Misteri Kudeta Turki, Erdogan Jenius atau Militer Amatir?

 

Rakyat Turki turun ke jalan melawan upaya kudeta militer. | (Reuters)

 

ANKARA - Penggagalan kudeta militer oleh ribuan rakyat Turki pada Jumat malam telah menjadi sorotan media dunia. Gagalnya kudeta militer Turki secara sekilas menunjukkan jeniusnya Presiden Tayyip Erdogan yang mampu menggerakkan ribuan orang hanya dengan fitur FaceTime di iPhone untuk melakukan perlawanan.

Ketika kudeta militer Turki berlangsung pada Jumat malam, Presiden Erdogan sejatinya sedang sedang berlibur di sebuah resor di Marmaris—pantai di Mediterania.  Saat itu, personel militer Turki sudah menduduki lokasi strategis di seluruh Istanbul dan Ankara.

Pasukan Turki bersenjata berat juga memasuki gedung stasiun televisi TRT yang dikelola negara dan menuntut penyiar berita membacakan pengumuman kudeta.



 
Erdogan tak mau kalah. Dia gunakan fitur FaceTime pada iPhone-nya untuk menghubungi penyiar berita CNN Turk, Nevsin Mengu. Via fitur di ponsel pintar itulah, Erdogan secara efektif bisa berkomunikasi secara visual dan meminta ribuan rakyat Turki turun ke jalan melawan kudeta militer.

”Mari kita berkumpul sebagai bangsa di square (lapangan). Saya percaya kami akan melenyapkan pendudukan ini dalam waktu singkat,” seru Erdogan kepada rakyatnya.

....
“Saya mengimbau rakyat kita sekarang untuk datang ke lapangan dan kami akan memberi mereka jawaban yang diperlukan,” lanjut Erdogan.


 

Saat seruan Erdogan muncul, tank-tank tempur militer Turki sudah bermunculan di sejumlah kota. Kurang dari 20 menit kemudian, Perdana Menteri Turki Binali Yildirim menulis pesan kemarahan di Twitter, di mana dia mencela para pemberontak.

Tak hanya tank-tank tempur, di langit Turki juga beterbangan jet tempur F-16 dengan suara nyaring. Manuver seperti ini dikenal sebagai doktrin militer untuk mengintimidasi orang-orang di darat tanpa melepaskan tembakan.

Pedoman Kudeta Usang

Gareth Jenkins, seorang peneliti dan penulis di bidang militer di Istanbul mengatakan; ”Kudeta ini jelas direncanakan cukup baik, tetapi menggunakan pedoman dari tahun 1970-an,” katanya.

Pedoman yang dia maksud adalah acuan kudeta yang pernah digunakan di Chili pada tahun 1973. Acuan itu juga digunakan di Ankara pada tahun 1980. Belum jelas mengapa militer Turki tidak menggunakan cara yang modern dalam upaya kudeta tersebut. Kejanggalan inilah yang membuat kesan militer Turki yang melakukan kudeta masih amatir. Padahal, beberapa jenderal top, seperti yang dituduhkan Pemerintah Erdogan, terlibat dalam upaya kudeta itu.


Mantan perwira militer Turki yang dikutip Reuters mengatakan beberapa pesawat jet tempur F-16 yang dikendalikan anti-Erdogan membidik pesawat yang membawa Erdogan pulang dari Marmaris ke Istanbul. Anehnya, jet tempur itu tidak menembakkan senjata meski sudah ambil bagian dalam kudeta.

Lolos dari kudeta militer, Erdogan langsung mengumbar tuduhan terhadap musuh politiknya, Fethullah Gulen, seorang ulama yang tinggal di pengasingan di Pennsylvania, Amerika Serikat (AS) sebagai dalang kudeta. Sejumlah menteri di kabinet Erdogan juga menuduh AS terlibat kudeta.

Dicap Rekayasa Erdogan

Gulen yang dulunya merupakan teman Erdogan tak terima dengan tuduhan itu. Dia justru mengecam upaya kudeta militer Turki dan menuduh balik bahwa upaya kudeta itu rekayasa Erdogan dan partainya AKP dengan meluncurkan operasi palsu.

Meski demikian, upaya kudeta itu telah menewaskan ratusan orang, baik dari kubu warga sipil—termasuk teman Erdogan—maupun kubu militer. Ribuan orang lainnya terluka.


Dr Murat Yurtbilir dari Australian National University mengatakan kepada news.com.au, Senin (18/7/2016), menyoroti kejanggalan kudeta yang tanpa dukungan kepala militer, media dan publik.

”Dari permulaan (harapan) itu sudah hilang,” katanya. Menurutnya, kesan amatir dalam kudeta militer Turki bisa dilihat dari berbagai sisi.

Di antaranya, kudeta terjadi pada Jumat malam, antara pukul 21.00-22.00 malam, di mana kebanyakan orang masih terjaga.

”Kudeta sebelum-sebelumnya dimulai pada 04.00 (pagi)," katanya. Jam kudeta seperti itu memungkinkan Presiden Erdogan berkesempatan menggerakkan massa untuk melakukan perlawanan dengan tampil di televisi.

”Mereka (pendukung kudeta) tidak mencegah stasiun televisi dari aktivitas penyiaran, termasuk stasiun pro-pemerintah,” sambung dia melanjutkan kejanggalan kudeta di Turki.



Langkah lain yang menarik adalah Pemerintah  Erdogan menggunakan masjid untuk menyampaikan pesan melalui imam-imam untuk menyerukan orang-orang guna mendukung Presiden Erdogan.


Dr Yurtbilir, bahkan mengaku menerima pesan teks dari Pemerintah Turki melalui ponsel yang sudah lama dia tidak gunakan. Pesan itu, memintanya untuk “menyelamatkan demokrasi" dan protes.

”Kami mengundang semua dari bangsa kita turun ke jalan-jalan dan lapangan untuk mempertahankan kehendak nasional dan demokrasi,” bunyi pesan dari Negara Republik Turki yang menyebar via ponsel.

”Beberapa orang yang saya tahu memiliki pesan ini 10 kali,” lanjut Dr Yurtbilir.

Sinan Ulgen, Ketua Pusat Ekonomi dan Kebijakan Luar Negeri di Istanbul, mengatakan kepada Radio Nasional bahwa kudeta yang terjadi tidak memenuhi salah satu persyaratan untuk meraih keberhasilan yang nyata.

Oposisi Menentang Kudeta

Kudeta di masa lalu dipandang sebagai aksi militer yang mendukung demokrasi. Sedangkan kudeta kali ini sangat berbeda, di mana partai oposisi yakni partai sekuler CHP dan partai nasionalis Kurdi HDP jelas-jelas menentang kudeta militer Turki.

”Tidak ada dukungan apapun di seluruh spektrum politik bagi intervensi militer,” kata Ulgen.


Terlepas dari rentetan kejanggalan ini, Ulgen dan para pakar lainnya percaya bahwa penjelasan yang paling logis untuk kudeta adalah soal gerakan yang terlibat.



Murat Yurtbilir mengatakan, nama-nama mereka yang dipenjara, kemungkinan anggota gerakan Hizmet yang beraksi di belakang Gulen, sebab Gulen sudah jelas membantah terlibat kudeta. Tapi Yurtbilir tidak berpikir semua pendukung kudeta termotivasi oleh gerakan itu. Terlebih, para jenderal top Turki tidak terlibat gerakan yang dijuluki sebagai Gulenists itu.

Sebaliknya pejabat militer lainnya diduga telah termotivasi oleh pembersihan Dewan Militer. ”Alasan utama untuk kudeta ini sudah dekat pada (pembersihan) Dewan Tinggi Militer Agustus,” ujar Yurtbilir.









Credit  Sindonews

Dijebloskan ke Penjara, Jenderal Top Turki Tetap Sangkal Pimpin Kudeta

 

Jenderal top Turki, Akin Ozturk saat akan dipenjara (kiri) dan saat masih menjabat sebagai komandan Angkatan Udara Turki. | (Daily Sabah)

 

ANKARA - Jenderal top Turki, Akin Ozturk telah didakwa dan dijebloskan ke penjara oleh pengadilan atas tuduhan pengkhianatan. Namun, mantan komandan Angkatan Udara Turki ini tetap menyangkal sebagai perencana dan pemimpin kudeta terhadap Pemerintah Presiden Tayyip Erdogan.

Jenderal Akin Ozturk adalah satu di antara 70 jenderal dan laksamana yang dipenjara. Kantor berita Anadolu melaporkan, Jenderal Akin Ozturk bersama 26 perwira militer senior Turki didakwa pada hari Senin.

Dalam sebuah pernyataan kepada jaksa, Ozturk menyampaikan bantahan keras. ”Saya bukan orang yang merencanakan atau memimpin kudeta,” katanya, yang dilansir Selasa (19/7/2016).

Anadolu sebelumnya mengutip laporan bahwa Ozturk saat diinterogasi mengaku bertindak sebagai perencana kudeta yang berakhir dengan kegagalan pada Jumat malam lalu.

”Saya tidak tahu siapa yang direncanakan atau mengarahkan itu. Menurut pengalaman saya, saya berpikir bahwa (gerakan Gulen) berupaya melakukan kudeta ini,” lanjut Jenderal Akin Ozturk yang ditirukan oleh jaksa sebelum muncul di pengadilan di Ankara.

”Tapi saya tidak bisa mengatakan siapa yang mengorganisir di dalam angkatan bersenjata dan membawanya keluar. Saya tidak memiliki informasi. Saya telah berjuang melawan struktur ini,” imbuh Ozturk.

 

Para pejabat Turki menyatakan korban tewas dalam kudeta gagal mencapai 232 orang dan ribuan orang lainnya terluka. Pemerintah Turki juga tetap menyalahkan ulama oposisi Fethullah Gulen yang tinggal di pengasingan di Pennsylvania, Amerika Serikat (AS) sebagai dalang kudeta terhadap rezim Presiden Erdogan.

Namun, dalam sebuah wawancara dengan BBC pada Senin malam, Gulen menyebut upaya pengambilalihan kekuasaan itu sebagai "pengkhianatan". Dia mendesak Pemerintah Erdogan untuk mengumpulkan bukti keterlibatannya sebagaimana yang dituduhkan sebelumnya.

Gulen mengaku kecewa bahwa negaranya,Turki, tidak lagi benar-benar menjadi negara demokrasi. ”Apa yang terjadi pada negara kita?,” ujarnya.

