Jumat, 30 Desember 2016

PT Dirgantara Indonesia Terbangkan CN235-220 ke Senegal

PT Dirgantara Indonesia Akan Terbangkan CN235-220 ke Senegal

Pesawat CN235-220 Multi Purpose produk PT Dirgantara Indonesia (PT. DI) yang dibeli oleh A.D. Trade Belgia untuk Angkatan Udara Senegal, 27 Desember 2016. Pesawat ini akan diterbangkan secara ferry (ferry flight) dari Bandung ke Dakar, Senegal, melalui Medan, Kolombo, Maldives, Pakistan, Riyadh, Khartoum, Chad, dan Burkina Faso. Hery MTH/PT. DI

Pesawat CN235-220 Multi Purpose produk PT Dirgantara Indonesia yang dibeli oleh A.D. Trade Belgia untuk Angkatan Udara Senegal, 27 Desember 2016. Pesawat ini ferry flight dari Bandung ke Dakar, Senegal. Hery MTH/PT. DI

Kru PT. DI dengan pilot in command capt Ester Gayatri Saleh berpose di depan pesawat CN235-220 Multi Purpose di Bandung, 27 Desember 2016. Mereka akan ferry flight dari Bandung ke Dakar, Senegal, selama sembilan hari perjalanan. Hery MTH/PT. DI

Dirut PT DI Budi Santoso, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, KSAU Senegal Jendral Ousmane Kane, dan Deputy General Director A.D. Begia Max Abibul, pada saat meninjau persiapan ferry flight pesawat CN235-220 Multi Purpose di Hanggar Final Assy Fixed wing PT. DI. Hery MTH/PT. DI

Kabin pesawat CN235-220 Multi Purpose yang akan dikirim ke Senegal, 27 Desember 2016. Pesawat CN235-220 untuk Senegal ini memiliki konfigurasi yang dapat diubah dengan cepat, seperti untuk menerjunkan pasukan, evakuasi medis, transportasi VIP, dan transportasi penumpang umum. Hery MTH/PT. DI

Ruang Kokpit pesawat CN235-220 Multi Purpose yang dibeli Senegal. Pesawat ini memiliki sistem avionik terbaru, modern, dan full Glass Cockpit. Hery MTH/PT. DI

Credit tempo.co

Jika Kehilangan Moral, Tentara Israel Berisiko seperti ISIS

TEL AVIV - Para tentara pertahanan Israel (IDF) berisiko tampak seperti kelompok ISIS jika kehilangan nilai-nilai dasar dan moral. Kritik keras terhadap IDF ini muncul dari mantan Menteri Pertahanan Israel, Moshe Ya'alon.

Ya’alon mengecam tindakan kejam tentara Israel yang menembak dan membunuh seorang pelaku serangan asal Palestina di Hebron beberapa waktu lalu. Warga Palestina itu, kata dia, sebenarnya sudah ditundukkan.

Kritikan keras Yaalon disampaikan kepada sekitar 1.000 pelajar di sekolah tinggi di Israel. Komentarnya muncul hari Rabu atau seminggu sebelum pengadilan militer diperkirakan akan mengeluarkan putusan yang menentang tindakan tentara Israel.

“IDF adalah tentara yang jika kehilangan nilai-nilai dasar dan legitimasi moral, itu bisa berakhir tampak seperti ISIS,” kata Ya’alon.

Menurutnya, tentara Israel yang dianggap pahlawan telah dimanfaatkan oleh para politisi Israel. Ya’alon juga mengaku telah ditinggalkan atasannya dalam kasus perang.

“Mereka menyatakan tentara sebagai pahlawan dan rumor mulai beredar, pertama terhadap perdana menteri, terhadap saya dan kepala staf,” ucapnya.

”Setelah itu perdana menteri sayangnya beralih haluan, dan memutuskan untuk merangkul keluarga prajurit. Itu urusannya, bukan (urusan) saya. Saya memutuskan untuk mendukung komandan dan saya ditinggalkan sendirian dalam perang itu,” ujar Ya'alon, seperti dikutip Haaretz, semalam (29/12/2016).

”Untuk semua jelas bagi komandan bahwa ini adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Para komandan adalah orang-orang yang harus menetapkan aturan keterlibatan (tentara), bukan politisi seperti Hazan dan Lieberman,” imbuh dia menyindir Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman yang menggantikan posisinya.

Credit sindonews.com

Anggurkan S-300 Rusia, Iran Jajal Sistem Rudal Baru

TEHERAN - Militer Iran hingga kini belum mencoba sistem rudal pertahanan S-300 yang dibeli dari Rusia. Iran justru bereksperimen dengan meluncurkan sistem rudal baru bernama “Zahra 3”.

Uji coba sistem rudal baru itu dilakukan Iran di Pangkalan Pertahanan Udara Khatam al-Anbia pada hari Senin. Video dari eksperiman sistem rudal Zahra 3 itu disiarkan pada Selasa pagi.

Iran tidak memberikan penjelasan mengapa menganggurkan sistem rudal pertahanan S-300 yang dibeli dari Rusia. Padahal, Teheran sudah bertahun-tahun menanti kehadiran sistem rudal canggih Rusia tersebut.

Sistem rudal “Zahra 3” diduga menjadi generasi ketiga dari sistem rudal “Ya Zahra”. Iran juga telah membuat sistem rudal baru lainnya yang diberi nama “Mersad”.

Sementara itu, dalam latihan militer besar-besaran kemarin, Iran meluncurkan rudal Sayyad-3 di sebuah area di selatan Teluk Persia. Rudal Sayyad 3 mampu mencegat target dalam jarak 150 kilometer dan di dataran tinggi.

Dalam manuver militer besar-besaran dengan nama “Defenders of Velayat Skies 7” Iran memasangkan rudal Sayyad-3 dengan sistem rudal Talash untuk pertama kalinya.

Rudal Sayyad-3 atau Hunter-3, menurut laporan kantor berita Tasnim semalam (28/12/2016), dirancang untuk dipasang pada versi mobile dari sistem rudal pertahanan udara S-200. Sistem rudal pertahanan udara juga dilengkapi dengan radar pengendalian kebakaran”Ofoq” buatan dalam negeri Iran.

Credit sindonews.com

Wartawan Cantik Ditembak Mati Anggota Keluarga Kerajaan Bahrain

MANAMA - Wartawan perempuan di Bahrain ditembak mati di depan anak yang berusia enam tahun oleh anggota keluarga kerajaan. Wartawan cantik bernama Eman Salehi, 28, ditembak mati di bagian wajah saat demo pro-oposisi di sebuah jalan pada 23 Desember.

