Credit republika.co.id
Jumat, 25 Mei 2018
Hamas Kecam Foto Dubes AS dengan Al-Aqsa Diganti Kuil Yahudi
GAZA
- Hamas melayangkan kecaman atas munculnya foto Duta Besar Amerika
Serikat (AS) untuk Israel, David Friedman dengan gambar yang menunjukan
kuil Yahudi menggantikan Masjid al-Aqsa, dengan ditempatkan di atas
situs suci umat Islam tersebut.
"Perilaku rasis ini mencerminkan kemitraan AS dengan pendudukan Israel dalam serangan terhadap kepekaan rakyat Palestina dan seluruh dunia Arab dan Muslim," kata juru bicara Hamas Fawzi Barhoum dalam sebuah pernyataan.
"Kami menyerukan adopsi tindakan balasan dengan maksud untuk melindungi Masjid Al-Aqsa dan mendukung orang-orang kami di Yerusalem," sambungnya, seperti dilansir Anadolu Agency pada Kamis (24/5).
Kedutaan Besar AS di Israel sendiri telah mengatakan bahwa Friedman telah menjadi korban penipuan. Friedman ditipu agar mau difoto menerima poster Yerusalem Timur dengan masjid al-Aqsa yang dihormati umat Muslim telah dihilangkan.
Sebuah pernyataan kedutaan AS mengatakan, gambar itu didorong di depan Friedman tanpa persetujuannya selama kunjungan ke lembaga amal di Bnei Brak, dekat Tel Aviv.
"Duta Besar Friedman tidak menyadari gambar yang di dorong di depannya ketika foto itu diambil. Dia sangat kecewa bahwa siapa pun yang memanfaatkan kunjungannya ke Bnei Brak untuk menciptakan kontroversi," kata kedubes AS.
Dikatakan bahwa pihaknya menuntut permintaan maaf dari badan amal Achiya, seorang pejabat yang telah mempresentasikan gambar itu kepada Friedman. Kedutaan AS menegaskan bahwa pihaknya tidak mendukung perubahan status tempat suci Yerusalem.
"Perilaku rasis ini mencerminkan kemitraan AS dengan pendudukan Israel dalam serangan terhadap kepekaan rakyat Palestina dan seluruh dunia Arab dan Muslim," kata juru bicara Hamas Fawzi Barhoum dalam sebuah pernyataan.
"Kami menyerukan adopsi tindakan balasan dengan maksud untuk melindungi Masjid Al-Aqsa dan mendukung orang-orang kami di Yerusalem," sambungnya, seperti dilansir Anadolu Agency pada Kamis (24/5).
Kedutaan Besar AS di Israel sendiri telah mengatakan bahwa Friedman telah menjadi korban penipuan. Friedman ditipu agar mau difoto menerima poster Yerusalem Timur dengan masjid al-Aqsa yang dihormati umat Muslim telah dihilangkan.
Sebuah pernyataan kedutaan AS mengatakan, gambar itu didorong di depan Friedman tanpa persetujuannya selama kunjungan ke lembaga amal di Bnei Brak, dekat Tel Aviv.
"Duta Besar Friedman tidak menyadari gambar yang di dorong di depannya ketika foto itu diambil. Dia sangat kecewa bahwa siapa pun yang memanfaatkan kunjungannya ke Bnei Brak untuk menciptakan kontroversi," kata kedubes AS.
Dikatakan bahwa pihaknya menuntut permintaan maaf dari badan amal Achiya, seorang pejabat yang telah mempresentasikan gambar itu kepada Friedman. Kedutaan AS menegaskan bahwa pihaknya tidak mendukung perubahan status tempat suci Yerusalem.
Credit sindonews.com
Israel Peringatkan Damaskus Tak Halau Serangan Mereka di Suriah
TEL AVIV
- Seorang perwira senior Angkatan Udara Israel mengatakan, jet-jet
tempur Israel akan terus beroperasi di wilayah udara Suriah selama
operasi itu dianggap perlu dilakukan. Perwira itu kemudian
memperingatkan Damaskus untuk tidak menghalau serangan yang mereka
lakukan.
Perwira yang berbicara dalam kondisi anonim itu mengatakan, Israel melakukan serangan ke Suriah bukan karena mereka adalah negara yang agresif. Serangan ini dilakukan, menurut perwira itu, semata-mata untuk menghapuskan ancaman yang ditimbulkan Iran.
"Kami tidak melakukan ini karena kami agresif, tetapi karena kami terus-menerus harus secara aktif membela negara Israel. Ini adalah satu-satunya hal yang mencegah langkah-langkah ofensif oleh Iran," ucapnya, seperti dilansir Sputnik pada Kamis (24/5).
Dia kemudian memperingatkan Suriah agar tidak menggunakan pertahanan udara untuk menghalau serangan yang mereka lakukan, terlebih untuk tidak menggunakanya untuk menjatuhkan jet tempur Israe. Perwiwa itu menyebut ada konsekuensi serius jika Damaskus melakukan hal itu.
"Setiap sistem pertahanan udara yang menembaki pesawat Israel akan hancur. Setiap sistem pertahanan udara yang tidak menembaki kami tidak akan hancur. Kebijakan ini akan terus berlanjut," tukasnya.
Perwira yang berbicara dalam kondisi anonim itu mengatakan, Israel melakukan serangan ke Suriah bukan karena mereka adalah negara yang agresif. Serangan ini dilakukan, menurut perwira itu, semata-mata untuk menghapuskan ancaman yang ditimbulkan Iran.
"Kami tidak melakukan ini karena kami agresif, tetapi karena kami terus-menerus harus secara aktif membela negara Israel. Ini adalah satu-satunya hal yang mencegah langkah-langkah ofensif oleh Iran," ucapnya, seperti dilansir Sputnik pada Kamis (24/5).
Dia kemudian memperingatkan Suriah agar tidak menggunakan pertahanan udara untuk menghalau serangan yang mereka lakukan, terlebih untuk tidak menggunakanya untuk menjatuhkan jet tempur Israe. Perwiwa itu menyebut ada konsekuensi serius jika Damaskus melakukan hal itu.
"Setiap sistem pertahanan udara yang menembaki pesawat Israel akan hancur. Setiap sistem pertahanan udara yang tidak menembaki kami tidak akan hancur. Kebijakan ini akan terus berlanjut," tukasnya.
Credit sindonews.com
Sistem Pertahanan Suriah Halau Serbuan Rudal di Bandara Militer
BEIRUT - Media pemerintah Suriah, SANA,
menyatakan sebuah bandara militer dekat kota Homs jadi target serangan
rudal musuh pada hari Kamis. Namun, serangan rudal dihalau oleh sistem
pertahanan udara.
Damaskus tidak menyebut musuh yang meluncurkan serangan rudal. Namun, media Beirut melaporkan pesawat-pesawat tempur Israel terbang di atas wilayah udara Lebanon saat serangan berlangsung.
"Salah satu bandara militer kami di wilayah tengah terkena serangan rudal musuh, dan sistem pertahanan udara kami menghadapi serangan itu dan mencegahnya mencapai tujuannya," bunyi laporan kantor berita SANA, yang dilansir Reuters, Jumat (25/5/2018).
Media pemerintah Presiden Bashar al-Assad tersebut sebelumnya melaporkan adanya suara ledakan di dekat bandara Dabaa, sekitar 20km (12 mil) sebelah barat daya dari pusat Kota Homs dan dan 10km (6 mil) dari perbatasan Lebanon.
Militer Israel memilih bungkam atau tidak berkomentar terkait serangan rudal yang menghantam bandara militer Suriah. Selama ini, militer negara Yahudi itu khawatir dengan Iran dan Hizbullah Lebanon yang mengubah Suriah menjadi lokasi perlawanan baru terhadap Israel.
Militer Israel telah berkali-kali menyerang basis tentara Suriah, Hizbullah dan basis-basis lain yang dianggap sebagai markas militer Iran di Suriah.
Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia melaporkan pasukan Hizbullah dan milisi lain yang bersekutu dengan Presiden Suriah Bashar al-Assad ditempatkan di bandara militer Dabaa. Namun, belum ada informasi tentang kemungkinan jatuhnya korban jiwa dalam serangan terbaru ini.
Juru bicara Pentagon, Letnan Kolonel Kone Faulkner, ketika ditanya tentang laporan serangan itu, mengatakan bahwa koalisi pimpinan AS yang memerangi kelompok Islamic State atau ISIS di Suriah tidak melakukan serangan, terlebih menargetkan pasukan Suriah.
Laporan lain dari kubu oposisi Suriah, serangan itu berasal dari Israel dengan target basis sistem anti-rudal Suriah di bandara Dabaa di dekat Homs. Seorang perwira tinggi oposisi Suriah memperkirakan bahwa empat rudal Israel menghancurkan sistem pertahanan udara Suriah dan beberapa orang tewas.
Damaskus tidak menyebut musuh yang meluncurkan serangan rudal. Namun, media Beirut melaporkan pesawat-pesawat tempur Israel terbang di atas wilayah udara Lebanon saat serangan berlangsung.
"Salah satu bandara militer kami di wilayah tengah terkena serangan rudal musuh, dan sistem pertahanan udara kami menghadapi serangan itu dan mencegahnya mencapai tujuannya," bunyi laporan kantor berita SANA, yang dilansir Reuters, Jumat (25/5/2018).
Media pemerintah Presiden Bashar al-Assad tersebut sebelumnya melaporkan adanya suara ledakan di dekat bandara Dabaa, sekitar 20km (12 mil) sebelah barat daya dari pusat Kota Homs dan dan 10km (6 mil) dari perbatasan Lebanon.
Militer Israel memilih bungkam atau tidak berkomentar terkait serangan rudal yang menghantam bandara militer Suriah. Selama ini, militer negara Yahudi itu khawatir dengan Iran dan Hizbullah Lebanon yang mengubah Suriah menjadi lokasi perlawanan baru terhadap Israel.
Militer Israel telah berkali-kali menyerang basis tentara Suriah, Hizbullah dan basis-basis lain yang dianggap sebagai markas militer Iran di Suriah.
Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia melaporkan pasukan Hizbullah dan milisi lain yang bersekutu dengan Presiden Suriah Bashar al-Assad ditempatkan di bandara militer Dabaa. Namun, belum ada informasi tentang kemungkinan jatuhnya korban jiwa dalam serangan terbaru ini.
Juru bicara Pentagon, Letnan Kolonel Kone Faulkner, ketika ditanya tentang laporan serangan itu, mengatakan bahwa koalisi pimpinan AS yang memerangi kelompok Islamic State atau ISIS di Suriah tidak melakukan serangan, terlebih menargetkan pasukan Suriah.
Laporan lain dari kubu oposisi Suriah, serangan itu berasal dari Israel dengan target basis sistem anti-rudal Suriah di bandara Dabaa di dekat Homs. Seorang perwira tinggi oposisi Suriah memperkirakan bahwa empat rudal Israel menghancurkan sistem pertahanan udara Suriah dan beberapa orang tewas.
Credit sindonews.com
Amerika Serikat Tinjau Ulang Penjualan Senjata ke Arab Saudi
CB, Jakarta - Sejumlah sumber di Amerika Serikat menyatakan
pemerintah Presiden Donald Trump saat ini tengah meningkatkan ekspor
senjata, meminta Kongres meninjau kembali penjualan lebih dari 12 ribu
amunisi ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.
Menurut sumber, sebagaimana dikutip Middle East Monitor, Trump menggunakan pengaruh politiknya dalam usaha meningkatkan penjualan senjata guna membantu pertumbuhan lapangan pekerjaan di dalam negeri.
Bangunan dan mobil yang rusak dekat bangunan Istana Kepresidenan yang hancur akibat serangan udara di Sanaa, Yaman, 7 Mei 2018. Serangan udara koalisi Arab Saudi menewaskan 6 orang dan 30 lainnya luka-luka. AP
"Tahun lalu, pemerintahannya setuju menjual senjata senilai US$ 7
miliar atau sekitar Rp 99 triliun (kurs Rp 14.158 per dolar) ke Arab
Saudi," ujar sumber yang tak mau disebutkan namanya.
Kesepakatan penjualan senjata antara Amerika Serikat dan Arab Saudi menimbulkan kekhawatiran sejumlah anggota Kongres atas penggunaan senjata Amerika Serikat dalam perang melawan milisi Houti di Yaman oleh Arab Saudi yang menewaskan ribuan warga sipil sejak Maret 2015.
Seorang pria berjalan dekat reruntuhan bangunan Istana Kepresidenan yang rusak akibat serangan udara koalisi Arab Saudi di Sanaa, Yaman, 7 Mei 2018. Istana kepresidenan Yaman sekarang dipakai oleh pemberontak Houthi sebagai kantor pemerintahan mereka. AP
Salah seorang pejabat di Raytheon Company, pabrik amunisi terbesar di Amerika Serikat, menolak memberikan komentar atas berita tersebut.
Kantor berita Reuters mengutip keterangan beberapa sumber di pemerintahan dan Kongres, saat ini, Kongres sedang membahas peninjauan kembali penjualan senjata kepada kedua negara, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.
Menurut sumber, sebagaimana dikutip Middle East Monitor, Trump menggunakan pengaruh politiknya dalam usaha meningkatkan penjualan senjata guna membantu pertumbuhan lapangan pekerjaan di dalam negeri.
Bangunan dan mobil yang rusak dekat bangunan Istana Kepresidenan yang hancur akibat serangan udara di Sanaa, Yaman, 7 Mei 2018. Serangan udara koalisi Arab Saudi menewaskan 6 orang dan 30 lainnya luka-luka. AP
Kesepakatan penjualan senjata antara Amerika Serikat dan Arab Saudi menimbulkan kekhawatiran sejumlah anggota Kongres atas penggunaan senjata Amerika Serikat dalam perang melawan milisi Houti di Yaman oleh Arab Saudi yang menewaskan ribuan warga sipil sejak Maret 2015.
Seorang pria berjalan dekat reruntuhan bangunan Istana Kepresidenan yang rusak akibat serangan udara koalisi Arab Saudi di Sanaa, Yaman, 7 Mei 2018. Istana kepresidenan Yaman sekarang dipakai oleh pemberontak Houthi sebagai kantor pemerintahan mereka. AP
Salah seorang pejabat di Raytheon Company, pabrik amunisi terbesar di Amerika Serikat, menolak memberikan komentar atas berita tersebut.
Kantor berita Reuters mengutip keterangan beberapa sumber di pemerintahan dan Kongres, saat ini, Kongres sedang membahas peninjauan kembali penjualan senjata kepada kedua negara, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.
