Skandal tersebut merupakan proyek jalur pipa gas senilai 9,4 miliar ringgit Malaysia
CB,
KUALA LUMPUR -- Kementerian Keuangan Malaysia (MoF) baru saja
mengungkap satu skandal baru yang menyangkut 1MDB. Skandal tersebut
merupakan proyek jalur pipa gas senilai 9,4 miliar ringgit Malaysia.
Sebanyak 88 persen dana sudah diambil dari anggaran namun jalannya proyek baru mencapai 13 persen
The Star melaporkan proyek ini masih
tersembunyi rapi dan belum terjamah penyelidikan para petugas bendahara
negara. Proyek ini ditangani oleh MOF Suria Strategic Energy Resources
Sdn Bhd (SSER).
Menteri Keuangan Lim Guan Eng
mengatakan dia telah diberi tahu oleh ofisial dari kebendaharaan negara
bahwa SSER adalah cabang dari SRC International, perusahaan di bawah
pinjaman 1Malaysia Development Bhd (1MDB). Operasional SSER sepenuhnya
dikendalikan oleh MoF yang terbentuk sejak 19 Mei 2016.
Tujuan
pembentukan adalah mengerjakan Multi-Product Pipeline (MPP) dan
Trans-Sabah Gas Pipeline (TSGP). Kedua proyek tersebut disetujui oleh
kabinet pemerintahan pada 27 Juli 2016.
Proyek MPP
termasuk menangani pipa sepanjang 600 kilometer yang menghubungkan
Melaka dan Port Dickson ke Jitra, Kedah. Proyek tersebut menelan
anggaran sekitar 4,53 miliar yuan dan 2,53 miliar RM atau mendekati 5,35
miliar RM.
Di sisi lain, TSGP membangun pipa gas
sepanjang 662 kilometer dari Kimanis Gas Terminal ke Sandakan dan Tawau.
Proyek ini bernilai 3,08 miliar yuan dan 2,14 miliar ringgit Malaysia
atau jika ditotal sekitar 4,06 miliar ringgit Malaysia.
Kedua
proyek senilai 9,41 miliar ringgit Malaysia itu diserahkan kepada China
Petroleum Pipeline Bureau (CPPB) pada 1 November 2016. Perjanjian kerja
sama ditandatangani oleh jenderal bendahara, Tan Sri Irwan Serigar
Abdullah, yang sekaligus duduk sebagai direktur utama SSER. Belakangan
Irwan mengundurkan diri pada 23 Mei silam.
Menurut
SSER, megaproyek yang berjalan selama tiga tahun tersebut telah dimulai
pada April 2017. Namun hingga akhir Maret 2018 capaian proyek MPP dan
TGSP baru sebesar 14,5 persen dan 11,4 persen. Kemajuan proyek ini
bahkan belum pernah diverifikasi atau diaudit.
Lim
mengaku kaget setelah tahu uang sebanyak 4,71 miliar ringgit dan 3,54
miliar ringgit sudah diambil dan diserahkan kepada CPPB. "Jadwal
pembayaran menurut kontrak didasarkan pada jangka waktu proyek dan bukan
capaian yang sudah dikerjakan. Lebih buruk lagi, perjanjian kerja sama
menyebut 85 persen biaya sudah akan dibayarkan pada 1 Maret 2018,"
ungkap Lim.