Pembunuhan itu diungkap para aktivis Bahrain. Video penembakan terhadap Salehi juga telah dirilis sejumlah media.

Salehi tercatat sebagai jurnalis olahraga dan anggota dari sekte Syiah. Dia bekerja untuk stasiun televisi yang dikelola negara. Penembakan terjadi saat demo di Riffa, di mana dia memegang poster pemimpin oposisi, Sheikh Ali Salman.

Pembunuhan ini dikhawatirkan bisa memicu gelombang protes baru terhadap Kerajaan Bahrain. Menurut laporan yang dilansir Associated Press (AP), Jumat (30/12/2016), seorang pria menembak Salehi di wajah. Sementara, anak korban yang berada di dalam mobil menyaksikan ibunya berlari dan tersungkur di jalan dengan darah menetes dari wajah.

Kementerian Dalam Negeri Bahrain mengeluarkan pernyataan melalui Twitter untuk mengonfirmasi pembunuhan terhadap Salehi. Menurut Bahrain News Agency, pelaku penembakan adalah pria Bahrain berusia 34 tahun dan telah diproses secara hukum.

Laporan lain dari The Gulf Daily News, menyatakan tersangka penembakan adalah seorang perwira di Angkatan Pertahanan Bahrain. Tersangka saat ini telah ditahan.

Yousif Almuhafdah, Wakil Presiden Bahrain Centre for Human Rights, mengatakan tersangka penembakan adalah anggota keluarga al-Khalifa atau keluarga kerajaan yang berkuasa di Bahrain.

”Fakta bahwa tersangka adalah seorang perwira militer dan anggota keluarga yang berkuasa telah ditetapkan (sebagai pelaku) kejahatan, ini menguji komitmen negara untuk menegakkan keadilan dan akuntabilitas,” kata Faten Bushehri, aktivis Bahrain Watch kepada AP.

Kerajaan Bahrain yang berbatasan dengan Arab Saudi diperintah oleh keluarga al-Khalifa. Emir yang memimpin kerajaan sejak tahun 1999 adalah Hamad bin Isa bin Salman al-Khalifa. Kerajaan yang kaya minyak ini selamat pemberontakan tahun 2011 oleh demonstran yang menuntut kesetaraan politik bagi kaum Syiah di bawah monarki Sunni.

Credit sindonews.com

Abaikan Manuver Jepang, China Sebut Kapal Induknya Cantik

BEIJING - Militer China mengabaikan manuver pesawat-pesawat militer Jepang di dekat armada kapala induk Liaoning di dekat Kepulauan Miyako beberapa hari lalu. Kementerian Pertahanan China menyebut kapal induknya itu memang perkasa dan cantik dan mempersilakan pihak asing mengintipnya karena memang memikat.

Kapal Induk Liaoning buatan Uni Soviet beserta dan armada tempurnya pada pekan ini melakukan perjalanan melintasi kawasan di dekat pulau-pulau Jepang, seperti Miyako dan Okinawa. Kementerian Pertahanan China pada Kamis (29/12/2016), menyatakan, perjalanan armada kapal induknya itu sebagai latihan rutin.

Jepang mengonfirmasi salah satu kapal militer dan pesawat patroli P3C telah melihat enam kapal termasuk kapal induk Liaoning melakukan perjalanan di dekat-dekat pulaunya. Jepang lantas mengirim pesawat jet tempur dan helikopter untuk bermanuver di dekat Kepulauan Miyako.

Juru bicara Kementerian Pertahanan China, Yang Yujun, mengatakan pertemuan armada kapal induk Liaoning dengan kapal dan pesawat jet tempur Jepang memang terjadi. Dia menyindir “orang asing” ingin melihat sesuatu yang menarik dari kapal induknya.

”Ada ungkapan di China—cinta untuk kecantikan adalah umum untuk semua orang,” kata Yang pada konferensi pers bulanan.

”Liaoning kami perkasa dan cantik. Jika orang tertarik sesuatu di dalamnya, mereka dapat melihat dari jauh, atau mengintipnya. Selama mereka tidak melanggar hukum dan aturan yang relevan, atau menghalangi keselamatan navigasi dan kebebasan, kami tidak peduli,” ujarnya, seperti dikutip dari Reuters, Jumat (30/12/2016).

Yang menolak memberikan rincian dari misi armada kapal induk Liaoning. Armada kapal induk itu mengitari wilayah Taiwan sebelum menyeberangi Laut China Selatan menuju Hainan, basis militer China di wilayah selatan.

Credit sindonews.com

Jenderal ISIS Pemenggal Orang Lari ke Eropa Bawa 400 Pasukan

MILAN - Lavdrim Muhaxheri, yang dijuluki sebagai jenderal kelompok ISIS dilaporkan lari dari perang Suriah menuju Eropa dengan 400 pasukan. Muhaxheri dikenal sebagai pentolan kelompok ISIS yang pernah mengeksekusi penggal seorang sandera.

Jenderal ISIS dan ratusan pasukannya itu diduga telah berada di Eropa. Laporan itu bersumber dari intelijen Italia yang memiliki agen di Kosovo.

Menurut laporan intelijen Italia yang dikutip surat kabar L'Espresso, semalam (29/12/2016), ratusan pasukan ISIS itu lari dari Aleppo, Suriah, dan masuk ke Eropa. Caranya, mereka menyamar sebagai pengungsi.

Muhaxheri yang juga dikenal sebagai Abu Abdullah al Kosova, tidak hanya menjadi pemimpin ISIS Albania Kosovo. Dia juga dikenal sebagai salah satu tokoh yang memiliki pengaruh di kalangan para militan ISIS karena kemahirannya dalam merekrut para militan asing.

Dia berangkat ke Suriah pada akhir 2012. Dia pernah muncul dalam beberapa video propaganda, di mana dia menyerukan kepada para warga Albania untuk bergabung dengan ISIS yang dia klaim sebagai jihad.

Muhaxheri juga telah mengunggah foto-foto dirinya saat memenggal seorang pria. Dia juga muncul dalam video, di mana dia membunuh tawanan dengan senjata roket.

Pada tanggal 24 September 2014, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) menetapkan Muhaxheri sebagai teroris global.

Surat kabar Italia yang mengutip data intelijen melaporkan bahwa antara 300 hingga 400 pasukan ISIS datang ke Kosovo dengan Muhaxheri.

Jaksa Kosovo menyatakan, Muhaxheri dan rekan tempurnya, Ridvan Haqifi, terlibat dalam rencana serangan terhadap lembaga-lembaga internasional dan negara. Tujuannya, untuk mendirikan Negara Islam.