Credit tempo.co
Amerika Serikat Kontak Bekas Musuh di Irak, Moqtada al-Sadr
![Pemimpin Syiah Irak, Muqtada al-Sadr. [Middle East Eye]](https://statik.tempo.co/data/2018/05/19/id_706640/706640_720.jpg)
CB, Jakarta - Amerika Serikat mengontak anggota koalisi politik di Irak yang dipimpin oleh bekas musuhnya, ulama Syiah Moqtada al-Sadr, setelah memenangkan pemilu. Keterangan tersebut disampaikan oleh pembantu dekat Sadr seperti dikutip Middle East Monitor.
"Kemenangan Sadr sangat mengejutkan dan menempatkannya dalam posisi yang sangat kuat untuk membentuk pemerintahan baru," ucapnya.
Ulama Syiah Irak Moqtada al-Sadr berbicara dengan Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi di Baghdad, Irak 20 Mei 2018. Iraqi Prime Minister Media Office/Handout via REUTERS
Kemenangan luar biasa oleh aliansi Sairoon yang dipimpin oleh Sadr
dalam pemilihan parlemen pekan lalu membuat Washington canggung. Milisi
bersenjata Mehdi yang dipimpin Sadr pernah bertempur melawan pasukan
Amerika Serikat setelah Saddam Hussein jatuh pada 2003.
Meskipun keduanya pernah bermusuhan, Washington dan Sadr, seorang nasionalis, sepakat menentang pengaruh Iran di Irak dengan cara mempersenjatai, melatih dan mendanai milisi serta menjalin kedekatan dengan sejumlah politikus.
Dhiaa al-Asadi, pembantu dekat Sadr, mengatakan, beberapa pejabat Amerika Serikat telah menggunakan perantara berinisiatif menghubungi anggota aliansi Sairoon.
Muqtada Al-Sadr, kiri, berjabat tangan dengan pemimpin Syiah Ammar Al-Hakim di Bagdad. (AP Photo)
"Mereka menanyakan posisi apa yang diminta oleh Gerakan Sadris ketika mereka mendapatkan kekuasaan. Apakah mereka akan meminta menjadi Angkatan Darat Mahdi atau mempekerjakan mereka kembali? Apakah mereka akan menyerang pasukan Amerika di Irak,” katanya kepada Reuters.
Asadi menerangkan, Angkatan Bersenjata Mahdi telah dibubarkan pada 2008. "Mereka tidak akan kembali lagi. Kami hanya menggunakan anggota militer resmi, pasukan kepolisian dan pasukan keamanan," kata Asadi.
Sadr tidak bisa menjadi Perdana Menteri karena bukan salah satu kontestan dalam pemilu. Namun dalam beberapa kali pertemuan dengan para pemimpin koalisi, dia mengatakan akan mendukung salah satu dari mereka menjadi Perdana Menteri Irak.
Amerika Serikat diyakini masih menempatkan sekitar 7.000 pasukan di Irak, meskipun Pentagon mengakui hanya 5.200 pasukan yang ditempatkan di sana. Hampir semuanya bertugas melatih dan menjadi penasihat pasukan Irak.
"Kemenangan Sadr sangat mengejutkan dan menempatkannya dalam posisi yang sangat kuat untuk membentuk pemerintahan baru," ucapnya.
Ulama Syiah Irak Moqtada al-Sadr berbicara dengan Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi di Baghdad, Irak 20 Mei 2018. Iraqi Prime Minister Media Office/Handout via REUTERS
Meskipun keduanya pernah bermusuhan, Washington dan Sadr, seorang nasionalis, sepakat menentang pengaruh Iran di Irak dengan cara mempersenjatai, melatih dan mendanai milisi serta menjalin kedekatan dengan sejumlah politikus.
Dhiaa al-Asadi, pembantu dekat Sadr, mengatakan, beberapa pejabat Amerika Serikat telah menggunakan perantara berinisiatif menghubungi anggota aliansi Sairoon.
Muqtada Al-Sadr, kiri, berjabat tangan dengan pemimpin Syiah Ammar Al-Hakim di Bagdad. (AP Photo)
"Mereka menanyakan posisi apa yang diminta oleh Gerakan Sadris ketika mereka mendapatkan kekuasaan. Apakah mereka akan meminta menjadi Angkatan Darat Mahdi atau mempekerjakan mereka kembali? Apakah mereka akan menyerang pasukan Amerika di Irak,” katanya kepada Reuters.
Asadi menerangkan, Angkatan Bersenjata Mahdi telah dibubarkan pada 2008. "Mereka tidak akan kembali lagi. Kami hanya menggunakan anggota militer resmi, pasukan kepolisian dan pasukan keamanan," kata Asadi.
Sadr tidak bisa menjadi Perdana Menteri karena bukan salah satu kontestan dalam pemilu. Namun dalam beberapa kali pertemuan dengan para pemimpin koalisi, dia mengatakan akan mendukung salah satu dari mereka menjadi Perdana Menteri Irak.
Amerika Serikat diyakini masih menempatkan sekitar 7.000 pasukan di Irak, meskipun Pentagon mengakui hanya 5.200 pasukan yang ditempatkan di sana. Hampir semuanya bertugas melatih dan menjadi penasihat pasukan Irak.
Credit tempo.co
Bahas Kerja Sama, Satgas Penyelidikan 1MDB Bertemu dengan FBI
Ilustrasi. (Reuters/Olivia Harris)
"Hasil dari pertemuan ini adalah kedua belah pihak sepakat bekerja sama sepenuhnya untuk menyempurnakan penyelidikan yang dijalankan," demikian pernyataan resmi satgas tersebut melalui siaran pers.
Di awal pertemuan tersebut, pihak FBI mengajukan permohonan kerja sama yang sebenarnya sudah disampaikan melalui surat bertanggal 13 November 2016 kepada Ketua Komisi Anti-Korupsi Malaysia (MACC) saat itu, Duzlkifli Ahmad, tapi tak berbalas.
|
|
Pihak Kementerian Kehakiman AS juga melayangkan surat serupa kepada Jaksa Agung Malaysia, Mohamed Apandi Ali, pada 22 September 2017 lalu.
"Walau bagaimana pun, permohonan ini tidak dipenuhi dan ditangguhkan atas alasan akan mengganggu penyelidikan yang sedang dijalankan oleh pihak berkuasa di Malaysia," tulis satgas tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, pihak FBI dan Kementerian Kehakiman AS pun menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Malaysia atas kerja sama mereka, "setelah pemerintahan sebelum ini tak melakukan apa-apa terkait 1MDB."
|
|
Mereka lantas membahas tujuan utama dan fokus penyelidikan bersama ini, juga hal-hal terkait pembekuan aset yang dilakukan oleh AS terkait skandal 1MDB. Namun, satgas itu tak merinci pembahasan tersebut.
Selama ini, sejumlah pihak, termasuk AS, menggelar penyelidikan khusus karena investor global dari 10 negara menduga ada miliaran dolar dijarah melalui 1MDB.
Kasus ini menjadi perhatian luas setelah pada 2015 lalu Wall Street Journal melaporkan bahwa ada aliran dana sebesar US$681 juta dari 1MDB masuk ke rekening pribadi mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak.
|
|
Saat menjabat, Najib selalu membantah tudingan ini dengan menegaskan bahwa uang tersebut merupakan sumbangan dari anggota keluarga Kerajaan Arab Saudi.
Setelah Najib digulingkan oleh Mahathir Mohamad dalam pemilu bersejarah pada 9 Mei lalu, pemerintah Malaysia langsung melakukan penyelidikan besar-besaran.
Sejak saat itu, Najib sudah dua kali dipanggil ke markas MACC untuk memberikan keterangan terkait skandal 1MDB tersebut. Namun, MACC belum memutuskan untuk menahan Najib karena masih mengumpulkan bukti lebih lanjut.
Credit cnnindonesia.com
Polisi: 35 Karung Uang Sitaan dari Najib Razak Capai Rp463 M
Sebanyak 35 karung uang sitaan dengan berbagai
denominasi mata uang yang disita dari eks PM Najib Razak bernilai 130
juta ringgit atau Rp463 miliar. (Ariffin Jamar/The Straits Times via
REUTERS)
"Proses menghitung uang dimulai sejak awal pekan ini karena para penyelidik benar-benar harus memastikan proses penghitungan dilakukan secara saksama. Sekitar 35 karung uang tunai dihitung oleh petugas polisi dibantu oleh petugas Bank Negara. Totalnya mencapai 130 juta ringgit," ucap seorang sumber, Kamis (24/5).
Puluhan karung uang tunai dan 72 kotak barang mewah dan 284 tas bermerek yang disita polisi dari sejumlah properti milik Najib dan keluarganya. Barang-barang mewah itu terdiri dari jam, tas mahal, hingga perhiasan.
Proses penghitungan uang disebut memakan waktu cukup lama karena terdiri atas berbagai denominasi mata uang. Selain itu, polisi juga harus merekam setiap nomor serial uang-uang tersebut.
Dikutip The Strait Times, sumber itu mengatakan sulit bagi aparat menghitung nilai seluruh barang yang disita, mengingat jumlahnya yang mencapai ratusan. Dia mengatakan nilai perhiasan yang disita saja bisa mencapai 200 juta ringgit atau setara Rp712 miliar.
Meski begitu, kepolisian disebut tetap berupaya meminta bantuan tenaga profesional untuk menentukan nilai total barang-barang tersebut.
Direktur Departemen Penyelidikan Kriminal Komersial (CCID) Amar Singh menolak menanggapi jumlah uang hasil sitaan yang berhasil dihitung sampai saat ini.
Penyitaan uang dan barang mewah dilakukan sebagai bagian dari penyelidikan dugaan korupsi lembaga investasi negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB) yang merongrong Najib sejak 2015 lalu.
Berdasarkan laporan polisi, Najib mengaku miliaran uang yang disita polisi itu adalah sumbangan teman-temannya dan ditujukan untuk membiayai kampanye pemilihan umum Barisan Nasional.
Untuk kedua kalinya, Najib diperiksa oleh Komisi Anti-Korupsi Malaysia (MACC) hari ini, Kamis (24/5). MACC meminta penjelasan Najib terkait dugaan aliran dana mencurigakan sebesar US$700 juta (hampir Rp10 triliun) ke rekening pribadinya.
Ratusan juta dolar dana tersebut diduga hanya sebagian kecil dari total US$4,5 miliar (sekitar Rp64 triliun) uang negara yang diduga disalahgunakan oleh 1MDB, lembaga yang didirikan Najib pada 2009 lalu.
Credit cnnindonesia.com
Isi Lengkap Surat Trump untuk Kim Jong Un Soal Batal Bertemu
Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (REUTERS/Jonathan Ernst)
Menariknya, Trump menyampaikan pembatalan pertemuan dengan Kim melalui sepucuk surat terbuka. Dalam akun Twitter @WhiteHouse dan laman resmi Gedung Putih, surat tersebut ditampilkan. Berikut isi lengkap surat tersebut:
|
|
Gedung Putih, Washington, 24 Mei 2018
Kepada yang Mulia
Kim Jong Un
Pimpinan Negara Republik Rakyat Korea
Pyongyang
Yang Terhormat Saudara Pemimpin,
Kami sangat mengapresiasi waktu, kesabaran, dan usaha anda terkait dengan negosiasi dan diskusi kita baru-baru ini, sehubungan dengan pertemuan puncak yang telah lama diinginkan oleh kedua pihak, yang dijadwalkan berlangsung pada 12 Juni di Singapura.
Kami diberitahu bahwa pertemuan itu atas permintaan Korea Utara, tetapi hal itu sama sekali tidak relevan. Saya sangat menantikan untuk berada di sana bersama Anda.
Sayangnya, berdasarkan kemarahan luar biasa dan permusuhan terbuka yang ditampilkan dalam pernyataan terbaru Anda, saya merasa hal itu tidak pantas, saat ini, untuk melakukan pertemuan panjang yang direncanakan selama ini. Oleh karena itu, melalui surat ini saya menyatakan bahwa pertemuan di Singapura, demi kebaikan kedua belah pihak, tetapi merugikan dunia, tidak akan terjadi. Anda berbicara tentang kemampuan nuklir Anda, tetapi kemampuan kita begitu besar dan kuat sehingga saya berdoa kepada Tuhan, hal itu tidak akan pernah digunakan.
|
|
Saya memperjuangkan dialog yang indah antara Anda dan saya, dan akhirnya, hanya dialog itulah yang penting. suatu hari nanti, saya sangat ingin bertemu dengan Anda. Sementara itu, saya ingin mengucapkan terima kasih atas pembebasan sandera yang sekarang berada di rumah bersama keluarga mereka. Hal itu merupakan sikap yang indah dan sangat menghargai.
Jika Anda berubah pikiran terkait pertemuan puncak yang paling penting ini, jangan ragu untuk menelepon atau menulis untuk saya. Dunia dan Korea Utara khususnya, telah kehilangan kesempatan besar untuk perdamaian abadi dan kemakmuran dan kekayaan yang besar. Kesempatan yang hilang ini adalah momen yang benar-benar menyedihkan dalam sejarah.
Credit cnnindonesia.com
Trump: Militer AS Terkuat di Dunia, Siap Merespons Kim Jong-un
WASHINGTON
- Presiden Donald Trump memperingatkan pemimpin Korea Utara (Korut) Kim
Jong-un bahwa militer Amerika Serikat (AS) saat ini jatuh lebih siap
dari sebelumnya. Peringatan disampaikan tak lama setelah dia mengirim
surat pembatalan pertemuan dengan pemimpin rezim Pyongyang tersebut.
Trump membatalkan pertemuan di saat Korut meledakkan situs uji coba senjata nuklir sebagai komitmen baiknya untuk mewujudkan denuklirisasi Semenanjung Korea.
Washington berdalih alasan pembatalan pertemuan karena Kim telah menyuarakan permusuhan terbuka dan mengancam AS dengan pertarungan nuklir.
Di sela-sela penandatanganan RUU reformasi perbankan pada hari Kamis waktu Washington, Trump mengklaim kekuatan militer AS saat ini siap untuk merespons Kim Jong-un jika bereaksi buruk terhadap pembatalan pertemuan bersejarah.
"Militer kami, yang sejauh ini paling kuat di mana pun di dunia," kata Trump."Siap jika perlu," lanjut dia mengacu pada opsi jika Kim Jong-un bereaksi buruk terhadap pembatalan pertemuan.
Trump juga mengumumkan bahwa militer Korea Selatan dan Jepang berada di kapal dan siap untuk menanggung sebagian biaya operasi militer terhadap Korut, jika diperlukan.
Seperti diberitakan sebelumnya, Trump membatalkan pertemuan dengan Kim Jong-un di Singapura pada 12 Juni mendatang. Pembatalan melalui surat itu hanya berselang beberapa jam setelah Korea Utara menghancurkan tempat uji coba senjata nuklirnya di hadapan wartawan asing.
