CUPUMA

Rabu, 23 Mei 2018

Israel Negara Pertama di Dunia yang Gunakan F-35 untuk Tempur

TEL AVIV - Israel adalah negara pertama di dunia yang melakukan "serangan operasional" dengan pesawat jet tempur siluman F-35. Hal ini disampaikan komandan Angkatan Udara Israel (IAF) Mayor Jenderal Amikam Norkin pada hari Selasa (22/5/2018).

"Pesawat Adir sudah beroperasi dan terbang dalam misi operasional. Kami adalah yang pertama di dunia yang menggunakan F-35 dalam kegiatan operasional," katanya.

IAF melalui Twitter merinci bahwa serangan dengan jet tempur siluman generasi kelima itu dilakukan terhadap wilayah Suriah dengan target basis-basis militer Iran.

"Komandan IAF, Mayor Jenderal Amikam Norkin, mengomentari peristiwa di Suriah; 'Orang-orang Iran menembakkan 32 roket, kami mencegat 4 dari mereka dan sisanya jatuh di luar wilayah Israel. Dalam serangan balasan kami, lebih dari 100 rudal ground-to-air ditembakkan ke pesawat kami', tulis IAF via akun @IDFSpokesperson.

Dalam sebuah konferensi di Herzliya, Norkin merinci bahwa 32 roket yang ditembakkan Iran dengan target wilayah Israel itu terjadi awal bulan ini setelah basis-basinya di Suriah dibombardir jet-jet tempur IAF.

Setelah berbulan-bulan bersitegang, Israel dan Iran secara langsung berkonfrontasi dengan Suriah sebagai medan tempur pada 11 Mei 2018 lalu.

Pada saat itu, Israel mengatakan pasukan Iran menembakkan 20 roket ke posisi Pasukan Pertahanan Israel (IDF) di Dataran Tinggi Golan. Empat roket yang ditujukan ke Israel ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara Iron Dome, sedangkan sisanya meledak di wilayah Suriah.

Serangan 20 roket Teheran itu dibalas dengan serangan rudal secara besar-besaran oleh militer Israel dalam semalam. Lusinan target militer dan logistik Iran di Suriah jadi target.

Militer Israel menuduh serangan 20 roket itu dilakukan pasukan Quds dari Garda Revolusi Islam dan komandannya, Mayor Jenderal Qassem Soleimani, terhadap Dataran Tinggi Golan yang dikuasai Israel.

Serangan balasan besar-besaran Israel ke basis-basis Iran dilaporkan memakan banyak korban jiwa. Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia melaporkan 23 milisi tewas dalam serangan tersebut.

Israel mengklaim tak ada pesawat tempurnya yang terkena serangan Iran maupun Suriah. Sebaliknya, Israel mengaku menyerang lima baterai sistem rudal anti-pesawat Suriah dan semuanya hancur.

Menurut analis militer senior Haaretz, serangan itu merupakan pukulan berat bagi pasukan antipesawat rezim Presiden Bashar al-Assad. Angkatan Udara Israel mengatakan lima baterai sistem pertahanan anti-pesawat milik tentara Suriah yang diserang Israel di antaranya; SA-22, SA-2, SA-5 dan SA-17.

Credit sindonews.com

Rudal Jelajah 'Tak Terbatas' Rusia Dilaporkan Jatuh setelah 2 Menit

WASHINGTON - Sebuah rudal jelajah Rusia yang diklaim memiliki jangkauan "tak terbatas" dilaporkan mengalami insiden memalukan saat uji coba. Senjata itu dilaporkan jatuh setelah melesat dua menit dengan jangkauan 22 mil.

Laporan kegagalan uji coba rudal jelajah Moskow itu dilansir CNBC pada hari Senin. Laporan berasal sumber pemerintah Washington yang mendapat informasi dari intelijen Amerika Serikat (AS).

"Sebuah rudal jelajah Rusia yang disebut-sebut negara itu memiliki jangkauan 'praktis tidak terbatas' tampaknya jatuh pendek," kata sumber tersebut kepada CNBC.

Tak disebutkan nama rudal jelajah yang mengalami kegagalan uji coba itu. Namun, laporan itu menyatatakan rudal jelajah yang memalukan merupakan salah satu yang diperkenalkan Presiden Vladimir Putin dalam pidato kenegaraan di Majelis Federal pada Maret 2018 lalu.

Tanggal uji coba yang gagal serta lokasinya juga tak dirinci. Media yang berbasis di Amerika Serikat itu juga melaporkan uji coba lain yang bermasalah dari rudal Rusia, yakni hanya bertahan empat detik kemudian jatuh dalam jarak lima mil.

Sumber tersebut mengatakan, Rusia menguji coba rudal yang bermasalah itu empat kali antara November hingga Februari atas perintah pejabat senior. Uji coba dijalankan meski para insinyur rudal masih meragukan program tersebut.

Putin dalam pidato kenegaraan Maret lalu memperkenalkan sejumlah senjata generasi baru, termasuk drone bawah laut yang mampu membawa hulu ledak nuklir dan kendaraan peluncur hipersonik yang akan diterapkan pada rudal balistik antarbenua (ICBM). Senjata dengan peluncur hipersonik itulah yang selama ini diklaim tak bisa dicegat oleh sistem pertahanan udara mana pun di dunia, termasuk milik AS.

"Saya ingin memberi tahu semua orang yang telah memacu perlombaan senjata selama 15 tahun terakhir, berusaha untuk memenangkan keuntungan sepihak atas Rusia, memperkenalkan sanksi yang melanggar hukum yang bertujuan untuk menahan pembangunan negara kita; Semua yang ingin Anda hindari dengan kebijakan Anda telah terjadi," kata Putin dalam pidatonya kala itu.

"Anda telah gagal menahan Rusia," ujar Putin yang secara eksplisit ditujukan terhadap AS.

Kremlin maupun militer Rusia belum berkomentar atas laporan CNBC yang mengungkap kegagalan uji coba rudal jelajah Moskow.

Credit sindonews.com

Gigi Hitler Bongkar Mitos Konspirasi Seputar Kematiannya

Kondisi gigi pemimpin NAZI Jerman Adolf Hitler sangat buruk. Hal itu memudahkan tim Soviet mengidentifikasi mayat hangus Hitler yang ditemukan di puing-puing pusat komandonya di Berlin, awal Mei 1945.

Sebuah tim patolog Perancis baru-baru ini diizinkan untuk memeriksa set gigi yang disimpan di Moskow itu. Inilah untuk pertama kalinya Rusia mengizinkan pemeriksaan terhadap barang-barang bukti itu, lebih 70 tahun setelah Perang Dunia II berakhir. Hasil penelitian tim Perancis diterbitkan akhir pekan lalu di European Journal of Internal Medicine.

"Giginya asli (dari Hitler) - tidak ada keraguan," kata ahli patologi Philippe Charlier kepada kantor berita Perancis AFP. "Studi kami membuktikan bahwa Hitler meninggal pada 1945." Set gigi itu tidak menunjukkan jejak daging, suatu hal yang membuktikan bahwa Hitler memang vegetarian. Tim peneliti juga diizinkan melihat potongan tengkorak Hitler untuk mengkonfirmasi cara dia melakukan bunuh diri.

Mati bunuh diri di Führerbunker

Temuan baru ini mungkin tetap tidak akan mengakhiri kisah-kisah yang bertebaran sampai ke Indonesia, bahwa Adolf Hitler berhasil lolos dari Berlin dan tidak melakukan bunuh diri tahun 1945.

"Kita bisa menghentikan semua teori konspirasi tentang Hitler," kata Charlier. "Dia (Hitler) tidak melarikan diri ke Argentina di kapal selam; dia tidak sembunyi di sebuah pangkalan di Antartika atau di sisi gelap bulan." Hitler mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri bersama kekasihnya Eva Braun di pusat komando bawah tanahnya yang disebut Führerbunker di Berlin.

Pada 30 April 1945, pasukan Soviet telah merangsek sampai jarak 500 meter dari Führerbunker. Dalam situasi terkepung dan nyaris tidak bisa berkomunikasi dengan sisa-sisa pasukannya, Hitler menyadari bahwa impiannya tentang kerajaan Jerman yang baru sudah berakhir.

Sore harinya, Hitler masuk ke ruang pribadinya bersama kekasihnya, Eva Braun. Dia lalu menelan kapsul sianida dan menembak diri mereka sendiri. Sadar bahwa di Italia warga lalu mencemarkan jenazah bekas penguasa Benito Mussolini yang mereka benci, Hitler meninggalkan instruksi agar mayat dia dan Eva Braun dibakar. Para pembantunya lalu membawa jenazah mereka ke luar bunker dan membakarnya.

Ditemukan pasukan Soviet

Pasukan Soviet baru menemukan mayat hangus itu tanggal 5 Mei 1945 dan mengidentifikasinya sebagai mayat Hitler. Para ahli milter Soviet membandingkan gigi mayat yang ditemukan dengan deksripsi yang diberikan asisten dokter gigi Kathe Heusermann. Identifikasi itu tidak sulit, sebab Hitler memakai protesa gigi yang unik. Belakangan, dokter gigi pribadi Hitler, Hugo Blaschke, mengkonfirmasi informasi tersebut kepada pihak Sekutu.

"Giginya berada dalam kondisi yang buruk, sehingga ada dokter gigi yang menemaninya di bunker," kata Liubov Summ, cucu dari penerjemah Kathe Heusermann, Elena Rzhevskaya, kepada surat kabar Times dari Israel.

Menurut Rzhevskaya, Kathe Heusermann bukan pendukung Nazi yang sungguh-sungguh, bahkan telah menyembunyikan seorang dokter gigi Yahudi dan mantan majikan di rumahnya. Kathe Heusermann meninggal di Düsseldorf tahun 1995.

Credit sindonews.com/dw

Protes Sambut Empat Tahun Pemerintahan Junta Thailand

Pemerintahan junta Prayuth Chan-O-Cha dihadapkan pada protes, bertepatan dengan empat tahun peringatan kudeta Thailand. (REUTERS/Stringer)

Jakarta, CB -- Polisi Thailand mencegah gerak jalan demonstran ke Gedung Pemerintah untuk memperingati empat tahun kekuasaan militer, Selasa (22/5), salah satu tindak perlawanan terbesar sejak angkatan bersenjata merebut kendali negara.

Ratusan pegiat pelajar dan pendukung 'Kaos Merah' paruh baya membawa spanduk, bendera Thailand dan kipas bergambar karikatur perdana menteri serupa "Pinocchio", saat mereka berkumpul di hadapan blokade polisi yang menghalangi pergerakan ke kantor pemerintah di Bangkok.

Ketidakpuasan atas pemerintahan Junta membara di Thailand, meski perkumpulan politik dilarang sejak kudeta menggulingkan pemerintahan demokratis Yingluck Shinawatra pada 22 Mei 2014.

