Jumat, 03 November 2017

Polri Benarkan WNI Terduga Militan ISIS Ditangkap di Filipina

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul mengatakan, WNI itu ditangkap lantaran diduga menjadi anggota kelompok militan yang berbaiat kepada ISIS, Maute. (Antara Foto/Sigid Kurniawan)

Jakarta, CB -- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengonfirmasi bahwa otoritas keamanan Filipina telah menangkap seorang warga negara Indonesia bernama Muhammad Ilham Syaputra dalam operasi pembersihan teroris di Marawi pada Rabu (1/11).

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul mengatakan, Ilham ditangkap lantaran diduga menjadi anggota kelompok militan yang berbaiat kepada ISIS, Maute.

“Terkait ditangkapnya Muhammad Ilham Syahputra oleh otoritas Filipina saat penyisiran wilalayah Marawi, yang bersangkutan diketahui adalah WNI,” kata Martinus di Markas Besar Polri, Jakarta, Kamis (2/11).

Menurutnya, otoritas keamanan Filipina juga menyita sejumlah barang bukti dari tangan Ilham, antara lain granat, pistol, paspor, dan beberapa lembar uang dengan mata uang asing.

Martinus menuturkan, Polri tengah membangun komunikasi intens dengan otoritas keamanan Filipina terkait langkah pemberian bantuan hukum, sebagaimana ketentuan yang diizinkan dalam aturan internasional.

“Misalnya, didampingi pengacara dan perlakuan pada tahanan harus sesuai dengan standar internasional,” tuturnya.

Lebih jauh, mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya itu mengaku akan mengonfirmasi lebih lanjut seputar dugaan Ilham terlihat dalam aksi teror bom di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat pada 14 Januari 2016.

Namun demikian, dia membenarkan perihal keterlibatan kelompok teroris di Filipina dalam serangan teror bom Thamrin. Menurutnya, keterlibatan tersebut dalam bentuk pengadaan senjata, pelatihan, pemasokan logistik, hingga pengiriman uang.

“Kalau dilihat, para pelaku dan kelompok bom Thamrin terkait juga dengan Filipina Selatan. (Misalnya) senjata, pelatihan, pengiriman logistik, pengiriman uang, pertukaran pelatihan, hubungan kelompok bom Thamrin dan Filipina jadi satu,” katanya.

“Apakah Ilham pernah lakukan, saya akan dalami lagi,” ucapnya.

Ilham dilaporkan ditangkap dalam operasi pembersihan teroris di Marawi, Filipina, pada Rabu (1/11) pagi.

Kabar mengenai penangkapan Ilham ini pertama kali diketahui melalui sejumlah media Filipina yang melaporkan bahwa kepolisian wilayah Lanao del Sur, Joel Guyguyon, menangkap seorang WNI bernama Muhamad Ilham Syaputra dalam operasi pembersihan teroris di Marawi.

Sebagaimana diberitakan CNN Filipina, Ilham dilaporkan berasal dari Medan, Sumatera Utara, dan merupakan salah satu dalang di balik serangan bom Thamrin yang menewaskan delapan orang pada Januari 2016 lalu.

Guyguyon menuturkan, ada dua luka tembak di tubuh Ilham saat tertangkap sehingga membutuhkan perawatan medis. Kini, pihak berwenang sedang mempersiapkan Ilham untuk menjalani pemeriksaan resmi di Kementerian Kehakiman.

"Kami tengah mempersiapkan laporan penyelidikan untuk mengajukan sejumlah tuntutan terhadapnya atas upaya pemberontakan dan terorisme," kata Guyguyon.

Credit cnnindonesia.com

WNI Diduga Ditangkap di Marawi, Kemlu Panggil Utusan Filipina

Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, mengatakan pihaknya telah memanggil utusan Kedutaan Besar Filipina di Jakarta untuk meminta konfirmasi mengenai kabar seorang WNI yang dilaporkan ditangkap di Marawi karena diduga menjadi militan kelompok teror di sana. (CNN Indonesia/Riva Dessthania Suastha)

Jakarta, CB -- Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, mengatakan pihaknya telah memanggil utusan Kedutaan Besar Filipina di Jakarta untuk meminta konfirmasi mengenai kabar seorang warga Indonesia yang dilaporkan ditangkap di Marawi karena diduga menjadi militan kelompok teror di sana.

“Pagi ini kuasa usaha interim kedutaan besar Filipina telah bertemu dengan Direktur Asia Tenggara Kemlu RI, Denny Abdi, untuk dimintai penjelasan resmi mengenai penangkapan seorang WNI yang diduga FTF (militan asing) di Marawi,” kata Arrmanatha dalam jumpa pers di Kemlu, Jakarta, Kamis (2/11).

Namun menurut Arrmanatha, hingga saat ini belum ada otoritas Filipina yang mampu mengonfirmasi penangkapan WNI tersebut. Sejauh ini, tutur Arrmanatha, kementeriannya hanya mendapat informasi informal dari otoritas Filipina.

“Kami telah meminta konfirmasi kepada semua lini otoritas Filipina melalui kedubes RI di Manila dan KJRI di Davao. Namun, sampai saat ini belum juga ada notifikasi resmi kekonsuleran dari Filipina kepada KBRI, KJRI, mau pun Kemlu sendiri,” ujar Arrmanatha.

Kemlu pun terus meminta Filipina untuk segera memberi notifikasi resmi kekonsuleran kepada KBRI atau KJRI karena tanpa pemberitahuan itu, pemerintah tidak bisa memverifikasi kewarganegaraan orang tersebut.

“Setelah dapat notifikasi, baru KBRI atau KJRI minta akses kekonsuleran kepada Filipina untuk memverifikasi data WNI tersebut apakah melalui wawancara atau pengecekan data perjalanannya,” ujar Arrmanatha.

“Setelah itu, baru kami bisa putuskan apakah benar atau tidak dia seorang WNI,” tuturnya menambahkan.

Kabar mengenai penangkapan WNI ini memang pertama kali hanya didapat dari sejumlah media Filipina yang melaporkan bahwa kepolisian wilayah Lanao del Sur membekuk Muhammad Ilham Syaputra, WNI asal Medan, dalam operasi pembersihan teroris di Marawi pada Rabu pagi.

Ilham dilaporkan berada di Filipina sejak November 2016 lalu atas ajakan Isnilon Hapilon, pemimpin Abu Sayyaf yang disebut-sebut sebagai emir ISIS Asia Tenggara, untuk bergabung melawan pemerintah di Marawi.

Pria 29 tahun itu juga disebut sebagai salah satu dalang di balik serangan bom Thamrin yang menewaskan delapan orang pada Januari 2016 lalu.

Credit cnnindonesia.com

Dorong Perdamaian Taliban-Afghanistan, Menlu RI Akan ke Kabul

Menlu RI, Retno Marsudi, berencana mengunjungi Kabul untuk mendorong percepatan perdamaian antara pemerintah Afghanistan dan Taliban. (NTB Scanpix/Hakon Mosvold Larsen via Reuters)

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi berencana mengunjungi Kabul, Afghanistan, untuk menemui Menlu Salahuddin Rabbani dan Presiden Ashraf Ghani demi mendorong percepatan perdamaian antara pemerintah dan Taliban.

“Kami sedang merencanakan kunjungan, sedang mencocokkan waktunya. Semoga dapat terlaksana dalam waktu dekat. Kami ingin mendorong rekonsiliasi di Afghanistan agar dapat tercapai,” ujar juru bicara Kemlu RI, Arrmanatha Nasir, di Jakarta, Kamis (2/11).

Konflik puluhan tahun antara pemerintah Afghanistan dan Taliban menjadi perhatian dunia karena terus menggerus stabilitas keamanan di negara itu, bahkan Asia Selatan secara keseluruhan.

Sejumlah upaya damai sebenarnya sudah sempat digagas, tapi belum membuahkan hasil. Pada Mei 2015 lalu, perwakilan Taliban dan pemerintah juga telah menggelar pembicaraan damai informal di Qatar.

Meski kedua pihak sepakat untuk melanjutkan upaya damai, Taliban berkeras akan terus melancarkan serangan teror dan propagandanya di negara itu sampai seluruh tentara asing yang didominasi Amerika Serikat dan negara Barat keluar.

Sampai saat ini, kelompok yang pernah menguasai Afghanistan ini pun kerap meluncurkan serangan yang menargetkan aparat keamanan seperti polisi dan tentara.

Sekitar 2.531 tentara Afghanistan dilaporkan tewas dan 4.238 tentara lainnya terluka selama empat bulan pertama tahun 2017 akibat serangan Taliban dan militan lainnya.

Dengan demikian, ada 20 tentara Afghanistan tewas setiap harinya akibat berperang dengan kelompok tersebut.

Selain masalah Taliban, kunjungan Menlu ke Kabul ini juga untuk membahas penguatan kerja sama antara Indonesia dan Afghanistan, terutama dalam bidang penanggulangan terorisme dan kejahatan transnasional, seperti perdagangan serta penyelundupan narkoba.

Tak hanya itu, masalah perdagangan dan penyelundupan manusia juga akan menjadi pokok bahasan dalam kunjungan Retno ke negara di Asia Selatan itu.

Namun, Arrmanatha belum bisa merinci waktu kunjungan tersebut. Jika terlaksana, ini akan menjadi lawatan menlu RI pertama sejak 1961 lalu.

“Terakhir itu, Menlu Soebandrio mengunjungi Kabul untuk mendampingi Presiden Soekarno ke Afghanistan pada 1961,” katanya.

Credit cnnindonesia.com

Pasukan Irak rebut ladang Akkas gas dari ISIS

Pasukan khusus Irak mengikuti operasi memerangi militan Negara Islam di Kokjali, Mosul, Irak, tahun lalu (2/11/2016). (REUTERS/Thaier Al-Sudaini )

Baghdad (CB) - Pasukan Irak merebut kembali ladang gas Akkas dari tangan ISIS, kata Menteri Perminyakan Irak Jabar al-Luaibi kepada wartawan di Baghdad.

Pasukan Irak melancarkan ofensif bulan lalu untuk mengusir ISIS dari daerah terakhir yang dikendalikan kelompok militan itu di perbatasan Irak-Suriah di mana ladang gas itu berada. Ladang gas itu belum berproduksi kembali.

Akkas, yang memiliki cadangan 5,6 triliun kaki kubik, dioperasikan oleh Korea Gas Company (KOGAS) dan berlokasi di Provinsi Anbar dekat perbatasan Suriah.

