

Putin soal sanksi atas Rusia

Presiden Rusia Vladimir Putin (Sputnik/Michael Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Wina (CB) - Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada Selasa, Rusia telah mengatasi semua kesusahan akibat sanksi-sanksi yang diberlakukan negara-negara Barat.

Putin menyinggung hal tersbut dalam jumpa pers di wina setelah pembicaraan dengan Presiden Austria Alexander Van der Bellen.

Ketika ditanya tentang sanksi-sanksi Uni Eropa yang diberlakukan atas Rusia, Putin mengatakan sanksi-sanksi dan langkah-langkah proteksionis berbahaya bagi semua pihak yang terlibat, dan semua pihak memiliki kepentingan untuk mencabut sanksi-sanksi terhadap Rusia.

Berbicara bersama Putin, Van der Bellen mengulangi posisi Austria bahwa pihaknya akan bertindak sesuai dengan Uni Eropa dalam berurusan dengan Rusia, demikian Reuters.

Credit antaranews.com

AS Tekan NATO Persiapkan Tentara untuk Perang dengan Rusia

BRUSSELS - Amerika Serikat (AS) dilaporkan menekan negara-negara NATO untuk menyiapkan lebih banyak batalyon, kapal, dan pesawat tempur. Langkah ini dilakukan guna mempersiapkan diri jika suatu waktu NATO atau negara anggota NATO berperang dengan Rusia.

Menurut seorang pejabat NATO, Menteri Pertahanan AS, Jim Mattis akan mencoba membuat sebuah kesepakatan yang menjadi dasar untuk pengerahan lebih banyak alat-alat militer dan senjata ke sejumah basis NATO, khususnya yang dekat dengan perbatasan Rusia.

Kesepakatan ini akan mencakup pengerahan 30 batalyon darat, 30 skuadron tempur udara dan 30 kapal angkatan laut seperti kapal perusak yang siap dikerahkan dalam waktu 30 hari setelah disiagakan.

"Kami memiliki musuh (Rusia) yang dapat bergerak cepat ke Baltik dan Polandia dalam serangan darat," kata seorang diplomat senior NATO yang berbicara dalam kondisi anonim, seperti dilansir Reuters pada Selasa (5/6).

"Kami tidak memiliki kemewahan waktu berbulan-bulan untuk memobilisasi semua yang kami butuhkan," sambungnya, dengan mengatakan gagasan AS itu dikenal sebagai 30-30-30-30.

Seorang pejabat AS membenarkan bahwa prakarsa itu menang ditujukan untuk melawan Rusia dan dilengkapi dengan Strategi Pertahanan Nasional Pentagon tahun 2018, yang menuduh Moskow berusaha menhancurkan NATO.

Credit sindonews.com

Putin Teken Undang-undang untuk Lawan Sanksi AS

MOSKOW - Presiden Rusia, Vladimir Putin dilaporkan telah menandatangani sebuah undang-undang anti-sanksi hukum yang dibuat oleh anggota parlemen sebagai tanggapan terhadap sanksi Amerika Serikat (AS).

Seperti diketahui, AS kembali menjatuhkan sanksi baru kepada Rusia pada bulan April lalu. Sanksi ini menargetkan sejumlah pengusaha dan pejabat Rusia yang berada di lingkaran Putin.

Melansir Reuters pada Selasa (5/6), undang-undang itu memberikan wewenang bagi Putin untuk, antara lain memutuskan hubungan dengan negara-negara yang dinilai tidak menunjukan sikap bersahabat pada Rusia dan melarang perdagangan barang dengan negara-negara tersebut.

Namun, undang-undang ini sejatinya telah diperhalus sejak pertama kali disusun oleh anggota parlemen sebagai tanggapan terhadap babak baru sanksi AS terhadap bisnis Rusia.

Para pembuat undang-undang awalnya mengusulkan pembatasan skala besar pada barang dan jasa AS, mulai dari makanan dan alkohol, hingga obat-obatan dan layanan konsultasi.

Undang-undang ini adalah salah satu dari dua item peraturan. Dalam item kedua, para anggota parlemen berdebat mengenai rencana untuk mempidanakan warga Rusia yang mematuhi sanksi AS.

Pelobi bisnis Rusia dan asing mengatakan bahwa undang-undang semacam itu akan secara efektif memaksa sebuah perusahaan untuk memilih antara berbisnis dengan Rusia dan melakukan transaksi dengan seluruh dunia.