Menurut kejaksaan, mereka berencana untuk menyerang tim sepak bola Israel selama pertandingan di Albania. Kantor pemerintah Kosovo dan situs Gereja Ortodoks Serbia juga jadi target serangan mereka.

“Banyak jihadis kembali ke Eropa dan Balkan, bertujuan untuk memukul benua tua. Beberapa dari mereka sedang diidentifikasi oleh dinas keamanan, tetapi banyak dari mereka yang berhasil menyeberangi perbatasan tanpa teridentifikasi,” tulis surat kabar Italia itu mengutip sumber intelijen.

Credit sindonews.com

Oman Sekutu Iran Gabung Koalisi Islam Dicap Kemenangan Saudi

RIYADH - Oman, sekutu terdekat Iran di kawasan Teluk Persia, memilih bergabung dengan Koalisi Islam yang dipimpin Arab Saudi untuk memerangi terorisme. Media Arab, Arab News, menyebut langkah Oman gabung Koalisi Islam sebagai kemenangan Arab Saudi.

Hubungan Oman dan Saudi pernah memanas di masa lalu karena Oman memiliki hubungan dekat dengan Iran, rival utama Riyadh di kawasan Timur Tengah.

Laporan sejumlah media Arab menyatakan, pada 28 Desember Kementerian Pertahanan Oman mengirim surat kepada Wakil Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman. Surat itu berisi keputusan Oman untuk bergabung dengan Koalisi Islam Pelawan Terorisme.

Sumber di Saudi kepada Gulf News mengatakan Pangeran Mohammed akan pergi ke Oman dalam beberapa minggu mendatang untuk membuka jalan bagi kunjungan Raja Saudi Salman bin Abdulaziz guna membangun kembali kerja sama keamanan, militer dan ekonomi di antara kedua tetangga Teluk.

Saudi membentuk Koalisi Islam dengan sekitar 40 negara Islam sebagai anggotanya pada tahun lalu. Pembentukan koalisi untuk memerangi terorisme itu disambut baik oleh Amerika Serikat (AS) karena dianggap sebagai kebangkitan negara-negara Islam dalam memerangi kelompok teroris ISIS di Irak dan Suriah.

Koalisi Islam itu tidak mencakup Iran. Terlebih, saat pembentukan Koalisi Islam, hubungan Saudi dan Iran sedang memanas. Sejumlah media Arab mengutip analis menyatakan, langkah Oman bergabung dengan Koalisi Islam diduga karena negara itu belum melihat banyak manfaat selama bersekutu dengan Iran.

Arab News, media berbahasa Inggris terkemuka di Timur Tengah dalam editorialnya menyebut keputusan Oman itu sebagai kemengan untuk Arab Saudi. ”Babak baru dalam kesatuan regional dan Muslim,” tulis media itu, Kamis (29/12/2016).

“Langkah (Oman) akan mengisolasi mereka yang telah mencoba untuk mengeksploitasi perpecahan di jajaran regional,” lanjut editorial media itu mengacu pada Iran yang selama ini dituding mengeksploitasi perpecahan negara-negara Islam di kawasan Timur Tengah.

Credit sindonews.com

Oman Gabung Koalisi Islam Pimpinan Arab Saudi

MUSCAT - Oman dikabarkan telah bergabung dengan koalisi negara-negara Muslim yang dipimpin oleh Arab Saudi. Begitu pernyataan sejumlah sumber di Arab Saudi dan Teluk.

Sumber-sumber di Arab Saudi dan Teluk mengatakan Oman menunjukkan kesediaannya untuk mengambil bagian dalam aliansi 40 negara. Hal itu tertuang dalam sebuah surat yang ditujukan kepada Deputi Putra Mahkota Arab dan Menteri Pertahanan Mohammed bin Salman.

"Oman selalu dalam posisi dan kebijakan yang bertentangan dengan Teluk terkait posisi terakhir yang diambil. Namun sekarang ini menunjukkan kembalinya Oman ke konsensus Teluk terhadap Iran dan posisi politiknya," kata sumber itu seperti dikutip dari Reuters, Kamis (29/12/2016).

Sumber itu mengatakan langkah Oman adalah pergeseran geopolitik di wilayah tersebut karena Oman diketahui telah mendekat ke Iran, musuh tradisional Arab Saudi dan negara-negara Teluk. Salah satu sumber mengatakan Oman merubah arah kebijakannya setelah menyadari kurang serius dan manfaat kerjasama dengan Iran.

"Pangeran Mohammed diharapkan untuk melakukan perjalanan ke Muscat di minggu-minggu mendatang untuk mempersiapkan kunjungan Raja Salman," kata sumber-sumber tersebut.

Arab Saudi mengumumkan aliansi pada bulan Desember 2015 lalu. Langkah ini disambut baik oleh Washington yang telah mendesak keterlibatan regional yang lebih besar dalam kampanye melawan ISIS. Kelompok ekstrimis itu telah menguasai sejumlah bagian wilayah di Irak dan Suriah.

Credit sindonews.com

Lima Tewas dalam Serangan di Provinsi Xinjiang

Empat pelaku penyerangan dengan sengaja menambrakan mobil dan meledakan bom pada suatu gedung pemerintah China di wilayah otonomi Xinjiang. (cctv via Reuters TV)

Jakarta, CB -- Empat pelaku penyerangan dengan sengaja menabrakkan mobil, dan meledakkan bom pada gedung pemerintah China di wilayah otonomi Xinjiang.

Pemerintah lokal Xinjiang menuturkan, insiden ini terjadi pada Rabu (28/12) sekitar pukul 16.00 waktu setempat di wilayah Karakax. Melalui situsnya, pemerintah melaporkan tiga orang terluka dan satu orang tewas akibat insiden itu. Sementara keempat pelaku tewas ditembak mati.

"Saat ini, situasi di lokasi kejadian telah stabil," kata pemerintah tanpa memberikan rincian seperti dikutip Reuters.

Dalam kesempatan berbeda, kantor berita pemerintah, Xinhua, menggambarkan kejadian ini sebagai 'serangan teroris.'

Ratusan orang tewas dalam beberapa tahun terakhir di Provinsi Xinjiang akibat bentrokan antar suku minoritas Uighur dan suku mayoritas Han. Provinsi kaya minyak ini ditempati oleh sedikitnya 10 juta penduduk Muslim Uighur dan 8 juta warga etnis Han.

