Senin, 05 Februari 2018

Bom Bunuh Diri Guncang Pangkalan Militer Pakistan, Belasan Tewas


Bom Bunuh Diri Guncang Pangkalan Militer Pakistan, Belasan Tewas
Sedikitnya 11 tentara tewas dan 13 lainnya mengalami cidera akibat sebuah serangan bunuh diri di dekat sebuah pangkalan militer yang berada Lembah Swat. Foto/Istimewa


ISLAMABAD - Sedikitnya 11 tentara tewas dan 13 tentara lainnya mengalami cidera akibat sebuah serangan bunuh diri di dekat sebuah pangkalan militer yang berada Lembah Swat, di utara Pakistan.

"Para tentara sedang bermain bola voli di malam hari di luar pangkalan militer, ketika seorang pembom bunuh diri berhasil meledakkan dirinya," kata seorang petugas keamanan yang meminta untuk tidak diidentifikasi.

"Pertandingan tersebut juga diawasi oleh warga sipil, dan jumlah korban dapat meningkat mengingat banyak orang berkumpul di arena tersebut. Orang-orang yang terluka dipindahkan ke sebuah rumah sakit militer terdekat," sambungnya, seperti dilansir Al Arabiya pada Minggu (4/2).

Perdana Menteri Pakistan Shahid Khaqan Abbas melemparkan kecamaman keras atas apa yang dia sebut sebagai serangan pengecut. "Tidak ada serangan pengecut yang bisa menghalangi kita dalam melakukan perjuangan melawan ancaman terorisme sampai pada kesimpulan logisnya. Kami akan terus berjuang sampai titik darah penghabisan," kata Abbas.

Serangan tersebut diklaim oleh Tehreek-e-Taliban, yang juga dikenal sebagai Taliban Pakistan. Klaim tersebut disampaikan dalam sebuah pernyataan yang dikirim ke media setempat.

"Tehreek-e-Taliban telah memulai proses pembalasan dendam. Tunggu saja, serangan berikutnya akan menyusul," kata juru bicara Taliban Pakistan, Mohammad Khurasani dalam pernyataan yang dikirim ke media setempat.

Lembah Swat, adalah sebuah wilayah Pakistan yang berada di dekat perbatasan Afghanistan. Wilayah ini sempat diduduki Taliban pada tahu 2007 dan berhasil direbut kembali pada tahun 2009, melalui sebuah operasi militer besar-besaran. 




Credit  sindonews.com






Mahkamah Agung Maladewa Berupaya Makzulkan Presiden


Mahkamah Agung Maladewa Berupaya Makzulkan Presiden
Presiden Maladewa Abdulla Yameen dianggap tidak mematuhi perintah Mahkamahh Agung untuk membebaskan pemimpin oposisi. (REUTERS/Waheed Mohamed)


Jakarta, CB -- Mahkamah Agung di Maladewa tengah mencoba memakzulkan Presiden Abdulla Yameen karena tidak mematuhi perintahnya untuk membebaskan pemimpin oposisi yang dipenjara.

Jaksa Agung Mohamed Anil mengatakan, pemerintah telah menerima informasi bahwa Mahkamah Agung sedang mempersiapkan diri untuk memecat Yameen. Namun, langkah tersebut akan menjadi ilegal dan ditolak oleh aparat penegak hukum pemerintah.

"Kami telah menerima informasi bahwa hal-hal yang mungkin terjadi yang akan menyebabkan krisis keamanan nasional," kata Anil, seperti dikutip dari Reuters, Minggu (4/2).


Informasi tersebut, menurut Anil, mengatakan bahwa Mahkamah Agung dapat mengeluarkan keputusan untuk menjatuhkan atau melepaskan presiden dari kekuasaan. Namun, ia menambahkan bahwa badan pemerintah telah diberi instruksi untuk tidak melakukan perintah semacam itu.


Polisi anti huru hara berjaga di luar kantor pemerintah di Male dan Republic Square, sebuah lokasi demonstrasi oleh aktivis oposisi.

Pihak oposisi gabungan mengaku khawatir adanya pengambilalihan kekuasaan oleh militer di kepulauan tersebut untuk melestarikan cengkeraman Yameen.

"Maldivians takut bahwa Presiden Yameen akan segera memerintahkan pengambilalihan militer penuh negara tersebut, dalam upaya untuk memastikan bahwa dia tidak dikeluarkan dari jabatannya," ujar pihak oposisi dalam keterangan resmi.

Krisis tersebut merupakan ancaman terbesar bagi kendali Yameen terhadap Maladewa sejak dia berkuasa pada 2013. Yameen telah berhenti mengatakan bahwa dia tidak akan mematuhi perintah pengadilan. Dia mengatakan pada sebuah pertemuan partai pada Sabtu, bahwa dia tak lagi mengharapkan keputusan Mahkamah Agung.


Kritik terhadap pemerintah terus terjadi. Pada hari Minggu, polisi menggerebek rumah Hassan Saeed, kepala departemen administrasi peradilan, yang menurut pihak oposisi sedang mempertimbangkan penyelidikan korupsi terhadap Yameen.

Polisi mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka ingin menangkap Saeed atas penyelidikan pembelian apartemen.

Mereka juga menanyakan apakah anggota keluarga Ketua Mahkamah Agung Abdulla Saeed dan Hakim Agung Ali Hameed, yang menjatuhkan keputusan pekan lalu, terlibat dalam pembelian apartemen tersebut, kata polisi.

Selain perselisihan politik, Maladewa menghadapi masalah berupa sejumlah besar pemuda radikal yang terdaftar untuk memperjuangkan kelompok militan Islam di Timur Tengah.




Credit  cnnindonesia.com







Trump Rilis Memo Tuduhan, Tensi Washington Makin Tinggi


Trump Rilis Memo Tuduhan, Tensi Washington Makin Tinggi
Kondisi Washington semakin kisruh ketika Presiden AS Donald Trump membongkar memo berisi tudingan FBI dan Kementerian Kehakiman main politik di balik tugasnya. (REUTERS/Lee Jin-man/Pool)



Jakarta, CB -- Keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Partai Republik merilis memo yang menuduh FBI menyalahgunakan kewenangan menimbulkan kekisruhan. Kondisi ini semakin meningkatkan tensi antara Gedung Putih dan Kejaksaan yang mengivestigasi tim kampanye Trump.

Trump menyerang Direktur FBI dan Departemen Kehakiman dengan mengeluarkan dokumen empat halaman dari Partai Republik yang menyiratkan penyimpangan dan keberpihakan dua institusi hukum di Amerika Serikat itu.

Memo itu mengklaim, penyelidikan yang didanai Demokrat mendorong FBI untuk memata-matai mantan anggota tim kampanye Trump, Carter Page.


"Saya pikir ini memalukan. Apa yang terjadi di negara ini, saya pikir ini amat memalukan," kata Trump yang tampak emosional saat memutuskan merilis dokumen tersebut.

"Banyak orang harus malu dengan diri mereka sendiri dan lebih buruk dari sekadar itu," lanjutnya.




Partai Demokrat dan sejumlah anggota Partai Republik menuding tindakan Trump merilis dokumen tersebut hanya gimik untuk melemahkan penyelidikan kasus keterlibatan Rusia dalam pemilu presiden 2016 juga kemenangan Trump.

Mereka mengklaim dokumen yang dibuat oleh staf masa transisi Trump sekaligus anggota kongres dan Komite Intelijen Dewan Perwakilan AS, Devin Nunes, tersebut memiliki kecacatan yang amat nyata.

FBI menyatakan "keprihatinan serius" akan keakuratan memo tersebut.



Di sisi lain, Juru Bicara Gedung Putih Sarah Sanders menyebut dokumen tersebut "menimbulkan kekhawatiran serius mengenai integritas keputusan yang dibuat petinggi Kementerian Kehakiman dan FBI".

Sedangkan Donald Trump Jr menyebut dokumen tersebut mestinya mengakhiri penyelidikan terkait keterlibatan Rusia yang selama ini dituduhkan kepada ayahnya.

Tanggapan FBI

Pengungkapan memo tersebut menimbulkan gelombang keterkejutan di Washington, sekaligus memunculkan keraguan akan masa depan Direktur FBI pilihan Trump sendiri, Christopher Wray.

Namun lewat surat untuk lingkungan internal dan kepada AFP, Wray menyatakan dirinya tampak tak ambil pusing dengan tudingan terhadap independensi FBI dan berjanji akan membela agennya.



"Bicara itu mudah, namun hasil kerja Anda lah yang akan bertahan," kata Wray.

"Biarkan saya menegaskannya. Saya berkomitmen penuh terhadap misi kita, saya bersama dengan kalian," kata Wray.

FBI sebelumnya telah mengeluarkan peringatan luar biasa kepada publik ketika memo tersebut rilis dan menyebutnya mengandung "kelalaian materi fakta yang mempengaruhi akurasi memo tersebut secara fundamental".

Tanggapan dingin atas memo tersebut bukan hanya datang dari FBI dan Demokrat, namun juga dari sejumlah senator senior Partai Republik.
"Pejabat terpilih negara ini, termasuk presiden, harus berhenti melihat penyelidikan ini melalui sudut pandang politik dan membuat pertunjukan partisan," kata senator John McCain.

Sebelum membongkar memo tersebut, Donald Trump telah menuding FBI dan Kementerian Kehakiman melalui sebuah unggahan di media sosial bahwa mereka telah berpolitik dalam melakukan tugasnya.



Credit  cnnindonesia.com





Trump tuduh Departemen Kehakiman dan FBI bias

Trump tuduh Departemen Kehakiman dan FBI bias

Arsip Foto. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Gedung Putih, Washinton DC, Kamis (11/1/2018). (Reuters)





Washington (CB) - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menuduh para pemimpin Departemen Kehakimannya dan FBI bias secara politik dengan memihak Partai Demokrat.

"Pejabat tinggi dan penyidik FBI dan Departemen Kehakiman mempolitisasi proses investigasi yang suci untuk mendukung Partai Demokrat dan melawan Partai Republik," cuit Trump pada Jumat (2/2) dalam contoh terbaru dari konflik terbukanya dengan kedua lembaga tersebut.

Pesan tersebut disampaikan saat Trump diperkirakan menyetujui perilisan memo rahasia yang disusun oleh Partai Republik, yang menuduh penyalahgunaan wewenang dalam penyelidikan FBI mengenai kampanye pemilihan umumnya dan hubungannya dengan Rusia.

Partai Demokrat dan kritikus dari komunitas intelijen mengatakan perilisan memo itu manipulasi, dengan menggunakan informasi yang sangat selektif yang tidak dapat dibantah secara terbuka tanpa mengungkap lebih banyak rahasia tentang operasi kontra-intelijen pemerintah.