Credit sindonews.com

Perdana Menteri Omar Razzaz, Harapan Baru Masyarakat Yordania

Omar Razzaz, 58 tahun, Perdana Menteri Yordania. Sumber: Twitter

CB, Jakarta - Perdana Menteri Yordania, Hani al-Mulki, pada Senin, 4 Juni 2018, akhirnya melepaskan jabatan setelah gelombang protes masyarakat Yordania menyusul naiknya harga kebutuhan pokok dan RUU Reformasi Pajak. Mulki yang memimpin Yordania sejak Mei 2016, tak punya pilihan selain menutup masa pemerintahannya dengan rapor merah.
Hani Mulki adalah seorang politisi yang ramah dan pandai berbisnis. Sebelum terpilih menjadi Perdana Menteri Yordania, dia pernah menjabat sebagai menteri industri dan perdagangan. Kesuksesannya memimpin dua Kementerian itu, membuat Raja Abdullah II pada Mei 2016 memberikan tanggung jawab sebagai Perdana Menteri untuk menghidupkan kembali ekonomi Yordania yang lesu dan sentimen bisnis yang dilanda gejolak regional.

Sayang, harapan jauh dari kenyataan. Mulki pada Senin kemarin resmi digantikan oleh Omar Razzaz, 58 tahun. Bagi publik Yordania, Razzaz bukan sosok asing. Dia merupakan Menteri Pendidikan Yordania pada era pemerintahan Mulki.

Razzaz menyelesaikan pendidikan S3 bidang ekonomi di Universitas Harvard, Amerika Serikat. Pengalamannya sebagai pejabat senior Bank Dunia, diharapkan Raja Abdullah II bisa meredam aksi protes yang saat ini menjalar hampir ke penjuru Yordania. Gelombang aksi protes terjadi menyusul diberlakukannya kebijakan penghematan, naiknya harga barang-barang dan naiknya pajak.

Dikutip dari situs albawaba.com pada Selasa, 5 Juni 2018, Razzaz merupakan tokoh politik yang sangat dihormati di Yordania. Sejak menjabat sebagai Menteri Pendidikan Yordania pada Januari 2017, Razzaz telah membuat perombakan penting pada sistem pendidikan di Yordania, diantaranya reformasi evaluasi Tawjihi, yakni sebuah ujian Sekolah Menengah Umum di Yordania.
Banyak politisi dan pejabat yang pernah bekerja dengan Razzaz, memiliki pandangan sama tentangnya, yakni dia selalu selalu bisa membuktikan kemampuannya melalui tindakan. Usai penunjukan Razzaz, media sosial di Yordania ramai dengan komentar masyarakat yang menggantungkan harapan pada Razzaz, Perdana Menteri Yordania yang baru

Credit tempo.co

Turki - Amerika Serikat Sepakat Tarik Kurdi dari Manbij Suriah

CB, Jakarta - Turki dan Amerika Serikat sepakat terhadap sebuah rencana penarikan milisi Kurdi, kelompok yang dituding sebagai teroris oleh Ankara, dari Manbij kota di utara Suriah. Kesepakatan itu dicapai berkat pertemuan antara Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo di Washington DC, Senin, 4 Juni 2018.
"Kedua belah pihak setuju melakukan kerja sama untuk mengakhiri perselisihan bilateral atas kehadiran pasukan Unit Pertahanan Rakyat (YPG) di Manbij," tulis Al Jazeera, Selasa, 5 Juni 2018.

Militan Kurdi YPG siap mempertahankan Manbij setelah pasukan Turki menyerang Afrin [Reuters]

Ankara memasukkan YPG ke dalam daftar teroris, sementara Washington memandang kelompok ini sebagai sekutu kunci dalam memerangai ISIS. YPG mendapatkan dukungan penuh dari Amerika Serikat untuk bertempur melawan ISIS di Manbij. Mereka mendirikan benteng pertahanan di wilayah utara Suriah itu pada 20165.
"Selain mendapatkan dukungan senjata, pasukan Amerika Serikat juga memberikan pelatihan militer."