Perdana Menteri Prayut Chan-O-Cha, yang memimpin penggulingan pemerintahan Yingluck, menyiratkan pemilihan umum akan digelar pada Februari tahun depan.

Namun, rencana rentang waktu untuk kembali ke demokrasi kerap tak terealisasi dan kesabaran masyarakat atas pemerintahan junta semakin tipis.

"Ini adalah peringatan empat tahun kudeta dan saya pikir sekarang saatnya untuk perubahan," kata Rangsiman Rome, salah satu pemimpin protes yang dikutip AFP.

"Kami tidak mau memprotes. Demonstrasi panas, melelahkan. Tapi kami tidak punya pilihan untuk membuat mereka mendengarkan kami."

Dia mengatakan protes ini terinspirasi kemenangan mengejutkan Mahathir Mohamad di Malaysia atas Perdana Menteri Najib Razak yang dipandang lebih otoriter.

Para demonstran menginap semalam di Thammasat University, pusat historis gerakan pro-demokrasi Thailand dan lokasi operasi berdarah militer yang mendominasi perpolitikan Thailand.

Protes jalanan kerap dilakukan di Thailand dan demonstrasi sering kali dilakukan dengan sangat berhati-hati untuk menghindari konfrontasi langsung dengan aparat berwenang.

Kelelahan Junta

Orang nomor dua di pemerintahan Junta, Prawit Wongsuwan, mengatakan kepada wartawan bahwa para demonstran "tidak boleh berjalan" ke Gedung Pemerintah, dan seorang juru bicara polisi menyebut pedemo yang menembus blokade diancam hukuman enam tahun penjara.

"Jika mereka memutuskan untuk menggunakan cara paksa, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan," kata Anuthee Dejthevaporn (30), salah seorang demonstran.

"Kami ingin pemilu. Tidak ada jaminan hal itu bisa digelar pada Februari."

Empat tahun setelah kudeta, Thailand masih terpecah.

Sebagian besar masyarakat--termasuk kelas menengah Bangkok--lelah atas kekuasaan konservatif militer yang banyak ikut campur di kehidupan sehari-hari warga Thailand sementara kesenjangan sosial terus melebar.

Prayut, yang mendapat dukungan dari elite pendukung kerajaan Bangkok, mengatakan dirinya terpaksa merebut kekuasaan untuk memulihkan politik pedas Thailand dan memulai kembali perekonomian yang dirundung korupsi serta protes.

Yingluck dan Thaksin bersaudara, juga para sekutunya, semua memenangkan pemilu Thailand sejak 2011.

Namun, pemerintah dihantam dua kudeta dan proses hukum tanpa akhir terhadap Yingluck dan Thaksin. Keduanya kini telah melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari hukuman penjara.

Prayut selama ini melarang perkumpulan politik lima orang atau lebih, dan membungkam kritik dengan hukum serta pengawasan ketat terhadap para pegiat terkemuka.

Dalam rentang empat tahun ini, dewan nasional yang dibentuk junta menandatangani konstitusi baru yang mengikat pemerintahan terpilih kelak pada rencana jangka 20 tahun.

Konstitusi juga menciptakan kamar atas parlemen dan proses pengecekan lain pada pemerintahan sipil yang akan datang. Para analis menilai langkah itu merupakan serangan terang-terangan pada basis politik Shinawatra.

Prayut selama ini disibukkan merebut dukungan dari para pendukung Shinawatra di timur laut Thailand.

Masih belum jelas seberapa besar kesetiaan masyarakat terhadap partai keluarga Shinawatra, Pheu Thai, sementara Thaksin dan Yingluck terasing di luar negeri.

Credit cnnindonesia.com

Prayuth: Pemilu Digelar Awal 2019

BANGKOK - Empat tahun setelah kudeta militer, pemerintahan junta Thailand belum menunjukkan sinyal akan menggelar pesta demokrasi. Perdana Menteri (PM) Prayuth Chan-Ocha justru menunda kembali pemilu dan berjanji akan menggelarnya pada awal 2019.

Padahal, Thailand sudah terbelah dalam dua kubu politik. Mereka yang berpihak kepada pemerintahan junta, dan mereka yang menentangnya. Segala upaya pemerintahan junta untuk melakukan reformasi dan rekonsiliasi hanya menjadi janji manis semata. Pemilu sebagai solusi Thailand juga selalu ditunda.

“Saya sudah mengatakan kalau semuanya harus mengikuti langkah saya dan pemilu akan digelar pada awal 2019,” kata Prayuth kemarin dilansir Reuters. “Pemilu tidak akan digelar secepatnya,” imbuhnya.

Prayuth telah berjanji menggelar pemilu sejak 2015, tapi janji itu terus menerus ditunda. Itulah yang dipermasalahan oleh kubu pro-demokrasi. “Orang-orang itu (para demonstran) telah menunjukkan pandangan mereka berulang kali dan kita tidak akan mengambil sikap apa yang mereka katakana dengan kemampuan kita,” terangnya.

Hal itu menjadi jawaban atas tuntutan ratusan demonstran anti-pemerintah yang menggelar aksi kemarin di Bangkok. Belum ada kepastian tanggal kapan pemilu akan digelar. Hanya saja, kabar yang beredar pemilu akan digelar pada Februari mendatang.

Para demonstran kemarin menggelar aksi menuju kantor perdana menteri dan berangkat dari Universitas Thammasat. Namun, mereka dihadang ratusan polisi yang berseragam hitam. Aksi unjuk rasa itu termasuk jarang dilaksanakan. Demonstrasi itu menandai empat tahun peringatan kudeta yang dipimpin Prayuth saat menjadi panglima militer.

Sementara delapan pemimpin pro-demokrasi kemarin menyerahkan diri setelah polisi memblokade aksi unjuk rasa yang menentukan pemilu dipercepat. Sekitar 500 demonstrasi berhadapan dengan 3.000 polisi yang hendak membubarkan aksi itu. Para demonstrasi ingin pemilu tetap dilaksanakan pada November tahun.

Aksi itu dilaksanakan di tengah kekuasaan militer yang mengekang kebebasan berbicara dan berekspresi di Thailand. Kelompok pemerhati hak asasi manusia (HAM) menyatakan pemerintahan junta militer menyalahgunakan undang-undang yang represif untuk menekan kaum pro-demokrasi.

Para demonstran membawa bendera Thailand dan kartun bergambang Prayuth dengan hidung panjang seperti Pinokio. Mereka sebenarnya berusaha menekan polisi, tetapi aksi itu gagal. Kawasan di sekitar kantor PM dan pemerintahan dideklarasikan sebagai zona larangan demonstrasi. Pemerintah junta juga melarang warganya untuk berdemonstrasi atau berkumpul lebih dari empat orang.

Rangsiman Rome, 26, pemimpin demonstran yang menyerahkan diri ke polisi, menyerukan aktivis untuk kembali ke rumah. “Kita telah sukses,” kata Rangsiman. Demonstrasi ini, kata dia, seharusnya menguatkan rakyat Thailand untuk bahu membahu melanjutkan perjuangan.

Dua demonstran ditangkap di dekat kantor pusat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Polisi mengatakan mereka melanggar hukum, tetapi aparat keamanan tidak menjabarkan dengan detail.Pemerintahan Junta Militer Thailand mengatakan mereka akan menjatuhkan dakwaan terhadap lima pemimpin demonstrasi yang menggelar pertemuan ilegal.

Pemerintahan junta kini menghadapi persepsi buruk berdasarkan jajak pendapat internasional dan domestik. Deputi PM Prawit Wongsuwan membela diri atas apa saja yang dilakukan junta militer. “PM telah bekerja keras. Selama empat tahun, pemerintahan telah bekerja setiap hari,” kata Prawit.

Namun, Suchada Saebae, 55, pedagang di pasar, mengaku tidak setuju. “Saya pikir pemerintahan junta telah melakukan pekerjaan sampah selama empat tahun terakhir,” jelasnya Suchada.

Amnesty International mengatakan pemerintahan junta menggunakan undang-undang represif untuk mengekang kritik. “Otoritas terus menggunakan hukum represif dan dekrit untuk menarget pembela HAM, aktivis, dan oposisi. Padahal, mereka mempertahankan kebebasan berekspresi dan berkumpul,” kata Amnesty International.

Junta melarang kampanye politik atau pertemuan politik lebih dari lima orang. Siapa yang melanggar akan dijebloskan ke penjara. Tapi, demonstrasi berulang kali digelar oleh pendukung mantan PM Thaksin Shinawatra atau aktivis muda yang tidak sepakat dengan junta.

“Jika kamu percaya dengan prinsip dasar demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM). Kamu tidak akan mampu sepakat dengan junta memimpin negara ini,” kata pemimpin demonstrasi, Nuttaa Mahattana.

Dalam pandangan pakar politik dari Universitas Chulalongkorn, Thitinan Pongsudhirak, junta berkuasa dengan mengumbar janji untuk reformasi, rekonsiliasi, dan pemberantasan korupsi. Tapi, ketiga hal yang dijanjikan itu belum ada yang terwujud.

Credit sindonews.com

Pemimpin protes Thailand serahkan diri ke polisi

Pengunjuk rasa anti pemerintah berkumpul dekat sebuah kertas karton yang mengejek Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-o-cha sebagai Pinokio dalam unjuk rasa menuntut pemerintahan militer mengadakan pemilihan umum pada bulan November di Bangkok, Thailand, Selasa (22/5/2018). (REUTERS/Athit Perawongmetha)

Bangkok (CB) - Delapan pemimpin protes pro demokrasi Thailand menyerahkan diri ke polisi pada Selasa setelah polisi memblokir aksi pawai yang diadakan untuk memperingati kudeta tahun 2014 serta tuntutan mereka bagi pemilihan awal.

Menurut Reuters, sekitar 500 pengunjuk rasa berkumpul di dua lokasi di Bangkok untuk memperingati empat tahun sejak kudeta tersebut tetapi kalah jumlahnya dibandingkan 3.000 personel polisi dan membubarkan mereka menjelang malam.

Protes itu dilakuklan di tengah kekhawatiran terhadap militer yang memperpanjang kekuasaannya, dan kelompok-kelompok hak asasi manusia mengatakan telah terjadi penyalahgunaan undang-undang represif untuk membungkam kritik.

Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha mengulangi pernyataan bahwa pemilihan umum akan diadakan tahun depan sementara para pemerotes menuntut pemungutan suara pada November.

Para demonstran, sebagian memegang bendera-bendera Thailand dan kartun Prayuth sebagai Pinokio, berangkat dari Universitas Thammasat tetapi dihalangi barisan polisi yang mengenakan seragam hitam agar mereka tidak sampai ke kantor perdana menteri di Wisma Pemerintah.