Meski melontarkan peringatan militer pada Pyongyang, Trump tetap membuka pintu untuk bertemu Kim Jong-un suatu hari nanti.
“Korea Utara memiliki kesempatan untuk mengakhiri dekade kemiskinan dan depresi. Banyak hal yang bisa terjadi," katanya, seperti dikutip Russia Today, Jumat (25/5/2018).
“Saya pikir mereka ingin melakukan yang benar. Semoga ini akan berhasil," ujar Presiden Amerika tersebut.
Trump membatalkan pertemuan di saat Korut meledakkan situs uji coba senjata nuklir sebagai komitmen baiknya untuk mewujudkan denuklirisasi Semenanjung Korea.
Washington berdalih alasan pembatalan pertemuan karena Kim telah menyuarakan permusuhan terbuka dan mengancam AS dengan pertarungan nuklir.
Di sela-sela penandatanganan RUU reformasi perbankan pada hari Kamis waktu Washington, Trump mengklaim kekuatan militer AS saat ini siap untuk merespons Kim Jong-un jika bereaksi buruk terhadap pembatalan pertemuan bersejarah.
"Militer kami, yang sejauh ini paling kuat di mana pun di dunia," kata Trump."Siap jika perlu," lanjut dia mengacu pada opsi jika Kim Jong-un bereaksi buruk terhadap pembatalan pertemuan.
Trump juga mengumumkan bahwa militer Korea Selatan dan Jepang berada di kapal dan siap untuk menanggung sebagian biaya operasi militer terhadap Korut, jika diperlukan.
Seperti diberitakan sebelumnya, Trump membatalkan pertemuan dengan Kim Jong-un di Singapura pada 12 Juni mendatang. Pembatalan melalui surat itu hanya berselang beberapa jam setelah Korea Utara menghancurkan tempat uji coba senjata nuklirnya di hadapan wartawan asing.
Meski melontarkan peringatan militer pada Pyongyang, Trump tetap membuka pintu untuk bertemu Kim Jong-un suatu hari nanti.
“Korea Utara memiliki kesempatan untuk mengakhiri dekade kemiskinan dan depresi. Banyak hal yang bisa terjadi," katanya, seperti dikutip Russia Today, Jumat (25/5/2018).
“Saya pikir mereka ingin melakukan yang benar. Semoga ini akan berhasil," ujar Presiden Amerika tersebut.
Credit sindonews.com
Pertemuan Trump-Kim Jong-un Batal, Ancaman Nuklir Muncul Lagi
WASHINGTON
- Rencana pertemuan bersejarah antara Presiden Amerika Serikat (AS)
Donald Trump dan pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un berantakan
setelah Trump membatalkannya. Dalam surat pembatalan, pemimpin Gedung
Putih itu juga menghidupkan kembali ancaman serangan nuklir.
Alasan Washington membatalkan pertemuan karena Kim Jong-un menyuarakan permusuhan terbuka dan mengancam AS dengan "pertarungan nuklir lawan nuklir".
"Saya sangat menantikan untuk berada di sana bersama Anda. Sayangnya, berdasarkan kemarahan yang luar biasa dan permusuhan terbuka yang ditampilkan dalam pernyataan terbaru Anda, saya merasa tidak pantas, pada saat ini, untuk memiliki pertemuan yang direncanakan lama ini," bunyi surat Trump.
Surat dikirim ke Pyongyang beberapa jam setelah Korea Utara meledakkan situs uji coba nuklir di Punggye-ri. Pembongkaran situs uji coba senjata pemusnah massal itu disaksikan oleh sekelompok wartawan asing, dan dianggap isyarat niat baik dari Kim Jong-un menjelang pertemuan dengan Trump yang telah direncanakan.
Kendati menyesalkan hilangnya kesempatan bersejarah, Trump tetap berterima kasih kepada Kim karena telah melepaskan tiga sandera Amerika. Dia memuji langkah pemimpin muda Pyongyang itu sebagai "gerakan yang bagus".
Wakil Menteri Korea Utara Choe Son-hui mengatakan sebelumnya pada hari Kamis bahwa Pyongyang akan membatalkan pertemuan yang akan berlangsung di Singapura pada 12 Juni, jika Washington terus melakukan tindakan yang melanggar hukum dan keterlaluan.
"Apakah AS akan menemui kami di ruang rapat atau menemui kami pada konfrontasi nuklir dengan nuklir yang sepenuhnya tergantung pada keputusan dan perilaku Amerika Serikat," kata Choe.
Tindakan melanggar hukum yang dimaksud Choe adalah latihan perang gabungan yang dilakukan oleh AS dan Korea Selatan awal bulan ini. Korea Utara memandang latihan tahunan ini sebagai provokasi yang disengaja dan merupakan latihan untuk menginvasi Pyongyang.
Choe juga mempersoalkan komentar Wakil Presiden AS Mike Pence yang mengatakan awal pekan ini bahwa Korea Utara bisa berakhir seperti Libya jika Kim tidak membuat kesepakatan. Bagi Pyongyang komentar Pence dianggap sudah kurang ajar, bodoh dan dungu.
Sekadar diketahui, setelah Libya melucuti senjata nuklirnya pada 2003, pemimpinnya Kolonel Muammar Gaddafi digulingkan dan dieksekusi dalam kudeta yang didukung NATO pada 2011.
Presiden Trump dalam suratnya meremehkan senjata nuklir Korea Utara. "Anda berbicara tentang kemampuan nuklir Anda, tetapi (senjata nuklir) kami sangat besar dan kuat sehingga saya berdoa kepada Tuhan mereka tidak akan pernah digunakan," kata Trump dalam suratnya.
Meski demikian, Trump berharap suatu hari nanti bisa menjadi teman Kim Jong-un. "Jika Anda berubah pikiran...jangan ragu untuk menelepon saya atau menulis (surat)," lanjut surat Trump, yang dikutip Reuters, Jumat (25/5/2018).
Alasan Washington membatalkan pertemuan karena Kim Jong-un menyuarakan permusuhan terbuka dan mengancam AS dengan "pertarungan nuklir lawan nuklir".
"Saya sangat menantikan untuk berada di sana bersama Anda. Sayangnya, berdasarkan kemarahan yang luar biasa dan permusuhan terbuka yang ditampilkan dalam pernyataan terbaru Anda, saya merasa tidak pantas, pada saat ini, untuk memiliki pertemuan yang direncanakan lama ini," bunyi surat Trump.
Surat dikirim ke Pyongyang beberapa jam setelah Korea Utara meledakkan situs uji coba nuklir di Punggye-ri. Pembongkaran situs uji coba senjata pemusnah massal itu disaksikan oleh sekelompok wartawan asing, dan dianggap isyarat niat baik dari Kim Jong-un menjelang pertemuan dengan Trump yang telah direncanakan.
Kendati menyesalkan hilangnya kesempatan bersejarah, Trump tetap berterima kasih kepada Kim karena telah melepaskan tiga sandera Amerika. Dia memuji langkah pemimpin muda Pyongyang itu sebagai "gerakan yang bagus".
Wakil Menteri Korea Utara Choe Son-hui mengatakan sebelumnya pada hari Kamis bahwa Pyongyang akan membatalkan pertemuan yang akan berlangsung di Singapura pada 12 Juni, jika Washington terus melakukan tindakan yang melanggar hukum dan keterlaluan.
"Apakah AS akan menemui kami di ruang rapat atau menemui kami pada konfrontasi nuklir dengan nuklir yang sepenuhnya tergantung pada keputusan dan perilaku Amerika Serikat," kata Choe.
Tindakan melanggar hukum yang dimaksud Choe adalah latihan perang gabungan yang dilakukan oleh AS dan Korea Selatan awal bulan ini. Korea Utara memandang latihan tahunan ini sebagai provokasi yang disengaja dan merupakan latihan untuk menginvasi Pyongyang.
Choe juga mempersoalkan komentar Wakil Presiden AS Mike Pence yang mengatakan awal pekan ini bahwa Korea Utara bisa berakhir seperti Libya jika Kim tidak membuat kesepakatan. Bagi Pyongyang komentar Pence dianggap sudah kurang ajar, bodoh dan dungu.
Sekadar diketahui, setelah Libya melucuti senjata nuklirnya pada 2003, pemimpinnya Kolonel Muammar Gaddafi digulingkan dan dieksekusi dalam kudeta yang didukung NATO pada 2011.
Presiden Trump dalam suratnya meremehkan senjata nuklir Korea Utara. "Anda berbicara tentang kemampuan nuklir Anda, tetapi (senjata nuklir) kami sangat besar dan kuat sehingga saya berdoa kepada Tuhan mereka tidak akan pernah digunakan," kata Trump dalam suratnya.
Meski demikian, Trump berharap suatu hari nanti bisa menjadi teman Kim Jong-un. "Jika Anda berubah pikiran...jangan ragu untuk menelepon saya atau menulis (surat)," lanjut surat Trump, yang dikutip Reuters, Jumat (25/5/2018).
Credit sindonews.com
Presiden Korsel Sesali Keputusan Trump
SEOUL
- Presiden Korea Selatan (Korsel), Moon Jae-in, melakukan pertemuan
dengan pejabat tinggi keamanannya dan para pembantu lainnya. Itu
dilakukan setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membatalkan
pertemuannya dengan Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un pada 12
Juni mendatang di Singapura.
Sekretaris pers Istana Presiden Korse Yoon Young-chan mengatakan, Moon antara lain bertemu dengan menteri luar negerinya, menteri pertahanan dan kepala stafnya.
Dalam pertemuan itu, Moon menyatakan penyesalan yang mendalam atas keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang membatalkan pertemuan dengan Kim Jong-un.
"Saya benar-benar bingung dan sangat menyesalkan pertemuan puncak Korea Utara-AS tidak jadi diadakan pada 12 Juni mendatang setelah dijadwalkan," kata Moon seperti dikutip dari Reuters, Jumat (25/5/2018).
Moon lantas mendesak pembicaraan langsung antara Trump dan Kim Jong-un dan mengatakan denuklirisasi Semenanjung Korea tidak boleh ditunda oleh keputusan untuk membatalkan pertemuan puncak tersebut.
Presiden AS Donald Trump memutuskan untuk membatalkan pertemuannya dengan Pemimpin Korut Kim Jong-un. Pertemuan itu rencananya akan dilakukan pada 12 Juni nanti di Singapura.
"Berdasarkan kemarahan yang luar biasa dan permusuhan terbuka yang ditampilkan dalam pernyataan terbaru Anda, saya merasa waktunya tidak tepat pada saat ini untuk mengadakan pertemuan yang telah direncanakan selama ini," tulis Trump dalam sepucuk surat kepada Kim Jong-un.
Isi surat Trump merujuk pada pernyataan yang dikeluarkan oleh media Korut, Wakil Menteri Luar Negeri Choe Son-hui telah menyebut Wakil Presiden AS Mike Pence sebagai "boneka politik" untuk membandingkan Korut - "negara bersenjata nuklir" - dengan Libya, di mana Muammar Gaddafi menyerahkan nuklirnya yang belum selesai program pengembangannya, hanya untuk kemudian dibunuh oleh pejuang yang didukung NATO.
"Apakah AS akan menemui kami di ruang rapat atau menghadapi kami di konfrontasi nuklir-nuklir yang sepenuhnya tergantung pada keputusan dan perilaku Amerika Serikat," kata Choe.
Sekretaris pers Istana Presiden Korse Yoon Young-chan mengatakan, Moon antara lain bertemu dengan menteri luar negerinya, menteri pertahanan dan kepala stafnya.
Dalam pertemuan itu, Moon menyatakan penyesalan yang mendalam atas keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang membatalkan pertemuan dengan Kim Jong-un.
"Saya benar-benar bingung dan sangat menyesalkan pertemuan puncak Korea Utara-AS tidak jadi diadakan pada 12 Juni mendatang setelah dijadwalkan," kata Moon seperti dikutip dari Reuters, Jumat (25/5/2018).
Moon lantas mendesak pembicaraan langsung antara Trump dan Kim Jong-un dan mengatakan denuklirisasi Semenanjung Korea tidak boleh ditunda oleh keputusan untuk membatalkan pertemuan puncak tersebut.
Presiden AS Donald Trump memutuskan untuk membatalkan pertemuannya dengan Pemimpin Korut Kim Jong-un. Pertemuan itu rencananya akan dilakukan pada 12 Juni nanti di Singapura.
"Berdasarkan kemarahan yang luar biasa dan permusuhan terbuka yang ditampilkan dalam pernyataan terbaru Anda, saya merasa waktunya tidak tepat pada saat ini untuk mengadakan pertemuan yang telah direncanakan selama ini," tulis Trump dalam sepucuk surat kepada Kim Jong-un.
Isi surat Trump merujuk pada pernyataan yang dikeluarkan oleh media Korut, Wakil Menteri Luar Negeri Choe Son-hui telah menyebut Wakil Presiden AS Mike Pence sebagai "boneka politik" untuk membandingkan Korut - "negara bersenjata nuklir" - dengan Libya, di mana Muammar Gaddafi menyerahkan nuklirnya yang belum selesai program pengembangannya, hanya untuk kemudian dibunuh oleh pejuang yang didukung NATO.
"Apakah AS akan menemui kami di ruang rapat atau menghadapi kami di konfrontasi nuklir-nuklir yang sepenuhnya tergantung pada keputusan dan perilaku Amerika Serikat," kata Choe.
Credit sindonews.com
Disebut Akan Seperti Libya, Korut: Wapres AS Kurang Ajar
SEOUL
- Rezim pemerintah Kim Jong-un marah dengan komentar Wakil Presiden
Amerika Serikat (AS) yang memperingatkan Korea Utara (Korut) akan
bernasib seperti Libya saat dipimpin Kolonel Muammar Khaddafi. Pyongyang
bahkan mengancam akan membatalkan pertemuan puncak antara Kim Jong-un
dan Presiden AS Donald Trump di Singapura 12 Juni nanti.
Pyongyang menyebut pernyataan Pence sebagai komentar kurang ajar, dungu dan bodoh. Komentar Wakil Trump itu muncul dalam wawancara yang disiarkan di Fox News hari Senin lalu.
Sekadar diketahui, Khaddafi telah melucuti program senjata nuklirnya yang baru lahir untuk menghentikan intervensi dan sanksi Barat, dan merundingkan integrasi ekonomi dengan Barat. Tapi beberapa tahun kemudian, Khaddafi dibunuh oleh pemberontak setelah rezimnya ditumbangkan NATO yang dipimpin AS.
Dalam pernyataan yang disiarkan oleh KCNA, hari Kamis (24/5/2018), Wakil Menteri Luar Negeri Korut Choe Son-hui mengecam keras komentar Pence. Menurutnya, pernyataan wapres Amerika itu sudah kurang ajar.