Sheen Ibrahim, Pasukan Kurdi dari Unit Perlindungan (YPG) bersama anggota lainnya saat berpatroli di Raqqa, Suriah, 16 Juni 2017. REUTERS/Goran Tomasevic
Sementara itu, situs berita ekurd.net dalam laporannya menyebutkan, YPG tulang punggung Pasukan Demokratik Suriah, sekutu Kurdi-Arab yang berhasil mengusir ISIS dari Suriah dengan bantuan Amerika Serikat.

Turki yakin bahwa Partai Persatuan Demokratik Kurdi (PYD) di Suriah dan sayap militer YPG memiliki ikatan dengan organisasi terlarang Partai Pekerja Kurdi (PKK). Partai ini, tulis Al Jazeera, menggelorakan perang selama bertahun-tahun melawan militer Turki mengakibatkan puluhan ribu orang tewas.

Credit tempo.co

Mike Pompeo Desak Cina Ungkap Korban Demonstrasi Tiananmen

CB, Jakarta - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo, mendesak Cina untuk mengungkap rincian korban tewas, ditahan dan hilang, selama protes pro demokrasi di alun-alun Tiananmen, Beijing, Cina, 29 tahun silam.
"Kami mengenang mereka yang meninggal dalam tragedi ini," ujar Mike Pompeo saat memperingati demonstrasi 4 Juni 1989, seperti dilansir dari Associated Press.

Selama demonstrasi Tiananmen diperkirakan ratusan orang pengunjuk rasa tewas pada 3-4 Juni 1989, setelah pemerintah Cina memerintahkan aksi militer untuk merebut lapangan Tiananmen dari demonstran mahasiswa.

Seorang pria berdiri di depan barisan tank di jalan Chan'an dekat lapangan Tiananmen di Beijing, Cina, 5 Juni 1989.[REUTERS/Arthur Tsang]

Mike Pompeo mendesak Cina untuk membebaskan mereka yang dipenjara dan berhenti melakukan persekusi terhadap demonstran dan kerabat mereka.
"Kami bersama komunitas internasional mendesak pemerintah Cina untuk menghitung secara terbuka siapa saja yang meninggal, ditahan atau hilang," tegas Mike Pompeo.
Kementerian Luar Negeri Cina memprotes pernyataan Mike Pompeo dan menyebutnya sebagai campur tangan urusan dalam negeri Cina.

"Kami mendesak Amerika Serikat untuk menghilangkan prasangka, mengkoreksi kesalahan mereka, dan berhenti membuat pernyataan tidak bertanggung jawab dan mencampuri urusan dalam negeri Cina," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Hua Chunying. Hua menambahkan seharusnya Amerika Serikat harus fokus melakukan langkah yang bisa meningkatkan hubungan antara Amerika Serikat dan Cina daripada membuat pernyataan semacam itu.

Cahaya lilin dari puluhan ribu warga mewarnai Taman Victoria dalam aksi mengenang korban Tragedi Tiananmen 1989 di Hong Kong, Senin, 4 Juni 2018. Tragedi Tiananmen merupakan aksi penumpasan oleh militer Cina pada ratusan hingga ribuan mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa pada 3-4 Juni 1989. AP Photo/Vincent Yu

Pemerintah Cina melarang segala bentuk peringatan demonstrasi Tiananmen baik di tempat publik atau pribadi. Di lapangan Tiananmen, keamanan diperketat setiap kali peringatan Tiananmen berlangsung, namun tidak ada tanda-tanda peringatan apapun, seperti dilaporkan Reuters. Setiap warga asing atau turis yang berkunjung ke Cina terutama ke lapangan Tiananmen, akan diperiksa di pos pemriksaan yang berjarak satu kilometer dari lapangan Tiananmen.

Credit tempo.co

Cina Peringatkan Taiwan Soal Pernyataan Tentang Tiananmen

Tragedi di Lapangan Tiananment, Cina, 1989, adalah sala satu demonstrasi terbesar dalam sejarah Cina.

Foto: AP

Tragedi Tiananmen menjadi pertentangan Cina dengan barat, termasuk dengan Taiwan

CB, BEIJING -- Cina memperingatkan Presiden Taiwan atas pernyataan tidak bertanggung jawab tentang protes Tiananmen 1989. Cina mengatakan Taiwan harus berhenti membicarakan tentang hal yang sama, setelah dia meminta Cina menyambut demokrasi.

Pemerintah Cina mengirim tank untuk memadamkan protes 4 Juni 1989 di sekitar Lapangan Tiananmen Beijing, dan tidak pernah merilis korban tewas. Perkiraan dari kelompok hak asasi manusia dan saksi berkisar dari beberapa ratus hingga beberapa ribu korban.