Pembangunan ladang gas Akkas tertunda setelah ISIS menguasai bagian besar wilayah Anbar pada Mei 2014. KOGAS menghentikan operasi setelah ISIS beberapa kali menyerang situs ladang minyak perusahaan itu.

Kementerian perminyakan Irak menyatakan akan mengirimkan awak ke Akkas untuk menghitung kerusakan pada fasilitas energi di ladang minyak itu.

"Kami akan menggelar kunjungan kerja untuk menyusun laporan mengenai kerusakan dan apa yang kami perlukan untuk membuat ladang minyak itu beroperasi sesegera mungkin," kata insinyur Mohammed Ibrahim yang merupakan anggota tim supervisi Akkas dari kementerian perminyakan.

Irak berencana segera mengontak KOGAS untuk memulai persiapan guna melanjutkan proyek di ladang minyak itu, kata Ibrahim.

"Pasukan keamanan tengah bekerja membersihkan Akkas dari ranjau yang mungkin ditinggalkan ISIS," kata Kolonel Saad Hardan dari kepolisian Anbar seperti dikutip Reuters.

Credit antaranews.com

Irak akan gelar pemilu parlemen Mei 2018

Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi (REUTERS)

Baghdad (CB) - Pemerintah Irak telah memutuskan untuk menggelar pemilu parlemen pada 15 Mei tahun depan, kata Perdana Menteri Haider al-Abadi pada Rabu (1/11).

Keputusan itu perlu mendapat persetujuan parlemen dan presiden setidaknya 90 hari sebelum tanggal tersebut dapat dipastikan, menurut komisi pemilu.

Komisi itu sebelumnya mengajukan agar pemilu digelar pada 12 Mei.

Irak terdiri dari 18 daerah pemilihan, masih-masing memilih antara tujuh sampai 34 deputi menurut demografik.

Delapan kursi dialokasikan untuk minoritas: lima untuk kristiani, satu untuk orang Saba, satu untuk orang Yazidi dan satu untuk orang Shabak.

Walaupun sebagian besar deputi dipilih di daerah pemilihan mereka melalui representasi proporsional, tujuh "kursi nasional" dibagikan ke partai berdasarkan hasil dari seluruh Irak.

Parlemen Irak terdiri dari 328 legislator yang menjabat selama empat tahun, demikian AFP.

Credit antaranews.com

Sudan ingin selesaikan pertikaian dengan Sudan Selatan

Presiden Sudan Omar al-Bashir (REUTERS/James Akena)

Khartoum (CB) - Presiden Sudan Omar al-Bashir pada Rabu (1/11) mengatakan kepada Presiden Salva Kiir bahwa Khartoum ingin menyelesaikan semua isu yang tertunda dengan Sudan Selatan, sebagai upaya untuk memperbaiki hubungan, lapor kantor berita SUNA.

Pernyataan Bashir disampaikan saat sebuah pertemuan dengan Kiir, yang memulai kunjungan dua harinya ke Khartoum untuk mencoba menyelesaikan sengketa perbatasan dan mengatasi tuduhan mendukung pemberontak satu sama lain.

Itu adalah kunjungan ketiga Kiir ke Khartoum sejak wilayah selatan yang didominasi kristiani berpisah dari utara yang didominasi muslim pada 2011, setelah perang sipil selama 22 tahun. Ratusan ribu orang tewas dalam perang tersebut.

"Sudan ingin menyelesaikan semua masalah yang tertunda... dan mengaktivasi mekanisme politik serta keamanan guna memajukan hubungan bilateral," kata Bashir kepada Kiir di pertemuan mereka, menurut SUNA seperti dikutip AFP .

"Sudan mendukung rakyat Sudan Selatan dan tetap membuka teritorialnya untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Sudan Selatan, dan juga akan meningkatkan upaya perdamaian di Sudan Selatan," kata Bashir.

Bashir sebelumnya menyambut Kiir dan delegasinya di bandara Khartoum dan keduanya kemudian menggelar pertemuan bersama.

Credit antaranews.com

Kamis, 02 November 2017

TNI AL Miliki Kapal Siluman Perusak, Ini Daftar Kehebatannya

SURABAYA - TNI Angkatan Laut (AL) resmi memiliki kapal perusak kawal rudal (PKR) KRI I Gusti Ngurah Rai-332 yang canggih dengan desain stealth atau siluman sehingga memiliki kemampuan mengelabui sistem radar.

Kapal yang dibangun PT Penataran Angkatan Laut (PAL) Indonesia itu, Senin (30/10/2017), diserahterimakan kepada Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dan Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Ade Supandi di Dermaga Dock Semarang PT PAL Indonesia, Ujung, Surabaya, Jawa Timur.

"Hadirnya KRI I Gusti Ngurah Rai-332 akan memperkuat TNI dalam menegakkan keutuhan NKRI," kata Ryamizard Ryacudu.

Dalam pembuatan kapal, PT PAL Indonesia menggandeng galangan kapal asal Belanda, Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS). Proses pembuatan kapal perang ini dilakukan dengan pembangunan moduler system yang terbagi dalam enam modul, di mana satu modul di antaranya dikerjakan di Belanda. Sedangkan lima modul lain dikerjakan PT PAL Indonesia.

Menhan menegaskan, masuknya KRI I Gusti Ngurah Rai-332 ke jajaran TNI AL sesuai dengan rencana Minimum Essential Force TNI fase kedua. "Saya instruksikan untuk merawat kapal ini harus dengan penuh tanggung jawab," katanya.

KRI I Gusti Ngurah Rai-332 merupakan kapal kedua proyek kapal Ship Integrated Geometrical Modularity Approach (SIGMA) dan masuk dalam kelas perusak kawal peluru kendali dengan tipe 10514. Kapal perusak kawal rudal dengan panjang 105,11 meter, lebar 14,2 meter, dan bobot penuh 3.216 ton ini mampu berlayar hingga 5.000 nm.

Selain itu, kapal yang mampu membawa 120 kru kapal dengan kecepatan 28 knot ini juga memiliki ketahanan berlayar hingga 20 hari dengan dilengkapi peralatan persenjataan modern yang terintegrasi dalam sistem Sensor Weapon Control (Sewaco). Selain itu, design stealth atau siluman yang dimiliki yakni berupa low radar cross section, low infrared signature, dan low noise signature menjadikan kapal PKR ini diklaim sulit terdeteksi oleh radar kapal lain.

Kapal ini juga dilengkapi berbagai persenjataan seperti rudal permukaan ke permukaan Exocet MM40B3 dengan jarak jangkau hingga 180-200 km, meriam utama OTO Melara 76/62 mm Super Rapid Gun, dan rudal permukaan ke udara MICA yang dirancang untuk bisa dioperasikan dalam waktu singkat dan beroperasi di segala cuaca serta dapat menyergap sasaran sejauh 20-25 km.

Selain itu, dilengkapi juga dengan senjata penangkal rudal Terma SKWS Decoy Launching System, torpedo AKS A-244S untuk keperluan bawah permukaan laut yang termasuk dalam kelas torpedo ringan berpandu yang memiliki kemampuan khusus dapat mengincar sasaran di perairan dangkal, serta meriam close in weapon system millennium (CIWS) millennium gun 35 mm untuk menangkis serangan udara dan ancaman permukaan jarak dekat, meriam vector 20 mm, serta otomelara 76/62 super rapid gun.

Peresmian kapal ditandai dengan penekanan tombol sirene, dilanjutkan pengukuhan komandan pertama KRI I Gusti Ngurah Rai-332, yaitu Kolonel Pelaut Endra Hartono. Hadir pula keluarga pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai yang namanya dijadikan nama kapal perang.

Direktur Utama (Dirut) PT PAL Indonesia Budiman Saleh menambahkan, pembangunan kapal PKR dengan program transfer of technology (ToT) ini menyerap kurang lebih 200 tenaga kerja di PT PAL Indonesia. Tenaga kerja itu terdiri atas berbagai disiplin keilmuan. Dari jumlah tersebut, sekitar 75 orang di antaranya dididik di galangan kapal Damen Schelde-Vlisingen Belanda.

Alih teknologi itu sesuai amanat UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan dan Keputusan KKIP Nomor KEP/12/KKIP/ XII/ 2013 tentang Lead Integrator Alutsista Matra Laut. "Kapal PKR ini wujud kebanggaan pada bangsa untuk mempertahankan kedaulatan bangsa," ujarnya.

Kapal dengan nomor proyek pembangunan W000294 ini sebelumnya melalui serangkaian proses pengujian yang dimulai dengan first steel cutting atau pemotongan pelat pertama pada 17 September 2014. Dilanjutkan dengan keel laying atau peletakan lunas pada 18 Januari 2016 dan diluncurkan awal pada 20 September 2016. Kemudian dilakukan serangkaian uji (sea trial) sebelum kapal ini layak untuk diserahterimakan.

Menurut Budiman Saleh, kapal PKR KRI I Gusti Ngurah Rai-332 ini bisa untuk perang empat matra sekaligus, perang permukaan sesama kapal perang, perang bawah air melawan kapal selam, perang dengan udara pesawat tempur, dan perang elektronika, serta mampu membajak sistem persenjataan dan kendali dari kapal perang musuh.

Credit sindonews.com

Fatah Tuding Israel Ingin Gulingkan Rekonsiliasi Palestina

Warga Palestina di Gaza City, Kamis (12/10), menyambut gembira kesepakatan rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah.

CB, RAMALLAH -- Anggota Komite Sentral Fatah Azzam Al-Ahmad menuding Israel berupaya menggulingkan rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas. Al-Ahmad merupakan salah satu pejabat Fatah yang menangani proses rekonsiliasi dengan Hamas.

Berbicara kepada Quds Press, Al-Ahmad menyinggung tentang serangan Israel ke Gaza pada Senin (30/10). Dalam serangan tersebut Israel meledakkan sebuah terowongan di bawah perbatasan Gaza dan menyebabkan tujuh warga sekaligus pejuang Palestina tewas.

Al-Ahmad mengecam serangan tersebut. "Agresi di Jalur Gaza adalah agresi terhadap semua orang Palestina. Agresi Israel terhadap rakyat Palestina tidak akan pernah berhenti," ujarnya seperti dikutip laman Middle East Monitor, Rabu (1/11).

"Israel mencari dalih palsu untuk membenarkan serangan agresifnya guna melemahkan upaya terus menerus untuk mengakhiri perpecahan (Hamas dengan Fatah), mencapai rekonsiliasi nasional, dan meraih kembali harapan bagi rakyat Palestina," kata Al-Ahmad.