Pemerintah China menyalahkan kelompok separatis Uighur dalam berbagai serangan beberapa tahun terakhir, termasuk September 2015 yang menewaskan 50 orang.

Sementara sebagian besar aktivis HAM di sana menyebut tekanan dan diskriminasi pemerintah terhadap kebebasan beragama dan berbudaya pada etnis itu yang memicu kerusuhan terjadi.

Meskipun Beijing membantah tudingan penindasan pada suku Uighur, China dalam berbagai kesempatan kerap membatasi kebebasan beribadah warga Uighur.

Setiap bulan Ramadhan, China mengeluarkan maklumat yang melarang siswa berpuasa atau mengikuti ibadah di masjid.

Sementara itu, wilayah XInjiang sangat sulit diterobos oleh wartawan asing untuk meliput sehingga sangat sulit untuk memverifikasi dan memantau secara independen keamanan di sana.

"Saya sangat meragukan laporan pemerintah atas jumlah korban dan alasan insiden penyerangan itu yang kurang transparansi," kata Juru bicara Kongres Uighur Dunia Dilxat Raxit.

Credit CNN Indonesia

Rusia umumkan gencatan senjata Suriah mulai Kamis tengah malam

Presiden Rusia Vladimir Putin (REUTERS/Sergei Karpukhin )

Moskow/Ankara (CB) - Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan bahwa gencatan senjata antara kelompok oposisi dan pemerintah Suriah akan dimulai pada Kamis tengah malam.

Pihak-pihak yang terlibat konflik juga sudah menyiapkan diri untuk memulai perundingan perdamaian, kata Putin.

Pengumuman itu dikeluarkan Putin setelah Rusia, Iran dan Turki menyatakan kesiapan menjadi perantara kesepakatan penyelesaikan perang Suriah yang telah berlangsung hampir enam tahun dan menewaskan lebih dari 300.000 orang serta memaksa lebih dari 11 juta orang mengungsi.

Pasukan pemerintah Suriah telah mengumumkan bahwa pertempuran di seluruh wilayah negara itu dihentikan. Namun, militer mengatakan milisi-milisi ISIS dan bekas anggota militan Front Nusra serta semua kelompok jaringan mereka tidak akan diikutsertakan dalam kesepakatan itu.

Sejumlah petinggi kelompok pemberontak mengatakan kepada Reuters bahwa mereka telah menyepakati gencatan senjata yang akan mulai berlaku Kamis pukul 22.00 GMT (Jumat pukul 05.00 WIB).

Gencatan senjata itu adalah ketiga kalinya yang disepakati untuk diberlakuka di seantero Suriah tahun ini.

Dua kesepakatan serupa sebelumnya, yang dirundingkan oleh Washington dan Moskow, buyar dalam beberapa minggu karena pihak-pihak yang bertikai saling menuduh lawannya melanggar gencatan senjata.

Kesepakatan kali ini tidak melibatkan Amerika Serikat dan PBB, namun seorang komandan pasukan pemberontak optimistis kesepakatan akan dijalankan.

"Kali ini saya memiliki keyakinan tentang keseriusan (kesepakatan) ini. Ada masukan baru dari dunia internasional," ujarnya tanpa memberikan keterangan lebih rinci.

Putin mengatakan oposisi dan pemerintah Suriah telah menandatangani sejumlah dokumen, termasuk soal gencatan senjata, langkah pengawasan gencatan serta pernyataan kesiapan untuk memulai perundingan perdamaian.

Putin juga mengatakan Rusia sudah setuju mengurangi kehadiran militer di Suriah, sedangkan Turki mengatakan Ankara dan Rusia akan menjadi penjamin gencatan senjata.

Amerika Serikat tidak diikutsertakan dalam pembicaraan-pembicaraan belakangan ini dan tidak direncanakan hadir pada putaran perundingan berikutnya di Astana, ibu kota Kazakhstan, negara yang merupakan sekutu Rusia.

Pengucilan terhadap AS itu menggambarkan rasa frustrasi Turki dan Rusia yang meningkat terhadap kebijakan Washington soal Suriah, kata para pejabat.

Namun, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan AS bisa mengikuti proses perdamaian saat Donald Trump mulai menjabat presiden AS bulan depan, demikian Reuters.

Credit ANTARA News

Gencatan Senjata Suriah Mulai Berlaku Kamis Tengah Malam

Presiden Turki dan Rusia melalui percakapan telpon memutuskan gencatan senjata di Suriah mulai berlaku pada Kamis (29/12) tengah malam waktu setempat. (Foto: REUTERS/Sergei Karpukhin)

Jakarta, CB -- Terkait upaya perdamaian di Suriah, Turki dan Rusia sepakat bahwa gencatan senjata mulai berlaku pada Kamis (29/12) tengah malam waktu setempat.

Mengutip Reuters, Ibraham Kalin, Juru Bicara Presiden Turki, Tayyip Erdogan, dalam pernyataan resminya mengatakan presiden telah melakukan pembicaraan via telpon dengan Rusia pada Kamis (29/12). Mereka sepakat untuk membahas lebih jauh mengenai rencana gencatan senjata di Suriah yang akan dimulai pada tengah malam.

Presiden Rusia Vladimir Putin pun kemudian mengumumkan gencatan senjata antara kelompok oposisi Suriah dan pemerintah Suriah dimulai pada tengah malam, Kamis (29/12).

Pasukan militer Suriah dan sekutu Rusia, seperti dilansir dari AFP, juga mengumumkan akan melakukan gencatan senjata di seluruh Suriah pada Kamis tengah malam.

Gencatan senjata menandai berakhirnya perang yang telah berlangsung selama kurang lebih enam tahun di Suriah.

Tidak libatkan ISIS

Lebih jauh, percakapan telpon antara Presiden Turki dan Rusia juga menyepakati bahwa gencatan senjata Suriah tidak akan melibatkan 'kelompok teroris'.

Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu mengatakan kelompok bersenjata di Suriah yang tidak masuk dalam upaya gencatan senjata akan dianggap sebagai teroris.

ISIS dan bekas afiliasi Al-Qaeda, Al-Nusra Front yang berganti nama menjadi Fateh al-Sham Front di luar dari kesepakatan gencatan senjata.

Hal tersebut ditengarai akan menjadi kompleks ketika bersinggungan dengan area, seperti Idlib di utara Suriah, karena area ini diduduki Fateh al-Sham yang bersekutu dengan kelompok pemberontak yang sepakat dengan gencatan senjata.