Tindakan keras Tiananmen merupakan hal yang tabu di Cina, dan 29 tahun kemudian tetap menjadi titik pertentangan antara Cina dan banyak negara Barat, serta antara Cina dan Taiwan yang demokratis dan berpemerintahan sendiri, yang diklaim Cina sebagai wilayah miliknya.

Presiden Taiwan Tsai Ing-wen mengatakan pada Senin bahwa jika Cina dapat menghadapi apa yang telah terjadi, pihaknya dapat menjadi landasan bagi transformasi demokrasi Cina sendiri, dan bahwa dia berharap suatu hari rakyat Cina akan bebas untuk membaca sendiri pesannya, yang ditulis pada "Facebook" yang diblokir di Cina.

Dalam pernyataan panjangnya, Kantor Urusan Taiwan yang membuat kebijakan Cina mengatakan bahwa ketika berbicara tentang pembangunan sosial dan ekonomi Cina, orang-orang di Cina daratan memiliki hak untuk berbicara.

"Pemimpin otoritas Partai Progresif Demokratik (PDD) dan Partai Progresif Demokratik sendiri tidak memiliki kualifikasi untuk membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab," demikian dalam pernyataan itu, merujuk pada partai penguasa Taiwan yang dipimpin Tsai.

Keberhasilan Cina melalui kesulitan adalah karena kepemimpinan Partai Komunis, dan prestasi negara telah menimbulkan kebanggaan besar bagi orang-orang Cina di seluruh dunia, termasuk di Taiwan, tambahnya.

Taiwan, sebaliknya, telah mengalami stagnansi sejak Tsai berkuasa dan mendorong agenda separatis serta konfrontasi dengan Cina, dengan perusahaan dan orang-orang muda yang berangkat ke Cina untuk mencari peluang menolak mereka di tanah air, demikian pernyataan kantor tersebut. "Satu pihak telah mengamuk," tambahnya.

DPP terus menerus membicarakan tentang hal yang sama tahun demi tahun, menurut kantor itu. "Mereka kehabisan trik," ujarnya.

Permusuhan Cina terhadap Tsai telah meningkat sejak dia memenangi pemilihan umum pada 2016, karena Cina khawatir dia ingin mendorong kemerdekaan resmi pulau itu, yang ditolak oleh Beijing. Tsai mengatakan dia ingin mempertahankan keberadaan neagra, tetapi akan membela keamanan Taiwan dan demokrasi yang susah payah dimenangkannya.

Dalam pesannya pada Senin, Tsai membidik otokrasi Cina, yang berbeda dengan cara-cara bebas Taiwan. "Di Taiwan, kami tidak memiliki kata-kata sensitif, atau menyensor internet. Ini adalah cara hidup kita," tulisnya.

Credit republika.co.id

Diduga Membelot ke Cina, Mantan Pejabat Intel AS Ditangkap

Borgol. Ilustrasi.

Hansen dituduh kirim informasi pertahanan ke Cina dengan imbalan ratusan ribu dolar

CB, WASHINGTON -- Mantan pejabat Badan Intelijen Pertahanan Amerika Serikat ditangkap pada akhir pekan ini karena diduga membelot ke Cina dengan memata-matai negaranya, kata Departemen Kehakiman setempat pada Senin (4/6). Biro Investigasi Federal (FBI) menangkap Ron Rockwell Hansen, pria berusia 58 tahun, pada Sabtu saat berada dalam perjalanan menuju bandar udara internasional Tacoma di Seattle. Dia dijadwalkan terbang ke Cina.

Departemen Kehakiman menuding Hansen berupaya mengirim informasi pertahanan nasional kepada Cina dengan imbalan ratusan ribu dolar AS. Bersamaan dengan itu, dia secara gelap bertindak sebagai agen bagi pemerintah di Beijing.

Sementara itu, di Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Hua Chunying mengaku tidak mengetahui perkara tersebut. Namun, tentu saja akhir-akhir ini banyak persoalan yang muncul antara Cina dengan Amerika Serikat.

"Kami berpendapat bahwa Cina dan Amerika Serikat adalah dua negara besar yang seharusnya lebih banyak memperkuat kerja sama dan rasa saling percaya," kata Hua kepada wartawan.