Mereka mengatakan tujuan akhir dari memo tersebut, dengan dukungan Trump, adalah mengacaukan penyelidikan penasihat khusus Robert Mueller atas kemungkinan kolusi antara kantor kampanye Trump dan Rusia dan kemungkinan menghalangi proses peradilan, demikian menurut siaran kantor berita AFP.




Credit  antaranews.com




China negara pertama yang punya senjata elektromagnetik super?


China negara pertama yang punya senjata elektromagnetik super?
Meriam elektromagntik "railgun" milik China. (@XINFENGCAO)






Jakarta (CB) - Rangkaian foto yang dipublikasikan online 1 Februari lalu menunjukkan China sedang menguji senjata elektromagnetik "railgun" yang ditempatkan di kapal perang.

Jika foto-foto itu benar maka China menjadi negara pertama yang mengembangkan senjata super itu, tulis jurnal New Scientist dalam lamannya.

Bukan hanya itu perkembangan baru itu akan memicu perlombaan senjata antara AS dan China di Asia.

"Railgun" adalah senjata super yang memanfaatkan daya elektromagnetik untuk menembakkan proyektil di sepanjang rel elektrik pada kecepatan sangat tinggi.

AS sudah mengembangkan teknologi railgunnya sendiri dalam 10 tahun terakhir.

Dalam uji coba, protipe senjata ini bisa menembakkan proyektil peluru dalam kecepatan 7.800 km per jam atau lebih dari 6 Mach, dengan jangkauan 150 km.

Tetapi setelah menghabiskan dana 500 miliar dolar AS untuk proyek ini, pemerintah AS mencabut proyek ini tahun lalu.




Credit  antaranews.com




Intelijen: Korut gunakan kedutaan di Berlin untuk dapatkan teknologi nuklir

Intelijen: Korut gunakan kedutaan di Berlin untuk dapatkan teknologi nuklir

Seorang pria memperhatikan siaran berita TV mengenai uji nuklir Korea Utara di sebuah toko elektronik di Seoul, Korea Selatan, Minggu (3/9/2017). (Han Jong-Chan/Yonhap/via REUTE)




Berlin (CB) - Kepala badan intelijen dalam negeri Jerman, Sabtu (3/2), mengungkapkan bahwa Korea Utara memperoleh peralatan dan teknologi untuk program nuklir dan senjata melalui kedutaan mereka di Berlin.

Kepala BfV Hans-Georg Maassen menyatakan: "Kami telah memperhatikan bahwa banyak aktivitas pengadaan telah dilakukan dari kedutaan."

"Menurut kami, pengadaan itu untuk program rudal, tetapi sebagian juga untuk program nuklir," tambah Maassen dalam wawancaranya dengan saluran televisi umum Jerman ARD, yang akan disiarkan pada Senin.

Meski informasi yang sebenarnya tentang teknologi itu tidak dirinci, kepala intelijen tersebut mengatakan bahwa perlengkapan itu akan digunakan untuk tujuan sipil dan militer.

"Ketika kami melihat hal seperti itu, kami menghentikan mereka. Namun, kami tidak bisa memastikan bahwa kami dapat memblokir setiap upaya," katanya seperti dikutip AFP.

Badan intelijen dalam negeri Jerman memperoleh petunjuk tentang pengadaan teknologi tersebut pada 2016 dan 2017, menurut penyelidikan ARD.

Pada 2014, mereka mengatakan bahwa diplomat Korea Utara mencoba memperoleh peralatan yang digunakan dalam pengembangan senjata kimia.



Credit  antaranews.com


Korut Disebut Beli Teknologi Nuklir di Pasar Gelap Jerman
 
Korut Disebut Beli Teknologi Nuklir di Pasar Gelap Jerman
Korea Utara diduga memperoleh teknologi program senjata nuklir lewat kedutaan besarnya di Berlin, Jerman. ( KCNA/via REUTERS)



Jakarta, CB -- Korea Utara diduga memperoleh teknologi program senjata nuklir lewat kedutaan besarnya di Berlin, Jerman. Dugaan itu disampaikan Kepala Intelijen Jerman (BfV).

"Menurut pandangan kami, dari sana (Kedutaan Korut di Berlin) pengadaan terjadi, terkait program rudal dan nuklir," kata Kepala BfV, Hans Georg Maassen kepada ARD, televisi afiliasi CNN, Minggu (4/2).

"Jika kami menemukan hal-hal itu, kami menghentikannya, tapi kami tidak dapat menjamin semua kasus dapat dicegah," kata Maassens menjelang film dokumenter tentang program nuklir Korea Utara akan ditayangkan, Senin (5/2).


Maassen mengatakan otoritas meyakini bagian-bagian dari program senjata nuklir Korea Utara "diperoleh melalui pembeli bayangan atau pasar gelap di luar negeri, yang kemudian mereka beli di Jerman."


Kebanyakan pembelian tersebut adalah barang-barang "dual-use" atau yang bisa digunakan untuk tujuan sipil dan militer.

Menurut film dokumenter itu, otoritas Jerman memiliki bukti pembelian produk yang ditujukan untuk program rudal nuklir Korea Utara pada 2016 dan 2017.

Laporan itu juga menyebut bahwa seorang diplomat Korea Utara  berusaha mendapatkan sebuah monitor untuk mengukur emisi gas selama produksi senjata kimia pada 2014.

Menurut CNN, belum ada pihak Korea Utara yang dapat dihubungi untuk. memberikan komentar atas laporan tersebut.
Korea Utara menantang sanksi multilateral dan bilateral atas program rudal dan nuklirnya, yang bertujuan mengembangkan rudal berhulu ledak nuklir yang mampu menyerang Amerika Serikat.




Credit  cnnindonesia.com










Pemberontak Suriah tembak jatuh pesawat Rusia


Pemberontak Suriah tembak jatuh pesawat Rusia
Sukhoi Su-34 Fullback yang menjadi pesawat pembom Angkatan Udara Rusia di Suriah. Su-34 Fullback dikembangkan dari Su-27 Flanker dan ditujukan menggantikan Su-24 Fencer. (wikipedia.org)




Amman/Moskow (CB) - Para pemberontak Suriah menembak jatuh sebuah pesawat tempur Rusia pada Sabtu dan membunuh pilotnya di darat setelah ia melepaskan diri dari pesawat itu, kata Kementerian Pertahanan Rusia dan para pemberontak Suriah.

Jet tempur SU-25 jatuh di sebuah kawasan Provinsi Idlib, di bagian utara Suriah, yang dihujani serangan-serangan udara. Pertempuran di darat antara pasukan pemerintah Suriah yang didukung Rusia dan Iran, dan kelompok-kelompok oposisi Presiden Bashar al-Assad juga berkecamuk di kawasan tersebut.

Orang-orang Suriah yang menentang Presiden Bashar memandang Rusia sebagai pasukan yang melakukan invasi dan dipersalahkan atas kematian ribuan warga sipil sejak Moskow bergabung dalam perang itu di pihak pemerintah tahun 2015.

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan telah melihat laporan-laporan mengenai insiden tersebut dan dugaan-dugaan bahwa AS menyediakan peluru-peluru kendali kepada kelompok-kelompok di Suriah.

"AS tidak pernah menyediakan rudal MANPAD kepada kelompok manapun di Suriah, dan kami sangat mencemaskan senjata-senjata itu digunakan," kata Heather Nauert, wanita juru bicara Deplu. "Solusi atas kekerasan itu ialah kembali ke proses Jenewa sesegera mungkin dan kami menyerukan Rusia agar tetap pada komitmennya terkait masalah itu."

Pesawat Rusia tersebut ditembak jatuh di atas kota Khan al-Subl dekat kota Saraqeb, dekat dengan jalan utama tempat tentara Suriah dan milisi dukungan Iran berusaha untuk bergerak maju, kata seorang sumber peemberontak.

Walaupun pilot Rusia itu berusaha meloloskan diri ketika pesawatnya jatuh, dia dibunuh oleh para pemberontak yang berusaha menangkapnya, kata sumber tersebut.

Tharir al-Sham, kelompok pejuang yang dipelopori bekas cabang Alqaida Suriah, mengaku bertanggung jawab atas penembakan pesawat tersebut hingga jatuh di media sosial, dengan menyatakan salah seorang pejuangnya berhasil menembak langsung dengan rudal anti pesawat yang dipanggulnya.

"Inilah tugas paling terakhir yang kami lakukan untuk balas dendam. Biarlah para penyerbu kriminal tahu bahwa ruang udara kami bukan untuk piknik dan mereka tidak akan milintas tanpa membayar, insya Allah," kata Mahmoud Turkomani, komandan senior dalam pernyataan yang dikeluarkan kelompok tersebut.

Kementerian Pertahanan Rusia juga mengatakan pesawat itu ditembak jatuh setelah terkena serangan rudal permukaan-ke-udara portabel. Pilot itu melaporkan dia berhasil keluar dari pesawat dengan parasut, katanya, dan kemudian dia dibunuh di darat.

"Pilot itu gugur dalam suatu perkelahian melawan para teroris," kata kementerian tersebut.

Kantor berita TASS yang mengutip Kemhan Rusia melaporkan Moskoww membalas dengan melancarkan serangan menggunakan senjata dengan ketepatan tinggi yang tak disebutkan. Dalam serangan itu lebih 30 militan tewas di sebuah kawasan di Idlib, tempat pesawat itu jatuh.

Oposisi Suriah menyiarkan foto di media sosial yang bertujuan untuk menunjukkan puing-puing pesawat tersebut dan jasad pilot yang dikelilingi para pejuang.

Para pejuang mengatakan pesawat yang dijatuhkan itu ikut serta dalam serangan-serangan yang menyasar konvoi-konvoi warga sipil. Mereka melarikan diri dengan menggunakan jalan bebas hambatan utama dari desa-desa yang tentara dan para milisi asing kendalikan, demikian Reuters melaporkan.





Credit  antaranews.com






Israel serang posisi Hamas di Gaza


Israel serang posisi Hamas di Gaza
Arsip Foto. Asap membubung saat Israel melancarkan serangan udara ke Gaza. (REUTERS/Ahmed Zak)




Kota Gaza, Wilayah Palestina (CB) - Pasukan Israel menyerang posisi Hamas di Gaza pada Jumat pagi, setelah satu roket ditembakkan dari daerah kantong Palestina itu.

"Satu pesawat menyasar pos pengintaian Hamas di Jalur Gaza," menurut pernyataan militer yang dikutip kantor berita AFP.

Serangan itu terjadi di dekat Beit Hanoun di utara wilayah tersebut. Tidak ada laporan mengenai korban meski beberapa rumah di dekatnya rusak.

Warga setempat Mohamed Abu Jarad mengatakan dia dan keluarganya terpaksa melarikan diri dari rumah mereka setelah ada dua tembakan rudal.