Gencatan Senjata

Lebih jauh mengenai upaya perdamaian ini, oposisi Suriah yang berada di Turki pada Kamis (29/12) siang waktu setempat, menyatakan mendukung gencatan senjata yang diusung Turki-Rusia dan dimulai pada tengah malam. Mereka, seperti dilaporkan Reuters, juga mendorong agar pihak lainnya yang terlibat dalam konflik Suriah melakukan hal serupa.

Sementara itu, Koalisi Nasional Suriah dalam pernyatan resminya mengungkapkan Free Syrian Army, aliansi grup pemberontak, juga berkomitmen untuk melakukan gencatan senjata yang diusung Turki-Rusia.

Juru bicara Osama Abu Zaid, seperti dilansir dari AFP mengatakan gencatan senjata berlaku di seluruh Suriah tanpa terkecuali. Ia juga menunggu hasil keputusan akan pertemuan lebih lanjut di Astana, Kazakhstan mendatang.

Upaya perdamaian

Perwakilan perdamaian PBB, Staffan de Mistura berharap kesepakatan tersebut akan 'memicu langkah produktif' yang diagendakan di Kazakhstan. Ia juga mengungkapkan keinginannya agar dapat menjadi mediasi akan negosiasi di kantor PBB pada awal tahun depan.

Rusia dan Turki sebelumnya menegaskan bahwa upaya gencatan senjata yang dilakukan mendukung upaya perdamaian PBB, bukan menggantikan sepenuhnya.

Menlu Rusia, Sergei Lavrov mengatakan Rusia, Turki dan Iran juga berencana mengatur pertemuan dengan melibatkan sejumlah negara lainnya, seperti mengundang Mesir, Arab Saudi, Qatar, Irak dan Yordania.

Ia menambahkan Rusia akan mempertimbangkan keterlibatan AS di bawah kepemimpinan presiden AS terpilih Donald Trump begitu ia menjabat pada Januari mendatang.

Kementerian Luar Negeri AS menyebut gencatan senjata merupakan 'perkembangan positif' dan berharap akan mengarah pada negosiasi positif akan situasi politik Suriah di masa mendatang.

Credit CNN Indonesia

Krisis diplomatik AS-Rusia, Kremlin bersumpah balas Washington

Presiden Rusia Vladimir Putin (REUTERS/Sergei Karpukhin )

Jakarta (CB) - Juru Bicara Presiden Rusia Vladimir Putin, Dmitry Peskov, menyatakan serangkaian sanksi yang diterapkan Amerika Serikat kepada Rusia yang diumumkan Kamis waktu AS lalu, akan merusak hubungan Moskow dan Washington.

Peskov memastikan bahwa Putin akan mengelurkan perintah atau keputusan presiden sebagai balasan sepatutnya atas sanksi diplomatik yang diterapkan Obama yang di antaranya mengusir 35 diplomat Rusia di AS.

Dalam jumpa pers, Peskov menyatakan Moskow meragukan keefektifan langkah yang diambil pemerintahan AS sekarang yang umurnya tiga pekan lagi.

Selain mengusir 35 diplomat Rusia, Washington juga menutup dua kompleks diplomatik Rusia di New York dan Maryland sebagai balasan atas apa yang disebut AS sebagai gangguan yang dilakukan Rusia terhadap para diplomat Amerika di Moskow, demikian Reuters.

Credit ANTARA News

Presiden Rusia akan Ambil Tindakan Balasan atas Sanksi AS

Vladimir Putin menilai sanksi AS membahayakan hubungan kedua negara, dan Rusia akan mengambil tindakan balasan 'yang tepat' untuk sanksi tersebut. (Foto: REUTERS/Sergei Karpukhin)

Jakarta, CB -- Presiden Rusia, Vladimir Putin menilai sanksi yang diberikan AS kepada Rusia akan membahayakan hubungan kedua negara. Ia juga akan mengambil tindakan balasan 'yang tepat' atas sanksi tersebut.

Ungkapan itu disampaikan Dmitry Peskov, juru bicara Vladimir Putin, seperti dilansir Reuters, Jumat (30/12).

Sebelumnya Presiden AS Barack Obama secara resmi menyampaikan serangkaian sanksi yang diberikan untuk Rusia terkait tindakan intervensi atau serangan cyber yang dilakukan terhadap pemilihan presiden AS. Sanksi tersebut di antaranya mengusir 35 diplomat dan menutup dua kompleks Rusia di New York dan Maryland.

Dalam sebuah konferensi dengan media, Peskov mengatakan Rusia meragukan efektivitas dari langkah yang diambil pemerintahan AS sekarang yang akan berakhir dalam tiga pekan mendatang.

Rusia, seperti dilansir AFP, juga membantah tudingan AS yang menyebut adanya intervensi dan serangan yang dilakukan Rusia terhadap pemilihan presiden AS.

"Kami menolak tudingan dan klaim tanpa bukti yang ditujukan pada Rusia,' ujar Peskov, menurut kantor berita Ria-Novosti.

Lebih jauh, Rusia mengatakan AS dengan pemberian sanksi itu, ingin 'merusak' hubungan dengan Rusia.

Tidak hanya itu, sanksi yang diberikan AS pada Rusia juga dinilai kontraproduktif dan membahayakan restorasi kedua negara. Ungkapan itu disampaikan kantor berita Rusia Interfax dengan tertanda di bawahnya Konstantin Dolgov, komisi hak asasi manusia, demokrasi dan hukum Kementerian Luar Negeri Rusia, seperti dilansir Reuters.

Sementara, Konstantin Kosachyov, Kepala komite hubungan internasional seperti dikutip dari kantor berita RIA, menilai pengusiran 35 diplomat sebagai 'kematian menyakitkan bagi dunia politik'.

Credit CNN Indonesia

AS usir 35 diplomat Rusia, tutup dua kompleks diplomatik

Presiden Amerika Serikat Barack Obama (REUTERS/Yuri Gripas )

Jakarta (CB) - Amerika Serikat mengusir 35 diplomat Rusia dan menutup dua kompleks diplomatik Rusia di New York dan Maryland sebagai jawaban atas gangguan Rusia kepada para diplomat AS di Moskow, kata seorang pejabat senior AS seperti dikutip Reuters.

Tindakan terhadap para diplomat dari kedutaan besar Rusia di Washington dan konsulatnya di San Francisco adalah bagian dari serangkaian aksi yang diumumkan Kamis waktu AS untuk menghukum Rusia yang telah mengintimidasi para diplomat AS di Moskow dan karena campur tangan Rusia dalam Pemilu AS.

