Keputusan ini adalah terobosan signifikan pertama terhadap upaya perdamaian PBB.
CB, HODEIDAH
- PBB telah menetapkan dimulainya gencatan senjata antara pasukan
pro-Pemerintah Yaman dan pemberontak Houthi di Kota Hodeidah pada 18
Desember. Informasi ini disampaikan seorang juru bicara Houthi kepada
Aljazeera, Ahad (16/12).
Keputusan ini adalah
terobosan signifikan pertama terhadap upaya perdamaian yang dipimpin
PBB. Tujuannya adalah membuka jalan bagi negosiasi politik untuk
mengakhiri perang yang telah berlangsung selama lebih dari empat tahun
dan menewaskan puluhan ribu orang serta mendorong Yaman ke ambang
kelaparan.
"Houthi menerima pesan dari PBB, yang telah menetapkan tanggal
untuk memulai gencatan senjata antara pihak yang bertikai di Kota
Hodeidah pada 18 Desember," kata juru bicara tersebut.
Hodeidah
telah mengalami bentrokan sporadis sejak Jumat (14/12). Aksi kekerasan
ini merupakan yang pertama menghantam kota pelabuhan itu sejak pihak
yang berseteru mencapai gencatan senjata yang ditengahi PBB di Swedia
pada Kamis (13/12).
Warga melaporkan mendengar
tembakan dan ledakan rudal di itu. Pasukan Yaman yang didukung koalisi
pimpinan Saudi-UAE telah berkumpul di pinggiran kota.
Bentrokan
di Hodeidah, pelabuhannya merupakan jalur penyelamat bagi jutaan warga
Yaman yang menghadapi kelaparan, terjadi setelah Houthi dan pasukan
Pemerintah Yaman setuju menghentikan pertempuran dan menarik pasukan
mereka.
Sebelumnya, mereka telah melakukan konsultasi selama sepekan di Swedia yang berakhir pada 13 Desember lalu.
Dalam
perundingan di Swedia, pihak yang bertikai juga menandatangani
perjanjian pertukaran tahanan. Pertukaran ini diharapkan akan selesai
sebelum 20 Januari mendatang.
Berbeda dengan
kesepakatan terkait penghentian pertempuran di Hodeidah, kedua belah
pihak gagal mencapai kesepakatan mengenai isu-isu yang berkaitan dengan
bandara internasional di Ibu Kota Sanaa dan konsolidasi bank nasional.
Konflik
di Yaman dimulai dengan pengambilalihan ibu kota Sanaa pada 2014 oleh
pemberontak Houthi, yang menggulingkan pemerintahan Presiden Abd-Rabbu
Mansour Hadi.
Sebuah koalisi yang dipimpin
Saudi-UAE kemudian bersekutu dengan pemerintahan Hadi yang diakui secara
internasional dan telah memerangi Houthi sejak 2015.
Sejak
itu, lebih dari 60 ribu orang tewas, menurut kelompok-kelompok hak
asasi manusia. Saat ini Yaman tengah berada di ambang kelaparan.
