Senin, 19 Desember 2016

Militer China Sita Drone Bawah Laut AS di Laut China Selatan

Kapal selam China menyita drone bawah laut milik AS di perairan sengketa Laut China Selatan, hingga memicu ketegangan antar kedua negara. (Reuters/China Daily)

Jakarta, CB -- Kementerian Pertahanan Amerika Serikat menyebutkan China telah secara ilegal menyita drone bawah laut AS di wilayah sengketa Laut China Selatan, perairan yang dianggap Washington sebagai perairan internasional.

Juru bicara Pentagon Kapten Jeff Davis mengatakan, perangkat bawah laut tak berawak itu disita sekitar 90 kilometer barat laut dari Subic Bay di Filipina pada Kamis (15/12). Insiden tersebut terjadi saat sejumlah kru sipil USNS Bowditch mengambil perangkat 'glider angkatan laut' yang rutin dipasang guna mengumpulkan informasi kadar garam dan suhu air di wilayah itu.

Sebuah kapal selam penyelamat China, Dalang-III, tiba-tiba berhenti sekitar 500 meter di bawah kapal Bowditch dan menyita salah satu drone AS tersebut. Sementara drone satunya berhasil diangkut kru USNS ke atas kapal mereka.

Meski personel USNS telah memperingatkan kapal selam China untuk mengembalikan drone milik AS itu melalui sambungan radio, namun tak ada respons yang datang dari kapal selam tersebut.

"Satu-satunya yang mereka katakan saat telah berlayar menjauh adalah 'kita akan kembali melakukan operasi normal,'" ungkap David seperti dikutip AFP, Jumat (16/12).

Menanggapi insiden ini, Washington mengeluarkan permintaan resmi melalui jalur diplomatik guna meminta kembali perangkat angkatan laut AS yang bernilai sekitar US$150 ribu atau Rp2 miliar.

"Drone itu memiliki tanda jelas yang menunjukan bahwa benda itu milik kami [AS]. Kami ingin drone itu kembali dan kejadian ini tidak terulang lagi," kata Davis.

"Drone itu berada di bawah kedaulatan AS. Kami menyerukan China untuk segera mengembalikannya dan mematuhi semua kewajiban China di bawah hukum internasional," ucap juru bicara Pentagon lain, Peter Cook.

Insiden ini terjadi di tengah tingginya tensi hubungan Washington dan Beijing menyusul sejumlah sikap dan pernyataan Presiden AS terpilih Donald Trump yang menimbulkan protes dari China, khsusunya mengenai isu Taiwan.

Pernyataan Trump beberapa waktu lalu dianggap mendiskreditkan prinsip Satu China, yang selama ini digaungkan Beijing sebagai upaya mempertahankan Taiwan yang berupaya memerdekakan diri dari China.

"Penyitaan ini sangat mungkin dilakukan China guna menunjukan negara itu tidak akan menganggap remeh setiap pernyataan Trump [yang menyinggung kedaulatan China]," kata Harry Kazianis, Direktur Studi Pertahanan di Pusat Konservatif Kepentingan Nasional.

"Beijing menunjukan bahwa negaranya memiliki kapabilitas untuk menentukan cara mereka merespons sesuatu yang menyinggung mereka," tutur Kazianis menambahkan.

Baru-baru ini, China semakin memperjelas klaim teritorinya di wilayah LCS. Beijing disebut telah memasang sistem persenjataan seperti peralatan anti serangan udara dan anti rudal di tujuh pulau buatan yang dibuat negara itu di perairan LCS.

Selama ini, China memiliki sengketa wilayah di LCS dengan sejumlah negara Asia Tenggara seperti Brunei, Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Meskipun AS tidak memiliki klaim wilayah di perairan itu, Washington berulang kali menekankan "kebebasan bernavigasi" di perairan internasional itu dengan melayarkan sejumlah kapalnya di perairan itu, yang memicu amarah Beijing.

Credit CNN Indonesia

China Segera Kembalikan Drone Bawah Laut AS

Ilustrasi aktivitas kapal milik AS. (US Navy/CPO John Hageman/Handout via Reuters)

Jakarta, CB -- China menyetujui untuk mengembalikan drone bawah laut milik Amerika Serikat (AS) yang disita saat berada di perairan internasional pada pekan ini.

Juru Bicara Pentagon Peter Cook mengatakan pihaknya sudah mendaftarkan keberatan pemerintah terhadap penyitaan yang dilakukan oleh negara Tirai Bambu tersebut.

“Melalui keterlibatan langsung dengan otoritas China, kami memeroleh pemahaman bahwa China akan mengembalikan UUV kepada Amerika Serikat,” kata Cook seperti dilansir CNN.com, Sabtu (17/12).

Walaupun demikian, Cook tak memberikan detail mengenai kapan atau bagaimana drone bawah laut itu akan dikembalikan. UUV adalah unmanned underwater vehicles atau yang dikenal sebagai drone nirawak bawah laut.

Menteri Pertahanan China sebelumnya menyatakan pihaknya memutuskan untuk mengembalikan drone tersebut namun mengkritik AS karena ‘membesar-besarkan’ masalah tersebut.

Juru Bicara Kementerian Pertahanan China menyatakan China dan AS sudah berkomunikasi tentang proses tersebut, namun menyesalkan aksi AS secara sepihak yang ‘membesar-besarkan’ masalah.

Dia juga menyatakan China akan menentang setiap aksi pemerintah AS yang menempatkan kapal dan pesawat untuk melakukan pengintaian untuk menghadapi negaranya. “China akan tetap waspada terkait dengan aktivitas AS dan akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk melawan,” kata Yujun.

Penyitaan itu berlangsung pada pekan ini di perairan internasional di Laut China Selatan, atau sekiatr 100 mil dari pelabuhan Filipna di Subic Bay. Usai disita, AS menyebut sebagai aksi oleh China adalah tak sah.

Credit CNN Indonesia

Dubes AS di Israel Era Trump Ingin Pindah Kantor ke Yerusalem

Wacana pemindahan kantor Kedubes AS, yang sudah berdiri selama 68 tahun di Tel Aviv, ke Yerusalem sudah diserukan Trump selama masa kampanyenya. (Reuters/Nir Elias)

Jakarta, CB -- David Friedman, sosok yang ditunjuk Donald Trump menjadi Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel di pemerintahannya kelak, menyatakan tak sabar untuk segera melaksanakan tugasnya di Yerusalem.

"(Saya) berharap untuk melaksanakan tugas ini dari kantor kedutaan besar AS di ibu kota abadi Israel, Yerusalem," ujar Friedman dalam pernyataan resmi tim transisi Trump, Kamis (15/12).

Pernyataan ini mengindikasikan ia ingin memindahkan kantor Kedubes AS yang selama ini berada di Tel Aviv ke Yerusalem, langkah yang akan mendukung klaim Israel terhadap kota yang diperebutkan dengan Palestina itu.

Friedman, yang merupakan pengacara sekaligus pakar ekonomi soal kebangkrutan, merespons penunjukkannya sebagai duta besar AS untuk Israel dengan menyatakan bahwa ia akan bekerja tanpa lelah untuk "memperkuat ikatan tak terpisahkan antara kedua negara dan memajukan perdamaian di kawasan ini."

"(Friedman) telah menjadi teman lama dan penasihat saya yang terpercaya. Koneksinya yang kuat dengan Israel akan menjadi dasar bagi misi diplomatiknya dan menjadi aset yang luar biasa untuk negara kita, seiring dengan upaya kita memperkuat hubungan dengan sekutu dan berusaha menciptakan perdamaian di Timur Tengah," bunyi pernyataan yang dirilis tim transisi Trump.

Wacana pemindahan kantor Kedubes AS, yang sudah berdiri selama 68 tahun di Tel Aviv, ke Yerusalem sudah diserukan Trump selama masa kampanyenya. Trump juga berjanji tidak akan menekan Israel untuk membicarakan upaya perdamaian dengan Palestina.

Taipan real-estate itu bahkan berjanji dia akan menjadikan Yerusalem sebagai kota abadi Israel.

Janji Trump ini bertentangan dengan kebijakan pemerintahan AS dan komunitas internasional. Seluruh kantor kedutaan besar negara lain di Israel berlokasi di Tel Aviv, sebagai upaya menampik klaim Israel yang menganggap Yerusalem sebagai ibu kota abadi mereka.

Klaim Israel itu tidak pernah diakui oleh komunitas internasional karena Yerusalem juga diklaim sebagai ibu kota oleh Palestina.

Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar berhaluan kiri Israel, Haaretz, pada Juni lalu, Friedman ditanya apakah Trump akan mendukung terciptanya negara Palestina yang merdeka. Pertanyaan ini sejalan dengan landasan kebijakan luar negeri AS yang mendukung solusi dua-negara untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina.

"Jawabannya adalah, bukan tanpa persetujuan Israel. Jika Israel tidak ingin melakukannya, dia [Trump] tak akan berpikir mereka [Israel] harus melakukannya... Dia [Trump] tidak berpikir ini merupakan suatu keharusan bagi Amerika untuk menjadikan Palestina negara yang merdeka," ucap Friedman, dikutip dari Reuters.

Kedutaan besar Israel di Washington belum merilis komentar terkait hal ini. Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang memiliki hubungan renggang dengan Presiden petahana AS, Barack Obama, sebelumnya telah mengindikasikan keinginannya untuk memperbaiki hubungan dengan AS di bawah pemerintahan Trump.

Friedman dinilai sebagai tokoh yang berpandangan ekstrem kanan terhadap berbagai isu soal Israel dan Palestina. Ia mendukung pembangunan permukiman dan pendudukan Israel di Tepi Barat.

Israel menduduki setengah bagian Yerusalem dalam perang dengan Arab tahun 1967 kemudian mencaploknya pada 1980. Sementara, AS dan sebagian besar negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa tak mengakui pencaplokan itu.

Sejumlah calon presiden AS sebelumnya juga sempat berjanji bahwa kedubes AS akan dipindahkan ke Yerusalem. Namun, mereka tak memenuhi janji itu dengan dalih bahwa sengketa status Yerusalem harus diselesaikan terlebih dahulu oleh kedua pihak yang bertikai.

Pada awal Desember, Obama memperbarui kebijakan yang menegaskan bahwa kantor kedubes AS di Israel tidak akan dipindahkan ke Yerusalem selama enam bulan ke depan. Kebijakan itu ditandatangani oleh setiap presiden AS selama dua dekade terakhir.

