Phnompenh (CB) - Jepang menandatangani perjanjian hibah dan pinjaman dengan Kamboja senilai lebih dari 900 miliar rupiah pada Minggu, meskipun masyarakat antarbangsa mengkhawatirkan penumpasan oleh Perdana Menteri Hun Sen terhadap penentang pemerintah menjelang pemilihan umum pada Juli.

Menteri Luar Negeri Jepang Taro Kono dan timpalan Kamboja-nya, Prak Sokhonn, menandatangani perjanjian hibah 4,6 juta dolar (Rp46 miliar lebih) dan pinjaman 86 juta dolar (sekitar 860 miliar rupiah) untuk pembangunan ekonomi dan tenaga listrik di ibukota Kamboja, Phnompenh.

Oposisi utama Partai Penyelamatan Bangsa Kamboja (CNRP) dibubarkan pada November atas permintaan pemerintah, mendorong beberapa negara Barat mengutuk tindakan keras itu, memotong bantuan, dan memberlakukan larangan visa pada beberapa anggota partai berkuasa.

Kelompok hak asasi manusia dan anggota oposisi mendesak Tokyo untuk mengambil sikap lebih kuat terhadap Hun Sen, tapi Jepang menyatakan akan terus mendukung pemilihan umum dan tidak akan mencampuri yang dikatakannya urusan dalam negeri Kamboja.

Hun Sen pada Minggu memuji Jepang atas bantuan keuangannya, tapi mengecam para penentang.

"Sementara Jepang, teman, memberikan bantuan kepada Kamboja, beberapa orang jahat meracuni berita itu seburuk yang mereka lakukan," kata Hun Sen di Facebook-nya.

Dalam pertemuan dengan Hun Sen pada Minggu, menteri luar negeri Kono menyatakan Jepang akan membantu Kamboja untuk menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas pada 2030, kata pembantu Hun Sen, Eang Sophalleth.

Dalam pernyataan baru-baru ini kepada Reuters, Kentaro Sonoura, penasihat Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, mendesak pesaing politik Kamboja mengadakan pembicaraan untuk mengakhiri kemelut politik.