Serangan tersebut terjadi beberapa jam setelah sebuah roket ditembakkan ke Israel dari Gaza tanpa menyebabkan kerusakan.

Roket-roket semacam itu biasanya tidak ditembakkan oleh Hamas, kelompok Islam yang menguasai wilayah tersebut, namun oleh kelompok radikal kecil.

Namun Israel menganggap Hamas, yang bertempur dalam tiga perang dengan Israel sejak 2008, bertanggung jawab atas setiap serangan yang berasal dari Gaza.



Credit  antaranews.com







Jumat, 02 Februari 2018

Dinyatakan Musuh AS oleh Trump, Ini Reaksi Indonesia



Dinyatakan Musuh AS oleh Trump, Ini Reaksi Indonesia
Presiden Amerika Serikat Donald John Trump. Foto/REUTERS/Carlos Barria



JAKARTA - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) angkat bicara soal pidato kenegaraan pertama Presiden Amerika Serikat (AS) Donald John Trump yang kembali menyinggung krisis Yerusalem. Dalam pidatonya, Trump menyatakan 128 negara yang menentang pengakuan AS atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel merupakan musuh.

Indonesia adalah bagian dari 128 negara yang mendukung resolusi soal pembatalan status Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Kemlu menyatakan, posisi Indonesia tidak berubah meski presiden AS membuat pernyataan seperti itu.

”Posisi Indonesia terkait masalah Palestina dan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina tidak pernah berubah, dan secara konsisten kita nyatakan itu selama berpuluh-puluh tahun, baik di tingkat bilateral atau pun multilateral,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Arrmanatha Christiawan Nasir, dalam briefing mingguan Kemlu pada Kamis (1/2/2018).

”Apapun pernyataan yang mereka sampaikan, dan langkah yang mereka lakukan, mereka sudah mengerti posisi Indonesia,” ujar diplomat Indonesia tersebut.


Terkait dengan hubungan antara Indonesia dan AS, Arrmanatha mengklaim masih terjalin sangat baik. Indikasinya, kata dia, terlihat dari banyaknya komunikasi yang dilakukan oleh pejabat kedua negara, termasuk antara Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson yang turut membahas krisis Palestina.

Selain komunikasi rutin, kedatangan Menteri Pertahanan AS James Norman Mattis ke Indonesia pada awal tahun ini juga menjadi bukti lain bahwa hubungan kedua negara masih baik.



Sebelumnya diberitakan bahwa sebelum dibacakan, naskah pidato kenegaraan Trump sudah menyebar ke media. “Puluhan negara memilih di Majelis Umum PBB melawan hak kedaulatan Amerika untuk membuat pengakuan ini,” bunyi pidato Trump.

”Pembayar pajak Amerika dengan murah hati mengirim uang bantuan miliaran dolar ke negara yang sama setiap tahun. Karena itulah, malam ini, saya meminta Kongres untuk mengeluarkan undang-undang untuk membantu memastikan dolar bantuan luar negeri Amerika selalu melayani kepentingan Amerika, dan hanya tertuju ke teman-teman Amerika,” lanjut pidato Trump.”Bukan musuh Amerika,” lanjut pidato tersebut.

Pernyataan dalam pidato Trump itu terang-terangan melabeli 128 negara yang menentang Yerusalem Ibu Kota Israel sebagai musuh AS. 



Credit  sindonews.com



Selain Indonesia, Ini Negara Penentang AS soal Resolusi Yerusalem



Selain Indonesia, Ini Negara Penentang AS soal Resolusi Yerusalem
Daftar negara pro dan anti-AS di Sidang Darurat Majelis Umum PBB soal resolusi pembatalan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Foto/Al Jazeera



NEW YORK - Mayoritas negara anggota PBB dalam sidang darurat Majelis Umum telah memilih menolak pengakuan sepihak Amerika Serikat (AS) atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Indonesia termasuk di barisan yang menentang AS dengan mendukung resolusi pembatalan status Yerusalem.

Total 128 negara memilih mendukung resolusi yang berisi penolakan keputusan kontroversial Presiden AS Donald Trump soal Yerusalem pada 6 Desember 2017 lalu. Sembilan negara menentang resolusi atau pro-AS dan 35 negara lainnya memilih abstain.

SINDOnews, pada Jumat (22/12/2017), merinci daftar negara-negara pro dan anti-AS dalam resolusi Yerusalem. Berikut rinciannya;

128 Negara Pendukung Resolusi Yerusalem atau Penentang AS
1. Afghanistan
2. Albania
3. Aljazair
4. Andorra
5. Angola
6. Armenia
7. Austria
8. Azerbaijan
9. Bahrain
10. Bangladesh
11. Barbados
12. Belarus
13. Belgia
14. Belize
15. Bolivia
16. Botswana
17. Brasil
18. Brunei
19. Bulgaria
20. Burkina Faso
21. Burundi
22. Cabo Verde
23. Kamboja
24. Chad
25. Cile
26. China
27. Komoro
28. Kongo
29. Kosta Rika
30. Pantai Gading
31. Kuba
32. Siprus
33. Republik Rakyat Demokratik Korea (Korea Utara)
34. Denmark
35. Djibouti
36. Dominika
37. Ekuador
38. Mesir
39. Eritrea
40. Estonia
41. Ethiopia
42. Finlandia
43. Prancis
44. Gabon
45. Gambia
46. Jerman
47. Ghana
48. Yunani
49. Grenada
50. Guinea
51. Guyana
52. Islandia
53. India
54. Indonesia
55. Iran
56. Irak
57. Irlandia
58. Italia
59. Jepang
60. Yordania
61. Kazakhstan
62. Kuwait
63. Kyrgyzstan
64. Laos
65. Lebanon
66. Liberia
67. Libya
68. Liechtenstein
69. Lituania
70. Luksemburg
71. Madagaskar
72. Malaysia
73. Maladewa
74. Mali
75. Malta
76. Mauritania
77. Mauritius
78. Monako
79. Montenegro
80. Maroko
81. Mozambik
82. Namibia
83. Nepal
84. Belanda
85. Selandia Baru
86. Nikaragua
87. Niger
88. Nigeria
89. Norwegia
90. Oman
91. Pakistan
92. Papua Nugini
93. Peru
94. Portugal
95. Qatar
96. Republik Korea (Korea Selatan)
97. Rusia
98. Saint Vincent dan Grenadines
99. Arab Saudi
100. Senegal
101. Serbia
102. Seychelles
103. Singapura
104. Slowakia
105. Slovenia
106. Somalia
107. Afrika Selatan
108. Spanyol
109. Sri Lanka
110. Sudan
111. Suriname
112. Swedia
113. Swiss
114. Suriah
115. Tajikistan
116. Thailand
117. Eks Yugoslavia Republik Macedonia
118. Tunisia
119. Turki
120. Uni Emirat Arab
121. Inggris
122. Republik Tanzania
123. Uruguay
124. Uzbekistan
125. Venezuela
126. Vietnam
127. Yaman
128. Zimbabwe

9 Negara Penentang Resolusi Yerusalem atau Pro-AS

1. Guatemala
2. Honduras
3. Israel
4. Kepulauan Marshall
5. Mikronesia
6. Nauru
7. Palau
8. Togo
9. Amerika Serikat

35 Negara Abstain Resolusi Yerusalem
1. Antigua-Barbuda
2. Argentina
3. Australia
4. Bahama
5. Benin
6. Bhutan
7. Bosnia-Herzegovina
8. Kamerun
9. Kanada
10. Kolombia
11. Kroasia
12. Republik Ceko
13. Republik Dominika
14. Equatorial Guinea
15. Fiji
16. Haiti
17. Hungaria
18. Jamaika
19. Kiribati
20. Latvia
21. Lesotho
22. Malawi
23. Meksiko
24. Panama
25. Paraguay
26. Filipina
27. Polandia
28. Rumania
29. Rwanda
30. Kepulauan Solomon
31. Sudan Selatan
32. Trinidad-Tobago
33. Tuvalu
34. Uganda
35. Vanuatu 




Credit  sindonews.com













Trump: Negara yang Menentang Keputusan Soal Yerusalem adalah Musuh


Presiden AS Donald Trump

Presiden AS Donald Trump
Foto: slate.com


CB,WASHINGTON -- Presiden AS Donald Trump menyatakan, negara-negara yang menentang langkahnya untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel adalah musuh Amerika. Pernyataan ini disampaikan Trump saat melakukan pidato kenegaraan pertamanya di 2018 pada Selasa (30/1).

Pengakuan dan rencana Trump untuk memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem yang disampaikan pada 6 Desember lalu telah mendapat kecaman internasional. Tak lama setelah itu, Majelis Umum PBB (UNGA) menyatakan deklarasi Trump tersebut batal demi hukum.

"Puluhan negara melakukan pemungutan suara di Majelis Umum PBB untuk melawan hak kedaulatan Amerika dalam membuat pengakuan ini," ujar Trump.

"Pembayar pajak Amerika dengan murah hati mengirim uang bantuan miliaran dolar ke negara yang sama setiap tahunnya. Karena itulah, malam ini, saya meminta Kongres untuk mengeluarkan undang-undang guna memastikan bantuan luar negeri Amerika akan selalu melayani kepentingan Amerika, dan hanya diberikan untuk rekan Amerika, bukan musuh Amerika," jelas dia.

Pernyataan impromptu Trump itu memberi label 'musuh' bagi 128 negara yang mendukung Palestina di Majelis Umum PBB. Sementara 35 negara anggota PBB lainnya memilih abstain dan tujuh negara menentangnya.

Pemerintahan Trump mengadakan resepsi di Washington DC untuk berterima kasih kepada tujuh negara yang menentang, termasuk Palau, Nauru, dan Israel. Sementara Inggris dan negara-negara yang telah lama menjadi mitra militer Uni Eropa dan Washington seperti Irak dan Afghanistan, termasuk di antara negara yang memilih untuk mendukung Palestina.

AS selama ini selalu membatasi definisinya tentang 'musuh', yang biasanya digunakan untuk negara yang mendukung aksi teror. Departemen Luar Negeri AS telah menyatakan Iran, Korea Utara, Sudan, dan Suriah sebagai musuh Amerika.

"Saya tidak akan mengkarakterisasi kata-kata presiden. Pemungutan suara UNGA adalah resolusi yang tidak mengikat dan tidak akan berdampak apapun untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina atau memajukan tujuan perdamaian," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS kepada Aljazirah.

Perwakilan Tinggi Uni Eropa Federica Mogherini mengatakan, Uni Eropa menyatakan keprihatinan serius mengenai pengakuan Trump atas status Yerusalem. Menurutnya, Uni Eropa masih tetap berkomitmen pada solusi dua negara.