Buntut kegagalan kudeta, Kementerian Dalam Negeri telah memecat hampir 9.000 petugas polisi sebagai upaya “pembersihan” dari para pejabat yang diduga terlibat upaya kudeta. Pemecatan massal itu menyusul penangkapan sekitar 6.000 personel militer dan penindakan terhadap hampir 3.000 hakim selama akhir pekan.


Credit  Sindonews

Turki Tak Bisa Masuk Uni Eropa jika Terapkan Hukuman Mati

 

 

 Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Federica Mogherini menyatakan bahwa Turki tidak akan dapat bergabung dengan Uni Eropa jika menerapkan hukuman mati. (Reuters/Francois Lenoir)

 

Jakarta,CB  -- Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Federica Mogherini menyatakan bahwa Turki tidak akan dapat bergabung dengan Uni Eropa jika menerapkan hukuman mati.

Pernyataan Mogherini terlontar menyusul penolakan Presiden Recep Tayyip Erdogan untuk menghapus hukuman mati atas ribuan orang yang ditangkap terkait percobaan kudeta yang gagal akhir pekan ini.

"Biar saya jelaskan, tidak ada negara yang bisa menjadi anggota Uni Eropa jika menerapkan hukuman mati ," kata Mogherini, Senin (18/7), dikutip dari CNN.

Mogherini juga memperingatkan agar pemerintah Turki tidak mengambil langkah yang akan merusak tatanan konstitusional setelah kudeta pada Jumat (15/7) gagal.

"Kami adalah yang pertama mengatakan pada malam yang tragis itu bahwa institusi yang sah harus dilindungi," katanya kepada wartawan sebelum pertemuan menteri luar negeri Uni Eropa di Brussels, Belgia, yang juga dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry.

"Kami adalah orang-orang yang mengatakan bahwa kebijakan hukum harus dilindungi di negeri itu. Negara tak boleh melanggar hal itu," ujarnya, dikutip dari Reuters.

Mogherini juga menekankan, "Lembaga yang demokratis dan sah harus dilindungi. Hari ini, bersama dengan para menteri, menyatakan bahwa jelas [kudeta] tidak berarti bahwa aturan hukum dan sistem pengecekan dan keseimbangan tidak diperhitungkan."

Turki mengajukan aplikasi untuk menjadi anggota Uni Eropa penuh pada 1987. Namun, baru sejak 1999 Turki dianggap sebagai kandidat serius yang ingin bergabung dengan blok 27 negara Eropa itu.

Di Turki, hukuman mati dilarang pada 2004, salah satu kebijakan Turki yang berubah sebagai upaya untuk bergabung dengan Uni Eropa.

Namun, Erdogan telah menyatakan dia tak akan menghapus kemungkinan hukuman mati atas ribuan orang yang ditangkap terkait percobaan kudeta pekan lalu.

"Ada sebuah kejahatan pengkhianatan yang jelas di sana," ujar Erdogan dalam wawancara eksklusif dengan CNN di Istana Kepresidenan Turki di Istanbul, Senin (18/7) malam.

"Namun tentu saja, akan ada keputusan dari parlemen untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan aturan konstitusi. Sehingga para pemimpin harus berkumpul dan mendiskusikan hal itu. Dan jika mereka menerima untuk membahasnya, maka saya sebagai Presiden akan menyetujui setiap keputusan yang dibuat oleh parlemen," ujarnya.

Hanya beberapa hari setelah kudeta, Turki sudah menangkap hampir 3.000 personel militer yang diduga terlibat kudeta, dari pejabat tinggi hingga prajurit biasa. Sekitar 3.000 lainnya juga ditangkap, dari jajaran hakim dan jaksa.

Menurut kantor berita Turki, Anadolu, sebanyak 8.777 petugas dari Kementerian Dalam Negeri Turki telah dikeluarkan dari kantor kementerian. Di antara ribuan orang itu tercatat ada 103 staf berpangkat Jenderal dan Laksamana dari militer Turki.




Credit  CNN Indonesia

Presiden Turki Tolak Hapus Hukuman Mati untuk Pelaku Kudeta

 

 

Presiden Erdogan menilai telah terjadi sebuah kejahatan pengkhianatan kepada negara saat kudeta militer yang menewaskan lebih dari 200 orang terjadi pekan lalu. (Murat Cetinmuhurdar/Presidential Palace/Handout via REUTERS)

 

Jakarta, CB -- Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan menolak untuk menghapus hukuman mati atas ribuan orang yang ditangkap terkait kudeta militer yang gagal dilakukan pada Jumat pekan lalu.

"Ada sebuah kejahatan pengkhianatan yang jelas di sana," ujar Erdogan, berbicara melalui penerjemahnya dalam wawancara eksklusif dengan jurnalis CNN, Becky Anderson di Istana Kepresidenan Turki di Istanbul, Senin (18/7) malam waktu setempat.

"Namun tentu saja, akan ada keputusan dari parlemen untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan aturan konstitusi. Sehingga para pemimpin harus berkumpul dan mendiskusikan hal itu. Dan jika mereka menerima untuk membahasnya, maka saya sebagai Presiden akan menyetujui setiap keputusan yang dibuat oleh parlemen."

Pernyataan itu diungkapkan oleh Erdogan dalam wawancara dengan CNN, yang dilakukan pertama kali olehnya pasca gagalnya usaha kudeta milliter empat hari lalu.

Meski menegaskan keputusannya, namun jika Turki memperkenalkan kembali hukuman mati maka Turki tidak lagi dapat bergabung dengan Uni Eropa. Hal itu sebelumnya telah disampaikan oleh Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Federica Mogherini.

Pernyataan yang dikeluarkan oleh Mogherini itu merupakan tanggapan resmi Uni Eropa setelah Erdogan bersumpah akan memberikan sanksi yang berat kepada orang-orang yang dianggap melakukan pengkhianatan kepada negara.

Menurut kantor berita Turki, Anadolu, sebanyak 8.777 petugas dari Kementerian Dalam Negeri Turki telah dikeluarkan dari kantor kementerian. Di antara ribuan orang itu tercatat ada 103 staf berpangkat Jenderal dan Laksamana dari militer Turki.

Erdogan juga menyampaikan, pihaknya telah membuat permintaan tertulis resmi yang dikirimkan kepada Amerika Serikat untuk mengekstradisi ulama Turki bernama Fethullah Gulen, yang kini berada dalam pengasingan legal di Saylorsburg, Pennsylvania, AS.

Ketika ditanya apa yang akan dilakukan jika AS menolak untuk mengekstradisi Gulen, Erdogan mengatakan bahwa Turki telah memiliki kesepakatan tentang ekstradisi pelaku kejahatan.

"Jadi sekarang Anda meminta seseorang untuk diekstradisi, Anda adalah mitra strategis saya, saya selama ini telah mematuhi dan taat dengan peraturan, tentu saja harus ada timbal balik dalam beberapa hal," ujar Erdogan.

Meski begitu, hingga saat ini, Menteri Luar Negeri John Kerry menyatakan pemerintahnya belum menerima surat permintaan resmi dari Turki terkait ekstradisi Gulen.

Sebelumnya, Gulen, ulama Turki yang dituding mendalangi percobaan kudeta militer terhadap pemerintahan Erdogan, telah menyatakan akan mematuhi ekstradisi jika pemerintah AS memutuskannya.

"Saya benar-benar tidak khawatir tentang permintaan ekstradisi, sebagaimana saya tidak khawatir terhadap kematian," kata Gulen dalam wawancara dengan wartawan di kediamannya pada Minggu (17/7), seperti dikutip dari Reuters.

Gulen juga sempat membantah tudingan dirinya sebagai dalang kudeta militer pada yang menewaskan lebih dari 200 orang itu. Sebaliknya, ia menuding bahwa Erdogan berada di balik percobaan kudeta, yang menurutnya, bisa jadi direkayasa itu.

"Sebelumnya, ada permintaan dari pihak Erdogan agar saya meminta maaf, tapi seseorang yang memiliki keyakinan kuat tidak akan meminta maaf kepada seorang penindas," katanya.



Credit  CNN Indonesia

Korut Tembakkan Tiga Rudal Balistik, Terbang Hingga 600 Km

 

 

Sejak awal tahun, Korea Utara terus menguji dan menembakkan serangkaian rudal balistik, termasuk rudal kapal selam pada awal bulan ini dan rudal jarak menengah pada bulan Juni. (KCNA via Reuters)

 

Jakarta, CB -- Korea Utara menembakkan tiga rudal balistik ke lepas pantai timur pada Selasa (19/7) pagi. Militer Korea Selatan memperkirakan rudal tersebut terbang hingga jarak 500-600 kilometer.

Rudal tersebut diluncurkan ke arah timur dari Hwangju, wilayah barat Korut pukul 05.45 hingga 6:40 pagi waktu setempat, menurut pernyataan daring dari militer Korsel.

"Rudal balistik pesawat terbang hingga 500 sampai 600 kilometer, merupakan jarak yang cukup jauh untuk menyerang seluruh Korea Selatan termasuk Busan," bunyi pernyataan tersebut, dikutip dari Reuters.

Busan merupakan kota pelabuhan di sebelah selatan Korea Selatan.

Sejak awal tahun, Korea Utara terus menguji dan menembakkan serangkaian rudal balistik, termasuk rudal kapal selam pada awal bulan ini dan rudal jarak menengah pada bulan Juni.

Peluncuran rudal Korut pada Selasa terjadi menyusul keputusan Amerika Serikat untuk mengerahkan sistem pertahanan anti-rudal Terminal High Altitude Area Defence, THAAD, di Korea Selatan. Sistem pertahanan ini dikerahkan untuk melawan ancaman dari Korea Utara.

Terkait pengerahan THAAD, militer Korea Utara mengancam akan membalas dengan "respon fisik," ketika waktu dan lokasi pengerahan THAAD diumumkan.

Sekutu utama Korut, China, juga mengkritik tajam keputusan AS dan Korsel itu, dan menilainya ssebagai langkah yang akan mengguncang keseimbangan keamanan di kawasan.



Credit  CNN Indonesia

Rusia Kirim Bagian Rudal dari S-300 ke Iran

 

 

 

Ilustrasi (Dok. Wikimedia/CC BY 2.0/High Contrast)

 

Jakarta, CB -- Rusia telah mengirimkan bagian rudal dari sistem pertahanan S-300 ke Iran, dan akan menyelesaikan pengiriman semua bagian pada akhir tahun ini.

“Pengiriman pertama rudal dari sistem rudal S-300 yang baru-baru ini sudah tiba di Iran menunjukkan tekad Iran untuk memperlengkapo sistem pertahanan udaranya dengan sistem ini,” lapor kantor berita Tasnim, Senin (18/7).
 