Ia menegaskan agresi Israel tak akan mempengaruhi rekonsiliasi Fatah dengan Hamas. "Rakyat Palestina menuju ke arah yang benar untuk mengakhiri perpecahan ini," ucapnya.

Al-Ahmad pun mengumumkan Pemerintah Kesepakatan Nasional akan mengambil alih kendali penyeberangan Rafah hari ini. Tanggal ini ditetapkan oleh Fatah dan Hamas dalam kesepakatan yang mereka capai di Kairo, Mesir, tiga pekan lalu. "Kami tidak akan pernah mundur," ujar Al-Ahmad.

Pada Senin (30/10) sore, Israel mengumumkan telah menargetkan sebuah terowongan lintas perbatasan di Jalur Gaza. Serangan Israel ke terowongan tersebut menyebabkan tujuh orang tewas, 12 luka-luka, dan empat lainnya hilang.

Credit republika.co.id

Israel Bentuk Pasukan Khusus Jaga al-Aqsa

Wanita palestina membaca Alquran di area kompleks Masjid Al Aqsa.

CB, YERUSALEM -- Menteri Pertahanan Umum Israel Gilad Erdan telah memutuskan membentuk sebuah pasukan khusus polisi yang beranggotakan 200 orang di kompleks Masjid Al Aqsa di Yerusalem. The Jerusalem Post melaporkan, pasukan khusus ini dinamai The Temple Mount Unit.

"The Temple Mount Unit akan dilengkapi dengan teknologi canggih dan akan mengumpulkan data intelijen untuk melindungi pengunjung di tempat suci. Unit ini akan mencakup sekitar 200 polisi dan 100 polisi lainnya akan direkrut secara khusus tahun depan," kata Erdan, dikutip Al Arabiya.

Erdan menjelaskan, rencana pembentukan pasukan khusus ini adalah hasil dari evaluasi insiden baku tembak di kompleks Al-Aqsha pada Juni lalu. Dua polisi Israel terbunuh, dan tiga warga Palestina juga tewas dalam baku tembak tersebut.

Setelah serangan itu, Israel memasang pelacak logam di gerbang Al Aqsa, yang memicu demonstrasi besar di Palestina selama dua pekan. Demonstrasi ini pada akhirnya berhasil memaksa pemerintah Israel untuk melepas alat pelacak itu.

Bagi umat Islam, Al Aqsa merupakan situs suci terbesar ketiga di dunia. Sementara orang-orang Yahudi menyebut daerah itu sebagai "Bukit Bait Suci," dan mengklaim situs ini sebagai kuil Yahudi di zaman kuno.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Pengebom Siluman B-2 dan B-1B Batal Pamer ke Jepang karena Ini

CB, Tokyo - Penerbangan resmi pertama pesawat jet siluman B-2 Spirit Amerika Serikat ke Jepang pada dibatalkan akhir pekan lalu karena kemunculan badai Topan No. 22.
Pengebom siluman, yang dikukuhkan sebagai yang paling canggih di dunia, dijadwalkan untuk membuat penampilan "kejutan" dalam sebuah pertunjukan Angkatan Udara Jepang dan Amerika Serikat pada 29 Oktober lalu. Namun sesi itu dibatalkan karena cuaca buruk.

Perdana Menteri Shinzo Abe telah dijadwalkan untuk menghadiri acara di Pangkalan Udara Hyakuri ASDF di Prefektur Ibaraki, yang berlangsung setiap 3 tahun sekali.

Pesawat pembom Angkatan Udara Amerika Serikat, B-1B Lancer. South Korea Defense Ministry via AP

Tokyo dan Washington telah mengkoordinasikan pengerahan pesawat pengebom siluman B-2 untuk menekankan pembelaan negara-negara sekutu di tengah ancaman yang berkembang dari program nuklir dan rudal Korea Utara.

Pada awalnya ada rencana untuk mengatur kemunculan pesawat pengebom strategis B-2 dan B-1B Lancer secara bersama sebagai kejutan dalam acara itu.
Pesawat B-2, yang berbentuk segitiga, memiliki teknologi penghindar radar. Berbeda dengan B-1B, B-2 bisa membawa senjata nuklir, menjadikannya sebagai jet tempur yang paling berkuasa di dunia.
"Kami menyesal bahwa peninjauan dibatalkan karena memiliki B-1B dan B-2 yang terbang di samping satu sama lain akan memiliki dampak yang besar," kata seorang pejabat pemerintah Jepang, seperti yang dilansir Asahi Shimbun pada 31 Oktober 2017.
Pemerintah Jepang belum mengumumkan rencana penerbangan pesawat B-2 yang akan datang, menysul pembatalan ini.

Credit TEMPO.CO

Jepang Bakal Tempatkan Militer Dekat dengan Perbatasan Cina

CB, Tokyo - Dalam rangka memperkuat militernya, Jepang akan menempatkan pasukannya di beberapa wilayah di pulau terluarnya untuk pertama kalinya sejak Perang Dunia II.
Jepang akan menempatkan pasukan amfibinya, yang selama ini dilatih Korps Marinir Amerika Serikat, untuk bersiaga di Prefektur Nagasaki. Jepang juga mempertimbangkan menempatkan pasukan di kepulauan Okinawa. Penempatan untuk pertama kalinya sejak Perang Dunia II itu dijadwalkan dilakukan mulai pada Maret 2018.

Pasukan itu dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan Jepang di tengah persaingan yang terus berlanjut dengan Cina mengenai pulau-pulau yang disengketakan.

Seperti yang dilansir Asahi Shimbun pada 31 Oktober 2017, pasukan itu nantinya akan bertanggung jawab untuk menjaga rangkaian pulau-pulau terpencil Jepang yang berbatasan dengan Cina.
Tokyo tidak memiliki kekuatan amfibi khusus sejak kekalahan Jepang selama Perang Dunia II. Namun di bawah pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe, negara itu telah meningkatkan kekuatan militer dan bahkan mengubah konstitusi untuk memungkinkan penempatan pasukannya untuk melindungi sekutunya.
Pasukan amfibi baru akan menjadi bagian dari Pasukan Bela Diri Jepang (JGSDF) dan akan diperkuat sekitar 2.100 tentara.
Pangkalan bagi pasukan itu adalah Camp Ainoura di Prefektur Nagasaki. Namun pejabat Jepang mendiskusikan kemungkinan beberapa marinir akan ditempatkan di Camp Hansen, pangkalan Marinir Amerika Serikat di Pulau Okinawa.
Menurut rencana, kamp itu akan sepenuhnya diisi pasukan Jepang setelah sebagian tentara Amerika yang saat ini ditempatkan di sana dipindahkan ke Guam pada 2020-an.
Langkah itu akan menempatkan marinir Jepang lebih dekat ke pulau-pulau di Laut Cina Timur, yang disebut Kepulauan Senkaku di Jepang dan Diaoyu Islands di China.
Rantai pulau ini diperebutkan oleh kedua negara sekaligus Taiwan dan merupakan target potensial yang jelas bagi Jepang untuk menggunakan kekuatan serangan amfibi.
Pasukan yang sebelumnya bertugas di Camp Ainoura, Prefektur Nagasaki dan lokasi lainnya di Kyushu juga akan ditempatkan di Okinawa di masa depan.
Jepang memilih Camp Ainoura sebagai basis kekuatan baru di tahun 2015. Sebelumnya pada Maret tahun ini, JGSDF mengumumkan telah membuat sebuah unit, yang akan melatih anggota layanan masa depan dari brigade penyerangan amfibi.
Pasukan Jepang telah belajar taktik dari Marinir Amerika Serikat selama bertahun-tahun dan telah berpartisipasi dalam latihan gabungan di Okinawa sejak 2012. Brigade serangan amfibi Jepang akan menggunakan beberapa peralatan yang sama dengan Amerika, seperti Kendaraan pendarat AAV-P7 / A1.

Credit tempo.co

Pertama Kalinya, Jepang Akan Tempatkan Militer di Okinawa

CB, Jakarta - Tokyo - Dalam rangka memperkuat militernya, Jepang untuk pertama kalinya akan menempatkan pasukannya di beberapa wilayah di pulau terluar negaranya.
Jepang akan menempatkan pasukan amfibinya yang selama ini dilatih oleh Korps Marinir Amerika Serikat untuk bersiaga di Prefektu Nagasaki dan mempertimbangkan untuk menempatkan juga di kepulauan Okinawa. Penempatan untuk pertama kalinya sejak Perang Dunia II itu dijadwalkan mulai pada Maret 2018.
Pasukan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan Jepang di tengah persaingan yang terus berlanjut dengan Cina mengenai pulau-pulau yang disengketakan.
Seperti yang dilansir Asahi Shimbun pada 31 Oktober 2017, pasukan itu nantinya akan bertanggung jawab untuk menjaga rangkaian pulau-pulau terpencil Jepang yang berbatasan dengan Cina tersebut.

Tokyo tidak memiliki kekuatan amfibi khusus sejak kekalahan Jepang selama Perang Dunia II. Namun di bawah pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe, negara tersebut telah meningkatkan kekuatan militer dan bahkan mengubah konstitusi untuk memungkinkan penempatan pasukannya untuk melindungi sekutunya.
Pasukan amfibi baru akan menjadi bagian dari Pasukan Bela Diri Jepang (JGSDF) dan akan diperkuat oleh sekitar 2.100 tentara.
Pangkalan bagi pasukan itu adalah Camp Ainoura di Prefektur Nagasaki. Namun pejabat Jepang mendiskusikan kemungkinan beberapa marinir akan ditempatkan di Camp Hansen, pangkalan Marinir Amerika Serikat di Pulau Okinawa.
Menurut rencana , pada tahun 2020-an kamp tersebut akan sepenuhnya diisi oleh pasukan Jepang setelah sebagian tentara Amerika yang saat ini ditempatkan di sana dipindahkan ke Guam. Langkah itu akan menempatkan marinir Jepang lebih dekat ke pulau-pulau di Laut Cina Timur, yang disebut Kepulauan Senkaku di Jepang dan Diaoyu Islands di China. Rantai pulau ini diperebutkan oleh kedua negara sekaligus Taiwan dan merupakan target potensial yang jelas bagi Jepang untuk menggunakan kekuatan serangan amfibi.
Pasukan yang sebelumnya bertugas di Camp Ainoura, Prefektur Nagasaki dan lokasi lainnya di Kyushu juga akan ditempatkan di Okinawa di masa depan.
Jepang memilih Camp Ainoura sebagai basis kekuatan baru di tahun 2015. Sebelumnya pada bulan Maret tahun ini, JGSDF mengumumkan bahwa telah menciptakan sebuah unit, yang akan melatih anggota layanan masa depan dari brigade penyerangan amfibi.
Pasukan Jepang telah belajar taktik dari Marinir Amerika Serikat selama bertahun-tahun dan telah berpartisipasi dalam latihan gabungan di Okinawa sejak 2012. Brigade serangan amfibi Jepang akan menggunakan beberapa peralatan yang sama dengan Amerika, seperti Kendaraan pendarat AAV-P7 / A1.