Hansen adalah tokoh terbaru dalam gelombang penangkapan terhadap para mantan pejabat intelijen Amerika Serikat terkait dugaan pembelotan dengan menjadi mata-mata Cina. Pada awal tahun ini, mantan petugas CIA Jerry Chun Shing Lee didakwa berkonspirasi untuk mengumpulkan dan mengirimkan informasi pertahanan nasional kepada Cina.

Selain itu, mantan pegawai intelijen Amerika Serikat bernama Kevin Mallory kini tengah menjalani pengadilan di Virginia, juga karena diduga menjual informasi rahasia kepada Beijing. Dalam kasus baru yang diumumkan pada Senin, kejaksaan mengatakan bahwa Hansen menguasai dengan lancar bahasa Mandarin dan Rusia.

Dia menjabat sebagai petugas jaringan para agen di Badan Intelijen Pertahanan dan pada saat bersamaan aktif di militer pada 2000-2006. Dia kemudian meneruskan jalur karirnya sebagai karyawan sipil dan sebagai pegawai kontrak.

Hansen juga memegang akses terhadap rahasia tinggi negara selama bertahun-tahun. Pemerintah Amerika Serikat mengatakan bahwa di antara tahun 2013 sampai 2017, Hansen terbang pulang pergi ke Cina untuk menghadiri berbagai macam konferensi sekaligus memberikan informasi yang didapatnya kepada badan intelijen Cina.

Dia dibayar melalui transfer, uang tunai, dan kartu kredit. Dia juga diduga melanggar hukum karena menjual teknologi yang tidak boleh diekspor. "Tindakannya adalah pengkhianatan terhadap keamanan negara dan rakyat Amerika," kata John Demers, kepala Divisi Keamanan Nasional Departemen Kehakiman Amerika Serikat.

Menurut catatan pengadilan, FBI mulai menginvestigasi Hansen mulai pada 2014 tanpa diketahui oleh tersangka. Dia bahkan sembilan kali berpartisipasi dalam pertemuan sukarela dengan FBI. Dalam pertemuan itu, Hansen mengatakan kepada FBI bahwa Cina berupaya merekrut dirinya.

Credit republika.co.id

Pasukan Koalisi AS Bunuh Ratusan Warga Sipil di Suriah

Tentara berpatroli di sebelah bangunan yang hancur di Kota Raqqa, Suriah, 11 Juni 2017.

Foto: EPA/YOUSSEF RABIE YOUSSEF

Pembunuhan warga sipil terjadi saat pasukan koalisi melawan kelompok ISIS.

CB, LONDON -- Amnesty International mengatakan pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat (AS) telah menewaskan ratusan warga sipil di Kota Raqqa, Suriah, tahun lalu. Saat itu pasukan koalisi tengah melancarkan serangan militer untuk melawan kelompok militan ISIS.

Dalam sebuah laporan terbaru yang diterbitkan pada Selasa (5/6), Amnesty International mewawancarai 112 warga sipil dari empat keluarga di Raqqa. Mereka menceritakan kengerian yang mereka saksikan saat anggota keluarga mereka tewas oleh koalisi pimpinan AS yang menyerbu kota itu mulai 6 Juni hingga 12 Oktober 2017.

Sebuah keluarga besar yang diwawancarai mengaku kehilangan 90 anggota keluarga dan tetangga mereka. Satu keluarga lainnya kehilangan 39 anggota keluarga dari pemboman udara yang tak henti-hentinya dilakukan.

"Ketika begitu banyak warga sipil tewas dalam serangan demi serangan, yang membuat tragedi ini semakin buruk adalah beberapa bulan kemudian insiden-insiden itu belum diselidiki. Para korban layak mendapatkan keadilan," kata Donatella Rovera, Penasihat Penanggulangan Krisis Senior di Amnesty International, dikutip Aljazirah.

Laporan setebal 68 halaman itu berjudul War of annihilation: Devastating Toll on Civilians, Raqqa - Syria. Di dalamnya termasuk investigasi lapangan dari para peneliti Amnesty International yang mengunjungi 42 lokasi serangan udara pasukan koalisi di seluruh kota.

Pasukan Inggris dan Prancis yang tergabung dalam koalisi itu dilaporkan telah melakukan puluhan ribu serangan udara di Raqqa. Namun, pasukan AS bertanggung jawab atas lebih dari 90 persen serangan udara dan 30 ribu tembakan artileri.