Uni Eropa dan Norwegia pada Rabu (31/1) mengadakan sebuah pertemuan luar biasa bertajuk International Donor Group for Palestine. Pertemuan ini membahas langkah-langkah untuk mempercepat upaya yang dapat mendukung solusi yang dinegosiasikan. Hingga saat ini tidak ada negara mendirikan kedutaan besarnya di Yerusalem.



Credit  REPUBLIKA.CO.ID


Trump Nyatakan 128 Negara Musuh AS, Termasuk Indonesia


Trump Nyatakan 128 Negara Musuh AS, Termasuk Indonesia
Presiden Amerika Serikat sampaikan pidato kenegeraan di gedung Capitol Hill di Washington DC, 30 Januari 2018. Foto/REUTERS/Joshua Roberts


WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melalui pidato kenegaraan pertamanya menyatakan 128 negara sebagai musuh karena menentang langkahnya untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Dari 128 negara itu, Indonesia termasuk di dalamnya.

Pidato kenegaraan (State of the Union address) pertama Trump disampaikan di Capitol Hill di Washington DC, Selasa malam waktu setempat. Berbagai isu dunia, mulai dari krisis nuklir Korea Utara hingga krisis Yerusalem dia singgung.

Seperti diketahui, pada 6 Desember 2017 Trump mengumumkan bahwa AS mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan segera memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv ke kota suci tersebut. Pengakuan sepihak AS memicu kemarahan masyarakat internasional, terutama di dunia Muslim dan Arab.

Tak lama setelah itu, mayoritas anggota PBB dalam voting di Majelis Umum PBB (UNGA) memilih menolak pengakuan sepihak Trump tersebut. Sebanyak 128 negara mendukung resolusi yang diajukan Mesir untuk membatalkan pengakuan AS atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Sebanyak 35 negara lainnya abstain dan tujuh negara termasuk AS dan Israel menentang resolusi.


Kekalahan kubu AS dan Israel dalam voting itu membuat pemerintah Trump marah. Washington lantas mengancam akan memotong dana untuk PBB dan dana bantuan untuk Palestina.

Sebelum dibacakan, naskah pidato kenegaraan Trump sudah menyebar ke media. “Puluhan negara memilih di Majelis Umum PBB melawan hak kedaulatan Amerika untuk membuat pengakuan ini,” bunyi pidato Trump.

”Pembayar pajak Amerika dengan murah hati mengirim uang bantuan miliaran dolar ke negara yang sama setiap tahun. Karena itulah, malam ini, saya meminta Kongres untuk mengeluarkan undang-undang untuk membantu memastikan dolar bantuan luar negeri Amerika selalu melayani kepentingan Amerika, dan hanya tertuju ke teman-teman Amerika,” lanjut pidato Trump.”Bukan musuh Amerika,” lanjut pidato tersebut.

Pernyataan dalam pidato Trump itu terang-terangan melabel 128 negara yang menentang Yerusalem Ibu Kota Israel sebagai musuh AS.

AS biasanya membatasi definisinya tentang "musuh" hanya untuk menyebut negara yang dianggap sebagai sponsor terorisme. Departemen Luar Negeri AS telah mencantumkan negara-negara yang dianggap musuh AS yakni, Iran, Korea Utara, Sudan dan Suriah.

”Saya tidak akan mengkarakterisasi kata-kata presiden,” kata Departemen Luar Negeri AS melalui seorang juru bicara kepada Al Jazeera terkait penyebutan 128 negara sebagai musuh AS, yang dilansir Kamis (1/2/2018).

“Pemungutan suara UNGA adalah resolusi yang tidak mengikat yang tidak melakukan apapun untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina atau memajukan tujuan perdamaian,” lanjut departemen tersebut. 



Credit  sindonews.com










Israel tolak laporan PBB tentang perusahaan terkait pemukiman


Israel tolak laporan PBB tentang perusahaan terkait pemukiman
PBB (en.wikipedia.org)




Jenewa (CB) - Kantor hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Rabu, mengatakan telah mengidentifikasi 206 perusahaan yang melakukan bisnis yang terkait dengan permukiman Israel yang tidak sah di Tepi Barat.

Lembaga itu juga mendesak mereka untuk menghindari terlibat dalam "meluasnya" pelanggaran terhadap orang Palestina

Israel khawatir perusahaan yang terdaftar di "daftar hitam" Perserikatan Bangsa Bangsa bisa jadi target boikot atau divestasi yang ditujukan untuk memberikan tekanan pada permukimannya, yang oleh sebagian besar negara dan lembaga dunia dinilai sebagai ilegal

"Bisnis memainkan peran sentral dalam melanjutkan pembentukan, pemeliharaan dan perluasan pemukiman Israel," kata laporan PBB.

"Dengan berbuat demikian, mereka berkontribusi terhadap penyitaan tanah oleh Israel, memfasilitasi pemindahan penduduknya ke Wilayah Pendudukan Palestina dan terlibat dalam eksploitasi sumber daya alam Palestina," katanya.

Mayoritas perusahaan atau 143 berdomisili di Israel atau permukiman, diikuti 22 di Amerika Serikat, katanya. Sisanya berbasis di 19 negara lain, termasuk Jerman, Belanda, Prancis dan Inggris.

Laporan Perserikatan Bangsa Bangsa itu tidak menyebutkan nama perusahaan dan mengatakan bahwa database-nya belum lengkap.

Duta Besar Israel, Aviva Raz Shechter, mengatakan bahwa pemerintahnya masih mempelajari laporan tersebut, yang diluncurkan oleh sebuah resolusi Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa pada Maret 2016, namun menolak konsep tersebut sebagai "pada dasarnya tidak sah".

"Ini di luar kompetensi dan wewenang Dewan Hak Asasi Manusia untuk menangani daftar hitam .... Ini adalah bagian dari bias untuk mencoba mendelegitimasi Israel," Raz Shechter mengatakan kepada Reuters.

Israel tidak ingin melihat kantor hak asasi manusia Perserikatan Bangsa Bangsa berada di "garis depan gerakan BDS (Boikot, Divestasi, Sanksi)", katanya.

Raz Shechter menolak untuk membahas salah satu dari perusahaan atau mengatakan apakah ada yang milik negara. Ia menambahkan,

"perusahaan tidak terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum."

Sekutu utama Israel, Amerika Serikat, mengatakan 47 anggota

Dewan Hak Asasi Manusia itu berisi lawan-lawan Israel. Duta besar Amerika Serikat untuk Perserikatan Bangsa Bangsa Nikki Haley mengatakan pada dewan itu pada Juni bahwa Amerika Serikat mengkaji ulang partisipasinya karena "bias anti-Israel yang kronis" di forum itu.

Haley mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Rabu bahwa sementara laporan itu "dengan bijaksana menahan diri untuk tidak mencantumkan perusahaan individual, fakta bahwa laporan tersebut dikeluarkan merupakan pengingat lain dari obsesi anti-Israel dewan."

`Tanggung Jawab Perusahaan`

Laporan tersebut mengatakan bahwa pekerjaan dalam memproduksi database Perserikatan Bangsa Bangsa "tidak dimaksudkan sebagai proses peradilan dalam bentuk apapun".

Namun, bisnis yang beroperasi di wilayah pendudukan memiliki tanggung jawab perusahaan untuk melakukan kewajibannya dan mempertimbangkan apakah mungkin untuk terlibat dalam lingkungan semacam itu dengan cara yang menghormati hak asasi manusia, katanya.

Mandat kantor adalah untuk mengidentifikasi bisnis yang terlibat dalam pembangunan permukiman, pengawasan, layanan

termasuk transportasi, dan operasi perbankan dan keuangan seperti pinjaman untuk perumahan.

Pelanggaran yang terkait dengan permukiman itu "meresap

dan menghancurkan, mencapai setiap aspek kehidupan Palestina, "kata laporan tersebut. Pernyataan tersebut menyebutkan pembatasan kebebasan beragama, gerakan dan pendidikan serta kurangnya akses terhadap tanah, air dan pekerjaan.

Laporan tersebut harus diperdebatkan di sesi Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa pada 26 Februari sampai 23 Maret, demikian Reuters.



Credit  antaranews.com






Pria radikal karena drama televisi tabraki jamaah di London


Pria radikal karena drama televisi tabraki jamaah di London
Arsip: Polisi menjaga pintu masuk ke Southwark Bridge setelah insiden dekat London Bridge di London, Sabtu malam 3 Juni 2017. (Reuters)




London (CB) - Seorang pria, yang memupuk kebencian terhadap Muslim setelah ia menonton drama televisi soal kejahatan seksual anak-anak yang melibatkan pria-pria Asia, pada Kamis dinyatakan bersalah menabraki jamaah di luar sebuah masjid di London.

Tindakan pria bernama Darres Osborne, 48 tahun, tersebut menyebabkan satu orang tewas.

Osborne menabrakkan mobil sewaannya ke arah sekelompok Muslim. Para Muslim itu sedang berkumpul mengelilingi seorang ayah berputra enam, Makram Ali, 51, yang pingsan di dekat rumahnya setelah selesain mengikuti salat tarawih di Finsbury Park.

Osborne menewaskan Ali dan melukai 12 orang, yang dua di antaranya mengalami luka parah.

Di pengadilan Woolwich Crown, Osborn dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan dan percobaan pembunuhan. Kepolisian dan jaksa mengatakan kejahatan yang dilakukan Osborn itu adalah tindakan terorisme.

Kasus Osborne itu merupakan kejadian keempat dalam tiga bulan di Inggris yang dituding dilakukan teroris, diikuti dengan tiga serangan garis keras.

Osborne, yang sebelumnya tidak memperlihatkan dirinya memiliki pandangan beraliran kanan-jauh, membangun obsesinya terhadap Muslim setelah ia menonton program "Three Girls" di BBC.

Program itu merupakan sebuah drama yang disiarkan pada Mei tahun lalu soal peristiwa yang terjadi di Rochdale, Inggris utara, tempat para perempuan kulit putih mengalami pelecehan seksual oleh suatu gerombolan, yang sebagian besar beranggotakan pria-pria Inggris keturunan Pakistan.

Lebih lanjut, kebencian Osborne itu terkobar dengan pencarian daring soal tokoh-tokoh dan kelompok sayap kanan ekstrem, kata kepolisian.

Osborne akan dijatuhi vonis pada Jumat, demikian Reuters.



Credit  antaranews.com


Ini Alasan Osborne, Tabraki Mobilnya ke Jamaah Muslim London



Palu hakim (ilustrasi).

Palu hakim (ilustrasi).
Foto: Blogspot.com

Pengadilan menjatuhkan vonis bersalah kepada Osborne.



