Kamis, 22 Maret 2018

Media Pemerintah China Sebut Beijing Mesti Siap Gempur Taiwan


Media Pemerintah China Sebut Beijing Mesti Siap Gempur Taiwan
Ilustrasi militer China. (REUTERS/Stringer)



Jakarta, CB -- Surat kabar pemerintah China menyebut Beijing mesti menyiapkan tindakan militer terhadap Taiwan dan menekan Amerika Serikat dalam kerja sama terkait Korea Utara, setelah Washington meloloskan undang-undang kerja sama dengan Taipei.

Beijing marah setelah Presiden AS Donald Trump menandatangani undang-undang yang mendorong pemerintahannya mengirim pejabat senior ke Taiwan dan sebaliknya, pekan lalu.

Di Taipei, Wakil Menteri Luar Negeri Alex Wong mengatakan komitmen Amerika pada Taiwan berada di titik terkuat. Dia juga menyebut pulau itu merupakan inspirasi bagi kawasan Indo-Pasifik.


China mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan menganggap pulau yang punya pemerintahan sendiri itu sebagai provinsi pembangkang. Presiden Xi Jinping pada Selasa mengancam negara tersebut akan menerima "hukuman bersejarah" karena upaya separatisme.

Dalam artikel editorialnya yang dikutip Reuters, Global Times menyatakan pemerintah China mesti "menyerang balik" undang-undang yang diloloskan AS.

"China bisa menekan AS pada area kerja sama bilateral lain: misalnya, isu Semenanjung Korea dan nuklir Iran. China juga bisa memosisikan diri melawan AS di organisasi internasional seperti PBB."

"China daratan juga mesti mempersiapkan bentrokan militer langsung di Selat Taiwan. Pemerintah mesti memastikan eskalasi pertukaran pejabat AS-Taiwan akan membawa konsekuensi serius bagi Taiwan," kata koran yang diterbitkan Partai Komunis China itu.

"Surat kabar ini telah menyarankan China daratan bisa mengirim pesawat dan kapal tempur melintasi jalur tengah Selat Taiwan. Hal ini bisa diimplementasikan bertahap, bergantung pada situasi lintas Selat."

Masalah seputar pulau itu adalah salah satu isu paling sensitif bagi China yang bisa memicu pertikaian militer. Menekankan ancaman, Taiwan mengirim kapal dan pesawat pada Rabu kemarin untuk membayangi kapal induk China yang melintasi selat.

The Global Times menyatakan "unifikasi damai" tidak selali berarti proses yang berharmoni dan menyenangkan.

"Tongkat lebih berarti daripada bunga dalam jalan menuju reunifikasi damai," kata surat kabar itu.

Sikap keras China meningkat sejak terpilihnya Presiden Tsai Ing-wen, anggota partai pro-kemerdekaan Taiwan, pada 2016 lalu.

China curiga Tsai ingin mendorong kemerdekaan resmi. Hal itu tidak bisa ditolerir para pemimpin Partai Komunis di Beijing, meski Tsai telah mengatakan dirinya ingin mempertahankan status quo dan berkomitmen menjaga perdamaian.







Credit  cnnindonesia.com