Kesepakatan Rusia untuk mengirimkan S-300 ke Iran sebelum ini sudah menuai protes dari Israel, yang menuding Iran ingin menghancurkan negaranya.

Rusia membatalkan kontrak pengiriman S-300 ke Iran pada 2010 karena tekanan dari Barat. Namun pada April 2015, Presiden Rusia Vladimir Putin mencabut larangan itu setelah mulai terlihat titik cerah dalam kesepakatan nuklir Iran.

Rusia mengirimkan bagian pertama dari S-300, yakni tabung rudal dan peralatan radar, ke Iran pada April lalu.




Credit  CNN Indonesia

Gulen Bersedia Diekstradisi

 

Fethullah Gulen.

 

CB, PENNSYLVANIA -- Tokoh Muslim dan politik Turki, Fethullah Gulen mengaku bersedia diekstradisi jika diminta, Ahad (17/7). Ia dituduh sebagai dalang utama kudeta Turki yang gagal pada Jumat lalu. Meski demikian, Gulen mengecam kudeta dari tempat tinggalnya di Pennsylvania.

"Saya tidak terlalu khawatir dengan permintaan ekstradisi, sama seperti saya tidak khawatir dengan kematian," kata Gulen yang bicara melalui penerjemahnya di Pennsylvania.

Sebaliknya, Gulen menuduh kudeta bisa saja merupakan skenario dari mantan sekutunya, Presiden Recep Tayyip Erdogan. Gulen mengatakan ia tidak akan melakukan apa pun yang akan menodai martabatnya.

"Di masa lalu, ada permintaan dari pihak Erdogan agar saya meminta maaf, tapi seseorang yang punya keyakinan tidak meminta maaf pada penindasan," kata Gulen.

Ia juga mengatakan tidak akan khawatir jika pemerintah Amerika Serikat mengikuti klaim yang diciptakan Erdogan. Sehingga jika ada permintaan ekstradisi, maka ia akan mematuhinya.

Sebelumnya, Gulen menyangkal tuduhan pemerintah Turki yang mengatakan ia berada dibalik kudeta. Erdogan menuduh Gulen mencoba membuat struktur pararel dengan pengadilan, polisi, pasukan bersenjata dan media untuk mementaskan kudeta.

Pendukung Erdogan telah berkumpul di depan rumahnya di Istanbul dan meminta orang-orang dibalik kudeta dihukum mati. Erdogan mengindikasikan dukungan terhadap permintaan tersebut. "Dalam demokrasi, apa pun kata rakyat harus terjadi," kata dia.

Erdogan mengatakan kelompok pimpinan Gulen telah mengacaukan pasukan bersenjata. Pemerintah kini telah menangkap 6.000 personil militer, termasuk komandan jabatan tinggi.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Sebanyak 42 Helikopter Hilang di Turki Picu Spekulasi Kudeta Kedua

 

Helikopter militer Turki. | (Reuters/Umit Bektas)

ANKARA - Setidaknya 42 helikopter telah hilang dari markas militer Turki. Hal ini memicu spekulasi upaya kudeta kedua terhadap Pemerintah Presiden Tayyip Erdogan setelah kudeta militer pada Jumat malam lalu gagal.

Penyiar CNN Turk, Serdar Tuncer, melaporkan bahwa kekhawatiran akan adanya kudeta kedua di Turki bermunculan setelah hilangnya 42 helikopter.

”Seolah-olah ini akan mencoba hal-hal nakal. Bisakah mereka berhasil? Tidak! Tapi mereka akankah mencoba?,” kata jurnalis itu dalam laporannya, Senin (18/7/2016).



Pada Jumat malam lalu, militer Turki berupaya melakukan kudeta terhadap rezim Pemerintah Erdogan. Namun, atas seruan Erdogan ribuan rakyat Turki melawan kudeta dengan turun ke jalan.

Perlawanan terhadap kudeta militer Turki itu menewaskan 265 orang, termasuk dari kubu militer dan warga sipil. Lebih dari 2 ribu orang lainnya terluka.

Pemerintah Turki menegaskan bahwa mereka sepenuhnya telah mengendalikan kontrol pemerintahan dan mulai melakukan “pembersihan” sistematis di kubu militer.

Pada hari Sabtu, Pemerintah Turki mengumpulkan lebih dari 6 ribu orang yang akan menghadapi tuntutan di bawah undang-undang pengkhianatan negara, di mana Presiden Erdogan menolak untuk mengesampingkan penerapan hukuman mati untuk para pengkhianat.

Mereka yang ditangkap itu termasuk 2.745 hakim dan lebih dari 2.800 tentara di militer Turki tak terkecuali penasihat militer Erdogan.





Credit  Sindonews

Diduga Terlibat Kudeta, Kepala Penasihat Militer Erdogan Ditahan

 

Setidaknya 6.000 orang telah ditahan dalam operasi pembersihan pasca kudeta berdarah di Turki. | (Istimewa)

 

ANKARA - Kepala penasihat militer Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, Kolonel Ali Yazici, telah ditahan atas dugaan keterlibatan dalam upaya kudeta. Surat perintah penangkapan untuk pejabat tinggi telah dikeluarkan, demikian laporan CNN Turki.

Kolonel Ali Yazici sekarang akan dimasukkan ke dalam tahanan atas dugaan keterlibatan dalam upaya kudeta pada Jumat lalu. Meski begitu, media Turki tidak menyebutkan peran Yazici mainkan dalam kudeta berdarah itu seperti dikutip dari laman Sputnik, Minggu (17/7/2016).

Pada hari Sabtu kemarin, Komandan Pangkalan Udara Balikesir Brigjen Ishak Dayioglu ditahan karena mempunyai hubungan dengan kudeta. Selain itu, Akin Ozturk yang merupakan pemimpin dugaan upaya kudeta militer di Turki dan mantan komandan angkatan udara negara juga ditahan.

Seperti diketahui, Jumat lalu pihak berwenang Turki mengatakan telah terjadi upaya kudeta di Turki. Presiden Turki, Recep Tayyep Erdogan mendesak warga Turki untuk turun ke jalan dan menyatakan bahwa upaya kudeta dilakukan oleh sekelompok kecil dalam militer Turki.

Upaya kudeta berhasil ditumpas pada Sabtu pagi. Perdana Menteri Turki, Binali Yildirim menyatakan, semua pendukung kudeta telah ditahan dan Turki telah kembali normal. Meski hanya berlangsung dalam hitungan jam, sedikitnya 260 orang tewas dan 1.400 orang terluka. Sementara setidaknya 6.000 orang telah ditahan dalam operasi pembersihan pasca kudeta.

Credit  Sindonews

Dicurigai Terlibat Kudeta Turki, Komandan "Rumah Nuklir" AS Ditangkap

 

Pangkalan Udara Incirlik di Adana, Turki. | (Reuters)

 

ADANA - Otoritas Turki menangkap Jenderal Bekir Ercan Van, komandan Pangkalan Udara Incirlik yang jadi rumah senjata nuklir Amerika Serikat (AS) di Turki. Komandan militer Turki itu turut dicurigai terlibat kudeta militer yang gagal pada Jumat malam.

Penangkapan Jenderal Bekir terjadi pada hari Minggu. Dia selama ini bertanggung jawab atas operasi di Pangkalan Udara Incirlik yang jadi markas AS dalam meluncurkan serangan terhadap ISIS di Irak dan Suriah.

Menurut laporan Sputniknews, Senin (18/7/2016), sejumlah petugas berpangkat lebih rendah turut ditangkap bersama Jenderal Bekir. Penangkapan komandan Pangkalan Udara Incirlik merupakan bagian dari operasi "pembersihan" besar-besaran di korps militer Turki. Hingga kini, sekitar 6.000 orang telah ditangkap.

 

Setelah kudeta pada Jumat malam, Konsulat AS melaporkan bahwa akses masuk dan keluar dari dan ke Pangkalan Udara Incirlik diblokir. Listrik juga diputus. Padahal, pangkalan ini menjadi rumah bagi 2.500 staf militer dan 90 senjata nuklir AS.

Sementara itu, di saat situasi di Turki, khususnya di Pangkalan Udara Incirlik sudah stabil, muncul laporan bahwa 42 helikopter telah hilang dari markas militer Turki. Hal ini telah memicu spekulasi akan adanya kudeta kedua. Spekulasi itu juga merembet pada kekhawatiran soal keamanan senjata nuklir AS di Turki.

Pada hari Minggu, Menteri Luar Negeri AS, John Kerry, berharap peristiwa yang terjadi di Turki tidak akan mempengaruhi operasi militer bersama. Dia juga membahas rintangan yang dialami personel militer AS usai upaya kudeta di Turki.

”Mungkin ada beberapa pengisian bahan bakar yang berlangsung dengan Angkatan Udara Turki, dengan pesawat yang terbang dalam kudeta itu sendiri,” katanya.

Juru bicara Pentagon, Peter Cook, mengklaim bahwa operasi anti-ISIS telah dipulihkan kembali. Menurutnya, pemadaman listrik yang sempat terjadi di Pangkalan Udara Incirlik usai kudeta tidak mempengaruhi fasilitas AS yang menyediakan energi dengan generator sendiri.


Credit  Sindonews

Ini Dia Sosok Dibalik Kudeta Turki

  Kolonel Muharrem Kose, sosok ini disebut-sebut sebagai sosok dibalik upaya kudeta yang berlangsung di Turki. (Istimewa)

ANKARA -  Kolonel Muharrem Kose, sosok ini disebut-sebut sebagai sosok dibalik upaya kudeta yang berlangsung di Turki. Upaya kudeta di Turki berlangsung pada Jumat malam waktu setempat, atau Sabtu (16/7) dinihari waktu Indonesia barat.
 
Kose, seperti diberitakan kantor berita Turki, Anadolu News Agency bukanlah anggota militer aktif. Dia diketahui telah dipecat secara tidak hormat dari militer Turki pada bulan Maret lalu.
 
Anadolu melaporkan, Kose dipecat karena dituding memiliki hubungan dengan tokoh anti-pemerintah yang saat ini berada di Amerika Serikat (AS), Fethullah Gulen.
 
Tidak lama setelah dipecat,  Kose mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian, yakni pemerintah sementara untuk memulihkan demokrasi dan hak asasi manusia di Turki yang disebut-sebut mulai dilucuti oleh pemerintah Turki dibawah pimpinan Tayyip Erdogan.
 
Dengan bantuan personil yang setia kepada dirinya, Kose melancarkan aksi kudeta semalam. Dia berhasil merebut stasiun televisi TRT, menduduki jembatan, dan Bandara Internasional Ataturk.
 
