Seorang lelaki melintasi reruntuhan yang terempas tsunami dari Samudera Hindia hingga ke depan Masjid Raya di Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam. Gambar diambil pada 29 Desember 2004.
JAKARTA, CB — Komunitas global bisa belajar lebih jauh mengenai penanganan dampak bencana besar tsunami dari Indonesia. Hal itu seiring peluncuran Perangkat Pemulihan Bencana (Disaster Recovery Toolkit) yang dihadiri Administrator Program Pembangunan PBB (UNDP) Helen Clark, Selasa (10/2), di Jakarta.
Peluncuran itu hanya satu bulan sebelum Konferensi Dunia PBB tentang Pengurangan Risiko Bencana di Sendai, Jepang, Maret 2015. Sebelumnya, hasil pertama pembelajaran global tsunami, The Tsunami Legacy: Innovations, Breakthroughs, and Challenges, diluncurkan pada 2009 atau satu tahun setelah dibentuk proyek pembelajaran global tsunami.
”Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang baik dalam merespons bencana. Semakin baik jika banyak yang bisa belajar dari pengalaman itu,” kata Helen Clark, yang juga Ketua Kelompok Pembangunan PBB (UNDG), lembaga yang terdiri atas pimpinan lembaga PBB yang terkait dengan program pembangunan di seluruh dunia.
Perangkat Pemulihan Bencana merupakan serial panduan penanganan pasca bencana, khususnya bagi lima negara yang terdampak tsunami Samudra Hindia, 26 Desember 2004, yakni Indonesia, Thailand, India, Sri Lanka, dan Maladewa. Panduan itu dikembangkan oleh Proyek Pembelajaran Global Tsunami (TGLLP) bekerja sama dengan Pusat Kesiagaan Bencana Bencana Asia (ADPC).
”Selalu ada pembelajaran dari bencana agar lain kali bisa mengantisipasi atau menangani dampaknya dengan baik. Kita masih perlu terus belajar,” kata Helen, yang dijadwalkan bertemu Presiden Joko Widodo, Selasa siang.
Buku pegangan
Perangkat pembelajaran itu terdiri dari enam buku yang berisi panduan lima sektor dan satu buku pegangan (handbook). Kelima sektor itu adalah soal penanganan pasca bencana sektor fasilitas penting, perumahan, tata ruang, mata pencarian, dan manual pelatihan.
”Tidak ada kewajiban negara-negara untuk memiliki buku panduan ini. Tapi, ini terbuka bagi siapa saja yang berkecimpung dalam penanganan pasca bencana,” kata Ketua Komite Pengarah TGLLP Kuntoro Mangkusubroto, yang juga mantan Kepala Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias.
Banyak bagian dalam buku pegangan yang berisi kisah, proses, dan kendala yang dihadapi BRR selama menangani dampak bencana yang menewaskan lebih dari 200.000 jiwa itu. ”Jika ada negara atau pihak yang ingin memperoleh pendampingan, kita punya BRR Institute,” kata Kuntoro.
Duta Besar Sri Lanka untuk Indonesia Anoja Wijeyesekera menyatakan, keberadaan perangkat pembelajaran tersebut sangat penting. Untuk itu, secara khusus ia berharap isinya disampaikan langsung kepada masyarakat yang tinggal di daerah rentan bencana, termasuk di pantai timur Sri Lanka. ”Kami membutuhkan itu agar masyarakat dan pemerintah tahu apa yang harus mereka lakukan,” katanya.
Di dunia yang kian rentan bencana, seiring dengan dampak perubahan iklim global dalam berbagai sektor, sistem penanganan bencana yang lebih baik dinilai kian penting dan mendesak
Credit KOMPAS.com
