CB, Washington – Sebuah komite bentukan Kongres Amerika Serikat bakal menginvestigasi Ivanka Trump, yang merupakan putri Presiden Donald Trump dan menjabat sebagai penasehat senior di Gedung Putih.
Investigasi
ini terkait munculnya laporan bahwa Ivanka berulang kali menggunakan
akun surat elektronik pribadi untuk mengerjakan pekerjaan pemerintahan.
Kajian dari Gedung Putih menemukan Ivanka menggunakan email pribadinya sekitar seratus kali untuk mengontak pejabat di pemerintahan Trump pada 2017. Laporan ini pertama kali dilansir Washington Post dan dilansir Reuters pada Selasa, 20 November 2018.
Menurut Reuters, penggunaan akun email pribadi untuk mengerjakan pekerjaan pemerintah berpotensi melanggar hukum, yang mewajibkan pengarsipan semua catatan kegiatan pemerintahan.
“Kami berencana untuk melanjutkan investigasi kami berdasarkan undang-undang Catatan Kepresidenan dan undang-undang Catatan Federal. Kami ingin tahu apakah Ivanka mematuhi undang-undang ini,” begitu pernyataan dari kantor anggota DPR Elijah Cummings, yang merupakan tokoh senior Partai Demokrat di Komite Pengawasan DPR seperti dilansir Reuters pada Selasa, 20 November 2018.
Cummings mengatakan panel ini akan menginvestigasi praktek komunikasi Gedung Putih saat mulai bersidang pada Januari 2019. Demokrat menguasai DPR setelah memenangkan mayoritas kursi di DPR pada pemilu sela 6 November 2018.
Menurut Peter Mirijanian, yang merupakan juru bicara Ivanka Trump, kegiatan email itu terjadi sebelum Ivanka menyadari adanya peraturan mengenai penyimpanan pencatatan administrasi pemerintah.
Sejak itu, seperti dilansir Reuters dengan mengutip WaPo, Ivanka Trump telah menyerahkan semua email terkait pekerjaan di pemerintahan untuk disimpan di catatan Gedung Putih. Email Ivanka mulai menjadi sorotan saat pejabat Gedung Putih mulai mengkajinya terkait gugatan dari lembaga pemantau American Oversight.
Kajian dari Gedung Putih menemukan Ivanka menggunakan email pribadinya sekitar seratus kali untuk mengontak pejabat di pemerintahan Trump pada 2017. Laporan ini pertama kali dilansir Washington Post dan dilansir Reuters pada Selasa, 20 November 2018.
Menurut Reuters, penggunaan akun email pribadi untuk mengerjakan pekerjaan pemerintah berpotensi melanggar hukum, yang mewajibkan pengarsipan semua catatan kegiatan pemerintahan.
“Kami berencana untuk melanjutkan investigasi kami berdasarkan undang-undang Catatan Kepresidenan dan undang-undang Catatan Federal. Kami ingin tahu apakah Ivanka mematuhi undang-undang ini,” begitu pernyataan dari kantor anggota DPR Elijah Cummings, yang merupakan tokoh senior Partai Demokrat di Komite Pengawasan DPR seperti dilansir Reuters pada Selasa, 20 November 2018.
Cummings mengatakan panel ini akan menginvestigasi praktek komunikasi Gedung Putih saat mulai bersidang pada Januari 2019. Demokrat menguasai DPR setelah memenangkan mayoritas kursi di DPR pada pemilu sela 6 November 2018.
Soal
ini, Trump mengatakan kasus penggunaan akun email pribadi Ivanka
berbeda dengan Hillary Clinton saat menjadi menteri Luar Negeri di era
pemerintahan Presiden Barack Obama. FBI sempat menginvestigasi kasus
server pribadi untuk layanan email Hillary Clinton. Kasus
ini membayanginya hingga pelaksanaan pemilu Presiden AS 2016 saat dia
berhadapan dengan Trump. Saat itu, Trump mengecamnya dan mengatakan
Hillary melanggar peraturandan menyerukan agar Clinton ditangkap.
“Selama
beberapa waktu, Ivanka berkirim email. Itu bukan email rahasia seperti
Hillary Clinton. Email-email itu juga tidak dihapus seperti Hillary
Clinton. Dia tidak melakukan apapun untuk menyembunyikan emailnya,” kata
Trump membela Ivanka.Menurut Peter Mirijanian, yang merupakan juru bicara Ivanka Trump, kegiatan email itu terjadi sebelum Ivanka menyadari adanya peraturan mengenai penyimpanan pencatatan administrasi pemerintah.
Sejak itu, seperti dilansir Reuters dengan mengutip WaPo, Ivanka Trump telah menyerahkan semua email terkait pekerjaan di pemerintahan untuk disimpan di catatan Gedung Putih. Email Ivanka mulai menjadi sorotan saat pejabat Gedung Putih mulai mengkajinya terkait gugatan dari lembaga pemantau American Oversight.
Credit tempo.co