Namun, aksi Kose dan pasukannya tidak bertahan lama. Mereka berhasil dipukul mundur oleh pasukan Turki yang setia kepada Erdogan, setelah sebelumnya sempat terjadi pertempuran antara dua kubu tersebut di Ankara.


Credit  Sindonews

Mengenal Gulen, Tokoh yang Dituding Dalangi Kudeta Turki

 

Erdogan menuding Fethullah Gulen sebagai dalang dari upaya kudeta oleh militer di Turki. Erdogan dan Gulen sempat berkawan, namun pecah kongsi tahun 2013. (Dok. Wikipedia)

 

Jakarta, CB -- Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan kudeta di Turki didalangi seseorang dari Pennsylvania di Amerika Serikat, yaitu seorang tokoh agama Islam Fethullah Gulen. Mengasingkan diri dari Turki, Gulen adalah kawan yang berakhir menjadi lawan bagi pemerintahan Erdogan.

Gullen adalah warga Turki, seorang mantan imam, penulis sekaligus tokoh politik. Pria 75 tahun ini membentuk gerakan politik keagamaan bernama gerakan Gulen, atau yang dikenal dengan nama Hizmet di Turki.

Mengaku bermazhab Hanafi, Gulen menekankan pengajarannya dengan memadukan agama dengan ilmu pengetahuan alam, mendorong dialog antar agama, serta demokrasi multi partai. Dia menginisiasi dialog dengan Vatikan dan organisasi-organisasi Yahudi.

Awalnya, Gulen merupakan pendukung Erdogan. Kongsi kedua tokoh ini pecah tahun 2013 saat kasus korupsi mendera keluarga dan para pendukung Erdogan di pemerintahan dan kepolisian. Erdogan membantah tudingan tersebut dan menuduh Gulen berada di balik fitnah korupsi terhadap dirinya. Gulen kemudian kabur ke AS, upaya Turki mendeportasinya belum membuahkan hasil.

Ajaran Gulen diyakini oleh sekitar 10 persen populasi Turki, atau yang disebut Gulenis. Saat ini Gulen masuk dalam salah satu buronan teroris nomor satu Turki. Hizmet yang dijuluki Turki sebagai Organisasi Teror Gulenis, FETO, dituding mencoba menggulingkan pemerintahan Erdogan, salah satunya dengan menebar fitnah korupsi di ring satu pemerintahan.

Dalam sebuah rekaman video tahun 1999, Gulen menyarankan para pengikutnya untuk menyusup ke institusi-institusi pemerintahan.

"Kalian harus masuk ke urat nadi sistem, tanpa seorang pun yang mengetahui kehadiran kalian, sampai kalian mencapai pusat dari kekuatan....kalian harus menunggu sampai memperoleh semua kekuatan di pemerintahan, sampai semua kekuatan di institusi konstitusional berada di pihak kalian," ujar Gulen saat itu.

Gulen membantahnya, mengatakan video rekaman itu telah diubah.

Pengacara pemerintah Turki, Robert Amsterdam, mengatakan ada indikasi keterlibatan para Gulenis dalam upaya kudeta militer ini. Menurut laporan intelijen yang diterima Amsterdam, ada "tanda-tanda Gulen bekerja sama dengan beberapa petinggi militer untuk melawan pemerintah terpilih."

Dari kediamannya di kota kecil Saylorsburg, Pennsylvania, Gulen membantah tuduhan tersebut. Dia mengaku menentang perebutan kekuasaan dengan kekerasan. "Sebagai seseorang yang menderita akibat beberapa kali kudeta militer selama lima dekade terakhir, sebuah penghinaan jika saya dituduh terkait dalam upaya yang sama," kata Gulen.

Upaya kudeta berhasil digagalkan setelah ribuan orang pendukung Erdogan turun ke jalan. Dalam pidatonya, Erdogan menegaskan bahwa pelaku kudeta adalah para pengkhianat. Sedikitnya 60 orang tewas dalam upaya kudeta di Ankara. Ratusan tentara ditahan.


Credit  CNN Indonesia

Turki Tahan Enam Ribu Orang Terkait Percobaan Kudeta

 

 

Dua hari usai drama percobaan kudeta, pemerintahan yang dipimpin Presiden Recep Tayyip Erdogan menyatakan situasi kini berada dalam kendali, baik sektor keamanan maupun ekonomi. (Kayhan Ozer/Presidential Palace Press Office)

 

Jakarta, CB -- Pemerintah Turki mengambil tindakan tegas untuk menghukum para pendukung percobaan kudeta yang gagal pada akhir pekan lalu dengan menangkap tak kurang dari 6.000 personel militer dan pengadilan.

Dua hari usai drama percobaan kudeta, pemerintahan yang dipimpin Presiden Recep Tayyip Erdogan menyatakan situasi kini berada dalam kendali, baik sektor keamanan maupun ekonomi.

Erdogan menuduh musuhnya, ulama Muslim yang berbasis di Amerika Serikat Fethullah Gulen, sebagai dalang percobaan kudeta, salah satunya dengan menciptakan "struktur paralel" di jajaran personel pengadilan, polisi, angkatan bersenjata dan media.

Hingga Minggu (17/7) malam, pemerintah Turki telah menangkap hampir 3.000 komplotan militer pelaku kudeta, mulai dari komandan tingkat atas hingga prajurit berpangkat rendah. Sekitar 3.000 lainnya yang ditangkap merupakan para hakim dan jaksa.

Di antara mereka yang ditangkap adalah Jenderal Bekir Ercan Van, komandan pangkalan udara Incirlik yang selama ini digunakan sebagai markas jet tempur Amerika Serikat untuk melawan ISIS di Irak dan Suriah.

CNN Turk melaporkan bahwa asisten kepala militer Erdogan juga termasuk yang ditahan. Sementara, pemerintah Arab Saudi menahan atase militer Turki untuk Kuwait atas permintaan Turki, menurut laporan media Saudi, Al Arabiya TV.

Pada Sabtu (16/7), Menteri Tenaga Kerja Turki Suleyman Soylu menyatakan kepada media Haberturk bahwa ia yakin Washington berada di balik upaya kudeta.

Menteri Luar Negeri AS John Kerry menegaskan bahwa tuduhan AS mendalangi kudeta adalah informasi yang "sangat salah" dan menyatakan pada Minggu bahwa AS tidak memiliki informasi intelijen sebelumnya soal perencanaan kudeta.

Sementara, para pendukung Erdogan berkumpul di depan rumahnya di Istanbul, mendesak agar komplotan kudeta menghadapi hukuman mati. Di Turki, hukuman mati dilarang pada 2004, salah satu kebijakan Turki yang berubah sebagai upaya untuk bergabung dengan Uni Eropa.

"Kita tidak bisa mengabaikan permintaan ini," kata Erdogan di tengah para pendukungnya, dikutip dari Reuters.

"Dalam demokrasi, apa pun yang diminta rakyat harus terjadi," ujarnya.

Erdogan mengatakan "kelompok teror" yang dipimpin Gulen telah merusak angkatan bersenjata. Ia bersumpah, bahwa aksi "pembersihan" militer akan terus berlanjut. Gulen sendiri di kediamannya di Pennsylvania, AS, membantah terlibat dalam kudeta.

Kementerian Luar Negeri Turki menyatakan korban tewas akibat aksi kekerasan yang mewarnai kudeta pada Jumat mencapai lebih dari 290 orang, termasuk 100 pemberontak. Jumlah korban luka mencapai 1.400 orang.




Credit  CNN Indonesia

Impor Peralatan Militer RI Melonjak, Beli Dari Negara Mana?

 

 

Foto: Agung Pambudhy

 

Jakarta -Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada periode Juni 2016, terjadi peningkatan impor peralatan militer. Khususnya pada kelompok tank, bom, granat, torpedo, peluru serta amunisi senjata lainnya.

Dari mana asalnya?

"Impor biasanya dari kalau nggak dari Korea Selatan dan dari Brasil. Biasanya, tank dari Korsel," ungkap Deputi Distribusi Statistik dan Jasa BPS Sasmito Hadiwibowo di Kantor Pusat, Jakarta, Jumat (15/7/2016).

Impor tersebut, kata Sasmito memang tidak terjadi reguler. Impor sangat bergantung terhadap pasokan yang ada di pemerintah.

"Kalau stoknya kurang, ya diimpor. Kalau tidak ya tidak," imbuhnya.

Sasmito menjelaskan, kenaikan impor ini dimungkinkan karena peningkatan sisi pertahanan dan keamanan oleh pemerintah. Terkait dengan terjadinya aksis terorisme dan penyanderaan warga negara Indonesia.

"Ini kan mungkin ada persiapan yang lebih tinggi dibandingkan biasanya, mengingat ada terorisme dan ada penyanderaan juga. Itu kan kita harus siap," papar Sasmito




Credit  detikfinance

Impor Tank, Bom, Granat Dkk Melonjak di Juni 2016

 

Foto: Agung Pambudhy

 

Jakarta -Impor barang konsumsi meningkat cukup signifikan pada periode Juni 2016 dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Peningkatan tersebut salah satunya terjadi pada alat-alat pertahanan dan keamanan.

"Impor barang konsumsi seperti alat-alat perang itu meningkat di Juni," ungkap Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin di kantor pusat, Jakarta, Jumat (15/6/2016).

Di antaranya adalah bom, granat, torpedo, peluru serta amunisi senjata lainnya. Volume impornya mencapai 334 ton atau setara dengan US$ 23,4 juta. Sementara pada Mei 2016, volumenya mencapai 1,9 ton atau US$ 4,7 juta.

Kemudian untuk kelompok tank dan kendaraan perang diimpor sebanyak 389,1 ton atau US$ 46,5 juta. Lebih besar dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 1.120 ton atau senilai US$ 32,9 juta.

Akan tetapi pada kelompok senjata militer, diimpor sebanyak 91,9 ton atau US$ 16,3 juta. Realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 93,6 ton atau US$ 26,2 juta.

"Ini memang terlihat ada tambahan peningkatan pertahanan dan keamanan oleh pemerintah," jelasnya.







Credit  detikfinance

China Kemungkinan Bangun Fasilitas Nuklir di Laut Sengketa

Denny Armandhanu, CNN Indonesia

 

China kemungkinan akan membangun fasilitas pembangkit listrik tenaga nuklir di Laut China Selatan, perairan sengketa yang diklaim banyak negara. (Reuters/CSIS Asia Maritime Transparency Initiative/DigitalGlobe/Handout)

 

Jakarta, CB -- China kemungkinan akan membangun fasilitas pembangkit listrik tenaga nuklir di Laut China Selatan. Hal ini dilaporkan oleh media pemerintah selang beberapa hari setelah pengadilan internasional menolak klaim China di laut sengketa itu.