CB, LONDON  -- Seorang pria yang memupuk kebencian terhadap Muslim setelah menonton drama televisi soal kejahatan seksual anak-anak melibatkan pria-pria Asia, pada Kamis dinyatakan bersalah. Ia bersalah setelah menabraki jamaah di luar sebuah masjid di London.

Tindakan pria bernama Darres Osborne, 48 tahun, tersebut menyebabkan satu orang tewas. Osborne menabrakkan mobil sewaannya ke arah sekelompok Muslim. Para Muslim itu sedang berkumpul mengelilingi seorang ayah berputra enam, Makram Ali, 51, yang pingsan di dekat rumahnya setelah selesai mengikuti shalat tarawih di Finsbury Park.


 


Osborne menewaskan Ali dan melukai 12 orang, yang dua di antaranya mengalami luka parah. Di pengadilan Woolwich Crown, Osborn dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan dan percobaan pembunuhan. Kepolisian dan jaksa mengatakan kejahatan yang dilakukan Osborn itu adalah tindakan terorisme.

Kasus Osborne itu merupakan kejadian keempat dalam tiga bulan di Inggris yang dituding dilakukan teroris, diikuti dengan tiga serangan garis keras.

Osborne, yang sebelumnya tidak memperlihatkan dirinya memiliki pandangan beraliran kanan-jauh, membangun obsesinya terhadap Muslim setelah menonton program "Three Girls" di BBC.

Program itu merupakan sebuah drama yang disiarkan pada Mei tahun lalu soal peristiwa yang terjadi di Rochdale, Inggris utara, tempat para perempuan kulit putih mengalami pelecehan seksual oleh suatu gerombolan, sebagian besar beranggotakan pria-pria Inggris keturunan Pakistan. Osborne akan dijatuhi vonis pada Jumat.




Credit  REPUBLIKA.CO.ID









Tillerson Sebut Militer Venezuela dapat Gulingkan Maduro



Tillerson Sebut Militer Venezuela dapat Gulingkan Maduro
Menteri Luar Negeri AS membuka prospek penggulingan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh militer. Foto/Istimewa


AUSTIN - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Rex Tillerson, menaikkan prospek bahwa militer Venezuela dapat memutuskan untuk menggulingkan Presiden Nicolas Maduro. Namun ia mengatakan tidak tahu apakah itu akan terjadi.

Dalam sebuah pidato di University of Texas menjelang tur lima negara Amerika Latin, Tillerson menegaskan bahwa pemerintah Trump tidak menganjurkan perubahan rezim di Venezuela. Meski begitu ia mengatakan bahwa hal itu akan paling mudah jika Maduro memilih untuk meninggalkan kekuasaannya sendiri.

Tillerson memperkirakan akan ada perubahan di Venezuela dan mengatakan AS, yang hubungannya terus memburuk dengan pemerintah sosialis negara tersebut, menginginkannya menjadi damai.

Maduro, yang tingkat kepopulerannya rendah di tengah ekonomi yang ambruk, inflasi yang melambat dan meningkatnya kekurangan gizi di negara penghasil minyak, tengah bersiap untuk terpilih kembali dalam pemilu yang harus dimenanginya pada pada akhir April nanti.

"Kami belum menganjurkan perubahan rezim atau pengangkatan Presiden Maduro. Kami telah menganjurkan agar mereka kembali ke konstitusi," kata Tillerson ketika ditanya saat sesi tanya jawab apakah pelengseran Maduro itu perlu atau AS akan memainkan peran di dalamnya.

Namun, dia kemudian menyarankan kemungkinan bahwa pasukan internal dapat mengambil tindakan, meskipun dia tidak memberikan bukti bahwa AS memiliki intelijen yang mendukung anggapan bahwa militer mungkin akan berbalik melawan Maduro.

"Dalam sejarah Venezuela dan sebenarnya sejarah di negara Amerika Latin dan Amerika Selatan lainnya, seringkali, adalah militer yang menangani hal itu," ujar Tillerson seperti dikutip dari Reuters, Jumat (2/2/2018).

"Bila hal-hal begitu buruk sehingga pimpinan militer menyadari bahwa mereka tidak bisa melayani warga lagi, mereka akan melakukan transisi damai," cetusnya.

"Apakah itu akan terjadi di sini atau tidak, saya tidak tahu," imbuhnya.

AS dan pemerintah Barat lainnya menuduh pemerintah Maduro telah melanggar hak politik dan hak asasi manusia di Venezuela dan telah memberlakukan sanksi ekonomi. Kritikus di dalam negeri Venezuel mengatakan Maduro, yang menggantikan Hugo Chavez pada tahun 2013, telah menghancurkan ekonomi dan membuat sistem pemilu untuk mengabadikan kekuasaan bagi Partai Sosialisnya.

Pemerintah Maduro, yang bersekutu dengan kepemimpinan Komunis Kuba, mengatakan bahwa pihaknya sedang memerangi sebuah konspirasi sayap kanan pimpinan AS yang bertekad untuk mengakhiri sosialisme di Amerika Latin, mengikat ekonomi Venezuela, dan mencuri kekayaan minyaknya.

Pemerintah Venezuela tidak segera menanggapi permintaan untuk memberikan komentar.

"Maduro harus kembali ke konstitusi dan mengikutinya. Dan kemudian, jika dia tidak terpilih kembali oleh rakyat, jadilah," kata Tillerson. 


"Kalau begitu, jika dapur agak panas baginya, saya yakin dia punya beberapa teman di Kuba yang bisa memberinya hacienda bagus di pantai dan dia bisa memiliki kehidupan yang menyenangkan di sana," tukasnya.




Credit  sindonews.com


Jika Perang, Israel Bakal Invasi Lebanon dengan Kekuatan Penuh


Jika Perang, Israel Bakal Invasi Lebanon dengan Kekuatan Penuh
Israel siap menginvasi Lebanon dengan kekuatan militer penuh jika terjadi konflik. Foto/Ilustrasi/Istimewa


TEL AVIV - Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman mengatakan Tel Aviv siap untuk invasi darat habis-habisan ke Lebanon jika terjadi konflik militer. Komentar ini muncul saat hubungan kedua negara bertetangga terus memburuk.

"Kita harus mempersiapkan diri untuk manuver di lapangan juga, bahkan jika kita tidak menggunakannya," kata menteri tersebut dalam sebuah konferensi Institute for Security Studies (INSS) yang diadakan di Universitas Tel Aviv.

Lieberman mengatakan bahwa, dalam skenario terburuk, Israel akan melakukan operasi dengan kekuatan penuh.

"Kita tidak boleh mengambil sikap satu langkah maju dan kemudian mundur satu langkah. Kami akan bergerak maju secepat mungkin," tambah Lieberman, berbicara tentang strategi Israel dalam kemungkinan konflik dengan tetangganya di utara.

Pada saat yang sama, dia mengatakan bahwa bermanuver bukanlah tujuan itu sendiri, tapi adalah alat untuk mengakhiri perang di tempat yang dilihat Tel Aviv sebagai cara yang paling efisien.

"Tidak ada yang mencari petualangan, tapi jika kita tidak memiliki pilihan tujuannya adalah mengakhiri (pertempuran) secepat dan sekuat mungkin," kata Lieberman, menambahkan bahwa pengalaman masa lalu Israel telah menunjukkan bahwa semua konflik di Timur Tengah tidak berakhir tanpa tentara di lapangan.

Lieberman menegaskan Israel akan bertindak keras terhadap Lebanon. Dia secara khusus mengatakan bahwa situasi Perang Lebanon Kedua, di mana penduduk Beirut berada di pantai dan di Tel Aviv berada di tempat penampungan bom, tidak akan terulang kembali jika terjadi konflik baru.

"Jika di Israel mereka duduk di tempat penampungan, maka di pertempuran berikutnya semua Beirut akan berada di tempat penampungan," tambah Lieberman seperti dinukil dari Russia Today, Jumat (2/2/2018).

Komentar tersebut muncul di tengah kekhawatiran Israel mengenai kelompok bersenjata Hizbullah Libanon, yang diduga berencana untuk mempersenjatai diri dengan peluru kendali presisi produksi lokal.

"Organisasi teror Hizbullah telah melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB, mempertahankan kehadiran militer di wilayah tersebut, memiliki sistem senjata dan meningkatkan kemampuan militernya," kata Gabi Eisenkot, kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Israel, pada hari Selasa, seperti dikutip oleh Haaretz.

Lieberman juga mengatakan bahwa dia tidak melihat adanya perbedaan antara Hizbullah dan seluruh Lebanon, karena dia yakin kelompok bersenjata tersebut memiliki pengaruh yang cukup untuk mengendalikan kekuatan politik dan militer di Lebanon.

"Mereka adalah bagian dari Hizbullah dan mereka semua akan membayar harga penuh untuk serangan besar-besaran terhadap Israel," ucap Lieberman.

Konflik besar terakhir antara Israel dan Lebanon pecah pada tahun 2006. Konfrontasi militer, yang dikenal sebagai Perang Lebanon Kedua di Israel dan Perang Juli di Lebanon, berlangsung 34 hari dan berakhir dengan gencatan senjata yang diperantarai PBB. 

Berbeda dengan kata-kata Lieberman, perang tersebut membawa korban Lebanon yang jauh lebih tinggi daripada di Israel. Konflik tersebut merenggut nyawa 1.191 orang Lebanon dan menyebabkan lebih dari 4.400 orang terluka, menurut pejabat setempat yang dikutip oleh sebuah laporan PBB. Lebih dari 900 ribu orang Lebanon harus meninggalkan rumah mereka karena permusuhan.

Israel dilaporkan kehilangan kurang dari 200 orang dalam konflik tersebut, menurut berbagai sumber, dengan sebagian besar dari mereka adalah tentara IDF. Ketegangan antara kedua negara meningkat menyusul krisis politik November yang singkat di Lebanon.

Pada akhir November, Angkatan Darat Lebanon meminta militer dengan "kesiapan penuh" untuk menghadapi "musuh Israel" di perbatasan selatan. Pada saat yang sama, Presiden Lebanon Michel Aoun mengatakan bahwa penargetan Israel masih berlanjut dan inilah hak Lebanon untuk menolaknya dan menggagalkan rencananya dengan segala cara yang ada.



Credit  sindonews.com




Netanyahu Keukeuh Pertahankan Kontrol Atas Tepi Barat


Netanyahu Keukeuh Pertahankan Kontrol Atas Tepi Barat
Perdana Menteri Israel Benjanmin Netanyahu. Foto/Istimewa


TEL AVIV - Israel bersumpah untuk mempertahankan kontrol atas Tapi Barat yang diduduki sebagai bagian dari kesepakatan damai masa depan dengan Palestina. Hal itu ditegaskan oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri Jerman, Sigmar Gabriel.

Dalam kesempatannya, Gabriel menegaskan bahwa Berlin sangat mendukung solusi dua negara.