Kebijakan ini membuat Trump tak bisa memindahkan kantor kedubes AS ke Yerusalem sampai setidaknya Juni tahun depan.

Credit CNN Indonesia

Palestina: Pemindahan Kedubes AS Rusak Proses Perdamaian

Sekjen Organisasi Pembebasan Palestina Saeb Erekat menyatakan pemindahan Kedubes AS ke Yerusalem akan merusak proses damai Israel dan Palestina. (Reuters/Ammar Awad)

Jakarta, CB -- Pejabat senior Palestina Saeb Erekat memperingatkan rencana pemindahan kantor kedutaan besar AS di Israel ke Yerusalem dapat menghancurkan perundingan damai antara Palestina dan Israel yang tengah berjalan.

Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina itu mengatakan, rencana pemindahan kedubes AS yang digagas Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump ini dinilai hanya akan mendorong wilayah itu pada kekacauan yang kian mendalam. Pasalnya, rakyat Palestina menganggap bagian timur Yerusalem sebagai ibu kota bagi negara masa depannya.

"Memindahkan Kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem sebelum kesepakatan tercapai akan merusak proses perdamaian yang telah berjalan," tutur Erekat kepada wartawan seperti dikutip AFP, Jumat (16/12).

Erekat memperingatkan rencana AS ini bertolak belakang dengan pendirian Washington selama ini yang menganggap pendudukan Israel di wilayah Palestina sebagai "pendudukan ilegal."

"Saya ingin memberitahu Friedman [sosok yang ditunjuk Trump menjadi Duta Besar AS untuk Israel] dan Trump, jika mereka mengambil langkah ini dan menduduki wilayah di Tepi Barat itu sangat melanggar hukum dan hanya membawa wilayah ini pada kekacauan," tegas Erekat.

Wilayah Yerusalem telah lama menjadi perebutan antar kedua negara. Israel merebut Yerusalem timur dari Arab dalam Perang Enam Hari tahun 1967 dan kemudian mencaploknya sebagai wilayah teritori. Selama ini, langkah pencaplokan Israel itu tidak pernah diakui oleh masyarakat internasional.

Meskipun begitu, Palestina tak sepenuhnya yakin bahwa Trump akan menjalankan rencananya itu lantaran sebagai negara yang memiliki lembaga kepemerintahan, AS dinilai akan tetap menjalankan kebijakan sesuai dengan kepentingan nasional mereka.

"Saya berfikir mereka [Trump] tidak akan melakukan ini [pemindahan kedubes AS]. AS merupakan negara yang terdiri dari lembaga kepemerintahan. Mereka dipandu dengan kebijakan dan kepentingan nasional yang sudah ditetapkan," kata Erekat.

Dalam masa pemerintahannya nanti, Trump dinilai tidak akan sepenuhnya menarik dukungan dalam proses perdamaian antara Israel dan palestina.

Namun Washington diperkirakan tidak akan memberikan tekanan pada Israel, 'teman lamanya' itu, guna menghidupkan kembali proses panjang perdamaian yang selama ini dinilai belum juga mencapai titik terang.

Juru bicara tim transisi Trump, Jason Miller menjelaskan bahwa Trump mendukung penuh pencalonan Friedman sebagai wakil AS di Israel dan rencana pemindahan kantor kedutaan AS itu akan tetap diperjuangkan.

Baru-baru ini, Friedman juga menyatakan tak sabar untuk segera melaksanakan tugasnya di Yerusalem. Pernyataan Friedman itu mengindikasikan dirinya ingin memindahkan kantor Kedubes AS yang selama ini berada di Tel Aviv ke Yerusalem, langkah yang akan mendukung klaim Israel terhadap kota yang diperebutkan dengan Palestina itu.

Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan sejumlah pejabat pemerintahan sayap kanannya menyambut baik pencalonan Friedman sebagai perpanjangan tangan AS di negara itu.

Dewan Yesha yang terdiri dari sekitar 400 ribu warga Israel yang menduduki wilayah Tepi barat menganggap penunjukan Friedman sebagai "kabar baik bagi Israel."

Credit CNN Indonesia

Iran Dituding 'Manipulasi' Situasi Kemanusiaan di Aleppo

Iran dinilai berkukuh agar warga yang terkepung dalam dua desa yakni al-Foua dan Kefyra dapat pergi dahulu, sebelum evakuasi di Aleppo dilakukan. (REUTERS/Suhaib Salem)

Jakarta, CB -- Pemberontak Suriah menyalahkan Iran dan milisi Syiah yang menunda kesepakatan terkait dengan evakuasi warga sipil yang terperangkap di Aleppo, Suriah.

Munir al Sayal, Kepala Sayap Politik Ahrar al Sham, menyatakan Iran berkukuh agar warga yang terkepung dalam dua desa yakni al-Foua dan Kefyra dapat pergi dahulu, sebelum evakuasi di Aleppo dilakukan. Ahrar al Sham adalah salah satu kelompok pemberontak.

“Iran dan proksi sektariannya menggunakan situasi kemanusiaan terkait dengan orang-orang kami yang terkepung di Aleppo dan mencegah evakuasi warga sipil sebelum kepergian kelompok mereka di al-Foua dan Kefyra,” kata Sayal seperti dilansir Reuters, Sabtu (17/12).

Operasi untuk memindahkan warga sipil sendiri dari kawasan di Aleppo ditangguhkan pada Jumat. Hal itu terjadi karena milisi pro-pemerintah menuntut agar orang-orang yang terluka dari dua desa itu pun dikeluarkan.

Sayal juga menyatakan bahwa saat Rusia menegaskan sebagian besar warga sipil sudah dievakuasi dari Aleppo, justru menunjukkan negara itu berusaha mengingkari kesepakatan.

Dia mengungkapkan ribuan orang yang kelaparan dan kedinginan perlu dievakuasi segera.

Pada pekan ini, sekitar 800 orang turun ke jalan di ibu kota Turki, Ankara, untuk memprotes keterlibatan Rusia dan Iran dalam pengepungan kelompok pemberontak di Aleppo Timur, Suriah.

Demonstrasi ini diluncurkan seiring dengan proses evakuasi ribuan warga sipil dan pemberontak Aleppo keluar dari wilayah yang sebelumnya mereka kuasai.

Sebelumnya, terdapat kesepakatan gencatan senjata dan evakuasi di Aleppo dinegosiasikan oleh Rusia, yang mendukung rezim Presiden Bashar Al-Assad, dan Turki, yang mendukung kelompok pemberontak.

Di bawah kesepakatan yang tercapai pekan ini, warga dan pemberontak yang dievakuasi dari Aleppo Timur akan dibawa ke benteng kubu oposisi di Provinsi Idlib, sebelah barat laut Suriah.

Credit CNN Indonesia

Wakasal Arie Sembiring Tutup Usia

Wakasal Laksamana Madya Arie Henrycus Sembiring tutup usia. (Antara Foto/Izaac Mulyawan)

Jakarta, CB -- Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya Arie Henrycus Sembiring meninggal dunia di usia 56 tahun. Hingga kini belum diketahui penyebab Arie meninggal.

"Berita dukacita. Telah berpulang Laksdya TNI Arie H Sembiring, Wakasal kemarin malam sekitar pukul 23.00 WIB di RSCM," kata Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Pertama TNI Gig J.M. Sipasulta saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (19/12).

Menurut Gig, jenazah Arie kini berada di kediamannya untuk kemudian rencananya akan dilakukan misa pada hari ini.

Arie nerupakan lulusan Akedemi Angkatan Laut angkatan ke-28 tahun 1983. Ia memulai karier pelaut sebagai Asisten Perwira Divisi KRI Martadinata-342. Setelah itu, beberapa jabatan penting di TNI AL sempat dipimpin oleh pria kelahiran Medan, Sumatera Utara pada 10 Januari 1960 silam tersebut.

Sejumlah jabatan strategis yang sempat dia emban di antaranya adalah Danlantamal I Medan, Komandan Gugus Keamanan Laut Timur, Panglima Komando Lintas Laut Militer, Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur, Asisten Operasi (Asops) Kasal, Asisten Perencanaan dan Anggaran Kasal dan terakhir sebagai Wakasal.

Terdapat belasan tanda jasa yang didapat bapak tiga anak tersebut, di antaranya Satya Lencana Wira Dharma (perbatasan), Satyalencana Dharma Samudra, Satya Lencana Kesetiaan XXXII.

Credit CNN Indonesia

Tragedi Hercules

Credit cnnindonesia.com

Buatan 1980, Hercules yang Jatuh Dibeli dari Australia

Wakasau Marsekal Madya (TNI) Hadiyan Suminta Atmadja memberikan keterangan di Halim Perdanakusuma, Jakarta (18/12), soal Hercules yang jatuh di Wamena. (Hasan Alhabshy/detikcom)

Jakarta, CB -- Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Madya Hadiyan Sumintaatmadja menyatakan, pesawat Hercules C130 A-1334 yang jatuh di Wamena, Papua, baru tiba di Indonesia pada Februari 2016 setelah dibeli dari militer AU Australia.

Pernyataan tersebut sekaligus menampik tudingan bahwa pesawat tersebut merupakan hibah.

“Pesawat Hercules A-1334 merupakan bagian yang kami beli. Yang hibah adalah pesawat sebelumnya,” ujar Hadiyan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (17/12).

Hadiyan menuturkan, ada sembilan pesawat jenis C130 yang baru dibeli oleh TNI AU untuk kepentingan operasi hingga latihan personel TNI.

Meski demikian Hadiyan enggan membeberkan besaran harga pesawat tersebut. Ia hanya berkata, pesawat tersebut diproduksi tahun 1980 dan sedianya akan ditempatkan di Lanud Abdul Rachman Saleh, Malang.

“Kami tidak tahu harga pesawat itu. Kami hanya mengoperasikan. Rencananya pesawat itu di sekat di Malang,” ujarnya.

Pesawat Hercules C130 A-1334 yang jatuh di Wamena menewaskan 13 orang, termasuk satu penumpang dari Satuan Radar 242 Lanud Abdul Rachman Saleh. Diduga pesawat yang mengangkut beras dan semen dengan berat total 12 ton itu, jatuh setelah terperangkap kabut dan menabrak gunung.

Pada akhir Juni 2015, pesawat Hercules tipe C130 milik TNI Angkatan Udara mengalami kecelakaan hingga akhirnya jatuh di sekitar Medan, Sumatera Utara. Berdasarkan keterangan TNI AU, jumlah korban meninggal tercatat 13 penumpang.