Credit TEMPO.CO

Benarkah Iran Memiliki Hubungan dengan Alqaidah?

Gerilyawan Alqaidah (ilustrasi)

CB, WASHINGTON -- Berkas CIA yang baru diterbitkan oleh Foundation for Defence of Democracy's Long War Journal mengenai Usamah bin Laden, memberikan rincian baru mengenai hubungan Alqaidah dengan Iran.

Dokumen setebal 19 halaman yang belum pernah dilihat sebelumnya itu berisi penilaian militan senior tentang hubungan kelompok tersebut dengan Iran.

Seperti dikutip media Saudi, Al Arabiya, Penulis menjelaskan, Iran telah menawarkan 'saudara' mereka di Alqaidah semua yang mereka butuhkan, jika mereka mau menyerang Amerika Serikat (AS) di Arab Saudi dan Teluk. Iran juga bersedia memberikan uang dan senjata, serta menyediakan pelatihan di kamp-kamp Hizbullah di Lebanon.

Abu Hafs al-Mauritani, seorang ideolog berpengaruh sebelum insiden 9/11, membantu menegosiasikan tempat yang aman bagi rekan-rekan militan Alqaidah di Iran. Namun berkas itu menunjukkan, Alqaidah telah melanggar persyaratan kesepakatan dan Iran akhirnya menahan beberapa militan.

Penulis menjelaskan, Alqaidah tidak berperang dengan Iran karena mereka memiliki beberapa persamaan kepentingan, seperti sama-sama menjadi musuh Amerika.
Berkas Usamah bin Laden ini menunjukkan, kedua belah pihak hanya terlibat dalam perselisihan yang sedikit memanas. Alqaidah sempat menulis sebuah surat kepada Ayatollah Khamenei yang menuntut pembebasan anggota keluarga mereka yang ditahan di tahanan Iran.

Berkas lainnya menunjukkan, Alqaidah pernah menculik seorang diplomat Iran untuk ditukar dengan militan mereka yang ditahan. Usamah bin Laden sendiri memiliki rencana untuk melawan pengaruh Iran di seluruh Timur Tengah, yang dipandangnya telah merusak.

Namun, ia mendesak kelompoknya agar berhati-hati saat mengancam Iran. Dalam sebuah surat yang dirilis sebelumnya, bin Laden menggambarkan Iran sebagai tumpuan utama Alqaidah untuk dana, personil, dan komunikasi.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Iran Sambut Putin Bahas Konflik Suriah

Vladimir Putin berlatih di fasilitas kebugaran kediaman resmi presiden di Sochi, Russia.

CB, TEHERAN -- Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan tiba di Iran pada Rabu (1/11) untuk mengadakan pertemuan puncak trilateral, yang juga mencakup Azerbaijan. Kerja sama ekonomi kemungkinan akan menjadi agenda utama, khususnya penyelesaian hubungan kereta api di sepanjang koridor transportasi Utara-Selatan yang melintasi Iran dan Azerbaijan dan menghubungkan Rusia ke India.

Namun pembicaraan bilateral antara Rusia dan Iran kemungkinan akan menjadi topik utama. Pada waktu lain, pertemuan antara pemimpin Iran dan Rusia akan menjadi diplomasi rutin. Secara de facto pasca-ISIS Suriah dan Irak dan dengan pengaruh Iran yang meluas di wilayah tersebut, pembicaraan antara Moskow dan Teheran kemungkinan akan berkaitan dengan masa depan di wilayah tersebut.

"Orang-orang Rusia sekarang menyadari bahwa jika mereka memiliki pasangan sejati di belahan dunia ini, itu adalah Iran," kata Mostafa Khosh Cheshm, seorang analis politik yang berbasis di Teheran dan kepala kantor berita semi-resmi FARS, dilansir dari laman Aljazirah, Rabu (1/11).

Rusia, kata dia, telah menghidupkan kembali perannya yang hilang. Rusia sudah naik sebagai kekuatan regional yang akan segera menjadi salah satu kekuatan dunia lagi.

Bagi Iran, memiliki sekutu yang jauh lebih berpengaruh merupakan nilai strategis yang tak terbatas, terutama sekutu yang bisa dipercaya. Presiden Hassan Rouhani secara terbuka memposisikan kesepakatan nuklir 2015 sebagai awal baru dengan Amerika Serikat. Namun, sikap Donald Trump atas kesepakatan itu telah mendorong Iran lebih dekat ke Rusia.

Sehari sebelum kunjungan Putin, sebuah perusahaan Rusia melakukan peletakan batu pertama untuk pembangkit listrik baru yang akan dibangun di fasilitas nuklir Bushehr. Proyek ini diperkirakan memakan waktu 10 tahun.

Kedua negara juga mendominasi hasil perundingan Astana. Sebuah kerangka kerja untuk perdamaian di Suriah pasca perang yang tidak diragukan lagi mengambil posisi Rusia dan Iran seperti seharusnya.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Vladimir Putin Kunjungi Iran

Presiden Rusia Vladimir Putin.

CB, TEHERAN -- Presiden Rusia Vladimir Putin tiba di Teheran Iran, Senin (1/11). Kunjungan ini akan dimanfaatkan Putin untuk membahas kesepakatan nuklir Iran dan menghadiri pertemuan trilateral antara Iran, Rusia, dan Azerbaijan.

Kremlin mengungkapkan, Putin akan membahas beberapa isu dengan Presiden Iran Hassan Rouhani dan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev. "Diharapkan untuk membahas masalah yang paling mendesak mengenai kerja sama antara Rusia, Azerbaijan, dan Iran di bidang politik, ekonomi, budaya, dan kemanusiaan," kata Kremlin dikutip laman kantor berita Rusia TASS.

Selain itu, ketiga presiden juga akan membahas dan saling bertukar pandangan mengenai upaya bersama dalam memerangi terorisme, ekstremisme, perdagangan narkoba, dan kejahatan transnasional lainnya. Putin, Rouhani, dan Aliyev diharapkan mengadopsi sebuah pernyataan bersama mengenai bidang utama kerja sama lebih lanjut.

Kunjungan ini juga akan dimanfaatkan Putin untukmenggelar pertemuan bilateral dengan Rouhani dan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khameinei. Dalam pertemuan tersebut, Putin akan mendiskusikan tentang berbagai isu global dan regional, termasuk kondisi di Suriah dan kesepakatan nuklir Iran.

Seperti diketahui Iran kembali bersitegang dengan Amerika Serikat (AS) terkait kesepakatan nuklir. Presiden AS Donald Trump pada pertengahan Oktober lalu telah mencabut dukungannya terhadap kssepakatan nuklir. Hal ini dilakukan karena Trump menuding Iran telah melanggar kesepakatan tersebut dengan mengembangkan senjata nuklir berbahaya.

Iran sendiri menyatakan akan tetap mempertahankan kesepakatan nuklirnya. Kendati demikian, bila AS hengkang dari kesepakatan tersebut, Iran siap melakukan hal serupa. Ini merupakan kunjungan ketiga Putin ke Iran dalam kurun waktu 10 tahuh. Pada 2007 dan 2015, Putin juga pernah mengunjungi negara tersebut.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Media Pyongyang: Menggelikan, AS Gertak Korut dengan Kapal Induk Nuklir

PYONGYANG - Media pemerintah Korea Utara (Korut) meledek penumpukan aset-aset militer Amerika Serikat (AS) seperti kapal induk dan kapal selam nuklir di kawasan Semenanjung Korea. Media Pyongyang memuji pengembangan senjata nuklir pemerintah Kim Jong-un yang jadi andalan pencegah invasi Washington.

”Sangat menggelikan bagi AS untuk mencoba menggertak DPRK (Republik Rakyat Demokratik Korea—nama resmi Korut) melalui pelenturan otot seperti menggelar kapal induk dan kapal selam nuklir di dekat Semenanjung Korea dan sekitarnya dan menggerakkan (pesawat) pembom strategis berkemampuan nuklir di atasnya,” tulis Uriminzokkiri, bagian dari KCNA, dalam editorial online-nya.

Media pemerintah itu juga mengecam rentetan sanksi, tekanan dan ancaman AS serta sekutu-sekutunya terhadap negara komunis tersebut.

”Kekuatan nuklir DPRK telah menjadi penghalang yang kuat untuk melindungi perdamaian dan keamanan Semenanjung Korea dan seluruh kawasan Asia Timur Laut secara kokoh dan menjamin kedaulatan dan hak atas keberadaan dan perkembangan bangsa Korea,” lanjut editorial tersebut.

Komentar redaksi media Korut itu muncul pada hari Rabu atau menjelang kunjungan Presiden AS Donald Trump ke kawasan Asia Pasifik yang dimulai Jumat (3/11/2017) besok. Dalam lawatan dua minggunya, Trump akan mengunjungi Jepang, Korea Selatan, dan China.

Menjelang kunjungan presiden AS itu, tiga armada tempur kapal induk Amerika telah dikirim ke wilayah di dekat Semenanjung Korea. Para analis militer gerakan militer Washington ini tidak biasa.

Stratfor, sebuah perusahaan analisis intelijen yang berbasis di AS, mencatat dalam sebuah laporannya bahwa Angkatan Udara AS juga akan mengirim selusin jet tempur siluman F-35A ke sebuah pangkalan di Jepang pada awal November ini.

”Pertemuan tersebut merupakan kejadian langka—terakhir kali tiga armada tempur kapal induk AS berkumpul untuk latihan gabungan pada tahun 2007—dan akan memberi Amerika Serikat kekuatan yang kuat dalam mencapai jarak dengan Korea Utara,” kata Statfor dalam laporannya.

”Secara keseluruhan, perkembangan ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat sedang mempersiapkan sebuah konfrontasi. Tapi itu tidak berarti Washington bersiap untuk memulai perang dengan Pyongyang,” lanjut laporan perusahaan analisis intelijen tersebut.

Michael T Clare, seorang profesor studi keamanan dunia di Hampshire College, AS, menulis di The Nation, pada hari Rabu, tentang pergerakan militer AS dalam menekan Korut.