"Saya sangat bersyukur mendengarnya tentu juga pemerintah Israel ingin memiliki dua negara, tapi perbatasan yang aman," kata Netanyahu seperti dikutip dari Al Araby, Jumat (2/2/2018).

Netanyahu menjelaskan bahwa kondisi pertama adalah Israel mengendalikan keamanan di sebelah barat sungai Yordan - sebuah wilayah yang mencakup seluruh Tepi Barat.

"Apakah hal itu didefinisikan atau tidak sebagai sebuah negara ketika kita memiliki kontrol militer adalah masalah lain," katanya. "Saya lebih suka tidak membahas label, tapi substansi."

Komentar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tersebut tidak mengurangi kekhawatiran Palestina tentang status Tepi Barat.

Nabil Abu Rdeneh, juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas, mengatakan bahwa warga Palestina tidak akan menerima kehadiran satu tentara Israel di tanah Palestina yang berdaulat.

"Entah akan ada kedaulatan Palestina penuh atau tidak akan ada keamanan, tidak ada perdamaian dan tidak ada stabilitas," katanya.

Pernyataan ini mengikuti ketegangan yang telah meningkat setelah keputusan Presiden Donald Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel pada bulan Desember lalu.

Warga Palestina mengharapkan agar negaranya mengklaim semua wilayah Tepi Barat, Yerusalem timur dan Jalur Gaza, daerah-daerah yang direbut oleh Israel pada tahun 1967. Pada tahun 2005, Israel mengundurkan diri dari Gaza, namun menempatkannya di bawah pengepungan yang berat dan menampung lebih dari 600 ribu orang di Tepi Barat dan Yerusalem timur, sehingga semakin sulit untuk membagi wilayah.

Warga Palestina telah mewaspadai upaya perdamaian AS yang dipimpin oleh menantu Presiden Trump, Jared Kushner. Keputusan Trump pada tanggal 6 Desember tidak melakukan apapun untuk meringankan ketakutan tersebut, dan orang-orang Palestina membekukan ikatan akhir tahun lalu.

Presiden Palestina, Mahmoud Abbas mengatakan, AS telah mendiskualifikasi dirinya sebagai mediator. "Kami tidak akan lagi menerima perannya dalam proses politik," katanya saat itu. 

"Yerusalem adalah ibukota abadi negara Palestina, dan tidak dijual untuk emas atau miliaran orang," bunyi pernyataan kantor Abbas dengan pejabat senior lainnya menambahkan bahwa mereka tidak akan "diperas" oleh ancaman pemotongan bantuan Trump.

Pejabat Palestina sekarang mengklaim bahwa rencana Trump akan melihat mereka memiliki negara mini di sekitar setengah ukuran Tepi Barat sementara Israel mempertahankan semua kontrol keamanan, serta kontrol atas Yerusalem dan tempat-tempat sucinya.

Baik wilayah Palestina maupun Jalur Gaza telah melihat demonstrasi harian dan orang-orang Palestina bentrok dengan tentara Israel di Tepi Barat dan di sepanjang perbatasan Gaza. Delapan belas warga Palestina telah terbunuh sejak pengumuman Trump pada 6 Desember.

Israel menganggap Yerusalem sebagai Ibu Kota "tak terbagi", sebuah posisi yang hampir seluruh dunia menolak mengatakan bahwa statusnya harus ditentukan dalam perundingan damai dengan Palestina.

Di bawah hukum internasional, Yerusalem Timur dianggap menduduki wilayah Palestina.




Credit  sindonews.com





Usai Tentara Darat, Turki Hendak Kerahkan AL dan AU ke Qatar


Usai Tentara Darat, Turki Hendak Kerahkan AL dan AU ke Qatar
Para perwira militer Turki saat upacara hari ulang tahun berdirinya Republik Turki, 29 Oktober 2015. Foto/REUTERS/Umit Bektas


ANKARA - Turki berencana untuk mengerahkan angkatan udara (AU) dan angkatan laut (AL) militernya ke Qatar. Rencana ini muncul setelah Ankara mengerahkan banyak tentara darat ke negara tersebut.

Rencana itu diungkap Duta Besar Turki untuk Qatar Fikret Ozer. Meski demikian, diplomat Ankara itu menolak menyebutkan waktu pengerahan AU dan AL Turki.

”Menurut kesepakatan yang ditandatangani antara Qatar dan Turki pada 2014, semua pasukan darat, udara, dan angkatan laut akan dikirim ke Qatar,” katanya kepada wartawan di Doha pada hari Rabu.

“Ankara dan Doha akan menentukan batas waktu pembangunan infrastruktur yang diperlukan dan kapan pasukan ini akan dikirim melalui perundingan,” ujar Ozer.

Penyebaran pasukan yang direncanakan merupakan bagian dari kesepakatan yang mencakup pembangunan kamp militer Turki di Qatar.

Pasukan pertama tentara Turki tiba di pangkalan militer Tariq Bin Ziyad pada tahun 2015. Kamp yang terletak di selatan Doha tersebut merupakan instalasi pertama Turki di Timur Tengah dan dapat menampung 5.000 tentara.

Ozer juga menolak untuk mengungkapkan jumlah pasukan Turki yang saat ini ditempatkan di Qatar.

”Informasi itu akan diungkapkan jika saudara Qatar kami setuju untuk membagikannya,” katanya. ”Kami adalah tamu di sini, mereka adalah tuan rumah,” ujarnya, seperti dilansir Al Jazeera, Kamis (1/2/2018).

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah menjadi pendukung utama Doha sejak Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab (UEA) dan Mesir memutuskan hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Qatar pada 5 Juni 2017.

Keempat negara Arab tersebut menuduh Doha mendukung terorisme dan menjalin hubungan dengan rival regional mereka, Iran. Qatar membantah tudingan tersebut.

Tak lama setelah krisis diplomatik pecah, parlemen Turki dengan cepat mengejar kesepakatan Qatar-Turki yang memungkinkan militer Turki melatih pasukan keamanan Qatar.

Ankara juga telah berusaha menengahi konflik antarnegara Teluk Arab itu untuk menemukan solusi. 




Credit  sindonews.com





Blokade Qatar Dinilai Diskriminatif dan Tanpa Dasar Hukum



Kota Doha, Qatar.

Kota Doha, Qatar.
Foto: EPA

Komisi HAM Qatar meminta PBB terapkan temuan OHNCR.




CB, DOHA -- Komite Hak Asasi Manusia Qatar meminta PBB  menerapkan temuan sebuah laporan yang menyimpulkan bahwa blokade yang diberlakukan oleh negara-negara tetangga terhadap Doha tanpa dasar hukum.

Seperti  dilansir Aljazirah, Jumat (2/2), Komite Nasional untuk Hak Asasi Manusia (NHRC) meminta Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (OHCHR) untuk melaksanakan temuan-temuan dari laporan November 2017 yang menemukan tindakan  Arab Saudi, UEA, Bahrain dan Mesir terhadap Qatar bersikap diskriminatif, tanpa dasar hukum, dan merupakan bentuk perang ekonomi.








Menurut laporan OHCHR, langkah-langkah yang diambil oleh keempat negara tersebut bersifat unilateral, koersif dan sewenang-wenang serta memiliki efek permanen pada penyatuan keluarga dan struktur sosial kawasan secara keseluruhan.

Pada 5 Juni, empat negara Arab memutuskan hubungan diplomatik, perdagangan dan perjalanan dengan Qatar. Mereka menuduh Qatar mendukung terorisme. Doha telah berulang kali membantah tuduhan tersebut.

"NHRC meminta OHCHR untuk melanjutkan upayanya dan segera pindah sesuai dengan fondasi laporan misi untuk memastikan segera berakhirnya blokade dan penderitaan para korban," ujar pernyataan NHRC.

Awal bulan ini, Ketua NHRC Ali bin Smaikh al-Marri mengatakan laporan tersebut membuktikan bahwa blokade bersifat sewenang-wenang dan rasis. "Laporan ini menunjukkan tanpa keraguan bahwa prosedur yang dilakukan oleh negara-negara yang memblokade ini bukan sekadar hubungan diplomatik dan bukan hanya pemboikotan ekonomi," katanya.

Perwakilan OHCHR melakukan wawancara dengan 20 organisasi pemerintah dan non-pemerintah, dan 40 korban selama evaluasi mereka.

Sebelum krisis, warga GCC menikmati banyak kebebasan bergerak antara enam negara anggota, dan menutup ikatan kesukuan, yang berarti bahwa dari generasi ke generasi, ribuan perkawinan silang telah dilakukan antara warga Qatar dan warga GCC lainnya





Credit  republika.co.id





Turki Nilai Komentar Macron Sebuah Penghinaan


Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu saat berbicara di Konferensi Keamanan di Muenchen, Jerman, Ahad (19/2).


Menlu Turki mengatakan perundingan damai Suriah di Jenewa perlu digagas kembali.


CB, ANKARA -- Otoritas Turki angkat bicara terkait pernyataan Pemerintah Prancis akan operasi militer mereka di Afrin. Turki menilai komentar yang dilontarkan Presiden Prancis Emmanuel Macron merupakan sebuah penghinaan.


"Turki menganggap ucapan Prancis mengenai operasinya ke wilayah Afrin di Suriah utara sebagai sebuah penghinaan," kata Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu, Kamis (1/2).

Cavusoglu mengatakan, perundingan damai Suriah di Jenewa perlu digagas kembali. Dia menambahkan, pemerintah Suriah juga perlu memulai perundingan untuk melakukannya setelah sebuah konferensi di Sochi yang diprakarsai Rusia pada Selasa (30/1).

Sebelumnya, Presiden Emmanuel Macron memperingatkan Turki jika operasi militer terhadap milisi Kurdi di Suriah utara seharusnya tidak menjadi alasan bagi mereka untuk menyerang Suriah. Dia mengatakan, Ankara harus mengkoordinasikan tindakan dengan sekutu-sekutunya.

"Jika ternyata operasi ini selain untuk melawan ancaman teroris potensial ke perbatasan Turki dan menjadi operasi invasi, maka hal ini menjadi masalah bagi kami," kata Macron.

Kongres Dialog Nasional Suriah di Sochi, Rusia telah membuahkan 12 poin pernyataan. Poin-poin ini menguraikan pandangan orang-orang Suriah tentang masa depan negara mereka.

Menurut dokumen pernyataan kongres tersebut, Suriah harus menjaga kedaulatan dan integritas teritorialnya. Masa depan negara itu hanya dapat ditentukan oleh rakyat Suriah dalam pemilihan.


Suriah juga akan meminta Sekjen PBB membantu pengorganisasian panitia konstitusi, yang mandatnya akan digariskan sebagai bagian dari proses rekonsiliasi Jenewa. Mor Selwanos Boutros Al-Nehmeh, Uskup Agung Homs, Hama, dan Environs, yang menjadi peserta kongres mengatakan pernyataan ini telah disepakati semua peserta.