Credit CNN Indonesia

Nama 12 Awak Pesawat Hercules yang Jatuh di Wamena

Ilustrasi pesawat Hercules. (ANTARA FOTO/Basri Marzuki)

Jakarta, CB -- Tim SAR gabungan masih melakukan evakuasi terhadap korban jatuhnya pesawat Hercules C-130 A-1334 milik TNI AU di Wamena, Minggu (18/12). Pesawat itu hilang kontak setelah meminta izin mendarat kepada menara di landasan udara di Wamena, sekitar pukul 06.09 WIT.

Lokasi jatuhnya pesawat, setelah diduga terperangkap dalam kabut dan menabrak Gunung Lisua, sudah ditemukan. Demikian pula dengan 12 awak pesawat yang menjadi korban. Tim SAR saat ini mengevakuasi korban di sekitar 10 kilometer dari Kota Wamena.

Mengutip Antara, korban pesawat yang dikemudikan oleh Mayor (pnb) Marlon Kawer itu termasuk Kapten (Png) J. Hotian Saragih, Lettu (Pnb) Hanggo Fitradhi, Lettu (nav) Arif Fajar Prayogi, Peltu Lukman Hakim, Peltu Suyata, Peltu Kusen, Serma Kudori, Peltu Agung Tri, Pelda Agung S, Serma Fatoni, dan kru tambahan Suyanto.

Menurut Twitter TNI AU, pesawat itu sedang dalam misi dukungan logistik. Mereka mengangkut sembako untuk masyarakat Wamena. “Itu memang rutin dilakukan TNI AU,” demikian ditulis. Selain sembako, terdapat pula semen yang berat totalnya mencapai 13 ton.

Pesawat itu sendiri berkapasitas 15 ton.

C-130 Hercules A-1334 sedang melaksanakan misi dukungan logistik berupa sembako dll bagi masy Wamena yg mmg rutin dilaksanakan oleh TNI AU💂
— TNI Angkatan Udara (@_TNIAU) December 18, 2016

Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Hinsa Siburian mengatakan, pesawat tersebut tidak dibawa kendali Kodam XVII Cenderawasih. "Dari laporan yang saya terima, pesawat tersebut dalam rangka latihan dan sebelumnya singgah di Timika," ujar Mayjen TNI Siburian.

Sebelumnya diberitakan, pesawat itu hilang kontak setelah mendapat izin mendarat dari menara Wamena. Pesawat itu berada di ketinggian 5.400 kaki. Tim SAR kemudian menemukan lokasi jatuhnya pesawat, di Distrik Minimo, sekitar pukul 08.40 WIT. Seluruh awak tewas.

Credit CNN Indonesia

TNI: Hercules yang Jatuh di Wamena Masih Layak Terbang

Wakasau Marsekal Madya (TNI) Hadiyan Suminta Atmadja memberikan keterangan di Halim Perdanakusuma, Jakarta (18/12), soal Hercules yang jatuh di Wamena. (Hasan Alhabshy/detikcom)

Jakarta, CB -- Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Madya Hadiyan Sumintaatmadja menyatakan pesawat Hercules C130 A-1334 yang jatuh di Wamena, Papua, pagi tadi, sebelumnya masih dalam kondisi layak terbang.

Hadiyan mengatakan pesawat yang dibeli dari Royal Australian Air Force pada Februari 2016 lalu itu masih memiliki 69 jam terbang lagi sebelum masuk ke dalam masa perawatan lanjutan.

Dia meminta semua pihak menunggu hasil investigasi penyebab jatuhnya pesawat tersebut. “Selain masalah kondisi mesin ada banyak faktor yang bisa menjadi penyebab jatuhnya pesawat,” kata Hadiyan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (17/12).

Hadiyan menuturkan TNI telah membentuk Tim Panitia Penyelidikan Kecelakaan Pesawat Terbang (PPKPT) untuk menyelidiki penyebab kecelakaan pesawat tersebut. “Tim PPKPT sudah ke Wamena untuk melakukan penyelidikan,” ucapnya.

Hadiyan menyatakan pesawat yang jatuh di Wamena tengah melaksanakan dukungan pergeseran logistik untuk Pemerintah Daerah Papua.

“Sedang melaksanakan misi navigation exercise yang dikombinasikan dengan melaksanakan dukungan pergeseran logistik untuk Pemda Papua,” ujar Hadiyan.

Hadiyan mengatakan, dukungan pergeseran logistik bagi Pemda Papua merupakan permintaan resmi pemerintah untuk menunjang pembangunan kawasan Papua. Ada beragam jenis perbantuan pergeseran logistik yang dilakukan TNI AU di sana, seperti mengangkut bahan bangunan hingga bahan makanan.

Lebih lanjut Hadiyan menuturkan, pesawat yang mengangkut 12 kru dan satu personel TNI itu seharusnya masih melaksanakan misi sipil hingga 21 Desember 2016. Misi itu terdiri dari beberapa rute, yaitu Jayapura, Marauke, Timika, dan Wamena.

“Tetapi pada pukul 06.09 WIT pesawat sempat tertutup awan dan hilang kontak dan dilaporkan mengalami accident total lost,” ujarnya.

Credit CNN Indonesia

Jumat, 16 Desember 2016

Modernisasi Alutsista Rusia Bikin Kecut Barat

LONDON - Presiden Rusia, Vladimir Putin, mengucurkan dana miliaran pound untuk memodernisasi alutsista angkatan laut dan udaranya. Mantan perwira top Inggris menyebut Rusia tengah bersiap untuk melancarkan invasi besar-besaran.

Selama ini, alutsista milik Rusia diwarisi dari era Soviet produksi tahun 1970-an dan 1980-an dan baru-baru ini menjadi target peningkatan belanja dari Kremlim. Laksamana Lord West, mantan Kepala Angkatan Laut Inggris, menyimpan ketakutan Moskow bisa membangun kampanye di luar negeri, meskipun ekonominya tengah berjuang.

"Mereka telah benar-benar modernisasi kekuatan mereka. Mereka jauh lebih berbahaya sekarang. Kami harus bertanya-tanya apa yang terjadi. Belanja militer mereka tidak berkelanjutan. Itu akan berujung pada hancurnya ekonomi atau mencari ke luar negeri," katanya seperti dikutip dari Express, Jumat (16/12/2016).

Ia menambahkan bahwa Vladimir Putin memahami kekuasaan dan Barat harus menunjukkan itu adalah kekuatan besar yang akan siap untuk digunakan.

Namun pakar lain, Alex Kokcharov, mengklaim kekuatan militer Rusia masih terdiri dari sejumlah senjata berkarat. Ia mengatakan Barat tidak perlu takut dengan bekas negara adidaya itu meski angkatan bersenjatanya telah banyak ditingkatkan, banyak elemen yang usang.

"Banyak uang dihabiskan untuk memodernisasi militer dan latihan di bagian tertentu, namun perubahan ini belum mengganti seluruhnya. Kapal induk Admiral Kuznetsov yang dikirim ke Suriah adalah contoh utama. Itu adalah teknologi Soviet yang sangat tua. Konstruksinya dimulai pada awal 1980-an," katanya.

"Rusia hanya akan terlibat dalam operasi militer kecil seperti Georgia dan Ukraina. Putin dan Kremlin tahu sejumlah besar kegagalan akan merusak kredibilitan Putin. Tidak akan ada konflik besar-besaran," imbuhnya.

Pernyataan ini muncul setelah jet Rusia jatuh ke Mediterania saat mencoba untuk mendarat. Pesawat jet jenis MiG-29K terjun ke laut setelah lepas landas dari kapal induk Admiral Kuznetsov.

Credit sindonews.com

Cegah Agresi Musuh, Rusia Terus Kembangkan Kekuatan Nuklir

MOSKOW - Rusia akan terus mengembangkan kekuatan nuklir strategisnya pada tahun 2017 untuk menjamin negara itu bebas dari agresi musuh manapun. Demikian disampaikan Wakil Menteri Pertahanan yang juga Kepala Staf Umum Rusia, Valery Gerasimov.

”Kami akan terus mengembangkan Angkatan Bersenjata Rusia pada 2017,” katanya dalam sebuah pertemuan di Moskow pada hari Kamis.

“Sama seperti tahun 2016, kami akan menebus perhatian khusus untuk menjaga kekuatan nuklir strategis kami pada tingkat yang akan menjamin penceghan agresi terhadap Rusia dan sekutu-sekutunya,” ujar Gerasimov.

Menurutnya, Rusia juga akan terus membangun kapasitas sistem pertahanan kedirgantaraan sebagai upaya untuk mempromosikan kepentingan nasionalnya di Kutub Utara.

”Kami akan melanjutkan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat kepercayaan diri dan mengurangi ketegangan. Kami terbuka untuk dialog dengan mitra kami,” lanjut dia, seperti dikutip Russia Today, semalam (15/12/2016).

Moskow, ujar Gerasimov, memandang ekspansi pasukan NATO di dekat perbatasan Rusia sebagai tantangan bagi keamanan negaranya.

Alasan lain Rusia untuk tetap mengembangkan kekuatan nuklirnya juga dipicu pengembangan program nuklir Korea Utara, dan adanya peningkatan aktivitas teroris di Afghanistan. Selain itu, ketidakstabilan di Timur Tengah dan Afrika Utara selama konflik di Suriah, Libya, Irak dan Yaman, juga jadi pertimbangan Rusia.

Credit sindonews.com

Rusia Miliki 400 Rudal Balisitik Berhulu Ledak Nuklir

MOSKOW - Divisi Rudal Strategis adalah bagian dari Angkatan Darat Rusia yang bertugas mengurusi dan mengoperasikan rudal balisitik.

"Bila dijumlahkan, saat ini Divisi Rudal Strategis memiliki sekitar 400 rudal balistik antarbenua dengan hulu ledak nuklir dari berbagai kategori kapasitas mereka," kata Komandan Divisi Rudal Strategis Rusia, Jenderal Sergei Karakayev.

"99% dari mereka disimpan dalam keadaan siap tempur," sambungnya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Itar-tass pada Kamis (15/12).

Dia juga menuturkan, dana yang dialokasikan dalam program persenjataan negara hingga tahun 2020 memungkinkan militer Rusia, khususnya Divisi Rudal Strategis untuk mempertahankan laju pertumbuhan persenjataan Rusia.

