WASHINGTON
- Amerika Serikat (AS) akan membuat denuklirisasi Korea Utara (Korut)
seperti yang terjadi di Libya pada tahun 2003. Hal itu disampaikan
Menteri Luar Negeri AS Michael Pompeo.
Pompeo mengatakan Korut harus mengambil langkah-langkah yang tidak dapat diubah untuk menghapus program senjata nuklirnya, dalam sebuah kesepakatan yang mirip dengan yang terjadi di Libya.
Selama wawancara dengan ABC News pada hari Minggu, Pompeo, yang diam-diam bertemu dengan Kim Jong-un di Pyongyang sebagai direktur CIA awal bulan ini, mengatakan ada kesempatan nyata untuk kesepakatan denuklirisasi antara Presiden Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un ketika mereka bertemu bulan depan.
Dia mengakui bertemu dengan Kim di bawah instruksi yang jelas dari Trump. Pertemuan itu untuk membahas cara guna memverifikasi soal denuklirisasi di semenanjung Korea. Menurutnya, pemerintah AS memiliki "mata yang terbuka lebar" untuk memantaunya.
"Kami menggunakan kata 'irreversible' dengan maksud yang kuat," kata Pompeo. "Kami akan membutuhkan langkah-langkah yang menunjukkan bahwa denuklirisasi akan tercapai," ujarnya, yang dilansir Senin (30/4/2018).
Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton mengatakan dalam sebuah wawancara terpisah dengan Fox News bahwa perjanjian tahun 2003 untuk menghapus program senjata pemusnah massal Libya dapat berfungsi sebagai model untuk negosiasi dengan Korea Utara.
Pemimpin Libya Muammar Gaddafi setuju untuk membongkar program senjata itu dengan imbalan pencabutan sanksi yang oleh negara-negara Barat. Pada saat itu, pengawas internasional dari AS dan Inggris memverifikasi bahwa Gaddafi menindaklanjuti perjanjian tersebut.
"Kami sangat ingat model Libya dari 2003, 2004. Jelas ada perbedaan. Program Libya jauh lebih kecil, tapi itu pada dasarnya perjanjian yang kami buat," kata Bolton.
Korea Utara berencana untuk menutup situs uji coba senjata nuklirnya pada Mei. Pyongyang juga akan mengundang para ahli Korea Selatan dan AS serta media untuk melihat proses itu.
Undangan itu dikonfirmasi pemerintah Korea Selatan dalam sebuah pernyataan, menyusul pertemuan antara Kim Jong-un dan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in pada hari Jumat pekan lalu.
Pompeo mengatakan Korut harus mengambil langkah-langkah yang tidak dapat diubah untuk menghapus program senjata nuklirnya, dalam sebuah kesepakatan yang mirip dengan yang terjadi di Libya.
Selama wawancara dengan ABC News pada hari Minggu, Pompeo, yang diam-diam bertemu dengan Kim Jong-un di Pyongyang sebagai direktur CIA awal bulan ini, mengatakan ada kesempatan nyata untuk kesepakatan denuklirisasi antara Presiden Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un ketika mereka bertemu bulan depan.
Dia mengakui bertemu dengan Kim di bawah instruksi yang jelas dari Trump. Pertemuan itu untuk membahas cara guna memverifikasi soal denuklirisasi di semenanjung Korea. Menurutnya, pemerintah AS memiliki "mata yang terbuka lebar" untuk memantaunya.
"Kami menggunakan kata 'irreversible' dengan maksud yang kuat," kata Pompeo. "Kami akan membutuhkan langkah-langkah yang menunjukkan bahwa denuklirisasi akan tercapai," ujarnya, yang dilansir Senin (30/4/2018).
Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton mengatakan dalam sebuah wawancara terpisah dengan Fox News bahwa perjanjian tahun 2003 untuk menghapus program senjata pemusnah massal Libya dapat berfungsi sebagai model untuk negosiasi dengan Korea Utara.
Pemimpin Libya Muammar Gaddafi setuju untuk membongkar program senjata itu dengan imbalan pencabutan sanksi yang oleh negara-negara Barat. Pada saat itu, pengawas internasional dari AS dan Inggris memverifikasi bahwa Gaddafi menindaklanjuti perjanjian tersebut.
"Kami sangat ingat model Libya dari 2003, 2004. Jelas ada perbedaan. Program Libya jauh lebih kecil, tapi itu pada dasarnya perjanjian yang kami buat," kata Bolton.
Korea Utara berencana untuk menutup situs uji coba senjata nuklirnya pada Mei. Pyongyang juga akan mengundang para ahli Korea Selatan dan AS serta media untuk melihat proses itu.
Undangan itu dikonfirmasi pemerintah Korea Selatan dalam sebuah pernyataan, menyusul pertemuan antara Kim Jong-un dan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in pada hari Jumat pekan lalu.
Credit sindonews.com