Setelah ISIS mengambil alih Raqqa pada Januari 2014, sebagian besar pemerintahannya terhadap penduduk kota dilakukan dengan penindasan, termasuk cambukan di depan umum, eksekusi, serta penangkapan para pembangkang dan aktivis.

Namun, serangan pasukan koalisi pimpinan AS di kota itu justru membunuh ratusan warga sipil dan juga menghancurkan banyak infrastruktur dan bangunan. "Pemerintahan brutal ISIS selama empat tahun di Raqqa penuh dengan kejahatan perang. Tetapi pelanggaran yang dilakukan ISIS, termasuk penggunaan warga sipil sebagai perisai manusia, tidak bisa menjadi alasan bagi koalisi AS untuk melakukan semua tindakan pencegahan yang layak tanpa meminimalkan kerugian bagi warga sipil," papar Rovera.

Rasha Badran dan suaminya, Abdulwahab, kehilangan bayi perempuan mereka, Tulip, dan 38 anggota keluarga lainnya, setelah serangan udara menargetkan dua rumah tempat mereka berlindung. Keluarga Badran telah pindah dari suatu tempat ke tempat lain, mencoba melarikan diri dari serangan udara pasukan koalisi.

Mereka yang selamat kemudian menetap di dua rumah di Harat al-Sakhani, di Raqqa. Akan tetapi pada 20 Agustus tahun lalu pukul 19.00, dua rumah itu dibom. "Hanya saya, suami saya, saudara laki-lakinya, dan sepupunya yang selamat. Saya tidak bisa bergerak atau berbicara. Kemudian suami saya dan saudara laki-lakinya menemukan saya," kata Rasha kepada Amnesty International.

Sebanyak 33 anggota keluarga Badran tewas dalam serangan itu. Rasha dan ketiga keluarganya yang selamat kemudian bersembunyi di bawah reruntuhan sampai keesokan paginya, karena pesawat-pesawat tempur masih berputar di atas mereka.

"Di pagi hari kami menemukan tubuh Tulip. Bayi kami sudah mati. Kami menguburkannya di dekat sana, di dekat pohon. Kedua rumah hancur lebur; tidak ada yang tersisa, hanya ada puing-puing. Saya tidak mengerti mengapa mereka mengebom kami. Bukankah pesawat pengintai melihat bahwa kami adalah keluarga sipil?" ungkap Rasha.

Amnesty International menyerukan koalisi pimpinan AS untuk membuka penyelidikan menyeluruh atas pelanggaran yang dilakukan, yang menyebabkan tewasnya ratusan korban sipil. Selain itu, koalisi juga harus secara terbuka mengakui jumlah warga sipil yang tewas dan properti sipil yang rusak di Raqqa.

Credit republika.co.id

Qatar Abaikan Ancaman Saudi

DOHA - Qatar menuding Arab Saudi bersikap gegabah setelah Riyadh mengancam akan menyerang Doha hanya karena pembelian sistem pertahanan Rusia.

Menteri Luar Negeri (menlu) Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani tidak berpikir kalau ancaman Saudi itu merupakan hal serius. Dia menuding Riyadh menggunakan ancaman itu untuk menciptakan “kekacauan” di tengah ketegangan Doha dengan koalisi Saudi bersama Mesir, Uni Emirat Arab, Yaman, dan Bahrain.

Harian Prancis, Le Monde , pada Sabtu (2/6) melaporkan bahwa Raja Saudi Salman bin Abdulaziz al Saud mengirimkan surat ke Presiden Prancis Emmanuel Macron. Surat itu berisi kekhawatiran Arab Saudi mengenai perundingan antara Doha dan Moskow tentang pembelian sistem pertahanan Rusia S-400.

Raja Saudi dikabarkan mempertimbangkan segala pertimbangan, termasuk aksi militer. “Kita sedang mencari konfirmasi formal dari pemerintahan Prancis mengenai surat itu,” kata Menlu Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani kepada Al Jazeera, kemarin.

“Tidak ada ancaman militer serius dalam hal ini. Itu hanya untuk menciptakan kekisruhan di kawasan. Hal itu tidak bisa diterima,” ungkapnya. Thani menegaskan tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari surat tersebut. Koalisi kuartet memutuskan hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Qatar setahun lalu.