"Penekanan dalam pengembangan berdasarkan persekfektif Divisi Rudal Strategis adalah pada transformasi kualitatif dan peningkatan dalam bidang sistem rudal modern. Selama periode yang sama, sistem pasukan dan kontrol persenjataan akan secara kualitatif ditingkatkan," ungkapnya.

"Pada akhirnya, Divisi Rudal Strategis akan memiliki struktur yang seimbang dan mengoperasikan sejumlah rudal yang ditunjuk untuk menyelesaikan tugas-tugas yang beragam," tukasnya.

Credit sindonews.com

Coba Menginvasi Masjid, Eks Pemimpin Britain First Dipenjara

LONDON - Paul Golding, mantan pemimpin organisasi paramiliter fasis Britain First dihukum penjara selama delapan minggu atas tuduhan mencoba menginvasi masjid. Golding dianggap melawan perintah Pengadilan Tinggi untuk tidak mengusik tempat ibadah.

Golding merupakan kandidat Wali Kota London yang dikalahkan Sadiq Khan—Wali Kota Muslim pertama London—dalam pemilu beberapa waktu lalu.

Pengadilan Tinggi pada Agustus lalu telah memerintahkan kepada Golding dan wakilnya, Jayda Fransen, untuk tidak menyerbu semua masjid di Inggris dan Wales. Tapi, Golding mengaku sudah melanggar perintah Pengadilan Tinggi.

Kepolisian Bedfordshire juga menyatakan bahwa Golding dan wakilnya telah memicu ketegangan komunitas di Inggris.

Golding, 34, baru-baru ini mengundurkan diri sebagai pemimpin Britain First karena alasan keluarga. Menurut Pengadilan Tinggi London, sembilan hari setelah perintah pengadilan diterbitkan, Golding bersama empat anggota Britain First menyerbu Al-Manar Centre Cardiff untuk “menginvasi masjid”.

Dia tidak melakukan kekerasan fisik dalam insiden itu. Tapi, ada konfrontasi verbal antara empat rekannya dan wali masjid.

James Weston, pengacara untuk Kepolisian Bedfordshire, mengatakan bahwa jemaah masjid mendapati perilaku provokatif dan mengerikan dari kelompok Britain First. Menurut Weston, para jemaah masjid khawatir kejadian buruk bisa terjadi jika mereka tidak mengakhiri ibadah di masjid pada saat itu.

Hukuman dijatuhkan kepada Golding pada hari Kamis (15/12/2016) oleh Hakim Moloney. Menurut hakim, pelanggaran yang dilakukan Golding disengaja dan sinis terhadap komunitas Muslim yang tidak hanya di Cardiff tetapi di seluruh negeri.

“Tidak ada keraguan bahwa dia melawan perintah (pengadilan) dengan menginstruksikan atau mendorong orang-orang untuk masuk masjid,” katanya, seperti dikutip dari Daily Mirror, Jumat (16/12/2016)

Credit sindonews.com

Raja Saudi Tolak Campur Tangan Asing dalam Perang Yaman

RIYADH - Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz tidak akan mentolerir setiap campur tangan asing dalam perang Yaman, di mana pasukan Saudi atas permintaan pemerintah Yaman sedang memerangi pemberontak Houthi. Perang di Yaman telah menewaskan ratusan warga sipil dan menyebabkan jutaan orang menghadapi krisis pangan akut.

”Kami tidak akan menerima campur tangan (asing) dalam urusan internal Yaman,” kata Raja Salman dalam pidato di televisi yang ditujukan kepada Dewan Syura pada hari Rabu, seperti dikutip AFP semalam (15/12/2016).

Raja Salman menyatakan bahwa kerajaannya tidak akan menerima jika perang di Yaman menjadi dasar atau titik peralihan kekuasan negara atau partai apa pun guna mengancam keamanan atau stabilitas kerajaan dan kawasan.

Kerajaan Saudi tidak secara eksplisit menyebut rivalnya Iran dalam konteks pidato Raja Salman. Namun, Riyadh telah berulang kali menuduh Tehran dan kelompok milisi Hizbullah Libanon mengirim penasihat militer dan senjata untuk pemberontak Houthi di Yaman.

Saudi bersikeras bahwa operasi militernya bersama koalisi Arab di Yaman sah, karena atas permintaan Presiden Yaman, Abed Rabbo Mansour Hadi. Saudi dan koalisinya meluncurkan serangan di Yaman untuk memerangi pemberontak Houthi sejak Maret 2015.

Putra Raja Salman, Wakil Putra Mahkota Mohammed bin Salman, bertanggung jawab atas operasi militer di Yaman, di mana dia menjabat sebagai Menteri Pertahanan Saudi.

Operasi militer Saudi di Yaman diam-diam mendapat persetujuan dari negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat. Pemerintahan Barack Obama terungkap memberi bantuan berupa informasi intelijen untuk mengidentifikasi basis pemberontak Houthi sebagai target.

Awal bulan ini, sebuah laporan dari Human Rights Watch mendesak Washington “untuk sepenuhnya menghentikan penjualan senjata AS ke Arab Saudi atau untuk selamanya terkait dengan kekejaman perang Yaman.”

“Amerika Serikat, Inggris, dan lain-lain yang menjual senjata ke Arab Saudi harus menghentikan penjualan tersebut sampai serangan yang melanggar hukum yang dibatasi dan benar-benar diselidiki,” bunyi desakan kelompok HAM tersebut.

Credit sindonews.com

Menlu AS Tuduh Assad Lakukan Pembantaian di Aleppo

Menlu AS John Kerry (kanan) menuduh pemerintah Suriah yang dibantu Presiden Rusia Vladimir Putin (kiri) telah melakukan pembantaian di Aleppo. (Reuters/Sputnik/Kremlin/Alexei Druzhinin)

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry menuduh pemerintahan Presiden Suriah Bashar Al-Assad telah melakukan pembantaian di Aleppo.

"Sama sekali tidak ada justifikasi atau apapun untuk kebrutalan yang tidak pandang bulu dan kejam terhadap warga sipil oleh rezim (Assad) dan sekutunya, Rusia dan Iran, beberapa minggu ini, atau bahkan lima tahun ini," kata Kerry di Washington, sebagaimana dikutip Reuters, Jumat (16/12).

Kerry mempertahankan usaha diplomatik AS untuk mengakhiri perang yang sejauh ini belum menunjukkan hasil. Dalam konflik ini, Assad yang didukung oleh Rusia, Iran dan milisi Syiah yang berada dalam posisi yang lebih baik.

Washington terpaksa hanya menonton Suriah dan sekutunya menyerang Aleppo sehingga pemberontak terus terdesak. Akhirnya pemerintah dan pemberontak yang ditengahi Rusia dan Iran menyepakati gencatan senjata untuk mengevakuasi warga sipil sekaligus memberi kesempatan pemberontak untuk meninggalkan kota.

Namun, korban sipil yang menderita akibat gempuran pemerintah pun tidak bisa dikatakan sedikit. "Rezim Assad sesungguhnya, tak lain, sedang melakukan semacam pembantaian," kata Kerry.

Dia juga mengatakan Amerika Serikat telah mencari cara untuk mengatakan kekerasan yang cepat, bisa diferivikasi dan bertahan lama di Aleppo. Saat ini, dia mengakui, serangan udara dan penembakan artileri telah berhenti sementara konvoi pengungsi mulai bergerak.

Namun, ada juga laporan yang menyebut konvoy korban luka ditembaki oleh pasukan pemerintah atau sekutunya, kata Kerry. Aktivis dan warga yang masih berada di lokasi mengatakan milisi pro-pemerintah juga telah mengeksekusi puluhan warga sipil.

Rusia telah menampik serangan udaranya menewaskan warga sipil dalam jumlah yang besar dan justru menuduh pemberontak memanfaatkan penduduk Aleppo sebagai tameng hidup.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov juga mengatakan pihaknya akan memperlakukan pemberontak yang memilih untuk menetap di Aleppo sebagai "teroris."

Credit CNN Indonesia

John Kerry: Rezim Assad Lakukan Pembantaian di Aleppo!

WASHINGTON - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) John Forbes Kerry menuduh rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad melaksanakan pembantaian singkat di Aleppo. Kerry juga juga menuduh sekutu Assad, Rusia dan Iran melakukan kebrutalan biadab terhadap warga sipil di wilayah itu.

Kecaman Menlu AS itu muncul di saat ribuan orang dievakuasi di bawah kesepakatan gencatan senjata di wilayah Aleppo. Wilayah yang semula jadi basis oposisi atau pemberontak Suriah itu sudah dikepung pasukan Assad selama beberapa tahun terakhir.

Kerry mengaku bersemangat membela upaya diplomatik AS untuk mengakhiri perang di Suriah. Meskipun, kata dia, upaya itu telah sia-sia karena Assad didukung Rusia, Iran dan milisi Syiah.

Dukungan sekutu-sekutu Assad itu telah memaksa Washingtonuntuk “menonton dari pinggir lapangan” ketika rezim Suriah dan sekutunya melancarkan serangan besar di Aleppo timur.

”Sama sekali tidak ada pembenaran apapun untuk kebrutalan sembarangan dan biadab terhadap warga sipil yang ditunjukkan oleh rezim (Suriah) dan oleh sekutunya, Rusia dan Iran, yang terjadi selama beberapa minggu terakhir, atau memang selama lima tahun terakhir,” kata Kerry dalam jumpa pers di Washington, seperti dikutip Reuters, Jumat (16/12/2016).

”Kami melihat adanya pelepasan gairah sektarian,” lanjut Kerry. ”Rezim Assad sebenarnya melakukan secara singkat dari pembantaian,” ujar Kerry mengacu pada apa yang terjadi di Aleppo timur.

Rezim Suriah dalam beberapa hari ini terus jadi sorotan dunia, setelah ada laporan bahwa pasukan loyalis Assad mengeksekusi puluhan warga sipil di Aleppo.

Sementara itu, Rusia telah membantah bahwa serangan yang diluncurkan telah menewaskan warga sipil dalam jumlah besar. Rusia menuduh balik bahwa kubu pemberontak menyandera orang-orang di Aleppo timur sebagai perisai manusia.

Pada awal bulan ini, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan bahwa Rusia akan memperlakukan pemberontak yang tinggal di Aleppo timur sebagai ”teroris”.