Para pemerotes berusaha mendorong polisi sepanjang hari itu.

Wisma Pemerintah dan jalan-jalan di sekelilingnya dinyatakan sebagai kawasan terlarang untuk dilintasi dan para pemerotes diperingatkan jangan membangkang larangan junta mengenai aksi protes.

Prayuth, sebagai kepala staf Angkatan Darat memimpin kudeta tahun 2014 mengakhir protes-protes di jalan raya yang telah berlangsung berbulan-bulan, menyatakan kembali pada Selasa bahwa tak ada pemilihan umum hingga tahun 2019.

"Saya sudah katakan bahwa sesuai tahapan-tahapan saya (pemilihan) akan dilangsungkan awal tahun 2019," kata Prayuth kepada wartawan.

Pihak militer telah menjanjikan pemerintahan demokrasi akan dikembalikan tapi berulang-ulang menangguhkan pemilihan-pemilihan umum.

Credit antaranews.com

Menlu RI-Jepang bahas peringatan hubungan diplomatik ke-60

Menteri Luar Negeri Jepang Taro Kono (Behrouz Mehri/Pool via Reuters)

Jakarta (CB) - Menteri Luar Negeri Jepang Taro Kono bertemu dengan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi untuk membahas kegiatan peringatan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Jepang pada tahun ini.

Pertemuan bilateral itu dilakukan kedua Menlu di sela-sela pertemuan para Menteri Luar Negeri G20 di Buenos Aires, Argentina pada 21 Mei 2018, seperti disampaikan dalam keterangan pers dari Kedutaan Besar Jepang di Jakarta, Selasa.

Pada awal pertemuan, Menlu Kono menyampaikan turut berbelasungkawa kepada keluarga korban yang tewas dan menjadi korban luka-luka pada peristiwa teror bom di beberapa tempat di Surabaya beberapa waktu lalu.

Menlu Jepang juga menyatakan bahwa teror semacam itu dengan alasan apapun tidak bisa dimaafkan. Menanggapi hal tersebut, Menlu Retno mengatakan bahwa teror adalah ancaman nyata, dan ingin bekerja sama dengan Jepang di bidang penanggulangan terorisme.

Sehubungan dengan peringatan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Jepang pada tahun ini, Menlu Kono menyatakan keinginannya untuk semakin memperkuat kerja sama antara Jepang dan Indonesia.

Terkait hal itu, Menlu Retno mengatakan ingin menjadikan kesempatan peringatan 60 tahun hubungan diplomatik untuk makin memperluas kerja sama antara Jepang dan Indonesia.

Selanjutnya, kedua Menlu juga bertukar pendapat mengenai situasi regional, termasuk Korea Utara, Laut Cina Selatan, situasi di Timur Tengah, serta sepakat untuk bekerja sama dengan erat di masa mendatang.

Credit antaranews.com

Wapres AS Sebut Opsi Militer Selalu Terbuka untuk Hadapi Korut

WASHINGTON - Wakil Presiden Amerika Serikat (AS), Michael Pence menyatakan, Washington yakin akan kemajuan yang telah dibuat sehubungan dengan masalah Korea Utara (Korut). Namun, dia menyebut AS belum menarik opsi militer dari atas meja.

"Kami telah melihat kemajuan besar dalam beberapa bulan terakhir (di Semenanjung Korea)," kata Pence dalam sebuah wawancara dengan Fox News, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (22/5).

Ketika ditanya apakah opsi militer masih di atas meja sehubungan dengan Korut, Pence menyatakan opsi itu selalu ada. "Ya, itu tidak pernah ditarik dari atas meja," ungkap Pence dalam wawancara itu.

Pence kemudian menekankan, Presiden Donald Trump telah menegaskan bahwa pemerintahannya tidak akan mentolerir Pyongyang untuk memiliki senjata nuklir dan mengancam AS dan mitranya di wilayah tersebut.

Namun, Pence mencatat Washington ingin mencapai denuklirisasi Semenanjung Korea menggunakan alat diplomatik dan harapan untuk solusi dicapai damai. Opsi militer, menurut Pence adalah opsi terakhir.

Credit sindonews.com

Selasa, 22 Mei 2018

Trump berniat batalkan pertemuan dengan Kim Jong Un

Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (REUTERS/Kevin Lamarque)

Washington (CB) - Presiden Amerika Serikat Donald Trump berniat menarik mundur dari pertemuan tingkat tinggi dengan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un yang sudah dijadwalkan berlangsung bulan depan, kata Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence seperti dilaporkan Reuters.

Niat ini disampaikan Trump setelah Korea Utara pekan lalu mengancam membalatkan pertemuan dengan AS.

Pence berkata kepada Fox News bahwa Korea Utara tak pantas mencari konsesi dari AS untuk janji yang tak ingin ditepati oleh negara itu.

"Merupakan kekeliruan besar bagi Kim Jong Un mengira dia bisa mempermainkan Donald Trump," kata Pence dalam kutipan wawancara dengan Fox.

Ketika ditanya apakah Trump bisa membatalkan pertemuan yang dijadwalkan berlangsung 12 Juni di Singapura nanti, Pence menjawab, "Ya sudah pasti."

Credit antaranews.com

Departemen Kehakiman AS Selidiki Infiltrasi FBI ke Kampanye Trump

WASHINGTON - Departemen Kehakiman (DOJ) Amerika Serikat (AS) resmi meluncurkan penyelidikan tentang infiltrasi agen-agen FBI ke dalam tim kampanye Donald Trump saat pemilihan presiden 2016. Penyusupan itu diduga untuk memata-matai apakah tim kampanye Trump berkolusi dengan Rusia atau tidak.

DOJ memerintahkan inspektur jenderal untuk bersidang dengan jaksa federal guna mengajukan dakwaan terhadap personel FBI yang dinyatakan bersalah melakukan kejahatan saat menyelidiki dugaan kolusi antara tim kampanye Trump dengan Rusia.

"Departemen telah meminta Inspektur Jenderal untuk memperluas peninjauan yang sedang berlangsung dari proses aplikasi FISA (Foreign Intelligence Surveillance Court) untuk menentukan apakah ada ketidakpantasan atau motivasi politik terkait bagaimana FBI melakukan investigasi kontra intelijen terhadap orang-orang yang dicurigai terlibat dengan agen Rusia yang ikut campur dalam pemilihan presiden 2016," bunyi pernyataan DOJ yang disampaikan juru bicaranya, Sarah Isgur Flores.

Penyelidikan diluncurkan beberapa hari setelah Presiden Trump menuliskan tweet yang berisi permintaan penyelidikan penyusupan agen-agen FBI ke tim kampanyenya. Menurut Trump, infiltrasi itu atas perintah pemerintahan Barack Obama dengan tujuan politik.

Beberapa laporan media AS menyatakan bahwa FBI menjadikan pembantu kampanye Trump sebagai informan.

Wakil Jaksa Agung AS Rod Rosenstein mengatakan tindakan akan diambil jika infiltrasi ditemukan.

"Jika ada yang melakukan infiltrasi atau mengawasi peserta dalam kampanye kepresidenan untuk tujuan yang tidak pantas, kami perlu mengetahuinya dan mengambil tindakan yang tepat," kata Rosenstein dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip BBC, Senin (21/5/2018).

Trump yang menegaskan tak ada bukti dugaan kolusi antara tim kampanyenya dengan Rusia dalam pemilihan presiden 2016 telah mengecam tindakan FBI.

"Saya dengan ini menuntut dan lakukan secara resmi besok, bahwa Departemen Kehakiman melihat apakah ada atau tidak FBI menyusup atau mengawasi kampanye Trump untuk kepentingan politik, dan jika ada, permintaan seperti itu dibuat oleh orang-orang di Administrasi Obama!," tulis Trump via akun @realDonaldTrump.

Trump awalnya melontarkan tuduhan infiltrasi FBI itu pada hari Jumat pekan lalu.

"Laporan memang ada setidaknya satu perwakilan FBI disusupkan, untuk tujuan politik, ke dalam kampanye saya untuk (pemilihan) presiden. Ini terjadi sangat awal, dan jauh sebelum berita palsu 'panas' soal Rusia. Jika benar, ini skandal politik terbesar sepanjang masa!," lanjut Trump.

Credit sindonews.com

Satelit Pelacak Rudal Antariksa, Proyek AS Gagalkan Senjata Hipersonik Rusia

WASHINGTON - Pentagon sedang melihat kemungkinan penggunaan sensor di antariksa untuk mengisi titik-titik buta dalam sistem pertahanan anti-rudal Amerika Serikat (AS). Sensor itu bagian dari satelit pelacak rudal yang sedang dikembangkan Pentagon untuk menghadapi senjata hipersonik Rusia.

Ini bukan ide baru. Enam pemerintahan sebelumnya telah mempertimbangkan konsep sensor berbasis ruang angkasa tersebut. Sayangnya, belum ada yang terwujud.

Setidaknya, dua satelit eksperimental sebagai bagian dari upaya Pentagon itu telah diluncurkan selama era kepresidenan George W. Bush dan sampai saat ini masih berada di orbit.

Administrasi Trump sedang mencari dukungan dana pada tahun anggaran 2020 yang ditujukan untuk memulai pekerjaan pada konstelasi sensor-sensor pengawas rudal. Kongres AS telah mengisyaratkan akan mendukung rencana itu setelah Rusia baru-baru ini menguji glider hipersonik yang diklaim tidak bisa terdeteksi sehingga mustahil dicegat oleh sistem anti-rudal manapun di dunia.

Tom Karako dari Center for Strategic and International Studies mengatakan, untuk melacak sebuah peluncur berkecepatan tinggi, sudut pandang ruang angkasa akan menguntungkan.

"Kami mendengar banyak kata-kata bagus tentang lapisan sensor ruang angkasa. Tetapi saat ini belum diterjemahkan ke dalam program dan anggaran," ujar Karako kepada SpaceNews, yang dikutip Senin (21/5/2018).

Pentagon sendiri kemungkinan akan menjelaskan rencana masa depannya terkait penanganan senjata hipersonik Rusia dalam Ballistic Missile Defense Review (BMDR). Juru bicara Departemen Pertahanan Dana Putih mengatakan pada pekan lalu bahwa BMDR masih melalui proses persetujuan dan perilisannya akan segera dilakukan.

Menurut Karako, dengan Rusia dan China yang gencar mengembangkan peluncur senjata hipersonik dan berpotensi dipasangi hulu ledak nuklir, Pentagon tidak memiliki banyak waktu untuk mempelajari tentang bagaimana membangun arsitektur pertahanan. "Kami harus move-on," katanya.

"Kami tidak harus menunggu untuk anggaran 2020. Jika kami serius tentang perlunya kecepatan, harus ada penyesuaian pada anggaran 2019," paparnya.