Pemerintahan Obama juga mengumumkan serangkaian langkah pembalasan terhadap Rusia atas tindakan negara ini meretas lembaga-lembaga politik dan individu-individu AS serta akibat membobol informasi yang tujuannya membantu Presiden terpilih Donald Trump dan para kandidat Republik lainnya, kata pejabat AS itu.

Trump yang akan dilantik pada 20 Januari nanti telah menyerukan hubungan yang lebih baik dengan Rusia. Belum jelas benar apakah dia akan segara mementahkan langkah-langkah pemerintah AS sekarang yang diumumkan Kamis waktu AS itu.

Para diplomat Rusia diberi batas waktu sampai 72 jam untuk meninggalkan Amerika Serikat, kata pejabat AS tadi.

Akses kepada dua kompleks diplomatik yang selama ini digunakan para pejabat Rusia untuk mengumpulkan data intelijen, akan ditutup bagi semua orang Rusia mulai Jumat siang waktu AS.

"Tindakan ini diambil sebagai jawaban atas pelecehan yang dilakukan Rusia terhadap para diplomat AS dan tindakan para diplomat Rusia yang kami anggap tidak konsisten dengan praktik-praktik diplomatik," kata sang pejabat.

Departemen Luar Negeri AS sudah sejak lama mengeluhkan para agen keamanan dan polisi lalu lintas Rusia kerap mengganggu para diplomat AS di Moskow. Menteri Luar Negeri AS John Kerry sudah menyampaikan masalah ini kepada Presiden Vladimir Putin dan Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov.

"Dengan menerapkan sanksi terhadap para diplomat Rusia di Amerika Serikat, dengan menutup akses mereka kepada dua fasilitas diplomatik itu, kami berharap pemerintah Rusia mengevaluasi kembali tindakan-tindakan mereka, yang telah menghambat kemampuan dan keselamatan para personel kedutaan besar kami di Rusia," sambung pejabat AS itu.

Dia menolak menyebutkan nama diplomat-diplomat Rusia yang diusir, kendati sudah pasti duta besar Rusia untuk Amerika Serikat, Sergei Kislyak, tidak termasuk yang diusir, demikian Rusia.

Credit ANTARA News

Sanksi untuk Rusia, Pemerintah AS Usir 35 Diplomat

Tidak hanya itu, AS juga secara resmi menyampaikan serangkaian sanksi lainnya terkait tindakan diplomat dan serangan cyber pada Pilpres AS. Dok. Saat Obama bertemu Putin September lalu. (Foto: Sputnik/Kremlin/Alexei Druzhinin/via REUTERS)

Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat, Barack Obama resmi menyampaikan serangkaian sanksi untuk Rusia atas dugaan intervensi atau serangan cyber yang dilakukan terhadap pemilihan presiden AS beberapa waktu lalu.

"Langkah-langkah ini menyusul beberapa peringatan secara terbuka atau tertutup yang telah kami sampaikan ke pemerintah Rusia," ujar Obama, dalam pernyataan resmi seperti dilansir Reuters, Jumat (30/12).

Obama menambahkan, sanksi yang diberikan merupakan respons yang penting dan tepat menyusul tindakan membahayakan kepentingan negara serta melanggar norma-norma internasional.

"Langkah ini bukanlah keseluruhan respons kami ke Rusia. Kami akan melanjutkan beberapa sanksi selanjutnya, dan mungkin beberapa di antaranya tidak akan diumumkan," tambah dia.

Obama juga menyampaikan akan ada laporan tentang upaya Rusia yang ikut campur dalam pemilihan presiden AS yang akan disampaikan pada Kongres beberapa hari mendatang.

Usir 35 diplomat

Di antara sanksi tersebut, AS mengusir 35 diplomat Rusia dan menutup dua kompleks Rusia di New York dan Maryland, demikian disampaikan pejabat resmi pemerintah AS, seperti dilansir Reuters.

Ke-35 diplomat diberi waktu 72 jam meninggalkan AS. Sementara, akses terhadap dua kompleks Rusia tidak boleh dimasuki oleh pejabat Rusia mulai Jumat (30/12) siang.

"Tindakan ini diambil merespons apa yang dilakukan Rusia terhadap diplomat Amerika dan aksi diplomat yang tidak konsisten dengan praktek diplomatik," ungkapnya.

Selain sanksi tersebut, AFP melaporkan, AS juga memberikan sanksi ekonomi dengan membekukan aset dan menghentikan sistem finansial dua agen intelijen Main Intelligence Directorate (GRU) dan Federal Security Service (FSB).

Sanksi serupa juga berlaku pada tiga badan lainnya, yakni Special Technology Center di St. Peterseburg, Zorsecurity atau Esage Lab, serta Professional Association of Designers of Data Processing Systems.

Sementara, sanksi individu diberikan pada sejumlah pihak, antara lain pada pimpinan GRU Igor Valentinovich Korobov, Deputy GRU Sergey Aleksandrovich Gizunov, Deputy satu GRU Igor Olegovich Kostyukov dan Vladimir Stepanovich Alexseyev.

AS juga secara terpisah memberikan sanksi pada dua warga Rusia yang diduga meretas bank, perusahaan, perguruan tinggi dan organisasi lainnya. Kedua orang itu yakni Evgeniy Mikhailovich Bogachev dan Aleksey Alekseyevich Belan. Keduanya telah lama menjadi incaran FBI, dan bagi yang mengetahui keberadaan mereka diberi hadiah senilai US$3 juta untuk Bogachev dan US$100.000 untuk Belan.

Sebelumnya dilaporkan, AS akan memberikan sanksi pada Rusia karena dianggap telah melakukan serangan cyber selama masa pemilihan presiden AS yang dimenangkan Donald Trump.

Rusia dituding agen intelijen AS sebagai dalang di balik serangan cyber terhadap AS, seperti membocorkan berbagai informasi untuk membantu kemenangan Trump. Tudingan ini dibantah Rusia.

Credit CNN Indonesia

Obama sanksi Rusia karena intervensi Pemilu 2016

Presiden Amerika Serikat Barack Obama (REUTERS/Jonathan Ernst)

Jakarta (CB) - Presiden Amerika Serikat Barack Obama, Kamis waktu setempat, mensahkan serangkaian sanksi terhadap Rusia karena negeri ini telah mengintervensi Pemilihan Presiden Amerika Serikat 2016. Obama juga memperingatkan sanksi-sanksi lainnya akan menyusul.

"Semua tindakan ini menyusul peringatan rahasia dan terbuka berulang kali yang sudah kami keluarkan kepada pemerintah Rusia, dan merupakan jawaban tegas serta sepantasnya terhadap segala upaya merusak kepentingan AS dengan melanggar norma-norma prilaku internasional yang berlaku," kata Obama.