Mereka menuding Doha mendukung terorisme, tapi Qatar membantah tuduhan tersebut dan menyatakan blokade itu sebagai upaya meng ganggu kedaulatannya. Melansir Reuters, kantor presiden Prancis dan kantor komunikasi pemerintahan Saudi tidak merespons konfirmasi dan komentar mengenai laporan Le Monde serta tanggapan Qatar.

Qatar dan Rusia menandatangani kesepakatan kerja sama teknis dan militer tahun lalu. Doha memang berunding untuk membeli sistem pertahanan misil S-400. Bagaimana jika Doha melanjutkan kesepakatan pembelian S-400? “Qatar terbuka dengan semua opsi untuk memperkuat pertahanan,” kata Thani.

Dia mengatakan Qatar mencari sistem pertahanan dengan kualitas terbaik. Bagi dia, keputusan membeli senjata adalah urusan kedaulatan suatu negara. “Ancaman yang dilakukan Saudi juga melanggar hukum internasional dan seluruh norma internasional,” kata Thani. “Pembelian peralatan militer itu keputusan kedaulatan dan tidak ada negara yang bisa mencampuri urusan tersebut,” katanya.

Namun, jika ancaman itu memang benar, Thani menegaskan, Qatar akan menempuh jalur hukum karena negaranya tidak melanggar hukum internasional. “Qatar juga menghadapi blokade ilegal. Kita akan mencari forum internasional untuk meyakinkan insiden seperti tidak terulang lagi,” katanya. Perpecahan antara Qatar dan Saudi memang tidak menguntungkan Washington.

Maklum, Amerika Serikat (AS) memiliki hubungan baik antara Doha dan Riyadh. Gedung Putih memandang perpecahan negara Sunni itu akan menguntungkan negara Syiah Iran. Setahun setelah blokade, Qatar justru semakin kuat. Kebijakan luar negeri Qatar semakin independen.

Tidak ada perpecahan politik di dalam negeri. Qatar justru tidak menghadapi krisis seperti yang dibayangkan sebelu mnya. “Qatar justru mampu menjadikan krisis sebagai kesempatan untuk memperbaiki ketahanan pangan, kohesi sosial, dan ekonomi berkelanjutan, serta mengadaptasi kebijakan fiskal yang solid untuk menghadapi blokade,” kata Sultan Barakat, profesor politik dari Universitas York.

Strategi manajemen krisis yang dijalankan Qatar sangat sukses. “Doha mampu membangun sistem ketahanan terhadap aliansi anti-Qatar,” ujar Barakat. Kemudian Qatar juga melawan dengan blokade yang dilakukan Arab Saudi. Doha melarang penjualan produk makanan dari Arab Saudi dan koalisi.

“Produk yang berasal dari negara yang memblokade Qatar dilarang dijual di toko dan pasar,” demikian keputusan Pemerintah Qatar. Emir Kuwait Sheikh Sabah al-Ahmad al-Jaber al-Sabah berulang kali mengirimkan surat kepada negara yang mem blokade untuk memediasi, tapi tidak ada respons positif.

“Mediasi kita tidak mudah,” kata Duta Besar Kuwait untuk Inggris Khaled al-Duwaisan seperti dilansir kantor berita China, Xinhua . “Padahal ketegangan itu seharusnya bisa diselesaikan melalui negosiasi,” ujarnya.

Dalam pandangan Rory Miller, pakar hubungan internasional dari Universitas Georgetown di Qatar, tidak ada pihak yang memiliki alasan tepat membuat konsesi besar. “Krisis tersebut tetap berlangsung ketika kawasan Timur Tengah disibukkan dengan konflik yang lebih serius,” kata Miller.

Credit sindonews.com

Program Rahasia Pentagon: Kecerdasan Buatan Dipakai untuk Deteksi Rudal Musuh

WASHINGTON - Pentagon sedang mengembangkan program rahasia, di mana militer Amerika Serikat (AS) akan menggunakan artificial intelligence (AI) untuk memprediksi dan mendeteksi peluncuran peluru kendali (rudal) musuh. Program yang masih dalam taraf penelitian ini menjadi tanda meningkatnya minat Amerika terhadap AI.

Sumber Pentagon mengungkap adanya program itu kepada Reuters. Menurut sumber itu, beberapa program sedang berlangsung. Semua ditujukan untuk penerapan kecerdasan buatan guna mengantisipasi dan memperingatkan peluncuran misil musuh.