"Sebagai orang yang terlibat dalam urusan AS, saya tidak dapat menekan keterkejutan saya atas pernyataan dungu dan bodoh seperti itu keluar dari mulut wakil presiden AS," kecam Choe.
"Dalam hal ini AS menentang niat baik kami dan berpegang pada tindakan yang melanggar hukum dan keterlaluan, saya akan mengajukan saran kepada pimpinan tertinggi kami untuk mempertimbangkan kembali pertemuan puncak DPRK-AS," lanjut Choe.
DPRK adalah singkatan dari nama resmi Korea Utara, Republik Rakyat Demokratik Korea.
Korea Utara pada pekan lalu juga menyampaikan keraguannya atas kesuksesan pertemuan Kim Jong-un dan Trump. Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara yang lain Kim Kye-gwan memperingatkan bahwa negaranya dapat membatalkan pertemuan penting jika Amerika Serikat bersikeras secara sepihak memaksa Pyongyang meninggalkan program nuklirnya.
Pejabat itu menolak permintaan pemerintahan Trump bahwa Korea Utara dapat dengan cepat membongkar program nuklirnya seperti yang dilakukan Libya 15 tahun lalu. Permintaan itu disuarakan John R. Bolton, Penasihat Keamanan Nasional Trump.
"Jika Amerika Serikat mencoba untuk mendorong kita ke sudut untuk memaksa pengabaian nuklir sepihak kami, kami tidak akan lagi tertarik pada dialog semacam itu," kata Kim.
Pyongyang menyebut pernyataan Pence sebagai komentar kurang ajar, dungu dan bodoh. Komentar Wakil Trump itu muncul dalam wawancara yang disiarkan di Fox News hari Senin lalu.
Sekadar diketahui, Khaddafi telah melucuti program senjata nuklirnya yang baru lahir untuk menghentikan intervensi dan sanksi Barat, dan merundingkan integrasi ekonomi dengan Barat. Tapi beberapa tahun kemudian, Khaddafi dibunuh oleh pemberontak setelah rezimnya ditumbangkan NATO yang dipimpin AS.
Dalam pernyataan yang disiarkan oleh KCNA, hari Kamis (24/5/2018), Wakil Menteri Luar Negeri Korut Choe Son-hui mengecam keras komentar Pence. Menurutnya, pernyataan wapres Amerika itu sudah kurang ajar.
"Sebagai orang yang terlibat dalam urusan AS, saya tidak dapat menekan keterkejutan saya atas pernyataan dungu dan bodoh seperti itu keluar dari mulut wakil presiden AS," kecam Choe.
"Dalam hal ini AS menentang niat baik kami dan berpegang pada tindakan yang melanggar hukum dan keterlaluan, saya akan mengajukan saran kepada pimpinan tertinggi kami untuk mempertimbangkan kembali pertemuan puncak DPRK-AS," lanjut Choe.
DPRK adalah singkatan dari nama resmi Korea Utara, Republik Rakyat Demokratik Korea.
Korea Utara pada pekan lalu juga menyampaikan keraguannya atas kesuksesan pertemuan Kim Jong-un dan Trump. Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara yang lain Kim Kye-gwan memperingatkan bahwa negaranya dapat membatalkan pertemuan penting jika Amerika Serikat bersikeras secara sepihak memaksa Pyongyang meninggalkan program nuklirnya.
Pejabat itu menolak permintaan pemerintahan Trump bahwa Korea Utara dapat dengan cepat membongkar program nuklirnya seperti yang dilakukan Libya 15 tahun lalu. Permintaan itu disuarakan John R. Bolton, Penasihat Keamanan Nasional Trump.
"Jika Amerika Serikat mencoba untuk mendorong kita ke sudut untuk memaksa pengabaian nuklir sepihak kami, kami tidak akan lagi tertarik pada dialog semacam itu," kata Kim.
Credit sindonews.com
Trump batal bertemu Kim Jong Un
Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (REUTERS/Carlos Barria)
Washington (CB) - Presiden Amerika Serikat Donald Trump
memutuskan untuk membatalkan pertemuan dengan Pemimpin Korea Utara Kim
Jong Un yang sudah mereka rencanakan.
Keputusan itu diambil setelah Korea utara melanggar serangkaian janjinya dan memutus komunikasil langsung dengan Amerika Serikat, kata seorang pejabat senior Gedung Putih, Kamis waktu setempat, seperti dikutip Reuters.
Dalam briefing kepada wartawan seraya meminta namanya tidak disebutkan, sang pejabat juga mengutipkan ancaman Korea Utara baru-baru ini bahwa negara itu sudah siap menghadapi bentrok nuklir dengan Amerika Serikat.
"Kurangnya perhitungan yang aneh ini, yang dikombinasikan dengan janji-janji yang dilanggar selama pekan-pekan terakhir dan penghentian komunikasi langsung oleh Korea Utara dengan Amerika Serikat, menunjukkan kurangnya itikad baik yang besar," kata pejabat AS itu.
"Ada jejak janji-jani yang dilanggar yang membuat Amerika Serikat berhenti," sambung dia.
Keputusan itu diambil setelah Korea utara melanggar serangkaian janjinya dan memutus komunikasil langsung dengan Amerika Serikat, kata seorang pejabat senior Gedung Putih, Kamis waktu setempat, seperti dikutip Reuters.
Dalam briefing kepada wartawan seraya meminta namanya tidak disebutkan, sang pejabat juga mengutipkan ancaman Korea Utara baru-baru ini bahwa negara itu sudah siap menghadapi bentrok nuklir dengan Amerika Serikat.
"Kurangnya perhitungan yang aneh ini, yang dikombinasikan dengan janji-janji yang dilanggar selama pekan-pekan terakhir dan penghentian komunikasi langsung oleh Korea Utara dengan Amerika Serikat, menunjukkan kurangnya itikad baik yang besar," kata pejabat AS itu.
"Ada jejak janji-jani yang dilanggar yang membuat Amerika Serikat berhenti," sambung dia.
Credit antaranews.com
Korea Utara tepati janjinya ledakkan tempat uji nuklir
Grafis lokasi pengembangan fasilitas nuklir Korea Utara (Reuters)
Seoul (CB) - Korea Utara menepati janjinya dengan
meledakkan terowongan di tempat uji nuklirnya pada Kamis, kata media
pemerintah Korea Utara, sebagai bagian dari upaya mengurangi ketegangan
di semenanjung Korea dan mengangkat kemungkinan pertemuan puncak dengan
Amerika Serikat.
Korea Utara melakukan seluruh enam uji nuklirnya di Punggye-ri, yang terdiri atas terowongan di bawah gunung Mantap di bagian timur laut negara itu.
Sekelompok kecil media asing, yang dipilih Korea Utara, menyaksikan penghancuran itu, yang menurut Pyongyang adalah bukti tekadnya mengakhiri uji nuklir.
Penghancuran tempat itu dimulai sekitar pukul 11.00 dengan meledakkan dan meruntuhkan terowongan serta pos pengamatan.
Kantor berita Korea Utara KCNA melaporkan ketiadaan kebocoran bahan radioaktif atau dampak buruk apa pun pada lingkungan hidup di sekitarnya.
"Pembongkaran tempat uji nuklir dilakukan sedemikian rupa untuk membuat semua terowongan di tempat uji itu runtuh akibat ledakan dan sepenuhnya menutup pintu masuk terowongan itu, dan pada saat sama, meledakkan beberapa sarana penjagaan dan pos pengamatan di tempat tersebut," kata KCNA.
Pemerintah Korea Selatan menyambut penghancuran tempat percobaan itu dengan menyebutnya "langkah pertama bermakna untuk pewujudan pelucutan nuklir sepenuhnya, yang diungkapkan Korea Utara dalam pertemuan antar-Korea".
Media Korea Selatan menggambarkan bagaimana pejabat Korea Utara memanggil media untuk menanyakan apakah mereka siap untuk memfilmkan ledakan pertama. Mereka lalu menghitung mundur.
"Dengan dentuman berat, yang mengguncang gunung Mantap, debu dan pecahan batu tumpah keluar dari pintu masuk itu," kata media Korea Selatan.
Setelah beberapa waktu, terowongan dan sarana lain dihancurkan, lalu terowongan ketiga dan pos pengamatan lain.
Sekitar lima jam sesudah upaya itu dimulai, dua asrama tentara dihancurkan, kata media Korea Selatan.
Tawaran Korea Utara untuk menghilangkan tempat percobaan itu dilihat sebagai sumbangan besar dalam beberapa bulan mengurangi ketegangan puluhan tahun dengan Korea Selatan dan Amerika Serikat.
Korea Utara pada April mengumumkan akan menangguhkan uji nuklir dan peluru kendali serta menggantikannya dengan upaya mengejar pertumbuhan ekonomi dan perdamaian, demikian Reuters melaporkan.
Korea Utara melakukan seluruh enam uji nuklirnya di Punggye-ri, yang terdiri atas terowongan di bawah gunung Mantap di bagian timur laut negara itu.
Sekelompok kecil media asing, yang dipilih Korea Utara, menyaksikan penghancuran itu, yang menurut Pyongyang adalah bukti tekadnya mengakhiri uji nuklir.
Penghancuran tempat itu dimulai sekitar pukul 11.00 dengan meledakkan dan meruntuhkan terowongan serta pos pengamatan.
Kantor berita Korea Utara KCNA melaporkan ketiadaan kebocoran bahan radioaktif atau dampak buruk apa pun pada lingkungan hidup di sekitarnya.
"Pembongkaran tempat uji nuklir dilakukan sedemikian rupa untuk membuat semua terowongan di tempat uji itu runtuh akibat ledakan dan sepenuhnya menutup pintu masuk terowongan itu, dan pada saat sama, meledakkan beberapa sarana penjagaan dan pos pengamatan di tempat tersebut," kata KCNA.
Pemerintah Korea Selatan menyambut penghancuran tempat percobaan itu dengan menyebutnya "langkah pertama bermakna untuk pewujudan pelucutan nuklir sepenuhnya, yang diungkapkan Korea Utara dalam pertemuan antar-Korea".
Media Korea Selatan menggambarkan bagaimana pejabat Korea Utara memanggil media untuk menanyakan apakah mereka siap untuk memfilmkan ledakan pertama. Mereka lalu menghitung mundur.
"Dengan dentuman berat, yang mengguncang gunung Mantap, debu dan pecahan batu tumpah keluar dari pintu masuk itu," kata media Korea Selatan.
Setelah beberapa waktu, terowongan dan sarana lain dihancurkan, lalu terowongan ketiga dan pos pengamatan lain.
Sekitar lima jam sesudah upaya itu dimulai, dua asrama tentara dihancurkan, kata media Korea Selatan.
Tawaran Korea Utara untuk menghilangkan tempat percobaan itu dilihat sebagai sumbangan besar dalam beberapa bulan mengurangi ketegangan puluhan tahun dengan Korea Selatan dan Amerika Serikat.
Korea Utara pada April mengumumkan akan menangguhkan uji nuklir dan peluru kendali serta menggantikannya dengan upaya mengejar pertumbuhan ekonomi dan perdamaian, demikian Reuters melaporkan.
Credit antaranews.com
Korea Utara sudah bongkar situs nuklirnya
Grafis lokasi pengembangan fasilitas nuklir Korea Utara (Reuters)
Seoul (CB) - Korea Utara sudah sepenuhnya membongkar
fasilitas uji nuklir bawah tanahnya di Punggye-ri "demi memastikan
transparansi mengenai penghentian uji coba nuklir", lapor kantor berita
Korea Utara KCNA seperti dikutip Reuters.
Pembongkaran lapangan uji coba nuklir itu telah sepenuhnya menutup terowongan masuk, lapor KCNA.
Menurut kantor berita itu, dua terowongan tadinya sudah siap digunakan untuk uji coba nuklir bawah tanah yang dahsyat.
Tidak ada kebocoran bahan radioaktif atau dampak negatif terhadap lingkungan di sekitarnya akibat dari pembongkaran itu, sambung KCNA lagi.
"Penghentian uji coba nuklir ini adalah proses penting menuju perlucutan senjata nuklir global," tutup KCNA seperti dikutip Reuters.
Pembongkaran lapangan uji coba nuklir itu telah sepenuhnya menutup terowongan masuk, lapor KCNA.
Menurut kantor berita itu, dua terowongan tadinya sudah siap digunakan untuk uji coba nuklir bawah tanah yang dahsyat.
Tidak ada kebocoran bahan radioaktif atau dampak negatif terhadap lingkungan di sekitarnya akibat dari pembongkaran itu, sambung KCNA lagi.
"Penghentian uji coba nuklir ini adalah proses penting menuju perlucutan senjata nuklir global," tutup KCNA seperti dikutip Reuters.
Credit antaranews.com
Kamis, 24 Mei 2018
AS Usir Dua Diplomat Venezuela Sebagai Respons untuk Maduro
WASHINGTON – Departemen Luar Negeri Amerika Serikat memerintahkan dua diplomat Venezuela untuk meninggalkan Amerika Serikat dalam waktu 48 jam. Langkah itu merupakan balasan dari tindakan Venezuela yang mengusir dua diplomat tinggi Amerika Serikat.
Dua diplomat yang diusir adalah kuasa usaha Kedutaan Venezuela di Washington dan wakil konsul jenderal Konsulat Venezuela di Houston.
"Tindakan ini adalah untuk membalas keputusan rezim Maduro yang mengumumkan Kuasa Usaha dan Wakil Kepala Misi Kedutaan Besar Amerika Serikat di Caracas sebagai persona non grata," demikian disampaikan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat sebagaimana dilansir Reuters, Kamis (24/5/2018).
Presiden Venezuela, Nicolas Maduro. (AFP)
Pengusiran diplomat yang dilakukan kedua negara merupakan peningkatan ketegangan yang terjadi antara Venezuela dan Amerika Serikat setelah Washington menjatuhkan sanksi baru terhadap negara Amerika Latin penghasil minyak itu. Sanksi terbaru tersebut dijatuhkan atas pemilihan umum Venezuela yang dianggap penuh kecurangan.
Presiden Venezuela Nicolas Maduro memenangi kembali pemilihan yang digelar pada Minggu dengan selisih suara yang besar. Tetapi kritikus mengatakan pemungutan suara itu tidak bebas atau adil. Amerika Serikat, Uni Eropa, dan beberapa negara Amerika Latin mengatakan pemilihan tidak memenuhi standar demokrasi.
Pada Senin, Presiden Donald Trump memberlakukan sanksi yang membatasi kemampuan Venezuela untuk menjual aset negara. Maduro menanggapi sanksi itu dengan menuduh diplomat Amerika Serikat, Todd Robinson, terlibat dalam "konspirasi militer," dan memerintahkan dia dan seorang diplomat senior lainnya untuk meninggalkan Venezuela dalam waktu 48 jam.