"Pembangunan pondasi kekuatan nuklir Laut akan digunakan dalam mendukung kendali yang efektif China di Laut China Selatan," tulis media Global Times yang mengutip pernyataan Perusahaan Nuklir Nasional China, CNNC, di sosial media WeChat.

Global Times melaporkan, pembangunan fasilitas nuklir akan dilakukan di kepulauan dan terumbu karang Spratly yang diperebutkan oleh beberapa negara Asia Tenggara.

"Di masa lalu, pembagian air tawar ke tentara yang bermarkas di Laut China Selatan tidak terjamin, dan hanya bisa diantarkan dengan kapal yang membawa air," tulis Global Times mengutip CNNC.

"Di masa depan, saat sistem tenaga dan listrik Laut China Selatan telah kuat, China akan mempercepat pembangunan komersial di wilayah Laut China Selatan," lanjut tulisan tersebut.

China dalam beberapa bulan terakhir memang menggencarkan pembangunan di Laut China Selatan, termasuk melakukan reklamasi daratan, serta membangun fasilitas militer dan sipil, memicu ketegangan di kawasan.

Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag, Belanda, menyatakan klaim China atas Laut China Selatan tidak sah dan tidak berdasar, sehingga pemerintah Beijing tidak berhak berada di perairan tersebut.

Selain itu, laporan arbitrase menyebutkan aktivitas China di perairan yang diyakini kaya gas dan minyak itu telah merusak ekosistem terumbu karang dan mengancam keberadaan satwa laut langka.

China menegaskan akan mengabaikan keputusan arbitrase itu yang menurut mereka tidak mengikat.

Sementara itu, situs berita yang disokong Beijing, The Paper, mengutip ahli dari Perusahaan Industri Galangan Kapal China, CSIC, Zhu Hanchao, yang mengatakan China tengah mengembangkan 20 pondasi nuklir laut.

Namun Zhu mengatakan, pondasi itu akan ditempatkan di kilang minyak lepas pantai di Laut Bohai, timur laut China, bukan di Laut China Selatan.

China telah menggunakan tenaga nuklir untuk memberi daya pada kapal selam dan kapal induk. Saat ini proyek nuklir untuk kebutuhan sipil tengah digarap bekerja sama dengan Rusia.


Credit  CNN Indonesia

Kelompok Negara Melanesia Tolak Keanggotaan Papua Merdeka

Mereka bukan negara atau pun kawasan, demikian pernyataan MSG.

Ilustrasi jika Papua merdeka. (U-Report)

 

CB – Kelompok separatis Papua, yang tergabung dalam United Liberation Movement for West Papua, gagal menjadi anggota penuh Melanesia Spearhead Group pada Konferensi Tingkat Tinggi yang berlangsung di Honiara, Kepulauan Solomon, Kamis, 14 Juli 2016. Ini memupus harapan gerakan tersebut untuk diakui menjadi anggota kelompok negara yang berada di gugusan kepulauan Pasifik itu.
"KTT khusus MSG memutuskan tidak ada tempat bagi ULMWP, karena mereka bukan negara atau pun kawasan," kata Duta Besar Desra Percaya, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melalui surat elektronik, Jumat, 15 Juli 2016.
Penolakan ini mencerminkan ketegasan negara di kawasan Pasifik dalam mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Indonesia. "Putusan ini bukti negara-negara di Pasifik menghargai dan menghormati kedaulatan NKRI," jelasnya.
Putusan konferensi itu juga mengubur impian kelompok tersebut, yang selama ini berjuang memerdekakan Papua, untuk mendapatkan pengakuan dari kawasan. "Tak ada lagi jalan untuk itu, semua sudah terkubur," ungkapnya.
Menurut Desra, partisipasi aktif dan lobi intensif delegasi Indonesia pada konferensi itu, telah berhasil meyakinkan para pemimpin Melanesia Spearhead Group untuk tidak menerima keanggotaan ULMWP. Delegasi ini terdiri dari perwakilan lima provinsi berbudaya Melanesia, yaitu Maluku Utara, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat.
"KTT juga bersepakat untuk membahas lebih lanjut pedoman keanggotaan yang akan diselesaikan pada September 2016 di Port Vila, Vanuatu," ucap Desra.
Tentunya hal tersebut dilakukan dengan menghormati prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan antar negara, utamanya penghormatan terhadap kedaulatan, non-intervensi terhadap urusan dalam negeri negara lain, sebagaimana tertuang dalam Persetujuan Pembentukan MSG.

Duta Besar Desra selaku ketua delegasi RI juga menekankan, komitmen Indonesia untuk mendorong dan menjadikan MSG sebagai organisasi progresif melalui kerja sama pembangunan yang nyata dan dialog konstruktif dalam mencapai tujuan bersama. Pada konferensi tersebut, Desra juga menyampaikan undangan Pemerintah Indonesia kepada negara anggota MSG untuk berpartisipasi pada Bali Democracy Forum 8 - 9 Desember 2016 mendatang.

MSG adalah organisasi kerja sama di kawasan Melanesia, yang bertujuan mempromosikan dan memperkuat hubungan perdagangan antar anggota, pertukaran budaya, serta kerja sama teknik untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, pemerintahan yang baik, dan keamanan.

Indonesia menjadi associate member MSG pada KTT ke-20 MSG di Honiara, Kepulauan Solomon pada 2015, setelah sebelumnya aktif terlibat sebagai pemantau. Saat ini, Indonesia juga tengah mempertimbangkan untuk menjadi anggota penuh.

Credit  VIVA.co.id

Pangkostrad Yakin Cuma Butuh Tiga Minggu Tumpas Abu Sayyaf

'Tinggal tunggu izin dari Filipina, boleh tidak Kostrad masuk.'

Pangkostrad Letjen Edy Rahmayadi di Markas Kostrad Cilodong, Depok (Zahrul Darmawan/ VIVA.co.id)

 

CB – Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Letnan Jenderal TNI Edy Rahmayadi, menegaskan pihaknya siap menumpas kelompok milisi Abu Sayyaf, yang sudah beberapa kali menyandera warga negara Indonesia di perairan Filipina selatan. Namun dia bilang ada persoalan legalitas melakukan aksi militer sehingga pasukannya tak bisa bergerak.
“Tinggal tunggu [izin] dari Filipina, boleh tidak pasukan Kostrad masuk," kata Edy di Markas Kostrad Cilodong, Depok, Jawa Barat, Jumat, 15 Juli 2016.
Menurut dia, dengan pengalaman dan kemampuan tempur yang dimiliki Kostrad, seluruh jaringan kelompok itu diperkirakan bisa ditumpas dalam waktu tiga pekan. "Kalau pasukan Kostrad masuk, kita kasih waktu tiga minggu, selesai. Kostrad sangat siap, kita sudah nungguin, tinggal perintah bergerak.”
Di mata Edy, serangkaian aksi penyanderaan oleh Abu Sayyaf telah merusak harga diri bangsa Indonesia. “Kita punya marwah, bangsa ini punya adat yang tidak boleh dikecilkan oleh bangsa mana pun," tegas dia.
Sejak awal 2016, sudah empat kali Abu Sayyaf menculik pelaut Indonesia yang melintas di perairan Filipina selatan. Terakhir adalah tiga warga Nusa Tenggara Timur yang disandera kelompok itu di perairan Sabah, Malaysia, pada Sabtu lalu, 9 Juli 2016. Padahal, tujuh warga Indonesia awak kapal tunda Charles 001 asal Samarinda, Kalimantan Timur, belum dibebaskan sejak akhir Juni lalu.


Credit  VIVA.co.id

Rusia Bangun Jet Pengebom Hipersonik, Bisa Keliling Dunia dalam 2 Jam

 

PH/Express PAK-DA sudah dapat mengudara sekitar awal 2020.

 

MOSKWA, CB - Rusia sedang membangun pesawat hipersonik pembawa bom nuklir yang dapat menjangkau berbagai tempat, termasuk mengelilingi bumi hanya dalam dua jam.
Pesawat pengebom siluman itu dapat mencapai target di mana saja di dunia ini, seperti dirilis Daily Express dan Daily Mail, Kamis (14/7/2016).
Pesawat pengebom nuklir bernama PAK-DA itu akan mengudara sekitar awal tahun 2020.
Menurut media Inggris itu, pesawat tersebut dapat menembakkan senjata atom atau hulu ledak nuklir dari ruang angkasa dan menarget tepat pada sasarannya.
Uji coba mesin pesawat itu akan dilakukan pada pameran militer pada Forum Teknologi Militer Internasional yang akan diadakan Moskwa, ibu kota Rusia, 6-11 September 2016..
Kolonel Jenderal Sergei Karakayev, komandan Pasukan Rudal Strategis Rusia mengakui kalau pesawat pengebom itu sedang dipersiapkan.
Mesin pesawat sudah sukses dalam diuji coba di Akademi Militer Serpukhovo.
"Sebuah mesin untuk pesawat luar angkasa berhasil dikembangkan di Akademi Pasukan Roket Strategis," ujarnya.
Tujuan diciptakan pesawat ini adalah untuk mengawasi wilayah udara Rusia dari luar angkasa.
"Gagasannya bahwa pesawat hipersonik pengebom itu akan take off dari landasan pacu normal di pangkalannya untuk patroli wilayah udara Rusia,” kata Karakayev.
Jika diperintahkan,  maka pesawat tersebut akan terbang ke luar angkasa dan menembak target dengan hulu ledak nuklir, dan kemudian kembali ke pangkalan.
Jet hipersonik itu akan memiliki dua mesin dan dimaksudkan untuk menggantikan model yang sudah tua yakni pengebom jarak jauh Tu-160, Tu-95MS, dan Tu-22M3.
Selain Rusia, Inggris juga mengembangkan jet supersonik yang begitu cepat itu yang dapat melebihi kecepatan rudal dan meninggalkan atmosfer Bumi untuk mencapai target dalam beberapa menit.
Menggabungkan teknologi jet dan roket, pesawat Inggris itu memiliki potensi untuk merevolusi penerbangan hipersonik dan dapat mengakses ruang angkasa lebih cepat.

Credit  KOMPAS.com

Setelah putusan Arbitrase, China malah terbitkan buku putih LCS

 

Peta konflik klaim wilayah antar-negara di Laut Tiongkok Selatan. (inquirer.net)

 

Beijing (CB) - China di Beijing, Rabu, menerbitkan buku putih mengenai komitmen negara tersebut untuk menyelesaikan sengketa maritim dengan Filipina di Laut China Selatan (LCS) melalui mekanisme dialog.