"Semua tindakan ini bukan penjumlahan dari tanggapan kami atas aktivitas-aktivitas Rusia. Kami akan terus menerapkan beragam aksi pada waktu dan ruang sesuai pilihan kami, beberapa di antaranya tak akan diumumkan ke publik," sambung Obama.

Obama menyatakan sebuah laporan yang disusun pemerintahannya mengenai upaya Rusia mengintervensi Pemilu 2016 akan disampaikan kepada Kongres pada beberapa hari ke depan, demikian Reuters.

Credit ANTARA News

Kamis, 29 Desember 2016

Sapu Aleppo, Penjinak Bom Rusia Temukan Banyak Amunisi AS

ALEPPO - Tim penjinak bom Rusia terus menyapu sekolah-sekolah dan sejumlah masjid Aleppo setelah wilayah itu dibebaskan dari kelompok pemberontak Suriah. Tim penjinak bom Rusia menemukan banyak amunisi buatan Amerika Serikat (AS) dan Jerman.

Pusat Rekonsiliasi Rusia di Suriah menyatakan tim penjinak bom Moskow sudah berada di wilayah Suriah sejak tiga minggu lalu. Hingga Rabu kemarin, tim itu sudah membersihkan area seluas 966 hektare dari berbagai amunisi berbahaya.

Menurut pusat itu, ada 2.149 bangunan di dan di dekat Aleppo sudah disterilkan. Data itu termasuk 44 sekolah, 38 masjid, 10 fasilitas medis dan infrastruktur sipil penting lainnya. Tim penjinak bom Rusia juga menyapu jalan-jalan di Aleppo yang mencapai 350 km dari berbagai amunisi.

Sebanyak 14.700 item berbahaya termasuk 6.700 IED sudah ditemukan dan dijinakkan tim Rusia. Berbagai item berbahaya itu, mulai dari granat tangan kecil hingga roket yang dimaksudkan untuk peluncur multi-roket.

Departemen Pertahanan Rusia telah merilis video dari operasi pembersihan ranjau di Aleppo. Banyak dari amunisi yang ditemukan merupakan buatan Ordnance Corps Angkatan Darat AS yang diproduksi di Yugoslavia.

”Amunisi yang kami temukan (buatan) Jerman, Amerika, Bulgaria. Jumlahnya agak membingungkan,” kata Mayor Ivan Gromov, seorang pemimpin pasukan penjinak bom Rusia di Aleppo, seperti dikutip dari Russia Today, Kamis (29/12/2016).

Militer Rusia di Aleppo juga menjalankan misi pemulihan kehidupan normal di kota itu setelah sekitar lima tahun dilanda perang saudara. Mereka mengirim bantuan kemanusiaan dan mengerahkan unit polisi militer Rusia untuk menjaga ketertiban di Aleppo.

Credit sindonews.com

Turki dan Rusia Bahas Lebih Jauh Gencatan Senjata di Suriah

Dijadwalkan adanya pertemuan khusus pada Kamis ini, sebelum pertemuan besar yang berlangsung di Astana, ibukota Kazakhstan. (Foto: REUTERS/Damir Sagolj)

Jakarta, CB -- Turki dan Rusia membahas lebih jauh kesepakatan gencatan senjata di Suriah. Mengutip AFP, meski kesepakatan telah disetujui, belum ada satu pihak bertikai pun yang menyatakan konfirmasi akan melakukannya.

Kantor berita Anadolu melaporkan bahwa rencana gencatan senjata meluas tidak hanya di Aleppo, tapi akan berlaku di seluruh negeri Suriah.

Jika berhasil, rencana tersebut akan berujung pada pembentukan negosiasi politik antara rezim Suriah dan oposisi, yang didukung Rusia dan Turki di pertemuan di Astana, Kazakhstan.

Namun, dalam pidatonya di Ankara, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan tak menyebutkan sama sekali perihal gencatan senjata, sementara Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov juga tidak mampu menjawab isu seputar perihal tersebut.

Salah seorang perwakilan pemberontak Suriah pada AFP mengatakan adanya kemungkinan gencatan senjata, akan tetapi ada beberap hambatan yang masih akan terjadi.

Labib Nahhas, kepala hubungan internasional untuk grup pemberontak Ahrar al-Sham mengatakan kelompok mereka 'sangat sadar atas diskusi yang terjadi antara Rusia dan Tukri tentang gencatan senjata."

Ia mengatakan kelompok pemberontak tak diwakili oleh siapapun.

"Rusia ingin mengeluarkan area Ghouta Timur dari gencatan senjata, yang sama sekali tidak bisa diterima," ujarnya, mengacu pada area yang dikuasai kelompok pemberontak yang berada di luar Damaskus, ibukota Suriah.

Pasukan militer Suriah telah meluaskan gerakan mereka hingga ke Ghouta Timur dalam beberapa bulan terakhir, dan berkeinginan menguasi area di sekitar ibukota tersebut sebagai prioritas ke-dua mereka setelah Aleppo.

Persiapan menuju Astana

Perwakilan dari High Negotiations Committe -yang berupaya mencari jalan politik dengan pemberontak Suriah- mengatakan belum ada detil lebih jauh mengenai gencatan senjata. Tidak ada reaksi juga dari rezim Suriah.

Anadolu mengungkapkan kedua pihak menjadwalkan akan melakukan gencatan senjata pada tengah malam namun tidak ada penjelasan lebih lanjut setelahnya. Laporan tersebut diperoleh setelah Turki mengadakan pertemuan terbatas dengan Rusia dan pemberontak oposisi Suriah beberapa pekan lalu.

Media berbasis di Qatar, Al-Jazeera melaporkan akan adanya pertemuan baru yang direncanakan berlangsung Kamis ini di Ankara, antara perwakilan pemberontak Suriah dan Rusia.

Turki dan Rusia sebelumnya bertentangan dalam perang sipil Suriah, di mana Turki menentang pemerintahan Presiden Bashar al-Assad, yang didukung oleh Rusia dan Iran. Namun, kedua negara baru-baru ini bekerjasama dan menyepakati draf gencatan senjata.

Hingga saat ini, belum ada kepastian waktu kapan pertemuan di Astana digelar. Juru Bicara Menlu Rusia, Maria Zakharova mengatakan pertemuan tersebut masih dalam tahap perencanaan.

Keterlibatan Turki dan Rusia menyusul aksi Erdogan yang menunjukkan ketidaksabarannya akan peran AS dalam perang di Suriah.