Credit okezone.com
Menlu RI Menerima Penghargaan Tertinggi dari Pemerintah Peru
Foto: Dok. Kementerian Luar Negeri RI.
LIMA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia, Retno L.P. Marsudi menerima penghargaan tertinggi El Sol del Peru atau Matahari Peru dalam kunjungan bilateralnya ke negara Amerika Latin itu pada Rabu.
Penghargaan itu diberikan kepada Menlu Retno Marsudi atas upayanya dalam memajukan hubungan dan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Peru, sejak dia menjabat sebagai Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri. Menlu Retno adalah orang Indonesia pertama yang menerima penghargaan tersebut.
El Sol del Peru adalah penghargaan tertinggi yang diberikan Pemerintah Peru kepada warga sipil baik untuk warga negara setempat maupun warga negara asing, atas jasa dan kontribusi mereka kepada Peru. Beberapa nama yang telah menerima penghargaan ini sebelumnya antara lain Kaisar Jepang Akihito; Perdana Menteri Singapura Lee Hsien; Perdana Menteri Rusia Dimitry Medvedev; Presiden Majelis Eropa, Donald Tusk; mantan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki moon, dan Menlu Rusia, Sergey Lavrov.
“Perjalanan hubungan bilateral Indonesia-Peru tidak mudah, namun perjalan menuju Machu Picchu juga tidak mudah. Dengan penghargaan ini, Insya Allah menumbuhkan semangat lebih besar sehingga hubungan Indonesia-Peru dapat mencapai ketinggian seperti Machu Picchu,” kata Menlu Retno saat menerima penghargaan tersebut sebagaimana dikutip dari keterangan pers Kementerian Luar Negeri, Kamis (24/5/2018).
Kunjungan Menlu Retno tersebut merupakan kunjungan bilateral resmi pertama menteri luar negeri Indonesia sejak dibukanya hubungan diplomatik kedua negara pada 1975. Dalam kunjungan kerja itu, Menlu Retno melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Peru, Nesto Francisco Popolizio Bardales di Torre Tagle.
Kedua menlu sepakat untuk terus meningkatkan hubungan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Peru. Menlu Retno mengatakan kerjasama ekonomi kedua negara belum merefleksikan potensi yang ada.
Peru merupakan mitra dagang terbesar keempat Indonesia di kawasan Amerika Selatan dengan nilai perdagangan pada 2017 mencapai peningkatan sebesar 5,3 persen dari 2016. Kedua negara juga memiliki aturan bebas visa baik bagi pemegang paspor biasa, paspor dinas dan paspor diplomatik.
Di luar isu bilateral, kedua Menlu juga membahas beberapa isu yang menjadi perhatian baik di kawasan maupun global seperti masalah pengungsi dari Venezuela dan Provinsi Rakhine, upaya untuk mengatasi penggunaan senjata kimia, serta isu-isu yang menjadi perhatian di Dewan Keamanan PBB.
Peru menyampaikan dukungan terhadap pencalonan Indonesia di Dewan Keamanan PBB, di mana pemilihannya akan dilakukan tanggal 8 Juni 2018.
Credit okezone.com
Laksamana Siwi Sukma Adji Resmi Jadi Kepala Staf TNI AL
Photo :VIVA/Agus Rahmat
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik KSAL Laksamana TNI Siwi Sukma Adjie
CB – Laksamana Madya TNI Siwi Sukma Adji resmi menjabat kepala staf TNI AL (KSAL) menggantikan Laksamana Ade Supandi, yang memasuki masa pensiun.
Dengan pengangkatan ini, maka Laksdya Siwi juga resmi naik pangkat, menjadi Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, yang turut dibacakan usai pengambilan sumpah.
Resminya Siwi menduduki jabatan baru, setelah dilantik dan diambil sumpahnya oleh Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Rabu 23 Mei 2018.
"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung dengan rupa atau dalih apa pun juga tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapa pun juga," kata Laksdya Siwi saat membacakan sumpah jabatan.
"Bahwa saya, tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapa pun juga yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya," ungkapnya.
"Bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi sumpah prajurit," sumpah Siwi mengikuti Presiden Jokowi.
Pada saat bersamaan, Siwi naik pangkat berdasarkan Keppres Nomor 44 TNI 2018 tentang kenaikan pangkat dalam golongan tinggi perwira TNI.
"Menaikkan pangkat satu tingkat lebih tinggi kepada perwira tinggi atas nama Laksdya Siwi Sukma Adji, menjadi Laksamana TNI, terhitung mulai tanggal ditetapkan," bunyi keppres penaikan pangkat Siwi.
Laksdya Siwi Sukma Adji menggantikan Laksamana Ade Supandi sebagai KSAL. Ade memasuki masa pensiun terhitung 1 Juni 2018.
Siwi adalah perwira tinggi TNI AL kelahiran Cimahi, 14 Mei 1962. Sebelum dilantik, Siwi menjabat komandan jenderal (Danjen) Akademi TNI.
Siwi Sukma Adji merupakan alumni Akademi Angkatan Laut angkatan 30 yang lulus pada 1985. Dia juga pernah menjabat sejumlah posisi seperti sebagai perwira bahari di KRI OWA-354, kepala Departemen Operasi KRI Untung Suropati-372.
Lalu, pernah juga menjabat Palaksa KRI Teluk Sampit-515, komandan KRI PRB-728, komandan KRI STS-376, komandan KRI Nala, komandan KDA, komandan Lanal Pontianak, komandan Selapa Pusdikopsla, komandan Satran Koarmatim, Asrena Pangkolinlamil, Asops Pangarmabar, dan komandan Guskamlatim.
Credit viva.co.id
Pindahkan Kedubes ke Yerusalem, Guatemala 'Dicerai' Liga Arab
KAIRO
- Liga Arab mengatakan tidak akan bekerja sama lagi dengan Guatemala.
Pemutusan hubungan itu dilatarbelakangi keputusan negara itu memindahkan
kedutaannya di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Organisasi yang bermarkas di Kairo itu mengatakan, telah meninggalkan nota kesepahaman yang ditandatangani pada 2013 dan telah memutuskan hubungan dengan negara Amerika Tengah itu seperti dikutip dari Washington Post, Kamis (24/5/2018).
Guatemala memindahkan kedutaannya ke Yerusalem awal bulan ini, menyusul peresmian Kedutaan Besar AS di Yerusalem yang disengketakan.
Guatemala adalah negara pertama yang menempatkan kedutaannya di Yerusalem, pada tahun 1956. Negara itu memindahkan fasilitasnya 24 tahun kemudian ke Tel Aviv, setelah parlemen Israel menyatakan Yerusalem sebagai ibu kota yang abadi dan tak terpisahkan yang bertentangan dengan resolusi PBB.
Palestina mengklaim Yerusalem timur sebagai Ibu Kota negara masa depan mereka. Dunia internasional pun berpendapat status terakhir dari Yerusalem harus diputuskan dalam tahap akhir pembicaraan damai.
Guatemala adalah termasuk dalam 9 negara yang mendukung Amerika Serikat (AS) mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dalam sidang umum PBB pada Desember tahun lalu. Selain Guatemala ada Honduras, Micronesia, Nauru, Palau dan Kepulauan Marshall serta Togo.
Sebelumnya, Rabat telah menunda rencana untuk kemitraan kota kembar dengan Guatemala City. Hal itu dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pemindahan kedubes Guatemala di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Langkah AS dan Guatemala ini belakangan diikuti oleh Paraguay. Presiden Paraguay Horacio Cartes meresmikan langsung kantor Kedutaan Besar Paraguay di Yerusalem yang terletak di kawasan taman teknologi Malkha, kawasan yang sama di mana kedutaan Guatemala berdiri.
Organisasi yang bermarkas di Kairo itu mengatakan, telah meninggalkan nota kesepahaman yang ditandatangani pada 2013 dan telah memutuskan hubungan dengan negara Amerika Tengah itu seperti dikutip dari Washington Post, Kamis (24/5/2018).
Guatemala memindahkan kedutaannya ke Yerusalem awal bulan ini, menyusul peresmian Kedutaan Besar AS di Yerusalem yang disengketakan.
Guatemala adalah negara pertama yang menempatkan kedutaannya di Yerusalem, pada tahun 1956. Negara itu memindahkan fasilitasnya 24 tahun kemudian ke Tel Aviv, setelah parlemen Israel menyatakan Yerusalem sebagai ibu kota yang abadi dan tak terpisahkan yang bertentangan dengan resolusi PBB.
Palestina mengklaim Yerusalem timur sebagai Ibu Kota negara masa depan mereka. Dunia internasional pun berpendapat status terakhir dari Yerusalem harus diputuskan dalam tahap akhir pembicaraan damai.
Guatemala adalah termasuk dalam 9 negara yang mendukung Amerika Serikat (AS) mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dalam sidang umum PBB pada Desember tahun lalu. Selain Guatemala ada Honduras, Micronesia, Nauru, Palau dan Kepulauan Marshall serta Togo.
Sebelumnya, Rabat telah menunda rencana untuk kemitraan kota kembar dengan Guatemala City. Hal itu dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pemindahan kedubes Guatemala di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Langkah AS dan Guatemala ini belakangan diikuti oleh Paraguay. Presiden Paraguay Horacio Cartes meresmikan langsung kantor Kedutaan Besar Paraguay di Yerusalem yang terletak di kawasan taman teknologi Malkha, kawasan yang sama di mana kedutaan Guatemala berdiri.
Credit sindonews.com
Ingin Dapat Kucuran Dana AS, Korut Harus Lucuti Senjata Nuklirnya
WASHINGTON
- Amerika Serikat (AS) akan menggunakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT)
antara Donald Trump dengan Kim Jong-un untuk menuntut Korea Utara
(Korut) sepenuhnya dan cepat menyerahkan program senjata nuklirnya
sebelum mendapatkan bantuan ekonomi. Hal itu dikatakan oleh Menteri Luar
Negeri AS Mike Pompeo.
Pompeo menambahkan ia "sangat berharap" KTT tersebut masih akan berlangsung pada 12 Juni mendatang.
Menteri luar negeri AS itu berbicara di Kongres sehari setelah Trump meragukan pertemuan puncak di Singapura, dan menjatuhkan desakan perlucutan sepihak "all-in-one" sebelum menerima langkah timbal-balik dari AS. Pekan lalu, seorang pejabat senior Korut mengatakan bahwa posisi itu tidak dapat diterima oleh Pyongyang, meningkatkan keraguan mengenai apakah KTT akan terjadi.
Kebingungan tentang posisi tawar-menawar pemerintahan Trump telah menimbulkan kecemasan di kalangan sekutu regional Washington, yang khawatir presiden AS mungkin terlalu banyak mengakui keinginannya untuk menyerukan pertemuan itu akan sukses, atau beralih ke aksi militer jika perundingan gagal.
Tampil di hadapan komisi urusan luar negeri DPR, Pompeo ditanya berulang kali tentang dua pertemuannya baru-baru ini dengan pemimpin Korut dan apa yang dimaksud AS dengan denuklirisasi semenanjung Korea, tujuan yang kedua belah pihak gembar gemborkan tetapi tidak ada kejelasan.
"Saya dapat memberi tahu Anda apa yang Presiden Trump telah instruksikan untuk saya lakukan sehubungan dengan bagaimana kita akan melanjutkan melawan Korea Utara," kata Pompeo.
“Kami tidak akan melakukan perdagangan untuk perdagangan. Kami tidak akan membiarkan ini menyeret keluar. Kami tidak akan memberikan bantuan ekonomi sampai beberapa waktu karena kami memiliki serangkaian tindakan yang tidak dapat diubah - bukan kata-kata, bukan komitmen - yang dilakukan oleh rezim Korea Utara,” jelasnya seperti dikutip dari The Guardian, Kamis (24/5/2018).
Percekcokan antara AS dan Korut mengenai apa artinya denuklirisasi memunculkan pertanyaan tentang bagaimana Pompeo menjelaskan hal itu dalam dua pertemuannya dengan Kim Jong-un pada libur Paskah lalu dan awal bulan ini. Tapi Pompeo mengatakan dia meletakkan posisi AS dengan jelas.
"Tuntutan kami tidak ambigu," kata Pompeo.
"Ketika saya berbicara dengannya saya tidak bisa lebih jelas tentang lingkup pekerjaan verifikasi yang akan diperlukan, semua elemen yang akan diperlukan bagi Amerika untuk memahami ada denuklirisasi nyata," tuturnya.
Dalam catatan lengkap pembicaraannya dengan Kim Jong-un, mantan Direktur CIA itu menceritakan tuntutan pemimpin Korut itu.
“Dia menjelaskan bahwa penting baginya bahwa ketika saatnya tiba tujuan tersebut tercapai, bahwa dia akan menerima bantuan ekonomi dalam bentuk bisnis sektor swasta, pengetahuan, keterampilan, dari orang lain mungkin, kontribusi, bantuan luar negeri dan yang serupa dengan itu, dan dia menginginkan jaminan keamanan dari dunia, akhir dari status yang ada di antara Korea Utara dan Korea Selatan dengan tujuan akhir perjanjian damai,” kata Pompeo.
Pompeo menambahkan ia "sangat berharap" KTT tersebut masih akan berlangsung pada 12 Juni mendatang.
Menteri luar negeri AS itu berbicara di Kongres sehari setelah Trump meragukan pertemuan puncak di Singapura, dan menjatuhkan desakan perlucutan sepihak "all-in-one" sebelum menerima langkah timbal-balik dari AS. Pekan lalu, seorang pejabat senior Korut mengatakan bahwa posisi itu tidak dapat diterima oleh Pyongyang, meningkatkan keraguan mengenai apakah KTT akan terjadi.
Kebingungan tentang posisi tawar-menawar pemerintahan Trump telah menimbulkan kecemasan di kalangan sekutu regional Washington, yang khawatir presiden AS mungkin terlalu banyak mengakui keinginannya untuk menyerukan pertemuan itu akan sukses, atau beralih ke aksi militer jika perundingan gagal.
Tampil di hadapan komisi urusan luar negeri DPR, Pompeo ditanya berulang kali tentang dua pertemuannya baru-baru ini dengan pemimpin Korut dan apa yang dimaksud AS dengan denuklirisasi semenanjung Korea, tujuan yang kedua belah pihak gembar gemborkan tetapi tidak ada kejelasan.
"Saya dapat memberi tahu Anda apa yang Presiden Trump telah instruksikan untuk saya lakukan sehubungan dengan bagaimana kita akan melanjutkan melawan Korea Utara," kata Pompeo.
“Kami tidak akan melakukan perdagangan untuk perdagangan. Kami tidak akan membiarkan ini menyeret keluar. Kami tidak akan memberikan bantuan ekonomi sampai beberapa waktu karena kami memiliki serangkaian tindakan yang tidak dapat diubah - bukan kata-kata, bukan komitmen - yang dilakukan oleh rezim Korea Utara,” jelasnya seperti dikutip dari The Guardian, Kamis (24/5/2018).
