Kamis, 08 Maret 2018

Universitas Cambridge Minta Maaf pada Akademisi Palestina



Universitas Cambridge. By Cambridge University
Universitas Cambridge. By Cambridge University

CB, Jakarta - Universitas Cambridge meminta maaf kepada seorang akademisi berdarah Palestina yang telah dilarang menjadi pembicara dalam sebuah acara diskusi. Permohonan maaf disampaikan perguruan tinggi favorit di Inggris itu, setelah derasnya kecaman.


Universitas Cambridge. Telegraph by Alamy.
Ruba Salih, akademisi berkewarganegaraan Palestina, tidak diperbolehkan menjadi pembicara dalam sebuah panel diskusi yang membicarakan mengenai gerakan boikot, divestasi, sanksi-sanksi atau BDS, yang diselenggarakan pada November 2018 oleh para aktivis pro-Palestina. Posisi Ruba dalam seminar tersebut lalu diganti oleh pembicara pilihan universitas. ‘Pencekalan’ terhadapnya ini kemungkinan besar karena kekhawatiran netralitas Salih.

Keputusan Cambridge ini memicu kemarahan di kalangan aktivis, yang dinilai sebagai suatu contoh upaya universitas untuk menutup atau mengacaukan debat mengenai Israel dan gerakan BDS. Ratusan akademisi dan pelajar menandatangani sebuah surat terbuka mengutuk tindakan universitas.
Menurut Cambridge, seperti dikutip dari al-Jazeera pada Rabu, 7 Maret 2018, langkah untuk memberikan pembicara alternatif adalah respon yang keliru dan keputusan ini telah membangkitkan kekhawatiran terkait kebebasan akademik.
“Keputusan universitas telah  menggambarkan Dr. Salih dalam kondisi yang tidak sepatutnya sebagai seorang akademisi yang dihormati dengan pengalaman lebih dari 15 tahun memimpin rapat-rapat dan pengalaman ilmiah. Untuk itu, kami meminta maaf kepada Dr. Salih karena telah mencoret sebagai ketua pembicara diskusi,” demikian keterangan Cambridge.               
Dalam permohonan maaf itu, universitas juga mengakui tidak ada bukti pendukung yang bisa menggambarkan pandangan Salih dalam sebuah debat demokratis, yang memungkinkan seluruh pandangan diekspresikan. Salih menerima permohonan maaf itu dan mengatakan penting memberikan kebebasan akademik.




Credit  TEMPO.CO