”Hanya ada dua penjelasan yang masuk akal untuk penumpukan angkatan laut yang luar biasa ini; untuk memberi Trump dengan jenis ekstravaganza militer di mana dia tampaknya menikmati, dan/atau mempersiapkan serangan militer pre-emptive di Korea Utara,” tulis dia, yang dikutip Kamis (2/11/2017).

Credit sindonews.com

Rancangan Resolusi PBB Kutuk Korut Atas Pelanggaran HAM

NEW YORK - Uni Eropa dan Jepang telah menyebarkan rancangan resolusi PBB yang akan mengutuk Korea Utara (Korut) karena mengalihkan sumber dayanya untuk mengejar senjata nuklir dan rudal balistik alih-alih membantu rakyatnya. Lebih dari setengah warga Korut membutuhkan lebih banyak makanan dan perawatan medis yang lebih baik.

Draf tersebut juga mendesak Korut untuk memberikan non-warga yang ditahan kebebasan komunikasi dan akses ke petugas konsuler. Hal ini berangkat dari kejadian yang menimpa seorang mahasiswa asal Amerika Serikat Otto Warmbier. Warmbier yang kembali ke rumah pada bulan Juni megalami kerusakan otak dan meninggal beberapa hari kemudian.

"Mengutuk pelanggaran hak asasi manusia yang telah berlangsung lama dan terus berlangsung, meluas dan menjemukan di Korut," begitu judul draft tersebut seperti dikutip dari Washington Post, Kamis (2/11/2017).

Draft ini mencatat temuan Komisi Penyelidikan PBB di Korut pada tahun 2014 bahwa informasi yang diterimanya memberikan alasan yang masuk akal bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan telah dilakukan di negara Asia itu.

Komisi tersebut menyimpulkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk pemusnahan, pembunuhan, perbudakan, penyiksaan, pemenjaraan, pemerkosaan, aborsi paksa, penganiayaan, kelaparan dan penghilangan yang disengaja dilakukan sesuai dengan kebijakan di tingkat tertinggi negara.

Majelis Umum komite HAM PBB diharapkan untuk memberikan suara pada draft tersebut pada pertengahan November. Jika disetujui, yang pasti akan disetujui, 193 negara anggota PBB akan kembali melakukan voting untuk naskah final pada bulan Desember. Semua resolusi sebelumnya yang mengecam catatan hak asasi manusia Korut telah diadopsi.

Rancangan tersebut sangat mendesak pemerintah Korut untuk menghentikan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk segera menutup kamp penjara politik dan melepaskan semua tahanan politik, menangani kekebalan hukum dan bekerja sama dengan Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia PBB.

Resolusi ini juga mendesak pemerintah untuk mengizinkan semua warga Korut kebebasan bergerak dan kebebasan untuk meninggalkan negara tersebut, termasuk untuk mencari suaka, dan untuk memastikan bahwa mereka yang diusir atau dikembalikan ke negara tersebut tidak dihukum.

Korut menghasilkan mendapatkan valas dari pekerja yang dikirim ke luar negeri yang dibayar kurang karena pemerintah mengambil sebagian besar uang mereka, walaupun praktik tersebut telah dibatasi oleh Dewan Keamanan PBB dalam resolusi sanksi terakhirnya. Rancangan resolusi mendesak pemerintah untuk bergabung dengan Organisasi Buruh Internasional dan mematuhi standar perburuhan internasional.

Pekan lalu, pakar HAM independen PBB di Korut, Tomas Ojea Quintana, memperingatkan komite hak-hak majemuk bahwa sanksi keras PBB mungkin akan mempengaruhi hak-hak warga sipil dan meminta penilaian atas dampak terhadap mereka.

Rancangan resolusi tersebut tidak membahas dampak sanksi, hanya dampak pengalihan sumber daya untuk memajukan senjata nuklir dan program rudal balistik "mengenai situasi kemanusiaan dan hak asasi manusia warga negara" Korut.

Credit sindonews.com

Rusia: AS Keranjingan Jatuhkan Sanksi

MOSKOW - Rusia menyebut Amerika Serikat (AS) keranjingan untuk menjatuhkan sanksi terhadap negara lain. Ini adalah respon atas penjatuhan sanksi terhadap Garda Revolusi Iran (ITGC) dan kemungkinan sanksi lanjutan terhadap Rusia.

Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov menuturkan, salah satu penyebab AS rajin menjatuhkan sanksi kepada negara lain adalah karena AS tidak memiliki kebijakan luar negeri yang jelas.

"Sampai hari ini, sekitar 70 negara ada di dunia, yang warganya dan organisasinya atau dengan cara demikian dikenai sanksi oleh Amerika. Ini adalah masalah skala global, AS tidak melihat kebijakan dengan basis interaksi normal," ucap Ryabkov, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (1/11).

Dia kemudian mengatakan, tekanan terhadap Moskow dan upaya untuk mengubah kebijakan negara tersebut melalui sanksi adalah sesuatu hal yang disesalkan. Namun, dia menyebut Moskow akan terus mencari jalan keluar dari kebuntuan saat ini dalam hubungan Rusia-AS.

Ryabkov menuturkan, sanksi yang dijatuhkan AS tidak hanya mempengaruhi negara yang dijatuhi sanksi, tapi juga mempengaruhi warga AS. Dia mengatakan akan mencoba menyadarkan AS akan hal ini.

"Kami akan terus mencari, sejauh mungkin cara keluar dari situasi saat ini. Kami akan mencoba mengembalikan orang Amerika ke kenyataan dan menunjukkan bahwa mereka juga menderita karena kebijakan semacam ini," tukasnya.

Credit sindonews.com

CIA Publikasi Buku Harian Osama bin Laden

CIA mempublikasikan sejumlah dokumen terkait Osama bin Laden, termasuk buku harian pribadinya. (Reuters/Pentagon/Handout/Files)

Jakarta, CB -- Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat atau CIA merilis sejumlah besar dokumen yang disebut berasal dari penggerebekan Osama bin Laden pada 2011 lalu.

Di antara dokumen yang dipublikasi pada Rabu (1/11) waktu setempat itu adalah buku harian pribadi mantan pemimpin al-Qaidah tersebut.

Direktur CIA Mike Pompeo menyatakan rilis ini "menyediakan kesempatan bagi warga Amerika Serikat untuk mendapatkan pandangan lebih jauh terkait rencana dan pekerjaan teroris organisasi ini."

Rilis tersebut dilakukan sesuai dengan undang-undang aktivitas intelijen yang mengharuskan Direktur Intelijen Nasional (DNI) untuk meninjau ulang dokumen dari penggerebekan dan membuat dokumen-dokumen tertentu bisa diakses oleh publik.

Dokumen tambahan yang baru dipublikasikan ini menambah daftar berkas-berkas yang sudah lebih dulu dirilis oleh DNI pada Mei 2015.

Selain buku harian bin Laden, CIA menyatakan rilis ini termasuk ribuan dokumen lain dan materi yang berpotensi digunakan untuk promosi atau perencanaan al-Qaidah.

Menurut Yayasan Pertahanan Demokrasi Long War Journal, rilis ini juga berisi sejumlah hal penting lain, termasuk foto dewasa putra pemimpin militan itu, Hamza, dan dokumen-dokumen lain terkait hubungan al-Qaidah dan Iran serta perannya dalam pemberontakan Iran.

CIA menyatakan beberapa dokumen yang didapatkan dalam penggerebekan tidak dipublikasikan karena bisa mengganggu keamanan nasional atau berisi materi dengan hak cipta, pornografi atau peranti lunak jahat alias malware.

Informasi ini dilaporkan oleh CNN dan sudah diumumkan lewat situs resmi CIA. Namun, ketika diakses CNNIndonesia.com pada Kamis pagi, laman yang memuat dokumen tersebut sementara tidak bisa diakses karena ada masalah teknis.

Rilis ini dilakukan kurang dari sepekan setelah pemerintahan Presiden Donald Trump memutuskan untuk mempublikasikan sebagian dokumen terkait pembunuhan Presiden John F Kennedy. Sebuah undang-undang yang disetujui pada 1992 lalu mengharuskan semua dokumen dirilis paling lambat Kamis pekan lalu, kecuali Trump memutuskan untuk menundanya.

Trump bersumpah akan merilis semua dokumen "kecuali nama-nama dan alamat orang yang disebutkan dan masih hidup."

Credit cnnindonesia.com

May-Netanyahu Rayakan 100 Tahun Deklarasi Balfour

LONDON - Perdana Menteri Inggris, Theresa May, akan menjadi tuan rumah bagi rekannya dari Israel Benjamin Netanyahu. Pertemuan keduanya adalah bagian dari peringatan 100 tahun perjanjian Balfour yang membuka jalan bagi terbentuknya Israel.

Israel dan komunitas Yahudi menganggap Deklarasi Balfour sangat penting, sementara warga Palestina menganggapnya sebagai ketidakadilan historis. Inggris telah menolak seruan untuk meminta maaf dan telah mengatakan bahwa pihaknya bangga dengan perannya tersebut.

Benjamin Netanyahu dijadwalkan akan makan malam dengan May. Sementara Pemimpin Buruh Jeremy Corbyn menolak undangan acara tersebut dan diharapkan mengirimkan perwakilannya.

Netanyahu secara terpisah juga akan mengadakan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Boris Johnson seperti dikutip dari BBC, Kamis (2/11/2017).

Peringatan tersebut diperdebatkan untuk orang-orang Palestina, yang melihatnya sebagai penyebab penderitaan puluhan tahun dan pencabutan negaranya sendiri di atas tanah yang menjadi Israel. Namun pemerintah Inggris mengatakan kritik semacam itu salah tempat.

"Saya bangga dengan peran Inggris dalam menciptakan Israel dan Pemerintahan Yang Mulia akan menandai seratus tahun Deklarasi Balfour pada hari Kamis dalam semangat itu," kata Johnson awal pekan ini.

"Saya melihat tidak ada kontradiksi untuk menjadi teman Israel - dan orang percaya dalam takdir negara tersebut - sementara juga sangat tersentuh oleh penderitaan orang-orang yang terkena dampak dan kehilangan sejak kelahirannya," sambungnya.

"Peringatan penting dalam Deklarasi Balfour - yang dimaksudkan untuk melindungi komunitas lain - belum sepenuhnya direalisasikan," tukasnya, menyinggung keadaan orang-orang Palestina.