Buku putih yang diterbitkan dalam dua bahasa oleh Kantor Informasi Dewan Negara China tersebut, terdiri atas lima bab terkait sengketa China dan Filipina, mulai dari fakta sejarah sebagian besar wilayah LCS adalah teritori China, hingga posisi China terhadap sengketa dengan Filipina di LCS.

"Posisi China tidak akan berubah, atas keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional (MAI), yakni tidak menerima, tidak berpartisipasi dan tidak akan melaksanakan apapun keputusan yang dihasilkan," kata Wakil Menteri Luar Negeri China Liu Zhenmin.

Terlebih, lanjut dia, keputusan yang dihasilkan MAI tidak mengikat. Maka China juga akan tetap pada posisinya di LCS. "China tetap mengajak semua negara yang bersengketa dengan China di LCS untuk menyelesaikan melalui perundingan dan dialog," ujarnya.

Dialog yang dilakukan haruslah didasarkan pada fakta sejarah dan hukum internasional, bukan berdasar keputusan MAI yang memenangkan Filipina.

"Buku Putih ini adalah bukti, bahwa China telah melakukan berbagai upaya dialog untuk menyelesaikan sengketa dengan Filipina di LCS. Apa yang dilakukan Filipina telah mencederai kesepakatan bilateral untuk menyelesaikan sengketa maritim di LCS melalui dialog," tutur Liu Zhenmin.

Tiongkok menilai apa yang dilakukan Filipina dan apa yang diputuskan MAI dapat menjadi preseden buruk terhadap penyelesaian sengketa di LCS melalui mekanisme konsultasi dan dialog, katanya..

China dan negara lain diharapkan mampu bersama-sama menciptakan perdamaian dan stabilitas keamanan di LCS berdasarkan saling menghormati, kemitraan dan kerja sama, kata Liu Zhenmin.

Meski begitu, lanjut dia, China akan tetap menghadirkan kekuatan militernya di LCS.

"Keputusan Arbitrase tidak mengikat, dan posisi China tidak menerima, tidak berpartisipasi dan melaksanakan keputusan tersebut. Apa yang kami lakukan adalah untuk menjaga kedaulatan kami," kata Liu Zhenmin.


Credit  ANTARA News

China bilang keputusan arbitrase tidak pengaruhi kode COC LCS

 

Ilustrasi peta kawasan Laut China Selatan. China mengklaim secara sepihak hampir semua Laur China Selatan, dan menerapkan area udara pertahanan di atas wilayah itu. Sampai kini China tidak menetapkan koordinat pasti Sembilan Garis Putus-putus yang dijadikan dasar klaim sepihak mereka. (www,beforeitnews.com)

 

Beijing (CB) - China menyatakan keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional yang memenangkan Filipina, tidak akan mempengaruhi proses konsultasi penyelesaian kesepakatan kode etik (Code of Conduct/CoC) untuk mengatasi sengketa Laut China Selatan (LCS).

Wakil Menteri Luar Negeri China Liu Zhenmin dalam jumpa wartawan di Beijing, Rabu mengatakan China berkomitmen untuk menciptakan stabilitas keamanan dan perdamaian di Laut China Selatan.

"Karena itu, China berharap keputusan Arbitrase Internasional tidak akan mempengaruhi proses konsultasi CoC. Begitu pun terhadap pelaksanaan Deklarasi Perilaku Para Pihak (Declaration on the Conduct of Parties/DOC) Laut China Selatan," katanya menekankan.

Liu Zhenmin mengemukakan DoC telah sepakati pada 2002 dan ditandatangani Menteri Luar Negeri sepuluh negara ASEAN dan Tiongkok. "Itu fakta, yang harus dihormati semua pihak yang bersepakat, termasuk untuk komitmen menempuh jalur dialog secara bilateral antarnegara ASEAN yang bersengketa dengan Laut China Selatan dengan Tiongkok," tuturnya.

Karena itu Tiongkok pun akan mendorong proses percepatan penyelesaian CoC, tanpa dipengaruhi hasil Mahkamah Arbitrase Internasional., kata Liu Zhemin.

Tiongkok berharap hubungan dengan ASEAN tetap berjalan baik, meski telah dinyatakan kemenangan Filipina atas sengketa Laut China Selatan yang ditetapkan Mahkamah Arbritase Internasional di Belanda pada Selasa (12/7).

Liu Zhenmin menegaskan sengketa antara beberapa negara ASEAN dengan China di Laut China Selatan bukan merupakan perseteruan antara ASEAN dan China secara keseluruhan.

"Kami akui, sengketa maritim antara beberapa negara ASEAN dan China di Laut China Selatan, sedikit mempengaruhi hubungan ASEAN dan China. Namun, tidak secara umum," ungkapnya.





Credit  ANTARA News

Cina Ancam Bangun Zona Pertahanan Udara di Laut Cina Selatan

 

Suasana penutupan public hearing yang membahas gugatan Filipina terhadap Cina atas Laut Cina Selatan di Pengadilan Arbitrase Internasional, Den Haag, Belanda, 30 November 2015. Tampak kursi yang seharusnya diduduki delegasi Cina kosong. (Foto/Permanent Court of Arbitration)

 

CB, Beijing - Pemerintah Cina memberikan peringatan kepada para pesaingnya di Laut Cina Selatan hari ini, 13 Juli 2016, agar tidak menjadikan perairan yang kaya sumber daya alam tersebut sebagai medan perang. Jika ini dilakukan, Cina akan membangun zona pertahanan udara di daerah itu setelah klaim Beijing terhadap perairan tersebut dinyatakan tidak sah.

Keputusan mendadak dan berdampak besar oleh Mahkamah Arbitrase Internasional yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu memberikan dasar diplomatik kokoh kepada Filipina yang mengajukan gugatan atas sengketa dengan Cina di perairan yang kaya dengan sumber laut.

Kemarahan Cina terhadap keputusan itu dilakukan dengan mengeluarkan beberapa peringatan keras kepada Amerika Serikat dan negara lain yang mengkritiknya.

"Jangan jadikan Laut Cina Selatan sebagai medan perang," kata Wakil Menteri Luar Liu Zhenmin di Beijing sambil menyebut keputusan itu sebagai kertas sampah. "Tujuan Cina adalah untuk menjadikan Laut Cina Selatan sebagai laut perdamaian, persahabatan, dan kerja sama."

Lui mengatakan Cina juga memiliki hak membentuk zona pertahanan udara (ADIZ) di perairan itu yang bakal memberikan tentara Cina kekuasaan terhadap setiap pesawat asing. Satu zona serupa didirikan pada 2013 di Laut Timur Cina menimbulkan kemarahan Jepang, Amerika Serikat, dan beberapa negara sekutunya.

"Apakah kita perlu membentuk ADIZ di Laut Cina Selatan atau tidak akan tergantung pada tingkat ancaman yang kami terima," katanya. "Kami berharap negara lain tidak menangguk di air yang keruh untuk mengancam Cina."

Duta Besar Cina untuk Amerika Serikat, Cui Tiankai, bahkan mengatakan bahwa konsekuensi dari putusan itu akan mengintensifkan konflik dan bahkan konfrontasi.

Mahkamah Arbitrase Internasional (PCA) di Den Haag, Belanda, memutuskan Cina tidak punya hak di kawasan Laut Cina Selatan. Pemerintah Cina geram dengan keluarnya keputusan yang dianggap tidak berdasar itu.

Cina bersikukuh bahwa sumber daya laut di wilayah sembilan garis demarkasi (nine dash line) itu ditemukan sejak 1940-an lalu pada peta wilayah Cina. Klaim tersebut tumpang-tindih dengan klaim dari Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei.


Credit  TEMPO.CO

Cina Kecam Pernyataan Amerika Terkait Tribunal

 

Dua kapal induk kelas Nimitz milik Angkatan Laut Amerika Serikat, USS John C. Stennis (kiri) dan USS Ronald Reagan dari Armada 7 di perairan Filipina, 18 Juni 2016. Amerika Serikat menempatkan dua kapal induknya setelah suasana di Laut Cina Selatan memanas. Jake Greenberg/U.S. Navy via Getty Images

 

CB, Beijing - Cina merasa sangat tidak senang dengan pernyataan terbaru Amerika Serikat terkait keputusan Pengadilan Tetap Arbitrase Internasional (PCA atau Tribunal). Sebelumnya, pada Senin, 11 Jui 2016, Tribunal telah menyatakan bahwa Cina tidak memiliki hak klaim atas Laut Cina Selatan dan memenangkan gugatan yang diajukan Filipina.

“Amerika Serikat memegang kuat prinsip rule of law. Kami pun mendukung usaha untuk menyelesaikan sengketa teritori dan maritim di Laut Cina Selatan secara damai melalui proses arbitrase. Keputusan dari Tribunal sudah final dan mengikat secara legal kedua negara, Cina maupun Filipina," ujar Kirby dalam jumpa pers di Washington, Selasa, 12 Juli 2016, yang dilansir dalam laman resmi Departemen Luar Negeri AS.

Pernyataan tersebut, menurut Lu Kang, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, malah bertentangan dengan semangat rule of law itu sendiri. Amerika Serikat, menurutnya, selalu pilah-pilih ketika menerapkan hukum internasional. "Mengutip hukum internasional ketika dirasa cocok, namun menyingkirkannya dalam kondisi lain," ujarnya seperti dikutip media lokal, Xinhua, Selasa, 12 Juli 2016.


“Anda mendesak negara-negara lain untuk mematuhi Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) namun tidak menyetujui konvensi lainnya. Apa yang membuat Amerika Serikat berpikir bahwa mereka bisa menentang negara lain dengan pernyataan-pernyataan tak bertanggung jawab tersebut?“ kata Lu Kang mengecam.

Lu bahkan mendesak Amerika Serikat untuk tidak campur tangan atau menyulut api dalam sengketa yang terjadi di Laut Cina Selatan. Dia juga meminta AS untuk berhenti menggangu kedaulatan dan kepentingan keamanan Cina.

Amerika Serikat sendiri memiliki perhatian serius di Laut Cina Selatan. Daniel Kritenbrink, Penasehat Presiden Barrack Obama, mengatakan bahwa Amerika Serikat memiliki kepentingan abadi di Laut Cina Selatan.

“Kami memiliki kepentingan abadi dalam sengketa teritori dan maritim di Asia Pasifik, termasuk Laut Cina Selatan. Kami berkepentingan untuk menyelesaikan sengketa tersebut tanpa paksaan dan konsisten terhadap hukum internasional,” ujar Kritenbrink dalam sebuah acara seperti yang dilansir oleh Reuters.

