Jumat, 23 Maret 2018

Rusuh, Anggota Parlemen Kosovo Lempar Gas Air Mata


Rusuh, Anggota Parlemen Kosovo Lempar Gas Air Mata
Anggota parlemen Kosovo terpaksa dievakuasi setelah politisi partai oposisi melemparkan gas air mata ke ruang sidang. Foto/Istimewa


PRISTINA - Anggota parlemen Kosovo terpaksa dievakuasi dari gedung parlemen setelah politisi oposisi melemparkan gas air mata. Aksi nekat itu dilakukan untuk mencegah pemungutan suara terkait undang-undang perbatasan yang kontroversial.

Anggota parlemen Kosovo rencananya akan memberikan suara pada perjanjian demarkasi dengan Montenegro. Namun tiba-tiba, tiga tabung gas air mata dilemparkan ke ruang sidang. Ruang itu pun kemudian dievakuasi.

RUU itu akan meratifikasi perjanjian perbatasan. Kritikus menyebut perjanjian tersebut tidak adil karena memberikan daerah kepada Montenegro.

Uni Eropa telah membuat RUU itu sebagai syarat bagi Kosovo untuk mendapatkan perjalanan bebas visa. Untuk diketahui sejumlah tetangga negara Balkan itu seperti Serbia, Albania, Montenegro, Makedonia dan Bosnia semuanya memiliki perjalanan bebas visa di Uni Eropa sejak 2010.

Untuk disahkan sebagai undang-undang, RUU itu membutuhkan 80 suara dari 120 anggota parlemen. Namun anggota partai oposisi yang ultra nasionalis mengatakan bahwa Kosovo akan kehilangan wilayah sebesar 78 km persegi di bawah kesepakatan itu.

Menanggapi insiden itu, duta besar Uni Eropa Nataliya Apostolova mengatakan dia terkejut bahwa anggota parlemen di Eropa menggunakan taktik berbahaya untuk menarik Kosovo mundur dari perjanjian tersebut.

Sementara itu, utusan Amerika Serikat (AS) untuk Kosovo Greg Delawie mengatakan kepada wartawan: "Ini seharusnya tidak terjadi di negara Eropa. Gas air mata bukan tindakan khas Eropa," seperti disitat dari BBC, Kamis (22/3/2018).

Sebelumnya, banyak insiden serupa terjadi di ruang parlemen Kosovo dalam beberapa tahun terakhir.

Sejak menyatakan kemerdekaan dari Serbia pada tahun 2008, sebagian besar negara anggota Uni Eropa telah mengakui Kosovo sebagai negara merdeka. Hanya lima, termasuk Spanyol, menolak melakukannya. 



Credit  sindonews.com