YANGON
- Jenderal tertinggi Myanmar menyalahkan orang-orang Rohingya atas
krisis yang menyebabkan eksodus ratusan ribu orang ke Bangladesh. PBB
menyebut lebih dari 400 ribu etnis Rohingya telah meninggalkan Myanmar
dan menyebrang ke Banglangdesh.
Jenderal
Min Aung Hlaing mengatakan bahwa Rohingya tidak pernah menjadi kelompok
etnis. Ia pun menuduh ekstrimis mencoba membangun sebuah benteng di
negara bagian Rakhine utara.
Pasukan Myanmar dituduh menargetkan warga sipil dalam serangan di sana, memaksa etnis Rohingya untuk melarikan diri. Myanmar menyangkal hal ini, dan mengatakan bahwa pihaknya menanggapi serangan militan yang mematikan.
Dalam sebuah postingan di Facebook pada hari Minggu (17/9/2017), Jenderal Min Aung Hlaing mendesak masyarakat dan media di Myanmar untuk mempersatukan isu Rohingya. Dia mengatakan operasi militer dimulai setelah 93 bentrokan dengan orang bengis ekstremis - merujuk pada militan Rohingya - yang dimulai pada 25 Agustus.
Kekerasan tersebut, lanjutnya, merupakan upaya terorganisir untuk membangun benteng pertahanan di negara bagian Rakhine.
"Mereka menuntut pengakuan sebagai Rohingya, yang tidak pernah menjadi kelompok etnis di Myanmar. Masalah bahasa Bengali adalah penyebab nasional dan kita perlu bersatu dalam menegakkan kebenaran," katanya dalam postingannya seperti dilansir dari BBC.
Pembelaan terhadap aksi militer Myanmar ini dilakukan di tengah kutukan atas aksi kekerasan itu dari seluruh dunia.
Militan Rohingya menyerang pos polisi di Rakhine utara pada tanggal 25 Agustus, menewaskan 12 petugas keamanan.
Tapi Rohingya yang telah meninggalkan Myanmar sejak saat itu mengatakan bahwa militer menanggapinya dengan sebuah kampanye yang brutal, membakar desa-desa dan menyerang warga sipil untuk mengusir mereka.
Bangladesh baru-baru ini mengumumkan telah membatasi pergerakan lebih dari 400 ribu Rohingya yang telah melarikan diri dari Myanmar. Bangladesh juga mengumumkan rencana untuk membangun tempat penampungan lebih besar untuk 400 ribu etnis Rohingya di dekat kota Cox's Bazar.
Pasukan Myanmar dituduh menargetkan warga sipil dalam serangan di sana, memaksa etnis Rohingya untuk melarikan diri. Myanmar menyangkal hal ini, dan mengatakan bahwa pihaknya menanggapi serangan militan yang mematikan.
Dalam sebuah postingan di Facebook pada hari Minggu (17/9/2017), Jenderal Min Aung Hlaing mendesak masyarakat dan media di Myanmar untuk mempersatukan isu Rohingya. Dia mengatakan operasi militer dimulai setelah 93 bentrokan dengan orang bengis ekstremis - merujuk pada militan Rohingya - yang dimulai pada 25 Agustus.
Kekerasan tersebut, lanjutnya, merupakan upaya terorganisir untuk membangun benteng pertahanan di negara bagian Rakhine.
"Mereka menuntut pengakuan sebagai Rohingya, yang tidak pernah menjadi kelompok etnis di Myanmar. Masalah bahasa Bengali adalah penyebab nasional dan kita perlu bersatu dalam menegakkan kebenaran," katanya dalam postingannya seperti dilansir dari BBC.
Pembelaan terhadap aksi militer Myanmar ini dilakukan di tengah kutukan atas aksi kekerasan itu dari seluruh dunia.
Militan Rohingya menyerang pos polisi di Rakhine utara pada tanggal 25 Agustus, menewaskan 12 petugas keamanan.
Tapi Rohingya yang telah meninggalkan Myanmar sejak saat itu mengatakan bahwa militer menanggapinya dengan sebuah kampanye yang brutal, membakar desa-desa dan menyerang warga sipil untuk mengusir mereka.
Bangladesh baru-baru ini mengumumkan telah membatasi pergerakan lebih dari 400 ribu Rohingya yang telah melarikan diri dari Myanmar. Bangladesh juga mengumumkan rencana untuk membangun tempat penampungan lebih besar untuk 400 ribu etnis Rohingya di dekat kota Cox's Bazar.
Rohingya, minoritas tanpa kewarganegaraan, telah lama mengalami penganiayaan di Myanmar, yang mengatakan bahwa mereka adalah imigran ilegal.
Beberapa yang melarikan diri dari negara bagian Rakhine mengatakan tentang pembunuhan, pemerkosaan dan bahkan pembantaian, sementara di dalam Rakhine, seorang awak BBC menyaksikan rumah-rumah hangus terbakar.
Credit sindonews.com