Karako mengatakan, pejabat senior pertahanan dan militer telah mendorong untuk memulai sebuah program."Mike Griffin (wakil menteri pertahanan untuk teknik dan riset) condong pada hal ini cukup keras," katanya.

Direktur Badan Pertahanan Rudal (MDA) Letnan Jenderal Samuel Greaves telah menjadi pendukung penyebaran sensor di ruang angkasa, seperti yang disampaikan Panglima Komando Strategis AS John Hyten.

"MDA bisa memimpin, tapi Greaves mungkin membawa Angkatan Udara juga," kata Karako. Greaves adalah mantan direktur Pusat Angkatan Udara dan Pusat Sistem Rudal.

Credit sindonews.com

Sistem Pertahanan Rusia Tembak Jatuh Pesawat Nirawak di Suriah

KHMEIMIM - Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat nirawak misterius yang hendak menyerang Pangkalan Udara Khmeimim di Suriah, Senin malam. Pesawat nirawak atau drone itu dipersenjatai dengan bahan peledak.

Militer Moskow mengatakan, pangkalan yang jadi rumah bagi pasukan Rusia di Suriah itu tetap beroperasi normal. Tak ada kerusakan maupun korban jiwa dan luka dalam insiden tersebut.

"Pada 21 Mei, fasilitas pemantauan ruang udara di Pangkalan Udara Khmeimim Rusia mendeteksi target kecil yang tidak teridentifikasi di udara yang mendekati pangkalan itu," kata militer Moskow dalam sebuah pernyataan yang disampaikan seorang juru bicara.

"Target dihancurkan oleh sistempertahanan udara yang dikerahkan di pangkalan." lanjut pernyataan tersebut, yang dilansir Sputnik, Selasa (22/5/2018).

Khmeimim adalah salah satu dari dua pangkalan yang dioperasikan Rusia di Suriah. Pangkalan tersebut terletak di kota pesisir Jableh, Latakia. Sedangkan pangkalan kedua Rusia adalah Tartus. Pangkalan di Tartus juga pernah mendapatkan serangan serupa pada bulan April lalu.

Menurut laporan media lokal ada sekitar empat ledakan di udara saat sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat nirawak misterius tersebut. Moskow tidak merinci jenis sistem pertahanan udara yang digunakan untuk menghancurkan drone tersebut.

Credit sindonews.com

Isyarat Berkoalisi, Moqtada al-Sadr Temui PM Irak

Ulama Syiah Irak Moqtada al-Sadr (kiri) berbicara saat konferensi pers dengan Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi di Baghdad, Irak 20 Mei 2018. Iraqi Prime Minister Media Office/Handout via REUTERS

CB, Jakarta - Pemenang pemilu Irak yang juga pemimpin Syiah, Moqtada al-Sadr, bertemu dengan Perdana Menteri Haider al-Abadi, Sabtu, 19 Mei 2018.
"Pertemuan tersebut berlangsung lebih kurang 24 jam setelah pemimpin koalisi Syiah-Partai Komunis itu dinyatakan menang pemilihan umum parlemen. Ini sebagai isyarat keduanya akan membentuk koalisi," Reuters melaporkan, Ahad, 20 Mei 2018.

Ulama Syiah Irak Moqtada al-Sadr berbicara dalam konferensi pers dengan politisi Irak Ammar al-Hakim, pemimpin Arus Hikma, di Najaf, Irak 17 Mei 2018. REUTERS/Alaa al-Marjani

"Selama pertemuan berlangsung, kami sepakat kerja sama termasuk dengan beberapa partai lain untuk membentuk sebuah pemerintahan baru Irak," kata Abadi dalam acara jumpa pers bersama. "Koalisi ini akan menjadi sebuah pemerintahan yang kuat, sanggup melayani masyarakat, baik keamanan maupun demi kemakmuran ekonomi," ucapnya.
Sadr, yang sudah lama melawan Amerika Serikat dan menentang pengaruh Iran di Irak, tidak bisa menjadi Perdana Menteri karena dia tidak ikut dalam pemilihan umum.

Ulama Syiah Irak Moqtada al-Sadr berbicara dengan Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi di Baghdad, Irak 20 Mei 2018. Iraqi Prime Minister Media Office/Handout via REUTERS
Meskipun demikian, kemenangan aliansi yang dipimpinnya menempatkan dia memiliki posisi kuat untuk bernegosiasi. Aliansi Sairoon yang dia pimpin meraih 54 kursi di parlemen, 12 kursi di atas raihan Abadi. "Pintu kami terbuka bagi siapapun yang ingin membangun bangsa dan itu adalah keputusan bangsa Irak," kata Sadr.

Credit tempo.co

Abbas Menderita Infeksi Paru

Presiden Palestina Mahmoud Abbas

Foto: VOA

Abbas dirawat untuk ketiga kalinya dalam waktu sepekan.

CB, RAMALLAH -- Presiden Palestina Mahmoud Abbas dilaporkan menderita penyakit infeksi paru-paru dan mungkin akan tetap opname di rumah sakit sampai beberapa hari mendatang. Hal itu diungkapkan oleh petugas medis dan pejabat Palestina pada Senin (21/5).

Abbas yang sudah berusia 82 tahun itu dirawat di rumah sakit untuk ketiga kalinya dalam waktu kurang dari sepekan pada Ahad (20/5) di Kota Ramallah, Tepi Barat.

Dokter awalnya mengatakan, pemimpin veteran tersebut telah memasuki rumah sakit untuk tes medis setelah operasi telinga lima hari sebelumnya. Tetapi pada Senin malam, dokter mengatakan Abbas mengalami infeksi paru-paru. Tes medis dan sinar-X menunjukkan adanya peradangan di paru-paru kanan.

"Perawatan dimulai dengan memberikan obat yang diperlukan," kata Dr. Saed al-Sarahneh, direktur medis dari pusat kesehatan al-Istishari di Ramallah, kepada televisi Palestina."Dia sudah mulai pulih."

Abbas muncul di televisi Palestina pada Senin malam, setelah hampir 36 jam di rumah sakit. Dalam klip yang disiarkan di televisi itu, ia tidak berbicara sepatah kata pun. Kemunculannya seperti menjawab desas-desus akhir-akhir ini yang mempertanyakan kondisi kesehatannya dan masa depan kepemimpinan Palestina.

Sementara foto-foto yang dikeluarkan oleh kantor Abbas menunjukkan ia sedang duduk di tempat tidur membaca koran dan berjalan tanpa bantuan melalui koridor rumah sakit mengenakan baju ganti biru yang diapit oleh seorang dokter, keluarga dan para pembantu.

Sejumlah rekan dan kolega lama mengunjungi Abbas pada Senin. Mereka kemudian muncul untuk memberikan penilaian seragam tentang kondisinya.

"Saya mengunjungi Presiden Abbas di rumah sakit malam ini. Dia menderita radang paru-paru dan diobati dengan antibiotik," ujar Ahmed Tibi, seorang legislator Arab di parlemen Israel, di Twitter.

Dia mengatakan kondisi Abbas sangat meningkat dan mereka telah membahas masalah politik. Akan tetapi dia mengakui bahwa Abbas akan menghabiskan beberapa hari lagi di rumah sakit.

Adapun Jibril Rajoub, seorang pejabat senior di partai Fatah Abbas, berkomentar kepada televisi Palestina. "Ada konsensus di antara para dokter bahwa presiden keluar dari masa kritis dan ia baik-baik saja, tetapi ia akan tinggal beberapa hari lagi (di rumah sakit) setelah saran dokter," katanya.

Rajoub menyebutkan Abbas telah sarapan dengan anak-anaknya Yasser dan Tareq. Ia juga telah merespons dengan baik dan sekarang sudah mulai pulih.

Abbas adalah seorang perokok berat. Ia sempat dirawat di rumah sakit Amerika Serikat (AS) untuk pemeriksaan medis pada Februari selama perjalanan yang berurusan dengan Dewan Keamanan PBB.

Pada Selasa (15/5) ia menjalani operasi kecil pada telinga. Kemudian ia kembali masuk Rumah Sakit al-Istishari dalam waktu singkat yaitu semalam pada Sabtu/ Ahad. Lalu kembali lagi pada hari itu untuk tes medis, seperti yang dikatakan dokter.

Credit republika.co.id

Iran: Era AS Membuat Keputusan Dunia Telah Berakhir

Presiden Iran Hassan Rouhani

Foto: Iranian Presidency Office via AP

Pompeo mengancam akan menjatuhkan sanksi terberat buat Iran.

CB, TEHERAN -- Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan, Iran tidak akan memenuhi tuntutan Amerika Serikat (AS) untuk merevisi kesepakatan nuklir. Menurutnya era AS membuat keputusan untuk seluruh dunia telah berakhir.

"Negara-negara merdeka. Kami akan melanjutkan jalan kami dengan dukungan bangsa kami. Siapa Anda (AS) mengambil keputusan untuk Iran dan dunia?," kata Rouhani pada Senin (21/5), dikutip laman Aljazirah.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo telah mengajukan 12 tuntutan untuk memperbarui kesepakatan nuklir Iran. Tuntutan tersebut antara lain meminta Iran menyerahkan laporan lengkap tentang program nuklirnya kepada Badan Energi Atom Internasional (IAEA), memberikan IAEA akses tanpa syarat ke seluruh situs nuklir Iran, mengakhiri proliferasi rudal balistik, menghentikan dukungan terhadap kelompok teroris di Timur Tengah, termasuk Hizbullah, Hamas, dan Jihad Islam, serta menarik pasukannya dari seluruh Suriah.

Pompeo pun melayangkan ancaman akan menjatuhkan sanksi terberat dalam sejarah bila Iran mengabaikan tuntutan-tuntutan tersebut. "Sengatan sanksi hanya akan tumbuh lebih menyakitkan jika rezim (Iran) tak mengubah arah dari jalan yang tidak dapat diterima dan tidak produktif yang telah dipilihnya untuk dirinya sendiri dan rakyat Iran. Ini akan menjadi sanksi terkuat dalam sejarah pada saat kita selesai," katanya.

Kendati demikian, bila Iran melakukan perubahan besar, Pompeo mengatakan AS siap untuk meringankan sanksi dan membangun kembali hubungan diplomatik dengan Teheran. AS akan mendukung reintegrasi Iran ke dalam sistem ekonomi internasional.

Pada 8 Mei lalu, Presiden AS Donald Trump memutuskan menarik negaranya dari kesepakatan nuklir Iran. Trump menganggap kesepakatan tersebut cacat karena memberi ruang bagi Iran untuk mengembangkan rudal balistiknya.

Dengan penarikan tersebut, AS memutuskan untuk kembali menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Iran. Tak hanya itu, AS pun siap memberikan sanksi kepada negara atau perusahaan yang menjalin kerja sama bisnis dengan Teheran.

Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian mengecam sanksi ekonomi baru yang dijatuhkan Amerika Serikat (AS) terhadap Iran. Menurutnya sanksi tersebut tak dapat diterima.

"Kami merasa bahwa ekstrateritorialitas dari langkah-langkah sanksi mereka tidak dapat diterima. Eropa seharusnya tidak harus membayar untuk penarikan perjanjian (nuklir Iran) oleh AS, yang mereka sendiri telah berkontribusi," kata Le Drian pada Kamis (10/5).

Ia mengatakan Eropa akan menjalin negosiasi serius dengan AS terkait pemberian sanksi baru tersebut. Sebab bagaimanapun, cukup banyak perusahaan Eropa yang menjalin bisnis dengan Teheran. Perusahaan-perusahaan tersebut akan turut terimbas oleh sanksi AS. "Eropa akan melakukan segalanya untuk kepentingan perusahaan mereka," ujarnya.

Kesepakatan nuklir Iran ditandatangani Iran bersama Prancis, Inggris, AS, Jerman, Cina, Rusia, dan Uni Eropa pada Oktober 2015. Kesepakatan tersebut mulai berlaku atau dilaksanakan pada 2016.

Credit republika.co.id

AS Ultimatum Iran dengan 12 Tuntutan Keras, Ini Rinciannya

WASHINGTON - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Michael Pompeo mengultimatum Iran dengan menyodorkan 12 tuntutan keras. Ke-12 poin tuntutan ini akan dimasukkan dalam perjanjian nuklir yang baru dengan Teheran.

Ultimatum disampaikan Pompeo dalam sebuah pidato di Heritage Foundation di Washington, DC, pada hari Senin. Dalam pidatonya itu, dia menekan Iran untuk tunduk pada semua tuntutan.

Berikut 12 poin tuntutan dalam ultimatum Washington pada Teheran, seperti dikutip Al Jazeera, Selasa (22/5/2018);

Iran harus mendeklarasikan laporan lengkapnya kepada Badan Energi Atom Internasional (IAEA) tentang dimensi militer sebelumnya dari program nuklir Teheran dan secara permanen serta diverifikasi bahwa Iran meninggalkan pekerjaan tersebut untuk selamanya.
Iran harus menghentikan pengayaan dan jangan pernah mengejar proses daur ulang plutonium, termasuk menutup reaktor air beratnya.
Iran harus memberikan IAEA akses tanpa sayarat ke semua situs di seluruh negaranya.
Iran harus mengakhiri proliferasi misil balistik dan menghentikan peluncuran atau pengembangan sistem rudal berkemampuan nuklir.
Iran harus membebaskan semua warga AS serta warga dari mitra dan sekutu AS.
Iran harus mengakhiri dukungan untuk kelompok "teroris" Timur Tengah, termasuk Hizbullah, Hamas dan Jihad Islam.
Iran harus mengormati kedaulatan pemerintah Irak dan memberlakukan pelucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi milisi Syiah.
Iran harus mengakhiri dukungan militernya untuk pemberontak Houthi dan bekerja menuju penyelesaian politik damai di Yaman.
Iran harus menarik semua pasukan di bawah komando Iran di seluruh Suriah.
Iran harus mengakhiri dukungan untuk Taliban dan "teroris" lainnya di Afghanistan dan kawasan itu serta berhenti memendam para pemimpin senior al-Qaeda.
Iran harus mengakhiri dukungan Pasukan Korps Garda Revolusi Islam untuk mitra "teroris" dan "militan" di seluruh dunia.
Iran harus mengakhiri perilaku mengancam terhadap tetangganya, banyak di antaranya adalah sekutu AS, termasuk ancamannya untuk menghancurkan Israel dan penembakan misilnya di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, dan ancaman terhadap pelayaran internasional serta serangan siber yang merusak.

Credit sindonews.com

AS Ancam Jatuhkan Sanksi Terbesar Dalam Sejarah pada Iran

WASHINGTON - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo mengancam untuk menjatuhkan apa yang dia sebut sebagai sanksi terkuat dalam sejarah terhadap Iran. Sanksi ini akan dijatuhkan jika Teheran tidak mengubah jalannya kebijakan luar negeri dan domestiknya.

Berbicara di depan Palemen AS, Pompeo menuturkan, dia telah menetapkan 12 tuntutan untuk Iran. Namun sayangnya, ia tidak menjabarkan secara rinci ke 12 tuntutan tersebut.

Dia kemudian mengatakan, pencabutan atau adanya keringanan terhadap sanksi ekonomi hanya akan datang ketika Washington telah melihat perubahan nyata dalam kebijakan Iran. Mantan bos CIA itu, seperti dilansir Reuters pada Senin (21/50, juga mengatakan, AS akan menghukum mereka yang melakukan bisnis terlarang di atau dengan Iran.

Ancamannya atas sanksi lebih lanjut datang ketika sekutu AS di Eropa yang turut terlibat dalam kesepakatan nuklir yakni Prancis, Inggris dan Jerman, bekerja untuk menemukan cara untuk menjaga perjanjian dengan Iran setelah keluarnya Washington.

Pompeo mengatakan, Washington akan terbuka untuk dibentuknya sebuah perjanjian baru dengan Iran dan menginginkan dukungan dari sekutu Amerika.

Seperti diketahui, awal bulan ini Trump mengundurkan diri dari perjanjian nuklir Iran yang disebutnya sebagai kesepakatan paling buruk dan mengatakan bahwa perjanjian itu tidak menyinggung aktivitas rudal balistik Iran dan memeriksa perilaku regionalnya.

Credit sindonews.com

Iran Sebut Langkah Eropa Tidak Memadai Untuk Selamatkan Kesepakatan Atom

Upaya Eropa untuk menyelamatkan kesepakatan atom dengan Iran tidak mencukupi, kata Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif mengatakan hari Minggu (20/5) di Teheran. Dia menyatakan sangat prihatin dengan keputusan beberapa perusahaan Eropa untuk menghentikan operasinya di Iran karena khawatir terkena sanksi Amerika Serikat.

"Dengan keluarnya Amerika Serikat dari kesepakatan nuklir, harapan masyarakat Iran terhadap Uni Eropa meningkat... Namun dukungan politik Uni Eropa untuk perjanjian nuklir tidak cukup," kata Zarif dalam komentar yang disiarkan oleh stasiun siaran pemerintah Iran, IRIB.

"Serangkaian keputusan oleh perusahaan-perusahaan Uni Eropa untuk mengakhiri kegiatan mereka di Iran membuat banyak hal menjadi lebih rumit," katanya kepada wartawan.

Investasi ditunda

"Uni Eropa harus mengambil langkah-langkah tambahan yang konkret untuk meningkatkan investasi di Iran. Komitmen Uni Eropa untuk menerapkan kesepakatan nuklir tidak kompatibel dengan pengumuman kemungkinan penarikan diri oleh perusahaan-perusahaan besar Eropa," kata Zarif.

Menlu Iran berbicara kepada wartawan setelah bertemu dengan Komisaris Energi Uni Eropa Miguel Arias Canete, yang melakukan kunjungan dua hari ke Iran.

Raksasa minyak Perancis, Total, mengatakan akan menghentikan proyek investasinya di Iran senilai 4,8 miliar dolar AS, kecuali jika Washington tidak menjatuhkan sanksi. Perusahaan energi perancis lainnya, Engie, menyatakan akan menghentikan kegiatannya di Iran sebelum November, saat AS akan memberlakukan kembali sanksi terhadap negara itu.

Jerman promosikan Kesepakatan Atom Iran

Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas dalam kunjungannya di Buenos Aires mendesak para penandatangan Kesepakatan Atom tahun 2015 agar mempertahankan perjanjian itu. Pada pertemuan para menteri luar negeri G20, dia mengatakan: "Meninggalkan (kesepaktan) itu berarti memasuki masa depan yang sepenuhnya tidak pasti menyangkut masalah senjata nuklir di Iran."

"Ini bukan tentang Iran; ini tentang kepentingan keamanan kita sendiri, Jerman dan Eropa," kata Heiko Maas. Namun pertemuan G20 di Buenos Aires tidak dihadiri beberapa aktor penting, seperti Menlu Rusia Sergey Lavrov, Menlu Perancis Jean-Yves Le Drian MenLU AS Mike Pompeo.

Pompeo dijadwalkan untuk memberikan pidato pada hari Senin (21/5) di Washington mengenai niat Amerika Serikat untuk merundingkan kesepakatan atom baru dengan Iran.

Credit sindonews.com/dw

Iran: Selama Damaskus Menghendaki, Kami akan Bertahan di Suriah

TEHERAN - Iran menegaskan akan terus berada di Suriah selama Damaskus menghendakinya. Ini merupakan respon atas pernyataan yang dibuat oleh Presiden Rusia, Vladimir Putin dengan Presiden Suriah, Bashar al-Assad.

Saat bertemu Assad pekan lalu, Putin menyatakan, karena keberhasilan perjuangan anti-teror pasukan Suriah, pasukan asing harus meninggalkan negara itu secepatnya, termasuk pasukan Iran dan Hizbullah.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Bahram Kasemi menyatakan, Teheran hanya akan menarik pasukan mereka di Suriah jika operasi anti-teror telah selesai dan jika pemerintah Suriah memintanya.

"Tidak ada yang bisa memaksa Iran untuk melakukan ini. Selama ada terorisme dan pemerintah Suriah menginginkannya, Iran akan tetap hadir di Suriah. Mereka yang memasuki negara itu tanpa izin dari otoritas Suriah, harus pergi," ucap Kasemi, seperti dilansir Sputnik pada Senin (21/5).

Iran sendiri sejatinya tidak pernah mengakui bahwa mereka telah mengirimkan pasukan ke Suriah. Teheran sejauh ini hanya mengakui mengirimkan penasihat militer untuk melatih tentara Suriah melawan ISIS dan kelompok teroris lainnya.

Credit sindonews.com

3 Tentara Amerika Serikat Tewas Kena Bom di Suriah

Militer AS meluncurkan rudal Tomahawk dari kapal perang AS yang ada di wilayah Laut Tengah, menyasar sebuah pangkalan udara di Suriah, 7 April 2017. Militer Amerika Serikat melancarkan serangan tiba-tiba ke Suriah. Mass Communication Specialist 3rd Class Ford Williams/U.S. Navy via AP

CB, Jakarta - Tiga tentara Amerika Serikat yang bertugas di Suriah tewas akibat terkena sambaran ledakan ranjau bom. Informasi tersebut disampaikan situs berita berbahasa Arab, al-Dohar al-Samiyeh, setelah mengutip keterangan berbagai sumber.
Menurut laporan kantor berita milik Iran, Fars News, insiden itu bermula ketika iring-ringan militer Amerika bergerak menuju Hasaka-Tal Tamar. "Tiga kendaraan melindas bom yang ditanam sehingga ledakan tak terelakkan. Akibatnya, tiga tentara Amerika Serikat tewas."