Credit sindonews.com

China Minta Myanmar Cegah Peluru Nyasar di Perbatasan

China Minta Myanmar Cegah <i>Peluru Nyasar</i> di Perbatasan

China minta Myanmar menjaga stabilitas perbatasan jauh dari bentrokan antar militer Myanmar dan etnis Muslim Rohingya yang mengancam warga China di perbatasan. (Reuters/Jason Lee)

Jakarta, CB -- Pemerintah China meminta Myanmar menjaga stabilitas keamanan dan perdamaian, khususnya di daerah perbatasan, agar tidak merembet dan memasuki wilayah China. Seruan ini diluncurkan menyusul maraknya aksi kekerasan antara militer Myanmar dengan etnis bersenjata di wilayah yang berbatasan langsung dengan China.

Situasi di Myanmar ini mulai menjadi perhatian Beijing sejak November lalu ketika tiga kelompok bersenjata menyerang pos-pos keamanan di Kota Muse dan Kutkai yang terletak di negara bagian Shane, dekat perbatasan dengan China.

Tembakan mortir bertubi-tubi dari perbatasan Myanmar dilaporkan telah memasuki Wanding, wilayah China, menyebabkan sejumlah kerusakan ringan namun tidak ada laporan soal korban jiwa.

"China merasa khawatir dengan bentrokan senjata yang terjadi di bagian utara Myanmar yang dapat melukai warga China di perbatasan," ungkap komandan militer wilayah bagian timur China, Zhao Zongqi seperti dikutip Independent, Kamis (15/12).

"Kami berharap Myanmar dapat memperkuat pengamanan di perbatasan untuk menjaga perdamaian di perbatasan dan mencegah 'peluru nyasar' masuk ke China," ujarnya menambahkan saat berkunjung ke Myanmar.

Menurut pernyataan Kementerian Pertahanan China, dalam lawatannya selama empat hari ke Myanmar itu, Zhao bertemu dengan pejabat militer senior Myanmar.

Menanggapi pernyataan Zhao, Myanmar mengatakan pemerintahnya terus berupaya menghadapi krisis yang tengah menimpa negaranya itu dan berjanji akan menangani masalah keamanan perbatasan "secara tepat" agar warga China terhindar dari ancaman keamanan.

Selama ini, China disebut ikut terlibat dalam proses perdamaian di Myanmar. Bulan lalu, Menteri Luar Negeri China, Wang Yi mengungkapkan pihaknya selalu berupaya memainkan peran konstruktif dalam proses perdamaian.

China bahkan telah menampung dan memberikan perlindungan bagi lebih dari 3.000 warga yang melarikan diri dari Myanmar sejak awal Oktober lalu.

Wang juga menyatakan Beijing telah menawarkan bantuan kepada Myanmar untuk menstabilkan perbatasan kedua negara menyusul bentrokan antara militer dan warga etnis minoritas Rohingya.

Credit CNN Indonesia

Prinsip Diganggu, China Sebut Perdamaian Terancam

China menegaskan perdamaian di Selat Taiwan bisa terganggu jika prinsipnya diganggu. (AFP/Stringer)

Jakarta, CB -- Kantor Urusan Taiwan di bawah pemerintahan China menyebut gangguan atau pengerusakan prinsip 'Satu China' akan sangat memengaruhi kedamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.

An Fengshan, juru bicara kantor tersebut, mengatakan permasalahan Taiwan menyangkut kedaulatan China dan integritas wilayahnya.

"Menegakkan prinsip 'Satu China' adalah dasar politis dalam pengembangan relasi China-Amerika Serikat, dan merupakan landasan kedamaian dan stabilitas selat Taiwan," ujarnya, sebagaimana dikutip Reuters, Rabu (14/12).

"Jika dasar ini diganggu atau dirusak, maka hubungan yang sehat dan stabil antara China dan AS sulit dicapai, dan kedamaian serta stabilitas di Selat Taiwan akan terkena dampak serius," kata An menambahkan.

Sementara itu, Dewan Urusan China Daratan, di bawah pemerintahan Taiwan, mengatakan kedamaian adalah tanggung jawab kedua sisi dari Selat Taiwan.

"Taiwan telah berulang kali menekankan bahwa menjaga kedamaian dan stabilitas Selat Taiwan dan kawasan adalah kepentingan utama semua pihak," ujar juru bicara Dewan, Chio Chui-cheng.

"Taiwan menempatkan bobot yang seimbang antara hubungan Taiwan-AS dan Taiwan-China," ujarnya.

Presiden terpilih AS Donald Trump sebelumnya mengatakan negeri Paman Sam bisa saja melihat Taiwan terpisah dari China.

Pernyataan yang bertentangan dengan prinsip 'Satu China' ini semakin membuat marah negara Tirai Bambu yang sebelumnya sudah tersinggung oleh percakapan langsung antara Trump dengan dengan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen.

Masalah ini sangat sensitif bagi China yang memandang Taiwan sebagai wilayah yang ingin memerdekakan diri.

China juga mencurigai Tsai dan partai Demokrat Progresif yang sedang berkuasa bakal mendorong upaya kemerdekaan.

China telah berkali-kali memeringatkan, kedamaian dan stabilitas di selat itu akan terusik oleh upaya kemerdekaan dari Taiwan.

"Saya rasa fakta ini menunjukkan pada semua orang bahwa kemerdekaan Taiwan tidak mungkin terjadi," kata An.

Credit CNN Indonesia

Gedung Putih kian tajam serang Donald Trump soal koneksi Rusia

Donald Trump (REUTERS/Scott Morgan)

Washington (CB) - Gedung Putih kian tajam mengkritik Donald Trump di mana Kamis waktu setempat ini menegaskan sudah gamblang sekali bagi Partai Republik bahwa Rusia memang campur tangan dalam Pemilu AS demi menaikkan peluang Trump memenangkan Pemilu itu.

Sekretaris Pers Gedung Putih Josh Earnest menepis tanggapan Trump sebagai tidak serius. Sebaliknya dia menuntut Trump menjawat pertanyaan-pertanyaan seputar peretasan oleh Rusia, bukan malah mempertanyakan intelijen AS.

"Sudah terang adalah fakta --Anda semua memiliki di tape rekaman-- bahwa calon presiden dari Partai Republik itu mendorong Rusia meretas lawannya karena dia percaya itu akan membantu kampanyenya," kata Earnest seraya menyebut itu adalah fakta dasar dari kontes kepresidenan.

Earnest merujuk kalimat Trump musim panas lalu ketika Trump mendesak Moskoo untuk mencari email-email hilang dari server pribadi Hillary Clinton.

Saat itu, para pembantu Trump menegaskan bahwa Trump hanya bercanda. Tapi Earnest menyebut alasan itu tak bisa diterima.

"Saya tak menganggap orang di Gedung Putih menilai lucu bahwa musuh Amerika Serikat terlibat dalam aktivitas siber jahat untuk mendestabilisasi demokrasi kita," serang Earnest dalam laman CNN.

'Itu bukan guyonan. Tak ada orang di Gedung Putih yang menganggap itu gurauan. Tak ada seorang pun dalam komunitas intelijen menganggap itu guyonan," sambung Eearnest.

Ini hari kedua Earnest melontarkan kritik keras kepada Trump menyangkut peretasan, yang mengungkapkan debat hebat menyangkut tindakan Gedung Putih pada bulan-buan menjelang Pemilu.

Mempertahankan asumsi Rusia mempunya motif menaikkan Trump dalam Pilpres, Earnest menegaskan bahwa niat Rusia itu kentara sekali, termasuk kepada Trump.

"Tuan Trump tahu sekali bahwa Rusia terlibat dalam aktivitas siber yang jahat yang membantu dia dan sebaliknya merugikan kampanye Hillary Clinton," kata Earnest.

Dia kemudian menunjuk satu cuitan dari Roger Stone, sekutu Trump, yang berkata tentu saja Rusia meretas kampanye Hillary Clinton.

Kubu Trump balik menyerang Earnest.

"Mengecewakan mendengar dari podium sekretaris pers Gedung Putih," kata Kellyanne Conway, manajer kampanye Trump, kepada Fox News.

"Dia pada dasarnya menyatakan bahwa Presiden terpilih mengetahui hal ini. Mungkin mengkipas-kipasi. Sama sekali tidak bertanggung jawab dan saya kira bos dia, Presiden Obama, menyetujuinya," serang Conway.
Credit ANTARA News

Donald Trump terus pertanyakan motif isu intervensi Rusia

Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump (REUTERS/Mike Segar)

Jakarta (CB) - Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump terus mempertanyakan sinyalemen peran Rusia dalam serangan siber terhadap partai politik dan individu Amerika Serikat.

Lewat cuitnnya di Twitter, Trump juga mempertanyakan tanggapan lamban pemerintahan Presiden Barack Obama atas isu peretasan yang dilakukan Rusia terhadap AS.

"Jika Rusia, atau entitas lainnya, telah melakukan peretasan, mengapa Gedung Putih harus menanti begitu lama untuk bertindak?", serang Trump seperti dikutip Reuters.

Dia melanjutkan, "Mengapa mereka hanya mengeluhkan soal ini setelah Hillary (Clinton) kalah?"

Dalam postingnya ke Twitter kali ini, Trump melakukan typo pada kata "wait" (menunggu) menjadi "waite".

Credit ANTARA News

Uni Eropa perpanjang sanksi Rusia hingga pertengahan 2017

Bendera Uni Eropa. (Wikimedia Commons)

Brussel (CB) - Para pemimpin negara-negara Uni Eropa Kamis waktu setempat sepakat memperpanjang masa sanksi ekonomi yang diterapkan kepada Rusia menyusul krisis Ukraina, hingga pertengahan 2017, kata sejumlah diplomat seperti dikutip Reuters.

Keputusan itu sudah diperkirakan sebelumnya dan proses resmi perpanjangan sanksi terhadap sektor pertahanan, energi dan keuangan Rusia akan dilakukan awal pekan depan, kata mereka.

Uni Eropa menjatuhkan sanksi kepada Rusia karena negara itu mencaplok Semenanjung Krimea milik Ukraina di Laut Hitam pada 2014. Rusia juga dianggap membantu para separatis di daerah industri timur Ukraina.

Konflik di wilayah itu masih belum tertangani namun telah menewaskan hampir 10.000 orang.

Polandia termasuk negara yang menginginkan sanksi diperpanjang, sebaliknya Italia yang bersuara lantang mendorong Uni Eropa membangun kembali hubungan ekonomi dengan Moskow.

