Sesuai kesepakatan, Inggris dapat
menegosiasikan kesepakatan perdagangan dengan negara lain selama 21
bulan, terhitung sejak Brexit dimulai pada 29 Maret 2019. (REUTERS/Neil
Hall)
Dikutip dari CNN.com, Inggris dapat menegosiasikan kesepakatan perdagangan dengan negara lain selama 21 bulan, yang di mulai sejak Inggris secara resmi meninggalkan Uni Eropa pada akhir Maret 2019.
Namun, untuk mengamankan kesepakatan yang memberi tingkat kepastian bisnis tersebut, Inggris terpaksa membuat konsesi, termasuk terkait hak-hak warga negara Eropa yang tiba selama masa transisi.
Inggris juga harus menerima kesepakatan 'backstop' sebagai solusi masalah perbatasan Republik Irlandia dan Irlandia Utara. Keputusan tersebut akhirnya diambil, kendati beberapa minggu lalu Perdana Menteri Theresa May menyebut Inggris tak bisa menerima gagasan semacam itu.
Republik Irlandia adalah negara konstituen atau bagian dari Kerajaan Inggris Raya, sedangkan Irlandia Utara adalah negara sendiri yang merupakan bagian dari Uni Eropa.
Kesepakatan "backstop" diusulkan Uni Eropa untuk status perbatasan Irlandia, Irlandia Utara yang diperintah Inggris akan tetap menjadi bagian dari serikat bea cukai Uni Eropa, jika tidak ada ide yang lebih baik. Namun, masalah yang mendera ini memerlukan pembicaraan lebih lanjut untuk diselesaikan sepenuhnya.
"Transisi akan dimulai pada hari Inggris keluar dari Eropa yakni 29 Maret 2019 hingga 31 Desember 2020. Selama periode tersebut, Inggris tak akan lagi berpartisipasi dalam proses penentuan keputusan di Eropa," ujar Kepala Negosiasi Brexit dari Uni Eropa Michel Barnier, dikutip dari AFP.
Menteri Inggris Urusan Brexit David Davis menekankan bahwa kesepakatan ini memberi kepastian yang diminta oleh pebisnis dan warga di seluruh Inggris dan Uni Eropa.
Kedua belah pihak menginginkan kesepakatan transisi ini bisa ditandatangani oleh para pemimpin Uni Eropa pada pertemuan puncak Brussels akhir pekan ini, yang memungkinkan pembukaan perundingan mengenai hubungan Inggris-UE di masa depan pada bulan April.
Periode transisi tersebut memiliki dua tujuan, yakni memberi waktu kepada pengusaha dan warga negara untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan setelah Brexit, serta memberi Inggris dan Uni Eropa lebih banyak waktu untuk menyetujui sebuah kesepakatan perdagangan.
Credit cnnindonesia.com