Ilustrasi operasi militer Myanmar. (AFP Photo/Stringer)
Jakarta, CB --
Media pemerintah Myanmar menyebut China mendukung operasi militer
terhadap kelompok bersenjata Muslim Rohingya, sementara Perserikatan
Bangsa-Bangsa melabeli tindakan tersebut sebagai upaya "pembersihan
etnis."
Operas militer Myanmar di barat negara bagian Rakhine dipicu oleh serangkaian serangan kelompok bersenjata pada 25 Agustus yang mengincar sejumlah pos keamanan dan sebuah kamp militer dan menewaskan puluhan orang.
"Sikap China terkait serangan teroris di Rakhine itu jelas, itu cuma masalah internal," kata Duta Besar China Hong Liang dalam laporan surat kabar Global New Light of Myanmar pada Kamis (14/9), sebagaimana dikutip Reuters.
"Serangan balasan pasukan keamanan Myanmar terhadap teroris ekstremis dan kami menyambut langkah pemerintah untuk menyediakan bantuan bagi warganya."
Namun di PBB, New York, China melontarkan pernyataan dengan nada yang berbeda. Perwakilan negara tersebut mendukung Dewan Keamanan yang prihatin akan laporan kekerasan berlebihan oleh aparat dan memintanya segera dihentikan.
China bersaing dengan Amerika Serikat dalam menanamkan pengaruhnya di Myanmar yang mulai bangkit setelah 50 tahun pemerintahan ketat militer, disertai isolasi diplomatik dan ekonomi.
Awal pekan ini, pemerintahan Trump meminta warga sipil dilindungi.
Operas militer Myanmar di barat negara bagian Rakhine dipicu oleh serangkaian serangan kelompok bersenjata pada 25 Agustus yang mengincar sejumlah pos keamanan dan sebuah kamp militer dan menewaskan puluhan orang.
"Sikap China terkait serangan teroris di Rakhine itu jelas, itu cuma masalah internal," kata Duta Besar China Hong Liang dalam laporan surat kabar Global New Light of Myanmar pada Kamis (14/9), sebagaimana dikutip Reuters.
"Serangan balasan pasukan keamanan Myanmar terhadap teroris ekstremis dan kami menyambut langkah pemerintah untuk menyediakan bantuan bagi warganya."
Namun di PBB, New York, China melontarkan pernyataan dengan nada yang berbeda. Perwakilan negara tersebut mendukung Dewan Keamanan yang prihatin akan laporan kekerasan berlebihan oleh aparat dan memintanya segera dihentikan.
China bersaing dengan Amerika Serikat dalam menanamkan pengaruhnya di Myanmar yang mulai bangkit setelah 50 tahun pemerintahan ketat militer, disertai isolasi diplomatik dan ekonomi.
Awal pekan ini, pemerintahan Trump meminta warga sipil dilindungi.
Kekerasan di Rakhine dan arus pengungsi ke Bangladesh menjadi masalah terbesar untuk pemenang Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi, pemimpin de facto negara Myanmar.
Ia dijadwalkan akan memberikan pernyataan, Selasa yang akan datang.
Para pengkritik meminta anugerah Nobel Perdamaian Suu Kyi dicabut karena tidak bisa menyelesaikan krisis kemanusiaan ini, meski kebijakan keamanan nasional sebenarnya berada di tangan para jenderal yang sebelumnya mengendalikan pemerintahan junta Myanmar.
Credit cnnindonesia.com
