Putra Mahkota dinilai telah memerintahkan pengeboman.
CB,
PARIS -- Sebuah kelompok hak asasi Prancis, Alliance for the Defence of
Rights and Freedoms (AIDL), menggugat Putra Mahkota Uni Emirat Arab
(UEA) Muhammad bin Zayed al-Nahyan atas tuduhan terlibat dalam perang di
Yaman. AIDL menuduh Al-Nahyan melakukan kejahatan perang, serta
terlibat dalam penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi di Yaman.
"Dalam kapasitas ini, dia telah memerintahkan pengeboman di wilayah
Yaman," tulis AIDL dalam dokumen gugatan yang diajukan oleh pengacara
Joseph Breham pada Rabu (21/11). Gugatan itu diajukan ke pengadilan
Paris, selama kunjungan Al-Nahyan ke Prancis.
Gugatan
terhadap Al-Nahyan didasari pada laporan para ahli PBB yang mengatakan
serangan pasukan koalisi pimpinan Saudi di Yaman mungkin merupakan
kejahatan perang. Penyiksaan juga dilakukan di dua fasilitas penahanan
yang dikendalikan oleh pasukan UEA.
Aljazirah
melaporkan, UEA adalah salah satu negara koalisi yang terlibat dalam
perang di Yaman. Mereka secara teratur mengambil bagian dalam serangan
pengeboman.
Salah
satu kasus yang disebut dalam gugatan itu adalah pengeboman sebuah
bangunan di ibu kota Sanaa pada 2016. Gugatan ini mirip dengan yang
diajukan pada April lalu terhadap Putra Mahkota Saudi Mohammad bin
Salman saat berkunjung ke Prancis.
Kejaksaan Prancis
memperkirakan, proses hukum terhadap gugatan itu akan berlangsung selama
setahun. Prancis adalah sekutu dekat UEA dan Arab Saudi, yang memimpin
koalisi untuk memerangi kelompok Houthi yang mengendalikan sebagian
besar Yaman utara dan ibu kota Sanaa.
Selama beberapa pekan
terakhir, Presiden Prancis Emmanuel Macron mendapat banyak tekanan atas
penjualan senjata Prancis ke dua negara Teluk itu. Prancis juga
memiliki pangkalan militer di Abu Dhabi yang dibuka pada 2009.
Dalam
beberapa pekan terakhir, beberapa negara Barat menyerukan gencatan
senjata untuk mengakhiri perang di Yaman yang telah berlangsung selama
hampir empat tahun dan telah menewaskan lebih dari 10 ribu orang.
Perang tersebut telah menyebabkan krisis kemanusiaan paling mendesak di dunia.
Badan-badan PBB mengatakan, 14 juta warga Yaman berisiko kelaparan jika pelabuhan Hudaidah ditutup karena pertempuran.
