RAMALLAH
- Palestina tidak akan mengambil bagian dalam kesepakatan damai yang
disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Hal itu
diungkapkan Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO)
Saeb Erekat.
Erekat membuat pernyataannya di radio resmi Voice of Palestine, beberapa jam sebelum kedatangan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo di Israel.
Pejabat teras PLO itu menyatakan kembali bahwa Trump telah mengisolasi dirinya dari proses perdamaian dengan mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan usahanya untuk menjatuhkan masalah pengungsi Palestina dari meja perundingan.
"Amerika Serikat tidak dapat menjadi mitra atau mediator dalam proses perdamaian kecuali jika perubahan posisi pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel karena tidak ada artinya memiliki negara Palestina tanpa Yerusalem Timur sebagai ibukotanya," tegas Erekat seperti dikutip dari Xinhua, Senin (30/4/2018).
Media Israel pada Jumat malam melaporkan bahwa Trump mungkin akan menyampaikan kesepakatan damai Timur Tengah setelah peresmian Kedutaan Besar AS di Yerusalem pada bulan Mei. Kesepakatan itu mungkin termasuk kompensasi finansial bagi warga Palestina.
Menanggapi hal itu, Erekat mengatakan: "Ini secara moral tidak dapat diterima dan Palestina tidak dijual atau dibeli dengan uang."
Erekat menegaskan posisi Palestina menyerukan perdamaian berdasarkan solusi dua negara yang sejalan dengan resolusi legitimasi internasional.
Ketegangan antara Palestina dan AS telah meningkat sejak Oktober lalu, dan semkain dalam ketika Trump mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Trump bahkan memerintahkan relokasi kedutaan AS di Tel Aviv ke Yerusalem pada 6 Desember 2017.
Erekat membuat pernyataannya di radio resmi Voice of Palestine, beberapa jam sebelum kedatangan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo di Israel.
Pejabat teras PLO itu menyatakan kembali bahwa Trump telah mengisolasi dirinya dari proses perdamaian dengan mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan usahanya untuk menjatuhkan masalah pengungsi Palestina dari meja perundingan.
"Amerika Serikat tidak dapat menjadi mitra atau mediator dalam proses perdamaian kecuali jika perubahan posisi pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel karena tidak ada artinya memiliki negara Palestina tanpa Yerusalem Timur sebagai ibukotanya," tegas Erekat seperti dikutip dari Xinhua, Senin (30/4/2018).
Media Israel pada Jumat malam melaporkan bahwa Trump mungkin akan menyampaikan kesepakatan damai Timur Tengah setelah peresmian Kedutaan Besar AS di Yerusalem pada bulan Mei. Kesepakatan itu mungkin termasuk kompensasi finansial bagi warga Palestina.
Menanggapi hal itu, Erekat mengatakan: "Ini secara moral tidak dapat diterima dan Palestina tidak dijual atau dibeli dengan uang."
Erekat menegaskan posisi Palestina menyerukan perdamaian berdasarkan solusi dua negara yang sejalan dengan resolusi legitimasi internasional.
Ketegangan antara Palestina dan AS telah meningkat sejak Oktober lalu, dan semkain dalam ketika Trump mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Trump bahkan memerintahkan relokasi kedutaan AS di Tel Aviv ke Yerusalem pada 6 Desember 2017.
Credit sindonews.com