Laman resmi Depertemen Pertahanan Amerika Serikat, defense.gov, pun melansir berita pada hari Senin, 11 Juli 2016, bahwa Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Ash Carter dan Menteri Pertahanan Filipina, Deflin Lorenzana akan melakukan konsultasi intens terkait hasil apapun keputusan Tribunal nantinya.

Presiden Xi Jinping, dalam pernyataan terbarunya, mengatakan bahwa Cina tidak akan mematuhi keputusan yang telah ditetapkan tersebut. Cina tetap bersikukuh bahwa wilayah yang disengketakan adalah bagian dari teritori Cina.




Credit  TEMPO.CO

Filipina: Putusan Laut Cina Selatan Berdampak ke Indonesia

 

Pulau buatan yang dibangun Tiongkok di Laut Cina Selatan. businessweek.com

 

CB, Beijing -Pengadilan tetap arbitrase internasional (PCA- Tribunal) di Den Haag, Belanda, memutuskan klaim wilayah sembilan garis demarkasi atau nine-dash line yang dikeluarkan oleh Cina tak berlaku bagi Filipina. Artinya, klaim tersebut juga tak sahih untuk negara-negara lain yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan, seperti Indonesia, Malaysia, dan Vietnam.

“Keputusan pengadilan tidak hanya bermanfaat untuk Filipina, tetapi juga untuk negara lain yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan, seperti Indonesia, Malaysia, dan Vietnam. Jika nine-dash line tidak berlaku untuk Filipina, tidak berlaku juga bagi negara-negara tersebut,” kata Paul Reichler, pengacara dari firma hukum Foley Hoag LLP yang menjadi tim hukum Filipina.

Senketa atas Laut Cina Selatan melalui jalur atribase yang ditunjuk oleh PBB telah berlangsung sejak 2013. Sengketa batas ini diajukan oleh pemerintah Filipina. Atribase pekan ini memutuskan klaim sejarah atas Laut Cina Selatan oleh Cina tak bisa diterima.

Mengutip kantor berita Reuters, pengacara bidang kelautan mencatat, Cina mengklaim kepemilikan atas Laut Cina Selatan sejak tahun 1947. Mereka membuat garis batas yang disebut nine-dash line dalam peta resminya tahun 1953. Nine-dash line berisi klaim Cina atas 90 persen dari 3.5 juta kilometer persegi Laut Cina Selatan.

Seperti dilansir theguardian.com, Laut Cina Selatan merupakan wilayah maritim yang dipercaya memiliki minyak dan gas bumi berlimpah. Adapun kepulauan yang masuk dalam wilayah nine-dash line, di antaranya Scarborough Shoal, Paracel, dan Spratly.

Dalam putusan sepanjang lebih dari 500 halaman, tribunal menyatakan tindakan Cina yang mereklamasi dan membangun pulau buatan di tujuh karang di Kepulauan Spratly melanggar kewajiban menahan diri. Cina, melalui situs Kementerian Luar Negeri dan berbagai media pemerintah, seperti kantor berita Xinhua, menyatakan keputusan tribunal tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum. "Tiongkok tidak menerima dan tidak mengakuinya," bunyi pernyataan yang dilansir di situs berita Cina, CRI.CN.

Adapun Philippe Sands QC yang mewakili Filipina dalam persidangan arbitrase mengatakan, kasus ini merupakan isu internasional yang penting.  “Ini merupakan kasus hukum internasional yang signifikan selama hampir 20 tahun terakhir sejak penghakiman Pinochet,” ujar Sands.




Credit  TEMPO.CO

Ini Perjalanan Sengketa Kawasan Laut Cina Selatan

 

Suasana public hearing yang membahas gugatan Filipina terhadap Cina atas Laut Cina Selatan di Pengadilan Arbitrase Internasional, Den Haag, Belanda, 25 November 2015. (Foto: Istimewa)

 

CB, Beijing- Pengadilan Tetap Arbitrase (PCA) di Den Haag, Belanda pada Selasa, 12 Juli 2016  telah memutuskan bahwa Cina tidak memiliki hak sejarah terhadap Laut Cina Selatan. Keputusan tersebut keluar tiga tahun setelah Filipina mengajukan gugatan, pada Januari 2013 silam.

PCA yang terdiri dari para ahli hukum yang ditunjuk PBB memutuskan bahwa Cina tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut hak sejarah dan hak ekonomi  terhadap kawasan perairan laut Cina Selatan. Beijing tidak menerima keputusan tersebut.

Sengketa di wilayah perairan yang mengandung banyak sumber daya alam serta menjadi jalur ekonomi yang strategis bermula ketika pada tahun 1947, Cina membuat peta yang mengklaim sebagian besar wilayah tersebut. Partai Komunis yang mengambil alih kekuasaan di Tiongkok pada tahun 1949, kemudian membuat sembilan garis putus-putus (nine dash lines) di seputar kawasan Laut Cina Selatan di peta resminya pada 1953.

Sembilan garis putus-putus itu meliputi wilayah-wilayah yang disengketakan dengan negara lain. Seperti, kepulauan Spratly dan Paracel yang disengketakan oleh Vietnam, kemudian Scarborough Reef yang disengketakan dengan Filipina.

Sengketa terus berlanjut antara Cina dan beberapa negara ASEAN, bahkan hingga menimbulkan korban jiwa.

Pada 1994, Filipina mengajukan tuntutan ke pengadilan Arbitrase di bawah Konvensi Hukum Laut PBB 1982 yang kemudian diratifikasi oleh 60 negara. Perjanjian ini mendefinisikan wilayah perairan, landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif.

Pada 1995, Cina semakin frontal dengan melakukan pembangunan di pulau Mischief Reef, yang dikatakan akan berfungsi sebagai tempat penampungan bagi nelayan. Filipina kemudian menyampaikan protes melalui ASEAN.

Berlanjut pada 1997 kapal angkatan laut Filipina mencegah kapal Cina mendekati Scarborough Shoal, pulau karang tidak berpenghuni yang dikenal sebagai Pulau Huangyan di Cina. Hal tersebut memicu protes keras dari Cina terhadap pulau yang berjarak sekitar 1.000 kilometer dari daratannya dan 230 kilometer dari Filipina. Dalam tahun-tahun berikutnya, Filipina menahan nelayan Cina berkali-kali untuk dugaan pencurian ikan di kawasan itu.

Untuk mematenkan Laut Cina Selatan sebagai teritorialnya, pada 2009 Cina mengajukan peta sembilan garis putus-putusnya kepada PBB. Pengajuan itu lantas ditentang oleh Vietnam dan Malaysia, diikuti protes dari Filipina dan Indonesia.

Ketegangan terus berlanjut dengan beberapa gesekan serius, seperti saling cegat oleh kapal angkatan laut masing-masing negara. Lalu pada 2013, Filipina membawa sengketa dengan Cina ke Pengadilan Tetap Arbitrase di Den Haag, Belanda, yang kemudian memancing kemarahan Beijing.

Sengketa berlanjut pada 2014 ketika Cina menyatakan bahwa panel tidak memiliki yurisdiksi atas kasus tersebut, karena menyangkut masalah kedaulatan dan definisi batas, yang tidak tercakup oleh Konvensi PBB. Selain itu, Cina juga menyatakan bahwa Filipina dan Cina telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa hanya melalui negosiasi.

Namun pada Oktober 2015, PCA di Den Haag mengatakan bahwa mereka memiliki yurisdiksi atas setidaknya tujuh dari 15 klaim yang diajukan oleh Filipina. Sidang atas klaim tersebut kemudian diadakan pada November lalu dengan tidak dihadiri oleh perwakilan dari Cina.

PCA kemudian mengambil keputusan pada 12 Juli 2016, bahwa Cina tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim teritorial Laut Cina Selatan serta dianggap telah memperburuk sengketa regional dengan reklamasi lahan dan pembangunan pulau buatan yang menghancurkan terumbu karang dan kondisi alam di daerah sengketa.

Filipina, menyambut baik keputusan arbitrase itu sementara Cina menolaknya mentah-mentah.



Credit  TEMPO.CO

Perancis Kembali Turunkan Kapal Induk untuk Perangi ISIS

 

 

 Pemerintah Perancis akan kembali menurunkan kapal induk Charles de Gaulle sebagai pembalasan dendam atas serangan ISIS di Paris tahun lalu. (Wikipedia))

 

Jakarta, CB -- Perancis akan kembali mengerahkan kapal induk Charles de Gaulle ke Timur Tengah untuk memerangi ISIS pada akhir tahun ini. Armada Perancis akan bergabung dengan koalisi AS untuk menghantam ISIS dari laut dan udara.

Menurut Presiden Francois Hollande pada Rabu (14/6) penurunan kapal induk ini untuk membalas dendam atas serangan militan ISIS di Perancis.

"Armada perang, termasuk Charles de Gaulle akan kembali dikerahkan di Operasi Chammal, karena kami harus menyerang balik mereka yang menyerang kami pada Januari dan November 2015," kata Hollande dalam pidatonya jelang parade militer dalam hari nasional Perancis 14 Juli.

Tahun lalu Perancis beberapa kali diserang oleh kelompok militan. Januari 2015, serangan dilakukan terhadap majalah satire Charlie Hebdo di Paris, menewaskan 17 orang. Pelakunya adalah para simpatisan Al-Qaidah.

Pada November lalu, serangkaian penembakan dan pengeboman juga terjadi Paris, menewaskan 130 orang. Para pelaku adalah pengikut ISIS, seorang di antaranya baru kembali berperang di Suriah.

Usai serangan November lalu, Perancis juga telah mengerahkan kapal induknya ke laut dekat Suriah untuk melancarkan serangan. Kapal induk Perancis membawa armada jet tempur Rafale dan Super Etendards.

Serangan demi serangan yang dilakukan pasukan koalisi AS membuat ISIS kehilangan banyak wilayah di Irak dan Suriah.

Juni lalu, ISIS kehilangan wilayah mereka di Mosul setelah satu bulan pertempuran. ISIS masih menguasai Mosul di Irak yang disebut sebagai ibu kota kedua mereka setelah Raqqah di Suriah.

Sementara itu AS mengatakan pekan ini akan mengirimkan tambahan 560 tentara ke Irak untuk membantu infrastuktur dan logistik di pangkalan udara Qayara.



Credit  CNN Indonesia

PM Baru Inggris Theresa May, 'Reinkarnasi' Margaret Thatcher

 

Theresa May menjadi pemimpin baru Inggris. Karier politik May yang gemilang diharapkan bisa membawa Inggris melalui huru-hara Brexit. (Reuters/Dylan Martinez)

 

Jakarta, CB -- Theresa May menjadi pemimpin baru Inggris setelah David Cameron mundur dari posisi perdana menteri. Karier politik May yang gemilang diharapkan bisa membawa Inggris melalui huru-hara Brexit.