Saat dia meninggalkan Israel pada hari Rabu, Netanyahu mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Inggris. Ia juga mengatakan sudah waktunya orang-orang Palestina untuk menyesuaikan diri dengan masa lalu.

"Orang-orang Palestina mengatakan bahwa Deklarasi Balfour adalah sebuah tragedi, bukan tragedi. Apa yang tragis adalah penolakan mereka untuk menerima 100 tahun kemudian," katanya.

"Saya harap mereka berubah pikiran, karena jika mereka bisa maju akhirnya membuat perdamaian di antara kedua bangsa kita," tukasnya.

Janji pemerintah Inggris, pada tanggal 2 November 1917, dibuat dalam sebuah surat oleh Menteri Luar Negeri saat itu, Arthur Balfour kepada Lord Walter Rothschild, seorang pemimpin komunitas Yahudi Inggris.

Dikatakan bahwa pemerintah Inggris memandang dengan mendukung pendirian di Palestina sebuah rumah nasional untuk orang-orang Yahudi, asalkan tidak merugikan hak-hak sipil dan agama dari komunitas non-Yahudi yang ada".

Deklarasi Balfour adalah pengakuan internasional pertama oleh kekuatan dunia terhadap hak orang Yahudi ke sebuah rumah nasional di tanah leluhur mereka dan membentuk basis Mandat Inggris untuk Palestina pada tahun 1920.

Namun, ulang tahun tersebut memecah belah, dengan orang-orang Palestina dan pendukung mereka merencanakan demonstrasi, termasuk sebuah demonstrasi di London pada akhir pekan.

Tahun lalu, pimpinan Palestina di Tepi Barat yang diduduki mengatakan bahwa mereka bermaksud menuntut pemerintah Inggris untuk sebuah keputusan yang menurutnya telah menyebabkan imigrasi Yahudi massal ke Palestina dengan mengorbankan rakyat Palestina.

Imigrasi Yahudi ke Palestina meningkat secara substansial dalam periode antar perang, meskipun Inggris memberlakukan batasan ketat di kemudian hari setelah terjadi kekerasan antara masyarakat Yahudi dan Arab.

Mandat Inggris berakhir pada tanggal 14 Mei 1948 dan kepemimpinan Yahudi di Palestina mendeklarasikan sebuah negara merdeka. Dalam perang Arab-Israel yang diikuti, ratusan ribu orang Arab Palestina melarikan diri atau dipaksa meninggalkan rumah mereka.

Credit sindonews.com

Saudi Kritik Sikap Diam Libanon Terhadap Hizbullah

RIYADH - Arab Saudi melemparkan kritikan tajam terhadap Libanon terkait dengan Hizbullah. Saudi mengkritik siap diam pemerintah Libanon terhadap aksi-aksi yang dilakukan oleh Hizbullah, yang menurut Riyadh dapat memberikan ancaman kepada Saudi.

Menteri Saudi untuk urusan Teluk, Thamer al-Sabhan menyatakan keheranan atas sikap Libanon yang membebaskan Hizbullah untuk melakukan aksinya, termasuk operasi di perbatasan dan di wilayah Suriah.

"Tidak aneh jika milisi teroris Hizbullah ikut dalam perang melawan kerajaan Saudi berdasarkan arahan penguasa terorisme global, yaitu Iran," kata Sabhan dalam sebuah pernyataan.

"Yang aneh adalah keheningan pemerintah dan masyarakat Libanon mengenai hal ini," sambungnya, seperti dilansir Anadolu Agency pada Rabu (1/11).

Saudi, sama halnya dengan Amerika Serikat (AS), yang memasukan Hizbullah ke dalam daftar hitam terorisme dan menilainya sebagai kepanjangan tangan Iran untuk menyebarkan pengaruhnya di kawasan Timur Tengah.

Di Libanon sendiri, Hizbullah adalah gerakan yang cukup disegani dan memiliki pengaruh kuat. Bahkan, perwakilan Hizbullah saat ini berada di dalam Parlemen Libanon.

Credit sindonews.com

Turki Kecam Undangan Rusia untuk Kurdi Suriah

Tentara Kurdi

CB, ANKARA -- Hubungan Turki dan Rusia yang terjalin dengan baik karena keduanya sama-sama mengupayakan akhir perang di Suriah, diperkirakan akan memburuk. Alasannya, Moskow telah mengundang partai politik Kurdi ke kongres pada 18 November mendatang di Sochi.

Dalam sebuah konferensi pers pada Rabu (1/11), juru bicara presiden Turki Ibrahim Kalin mengatakan undangan itu tidak dapat diterima. Undangan yang ditujukan kepada Partai Persatuan Demokratik (PYD) yang dipimpin Kurdi dan People's Protection Unit (YPG) ke kongres ini dianggap sebagai tindakan pemaksaan.

"Kami segera menyampaikan reaksi kami. Meski demikian pemerintah Turki menyetujui undangan ke semua kelompok Kurdi Suriah lainnya," kata Kalin kepada wartawan seperti dikutip Arab News.
Rusia telah berjanji untuk mengundang semua partai oposisi Suriah ke kongres tersebut. Turki telah mengatakan kepada Moskow bahwa prakarsa semacam itu tidak akan disambut dengan baik. Hal ini disampaikan dalam putaran ketujuh perundingan perdamaian yang digagas Rusia-Turki yang diadakan awal pekan ini di Astana.

PYD bersama dengan YPG, saat ini menguasai sekitar seperempat wilayah Suriah. Kurdi membuka kantor perwakilan di Moskow pada Februari 2016 dan dianggap oleh Rusia sebagai aktor yang berpengaruh dalam rekonstruksi Suriah yang dilanda perang.

Akan tetapi, Turki melihat PYD sebagai bagian dari Partai Pekerja Kurdistan, yang telah dimasukkan ke dalam daftar organisasi teroris atas pemberontakannya selama satu dekade di Turki dan Irak. Turki telah memveto partisipasi PYD dalam perundingan perdamaian sebelumnya.

Pada Rabu (1/11), oposisi Suriah mengatakan mereka mengkhawatirkan kongres yang disponsori oleh Rusia. Mereka memilih arahan yang diambil dalam perundingan perdamaian yang dipimpin PBB di Jenewa, yang telah berjalan bersamaan dengan perundingan Astana.

Dekan fakultas ekonomi, ilmu administrasi, dan sosial di Bahcesehir Cyprus University, Nursin Atesoglu Guney, mengatakan, Rusia mungkin melihat undangan kepada PYD/YPG sebagai alat untuk mendapatkan konsesi dari aktor regional. "Rusia selalu menyimpan kartu PYD di tangan mereka. Tapi mereka juga tahu Ankara tidak akan mengambil langkah mundur dalam masalah ini," jelas Guney.

Guney menekankan, niat Rusia untuk memasukkan PYD dan YPG dalam kongres Sochi juga harus dilihat melalui kacamata kompetisi antara AS-Rusia. Partai-partai Kurdi selalu didukung oleh Amerika dalam melawan ISIS di Suriah.

Sementara analis isu Suriah di Universitas Marmara di Istanbul, Emre Ersen, mengatakan Turki dan Rusia saat ini masih saling membutuhkan untuk menjaga stabilitas di empat zona de-eskalasi Suriah, terutama di Idlib. "Namun mereka masih memiliki perbedaan yang signifikan mengenai isu Kurdi Suriah," kata dia.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Jet-jet Tempur Israel Bombardir Depot Senjata di Suriah

DAMASKUS - Pesawat-pesawat jet tempur angkatan udara Israel membombardir sebuah depot senjata di Provinsi Homs, Suriah, pada hari Rabu. Serangan ini menambah daftar rentetan serbuan militer negara Yahudi itu di wilayah negara Presiden Bashar al-Assad.

Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris mengatakan, belum jelas apakah depot senjata yang dibombardir Israel kemarin milik pemerintah Suriah atau sekutu, Hizbullah Libanon.

”Pesawat Israel menembakkan roket ke sebuah depot senjata di zona industri Hisyah, sebelah selatan Kota Homs, kata Direktur Observatorium, Rami Abdel Rahman, kepada AFP, Kamis (2/11/2017).

Stasiun televisi Suriah melaporkan ”sebuah agresi” diluncurkan oleh Israel di wilayah Homs. Menurut laporan tersebut, tentara nasional Arab Suriah bergegas merespons.

Militer Israel menolak untuk mengomentari laporan tersebut. Namun, Israel sebelumnya mengakui melakukan serangan udara di Suriah sejak pecahnya perang sipil pecah di negara itu enam tahun lalu. Tel Aviv mengklaim serangan diluncurkan untuk menghentikan pengiriman senjata ke pasukan Hizbullah.

Observatorium Suriah menambahkan bahwa militer Tel Aviv telah menyerang sebuah depot senjata di dekat bandara Damaskus pada 22 September lalu. Pada Oktober, Tel Aviv juga menargetkan sebuah basis faksi jihad di Suriah selatan yang menewaskan 10 orang.

Pada bulan lalu, Israel mengakui telah menyerang artileri pemerintah Suriah setelah ada tembakan dari garis gencatan senjata yang menghantam Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel. Militer negara Yahudi itu bahkan memperingatkan serangan pembalasan akan meningkat jika ada serangan lagi di Dataran Tinggi Golan.

Credit sindonews.com

PBB Dukung Palestina Gugat Pelanggaran Pendudukan Israel

Ekspresi pemuda Palestina saat terlibat bentrok dengan pasukan pendudukan Israel di dekat perbatasan Gaza dengan Israel, Sabtu (10/10). (REUTERS/Yasser Gdeeh)

CB, RAMALLAH -- Pemerintah Israel dan senator Amerika Serikat (AS) marah membaca berita yang menyatakan bahwa anggaran pembangunan PBB untuk Palestina, mencakup dukungan bagi warga Palestina. Dana itu, untuk mencari jalan hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh kekuatan pendudukan (Israel).

United Nations Development Assistance Framework (UNDAF) menyajikan, kerangka strategis dari sistem PBB untuk wilayah Palestina yang diduduki. UNDAF juga menyajikan tanggapan kolektif terhadap prioritas pembangunan nasional. Kerangka tersebut berlaku selama lima tahun untuk periode 2018-2022, yang dimulai pada 1 Januari 2018.

Sebanyak 16 agen PBB yang berkantor di Palestina dan empat agen dari luar menandatangani anggaran pembangunan UNDAF tersebut. Kerangka pembangunan itu memiliki empat area prioritas strategis. Di antaranya adalah mendukung jalan kemerdekaan Palestina; mendukung akses yangsama terhadap tata pemerintahan demokratis yang akuntabel, efektif dan responsif untuk semua warga Palestina; mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif; dan pembangunan sosial dan perlindungan.