Tentara Kurdi dari People's Protection Units (YPG) berjaga di dekat tank militer AS yang tengah berpatroli di kawasan perbatasan antara Turki dan Suriah di Darbasiya, Suriah, 29 April 2017. REUTERS/Rodi Said

Kepada media di Suriah, sumber lain mengatakan ledakan itu menyebabkan beberapa serdadu Amerika tewas dan cedera akibat insiden di jalan raya Hasaka-Tal Tamar dekat Desa al-Rakba tersebut.
Sumber lain di lapangan menyebutkan ledakan bom tersebut menghantam konvoi militer Amerika yang bergerak menuju kawasan timur laut Hasaka dari Irak. Mereka menambahkan, konvoi tersebut terdiri atas beberapa kendaraan militer dan pengangkut personel militer.

Tentara Kurdi dari People's Protection Units (YPG) berbincang dengan tentara AS yang tengah berpatroli di kawasan perbatasan antara Turki dan Suriah di Darbasiya, Suriah, 29 April 2017. REUTERS/Rodi Said
"Iring-iringan itu masuk dari Tal Beidar, kawasan antara Qamishil dan Kota Tal Tamar yang diduduki milisi dukungan Amerika Serikat, Pasukan Demokratik Suriah (SDF)."

Sekitar 2.000 pasukan Amerika Serikat berada di Manbij, Suriah, untuk menghadapi kelompok bersenjata ISIS dan memberikan pelatihan kepada milisi SDF. Keberadaan militer Amerika ini sempat membuat hubungannya dengan Turki tegang. Amerika diminta meninggalkan Suriah karena Turki akan meluaskan serangannya untuk mengejar kaum bersenjata Kurdi.

Credit tempo.co

Vladimir Putin Minta Assad Tarik Pasukan Asing dari Suriah

Presiden Rusia Vladimir Putin menyambut Presiden Suriah Bashar al-Assad dalam kunjungannya ke Laut Hitam, Sochi, Rusia, 17 Mei 2018.[Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS]

CB, Jakarta - Presiden Rusia Vladimir Putin meminta Presiden Suriah Bashar al-Assad untuk menarik pasukan asing dari wilayah Suriah termasuk milisi Hizbullah Iran, pasukan Turki, dan Amerika Serikat. Pernyataan ini disampaikan diplomat Rusia untuk Suriah, Alexander Lavrentiev, usai pertemuan antara Putin dan Assad di Sochi, Rusia, pada Kamis 17 Mei 2018, seperti dilansir Al-Arabiya.

"Pernyataan ini melibatkan semua pasukan asing di Suriah termasuk Turki, Amerika, Iran dan Hizbollah," ujar Lavrentiev dan menambahkan permintaan ini mewakili pesan politik.
Lavrentiev menekankan bahwa pernyataan Putin tentang masalah ini mewakili "pesan politik", tetapi menambahkan "tidak melihatnya sebagai awal dari proses penarikan pasukan asing dari Suriah." Menurut Lavrentiev, langkah ini harus dilaksanakan secara kolektif dan paralel untuk stabilitas demi mengakhiri konfrontasi militer di Suriah.

Putin mengatakan sebelumnya pada Kamis setelah bertemu dengan Assad, "Kita mulai dari kemenangan nyata dan keberhasilan pasukan Suriah dalam perang melawan terorisme dan memulai babak baru dari proses politik, yang akan diikuti sejak awal, dimulai dari penarikan pasukan asing dari wilayah Suriah."

Nama sistem pertahanan udara buatan Uni Soviet, S-125 Pechora, kembali populer, setelah Suriah menggunakannya saat menghadapi serangan udara Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis, pada 14 April 2018. Rudal pertahanan udara yang dikembangkan pada 1961-1964 ini mempunyai mampu melesat hinggak kecepatan 3 Mach, dengan jangkauan 2,5-22 kilometer, dan ketinggian maksimum 18 km. southfront.org
Sementara dilansir dari Haaretz, pasukan asing yang saat ini berada di Suriah termasuk pasukan Rusia, Iran, Turki dan Amerika Serikat, serta Hizbullah Lebanon dan milisi pro-Assad lainnya.
Dalam pertemuan Vladimir Putin dan Bashar al-Assad, kedua pemimpin menekankan pentingnya menciptakan kondisi untuk solusi politik terhadap konflik di Suriah. Rusia adalah sekutu penting Assad. Dukungan militer dari Moskow telah memungkinkan presiden Suriah untuk membuat keuntungan teritorial besar dalam beberapa bulan terakhir terhadap pemberontak di Suriah.
Bulan lalu Rusia mengisyaratkan akan memasok senjata canggih ke Assad meskipun ada keberatan Israel. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan bahwa serangan Barat di Suriah telah memperkuat alasan untuk mempersenjatai Suriah.
Namun salah satu staf Vladimir Putin yang mengawasi kerja sama militer dengan negara-negara asing menyarankan hanya dua hari setelah kunjungan Netanyahu ke Moskow bahwa Putin menerima kekhawatiran Israel atas kehadiran milisi Iran di Suriah. Staf itu mengatakan Rusia tidak sedang dalam kesepakatan dengan Suriah untuk menyediakan sistem pertahanan udara S-300 dan militer Suriah sudah memiliki semua yang dibutuhkan.

Israel tembakkan roket ke fasilitas militer Iran di Suriah. [Al Jazeera]

Pekan lalu milisi Iran menembakkan 20 roket ke posisi Israel di Dataran Tinggi Golan. Sebagai tanggapan, Israel melakukan serangan di Suriah dalam beberapa dekade, secara terbuka menyerang lusinan target militer dan logistik Iran di Suriah.
Militer Israel menuduh pasukan Garda Revolusi Iran Al Quds dan komandannya, Mayor Jenderal Qassem Soleimani, meluncurkan roket ke Dataran Tinggi Golan, Israel.
Pemimpin kelompok Hizbollah Libanon, Sayyid Hassan Nasrallah, mengatakan pada Senin bahwa serangan rudal dari Suriah ke Dataran Tinggi Golan menandai babak baru dalam perang Suriah.

Credit tempo.co

Vietnam juga terusik oleh insiden bomber Tiongkok

Kapal-kapal di Scarborough Shoal di Laut Cina Selatan terlihat dalam foto yang disediakan oleh Planet Labs dan di foto tanggal Sabtu (12/3/16). Kepala operasi Angkatan Laut Amerika Serikat, Admiral John Richardson menyatakan bahwa militer AS telah melihat aktivitas Tiongkok di sekitar Scarborough Shoal di bagian utara kepulauan Spratly, sekitar 125 mil (200 km) dari barat pangkalan Filipina di Teluk Subic. (REUTERS/Planet Labs/Handout vi)

Hanoi (CB) - Aktivitas pesawat pembom strategis Tiongkok belakangan ini di Kepulauan Paracel, Laut Tiongkok Selatan, benar-benar telah melanggar kedaulatan Vietnam di teritori itu, kata kementerian luar negeri Vietnam seperti dikutip Reuters.

Angkatan udara Tiongkok menyatakan bomber-bomber H-6K miliknya telah mendarat dan tinggal landas dari kepulauan dan gugus pulau karang di Laut Tingkok Selatan sebagai bagian dari latihan militer yang digelar pekan lalu.

"Penerbangan itu telah meningkatkan ketegangan, menciptakan ketidakstabilan di kawasan dan tidak bagus dalam memajukan sebuah lingkungan damai, stabil dan kooperatif di Laut Timur," kata juru bicara kementerian luar negeri Vietnam Le Thi Thu Hang menggunakan nama Vietnam untuk Laut Tiongkok Selatan.

Filipina juga mengungkapkan "keprihatinan serius" pada hari yang sama menyangkut kehadiran bomber-bomber itu di area tersebut dan kementerian luar negerinya telah mengambil langkah diplomatik yang semestinya.

Vietnam dan Tiongkok memang sudah lama berselisih di Laut Tiongkok Selatan. Filipina, Malaysia, Brunei dan Taiwan juga mengklaim berdaulat di wilayah maritim yang kaya energi itu.

"Vietnam menuntut Tiongkok menghentikan aktivitas-aktivitas ini, menghentikan militerisasi wilayah itu, dan menghormati dengan sungguh-sungguh kedaulatan Vietnam di Kepulauan Hoang Sa," kata Hang menyebut Kepulauan Paracels dengan terminologi Vietnam.

Hang menyebut kehadiran bomber-bomber Tiongkok di wilayah itu berdampak buruk terhadap negosiasi yang tengah berjalan antara Tiongkok dan ASEAN menyangkut Tata Laku di Laut Tiongkok Selatan.

Di Beijing, juru bicara kementerian luar negeri Tiongkok Lu Kan malah mendesak negara lain tidak berlebihan menafsirkan apa yang dia sebut patroli militer rutin tersebut.

"Kami harap pihak-pihak berkepentingan tidak berlebihan menanggapi hal ini," kata Lu Kang dalam briefing pers harian.

Belum lama bulan ini, Vietnam meminta Tiongkok menarik wahana militernya dari dekat Kepulauan Spratly di perairan yang disengketakan itu menyusul laporan media bahwa Tiongkok telah memasang peluru kendali di sana.

Menanggapi hal itu, Tiongkok menyebut penggelaran wahanan militer dan tentaranya di kepulauan itu sudah menjadi haknya, seraya menyatakan wahana militer itu turut melindungi perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut dan tidak menyasar negara mana pun.

BUMN minyak Vietnam, PetroVietnam, sudah menyatakan bahwa ketegangan maritim dengan Tiongkok akan merugikan ekplorasi dan aktivitas produksi minyak lepas pantainya.

Maret lalu, perusahaan itu telah meminta perusahaan energi Spanyol Repsol untuk membatalkan proyek minyak lepas pantai Vietnam karena ditekan Tiongkok.

Pekan lalu, perusahaan minyak Rusia Rosneft juga mengungkapkan kekhawatirannya atas pengeboran minyak di wilayah itu bakal membuat Tiongkok marah, demikian Reuters.

Credit antaranews.com

Duterte: Bomber China Capai Filipina 7 Menit, Jika Perang Besar....

MANILA - Pemerintah Filipina enggan mengecam pendaratan beberapa pesawat pembom (bomber) China, termasuk H-6K, di kawasan Laut China Selatan. Terkait manuver Beijing itu, Presiden Duterte justru meratapi nasib Filipina jika perang besar pecah, karena pesawat pembom Beijing dapat menjangkau Manila dalam tujuh menit.