Credit ANTARA News

Caplok Ukraina, Uni Eropa Perpanjang Sanksi Rusia

Para pemimpin negara-negara Uni Eropa sepakat memperpanjang masa sanksi ekonomi yang diterapkannya terhadap Rusia hingga pertengahan 2017. (Ilustrasi foto: Yuri Kochetkov/Pool)

Jakarta, CB -- Para pemimpin negara-negara Uni Eropa sepakat memperpanjang masa sanksi ekonomi yang diterapkannya terhadap Rusia hingga pertengahan 2017. Perpanjangan sanksi ini dilakukan karena berkaitan dengan kekacauan yang terjadi di Ukraina, kata sejumlah diplomat, seperti dilaporkan Reuters.

Keputusan itu sudah diperkirakan sebelumnya. Proses resmi perpanjangan sanksi terhadap sektor pertahanan, energi dan keuangan Rusia akan dilakukan awal pekan depan, kata mereka.

Uni Eropa menjatuhkan sanksi-sanksi terhadap Rusia karena negara itu mencaplok Semenanjung Krimea milik Ukraina di Laut Hitam pada 2014.

Moskow dianggap membantu para separatis di daerah industri timur Ukraina. Konflik di wilayah itu masih belum tertangani namun telah menewaskan hampir 10.000 orang.

Polandia termasuk negara yang menginginkan agar sanksi diperpanjang. Namun, Italia yang bersuara lantang di kelompok negara-negara Eropa tersebut mendorong agar Uni Eropa berupaya membangun kembali hubungan ekonomi dengan Moskow.

Rusia enggan disalahkan atas krisis berkepanjangan antara pemerintah Ukraina dan kelompok oposisi.

Sebelumnya, Duta Besar Federasi Rusia untuk Indonesia, Mikhail Yurievich Galuzin, menuduh Kiev yang melanggar perjanjian sehingga masalah tak kunjung selesai.

"Rusia tidak menjadi bagian dari konflik internal ini. Semuanya ada pada masyarakat dan pemerintah Ukraina. Sampai saat ini, pemerintah Ukraina belum juga memenuhi apa yang diwajibkan dalam Protokol Minsk. Itu poin utamanya," kata Galuzin di Jakarta, akhir bulan lalu.

Credit CNN Indonesia

Palang Merah evakuasi 3.000 penduduk Aleppo

Sejumlah orang naik sepeda motor roda tiga saat mereka melarikan diri ke wilayah yang lebih aman dari kekuasaan pemberontak yang tersisa di Aleppo, Suriah, 7 Desember 2016 (REUTERS/Abdalrhman Ismail)

Jenewa, Swiss (CB) - Sekitar 3.000 warga sipil dan sekitar 40 orang yang terluka, termasuk anak-anak, telah diungksikan dari Aleppo timur Kamis waktu setempat lewat dua konvoi evakuasi, kata Komite Palang Merah Internasional (ICRC) seperti dikutip Reuters.

Lebih banyak lagi rotasi bus dan ambulans dibutuhkan dalam beberapa hari ke depan, kata Robert Mardini, direktur regional ICRC untuk Timur Dekat dan Timur Tengah.

Dia baru saja dibriefing oleh kepala delegasi ICRC Suriah Marianne Gasser di Aleppo.

"Inilah langkah pertama kami, ini positif," kata Mardini, setelah yang pertama dari dua evakuasi dari bagian timur Aleppo yang kini dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah.

ICRC mengatakan konvoi ketiga sudah menuju Aleppo.

Evakuasi pertama terdiri dari bus-bus dan 13 ambulan berhasil melewati daerah barat kota yang dikuasai pemerintah menuju wilayah-wilayah yang dikuasai pemberontak di mana pengungsi akan memilih ke mana mereka pergi selanjutnya.

Sebuah tim terdiri dari 14 staf ICRC dan 100 relawan dari Bulan Sabit Merah Arab Suriah (SARC) ambil bagian dalam operasi ini. Mereka membutuhkan alat berat untuk menyingkirkan puing-puing demi memuluskan perjalanan bus pengangkut pengungsi yang hendak ke Aleppo timur yang merupakan jalan maut, kata Mardini.

Gasser juga mengawasi pengungsian dari Madaya dan kota tua Homs selama perang yang sudah brlangsung enam tahun itu.

"Laporan yang kami dapatkan dari dalam kota dan yang diceritakan kolega-kolega kami kepada saya sungguh menyayat hati. Orang-orang benar-benar kelaparan, kecewa, dalam kondisi terburuk," kata Mardini.

"Namun mereka akhirnya gembira sekali menyaksikan kami, mereka berterimakasih kepada kami telah sampai di sana, kendati kami telah mengecewakan mereka, karena ini agak terlalu terlambat, tetapi ini tetap penting," sambung dia.

Pihak berwenang Suriah melakukan skrining ringan kepada para pengungsi untuk memeriksa mana di antara pengungsi yang tidak memiliki identitas resmi.

"Sejauh ini, mayoritas besar yang diungsikan hari ini adalah penduduk sipil," kata dia.

Credit ANTARA News

Ribuan penduduk Aleppo mulai diungsikan

Tiga anak berjalan bersama saat mereka menghindar semakin jauh di wilayah kekuasaan pemberontak Aleppo, Suriah, Selasa (13/12). (REUTERS/Abdalrhman Ismail)

Aleppo, Suriah/Beirut (CB) - Operasi mengungsikan ribuan penduduk dan pejuang pemberontak dari benteng terakhir pemberontak di Aleppo dimulai Kamis waktu setempat sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjat yang akan mengakhiri perang bertahun-tahun di kota itu dan sekaligus menandai kemenangan besar Presiden Suriah Bashar al-Assad.

Sebuah konvoi terdiri dari rangkaian ambulans dan bus membawa sekitar 1.000 orang meninggalkan daerah kekuasaan pemberontak yang sudah porak poranda itu yang dikepung dan dibombardir selama berbulan-bulan oleh pasukan pemerintah Suriah.

Televisi pemerintah Suriah kemudian melaporkan bahwa dua konvoi berikutnya terdiri dari 15 bus juga telah meninggalkan Aleppo timur. Konvoi kedua telah mencapai daerah al-Rashideen yang dikuasai pemberontak.

Para wanita berteriak bersuka cita begitu bus-bus itu melewati daerah yang dikuasai pemerintah dan beberapa di antara mereka melambaikan bendera Suriah. Assad berkata dalam video bahwa merebut kembali Aleppo adalah momen bersejarah.

Seorang perempuan tua yang berkumpul dengan lainnya di sebuah wilayah pemerintah yang menyaksikan konvoi itu menengadahkan kedua tangannya sembari berkata, "Tuhan selamatkan kami dari krisis ini dan dari militan. Mereka hanya membawa kami ke kehancuran."

Wissam Zarqa, seorang guru bahasa Inggris di zona pemberontak, mengatakan kebanyakan orang bergembira meninggalkan kota itu dengan aman. Namun dia berkata, "Beberapa di antara mereka marah karena harus meninggalkan kota mereka. Saya melihat beberapa di antara mereka menangis. Ini juga yang sebagian merupakan perasaan saya."

Sebelumnya ambulans-ambulans yang berusaha mengevakuasi penduduk ditembaki oleh para petempur yang loyal kepada pemerintah Suriah sehingga melukai tiga orang.

"Ribuan orang membutuhkan evakuasi, namun yang pertama dan paling mendesak adalah yang terluka, yang sakit dan anak-anak, termasuk bayi," kata Jan Egeland, penasihat kemanusiaan PBB untuk Suriah.

Di belakang yang mereka tinggalkan adalah gedung-gedung kosong, reruntuhan beton dan dinding-dinding penuh lubang peluru, di mana puluhan ribu orang tinggal sampai hari terakhir di bawah bombardemen hebat, bahkan setelah fasilitas medis dan penyelamatan ambruk.

Pusat perekonomian bersinar yang terkenal dengan situs-situs kunonya itu hancur lebur akibat perang yang sudah menewaskan lebih dari 300.000 orang, menciptakan krisis pengungsi terburuk di dunia dan mendorong lahirnya ISIS.

Credit ANTARA News

Pasca-Aleppo, Israel ingatkan Iran jangan ganggu macan jika tak mau diterkam

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu (REUTERS/Dan Balilty/Pool)

Jangan mengancam kami. Kami bukan kelinci, kami harimau. Jika kalian mengancam kami, kalian membahayakan diri kalian sendiri

Yerusalem (CB) - Setelah Aleppo jatuh sepenuhnya ke tangan pasukan pemerintah Suriah dukungan Rusia dan Iran, negara Israel yang bertetangga dengan Suriah tiba-tiba merasa ada ancaman potensial di perbatasannya dan melihat konflik lebih luas lagi di Timur Tengah.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengungkapkan Israel memang sangat mengkhawatirkan Iran yang posisi dan perang terselubungnya di Suriah semakin kuat setelah menghancurkan pasukan pemberontak Suriah di Aleppo.

Pada sebuah pertemuan di Astana dengan Presiden Kazakhstan Nursultan Nazarbayev, Netanyahu ditanya apakah dia memiliki pesan kepada Presiden Iran Hassan Rouhani yang akan mengunjungi Kazakhstan pekan depan.

Netanyahu menjawab, "Jangan mengancam kami. Kami bukan kelinci, kami harimau. Jika kalian mengancam kami, kalian membahayakan diri kalian sendiri."

Ketika ditanya Nazarbayev apakah dia benar-benar percaya Iran ingin menghancurkan Israela, Netanyahu menjawab, "Ya, saya percaya."

Perang saudara selama sekitar lima tahun di Suriah telah membuat Iran bisa meningkatkan pengaruhnya di seluruh kawasan Timur Tengah.

Baik melalui pasukan Pengawal Revolusinya atau melalui sekutu-sekutu terselubungnya dalam komunitas Syiah, khususnya milisi Hizbullah di Lebanon, jangkauan pengaruh Iran kini membentang dari Afghanistan sampai Mediterania atau Laut Tengah.

Senjata Iran kini bisa masuk Laut Tengah lewat Tartus di pantai selatan Suriah dan Israel khawatir Hizbullah dukungan Iran bisa melancarkan serangan baru ke dalam wilayah Israel.