Sistem komputer akan menjelajahi sejumlah besar data, seperti rekaman drone atau citra satelit, jauh lebih cepat dan lebih akurat daripada manusia. Dalam satu program percontohan yang difokuskan pada Korea Utara, AI digunakan untuk mencari dan melacak rudal bergerak yang dapat disembunyikan di terowongan, hutan, dan gua. AI kemudian menilai apakah aktivitas tersebut merupakan ancaman langsung atau tidak, dan memperingatkan kepada para komandan.

Begitu tanda-tanda peluncuran rudal terdeteksi, pemerintah AS akan memiliki waktu untuk memilih opsi diplomatik atau beralih dengan menghancurkan misil, idealnya bahkan sebelum rudal musuh meninggalkan tanah.

Administrasi Trump telah mengusulkan tiga kali lipat pendanaan untuk satu program rudal yang digerakkan AI tahun depan menjadi USD83 juta. Anggaran USD83 juta, menurut laporan Reuters, tampak seperti jumlah yang sederhana. Sebab, anggaran itu hanya mendanai salah satu dari banyak program "hush-hush", dan mewakili minat Washington yang semakin meningkat dalam teknologi AI untuk militer.

Namun, tidak semua orang seperti "gung-ho" tentang pengembangan militer AI. Awal pekan ini, Google membatalkan kontrak AI yang kontroversial dengan Pentagon setelah menerima reaksi dari karyawannya. Dalam sebuah surat kepada manajemen, 3.000 staf Google mengatakan bahwa perusahaan "tidak boleh terlibat dalam bisnis perang". Para karyawan menyatakan bekerja dengan militer bertentangan dengan etos raksasa internet tersebut, yakni "Jangan berbuat jahat".

Di bawah kontrak, Google dan Departemen Pertahanan bekerja sama dalam "Project Maven", program AI yang akan meningkatkan penargetan serangan pesawat tak berawak. Program ini akan menganalisis rekaman video dari drone, melacak objek di tanah, dan mempelajari gerakan mereka, serta menerapkan teknik pembelajaran mesin.

Para aktivis kampanye anti-drone dan aktivis hak asasi manusia mengeluh bahwa "Project Maven" akan membuka jalan bagi AI untuk menentukan targetnya sendiri, menghapus sepenuhnya manusia dari "rantai pembunuhan".

Ada risiko lain juga. Mengembangkan teknologi AI dapat memprovokasi perlombaan senjata dengan Rusia atau China. Teknologi ini juga masih dalam tahap awal, dan bisa membuat kesalahan. Jenderal Angkatan Udara AS John Hyten, komandan tertinggi pasukan nuklir AS, mengatakan bahwa begitu sistem tersebut beroperasi, perlindungan manusia masih akan diperlukan untuk mengendalikan "eskalasi-eskalasi", proses di mana rudal nuklir diluncurkan.

“(Kecerdasan buatan) dapat memaksa Anda ke tangga itu jika Anda tidak menempatkan pengamanannya,” kata Hyten dalam sebuah wawancara. "Begitu Anda melakukannya, maka semuanya mulai bergerak."

Bahaya yang melekat dalam memungkinkan AI untuk membuat keputusan hidup atau mati disorot oleh sebuah studi MIT yang menemukan jaringan syaraf AI dapat dengan mudah tertipu dengan berpikir bahwa kura-kura plastik sebenarnya adalah senapan. Hacker secara teoritis dapat mengeksploitasi kerentanan ini, dan memaksa sistem rudal yang digerakkan AI untuk menyerang target yang salah.

Terlepas dari potensi "biaya" kesalahan manusia, Pentagon mendesak maju dengan penelitiannya. Beberapa pejabat yang diwawancarai oleh Reuters percaya bahwa elemen dari program rudal AI bisa beoperasional pada awal 2020-an. Yang lain percaya bahwa pemerintah tidak cukup berinvestasi.

"Orang-orang Rusia dan China pasti mengejar hal-hal semacam ini," kata Mac Thornberry, Ketua Komite Layanan Bersenjata Parlemen dari Partai Republik kepada Reuters, yang dilansir Rabu (6/6/2018). "Mungkin dengan upaya yang lebih besar dalam beberapa hal daripada yang kita miliki."

Credit sindonews.com