Credit  REPUBLIKA.CO.ID





Suriah anggap serangan Turki di Afrin sebagai "pendudukan"


Suriah anggap serangan Turki di Afrin sebagai "pendudukan"
Arsip: Seorang pejuang dari Pasukan Demokratik Suriah (SDF) berdiri diantara reruntuhan gedung yang hancur di Raqqa, Suriah, Senin (25/9/2017). (REUTERS/Rodi Said)




Beirut (CB) - Pemerintah Suriah, Kamis, menggambarkan serangan Turki di wilayah Afrin di Suriah sebagai "agresi" ilegal dan mengatakan pihaknya akan menanggapi serangan itu dengan tindakan setimpal.

"Operasi militer Turki di Suriah utara adalah agresi yang mencolok," kata kementerian luar negeri Suriah dalam pernyataan yang disebarkan di media pemerintah.

"Keberadaan pasukan asing tanpa izin merupakan `pendudukan dan akan ditindak dengan semestinya`," demikian bunyi pernyataan itu.

Turki bulan lalu melancarkan serangan udara dan darat terhadap para petempur Kurdi yang menguasai wilayah barat laut Suriah, Afrin, di perbatasan Turki.

Serangan itu membuka permusuhan baru dalam perang antara banyak pihak di Suriah, demikian Reuters.




Credit  antaranews.com





Serangan udara Turki tewaskan 49 gerilyawan Kurdi di Irak


Serangan udara Turki tewaskan 49 gerilyawan Kurdi di Irak
Pesawat tempur F-16 Turki (REUTERS)



Istanbul (CB) - Sejumlah pesawat tempur Turki membombardir 19 tempat persembunyian kelompok Partai Buruh Kurdistan (PKK) di kawasan utara Irak pada Senin sehingga menewaskan 49 gerilyawan PKK, kata angkatan bersenjata Turki pada Kamis.

Dua serangan udara dilancarkan di wilayah Asos/Qandil, Avasin/Basyan, dan Karkurk pada Senin, demikian pernyataan tertulis dari militer Turki.

Serangan udara itu berhasil menghancurkan tempat-tempat persembunyian, pemukiman sementara, dan gudang penyimpanan senjata kelompok PKK--yang menurut pihak militer pemerintah tengah menyiapkan serangan kejutan di sejumlah pos penjagaan perbatasan Turki.

PKK mengangkat senjata melawan pemerintah di kawasan tenggara Turki sejak tahun 1980an. Mereka masuk dalam daftar hitam terorisme oleh pemerintah Turki, Amerika Serikat, dan Uni Eropa.

Konflik antara PKK dengan pemerintah pusat di Ankara telah menewaskan lebih dari 40.000 orang.





Credit  antaranews.com






Namibia larang pejabatnya ke luar negeri


Namibia larang pejabatnya ke luar negeri
Bendera Namibia. (Wikimedia Commons)



Windhoek (CB) - Presiden Namibia Hage Geingob melarang para politikus dan pegawai negeri melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri untuk menghemat uang setelah memilih meninggalkan jet pribadi untuk menggunakan penerbangan komersial.

Negara Afrika selatan itu kesulitan untuk mengendalikan keuangannya dengan tingkat utang pemerintah yang melonjak dalam beberapa tahun terakhir, yang memicu peringatan kepada para investor mengenai prospek ekonomi mereka.

"Demi membatasi belanja publik, tidak ada permintaan untuk perjalanan keluar (negeri) ... yang akan dipertimbangkan sampai akhir Februari 2018," kata juru bicara kepresidenan Albertus Aochamub pada Rabu (31/1) sebagaimana dikutip kantor berita AFP.

Aochamub mengatakan bahwa Geinob menolak menggunakan jet kepresidenannya untuk liburan pada Desember dan Konferensi Tingkat Tinggi Uni Afrika baru-baru ini di Ethiopia.

"Presiden alih-alih memilih menggunakan penerbangan komersial," katanya, menambahkan bahwa Geingob hanya melakukan kunjungan luar negeri yang penting dengan delegasi yang lebih kecil.

Sebelumnya, pemerintahan Namibia sudah memotong anggaran untuk pendidikan, kesehatan dan pertahanan. Surat kabar Namibia mewartakan pada Rabu bahwa ribuan tentara akan dipaksa mengambil cuti demi menghemat biaya makanan dan listrik di pangkalan militer.




Credit  antaranews.com






Lima Kuburan Massal Rohingya Ditemukan di Myanmar


Lima Kuburan Massal Rohingya Ditemukan di Myanmar
Gambar satelit dari tanggal 26 Mei 2017 (kiri) dan 20 Desember 2017 (kanan) menunjukkan penghancuran Desa Gu Dar Pyin. Foto/AP


YANGON - Sejumlah penduduk desa Rohingya di Myanmar telah dibantai dan dimakamkan di lima kuburan massal. Demikian penyelidikan eksklusif oleh kantor berita Associated Press (AP).

Laporan oleh kantor berita tersebut pada hari Kamis termasuk kesaksian saksi dari dua lusin korban selamat dan kerabat korban, serta rekaman ponsel yang mencatat waktu setelah serangan tersebut.

Diperkirakan 400 anggota etnis minoritas yang teraniaya itu dibunuh oleh tentara Myanmar. Dalam satu pembantaian, sekelompok pria berada dalam satu tim untuk pertandingan sepak bola lokal yang disebut 'chinlone' di desa Gu Dar Pyin, saat tentara mulai menembaki mereka.

Seorang korban bernama Noor Kadir kemudian menemukan enam temannya dikubur di dua kuburan massal terpisah. Dia mengatakan bahwa mayat korban hanya dapat dikenali melalui warna celana pendek mereka.

Pembunuhan massal tersebut diyakini terjadi pada 27 Agustus dan korban selamat mengatakan kepada AP bahwa tentara telah mencoba untuk menutupi bukti kekejaman tersebut. Video yang didapat oleh kantor berita tersebut mengindikasikan usaha menggunakan asam untuk menghancurkan mayat.

Sisa-sisa yang terkandung di dalam kuburan dangkal naik ke permukaan setelah hujan deras dan korban selamat dapat memfilmkan bukti.

Phil Robertson dari Human Rights mengatakan bahwa laporan tersebut meningkatkan dukungan bagi masyarakat internasional untuk menuntut pertanggungjawaban dari Myanmar dan menggarisbawahi perlunya embargo senjata yang dipimpin oleh PBB ke negara tersebut.

"Laporan AP bahwa (tentara) membawa asam ke Gu Dyar Pin untuk mengubah bentuk tubuh dan membuat identifikasi lebih sulit sangat memberatkan karena menunjukkan tingkat pra-perencanaan dari kekejaman ini," kata Robertson.

"Ini saatnya Uni Eropa dan AS untuk serius mengidentifikasi dan meratakan sanksi yang ditargetkan terhadap komandan militer dan tentara Myanamr yang bertanggung jawab atas kejahatan hak asasi manusia ini," imbuhnya seperti dikutip dari Al Jazeera, Kamis (1/2/2018).

Utusan khusus PBB untuk hak asasi manusia di Myanmar, Yanghee Lee mengatakan kepada wartawan bahwa pembunuhan dan pembuangan mayat tersebut mengandung "ciri genosida".

Ketika ditanya tentang kekerasan terhadap minoritas Rohingya di tangan militer Myanmar, Lee menanggapi bahwa "Anda dapat melihatnya sebagai sebuah pola".

Namun, utusan hak asasi PBB tersebut mengatakan bahwa dia tidak dapat membuat sebuah pernyataan mengenai "genosida" sampai pengadilan internasional dapat mempertimbangkan bukti tersebut.

Myanmar sebelumnya mengaku bertanggung jawab atas satu kuburan massal yang berisi 10 jenazah di desa Inn Din. 

Pembunuhan tersebut terjadi pada bulan September namun pihak berwenang hanya mengakui mereka setelah ditemukannya kuburan massal tersebut pada bulan Desember, mengklaim bahwa mereka yang telah meninggal adalah "teroris".


Amnesty International menggambarkan penemuan pada bulan Desember itu sebagai "puncak gunung es".

Sejak Agustus 2017, lebih dari 655 ribu orang Rohingya telah meninggalkan Myanmar ke negara tetangga Bangladesh untuk melarikan diri dari apa yang PBB sebut sebagai "genosida teks book".

Militer Myanmar mengklaim bahwa mereka memerangi apa yang mereka sebut "teroris", namun korban selamat yang menyeberang ke Bangladesh membawa serta laporan pembunuhan massal, pemerkosaan, dan pembakaran rumah.

Bangladesh dan Myanmar telah menyetujui kesepakatan untuk mengirim pengungsi Rohingya kembali. Sebagai bagian dari kesepakatan repatriasi, Rohingya akan ditahan di pusat penahanan, yang oleh aktivis Rohingya sebut sebagai "kamp konsentrasi".

Secara luas dianggap sebagai salah satu minoritas paling teraniaya di dunia, orang-orang Rohingya yang kebanyakan Muslim, ditolak kewarganegaraannya oleh pemerintah Myanmar. Pemerintah Myanmar yang mengklaim bahwa mereka bukan penduduk asli negara itu.




Credit  sindonews.com



Kediaman Suu Kyi dilempari bom Molotov


Kediaman Suu Kyi dilempari bom Molotov

Arsip Foto. Pemimpin sipil Myanmar Aung San Suu Kyi saat menghadiri KTT ASEAN-Korea disela-sela KTT ASEAN ke-31 di Philippine International Convention Center (PICC) di Manila, Filipina, Senin (13/11/2017). (REUTERS/Noel Celis/Pool)



Yangon (CB) - Satu bom Molotov dilemparkan ke kompleks kediaman pinggir danau pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi di Yangon pada Kamis, saat dia sedang tidak berada di rumahnya, kata seorang juru bicara pemerintah.

Suu Kyi sedang berada di Naypyidaw pada saat kejadian dan dijadwalkan bertemu parlemen untuk memperingati tahun kedua partai National League for Democracy (NLD) yang menaunginya mulai berkuasa.

"Itu adalah bom Molotov," kata juru bicara Zaw Htay kepada AFP, tanpa memberikan rincian lebih lanjut tentang kemungkinan motif serangan kecil tetapi jarang terhadap pahlawan demokrasi Myanmar itu.

Bom molotov tersebut menyebabkan kerusakan ringan. Namun, serangan terhadap vila tempat Suu Kyi menjadi tahanan rumah selama bertahun-tahun oleh bekas junta itu adalah serangan yang sangat simbolis.

