Sejumlah
tim dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) memeriksa
roket yang dilombakan sebelum diluncurkan di pantai Pandansimo, Bantul,
Yogyakarta, (30/11). Lomba roket ini diikuti 18 universitas swasta dan
negeri di Indonesia. ANTARA
CB,
Jakarta
- Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) masih mengkaji
rencana lokasi pembangunan bandar udara (bandara) antariksa Indonesia.
"Sekarang
sudah mengerucut apakah lokasinya di Morotai atau Biak. Tahun ini kami
harapkan sudah bisa ditentukan," kata Kepala LAPAN Thomas Djamaluddin
usai Seminar Nasional "Pengembangan Kebijakan dan Regulasi Nasional
Penerbangan dan Antariksa: Problema dan Tantangan" di Universitas
Atmajaya, Yogyakarta, Kamis, 20 Oktober 2016.
Thomas mengatakan rencana induk pembangunan bandara antariksa (
space spot) telah tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2013 tentang Keantariksaan.
Bandara
itu penting bagi Indonesia untuk merespons terus berkembangnya
teknologi keantariksaan dunia serta mendorong kemandirian penguasaan
ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dan antariksa nasional.
Menurut dia, saat ini LAPAN telah memiliki Stasiun Peluncuran Roket di
Desa Cilautereun, Kecamatan Pamengpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat.
Namun, stasiun itu hanya berfungsi sebagai pusat uji terbang roket
berskala kecil. "Sedangkan untuk peluncuran roket berskala besar tentu
memerlukan tempat yang lebih aman," kata dia. *
Credit
TEMPO.CO
Lapan Segera Bangun Bandara Antariksa
Peneliti
memeriksa satelit rakitan buatan dalam negeri bernama LAPAN A2/LAPAN
ORARI di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Bogor, Jawa Barat, 3
September 2015. Peluncurannya sendiri akan dilakukan di pusat antariksa
Satish Dhawan, Sriharikota, India. TEMPO/Subekti
CB,
Jakarta
- Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) masih melakukan
pengkajian rencana lokasi pembangunan bandar udara (bandara) antariksa
Indonesia.
"Sekarang sudah mengerucut apakah lokasinya di
Morotai atau Biak. Tahun ini kami harapkan sudah bisa ditentukan," kata
Kepala LAPAN Thomas Djamaluddin usai Seminar Nasional "Pengembangan
Kebijakan dan Regulasi Nasional Penerbangan dan Antariksa: Problema dan
Tantangan" di Universitas Atmajaya, Yogyakarta, Kamis, 20 Oktober 2016.
Thomas mengatakan rencana induk pembangunan bandara antariksa (
space spot) telah tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2013 tentang Keantariksaan.
Bandara
itu penting bagi Indonesia untuk merespons terus berkembangnya
teknologi keantariksaan dunia serta mendorong kemandirian penguasaan
ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dan antariksa nasional.
Menurut dia, saat ini LAPAN telah memiliki Stasiun Peluncuran Roket di
Desa Cilautereun, Kecamatan Pamengpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat.
Namun, stasiun itu hanya berfungsi sebagai pusat uji terbang roket
berskala kecil. "Sedangkan untuk peluncuran roket berskala besar tentu
memerlukan tempat yang lebih aman," kata dia.
Selain berfungsi
menunjang pengembangan program keantariksaan nasional, pembangunan
bandara antariksa disebut cukup potensial untuk dikomersialisasikan di
kancah internasional karena wilayah ekuator menjadi kawasan favorit bagi
negara-negara peluncur roket atau satelit.
Thomas mengatakan
pemilihan lokasi di wilayah Indonesia bagian Timur yakni Kabupaten Biak,
Papua atau Kabupaten Morotai, Maluku Utara paling memungkinkan sebab
tingkat kepadatan penduduk relatif lebih rendah dan berhadapan dengan
Samudera Pasifik. "Harus memilih lokasi yang aman supaya jangan sampai
ada risiko kejatuhan objek antariksa setelah dilakukan peluncuran," kata
dia.
Penentuan lokasi masih memerlukan kajian secara
komprehensif sebab baik di Biak atau Morotai sama-sama memiliki
kelebihan dan kekurangan. Ditinjau dari sisi kesiapan infrastruktur,
Biak relatif lebih memadai, namun di wilayah itu jumlah warga lebih
tinggi sehingga harus ada relokasi penduduk. "Sedang di Morotai penduduk
sangat jarang, namun insfrastruktur penunjang masih belum banyak," kata
dia.
Setelah lokasi diputusakan dan mendapatkan persetujuan
tingkat nasional kemudian akan dilakukan pendalaman dan perencanaan
anggaran yang diperlukan untuk pembangunan bandara antariksa itu.
Proses
pengembangan bandara akan melibatkan mitra-mitra LAPAN di kancah
internasional. "Yang jelas 25 tahun ke depan Indonesia sudah harus
memiliki bandara antariksa," kata dia.
Credit
TEMPO.CO