Singapura (CB) - Wakil Indonesia untuk Komisi
Antarpemerintahan ASEAN tentang Hak Asasi Manusia (AICHR) Dinna Wisnu
mengharapkan Koferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Singapura dapat
menghasilkan pernyataan sikap bersama atau konsensus untuk mengatasi
krisis kemanusiaan Rohingya.
"Perlu ada pernyataan sikap di level summit itu sangat kita harapkan, tapi paling tidak di level menteri luar negeri perlu memberikan statement terbuka agar semua badan ASEAN bisa bergerak," kata Dinna kepada jurnalis Antara di Singapura, Rabu.
Menurut Dinna, persoalan pengungsi Rohingya sudah tidak bisa diselesaikan beberapa negara anggota ASEAN karena dampaknya telah meluas.
AICHR telah mengeluarkan pernyataan resmi pada Selasa (24/4) yang menyerukan agar ASEAN segera menyatakan sikap untuk mengatasi krisis kemanusiaan Rohingya yang dampaknya meluas, hingga insiden penolakan kapal pengungsi dari Rakhine yang sebagian besar perempuan dan anak-anak pada 3, 6, 20 April 2018.
"Ini tidak bisa lagi diselesaikan oleh sedikit ASEAN, tapi harus semua ASEAN, karena bahkan sudah ada turn back the boats, pengungsi Rohingya oleh beberapa negara," kata dia.
Hingga saat ini, dari sepuluh negara anggota ASEAN hanya Indonesia dan Malaysia yang telah mengeluarkan pernyataan resmi tentang krisis kemanusiaan Rohingya.
"Yang lain ragu-ragu, tidak jelas, dan ada yang aktif menolak mengurusi," kata Dinna tanpa bersedia menyebutkan nama negara-negara tersebut.
Oleh karena itu, AICHR mengharapkan KTT ASEAN di Singapura dapat menghasilkan konsensus untuk segera mengatakan krisis kemanusiaan Rohingya.
"Indonesia perlu meng-highlight pentingnya konsensus untuk Rohingya kepada semua kepala negara ASEAN, San mengingatkan bahwa visi-misi ASEAN adalah people oriented," kata dia.
Singapura sebagai ketua ASEAN 2018 menjadi tuan rumah Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN (AMM) dan KTT ASEAN ke-32 pada 25-28 April 2018.
Presiden RI Joko Widodo dijadwalkan menghadiri upacara pembukaan KTT pada 28 April 2018.
"Perlu ada pernyataan sikap di level summit itu sangat kita harapkan, tapi paling tidak di level menteri luar negeri perlu memberikan statement terbuka agar semua badan ASEAN bisa bergerak," kata Dinna kepada jurnalis Antara di Singapura, Rabu.
Menurut Dinna, persoalan pengungsi Rohingya sudah tidak bisa diselesaikan beberapa negara anggota ASEAN karena dampaknya telah meluas.
AICHR telah mengeluarkan pernyataan resmi pada Selasa (24/4) yang menyerukan agar ASEAN segera menyatakan sikap untuk mengatasi krisis kemanusiaan Rohingya yang dampaknya meluas, hingga insiden penolakan kapal pengungsi dari Rakhine yang sebagian besar perempuan dan anak-anak pada 3, 6, 20 April 2018.
"Ini tidak bisa lagi diselesaikan oleh sedikit ASEAN, tapi harus semua ASEAN, karena bahkan sudah ada turn back the boats, pengungsi Rohingya oleh beberapa negara," kata dia.
Hingga saat ini, dari sepuluh negara anggota ASEAN hanya Indonesia dan Malaysia yang telah mengeluarkan pernyataan resmi tentang krisis kemanusiaan Rohingya.
"Yang lain ragu-ragu, tidak jelas, dan ada yang aktif menolak mengurusi," kata Dinna tanpa bersedia menyebutkan nama negara-negara tersebut.
Oleh karena itu, AICHR mengharapkan KTT ASEAN di Singapura dapat menghasilkan konsensus untuk segera mengatakan krisis kemanusiaan Rohingya.
"Indonesia perlu meng-highlight pentingnya konsensus untuk Rohingya kepada semua kepala negara ASEAN, San mengingatkan bahwa visi-misi ASEAN adalah people oriented," kata dia.
Singapura sebagai ketua ASEAN 2018 menjadi tuan rumah Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN (AMM) dan KTT ASEAN ke-32 pada 25-28 April 2018.
Presiden RI Joko Widodo dijadwalkan menghadiri upacara pembukaan KTT pada 28 April 2018.
Credit antaranews.com