Percekcokan antara AS dan Korut mengenai apa artinya denuklirisasi memunculkan pertanyaan tentang bagaimana Pompeo menjelaskan hal itu dalam dua pertemuannya dengan Kim Jong-un pada libur Paskah lalu dan awal bulan ini. Tapi Pompeo mengatakan dia meletakkan posisi AS dengan jelas.
"Tuntutan kami tidak ambigu," kata Pompeo.
"Ketika saya berbicara dengannya saya tidak bisa lebih jelas tentang lingkup pekerjaan verifikasi yang akan diperlukan, semua elemen yang akan diperlukan bagi Amerika untuk memahami ada denuklirisasi nyata," tuturnya.
Dalam catatan lengkap pembicaraannya dengan Kim Jong-un, mantan Direktur CIA itu menceritakan tuntutan pemimpin Korut itu.
“Dia menjelaskan bahwa penting baginya bahwa ketika saatnya tiba tujuan tersebut tercapai, bahwa dia akan menerima bantuan ekonomi dalam bentuk bisnis sektor swasta, pengetahuan, keterampilan, dari orang lain mungkin, kontribusi, bantuan luar negeri dan yang serupa dengan itu, dan dia menginginkan jaminan keamanan dari dunia, akhir dari status yang ada di antara Korea Utara dan Korea Selatan dengan tujuan akhir perjanjian damai,” kata Pompeo.
"Itu adalah tujuan yang kita diskusikan," tukasnya.
Credit sindonews.com
Kim Jong Un Takut Dikudeta saat Temui Donald Trump di Singapura
![Kim Jong Un, pemimpin Korea Utara memimpin dan menyaksikan parade militer pada hari Kamis, 8 Februari 2018. [KCTV].](https://statik.tempo.co/data/2018/02/08/id_682852/682852_720.jpg)
CB, Jakarta - Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un,
dikabarkan takut adanya kudeta saat ia berkunjung ke Singapura untuk
pertemuan tingkat tinggi dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Konon Kim khawatir jika pergi jauh dari negaranya bisa memicu upaya kudeta militer atau upaya internal lain untuk menggulingkan dirinya, ungkap sebuah sumber seperti yang dilaporkan oleh Washington Post, 23 Mei 2018.
Selain takut akan kudeta, Kim Jong Un juga khawatir soal logistik perjalanan, termasuk mamastikan pesawatnya cukup bahan bakar untuk penerbangan sejauh 6.000 mil dan bagaimana menerapkan pengamanan saat ia di Singapura.
Saat pertemuan Kim Jong Un dengan menteri luar negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo pada awal bulan Mei, Kim Jong Un menjanjikan untuk mempercepat pelucutan nuklir di Semenanjung Korea. Namun Kim Jong Un masih ragu dengan janji Amerika Serikat yang menjamin keamanannya.
Direktur CIA Mike Pompeo dan Pemimpin Korut Kim Jong Un. Yonhap
Keraguan Kim Jong Un bukan tidak mungkin, pasalnya pejabat Korea Utara mengkhawatirkan bagaimana mantan pemimpin Libiya, Moamar Khaddafi, tewas secara mengenaskan di tangan rakyatnya sendiri yang didukung oleh negara barat meskipun Khaddafi telah melucuti senjata nuklirnya pada 2011 sejak 8 tahun sebelumnya. Keraguan ini muncul setelah penasihat keamanan nasional Amerika Serikat, John Bolton, mengeluarkan pernyataan yang dikritik oleh Korea Utara yang mengatakan ingin menerapkan "Model Libya" untuk pelucutan senjata nuklir Korea Utara.
Namun Trump berjanji dalam pernyataannya pada Selasa 22 Mei kemarin, akan menjamin keamanan Kim Jong Un dan dia akan tetap berkuasa apapun kesepakatan nanti.
"Saya menjamin keamanan dia. Dia akan selamat dan senang, negaranya akan makmur, dan sejahtera," tutur Trump.
Donald Trump juga sempat mengungkapkan keraguannya soal pertemuan dengan Kim Jong Un, setelah Korea Utara mengkritik latihan tempur gabungan Korea Selatan dan Amerika Serikat.
Di samping keraguan pihak Korea Utara dan Amerika Serikat, presiden Korea Selatan Moon Jae-in optimistis pertemuan Kim Jong Un dan Donald Trump berjalan lancar.
Konon Kim khawatir jika pergi jauh dari negaranya bisa memicu upaya kudeta militer atau upaya internal lain untuk menggulingkan dirinya, ungkap sebuah sumber seperti yang dilaporkan oleh Washington Post, 23 Mei 2018.
Selain takut akan kudeta, Kim Jong Un juga khawatir soal logistik perjalanan, termasuk mamastikan pesawatnya cukup bahan bakar untuk penerbangan sejauh 6.000 mil dan bagaimana menerapkan pengamanan saat ia di Singapura.
Saat pertemuan Kim Jong Un dengan menteri luar negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo pada awal bulan Mei, Kim Jong Un menjanjikan untuk mempercepat pelucutan nuklir di Semenanjung Korea. Namun Kim Jong Un masih ragu dengan janji Amerika Serikat yang menjamin keamanannya.
Direktur CIA Mike Pompeo dan Pemimpin Korut Kim Jong Un. Yonhap
Keraguan Kim Jong Un bukan tidak mungkin, pasalnya pejabat Korea Utara mengkhawatirkan bagaimana mantan pemimpin Libiya, Moamar Khaddafi, tewas secara mengenaskan di tangan rakyatnya sendiri yang didukung oleh negara barat meskipun Khaddafi telah melucuti senjata nuklirnya pada 2011 sejak 8 tahun sebelumnya. Keraguan ini muncul setelah penasihat keamanan nasional Amerika Serikat, John Bolton, mengeluarkan pernyataan yang dikritik oleh Korea Utara yang mengatakan ingin menerapkan "Model Libya" untuk pelucutan senjata nuklir Korea Utara.
Namun Trump berjanji dalam pernyataannya pada Selasa 22 Mei kemarin, akan menjamin keamanan Kim Jong Un dan dia akan tetap berkuasa apapun kesepakatan nanti.
"Saya menjamin keamanan dia. Dia akan selamat dan senang, negaranya akan makmur, dan sejahtera," tutur Trump.
Donald Trump juga sempat mengungkapkan keraguannya soal pertemuan dengan Kim Jong Un, setelah Korea Utara mengkritik latihan tempur gabungan Korea Selatan dan Amerika Serikat.
Di samping keraguan pihak Korea Utara dan Amerika Serikat, presiden Korea Selatan Moon Jae-in optimistis pertemuan Kim Jong Un dan Donald Trump berjalan lancar.
Credit tempo.co
Wamenlu Korut Sebut Pernyataan Wapres AS 'Bodoh'
Korut menyebut bahwa pernyataan Wapres AS,
Mike Pence, terkait rencana pertemuan Kim Jong-un dan Presiden Donald
Trump pada awal pekan ini adalah perkataan yang bodoh. (ANTARA FOTO/Rosa
Panggabean)
"Saya terkejut mendengar pernyataan dungu dan bodoh terlontar dari mulut Wakil Presiden AS," ujar Wakil Menteri Luar Negeri Korut, Choe Son Hui, melalui kantor berita pemerintah, KCNA, Kamis (24/5).
Choe merujuk pada pernyataan Pence dalam sebuah wawancara dengan Fox News, di mana sang wapres mengingatkan Kim Jong-un bahwa mencoba mempermainkan AS menjelang pertemuan dengan Trump akan menjadi "kesalahan besar."
|
|
Pence juga mengatakan bahwa Korut bisa berakhir seperti Libya "jika Kim Jong-un tidak membuat kesepakatan."
Dengan geram, Choe mengatakan bahwa Korut tidak akan mau dipaksa untuk duduk di meja perundingan dengan tekanan semacam itu dari AS.
Choe pun kembali mengancam bakal membatalkan pertemuan Kim dan Trump dengan berkata, "Jika AS melecehkan niat baik kami dan melakukan tindakan tak sesuai hukum, saya akan memberikan saran kepada pemimpin kami untuk mempertimbangkan kembali pertemuan AS-Korut."
Pertemuan bersejarah ini rencananya digelar di Singapura pada 12 Juni mendatang. Namun, kepastian rencana ini mulai pudar setelah pekan lalu Korut mengancam akan membatalkan pertemuan tersebut.
|
|
Melalui media propagandanya, Korut menekankan bahwa pertemuan itu "tidak dapat beriringan dengan latihan militer.
Selama ini, Korut memprotes latihan militer gabungan antara Korsel dan AS yang dianggap mengancam keamanan negaranya.
Setelah ancaman itu, Trump pun menyatakan keraguan. Ia bahkan mengatakan bahwa pertemuan itu kemungkinan bisa batal.
Isu ini pun menjadi perhatian dalam rapat Komite Hubungan Luar Negeri Dewan Perwakilan AS dengan Menteri Luar Negeri, Mike Pompeo.
|
|
Saat ditanya pertemuan ini akan digelar atau tidak, Pompeo menjawab, "Keputusan itu terserah pada Kim. Ia meminta bertemu, presiden setuju bertemu dengannya. Saya sangat berharap pertemuan itu terjadi."
Trump sendiri mengatakan bahwa keputusan mengenai pertemuannya dengan Kim ini akan ditentukan pada pekan depan.
"Mengenai Singapura, kita akan lihat. [Pertemuan] ini bisa terjadi. Apa pun itu, kita akan tahu pekan depan. Jika terjadi, saya pikir akan menjadi hal yang baik untuk Korea Utara," kata Trump, sebagaimana dikutip AFP.
Credit cnnindonesia.com
75 Senjata dan 57 Ribu Amunisi Telah Dicuri dari Militer Jerman
BERLIN
- Sejumlah senapan serbu, pistol, dan amunisi telah dicuri dari
angkatan bersenjata Jerman dalam beberapa tahun terakhir. Demikian
laporan dokumen departemen pertahanan yang dipublikasikan oleh media
Jerman, Der Spiegel.
"Sebanyak 75 senapan serbu dan pistol dan hampir 57.000 butir amunisi telah hilang sejak 2010," kutip Russia Today dari laporan majalah Jerman itu, menyitir dokumen rahasia tersebut, Kamis (24/5/2018).
Berdasarkan dokumen tersebut, angka kehilangan terbesar tercatat pada 2014 yang mencapai 21 senjata dan lebih dari 20 ribu butir amunisi. Angkatan bersenjata Jerman benar-benar tidak mengetahui peralatan mereka telah hilang dan tidak memiliki mengetahui apakah senjata-senjata tersebut telah digunakan dalam pelanggaran pidana.
Dokumen itu mengatakan ada defisit keamanan yang signifikan di angkatan bersenjata Jerman, mencatat bahwa senjata yang hilang bisa menjadi ancaman potensial bagi penduduk.
Daftar itu disusun setelah para anggota parlemen dari Partai Hijau ingin tahu apakah tentara sayap kanan di dalam militer mungkin berada di belakang peralatan yang hilang.
"Bahwa pemerintah federal bahkan tidak dapat mengatakan berapa banyak kasus kriminal yang telah dimulai sehubungan dengan hilangnya senjata atau amunisi yang sangat mengkhawatirkan," kata politisi Partai Hijau Konstantin von Notz.
Rekan von Notz, Irene Mihalic mengatakan bahwa pemerintah tidak melakukan apa pun dengan berusaha menutupi situasinya.
"Orang-orang tidak kehilangan kepercayaan mereka di institusi ketika perampokan seperti itu terjadi, mereka kehilangan itu ketika pihak berwenang mencoba untuk menyapu acara-acara ini di bawah karpet," ucapnya.
Ini bukan pertama kalinya angkatan bersenjata Jerman menjadi korban pencurian. Pada bulan Februari 2017, pencuri masuk ke sebuah fasilitas militer di Jerman utara dan mencuri senjata dari dalam sebuah kapal induk lapis baja Fuchs (Fox). Pada minggu yang sama, Menteri Pertahanan Ursula von der Leyen mengatakan militer membutuhkan skema pelaporan yang lebih cepat dan lebih efisien untuk insiden dan potensi ancaman.
"Sebanyak 75 senapan serbu dan pistol dan hampir 57.000 butir amunisi telah hilang sejak 2010," kutip Russia Today dari laporan majalah Jerman itu, menyitir dokumen rahasia tersebut, Kamis (24/5/2018).
Berdasarkan dokumen tersebut, angka kehilangan terbesar tercatat pada 2014 yang mencapai 21 senjata dan lebih dari 20 ribu butir amunisi. Angkatan bersenjata Jerman benar-benar tidak mengetahui peralatan mereka telah hilang dan tidak memiliki mengetahui apakah senjata-senjata tersebut telah digunakan dalam pelanggaran pidana.
Dokumen itu mengatakan ada defisit keamanan yang signifikan di angkatan bersenjata Jerman, mencatat bahwa senjata yang hilang bisa menjadi ancaman potensial bagi penduduk.
Daftar itu disusun setelah para anggota parlemen dari Partai Hijau ingin tahu apakah tentara sayap kanan di dalam militer mungkin berada di belakang peralatan yang hilang.
"Bahwa pemerintah federal bahkan tidak dapat mengatakan berapa banyak kasus kriminal yang telah dimulai sehubungan dengan hilangnya senjata atau amunisi yang sangat mengkhawatirkan," kata politisi Partai Hijau Konstantin von Notz.
Rekan von Notz, Irene Mihalic mengatakan bahwa pemerintah tidak melakukan apa pun dengan berusaha menutupi situasinya.
"Orang-orang tidak kehilangan kepercayaan mereka di institusi ketika perampokan seperti itu terjadi, mereka kehilangan itu ketika pihak berwenang mencoba untuk menyapu acara-acara ini di bawah karpet," ucapnya.
Ini bukan pertama kalinya angkatan bersenjata Jerman menjadi korban pencurian. Pada bulan Februari 2017, pencuri masuk ke sebuah fasilitas militer di Jerman utara dan mencuri senjata dari dalam sebuah kapal induk lapis baja Fuchs (Fox). Pada minggu yang sama, Menteri Pertahanan Ursula von der Leyen mengatakan militer membutuhkan skema pelaporan yang lebih cepat dan lebih efisien untuk insiden dan potensi ancaman.
Credit sindonews.com
Senator Rusia Keluhkan Sanksi AS, Dianggap Langgar HAM
JENEWA
- Seorang senator senior Rusia mengatakan bahwa sanksi Amerika Serikat
(AS) yang ditujukan kepada anggota parlemen Rusia adalah pelanggaran hak
asasi mereka sebagai wakil rakyat. Pernyataannya itu dituangkan dalam
sebuah surat yang ditujukan kepada Uni Inter-Parlemen di Jenewa, Swiss.