“Dan dengan (pembom) hipersonik mereka, mereka dapat mencapai Manila dalam 7 hingga 10 menit. Jika kita akan pergi ke perang besar, kemana Filipina akan berakhir?," kata Duterte.

Presiden Filipina ini menegaskan sikap pemerintahannya yang tidak ingin konfrontasi dengan China. Dia membuka tawaran untuk eksplorasi dan pengembangan bersama di perairan sengketa di Laut China Selatan yang diyakini kaya akan minyak dan gas alam.

"Anda tahu mereka memiliki pesawat, tidak ditempatkan di Spratly tapi dekat provinsi China yang menghadap Spratly," ujar Duterte, dalam sebuah pidato akhir pekan lalu, yang dilansir Reuters, Senin (21/5/2018).

Angkatan Udara Beijing sendiri telah mengakui beberapa pesawat pembom seperti H-6K telah mendarat dan lepas landas dari pulau-pulau dan terumbu karang di Laut China Selatan sebagai bagian dari latihan pada minggu lalu.

"Sebuah divisi dari Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat (PLAAF) baru-baru ini mengerahkan beberapa pembom seperti H-6K untuk melakukan pelatihan lepas landas dan mendarat di pulau-pulau dan terumbu karang di Laut China Selatan untuk meningkatkan kemampuan kita guna mencapai semua wilayah, melakukan serangan kapan saja dan menyerang ke segala arah," kata PLAAF dalam sebuah pernyataan.

Meski demikian, PLAAF merahasiakan lokasi pendaratan pesawat-pesawat pembom China tersebut.

Sikap "tunduk" pemerintah Duterte atas manuver militer China itu memicu kemarahan para anggota parlemen kubu oposisi di Filipina. Para senator mengecam militerisasi China dan menyalahkan kelambanan pemerintah Duterte.

Senator Risa Hontiveros menilai pemerintah Filipina "bersikap tunduk" pada Beijing. Politisi oposisi lainnya, Gary Alejano, mengatakan masalah militerisasi China di Laut China Selatan adalah keprihatinan global.

"Dengan menempatkan negara kita dalam jarak mencolok dari pembom berkemampuan nuklir, China telah hampir mengancam kami dengan perang nuklir di Laut Filipina Barat,” kata Hontiveros dalam sebuah pernyataan yang menggunakan nama lokal untuk Laut China Selatan.

"Dengan keheningan dan kepatuhan pemerintah Filipina ke China, kami menempatkan bahaya besar bukan hanya negara kami, tetapi juga negara tetangga kami," kata Alejano.

Credit sindonews.com

Bomber China Mendarat di Laut China Selatan, Filipina Tempuh Aksi Diplomatik

MANILA - Filipina beraksi dengan mengambil "tindakan diplomatik" untuk menegaskan klaim wilayahnya di Laut China Selatan setelah pesawat pembom (bomber) H-6K China mendarat di kawasan sengketa tersebut.

Langkah aksi diplomatik itu diumumkan Kementerian Luar Negeri di Manila pada hari Senin (21/5/2018).

Angkatan Udara Beijing sendiri telah mengakui beberapa pesawat pembom seperti H-6K telah mendarat dan lepas landas dari pulau-pulau dan terumbu karang di Laut China Selatan sebagai bagian dari latihan pada minggu lalu.

Tindakan militer Beijing itu memicu kemarahan para anggota parlemen kubu oposisi di Manila. Amerika Serikat juga mengirim kapal ke wilayah yang disengketakan tersebut.

Kementerian Luar Negeri Filipina mengaku sedang memantau perkembangan. "Kami mengambil tindakan diplomatik yang tepat yang diperlukan untuk melindungi klaim kami dan akan terus melakukannya di masa depan," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan.

"Kami menegaskan kembali komitmen kami untuk melindungi setiap inci teritorial dan wilayah kami yang berdaulat," lanjut pernyataan tersebut, yang dikutip Reuters.

Kendati demikian, pemerintah Presiden Rodrigo Duterte tersebut tidak mau mengecam tindakan China, yang oleh Washington dianggap dapat memicu ketegangan ketegangan dan mengguncang kawasan tersebut.

China mengklaim hampir seluruh Laut China Selatan, jalur air strategis yang menghasilkan USD3 triliun dari lalu lintas kapal dunia setiap tahunnya. Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam juga memiliki klaim yang saling bertentangan di wilayah tersebut.

China telah membangun tujuh pulau buatan di Kepulauan Spratly di Laut China Selatan dan mengubahnya menjadi pos-pos militer dengan lapangan terbang, radar, dan sistem rudal pertahanan.

Beijing mengatakan fasilitas militernya di Spratly murni defensif dan berhak melakukan apa yang disukai di wilayahnya sendiri.

Credit sindonews.com

Filipina terusik ulah Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan

Pesawat pembom Tiongkok, H-6K. (Reuters)

Manila (CB) - Filipina mengungkapkan keprihatinan seriusnya menyangkut kehadiran pesawat pembom strategis Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan dan kementerian luar negeri telah mengambil langkah diplomatik seperlunya, kata juru bicara Presiden Rodrigo Duterte seperti dikutip Reuters, hari ini.

Angkatan udara Tiongkok menyatakan pekan lalu pembom-pembom strategis mereka seperti H-6K telah mendarat dan tinggal landas di kepulauan dan gugus pulau karang di Laut Tiongkok Selatan sebagai bagian dari latihan militer.

Ulah Tiongkok itu membuat marah kubu oposisi Filipina, sedangkan Amerika Serikati telah mengirimkan kapal perang-kapal perangnya ke wilayah yang dipersengketakan itu.

Filipina tidak bisa memverifikasi kebenaran kehadiran bomber-bomber Tiongkok di laut itu, kata juru bicara kantor kepresidenan Filipina, Harry Roque.

"Tetapi kami sangat memperhatikan laporan yang muncul dan kami mengungkapkan keprihatinan serius perkembangan baru itu menyangkut dampaknya terhadap upaya menghadirkan perdamaian dan stabilitas di kawasan," kata Roque.

Departemen Luar Negeri Filipina menyatakan terus memonitor perkembangan itu.

"Kami mengambil langkah diplomatik sepantasnya demi melindungi klaim kami dan akan terus melakukannya di masa mendatang," kata Deplu Filipina seperti dikutip Reuters. "Kami menegaskan lagi komitmen kami dalam melindungi setiap jengkal teritori dan wilayah kami di mana kami berdaulat di atasnya."

Ironisnya departemen luar negeri Filipina tidak mengutuk prilaku Tiongkok itu. Tiongkok mengklaim hampir seluruh Laut Tiongkok Selatan yang merupakan jalur laut internasional strategis yang dilalui lalu lintas laut senilai 3 triliun dolar AS per tahun.

Brunei, Malaysia, Fulipina, Taiwan dan Vietnam juga mempersengketakan wilayah ini.

Tiongkok sudah membangun tujuh pulau buatan di Spratly di Laut Tiongkok Selatan dan diubahnya menjadi pangkalan militer yang dilengkapi lapangan udara, radar dan pertahanan peluru kendali.

Credit antaranews.com

Anwar Ibrahim Enggan Disebut Bapak Reformasi Malaysia

Politikus Malaysia Anwar Ibrahim enggan disebut sebagai bapak reformasi, meski selama ini dia dianggap sebagai tokoh pejuang perubahan di Negeri Jiran. (Reuters/Stringer)

Jakarta, CB -- Politikus Malaysia Anwar Ibrahim enggan disebut sebagai bapak reformasi, meski selama ini dia dianggap sebagai tokoh pejuang perubahan di Negeri Jiran.

"Ada yang memang menganggap saya begitu, tapi yang terpenting adalah reformasi itu sendiri yang dilaksanakan," ucap Anwar kepada CNN Indonesia TV, Minggu (20/5) di Jakarta.

Anwar menganggap reformasi bukan titel yang bisa dibuat-buat seenaknya, tapi julukan yang datang dengan sendirinya seiring dengan perjuangan seseorang membawa perubahan bagi rakyat dan negara.

"Jadi saya tidak boleh pegang dan memonopoli titel tersebut. Itu datang dengan sendirinya," kata Anwar.

Anwar merupakan Ketua Umum Pakatan Harapan, koalisi partai oposisi yang akhirnya memimpin bangsa setelah menang pemilihan umum 9 Mei lalu, menumbangkan rezim Barisan Nasional yang memimpin sejak Malaysia merdeka enam dekade lalu.

Dalam wawancara tersebut, Ketua Umum Partai keadilan Rakyat (PKR) itu juga mengungkapkan kekaguman terhadap proses reformasi di Indonesia pada 20 tahun silam.

"Reformasi Indonesia menakjubkan dan istimewa meski masih ada kesenjangan, kemiskinan, hingga permasalahan korupsi yang agak serius," papar pria 70 tahun itu.

"Rakyat Indonesia mengharapkan suatu perubahan agar terus belaku. Yang membuat saya kagum adalah ada perubahan jelas dalam sistem pemerintahan antara masa orde baru dan pasca-reformasi," lanjutnya.

Merasa Difitnah

Pada 1998, Anwar sendiri mengalami transformasi besar dalam hidupnya. Dari orang yang digadang bakal menjadi perdana menteri, ia dipecat karena menyuarakan perubahan sistem pemerintahan.

Ia bahkan dipenjara atas tuduhan sodomi, kasus yang dianggap bermotif politik. Tak hanya di masa pemerintahan Mahathir, Anwar juga dijebloskan ke penjara atas tuduhan yang sama pada era Najib Razak, 2015 lalu.

Anwar menyebut pengampunan penuh Yang Dipertuankan Agung Raja Malaysia terhadapnya dikabulkan karena raja yakin dia telah difitnah.

"Yang Dipertuankan Agung pada kenyatannya sempat mengatakan bahwa kasus ini tak mempengaruhinya," ucap Anwar.

"Saya diampunkan dan dibersihkan karena dia yakin ada pelanggaran hukum dan kezaliman terhadap Anwar yang cukup kuat. Sebab Raja mengikuti setiap proses hukum dan pengadilan kasus ini," lanjutnya.

Anwar Enggan Disebut Bapak Reformasi, Ingin Belajar dari RI

Anwar menyebut pengampunan penuh Yang Dipertuankan Agung Raja Malaysia terhadapnya dikabulkan karena raja yakin dia telah difitnah. (Reuters/Lai Seng Sin)

Meski mengaku telah memafkan para oknum-oknum yang telah memfitnah dan memenjarakannya, Anwar menyebut dia ingin memastikan namanya bersih.

Dia ingin jaksa dan hakim yang menangani kasusnya membeberkan seluruh fakta jika dirinya benar-benar melanggar hukum.