Dalam beberapa bulan ini terjadi beberapa insiden di perbatasan Israel-Lebonon di mana Hizbullah pernah berperang melawan Israel pada 2006 yang menewaskan sekitar 1.600 warga Lebonan dan 160 warga Israel. Saat itu banyak penduduk Israel dan Lebanon yang mengungsi, sedangkan infrastruktur besar di Lebanon selatan dan beberapa bagian di Beirut rusak binasa.

Kendati Hizbullah juga menderita dalam perang di Suriah yang menurut Israel telah kehilangan 1.700 pejuangnya dan 7.000 lainnya terluka, kelompok milisi Syiah itu telah mampu memperbarui stok persenjataannya dan setidaknya mengumpulkan 100.000 roket.

Dalam beberapa pekan ini terjadi serangan udara yang menyasar Suriah selatan dan di dekat Damaskus. Suriah menuduh Israel melakukan serangan udara itu.

Seperti dikutip Reuters, Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman berkilah Israel sedang menggagalkan penyelundupan senjata canggih, perlengkapan militer dan senjata pemusnah massal dari Suriah ke Hizbullah.

Credit ANTARA News

Wawancara Maria Chin: Saya Percaya kepada People Power

Maria Chin Abdullah: Saya Percaya kepada People Power. TEMPO/Anton Septian

CB, Jakarta - Maria Chin Abdullah memimpin gerakan Bersih 2.0 sejak 2013 untuk memperbaiki sistem pemilihan umum, memerangi korupsi, dan mereformasi institusi publik di Malaysia. Bulan lalu, sehari menjelang unjuk rasa kelima atau Bersih 5, Maria ditahan polisi. Selama 10 hari ia dikurung di ruang isolasi.

Perseteruan dengan Perdana Menteri Najib Abdul Razak dalam kasus aliran dana ilegal 1MDB tidak membuat perempuan 60 tahun ini surut. Maria geram melihat ada uang yang lenyap dari 1MBD. “Itu uang rakyat,” katanya.

Kepada Efri Ritonga, Anton Septian, Ayu Primasandi, dan Gadi Makitan dari Tempo, di Malaysia, Selasa, 6 Desember 2016, ibu tiga anak ini bercerita tentang perjuangan Bersih 2.0. Petikannya:

Bagaimana kronologi penahanan Anda?Pada 18 November, atau sehari sebelum demonstrasi, polisi datang (ke Sekretariat Bersih 2.0) untuk menangkapi kami. Semua telepon genggam, komputer, dan dokumen dirampas. Saya dibawa ke Jinjang Prison. Sedangkan Mandeep Singh, Manajer Sekretariat, dibawa ke kantor polisi.

Besoknya saya dipindahkan ke kantor polisi. Saya diberi tahu dituduh melanggar Pasal 124-C Kanun Kesiksaan dan mengancam demokrasi parlementer. Polisi juga memakai Undang-Undang SOSMA atau Security Offences (Special Measures) Act 2012. Dengan undang-undang itu, seseorang bisa ditahan 48 jam tanpa pengacara, tanpa pengadilan, tanpa diberi tahu tuduhannya. Setelah 48 jam, polisi bisa menahan lagi maksimum 28 hari.

Total yang ditahan pada hari itu 16 orang, termasuk saya. Ada mahasiswa, para penggerak demo, dan politikus. Semua dibebaskan dalam waktu singkat, kecuali saya.

Bagaimana perlakuan yang Anda terima?
Setelah 48 jam lewat, polisi menahan saya delapan hari lagi. Saya ditempatkan di sel isolasi. Tidak ada kontak dengan dunia luar, tanpa jendela, tanpa kipas angin, tanpa kasur, hanya semen dengan papan kayu. Pada hari keempat, baru mereka memberi saya kasur setelah Suruhanjaya Hak Asasi Manusia datang. Polisi juga memberi dua set baju tahanan, tapi saya tidak dapat mengganti pakaian dalam.

Apa status hukum Anda saat ini?
Polisi belum mengenakan status hukum kepada saya. Mereka masih mengumpulkan saksi. Saya memang dibebaskan dari tahanan, tapi investigasi terus berjalan. Setelah investigasi kelar, mereka bisa menuduh saya karena batas waktu investigasi 28 hari adalah 16 Desember.

Apa saja upaya aparat membungkam gerakan Bersih 2.0?
Aparat membangun citra kami terhubung dengan Badan Intelijen Amerika Serikat, CIA. Mereka juga mengatakan, “Anda punya banyak uang, kenapa tidak bergerak di bidang pendidikan atau hak asasi manusia saja?” Kami tidak punya uang 3,2 miliar ringgit yang katanya dari George Soros. Kami hanya menerima uang dari Soros pada 2010-2011 (sebesar 70 ribu ringgit atau sekitar Rp 210 juta). Setelah itu kami menolak bantuan dari Soros atau pihak lain.

Bagaimana metode pengumpulan dana Bersih?
Kami membuka rekening sumbangan publik. Nilai minimum sumbangan 5 ringgit, maksimum tidak terbatas. Rata-rata masyarakat menyumbang 50-100 ringgit. Sebagian besar berasal dari dalam negeri.

Pernah mencoba berbicara kepada pemerintah?
Hal yang mengecewakan adalah anggota kabinet tutup mata terhadap korupsi. Kasus 1MDB adalah korupsi besar. Tapi semua orang di kabinet berusaha menyelamatkan diri sendiri. Kejaksaan juga menyatakan tidak ada korupsi.

Bersih menanyakan uang 2,6 miliar ringgit yang masuk ke rekening Perdana Menteri Najib Abdul Razak. Dana itu ditransfer ke rekening lain yang kami tidak tahu siapa mereka. Untuk apa uang itu? Dia tidak bisa mengatakan tidak tahu apa yang terjadi pada uang tersebut. Itu uang rakyat.

Apa tindakan komisi pemberantasan korupsi Malaysia?
Begitu mulai menyelidiki kasus ini, pejabat MACC (Malaysian Anti-Corruption Commission) ditahan polisi. Setelah itu, hasil investigasi MACC menyatakan tidak dapat mengenakan tuduhan apa pun (dalam kasus 1MDB).

Bersih 2.0 tidak didukung pejabat pemerintah dan MACC, yakin bisa berhasil?
Saya percaya pada people power. Karena itu, demonstrasi penting sebagai sumber kekuatan. Kami punya pengalaman dengan people power ketika mengusir kolonial. Kami mendapat dukungan dari mantan perdana menteri Mahathir Mohamad. Dia ikut berdemonstrasi. Banyaknya uang yang dicuri di 1MDB membuat dia bertanya kepada Najib.

Strategi untuk melakukan perubahan?
Pertama, kami ingin lebih banyak generasi muda mendaftar pemilu supaya mereka bisa mengubah pemerintah. Kedua, negara ini butuh reformasi pemilihan. Saat ini tidak ada jaminan tidak adanya pemilih bayaran. Kami juga hendak membatasi masa jabatan perdana menteri.

Credit TEMPO.CO

Perang di Yaman, Unicef: Setiap 10 Menit Satu Anak Tewas

Seorang perawat menggendong anak kurang gizi di rumah sakit di Sanaa, Yaman, 28 Juli 2015. Perang di Yaman telah menewaskan lebih dari 3.500 orang. UNICEF mengatakan korban tewas termasuk 365 anak-anak. REUTERS/Khaled Abdullah

CB, Sanaa - Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menangani masalah anak-anak (Unicef) melaporkan, setiap sepuluh menit, satu anak di Yaman meninggal karena kekurangan gizi akut, diare, dan infeksi saluran pernapasan.

Anak-anak ini menjadi korban dari perang selama dua tahun antara pasukan koalisi pimpinan Arab Saudi melawan pemberontak Ansarullah Houthi, yang menguasai wilayah utara Yaman.

Unicef mencatat sedikitnya 462 ribu anak di Yaman menderita kurang gizi yang teramat parah hingga menurunkan berat badan mereka secara drastis. Jumlah anak yang menderita kurang gizi parah ini naik 200 persen sejak 2014.

"Bencana kesehatan anak-anak di negara termiskin di Timur Tengah ini tidak pernah terjadi seperti saat ini," kata Meritxell Relano, pelaksana tugas Unicef di Yaman, sebagaimana dikutip dari Telesurtv.net, 13 Desember 2016.

Pertempuran pasukan koalisi Arab Saudi untuk memberangus pemberontak Houthi terjadi di wilayah yang dikuasai pemberontak, yakni di utara Yaman dan Sanaa, ibu kota Yaman, pada Maret 2015. Pertempuran itu menghancurkan infrastruktur Yaman dan menewaskan lebih dari 10 ribu orang. Sebagian besar yang tewas adalah warga sipil. Sedangkan jutaan orang telah mengungsi meninggalkan tempat tinggal mereka.

Pesawat-pesawat koalisi Saudi juga menyasar sejumlah rumah sakit di Yaman dalam pertempuran dua tahun terakhir. Termasuk rumah sakit yang dijalankan oleh Doctor Without Borders.

Selain dampak perang yang mengerikan di Yaman, bantuan kemanusiaan juga terbatas ke Yaman. Menurut Unicef, dibutuhkan US$ 70 juta atau Rp 930 miliar untuk menyediakan pelayanan nutrisi bagi anak-anak dan para ibu.

Unicef meminta pihak-pihak yang bertikai memberikan akses kepada tim kemanusiaan Unicef untuk menyerahkan bantuan kepada anak-anak yang mengalami gizi buruk parah dan mendukung pelayanan kesehatan di Yaman.

Credit TEMPO.CO

Kritisi Pemerintah, Website Muslim Populer di Cina Ditutup

Sejumlah petugas kepolisian berjaga-jaga saat umat muslim Cina menjalankan salat Idul Adha di jalanan depan masjid di Shanghai, Cina, 12 September 2016. REUTERS/Aly Song

CB, Beijing - Salah satu situs paling populer bagi masyarakat Islam di Cina ditutup setelah menyiarkan petisi meminta Presiden Xi Jinping menghentikan 'penindasan kejam' terhadap aktivis.

Sejak tahun 2003, Situs Zhongmu Wang atau 2muslim.com yang mulai beroperasi sejak 2003, pada Rabu 14 Desember 20q6 tidak bisa diakses. Bila diklik, hanya terlihat tulisan tengah dalam pemeliharaan.

Situs itu ditutup setelah memuat surat terbuka kepada pemerintah yang mendesak penindasan brutal terhadap aktivis dihentikan dan membebaskan dengan segera mereka yang ditahan. Situs itu mengkritik presiden karena mengabaikan kekerasan terhadap oposisi sejak berkuasa pada 2012, dengan ratusan pengacara, aktivis dan pakar akademik ditahan dan puluhan lagi dipenjarakan.