"PBB akan meningkatkan dukungannya terhadap institusi Palestina (negara bagian dan non-pemerintah) dan pemantauan secara efektif korban pelanggaran Palestina,menganjurkan dan mencari jalan hukum untuk pelanggaran oleh kekuatan pendudukan," demikian yang tertulis dalam dokumen UNDAF seperti dikutip Middle East Monitor, Rabu (1/11).

Dalam praktiknya, beberapa hal tersebut akan diwujudkan menjadi pelatihan, pengembangan kapasitas dan saran teknis, untuk memastikan bahwa korban dan institusi Palestina, bisa mengakses mekanisme pertanggungjawaban internasional. Selain itu, agar Israel dapat bertanggung jawab atas pelanggarannya berdasarkan hukum internasional.

Kondisi itu yang kemudian membuat khawatir pemerintah Israel. Kementerian Luar Negeri Israel mengklaim, bahwa rencana UNDAF itu merupakan serangan terhadap Israel. Wakil menteri luar negeri Israel Tzipy Hotovely bersumpah untuk melanjutkan perang melawan terorisme diplomatik Palestina. Ia juga mengatakan, bahwa PBB akan membayar harga atas hilangnya legitimasi.

Rencana pembangunan PBB itu juga dikritik oleh Senator Texas Ted Cruz. Ia menyebut, hal tersebut sebagai contoh lain dari permusuhan yang memalukan PBB terhadap Israel. "Saya akan terus menekan semua opsi legislatif untuk memastikan bahwa dolar pembayar pajak AS tidak digunakan untuk melaksanakan, memfasilitasi, atau melaksanakan rencana diskriminatif yang merusak Israel ini," katanya.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Deklarasi Balfour, Sebuah Awal Terusirnya Bangsa Palestina

Credit republika.co.id

Peringatan 100 Tahun Deklarasi Balfour Diwarnai Bentrokan

Grafis Deklarasi Balfour

CB, BETHLEHEM -- Bentrokan terjadi antara orang-orang Palestina dan pasukan Israel di kota Bethlehem pada Rabu (1/11) setelah warga Palestina melakukan demonstrasi untuk memperingati 100 tahun Deklarasi Balfour.

Deklarasi Balfour adalah sebuah surat yang dikirim oleh Menteri luar negeri Inggris saat itu, Arthur James Balfour kepada seorang pemimpin di komunitas Yahudi Inggris, Lord Walter Rothschild pada 2 November 1917 .Surat yang dikenal sebagai Deklarasi Balfour ini menyebutkan, Inggris berjanji mendirikan sebuah rumah nasional untuk orang-orang Yahudi di Palestina. Deklarasi Balfour ini membuka jalan bagi berdirinya negara Israel.

Dilansir dari Maan News, Rabu (1/11), demonstran Palestina bergerak dari ujung selatan sampai utara, hingga akhirnya mereka tiba di tembok pemisah Israel. Pengunjuk rasa mendirikan patung Arthur Balfour, memukul dan melemparkan sepatu ke arah patung tersebut sambil membakar salinan deklarasi Balfour.

Anggota berbagai faksi politik Palestina mengatakan demonstrasi dilakukan memprotes peringatan 100 tahun deklarasi Balfour. Selain itu, demonstrasi dilakukan menanggapi komentar Perdana Menteri Inggris Theresa May yang ingin merayakan 100 tahun deklarasi tersebut dengan penuh kebanggaan.

Pasukan Israel dengan cepat mengadang demonstran dengan menggunakan amunisi langsung, peluru baja berlapis karet dan gas air mata. Akibatnya satu orang demonstran mengalami luka akibat terkena peluru baja berlapis karet di kaki, sementara beberapa lainnya menderita karena menghirup gas air mata.

Orang-orang Palestina melihat deklarasi Balfour sebagai jalan menciptakan negara Israel dengan mengorbankan penduduk asli tanah mereka. Deklarasi tersebut dibuat sebelum Inggris merebut kendali Palestina dari Kekaisaran Ottoman.

Pada saat itu, Inggris telah secara formal memberikan mandat atas Palestina kepada Liga Bangsa-Bangsa, dan berjuang untuk memberi penghargaan kepada orang Arab atas dukungan mereka selama perang. Sementara itu, Inggris juga memenuhi janji mereka menciptakan sebuah negara Yahudi.

Setelah Perang Dunia II, pasukan Inggris mengundurkan diri dari Palestina dan menyerahkan Palestina ke tangan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang baru dibentuk.

Keputusan tersebut menyebabkan perang 1935 antara negara-negara Arab, termasuk orang-orang Palestina, dan imigran Yahudi, yang akhirnya menghasilkan negara Israel dan pengusiran lebih dari 700 ribu orang Palestina dari rumah mereka di dalam perbatasannya. Peristiwa ini dikenal sebagai Nakba di antara Orang Palestina.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Bahrain Berlakukan Visa Masuk pada Warga Qatar

Warga Bahrain.

CB, MANAMA -- Bahrain mengatakan pada Selasa (31/10) akan memberlakukan visa masuk pada warga negara Qatar dalam apa yang disebutnya sebagai tindakan pengamanan.

Bahrain, Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Mesir memutuskan hubungan diplomatik, transportasi dan perdagangan dengan Qatar pada Juni, dengan menuduhnya membiayai terorisme. Doha membantah tuduhan itu dan mengatakan boikot tersebut merupakan upaya untuk mengendalikan dukungannya terhadap reformasi.

"Langkah-langkah baru ini bertujuan untuk mencegah gangguan keamanan dan stabilitas kerajaan Bahrain terutama sehubungan dengan dampak terbaru dari krisis tersebut dengan Qatar," kata sebuah pernyataan dari kantor berita resmi Bahrain BNA.

Warga negara dari enam negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) seharusnya dapat melakukan perjalanan di antara negara-negara GCC dengan hanya membawa kartu identitas. Persyaratan visa Bahrain akan berlaku mulai 10 November.

Duta Besar Ali Khalfan Al Mansouri, Perwakilan Tetap Qatar untuk Kantor Perserikatan Bangsa Bangsa di Jenewa, mengatakan visa tersebut merupakan pelanggaran mencolok terhadap kesepakatan dan resolusi GCC. "Langkah-langkah ini benar-benar bertentangan dengan pernyataan pejabat negara-negara pengepungan untuk tidak menyakiti warga Qatar saat mengambil keputusan dalam konteks krisis ini," kata Mansouri kepada kantor berita Qatar.

Bahrain percaya Qatar mengobarkan kerusuhan di kerajaan pulau itu dengan mendukung demonstrasi dan bahkan penembakan sporadis dan serangan bom terhadap pasukan keamanan. Menteri Luar Negeri Bahrain mengatakan pada Ahad negaranya tidak akan menghadiri pertemuan puncak GCC pada Desember jika Qatar tidak mengubah kebijakannya, dan bahwa seharusnya keanggotaan GCC Qatar ditangguhkan.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Bahrain Tuduh Pemimpin Oposisi Jadi Mata-Mata Qatar

Pemimpin oposisi Bahrain Ali Salman.

CB, MANAMA -- Penuntut umum Bahrain mendakwa dua pemimpin partai oposisi utama yang dilarang di negara itu karena melakukan kegiatan mata-mata bagi Qatar pada Rabu (1/11), beberapa bulan setelah memutus hubungan dengan kerajaan Teluk yang bertetangga itu di tengah-tengah pertikaian diplomatik regional.

Sekretaris Jenderal partai al-Wafaq, Sheikh Ali Salman dan Sheikh Hassan Sultan dituduh berkolusi dengan Qatar melakukan aksi-aksi permusuhan di Bahrain dan merusak kepentingan nasional dan prestisenya, demikian pernyataan yang disiarkan kantor berita BNA.

Kedua pria tersebut bertemu para pejabat Qatar dan juga agen-agen di dalam milisi Hizbullah yang berhaluan Syiah dari Lebanon. Mereka dituduh mengirim informasi rahasia dan menerima dukungan finansial dari Qatar.

Sejauh ini belum ada tanggapan dari al-Wafaq. Penuntut memerintahkan kedua orang itu ditahan.

Salman sudah menjalani hukuman empat tahun penjara karena menyulut kebencian dan menghina Kementerian Dalam Negeri, setelah ia ditangkap pada 2015. Ia dipanggil dan diinterogasi tentang tuduhan-tuduhan baru dengan didampingi pengacaranya, kata pernyataan tersebut.

Pernyataan itu tidak menyebutkan apakah Sultan ditahan. Bahrain, Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Mesir memutuskan hubungan diplomatik, transportasi dan perdagangan dengan Qatar pada Juni, dengan menuduhnya membiayai terorisme.

Bahrain dan sekutu dekatnya Arab Saudi yakin Qatar mendukung huru-hara di kerajaan pulau itu dengan sokongan protes-protes dan serangan-serangan sporadis terhadap pasukan keamanan, didukung oleh Iran sebagai musuh bebuyutan.

Kedua negara membantah tuduhan-tuduhan dan mengatakan boikot itu sebagai usaha mengekang dukungan bagi reformasi di Bahrain. Kerajaan yang diperintah raja beraliran Sunni, tempat Armada Kelima AS berpangkalan, telah berada di jurang sejak protes-protes "Musim Semi Arab" tahun 2011 dipimpin oleh mayoritas Syiah dipadamkan oleh pemerintah dengan bantuan negara-negara Teluk Arab.

Pemerintah melarang al-Wafaq dan mencabut kewarganegaraan ulama Syiah yang tersohor di negara itu sebagai bagian penumpasan oposisi. Kelompok-kelompok hak asasi manusia menuduh Bahrain membungkam mereka yang beroposisi dan menumpas protes-protes dengan bengis. Tuduhan-tuduhan itu ditolak pemerintah.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Mohammad Ilham Syaputra, Militan Indonesia yang Ditangkap di Marawi

MANILA - Identitas militan Indonesia yang ditangkap pasukan Filipina di Marawi telah dirilis. Militan tersebut bernama Mohammad Ilham Syaputra, 23, asal Sumatra Utara.

Dia ditangkap lebih dari seminggu lalu setelah militer Filipina mengatakan bahwa pertempuran di kota Muslim itu telah berakhir. Identitas Mohammad Ilham diungkap kepolisian Filipina, hari Rabu (1/11/2017).

