Minggu, 30 Desember 2018

Pekan solidaritas Palestina, ungkapan komitmen Indonesia

Catatan Akhir Tahun

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kanan) dan Menteri Luar Negeri Palestina Riad al-Maliki (kiri) menyampaikan pernyataan pers bersama setelah pertemuan Konsultasi Bilateral di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Selasa (16/10/2018). Konsultasi bilateral tersebut sebagai wadah menerjemahkan hubungan baik kedua negara menjadi kerja sama konkret dan bantuan nyata bagi Palestina. ANTARA FOTO/HO/Kemenlu-Suwandy/ama

 Jakarta (CB) - Sikap pemerintah dan masyarakat Indonesia terhadap perjuangan Palestina atas kemerdekaannya tidak pernah padam dan berubah seiring perjalanan waktu.
Indonesia termasuk negara pertama yang mengakui kemerdekaan Palestina setelah dideklarasikannya Negara Palestina di Aljazair, 15 November 1988. 
Sejak saat itu, Indonesia terlibat aktif dalam berbagai perjuangan Palestina yang dituangkan dalam kerja sama di berbagai bidang termasuk peningkatan kapasitas.
Sebagai wujud dukungan lebih lanjut dari Indonesia kepada Palestina, pada 19 Oktober 1989 di Jakarta telah ditandatangani "Komunike Bersama Pembukaan Hubungan Diplomatik" antara Menlu RI, Ali Alatas, dan Menlu Palestina, Farouq Kaddoumi, yang sekaligus menandai pembukaan Kedutaan Besar Negara Palestina di Jakarta.
Duta Besar pertama Palestina untuk Indonesia menyerahkan Surat-surat Kepercayaannya kepada Presiden Soeharto pada 23 April 1990.
Sebaliknya, Pemerintah RI menetapkan bahwa Duta Besar RI di Tunis juga diakreditasikan bagi Negara Palestina. Sejak 1 Juni 2004, akreditasi Palestina berada di bawah KBRI Yordania.
Sejak itu, melalui berbagai forum, termasuk PBB, OKI, dan Gerakan NonBlok, Indonesia secara konsisten menyuarakan dukungan terhadap perjuangan bangsa Palestina untuk memperoleh kemerdekaan dan kedaulatannya secara penuh. 
Dalam kaitan ini, Indonesia termasuk negara-negara yang telah memberikan suara dukungan sehingga Palestina dapat menjadi anggota ke-195 UNESCO pada 31 Oktober 2011, dan memperoleh status "negara" (non-member observer state), dari sebelumnya hanya berstatus "entitas" (non-member observer entity), dalam keputusan Sidang Majelis Umum PBB 29 November 2012.
Pada Oktober 2018, Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, bersama dengan Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad al-Maliki, dan Walikota Bandung, Oded M Danial, meresmikan Palestine Walk: Road to Freedom, Taman sepanjang 100 meter di Jalan Alun-alun Timur, Bandung. 
Dalam kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Palestine Walk menggambarkan dukungan dan komitmen masyarakat Indonesia, khususnya Kota Bandung terhadap perjuangan rakyat Palestina dan sebagai pengingat agar semangat perjuangan tersebut tetap beresonansi di hati masyarakat Indonesia.
Bandung adalah salah satu kota yang erat dalam sejarah dukungan Indonesia untuk kemerdekaan Palestina. Pada tahun 1955, Bandung menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika (KAA) pertama yang salah satunya menghasilkan dukungan negara-negara Asia dan Afrika untuk kemerdekaan Palestina. Semangat perjuangan di Bandung tersebut dinyatakan kembali dalam pertemuan KAA tahun 2005 dan tahun 2015 di Bandung. 
Tugu Monumen KAA sebagai salah satu titik akhir Palestine Walkmelambangkan harapan pencapaian kemerdekaan Palestina yang menjadi tujuan besar negara-negara anggota KAA. 
Retno mengatakan dukungan bangsa Indonesia tidak akan pernah luntur hingga Rakyat Palestina memperoleh kemerdekaannya, Palestina selalu ada dalam nafas diplomasi Indonesia.
Selama di Bandung, Menlu Palestina berdiskusi Sahabat Museum KAA (SMKAA) di Gedung Merdeka untuk bertukar pikiran mengenai Solidaritas negara-negara Asia Afrika bagi perjuangan Palestina. Kegiatan ini dihadiri oleh 400 orang pelajar dan masyarakat luas. 
Kegiatan tersebut, lanjut Menteri Retno, tidak hanya menjadi wujud kesinambungan komitmen Indonesia untuk Palestina namun juga untuk meningkatkan pemahamaan dan kepedulian bangsa Indonesia atas perjuangan bangsa Palestina.
Satu hari berselang,  Menlu Indonesia Retno Marsudi bersama Menlu Palestina Riyad al-Maliki jalan santai bersama dengan tokoh masyarakat dan pemuka lintas agama di arena Car Free Day (CFD) di Jakarta, Minggu. 
Jalan santai yang dimulai dari Wisma Mandiri tersebut berakhir di panggung perdamaian dan kemanusiaan di kawasan Bunderan HI. 
Jalan santai tersebut bertujuan untuk memperkuat solidaritas dan memperdalam pemahaman masyarakat luas terhadap kontribusi dan peran Indonesia untuk perjuangan kemerdekaan Palestina.
Setibanya di panggung perdamaian dan kemanusiaan, Menlu Retno dan Menlu Palestina disambut tarian tradisional dari Betawi. 
Kegiatan-kegiatan tersebut adalah bagian dari rangkaian Indonesian Solidarity Week for Palestine yang diinisiasi oleh Kementerian Luar Negeri RI dari tanggal 13-17 Oktober 2018, bertepatan dengan kunjungan Menlu Palestina ke Indonesia. 
Dalam rangkaian Indonesian Solidarity Week for Palestine, Menlu RI dan Menlu Palestina melakukan pertemuan konsultasi bilateral yang pertama.
Konsultasi Bilateral pertama RI – Palestina yang dipimpin oleh Menlu RI bersama Menlu Palestina menjadi wadah guna menerjemahkan hubungan baik kedua negara menjadi kerja sama konkret dan bantuan nyata. 
Indonesia berkomitmen untuk memberikan bantuan lebih dari 110 milyar rupiah atau USD 7 Juta untuk mendukung Palestina.
   
Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi mengatakan ini kontribusi konkret satu kesatuan Indonesia, baik dari masyarakat maupun pemerintah, untuk Palestina
Bantuan tersebut disahkan dengan penandatanganan MoU antar pihak terkait yang disaksikan kedua Menlu.

Sebagai bagian dari total bantuan tersebut, Indonesia akan meningkatkan kontribusi secara signifikan kepada United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) dari USD 200 ribu menjadi USD 2 Juta untuk 2019 - 2020.  
Sementara bantuan masyarakat Indonesia ke Palestina mencapai nilai 2,92 juta dollar dan 2 ribu ton beras. 
Salah satu bantuan diberikan oleh filantropis Indonesia Tahir foundation senilai sekitar USD 1,3 juta bagi UNRWA. Badan Zakat Nasional (Baznas) juga akan memberikan bantuan dana kepada UNRWA dan Jordan Hashemite Charity Organization untuk Pengungsi Palestina. MUI saat ini tengah dalam tahap membahas rencana pembangunan rumah sakit Indonesia di Hebron. 
Total bantuan tersebut juga akan mencangkup bidang peningkatan kapasitas. Pemerintah Indonesia akan memberikan kontribusi untuk kerja sama capacity building sebesar USD 2 juta untuk masa tiga tahun ke depan, termasuk dalam kerangka CEAPAD (Cooperation among East Asian Countries for Palestinian Development). 
"Peningkatan kapasitas ini diharapkan dapat memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan warga Palestina dan bagi kemandirian Palestina yang merdeka," ujar Menteri Retno.
Pada 2019, Indonesia akan melatih 90 aparat dan warga Palestina di bidang pemberdayaan perempuan, good governance, dan budidaya buah-buahan tropis, bidang pengawasan obat dan makanan serta pelatihan penerbangan dengan sertifikat Commercial Pilot License (CPL) di sekolah penerbang Indonesia. 
Forum Rektor dan UNPAD juga akan memberikan beasiswa bagi pelajar dan Mahasiswa Palestina sebagai bagian dari upaya Indonesia untuk mempersiapkan generasi muda Palestina.  
Sejak tahun 2008, Indonesia telah melatih 1.887 aparat dan warga Palestina yang mencakup 171 bidang keahlian, termasuk bidang pemerintahan, penegakan hukum, pengawasan obat dan makanan, dan berbagai bidang teknis lainnya. 
Kedua Menlu juga menandatangani nota kesepahaman mengenai Pembentukan Komisi Bersama yang akan menjadi forum pembahasan untuk meningkatkan kerja sama bilateral di bidang teknis. 
Dalam pertemuan tersebut, kedua Menlu sepakat untuk memperkuat kerja sama di bidang perdagangan khususnya antar komunitas pelaku usaha melalui pembentukan "Indonesia-Palestina business Council".
Menlu Palestina menyampaikan penghargaan atas kebijakan bebas tarif Indonesia bagi produk Palestina sejak tahun 2018 mengingat sektor Perdagangan adalah salah satu faktor terpenting untuk kemandirian Palestina yang merdeka.
Credit AntaraNews


https://m.antaranews.com/berita/782274/pekan-solidaritas-palestina-ungkapan-komitmen-indonesia