"Tapi langkah ini bukan dimaksud untuk menghukum ketua hakim atau siapa-siapa yang terlibat dan tunduk kepada bapak Najib Razak yang mengarahkan seluruh drama ini. Saya tidak bermaksud begitu," kata dia.

"Saya hanya ingin tunjukan fakta dan undang-undang yang buktikan tanpa ragu bahwa saya telah dikhianati dan difitnah," katanya.

Yakin Najib Korupsi

Setelah mengalahkan Barisan Nasional dalam pemilu, agenda Pakatan Harapan selanjutnya adalah membersihkan pemerintahan baru dari elemen-elemen rezim terdahulu.

Selain itu, pemerintahan baru Malaysia juga tengah gencar-gencarnya menyelidiki kasus dugaan korupsi 1Malaysia Development Berhad (1MDB) yang menjerat eks PM Najib Razak sejak pertama kali mencuat 2015 lalu.

Anwar merasa yakin bahwa pemerintahan yang dipimpin Najib melakukan korupsi, bahkan tak hanya kasus 1MDB tapi juga di beberapa kasus lainnya.

"Soal korupsi ini sudah lama, bukan saja soal 1MDB, saya tahu bahwa ada korupsi pembelian kapal frigate, dan banyak jauh sebelum 1MDB," ucapnya.

Anwar mengatakan dia merupakan salah satu politikus yang mengungkap kasus 1MDB pertama kali di parlemen pada 2010 lalu. Namun, kata dia, parlemen saat itu membantah dan malah melindungi pemerintah.

Anwar menyebut dirinya bahkan sempat diskors selama 6 bulan dari jabatannya sebagai anggota parlemen karena mengungkap kasus itu saat berpidato di depan badan legislatif.

"Saya yang pertama kali menyuarakan kasus 1MDB pada 2010 lalu di parlemen. Saat itu, pidato saya cukup keras karena menegaskan bahwa ada pelanggaran hukum dan kekayaan aneh yang tidak mungkin dimiliki individu," kata Anwar.

"Tapi, seperti biasa pada saat itu parlemen digunakan untuk menangkis tuduhan. Saya sempat dihantung Najib selama 6 bulan meski pada akhirnya kasus ini terungkap juga."

Untuk pertama kalinya, Komisi anti-korupsi Malaysia (MACC) melayangkan panggilan kepada Najib untuk memberikan kesaksian terkait skandal 1MDB besok, Selasa (22/5).

Anwar sebelumnya memperkirakan bahwa Najib pada akhirnya akan dipenjara. Dia juga meyakini bahwa jaksa bisa menemukan bukti cukup untuk menuntut orang yang pernah menjebloskannya ke penjara itu.

Credit cnnindonesia.com

Eks Pemimpin UMNO Laporkan Najib ke FBI Terkait 1MDB

Ilustrasi. (Reuters/Olivia Harris)

Jakarta, CB -- Eks pemimpin partai UMNO, Khairuddin Abu Hassan, melaporkan mantan Perdana Menteri Najib Razak terkait skandal lembaga investasi 1Malaysia Development Berhad (1MDB) kepada Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI).

Dalam pernyataan pada Senin (21/5), mantan pimpinan kepala divisi UMNO Batu Kawan itu mengatakan bahwa ia telah mengajukan laporan terhadap "Najib dan kaki tangannya" pada 12 Mei di markas FBI di New York.

"Di kantor FBI di New York, saya juga menulis surat ke Presiden AS untuk menginformasikan penyelewengan Najib karena dia menyalahgunakan keuangan negara dan duit rakyat Malaysia," tulis Khairuddin melalui pernyataan yang dikutip The Straits Times.

Khairuddin sendiri sudah lama berencana mengajukan laporan tersebut kepada FBI, tepatnya sejak 2015, sebelum ia ditangkap di bawah Undang-undang Pelanggaran Keamanan dan dilarang ke luar negeri.

Ia kemudian dibui selama dua bulan. Namun kemudian, Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa Khairuddin dan pengacaranya, Matthias Chang, tak dapat diadili di bawah undang-undang tersebut.

Setelah itu, Khairuddin pun mengajukan laporan ke kepolisian Sydney pada 26 Februari lalu terhadap Bank ANZ karena tidak menginformasikan aparat Malaysia dan membiarkan uang senilai 2,6 triliun ringgit mengalir dari rekening pribadi Najib ke Singapura.

Selama ini, sejumlah pihak menggelar penyelidikan khusus karena investor global dari 10 negara menduga ada miliaran dolar dijarah melalui 1MDB.

Kasus ini menjadi perhatian luas setelah Wall Street Journal melaporkan bahwa ada aliran dana sebesar US$681 juta dari 1MDB masuk ke rekening pribadi Najib.

Saat menjabat, Najib selalu membantah tudingan ini dengan berkilah bahwa uang tersebut merupakan sumbangan dari anggota keluarga Kerajaan Arab Saudi.

Setelah Najib digulingkan oleh Mahathir dalam pemilu bersejarah pada pekan lalu, pemerintah Malaysia langsung melakukan penyelidikan besar-besaran.

Khairuddin pun mengaku senang pemerintahan baru Malaysia di bawah Perdana Menteri Mahathir Mohamad dapat menanggapi laporannya pada 2014 lalu.

"Di bawah pemerintahan baru Pakatan Harapan yang dipimpin oleh Mahathir Mohamad, aparat di Malaysia tidak lagi harus menutup kasus penyelidikan skandal keuangan ini," kata Khairuddin, sebagaimana dilansir The Straits Times.

Credit cnnindonesia.com

Mahathir Sebut Utang Malaysia Capai Rp3.593 Triliun

PM Mahathir Mohamad menyebut utang Malaysia mencapai Rp3.593 triliun. (REUTERS/Stringer)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Mahathir Mohamad menyebut Malaysia dibebani utang lebih dari 1 triliun ringgit atau Rp3.593 triliun akibat pemerintahan Najib Razak, politikus yang kini tengah dihadapkan pada penyelidikan dugaan korupsi.

Berkampanye menentang peningkatan biaya hidup dan skandal korupsi miliaran dolar yayasan 1Malaysia Development Berhad (1MDB), Mahathir yang kini berusia 92 tahun memimpin koalisi oposisi melengserkan aliansi tak terkalahkan Najib dalam pemilu 9 Mei.

"Kita melihat keuangan negara, contohnya, disalahgunakan sehingga kita saat ini menghadapi utang yang telah meningkat hingga satu triliun ringgit," kata Mahathir dalam pidato perdananya di hadapan staf kantor perdana menteri, Senin (21/5).

"Kita tidak pernah dihadapkan dengan masalah seperti ini sebelumnya. Sebelumnya kita tidak pernah menghadapi utang lebih dari 300 miliar ringgit, tapi kini meningkat hingga 1 triliun ringgit," kata Mahathir sebagaimana dikutip Reuters.

Kasus dugaan penyalahgunaan dana 1MDB merongrong Najib sejak Agustus 2015 lalu, saat harian Wall Street Journal melaporkan dugaan aliran dana lembaga sekitar US$700 juta ke rekening pribadi Najib.

Skandal itu dinilai berperan besar dalam kekalahan koalisi Barisan Nasional (BN) yang dipimpin Najib dan UMNO dalam pemilu kemarin.

Kemenangan tak terduga koalisi oposisi Pakatan Harapan membawa rival sekaligus senior Najib, Mahathir Mohamad, kembali menjabat sebagai Perdana Menteri.

Sejak dilantik sebagai orang nomor satu di Malaysia, Mahathir mendesak percepatan penyelidikan 1MDB. Sementara itu, Najib selalu menampik terlibat dalam kasus tersebut.

Credit cnnindonesia.com

Mahathir setuju bentuk tim khusus penyelidikan 1MDB

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad. (ANTARA FOTO/Rafiuddin Abdul Rahman)

Kuala Lumpur (CB) - Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad setuju untuk membentuk tim khusus penyelidikan 1MDB untuk menjalankan penyelidikan terperinci, melakukan perampasan aset dan mendakwa individu yang terlibat, sebut siaran pers yang dikirim Kantor Perdana Malaysia kepada media di Kuala Lumpur, Senin.

Tim Khusus diketuai bersama oleh Tan Sri Gani Patail (mantan pengacara), Tan Sri Hj Abu Kassim Mohamed (mantan Ketua Pesuruhjaya SPRM / Komisi Pemberantasan Korupsi), Dato Sri Hj Mohd Shukri Abdull (Ketua Pesuruhjaya SPRM) dan Dato` Abdul Hamid bin Bador.

Keanggotaan tim ini terdiri daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), Kantor Pengacara Negara, Polis Diraja Malaysia, Bank Negara Malaysia dan beberapa orang pengacara yang mempunyai kepakaran dalam perkara terkait.

Tim ini akan bertanggungjawab dalam keseluruhan aspek penyelidikan, mendeteksi keuangan dan perolehan aset akibat salah laku dan penyelewengan dana 1MDB yang tersimpan atau diinvestasikan di dalam dan luar negara.

Tim ini juga bertanggungjawab untuk mendapatkan kerjasama dengan pelbagai pihak di Amerika Serikat, Swiss, Singapura, Kanada dan lain-lain negara yang terkait.

Pemerintah berharap pembentukan tim khusus dengan pelibatan berbagai pihak akan mengembalikan marwah negara yang telah tercemar selama ini disamping mengembalikan uang dan aset rakyat Malaysia terkait skandal kleptokrasi hasil salah urus dan penyelewengan dana 1MDB.

Sebelumnya The Council of Eminent Persons Malaysia pada siaran pers Kamis (17/5) menyebutkan penyelidikan 1MDB bakal melibatkan Penasehat Senior Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia, Faris Rabidin.

Terkait hal tersebut Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot telah melakukan klarifikasi bahwa Faris Rabidin bukan pegawai OJK tetapi merupakan konsultan independen yang dikontrak Asian Development Bank (ADB) untuk memberikan bantuan teknis ke OJK berdasarkan kebutuhan.

1MDB adalah yayasan dana investasi pemerintah yang dibentuk pada 2009 oleh mantan Perdana Menteri Najib Razak yang hingga 2016 mengetuai badan penasehat yayasan tersebut.

Yayasan yang bertujuan mendorong pengembangan ekonomi diduga didirikan atas bantuan pakar keuangan Malaysia bernama Low Taek Jho atau Jho Low.

Antara 2009 dan 2013, 1MDB berhasil mengumpulkan dana miliaran dolar melalui surat utang yang digunakan untuk proyek investasi dan pendirian perusahaan patungan.

Departemen kehakiman AS mengatakan dana sebesar 4,5 miliar dollar AS kemudian dialirkan ke sejumlah rekening di negara-negara surga pajak dan perusahaan cangkang.

Langkah tersebut dilakukan dengan bantuan dari pejabat tinggi 1MDB, rekan dan para bankir.

Credit antaranews.com