Suu Kyi semakin menjadi sasaran kemarahan komunitas internasional karena kegagalannya berbicara atas nama komunitas muslim Rohingya di Myanmar.

Hampir 700.000 warga Rohingya telah melarikan diri dari tindakan militer brutal di negara bagian Rakhine utara menuju ke kamp-kamp pengungsi di Bangladesh sejak Agustus tahun lalu, membawa kabar tentang pembunuhan, pemerkosaan dan pembakaran terhadap para pengungsi oleh pasukan Myanmar. Banyak warga Myanmar menganggap orang Rohingya sebagai imigran gelap "Bengali."




Credit  antaranews.com




Menlu Kamboja ke Indonesia Bahas Penguatan Kerja Sama Militer


Menlu Kamboja ke Indonesia Bahas Penguatan Kerja Sama Militer
Kamboja berniat meningkatkan kerja sama pertahanan, farmasi dan pengelolaan produk halal lewat lawatan Menlu Prak Sokhonn ke Jakarta, Jumat (2/2) (REUTERS/Samrang Pring)


Jakarta, CB -- Kamboja berniat untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan dengan Indonesia. Niatan tersebut akan disampaikan Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn dalam lawatan ke  Indonesia 1-3 Februari. Menlu Sokhonn dijadwalkan bertemu Menlu RI Retno Marsudi, Jumat (2/2).

“Menlu Sokhonn rencananya tiba di Jakarta malam ini dan bertemu Menlu Retno bsk pagi. Salah satu fokus pertemuan keduanya adalah peningkatan kapasitas dalam bidang pertahanan seperti pertukaran pendidikan militer,”  kata juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Christiawan Nasir kepada wartawan di Jakarta, Kamis (1/2).

Selain peningkatan kerja sama pertahanan, kedua menlu juga akan mendiskusikan penguatan kerja sama ekonomi seperti investasi, pertanian, pariwisata, dan teknologi.



Arrmanatha mengungkapkan Kamboja juga tertarik mempelajari produk farmasi dan pengelolaan produk halal. 

Berdasarkan data Kemlu RI, nilai perdagangan RI-Kamboja selama periode Januari hingga Oktober 2017 mencapai US$441,5 juta

Dia mengatakan banyak investor asal Indonesia yang juga menanamkan modalnya di Kamboja. Nilai investasi Indonesia di negara itu bahkan mencapai US$350 juta pada 2016 lalu.

Selain isu bilateral, masalah ASEAN juga akan menjadi perhatian dalam pertemuan kedua menlu. Juga rencana peringatan 60 tahun hubungan RI-Kamboja pada 2019.



Credit  cnnindonesia.com





Menlu RI terima kunjungan delegasi MILF dari Filipina


Menlu RI terima kunjungan delegasi MILF dari Filipina
Arsip Foto. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/1/2018). (ANTARA/Sigid Kurniawan)




Jakarta (CB) - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menerima kunjungan delegasi Front Pembebasan Islam Moro (Moro Islamic Liberation Front/MILF) dari Filipina selatan di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis.

Menurut Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir, saat menerima kunjungan delegasi MILF, Menteri Luar Negeri menyampaikan dukungan Indonesia terhadap berbagai upaya untuk mencapai perdamaian di bagian selatan Filipina.

"Menlu RI menekankan bahwa semua pihak di Filipina selatan harus berkontribusi dalam upaya perdamaian," katanya.

Indonesia secara aktif mendorong dan membantu rekonsiliasi dan perdamaian di Filipina. Sejak 2012 hingga 2018 Indonesia telah mengirimkan 84 personel, baik militer mau pun sipil, untuk membantu proses rekonsiliasi dan perdamaian di Filipina selatan.

Dalam pertemuan dengan delegasi MILF, Menteri Luar Negeri Retno juga bicara tentang tiga warga Indonesia yang masih disandera kelompok bersenjata di wilayah Filipina Selatan.

"Menlu juga menyampaikan kekhawatiran soal penyanderaan WNI. Kita meminta bantuan apabila MILF bisa menolong untuk proses pembebasan WNI yang masih disandera," ucap Arrmanatha.

Dalam kunjungannya ke Indonesia, delegasi MILF juga bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan perwakilan dari organisasi Islam di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.



Credit  antaranews.com


Ke RI, Eks Separatis Filipina Ingin Belajar Rekonsiliasi Aceh

 
Ke RI, Eks Separatis Filipina Ingin Belajar Rekonsiliasi Aceh
Al Hajj Murad Ebrahim, pemimpin eks kelompok separatis terbesar di Filipina, Front Pembebasan Islam Moro (MILF), menemui Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, di Jakarta. (Dok. Marconi Navales)


Jakarta, CB -- Al Hajj Murad Ebrahim, pemimpin eks kelompok separatis terbesar di Filipina, Front Pembebasan Islam Moro (MILF), menemui Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, di Jakarta untuk belajar mengenai proses rekonsiliasi, seperti yang terjadi di Aceh.

“MILF dalam kunjungannya ke sini untuk belajar proses perdamaian yang berhasil dilakukan seperti rekonsiliasi di Aceh,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, setelah pertemuan tersebut berlangsung di Jakarta, Kamis (1/2).

Lebih dari satu dekade MILF melakukan pemberontakan terhadap pemerintah demi mendirikan negara sendiri.


Namun, pertumpahan darah berangsur berubah menjadi dialog politik hingga akhirnya MILF dan pemerintah mencapai kesepakatan damai pada 2014 lalu di Kuala Lumpur.


Tuntutan mendapatkan negara merdeka pun sudah berubah menjadi keinginan memiliki otonomi di daerahnya sendiri, meski tetap di bawah naungan pemerintah.

Meski MILF telah berdamai, wilayah di selatan Filipina masih bergejolak lantaran masih ada sejumlah separatis, pemberontak, hingga kelompok militan lainnya yang memiliki kepentingan di negara Asia Tenggara itu.


Karena itu, dalam pertemuannya dengan delegasi MILF, Retno juga mengungkapkan dukungan pemerintah RI kepada seluruh pihak di Filipina untuk berkontribusi lebih banyak terhdap perdamaian.

“Menlu Retno juga ungkapkan dukungan pemerintah terhadap kontribusi yang telah dilakukan seluruh pihak di Filipina Selatan untuk capai perdamaian," kata Arrmanatha.

Arrmanatha mengatakan, dalam kunjungannya hari ini, para perwakilan MILF juga bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

“Mereka [delegasi MILF] juga akan bertemu beberapa wakil organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah,” ucapnya.


Lebih lanjut, Arrmanatha mengatakan Indonesia merupakan salah satu negara yang berkontribusi secara aktif menciptakan perdamaian di Filipina Selatan, bahkan sejak 1990-an.

Dia mengatakan, kontribusi itu bisa dilihat dari keikutsertaan RI dalam tim pemantau internasional di Filipina selatan.

Arrmanatha juga mengatakan hingga kini Indonesia telah mengirimkan 84 personel yang terdiri dari Kontingen Garuda dan warga sipil, untuk terlibat dalam proses perdamaian di Filipina Selatan.

“Awal tahun, Bu Menlu juga pergi ke Mindanao, Filipina Selatan, untuk memperkuat kerja sama pendidikan Islam seperti pertukaran pelajar dan sebagainya. Ini menunjukkan komitmen RI dalam mendukung perdamaian di Filipina dan bahkan di kawasan secara umum,” kata Arrmanatha.




Credit  cnnindonesia.com







Pertemuan Menlu ASEAN Bahas Ekstradisi, LCS dan Indo-Pasifik


Pertemuan Menlu ASEAN  Bahas Ekstradisi, LCS dan Indo-Pasifik
Menlu Retno Marsudi mendorong pembahasan perjanjian ekstradisi ASEAN untuk menangkal kejahatan lintas negara di kawasan. ( CNN Indonesia/Riva Dessthania Suastha)


Jakarta, CB -- Rencana perjanjian ekstradisi ASEAN, isi Kode Etik Laut China Selatan dan Indo-Pasifik bakal menjadi pembahasan dalam pertemuan para menteri luar negeri Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) di Singapura, 4-6 Februari pekan depan.

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akan mendorong pembentukan instrumen perjanjian ekstradisi ASEAN dalam pertemuan tersebut.

Direktur Kerja Sama Politik dan Keamanan ASEAN Kemlu RI, Mochamad Chandra Widya Yudha, memastikan bahwa topik itu akan menjadi salah satu fokus Indonesia dalam rapat perdana para menlu negara ASEAN tersebut.


“Beberapa fokus akan dibahas dalam ASEAN Retreat nanti, salah satu yang akan diangkat Indonesia adalah pembentukan segera instrumen ekstradisi di ASEAN,” kata Chandra kepada wartawan di Jakarta, Kamis (1/2).

Chandra mengatakan instrumen ekstradisi menjadi penting karena bisa menjadi jembatan penguatan kerja sama hukum antara negara anggota ASEAN.
̢۬Selain itu, instrumen ekstradisi, paparnya, juga bisa menjadi upaya bersama antara negara anggota menangani kejahatan lintas negara seperti perdagangan narkoba, terorisme, perdagangan orang, penangkapan ikan ilegal, hingga pencucian uang di kawasan.


“Instrumen ini tidak hanya penting bagi Indonesia, tapi juga bagi kawasan di tengah semakin berkembangnya tantangan transnational crime dan berbagai isu lainnya,” kata Chandra tanpa menjelaskan rincian rencana perjanjian ekstradisi ASEAN tersebut.

Meski begitu, sejauh ini, menurut Chandra, seluruh negara anggota menyambut positif rencana pembentukan mekanisme tersebut. Perjanjian ekstradisi ASEAN nantinya diharapkan bersifat mengikat secara hukum (legally binding).

“Secara teknis ini masih dibahas termasuk beberapa pendekatan lainnya. Sudah ada kelompok kerja gabungan juga dari pejabat negara ASEAN membahas ini. Pembahasan ini sudah berlangsung cukup lama dan harapannya bisa segera selesai. Nanti pada saatnya, teknis isntrumen akan dijelaskan,” kata Chandra.

Selain rencana perjanjian ekstradisi ASEAN, sejumlah topik lain yang dibahas adalah negosiasi isi Kode Etik (CoC) Laut China Selatan, arsitektur Indo-Pasifik sebagai upaya menjaga stabilitas perdamaian, penguatan kerja sama e-commerce, dan dan penguatan implementasi Konsensus ASEAN tentang Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran.

“Terkait CoC Indonesia ingin menekankan pentingnya menapai kemajuan substantif dan signifikan dalam perundingan CoC. Kita tahu bahwa kerangka CoC sudah disepakati ASEAN dan China November lalu, kami berharap negosiasi isi CoC-juga bisa disegerakan,” kata Chandra.




Credit  cnnindonesia.com