Menurut polisi, Ilham Syaputra adalah satu dari beberapa militan yang ditangkap hidup-hidup. Dia diyakini sebagai petempur asing pertama yang ditangkap.

Kepala Polisi Lanao del Sur, Inspektur Senior John Guyguyon, seperti dikutip ABC News, mengatakan bahwa Ilham Syaputra tiba di Filipina pada bulan November 2016.

Menurutnya, militan tersebut bagian dari jaringan yang terkait dengan serangan teror di Jakarta pada Januari 2016 yang menewaskan empat warga sipil.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia belum mendapat notifikasi dari Pemerintahg Filipina terkait penangkapan Ilham Syaputra. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kemlu RI, Lalu Muhammad Iqbal, mengatakan, jika laporan itu benar, semestinya ada notifikasi.

Namun, sampai saat ini, baik Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) ataupun Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Filipina belum mendapatkan informasi terkait penangkapan tersebut.

”Kami belum menerima informasi resmi apapun dari pihak Filipina. Karena itu, saat ini kami tidak bisa mengonfirmasi penangkapan tersebut maupun kewarganegaraannya,” kata Iqbal.

Mohammad Ilham Syaputra, Militan Indonesia yang Ditangkap di Marawi

MANILA-Identitas militan Indonesia yang ditangkap pasukan Filipina di Marawi telah dirilis. Militan tersebut bernama Mohammad Ilham Syaputra, 23, asal Sumatra Utara.

Dia ditangkap lebih dari seminggu lalu setelah militer Filipina mengatakan bahwa pertempuran di kota Muslim itu telah berakhir. Identitas Mohammad Ilham diungkap kepolisian Filipina, hari Rabu (1/11/2017).

Menurut polisi, Ilham Syaputra adalah satu dari beberapa militan yang ditangkap hidup-hidup. Dia diyakini sebagai petempur asing pertama yang ditangkap.

Kepala Polisi Lanao del Sur, Inspektur Senior John Guyguyon, seperti dikutip ABC News, mengatakan bahwa Ilham Syaputra tiba di Filipina pada bulan November 2016. Menurutnya, militan tersebut bagian dari jaringan yang terkait dengan serangan teror di Jakarta pada Januari 2016 yang menewaskan empat warga sipil.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia belum mendapat notifikasi dari Pemerintahg Filipina terkait penangkapan Ilham Syaputra. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kemlu RI, Lalu Muhammad Iqbal, mengatakan, jika laporan itu benar, semestinya ada notifikasi.

Namun, sampai saat ini, baik Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) ataupun Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Filipina belum mendapatkan informasi terkait penangkapan tersebut.

”Kami belum menerima informasi resmi apapun dari pihak Filipina. Karena itu, saat ini kami tidak bisa mengonfirmasi penangkapan tersebut maupun kewarganegaraannya,” kata Iqbal.

Credit sindonews.com

Soal WNI yang Ditangkap di Marawi, Ini Kata Kemlu RI

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri Indonesia angkat bicara mengenai adanya seorang warga negara Indonesia (WNI) yang ditangkap oleh tentara Filipina di wilayah Marawi. WNI tersebut ditangkap saat tentara Filipina melanjutkan operasi pembebasan Marawi.

Direktur Perlindungan Warga Negara, dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kemlu RI, Lalu Muhammad Iqbal menuturkan, jika benar ada WNI yang ditangkap, maka seharusnya ada notifikasi kepada perwakilan Indonesia di Filipina,

Namun, sampai saat ini, baik Kedutaan Besar Indonesia (KBRI), ataupun Konsulat Jenderal Indonesia (KJRI) belum mendapatkan informasi dari pihak Filipina mengenai adanya penangkapan militan asal Indonesia.

"Kalau benar ada WNI yang ditangkap, seharusnya ada notifikasi kekonsuleran kepada KBRI. Namun demikian, kami belum menerima informasi resmi apapun dari pihak Filipina hingga saat ini. Karena itu, saat ini kami tidak bisa mengkonfirmasi penangkapan tersebut maupun kewarganegaraannya," kata Iqbal pada Rabu (1/11).

Sebelumnya diwartakan, Wakil komandan gugus tugas Ranao, Kolonel Romeo Brawner mengatakan, militan asal Indonesia tersebut ditangkap di Barangay Loksadatu oleh anggota Tim Aksi Perdamaian Barangay (BPAT).

"Dia kemudian diserahkan ke Polisi Marawi. Saat ini, orang tersebut sedang diselidiki oleh penyidik militer dan polisi," kata Brawner dalam sebuah pernyataan.

Credit sindonews.com

WNI Militan ISIS Dilaporkan Ditangkap di Marawi

Ilustrasi. (CNN Indonesia/Fajrian)

Jakarta, CB -- Seorang warga Indonesia terduga anggota kelompok militan yang berbaiat kepada ISIS dilaporkan ditangkap dalam operasi pembersihan teroris di Marawi, Filipina, pada Rabu (1/11) pagi.

Kepala kepolisian wilayah Lanao del Sur, Joel Guyguyon, mengatakan WNI tersebut diidentifikasi bernama Muhammad Ilham Syaputra.

Dia tiba di Manila sekitar November lalu atas undangan dari Isnilon Hapilon, pemimpin Abu Sayyaf yang disebut-sebut sebagai emir ISIS Asia Tenggara.

"Dia diundang oleh Isnilon Hapilon untuk bergabung," kata Guyguyon kepada wartawan.

Sebagaimana diberitakan CNN Filipina, Ilham dilaporkan berasal dari Medan, Sumatera Utara, dan merupakan salah satu dalang di balik serangan bom Thamrin yang menewaskan lebih dari 15 orang pada Januari 2016 lalu.

Saat penangkapan Ilham, pihak berwenang juga menyita sejumlah uang, beberapa bahan peledak, dan sebuah paspor Indonesia.

Guyguyon menuturkan, ada dua luka tembak di tubuh Ilham saat tertangkap sehingga membutuhkan perawatan medis. Kini, pihak berwenang sedang mempersiapkan Ilham untuk menjalani pemeriksaan resmi di Kementerian Kehakiman.

"Kami tengah mempersiapkan laporan penyelidikan untuk mengajukan sejumlah tuntutan terhadapnya atas upaya pemberontakan dan terorisme," kata Guyguyon.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri RI mengaku belum mendapat notifikasi resmi dari Filipina mengenai penangkapan WNI ini.

"Kalau benar ada WNI yang ditangkap, seharusnya ada notifikasi kekonsuleran kepada KBRI. Namun demikian, kami belum menerima informasi resmi apa pun dari pihak Filipina hingga saat ini," ujar Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu RI, Lalu Muhamad Iqbal.

Meski Marawi telah dideklarasikan bebas ISIS pada 17 Oktober lalu, sekitar 20 militan pemberontak Maute dikabarkan masih tersisa di kota itu.

Tak hanya dari dalam negeri, sejumlah militan asing juga dilaporkan ikut serta dalam perang lima bulan di Marawi tersebut, termasuk dari Indonesia dan Malaysia.

ISIS Marawi akhirnya dilumpuhkan setelah militer Filipina berhasil menewaskan Isnilon Hapilon dan Omarkhayam Maute, pemimpin kelompok militan Maute sempat menguasai Marawi.

Credit cnnindonesia.com

Drone dan satelit ungkap kebusukan Myanmar terhadap Rohingya

Pengungsi Rohingya tiba di pantai setelah menyeberang dari Myanmar, di Teknaf, Bangladesh, Minggu (15/10/2017). (ANTARA/REUTERS/Jorge Silva )

London (CB) - Krisis pengungsi Rohingya adalah kisah lama mengenai keterceraiberaian dan penderitaan, namun teknologi modern saat ini telah membantu menyediakan wahana untuk mengatasi krisis ini, kata lembaga-lembaga HAM dan kemanusiaan seperti dikutip Reuters.

Adalah drone dan satelit yang telah membantu mengungkapkan penderitaan sekitar 800 ribu pengungsi Rohingya yang menyeberangi Bangladesh dari Myanmar. Dua alat canggih itu juga membantu menyediakan bukti kekejaman yang bisa membantu menguatkan dunia internasional dalam menuntut keadilan untuk Rohingya.

"Kami bisa mempertontonkan selama berjam-jam jumlah besar pengungsi menyeberangi perbatasan dan bagaimana begitu cepatnya kamp-kamp pengungsi menjamur, satu foto menangkap semuanya," kata Andrej Mahecic, juru bicara badan urusan pengungsi PBB (UNHCR).

UNHCR memanfaatkan video dan foto dari drone untuk menunjukkan besarnya skala krisis pengungsi itu, dan sekaligus menjadi alat untuk meyakinkan masyarakat dan donator untuk turut meringankan Rohingya.

UNHCR juga menggunakan satelit untuk menghitung dan mengidentifikasi keluarga pengungsi berdasarkan lokasi mereka di kamp-kamp Bangladesh demi memastikan siapa dari mereka yang lebih dulu harus ditolong, kata Mahecic kepada Thomson Reuters Foundation lewat email.

Foto atau video dari drone yang menangkap masuknya pengungsi ke Bangladesh telah menaikkan donasi untuk pelayanan kesehatan, air bersih dan makanan, kata Komisi Darurat Bencana (DEC), sebuah aliansi dari 13 badan kemanusiaan Inggris.

Sedangkan badan-badan HAM berharap citra satelit bisa menyediakan bukti yang akan membantu diseretnya pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan ke meja hijau.

Foto satelit pernah digunakan Mahkamah Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia (ICTY) guna membuktikan ada eksekusi massal pada 1995 di Srebrenica.

Namun teknologi semacam ini belum maksimal digunakan karena terbatasnya anggaran dan berbedanya metodologi standar yang diterima pengadilan, kata para pakar.

Human Rights Watch sendiri pernah membagikan foto-foto yang memperlihatkan pembakaran sekitar 300 desa di Myanmar, cuplikan video atau foto dari ponsel pengungsi, dan kesaksian para pengungsi, kepada Kantor Komisi HAM PBB.

"Kami menemukan sebuah lapangan dari citra satelit di mana orang-orang dieksekusi, yang bersesuaian dengan kesaksian dari banyak saksi mata," kata Josh Lyons, analis citra satelit dari HRW.

Komisioner Tinggi HAM PBB Zeid Ra'ad al-Hussein pernah menyebut kekerasan terhadap Rohingya di Myanmar adalah "terang-terangan pembersihan etnis". Komisi HAM PBB kini tengah mempelajari apakah yang menimpa Rohingya itu masuk kategori genosida.

Credit antaranews.com