"Anda tidak bertanggung jawab atas semua kejahatan sistem pemerintahan satu partai, tapi sebagai ketua dan direktur penindasan, Anda harus bertanggung jawab di atas darah dan air mata yang mengalir saat ini. Pada Revolusi Jasmine baru Cina musim semi ini, siapa yang akan mengendarai tank untuk menghantam kami, generasi siswa setelah 1989?" bunyi surat itu.

Pelajar Islam Cina di Universitas Georgia, Yi Sulaiman Gu, mengatakan situs tersebut ditutup sehari setelah ia mengirim surat ke sebuah forum yang sebelum itu menggelar diskusi sensitif tentang isu seperti tindakan Cina terhadap oposisi Islam.

Selaian website, dua akun media sosial tidak bisa diakses karena mengkritik kebijakan pemerintah.

Cina memiliki lebih 23 juta penduduk yang beragama Islam meskipun perkiraan independen ada sekitar 50 juta jiwa. Ini menempatkan Cina berada di antara 10 negara berpenduduk Islam terbesar.

Meskipun Konstitusi Cina melindungi kebebasan beragama, pemerintah menetapkan batas tegas. Pemerintah hanya mengakui lima kepercayaan dan mengontrol pesan yang disampaikan.

Selama bertahun-tahun, umat Islam yang mayoritas berdomisili di Xinjiang, telah dibatasi untuk mengekspresikan keimannya. Propinsi yang dihuni 10 juta etnis minoritas Uighur beragama Islam, terus teror, ratusan nyawa melayang.

Minoritas Muslim Uighur, kerap mengeluhkan diskriminasi oleh pemerintah Cina Sementara Beijing mengatakan sedang memerangi ekstremisme agama dan separatisme di sana.

Credit TEMPO.CO

Putin, Trump, dan Duterte, Manusia Paling Berkuasa di Dunia 2016

Presiden Rusia Vladimir Putin memeriksa paspor yang akan diberikan ke aktor laga Amerika Serikat, Steven Seagal di Kremlin di Moskow, Rusia, 25 November 2016. REUTERS

CB, New York - Presiden Rusia Vladimir Putin dinobatkan sebagai manusia paling berkuasa di dunia pada 2016 menurut majalah Forbes. Ini keempat kalinya Putin berada di urutan pertama sebagai manusia paling berkuasa sejagat.

"Presiden Rusia ini telah memberikan pengaruhnya di hampir setiap sudut dunia. Dari tanah airnya ke Suriah hingga ke pemilihan Presiden Amerika Serikat, Putin terus mendapatkan apa yang dia inginkan," tulis Forbes, majalah bisnis Amerika Serikat.

Di urutan kedua sebagai orang paling berkuasa di dunia adalah presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump. Peringkatnya melejit pesat. Sebelumnya, pada 2015, Forbes menempatkannya di peringkat 72, tapi sekarang dia berada di urutan kedua.

"Mendapat imunitas terhadap skandal, parlemen dan kongres di pihaknya, dan sosok dengan kekayaan bersih triliunan," tulis Forbes.

Sedangkan urutan ketiga ditempati Kanselir Jerman Angela Merkel, yang menjadi pelindung bagi perekonomian Eropa selama sebelas tahun. Merkel pun berencana maju dalam pemilihan Kanselir Jerman tahun depan.

Posisi Barack Obama, Presiden Amerika Serikat yang akan digantikan Donald Trump, melorot dari orang nomor dua paling berpengaruh di dunia pada 2015 menjadi urutan 48 tahun ini.

Untuk urutan keempat ditempati Presiden Cina Xi Jinping dan kelima ditempati Paus Fransiskus sebagai orang paling berkuasa di muka bumi ini. Pendatang baru sebagai sosok paling berkuasa di dunia 2016 versi Forbes diraih Presiden Filipina Rodrigo Duterte, yang menempati posisi ke-70.

Forbes menempatkan 74 sosok paling berkuasa di dunia untuk 2016. Mereka semua dianggap sebagai sosok yang menggerakkan dan mengguncang dunia.

Credit TEMPO.CO

Potret Kehancuran Salah Satu Masjid Tertua di Dunia Akibat Konflik Suriah

Reruntuhan bangunan mengelilingi kompleks Masjid Umayyad di Aleppo, Suriah, 13 Desember 2016. Masjid ini menjadi salah satu masjid tertua di dunia. REUTERS/Omar Sanadiki

Kondisi kerusakan bangunan di kompleks Masjid Umayyad di Aleppo, Suriah, 13 Desember 2016. Masjid yang dianggap sebagai tempat suci ke empat dalam Islam ini mulai digempur dalam konflik pada 2014. REUTERS/Omar Sanadiki

Seorang anggota pasukan Presiden Suriah Bashar al-Assad, berada di antara puing-puing bangunan di kompleks Masjid Umayyad di Aleppo, Suriah, 13 Desember 2016. Bentrokan antara pasukan Presiden Bashar al-Assad dan pemberontak telah merusak beberapa situs dan gedung bersejarah di seluruh Suriah. REUTERS/Omar Sanadiki

Seorang anggota pasukan Presiden Suriah Bashar al-Assad, mengibarkan bendera Suriah di antara puing-puing bangunan di kompleks Masjid Umayyad di Aleppo, Suriah, 13 Desember 2016. REUTERS/Omar Sanadiki

Credit tempo.co

Kamis, 15 Desember 2016

MK Tolak Gugatan UU Tax Amnesty

Foto: Ari Saputra

Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan atas Undang-Undang (UU) Nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak atau tax amnesty. Ini artinya UU tax amnesty bisa berjalan sesuai yang telah ditentukan.

"Mahkamah menolak permohonan pemohon untuk keseluruhannya," kata Ketua Majelis MK Arief Hidayat dalam pembacaan putusan di Gedung MK, Jakarta, Rabu (14/12/2016).

Diketahui ada empat permohonan uji materi dalam persidangan yang berlangsung sejak empat bulan yang lalu. Perkara dengan nomor registrasi 57/PUU-XIV/2016, 58/PUU-XlV/2016, 59/PUU-XlV/2016 dan 63/PUU-XlV/2016.

Para pemohon ini adalah Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia. Leni lndrawati, Yayasan Satu Keadilan, Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP SBSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh lndonesia (KSPSI).

Pembacaan putusan dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, bersama dengan Sekjend Kemenkeu Hadiyanto, Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi dan jajaran eselon I Kemenkeu lainnya. Kemudian juga turut hadir perwakilan Kementerian Hukum dan HAM.

Credit finance.detik.com

Sri Mulyani: Putusan MK Hapus Keraguan Wajib Pajak Ikut Tax Amnesty

Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan Undang-Undang (UU) pengampunan pajak atau tax amnesty memberikan kepastian secara hukum. Diharapkan masyarakat Indonesia tidak ragu lagi untuk mengikuti program tersebut.

"Tentunya saya berharap, dengan keputusan ini menghilangkan keraguan dari para wajib pajak yang akan mengikuti tax amnesty," kata Sri Mulyani di Gedung MK, Jakarta, Rabu (14/12/2016).

"Saya berharap bahwa wajib pajak yang merasakan, dari sisi kepatuhan terhadap pelaksanaan pembayaran pajak selama ini yang masih belum lengkap untuk bisa menggunakan UU Tax Amnesty ini di dalam rangka untuk memperbaiki kepatuhannya," paparnya.

Program tax amnesty masih akan berlangsung sampai dengan Maret 2017. Bagi yang ingin mendapatkan fasilitas lebih baik berupa tarif yang lebih rendah, maka ada sisa dua minggu untuk periode kedua.

"Sekarang kita ada di periode atau tahap kedua dari pelaksanaan UU Tax Amnesty. Dengan keputusan MK ini, tentu diharapkan terdapat kepastian bagi seluruh wajib pajak yang selama ini mengikuti tax amnesty pada periode pertama, dan sekarang periode kedua meskipun masih ada sekitar tiga minggu," jelas Sri Mulyani.

Pemerintah, kata Sri Mulyani juga dapat melanjutkan penyelesaian undang-undang (UU) yang meliputi reformasi perpajakan secara keseluruhan. Ada UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Pajak Penghasilan (PPh) dan PPN yang tengah dalam pengajuan revisi.

"Kita berharap seluruh paket peraturan perundangan merupakan suatu pilar dari keseluruhan reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan juga akan bertujuan untuk memperbaiki institusi Direktorat Jenderal Pajak baik itu dari sisi database, dan teknologi informasi," tegasnya.

Credit finance.detik.com

Ditolak MK, Ini Kata Penggugat Tax Amnesty

Foto: Maikel Jefriando

Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan atas Undang-undang (UU) pengampunan pajak atau tax amnesty. Dengan demikian program tax amnesty tetap berjalan hingga Maret 2017.

Agus Supriadi yang merupakan kuasa hukum dari Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) atas perkara nomor registasi 63/PUU-XIV/2016 menghargai putusan MK. Walaupun masih ada keyakinan atas pengajuan gugatan.

"Sebenarnya kita berharap itu adalah persoalan, ada salah satu pasal, terutama di pasal 20 itu menurut kami bertentangan dengan UU keterbukaan informasi," kata Agus di Gedung MK, Jakarta, Rabu (14/12/2016).

Pasal 21 dalam UU pengampunan pajak berbunyi Menteri, Wakil Menteri, pegawai Kementerian Keuangan dan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pengampunan pajak, dilarang membocorkan, menyebarluaskan, dan atau memberitahukan data dan informasi yang diketahui atau diberitahukan oleh wajib pajak kepada pihak lain.

"Tetapi tetap apapun hasil di sini kami tetap menghargai putusan dari MK," ujarnya.

Agus menilai masih ada salah satu pasal yang bisa digugat kembali, yakni pasal 20. Di mana atas putusan MK memposisikan pasal tersebut sebagai konstitusional bersayarat.

Pasal 20 berbunyi, data dan informasi yang bersumber dari surat pernyataan dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kemenkeu atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan UU ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyidikan dan atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak.

"Bisa saja, pasal 20, karena ada pertimbangannya bahwa pasal 20 itu konstitusionalnya bersyarat. Jadi masih bisa diajukan gugatan kembali," tandasnya.

Credit finance.detik.com