Dalam pesannya, kepala Komite Majelis Tinggi untuk Hubungan Luar Negeri Konstantin Kosachev, menulis bahwa tampaknya Departemen Keuangan AS memberlakukan sanksi terhadap dirinya hanya karena pekerjaannya sebagai ketua komite senat - karena ini adalah satu-satunya pos yang ia tempati sejak 2014.
“Aspek yang paling menghina dan mencemaskan dalam seluruh proses ini, yang ilegal dari perspektif hukum internasional, adalah bahwa nama-nama anggota parlemen dimasukkan dalam daftar hitam tanpa penjelasan apa pun," tulisnya.
"Ini bisa dilihat sebagai upaya sistematis untuk melanggar hak asasi manusia anggota parlemen kita bersama dengan hak asasi manusia mereka,” sambungnya seperti dikutip dari Russia Today, Kamis (24/5/2018).
Kosachev mencantumkan nama semua 22 anggota dan mantan senator Rusia yang dijatuhi sanksi oleh AS. Sang senator sendiri masuk daftar hitam oleh Departemen Keuangan AS pada awal April tahun ini.
“Ketika saya mengetahui bahwa saya telah dimasukkan dalam daftar sanksi, saya mengunjungi situs web Departemen Keuangan untuk melihat argumen mereka. Tetapi tidak ada argumen di sana dan juga untuk beberapa alasan saya digambarkan sebagai anggota pemerintah Rusia," jelasnya.
"Selain itu, nama saya diletakkan di samping beberapa orang dari Negara Islam (ISIS) dan Front An Nusra serta kerumunan banyak penjahat,” keluhnya.
Dalam surat itu, Kosachev meminta Uni Inter-Parlemen untuk mempertimbangkan kemungkinan resolusi khusus yang akan mencela sanksi apa pun terhadap anggota parlemen asing sebagai sesuatu yang tidak dapat diterima.
Diluncurkan pada 1889, Uni Inter-Parlemen adalah organisasi yang paling tua yang ada. Organisasi menyatukan anggota 170 parlemen nasional, dan 11 dewan parlemen daerah sebagai anggota asosiasi. Kelompok ini memiliki status pengamat permanen di PBB. Amerika Serikat bukan anggota serikat pekerja.
Rusia mengintensifkan kerja sama dengan Uni Inter-Parlemen setelah membekukan semua kegiatan dengan PACE, serikat antar-parlemen internasional lainnya. Penangguhan hubungan terjadi pada tahun 2014, setelah sidang mencabut delegasi Rusia dari hak suaranya dan melarangnya berpartisipasi dalam badan pengurus kelompok selama krisis politik di Ukraina. Menurut Kosachev serikat dapat melihat ke dalam komplainnya pada awal Juni.
Dalam pesannya, kepala Komite Majelis Tinggi untuk Hubungan Luar Negeri Konstantin Kosachev, menulis bahwa tampaknya Departemen Keuangan AS memberlakukan sanksi terhadap dirinya hanya karena pekerjaannya sebagai ketua komite senat - karena ini adalah satu-satunya pos yang ia tempati sejak 2014.
“Aspek yang paling menghina dan mencemaskan dalam seluruh proses ini, yang ilegal dari perspektif hukum internasional, adalah bahwa nama-nama anggota parlemen dimasukkan dalam daftar hitam tanpa penjelasan apa pun," tulisnya.
"Ini bisa dilihat sebagai upaya sistematis untuk melanggar hak asasi manusia anggota parlemen kita bersama dengan hak asasi manusia mereka,” sambungnya seperti dikutip dari Russia Today, Kamis (24/5/2018).
Kosachev mencantumkan nama semua 22 anggota dan mantan senator Rusia yang dijatuhi sanksi oleh AS. Sang senator sendiri masuk daftar hitam oleh Departemen Keuangan AS pada awal April tahun ini.
“Ketika saya mengetahui bahwa saya telah dimasukkan dalam daftar sanksi, saya mengunjungi situs web Departemen Keuangan untuk melihat argumen mereka. Tetapi tidak ada argumen di sana dan juga untuk beberapa alasan saya digambarkan sebagai anggota pemerintah Rusia," jelasnya.
"Selain itu, nama saya diletakkan di samping beberapa orang dari Negara Islam (ISIS) dan Front An Nusra serta kerumunan banyak penjahat,” keluhnya.
Dalam surat itu, Kosachev meminta Uni Inter-Parlemen untuk mempertimbangkan kemungkinan resolusi khusus yang akan mencela sanksi apa pun terhadap anggota parlemen asing sebagai sesuatu yang tidak dapat diterima.
Diluncurkan pada 1889, Uni Inter-Parlemen adalah organisasi yang paling tua yang ada. Organisasi menyatukan anggota 170 parlemen nasional, dan 11 dewan parlemen daerah sebagai anggota asosiasi. Kelompok ini memiliki status pengamat permanen di PBB. Amerika Serikat bukan anggota serikat pekerja.
Rusia mengintensifkan kerja sama dengan Uni Inter-Parlemen setelah membekukan semua kegiatan dengan PACE, serikat antar-parlemen internasional lainnya. Penangguhan hubungan terjadi pada tahun 2014, setelah sidang mencabut delegasi Rusia dari hak suaranya dan melarangnya berpartisipasi dalam badan pengurus kelompok selama krisis politik di Ukraina. Menurut Kosachev serikat dapat melihat ke dalam komplainnya pada awal Juni.
Credit sindonews.com
Kapal Selam Nuklir Rusia Tes 4 Rudal Bulava yang Mampu Capai AS
MOSKOW
- Sebuah kapal selam untuk serangan nuklir Rusia menguji tembak empat
rudal balistik antarbenua (ICBM) Bulava secara berurutan. Rudal itu
diklaim mampu mencapai wilayah Amerika Serikat (AS).
Uji tembak senjata berbahaya itu berlangsung di Kamchatka Timur Jauh, kemarin.
Kapal Project 955 Borei-class, Yuri Dolgoruky, menembakkan empat rudal Bulava yang mencapai target yang ditentukan di Kura, ribuan mil jauhnya di wilayah Kamchatka Timur Jauh.
"Tes ini memastikan kesiapan tempur dari kapal selam strategis Project 955 Borei dan sistem rudal Bulava," bunyi pernyataan layanan pers Armada Utara Rusia, yang dilansir kantor berita TASS, Kamis (24/5/2018).
Ini adalah pertama kalinya kapal selam Borei-class meluncurkan empat rudal balistik antarbenua dalam satu "tendangan voli".
Uji coba peluncuran rudal Bulava sebelumnya dilakukan pada 26 Juni 2017 dari Laut Barents.
Kementerian Pertahanan Rusia juga telah merilis video yang menunjukkan peluncuran rudal Bulava, yang memiliki jangkauan hingga 5.770 mil.
Sistem rudal Bulava dimaksudkan sebagai landasan masa depan triad nuklir Rusia, yakni rudal nuklir yang dapat dikerahkan melalui darat, laut dan dari pesawat tempur.
Para pejabat Rusia mengatakan rudal itu memiliki peluncuran lebih cepat daripada pendahulunya, yang akan membantunya untuk menghindari sistem pertahanan rudal musuh.
Sedangkan Yuri Dolgoruky adalah salah satu dari tiga kapal selam Borei-class terbaru yang dimiliki oleh Angkatan Laut Rusia. Lima lainnya sedang dalam tahap pembangunan.
Pada bulan Maret lalu, Rusia juga berhasil menguji tembak rudal baru RS-28 Sarmat dari provinsi Arkhangelsk utara, dekat Lingkaran Artik. Rudal itu bisa membawa hingga sepuluh hulu ledak nuklir.
Setelah peluncuran tersebut, juru bicara Pentagon Johnny Michael mengatakan AS tidak menerima peringatan sebelumnya.
Uji tembak senjata berbahaya itu berlangsung di Kamchatka Timur Jauh, kemarin.
Kapal Project 955 Borei-class, Yuri Dolgoruky, menembakkan empat rudal Bulava yang mencapai target yang ditentukan di Kura, ribuan mil jauhnya di wilayah Kamchatka Timur Jauh.
"Tes ini memastikan kesiapan tempur dari kapal selam strategis Project 955 Borei dan sistem rudal Bulava," bunyi pernyataan layanan pers Armada Utara Rusia, yang dilansir kantor berita TASS, Kamis (24/5/2018).
Ini adalah pertama kalinya kapal selam Borei-class meluncurkan empat rudal balistik antarbenua dalam satu "tendangan voli".
Uji coba peluncuran rudal Bulava sebelumnya dilakukan pada 26 Juni 2017 dari Laut Barents.
Kementerian Pertahanan Rusia juga telah merilis video yang menunjukkan peluncuran rudal Bulava, yang memiliki jangkauan hingga 5.770 mil.
Sistem rudal Bulava dimaksudkan sebagai landasan masa depan triad nuklir Rusia, yakni rudal nuklir yang dapat dikerahkan melalui darat, laut dan dari pesawat tempur.
Para pejabat Rusia mengatakan rudal itu memiliki peluncuran lebih cepat daripada pendahulunya, yang akan membantunya untuk menghindari sistem pertahanan rudal musuh.
Sedangkan Yuri Dolgoruky adalah salah satu dari tiga kapal selam Borei-class terbaru yang dimiliki oleh Angkatan Laut Rusia. Lima lainnya sedang dalam tahap pembangunan.
Pada bulan Maret lalu, Rusia juga berhasil menguji tembak rudal baru RS-28 Sarmat dari provinsi Arkhangelsk utara, dekat Lingkaran Artik. Rudal itu bisa membawa hingga sepuluh hulu ledak nuklir.
Setelah peluncuran tersebut, juru bicara Pentagon Johnny Michael mengatakan AS tidak menerima peringatan sebelumnya.
Credit sindonews.com
China berhasil uji coba kereta magnet 160 km/jam
Kereta di China. (ANTARA/M. Irfan Ilmie)
Beijing (CB) - Purwarupa lokomotif kereta api levitasi
magnetik atau "maglev" berkecepatan 160 kilometer per jam berhasil diuji
coba di Universitas Teknologi Pertahanan Nasional (NUDT) China.
Keberhasilan uji laju tersebut menandai kemampuan China di bidang teknologi transportasi maglev berkecepatan sedang, demikian laporan yang diturunkan People`s Liberation Daily, Rabu (23/5).
Harian milik Angkatan Bersenjata China tersebut mengklaim bahwa disain teknisnya diadopsi dari kereta yang memadukan stater magnet permanen terhubung traksi dengan suspensi magnet elektrik itu merupakan yang pertama di dunia.
Lokomotif kereta maglev tersebut pada masa-masa mendatang dirancang hemat energi, berkemampuan tinggi, dan perawatannya mudah.
Dibandingkan dengan maglev China lainnya yang saat ini beroperasi di Shanghai, lokomotif maglev yang diuji coba di NUDT tersebut bisa mengurangi konsumsi energi hingga 20 persen, namun dengan daya traksinya meningkat hingga 10 persen.
Menurut para pengamat, kereta maglev berkecepatan rendah hingga sedang tersebut mudah dioperasikan.
Di lain pihak, lokomotif kereta cepat memiliki kemampuan laju dengan kecepatan tinggi, namun berbiaya tinggi dan membutuhkan rute khusus.
Inovasi tersebut juga bagian dari upaya China untuk mengembangkan maglev berkecepatan sedang, yakni 200 kilometer per jam.
Untuk memberikan kenyamanan dan tetap menjaga kelestarian lingkungan, maglev berkecepatan 160 kilometer per jam tersebut sangat direkomendasikan sebagai moda transportasi antarkota, demikian media resmi setempat mengomentari uji coba purwarupa di NUDT, Kamis.
Keberhasilan uji laju tersebut menandai kemampuan China di bidang teknologi transportasi maglev berkecepatan sedang, demikian laporan yang diturunkan People`s Liberation Daily, Rabu (23/5).
Harian milik Angkatan Bersenjata China tersebut mengklaim bahwa disain teknisnya diadopsi dari kereta yang memadukan stater magnet permanen terhubung traksi dengan suspensi magnet elektrik itu merupakan yang pertama di dunia.
Lokomotif kereta maglev tersebut pada masa-masa mendatang dirancang hemat energi, berkemampuan tinggi, dan perawatannya mudah.
Dibandingkan dengan maglev China lainnya yang saat ini beroperasi di Shanghai, lokomotif maglev yang diuji coba di NUDT tersebut bisa mengurangi konsumsi energi hingga 20 persen, namun dengan daya traksinya meningkat hingga 10 persen.
Menurut para pengamat, kereta maglev berkecepatan rendah hingga sedang tersebut mudah dioperasikan.
Di lain pihak, lokomotif kereta cepat memiliki kemampuan laju dengan kecepatan tinggi, namun berbiaya tinggi dan membutuhkan rute khusus.
Inovasi tersebut juga bagian dari upaya China untuk mengembangkan maglev berkecepatan sedang, yakni 200 kilometer per jam.
Untuk memberikan kenyamanan dan tetap menjaga kelestarian lingkungan, maglev berkecepatan 160 kilometer per jam tersebut sangat direkomendasikan sebagai moda transportasi antarkota, demikian media resmi setempat mengomentari uji coba purwarupa di NUDT, Kamis.
Credit antaranews.com
Organisasi Internasional Ini Mau Terima Palestina Jadi Anggota
CB, Jakarta - Keanggotaan Palestina di organisasi pelarangan senjata kimia atau OPCW
telah menambah daftar organisasi internasional yang mau menerima
Palestina sebagai anggota. Keanggotaan Palestina di OPCW dinilai sebagai
bagian dari kampanye negara itu untuk memperluas pengakuan sebagai
sebuah negara merdeka.
Markas Organisasi pelarangan Senjata Kimia di Den Haag, Belanda [Peter de Jong/AP]
Sebelumnya, Palestina mendapat status sebagai negara pemantau di PBB
tetapi diblokade oleh pemerintahan era mantan Presiden Amerika Serikat,
Barack Obama, untuk mendapat keanggotaan penuh di PBB. Kendati begitu,
Palestina berhasil mendapat status keanggotaan penuh di UNESCO.
OPCW adalah sebuah lembaga internasional pengawas senjata kimia telah melayani sebagai badan pelaksana Konvensi Senjata Kimia sejak 1997. Lembaga yang bermarkas di Den Haag, Belanda itu, pada Rabu 23 Mei 2018, mengabulkan keinginan Palestina yang dimasukkan pada 17 Mei 2018 untuk menjadi anggota Konvensi Senjata Kimia.
