Putri Ubolratana Barnavadi, kakak sulung Raja
Thailand, Maha Vajiralongkorn, mencalonkan diri sebagai perdana menteri
dalam pemilihan umum pada Maret mendatang. (AFP Photo/Mike Clarke)
Pencalonan Ubolratana ini diumumkan langsung oleh pengusungnya, Partai Thai Raksa Chart, partai yang didirikan para loyalis mantan perdana menteri yang mengasingkan diri, Yingluck dan Thaksin Shinawatra.
"Majelis partai sepakat bahwa nama Putri Ubolratana, seorang yang berpendidikan dan berbakat, adalah yang paling cocok menjadi pilihan," demikian pernyataan Partai Thai Raksa Chart, sebagaimana dikutip AFP, Jumat (8/2).
Ubolratana dikenal sebagai pribadi ceria, sangat berbeda dengan Vajiralongkorn yang kaku. Ia sempat melepaskan titel kerajaannya saat menikahi seorang warga Amerika Serikat beberapa dekade lalu.
Namun, Ubolratana kemudian bercerai dan kembali ke Thailand, di mana ia masih dianggap sebagai bagian dari keluarga kerajaan.
Dilansir Reuters, Thailand sendiri sudah berdiri sebagai negara monarki konstitusional sejak 1932. Namun, keluarga kerajaan memiliki pengaruh penting dan dapat menggiring opini jutaan warga.
Pemilihan umum ini akan menjadi yang pertama sejak pemerintahan militer Perdana Menteri Prayut Chan-O-Cha menggulingkan pemerintah sipil Yingluck Shinawatra hampir lima tahun silam.
Sejak saat itu, rezim Prayut menulis ulang konstitusi, memberangus oposisi dan pengkritik, hingga menempatkan sekutunya yang merupakan petinggi militer di seluruh puncak birokrasi.
Sementara itu, Yingluck dan Thaksin gencar berkampanye meski berada di luar negeri untuk mengasingkan diri menghindari hukuman di negaranya.
Thaksin gencar membagikan pandangannya tentang masyarakat dan ekonomi Thailand melalui podcast yang ia rilis tiap pekan, sementara Yingluck semakin rajin merilis foto kegiatannya.
Sejumlah analis mengatakan militer masih berupaya mendominasi pemerintah dalam pemilu ini, sementara Prayut berupaya lebih menonjolkan perannya sebagai pemimpin sipil di mata rakyat.
Meski langkah oposisi junta diperkirakan mulus dalam pemilu nanti, pemerintahan sipil tetap tak bisa bergerak bebas lantaran konstitusi yang ditulis ulang oleh rezim militer saat ini.
"Anda bisa menyebutnya (Thailand) sebagai demokrasi hibrid," kata Somjai Phagaphasvivat, analis politik Universitas Thammasat, kepada AFP.
Credit cnnindonesia.com