May merupakan perdana menteri wanita kedua Inggris setelah Margaret Thatcher. Di usia 59 tahun, May menjadi perdana menteri tertua yang memulai memimpin di Downing Street sejak James Callaghan tahun 1976 dan pemimpin Inggris pertama sejak Ted Heath yang tidak memiliki anak.

Istri dari Philip May ini memulai karier politiknya di tengah masa kepemimpinan Thatcher, Sejauh jauh hari, May dengan sifatnya yang keras telah diprediksi akan menjadi pemimpin wanita kedua Inggris. Bahkan, Adam Boulton dari Sky News menyebut sosok May mengingatkannya pada Thatcher.

Awal kiprah politik May dimulai dari dewan lokal kota London di medio 1980-an, namun baru pada tahun 1997 dia masuk menjadi anggota parlemen. Sejak saat itu kariernya moncer.

Dia pernah menjadi asisten menteri pendidikan, tenaga kerja dan pensiun. Sejak tahun 2010 di pemerintahan Cameron, May menjabat sebagai menteri dalam negeri Inggris. Dia merupakan satu dari hanya empat wanita pemangku jabatan tinggi di pemerintahan Inggris.

Di awal kedatangannya di parlemen sebagai bagian dari Partai Konservatif, May dikenal bukan karena prestasinya, melainkan karena pilihan busananya. Sepatu May dengan motif kulit kucing menjadi sorotan media.

Namun ketegasannya dalam memimpin menghilangkan citra "anak kucing" yang disematkan media akibat busananya. May mengaku sebagai konservatif sejati dalam urusan ekonomi dan hukum serta ketertiban negara.

Namun dia juga menentang kesewenangan polisi dalam menghentikan dan menggeledah warga. May keras menentang ekstremisme dan mendorong asimilasi pendatang, khususnya warga Muslim, ke kebudayaan Inggris.

Pada tahun 2010, May sebagai menteri dalam negeri Inggris membatalkan visa Dr Zakir Naik beberapa jam sebelum penceramah asal India itu terbang ke London. May menyebut Naik kerap menyampaikan ujaran kebencian dan mendukung terorisme dalam ceramah perbandingan agamanya. Naik membantah tuduhan tersebut dan menggugat May.

Theresa May dan suaminya, Philip. (Reuters/Neil Hall)

Tahun 2013, May mendeportasi Abu Qatada, ulama yang dianggap radikal dari Inggris ke Yordania setelah melalui proses panjang selama 10 tahun.

May juga mencekal Pamela Geller dan Robert Spencer, dua bloger anti-Islam pendiri kelompok Stop Islamization of America masuk Inggris. Alasannya, kedatangan mereka berdua akan menciptakan situasi yang tidak kondusif di Inggris.

Pada Mei lalu, May memicu kontroversi saat mengatakan bahwa hukum Syariah Islam akan menguntungkan Inggris. Dia lalu mengadakan penyelidikan independen untuk mencari tahu apakah pengadilan Islam melakukan diskriminasi terhadap wanita atau tidak.

Secara pribadi, May ingin agar Inggris keluar dari Konvensi HAM Eropa. Dia juga mendukung pernikahan sesama jenis, aborsi, dan menentang perburuan rubah.

May juga keras dalam menerapkan beijakan imigrasi selama menjabat mendagri. Dia menentang imigrasi yang bebas. Dalam kepemimpinannya, imigran non-Uni Eropa harus memiliki pendapatan minimal setara Rp500 juta jika ingin tinggal di Inggris selama 10 tahun. Menurut dia, derasnya arus imigran kian menggerus nilai-nilai Inggris yang mereka anut.

Karena kepemimpinannya yang bertangan besi, seorang kolumnis politik kenamaan Amerika Cal Thomas menyebut May adalah "reinkarnasi" dari Thatcher. Dalam tulisannya di Washington Post, Thomas menyebut May memiliki kedekatan ideologi dengan Thatcher, Si Wanita Besi.

Kehidupan pribadi

May, lahir tahun 1956 di Eastbourne, adalah putri dari seorang pendeta. Ayahnya, Hubert Brasier, meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan mobil. Sementara ibunya, Zaidee, meninggal dunia akibat penyakit multiple sclerosis.

Penggemar ABBA ini menikah dengan Philip May pada tahun 1980. Dia dikenalkan dengan Philip oleh Benazir Bhutto, mantan perdana menteri Pakistan yang terbunuh tahun 2007, dalam sebuah pesta dansa di Oxford.

Pasangan May tinggal di Sonning-on-Thames, dalam permukiman warga yang juga tinggali oleh pengacara dan aktivis, Amal Clooney, pesulap Uri Geller dan gitaris Led Zeppelin, Jimmy Page.

Hobinya adalah memasak, May memiliki 100 buku resep di rumahnya. Selain itu dia juga gemar olah raga jalan kaki.

Posisi dalam Brexit

May menentang Brexit, atau upaya Inggris keluar dari Uni Eropa dalam referendum bulan lalu. Namun sebagai pemimpin baru Inggris, May menolak mengulangi kembali referendum tersebut, dengan alasan menghargai keputusan rakyat.

"Brexit ya Brexit. Kampanye telah diperjuangkan, voting dilakukan, pesertanya banyak dan publik telah memutuskan. Tidak boleh ada upaya untuk terus berada di UE, bergabung kembali melalui pintu belakang atau referendum kedua," kata May.

Pemerintah Inggris sebelumnya juga menolak petisi yang ditandatangani jutaan orang untuk mengulang kembali referendum.

May kini memiliki tugas besar membawa Inggris dalam proses keluar dari UE dan berjalan sendiri tanpa Eropa.



Credit  CNN Indonesia

Jenderal Pol Tito Karnavian Resmi Jabat Kapolri

 

Fabian Januarius Kuwado Presiden Joko Widodo menyematkan pangkat Jenderal di pundak Tito Karnavian setelah pelantikan sebagai Kapolri di Istana Negara Rabu 13 Juli 2016.

JAKARTA, CB - Tito Karnavian resmi menjabat Kepala Polri setelah dilantik Presiden Joko Widodo. Pangkat Tito langsung dinaikan satu tingkat menjadi Jenderal Polisi.
Prosesi pelantikan dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/7/2016) pukul 14.00 WIB.
Pantauan Kompas.com, pelantikan diawali dengan pembacaan surat Keputusan Presiden pengangkatan Tito.
"Keputusan Presiden Nomor 48 Polri Tahun 2016 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Polri," ujar Sekretariat Militer Marsekal Muda Hadi Tjahjanto saat membacakan surat keputusan.
Melalui Keppres itu, Presiden menetapkan, memberhentikan Jenderal Pol Badrodin Haiti dengan NRP 85070887 dari jabatan Kapolri sekaligus mengangkat Tito Karnavian dengan NRP 64100600 sebagai Kapolri.
"Keputusan Presiden ini mulai berlaku setelah selesai pelantikan pejabat," ujar Hadi.
Setelah itu, acara pelantikan dilanjutkan dengan pengucapan sumpah dibimbing langsung oleh Presiden Jokowi dan diakhiri dengan penandatanganan berita acara upacara pelantikan.
Usai seluruh prosesi itu dilaksanakan, Hadi kembali membacakan Surat Keputusan Presiden Nomor 49 Polri Tahun 2016 tentang kenaikan jabatan satu tingkat Tito dari Komisaris Jenderal menjadi Jenderal Pol.
Pelantikan dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Presiden kelima Megawati Soekarnoputri, dan pejabat tinggi negara.
Jajaran Kabinet Kerja juga hadir, diantaranya Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi dan Kepala BIN Sutiyoso.
Petinggi Polri yang hadir, antara lain Wakil Kapolri Komjen Budi Gunawan, Kalemdikpol Komjen Sjafruddin, Kakorlantas Irjen Agung Budi Maryoto, Kadiv Humas Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar dan Kepolda Metro Jaya Irjen Moechgiyarto.
Selain itu, turut hadir jajaran Komisioner Kompolnas. Mereka bergantian memberi selamat kepada Tito diakhir prosesi.
Proses pencalonan Tito sebagai Kapolri berjalan mulus. Secara aklamasi, seluruh Fraksi di Komisi III DPR menyetujui mantan Kepala BNPT itu memimpin Polri. Begitu pula ketika dibawa dalam rapat paripurna DPR.




Credit  KOMPAS.com

Vietnam sambut putusan sidang seraya pertegas klaim LCS

 

Ilustrasi peta kawasan Laut China Selatan. China mengklaim secara sepihak hampir semua Laur China Selatan, dan menerapkan area udara pertahanan di atas wilayah itu. Sampai kini China tidak menetapkan koordinat pasti Sembilan Garis Putus-putus yang dijadikan dasar klaim sepihak mereka. (www,beforeitnews.com)

 

Hanoi, Vietnam (CB) - Vietnam menyambut putusan sidang mahkamah internasional terkait sengketa Laut China Selatan (LCS), Selasa. Mereka mendukung resolusi damai, dan menegaskan kembali klaim atas kedaulatan negaranya di perairan itu.

"Vietnam menyambut putusan akhir pengadilan arbitrase," kata juru bicara kementerian luar negeri, Le Hai Binh. Tribunal Arbitrase PBB hari ini bersidang di Den Haag untuk mengambil keputusan tetap atas sengketa Laut China Selatan yang didaftarkan Filipina versus klaim sepihak China atas perairan itu. 

Sejak jauh hari sebelumnya, China menegaskan tidak akan mengakui "kewenangan" sidang Tribunal Arbitrase PBB, padahal China salah satu negara penandatangan ratifikasi UNCLOS 1982 sebagai satu-satunya landasan hukum laut internasional tentang perairan dan laut.

"Vietnam sangat mendukung resolusi damai penyelesaian sengketa di Laut China Selatan, termasuk proses perundingan diplomatis dan hukum, serta mendorong tiap pihak terkait agar menaati hukum internasional, juga menahan diri untuk tak mengancam atau menggunakan pasukan militernya."

Pihak kementerian menyatakan pihaknya akan memberi komentar lebih lanjut terkait isi putusan pengadilan dalam waktu lain.

Negara itu juga kembali menegaskan klaim atas kedaulatannya di Pulau Paracel dan Spratly, serta yuridiksi zona ekonomi eksklusif negaranya di sekitar perairan pulau itu.

Credit  ANTARA News