Dikutip dari situs nhk.or.jp pada Kamis, 25 Mei 2018, Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, pada Januari 2018 telah mengekspresikan niatnya untuk segera memasukkan lamaran menjadi anggota organisasi internasional tersebut. Sudan Selatan, Mesir, Israel dan Korea Utara, belum menjadi anggota Konvensi Senjata Kimia.
"Hari ini Palestina telah menjadi anggota tiga organisasi internasional, yaitu organisasi industri pengembangan PBB atau UNIDO, konferensi perdagangan dan pembangunan atau UNCTAD dan sekarang anggota OPCW," kata Utusan PBB untuk perdamaian Timur Tengah, Nicoklay Mladenov, seperti dikutip dari undispatch.com, Kamis, 24 Mei 2018.
OPCW adalah organisasi PBB yang bertugas menerapkan Konvensi Senjata Kimia, yakni mencegah produksi, penyimpanan dan penggunaan senjata kimia. Situs berita aljazeera.com mewartakan sebelumnya Palestina telah menjadi anggota Interpol pada September 2017 dan anggota Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC pada April 2015.
Markas Organisasi pelarangan Senjata Kimia di Den Haag, Belanda [Peter de Jong/AP]
OPCW adalah sebuah lembaga internasional pengawas senjata kimia telah melayani sebagai badan pelaksana Konvensi Senjata Kimia sejak 1997. Lembaga yang bermarkas di Den Haag, Belanda itu, pada Rabu 23 Mei 2018, mengabulkan keinginan Palestina yang dimasukkan pada 17 Mei 2018 untuk menjadi anggota Konvensi Senjata Kimia.
Dikutip dari situs nhk.or.jp pada Kamis, 25 Mei 2018, Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, pada Januari 2018 telah mengekspresikan niatnya untuk segera memasukkan lamaran menjadi anggota organisasi internasional tersebut. Sudan Selatan, Mesir, Israel dan Korea Utara, belum menjadi anggota Konvensi Senjata Kimia.
"Hari ini Palestina telah menjadi anggota tiga organisasi internasional, yaitu organisasi industri pengembangan PBB atau UNIDO, konferensi perdagangan dan pembangunan atau UNCTAD dan sekarang anggota OPCW," kata Utusan PBB untuk perdamaian Timur Tengah, Nicoklay Mladenov, seperti dikutip dari undispatch.com, Kamis, 24 Mei 2018.
OPCW adalah organisasi PBB yang bertugas menerapkan Konvensi Senjata Kimia, yakni mencegah produksi, penyimpanan dan penggunaan senjata kimia. Situs berita aljazeera.com mewartakan sebelumnya Palestina telah menjadi anggota Interpol pada September 2017 dan anggota Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC pada April 2015.
Credit tempo.co
Palestina Resmi Ratifikasi Konvensi Senjata Kimia
![Markas Organisasi pelarangan Senjata Kimia di Den Haag, Belanda [Peter de Jong/AP]](https://statik.tempo.co/data/2018/05/24/id_707685/707685_720.jpg)
CB, Jakarta - Palestina secara resmi meratifikasi Konvensi Senjata Kimia. Demikian bunyi pernyataan Organisasi Pelarangan Senjata Kimia, OPCW, yang beredar di media massa, Rabu, 23 Mei 2018, seperti dikutip Al Jazeera.
Menurut pernyataan OPCW, ratifikasi yang diteken oleh Palestina itu berlaku efektif pada 16 Juni 2018.
Lokasi penghancuran senjata kimia milik Amerika Serikat. [situs OPCW]
Sebelumnya, Palestina juga bergabung dengan Interpol pada September
2017 dan Mahkamah Kejahatan Internasional (ICC) pada April 2015. Sebagai
anggota ICC, Palestina telah melakukan desakan kepada Jaksa ICC agar
melakukan penyelidikan atas kejahatan perang yang dilakukan Israel.
Pada 2012, Palestina mendapatkan status non-observer di PBB. Namun status ini mendapatkan perlawanan dari Amerika Serikat dan Israel meskipun telah diputuskan Sidang Umum PBB.
Direktur Jenderal OPCW Ahmet Üzümcü (kanan) dan Kepala Otoritas Nasional Rusia, Wakil Menteri Indiustri dan Perdaganan, Georgy. [Situs OPCW]
Sejak OPCW berdiri selama 21 tahun, lembaga ini telah berhasil menghancurkan 96 persen seluruh cadangan senjata kimia miliki para anggota. Menurut situs OPCW, negara terbesar pemiliki senjata kimia yang dihancurkan adalah Rusia dan Amerika Serikat. "Bagi para penandatangan Konvensi, mereka berkewajiban menghancurkan senjata kimia setidaknya 10 tahun sejak menandatangani konvensi."
Menurut pernyataan OPCW, ratifikasi yang diteken oleh Palestina itu berlaku efektif pada 16 Juni 2018.
Lokasi penghancuran senjata kimia milik Amerika Serikat. [situs OPCW]
Pada 2012, Palestina mendapatkan status non-observer di PBB. Namun status ini mendapatkan perlawanan dari Amerika Serikat dan Israel meskipun telah diputuskan Sidang Umum PBB.
Direktur Jenderal OPCW Ahmet Üzümcü (kanan) dan Kepala Otoritas Nasional Rusia, Wakil Menteri Indiustri dan Perdaganan, Georgy. [Situs OPCW]
Sejak OPCW berdiri selama 21 tahun, lembaga ini telah berhasil menghancurkan 96 persen seluruh cadangan senjata kimia miliki para anggota. Menurut situs OPCW, negara terbesar pemiliki senjata kimia yang dihancurkan adalah Rusia dan Amerika Serikat. "Bagi para penandatangan Konvensi, mereka berkewajiban menghancurkan senjata kimia setidaknya 10 tahun sejak menandatangani konvensi."
Credit tempo.co
Sebar Sistem Rudal di LCS, AS 'Tendang' China dari RIMPAC 2018
WASHINGTON
- Amerika Serikat (AS) menolak China sebagai peserta dari latihan
angkatan laut bersama yang diselenggarakan tahun ini. Penolakan ini
sebagai tanggapan "awal" terhadap militerisasi pulau-pulau di Laut China
Selatan (LCS). Demikian pernyataan yang dikeluarkan oleh Pentagon.
"Sebagai tanggapan awal terhadap militerisasi China yang berlanjut di Laut Cina Selatan, kami telah memutuskan untuk tidak mengundang Angkatan Laut China dari Latihan Lingkar Pasifik (RIMPAC) 2018," kata Letnan Kolonel Christopher Logan, seorang juru bicara Pentagon, dalam sebuah pernyataan seperti dilansir dari Reuters, Kamis (24/5/2018).
Pentagon mengatakan ada bukti kuat bahwa China telah mengerahkan rudal anti-kapal, sistem rudal permukaan-ke-udara dan jammers elektronik untuk fitur diperebutkan di Kepulauan Spratly.
Selama akhir pekan, angkatan udara China mendaratkan bomber di pulau dan terumbu di LCS sebagai bagian dari latihan di wilayah yang disengketakan.
Langkah itu dilakukan pada hari yang sama dengan diplomat tertinggi China, Wang Yi, bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo di Washington.
Latihan lingkar Pasifik, yang dikenal sebagai RIMPAC, disebut sebagai latihan maritim internasional terbesar dunia. Latihan ini diadakan setiap dua tahun sekali di Hawaii pada bulan Juni dan Juli, dan Cina telah mengikuti latihan-latihan sebelumnya.
Awal bulan ini AS mengatakan telah mengangkat keprihatinan dengan China tentang militerisasi terbaru LCS serta akan ada konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang.
Pejabat Pentagon telah lama mengeluh bahwa China belum cukup terang tentang penumpukan militernya yang cepat, sementara para pejabat China menuduh Washington melihat negara mereka dalam istilah "Perang Dingin" yang mencurigakan.
AS telah mengirim kapal perang ke wilayah-wilayah yang disengketakan di LCS dalam upaya untuk menantang klaim kedaulatan China yang luas di wilayah itu, yang juga di klaim oleh Vietnam, Filipina, Taiwan, Brunei, dan Malaysia.
"Kami telah meminta China untuk segera menghapus sistem militer dan untuk membalikkan jalannya militerisasi pada fitur Laut Cina Selatan yang disengketakan," kata Logan.
"Sebagai tanggapan awal terhadap militerisasi China yang berlanjut di Laut Cina Selatan, kami telah memutuskan untuk tidak mengundang Angkatan Laut China dari Latihan Lingkar Pasifik (RIMPAC) 2018," kata Letnan Kolonel Christopher Logan, seorang juru bicara Pentagon, dalam sebuah pernyataan seperti dilansir dari Reuters, Kamis (24/5/2018).
Pentagon mengatakan ada bukti kuat bahwa China telah mengerahkan rudal anti-kapal, sistem rudal permukaan-ke-udara dan jammers elektronik untuk fitur diperebutkan di Kepulauan Spratly.
Selama akhir pekan, angkatan udara China mendaratkan bomber di pulau dan terumbu di LCS sebagai bagian dari latihan di wilayah yang disengketakan.
Langkah itu dilakukan pada hari yang sama dengan diplomat tertinggi China, Wang Yi, bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo di Washington.
Latihan lingkar Pasifik, yang dikenal sebagai RIMPAC, disebut sebagai latihan maritim internasional terbesar dunia. Latihan ini diadakan setiap dua tahun sekali di Hawaii pada bulan Juni dan Juli, dan Cina telah mengikuti latihan-latihan sebelumnya.
Awal bulan ini AS mengatakan telah mengangkat keprihatinan dengan China tentang militerisasi terbaru LCS serta akan ada konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang.
Pejabat Pentagon telah lama mengeluh bahwa China belum cukup terang tentang penumpukan militernya yang cepat, sementara para pejabat China menuduh Washington melihat negara mereka dalam istilah "Perang Dingin" yang mencurigakan.
AS telah mengirim kapal perang ke wilayah-wilayah yang disengketakan di LCS dalam upaya untuk menantang klaim kedaulatan China yang luas di wilayah itu, yang juga di klaim oleh Vietnam, Filipina, Taiwan, Brunei, dan Malaysia.
"Kami telah meminta China untuk segera menghapus sistem militer dan untuk membalikkan jalannya militerisasi pada fitur Laut Cina Selatan yang disengketakan," kata Logan.
Credit sindonews.com
Militerisasi LCS Berlanjut, China Kembali Sebar Sistem Rudal
WASHINGTON
- China diam-diam kembali meningkatkan operasi militernya di Laut China
Selatan (LCS). Negeri Tirai Bambu itu secara diam-diam telah
menyebarkan sistem rudal canggih ke udara di salah satu pulau yang
diperebutkan di LCS.
Citra satelit yang diambil pada hari Minggu oleh ImageSat International (ISI) menunjukkan dua peluncur baru di pantai utara sebuah Pulau, di samping sistem radar. Semuanya ditutupi oleh jaring kamuflase seperti dikutip dari Fox News, Kamis (24/5/2018).
Jaring ini biasanya digunakan untuk menyembunyikan aktivitas tersembunyi yang mungkin menarik pasukan atau tim keamanan lainnya. Jaring ini juga membuat lebih sulit untuk mengidentifikasi jenis sistem rudal permukaan-ke-udara itu. Namun para analis ISI menganggapnya mirip dengan sistem HQ-9 yang dikerahkan pada Februari 2016, dan pertama kali dilaporkan oleh Fox News.
Sistem pertahanan udara HQ-9, memiliki jangkauan 125 mil, akan menjadi ancaman bagi setiap pesawat terbang, sipil atau militer, yang terbang di dekatnya.
Analis ISI percaya bahwa ini memberikan bukti lebih lanjut bahwa China semakin "memilitarisasi" pulau-pulau di LCS, meningkatkan ketegangan di kawasan itu yang mungkin merusak stabilitas strategisnya.
Gambar lain menunjukkan lima mobil yang mencurigakan, empat di antaranya di bawah jaring kamuflase, tepat di sebelah aspal di bagian selatan pulau.
Jumat lalu, dua hari sebelum foto-foto ini diambil, media pemerintah China untuk pertama kalinya merilis sebuah video yang menunjukkan pendaratan nuklir berkemampuan jarak jauh yang mendarat di sebuah pulau di LCS. Pentagon mengatakan langkah ini bisa menimbulkan ketegangan di kawasan itu, setahun setelah presiden China berjanji untuk tidak melakukan militerisasi daerah yang disengketakan.
Sebelumnya China telah memasang rudal jelajah anti kapal dan sistem rudal permukaan ke darat di tiga pos terdepan di LCS. Rudal jelajah anti-kapal YJ-12B dan rudal permukaan ke udara jarak jauh HQ-9B dipasang China pada awal bulan ini.
Citra satelit yang diambil pada hari Minggu oleh ImageSat International (ISI) menunjukkan dua peluncur baru di pantai utara sebuah Pulau, di samping sistem radar. Semuanya ditutupi oleh jaring kamuflase seperti dikutip dari Fox News, Kamis (24/5/2018).
Jaring ini biasanya digunakan untuk menyembunyikan aktivitas tersembunyi yang mungkin menarik pasukan atau tim keamanan lainnya. Jaring ini juga membuat lebih sulit untuk mengidentifikasi jenis sistem rudal permukaan-ke-udara itu. Namun para analis ISI menganggapnya mirip dengan sistem HQ-9 yang dikerahkan pada Februari 2016, dan pertama kali dilaporkan oleh Fox News.
Sistem pertahanan udara HQ-9, memiliki jangkauan 125 mil, akan menjadi ancaman bagi setiap pesawat terbang, sipil atau militer, yang terbang di dekatnya.
Analis ISI percaya bahwa ini memberikan bukti lebih lanjut bahwa China semakin "memilitarisasi" pulau-pulau di LCS, meningkatkan ketegangan di kawasan itu yang mungkin merusak stabilitas strategisnya.
Gambar lain menunjukkan lima mobil yang mencurigakan, empat di antaranya di bawah jaring kamuflase, tepat di sebelah aspal di bagian selatan pulau.
Jumat lalu, dua hari sebelum foto-foto ini diambil, media pemerintah China untuk pertama kalinya merilis sebuah video yang menunjukkan pendaratan nuklir berkemampuan jarak jauh yang mendarat di sebuah pulau di LCS. Pentagon mengatakan langkah ini bisa menimbulkan ketegangan di kawasan itu, setahun setelah presiden China berjanji untuk tidak melakukan militerisasi daerah yang disengketakan.
Sebelumnya China telah memasang rudal jelajah anti kapal dan sistem rudal permukaan ke darat di tiga pos terdepan di LCS. Rudal jelajah anti-kapal YJ-12B dan rudal permukaan ke udara jarak jauh HQ-9B dipasang China pada awal bulan ini.
Credit sindonews.com
Langganan:
Postingan (Atom)