Sebelumnya, rencana gencatan senjata sudah dimunculkan Menlu AS John Kerry dan Perwakilan Rusia Sergei Lavrov. Namun rencana ini tidak berhasil mencapai satu solusi atas konflik yang terjadi.

Belum dipastikan juga apakah rencana gencatan senjata itu juga melibatkan grup Fateh al-Sham, bekas afiliasi Al-Qaeda bernama Al-Nusra Front.

Posisi Assad

Mengutip Reuters, kesepakatan antara Turki dan Rusia (serta Iran) akan membagi Suriah dalam beberapa kawasan informal dengan pembagian kekuasaan, dan Assad tetap jadi Presiden untuk beberapa tahun ke depan.

Seorang pejabat senior di pemerintahan Turki mengatakan pada Rabu bahwa diskusi lebih jauh akan mempersoalkan peran Assad.

"Kami memperhatikan akan pentingnya pemerintahan transisi dan bagaimana itu memenuhi harapan rakyat Suriah," ujarnya. "Apakah Assad akan tetap memimpin pemerintahan itu juga akan didiskusikan."

Assad dikabarkan tidak akan menghadiri pertemuan di Astana, yang digelar secara tertutup. Pejabat resmi Rusia juga mengatakan undangan untuk peserta yang hadir dalam pertemuan Astana belum dikirimkan, dan waktu pelaksanaannya juga belum ditetapkan. Namun, AS juga dipastikan tidak hadir dalam pertemuan tersebut.

Konflik Suriah

Erdogan pada Selasa lalu menyerang AS dan kebiajakan Barat atas Suriah. Ia menuding Barat mendukung militan Kurdish dan ISIS yang dianggap sebagai 'grup teror'.

Dalam pernyataan resminya yang bernuansa kekesalan, kedutaan AS di Ankara mengatakan: "Anggapan AS mendukung ISIS tidak benar."

Beberapa waktu lalu, Syrian Observatory for Human Rights mengungkapkan adanya serangan udara yang menewaskan 22 warga, termasuk 10 anak-anak, di desa yang dikuasai ISIS di provinsi Deir Ezzor.

Konflik di Suriah berlangsung sejak 2011 yang awalnya menetang pemerintahan Assad dan lalu berubah menjadi perang sipil yang memprihatinkan. Sejak awal terjadi, perang telah menewaskan setidaknya 310 ribu orang, dan memaksa jutaan warga mengungsi.

Credit CNN Indonesia

Turki dan Rusia Sepakati Draf Gencatan Senjata Suriah

Turki dan Rusia sepakati draf gencatan senjata di Suriah. (Reuters/Abdalrhman Ismail)

Jakarta, CB -- Turki dan Rusia telah menyepakati rancangan kesepakatan gencatan senjata yang berlaku secara keseluruhan di Suriah.

Kabar ini dilaporkan oleh kantor berita Anadolu sebagaimana dikutip CNN, Rabu (28/12).

Laporan yang mengutip seorang sumber itu menyebut kedua pihak berupaya untuk memberlakukan gencatan senjata tengah malam waktu setempat.

Jika berhasil, pemerintah Suriah dan oposisi akan memulai negosiasi politik yang diselenggarakan di Astana, Kaszakhstan. Negosiasi akan dipimpin oleh Turki dan Rusia.

Belum diketahui apakah pihak pemberontak menyepakati upaya ini.

Kesepakatan antara Rusia dan Turki terjalin sepekan setelah pemerintah Suriah berhasil merebut kembali Aleppo, kota yang disebut sebagai salah satu lokasi kunci di negara tersebut.

Puluhan ribu warga sipil telah dievakuasi menyusul gencatan senjata mencakup kota tersebut. Kesepakatan itu pun diraih berkat negosiasi yang dipimpin Turki-Rusia.

Pemberontak telah menguasai Aleppo selama lebih dari empat tahun. Sejumlah analis menilai kehilangan kota itu membuat mereka tidak mungkin menggulingkan Presiden Bashar Al Assad.

Setelah pemerintah kembali merebut Aleppo, Rusia yang jadi sekutu terkuat Suriah, telah menyatakan berniat untuk mengupayakan gencatan senjata yang berlaku di seantero negeri.

Credit CNN Indonesia

Rusia akan Membalas atas Sanksi yang Dikeluarkan AS

Rusia pada Rabu (28/12) menyatakan akan melakukan pembalasan pada AS atas pemberian sanksi karena tudingan memengaruhi pemilihan presiden AS. (Foto: REUTERS/Sergei Karpukhin)

Jakarta, CB -- Rusia pada Rabu (28/12) menyatakan akan melakukan pembalasan pada AS atas pemberian sanksi yang diberikan, terkait tudingan serangan cyber pemilihan presiden AS.

Senator dari Partai Republik Lindsey Graham mengatakan Rusia dan Presiden Vladimir Putin mesti mendapat sanksi atas serangan cyber selama proses pemilihan presiden AS yang dimenangkan Donald Trump.

"Jujur saja, kami lelah dengan kebohongan tentang 'peretas Rusia', yang selalu didengung-dengungkan AS sejak lama," ujar juru bicara Menteri Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, seperti mengutip Reuters.

Ia juga menyebutkan akan adanya kemungkinan sanksi yang diberikan AS sebagai sebuah 'provokasi yang dilakukan Gedung Putih.'

Sebelumnya Senator dari Partai Republik dan Demokrat termasuk Graham menyarankan agar adanya penyelidikan akan serangan cyber terhadap AS oleh negara asing, dengan fokus pada upaya Rusia memengaruhi pemilihan presiden AS.

"Akan ada sanksi yang diberikan pada Rusia, khususnya Putin sebagai individu," ujar Graham di ibukota Latvia, awal bulan ini.

Ia juga menyampaikan, "Ini saatnya Rusia untuk mengerti, bahwa cukup adalah cukup sudah."

Ia tidak menjelaskan lebih jauh sanksi seperti apa yang akan diberikan.

Agen intelijen AS sebelumnya menyimpulkan bahwa adanya percobaan yang dilakukan Rusia untuk memengaruhi pemilihan presiden AS yang dihelat pada 8 November lalu itu dengan meretas baik individu maupun institusi dari Partai Demokrat.

Pejabat pemerintah Rusia membantah tudingan ini.

Credit CNN Indonesia

Pakistan aktifkan reaktor nuklir keempat untuk mengatasi krisis energi

Islamabad (CB) - Pembangkit listrik tenaga nuklir keempat Pakistan diaktifkan pada Rabu (28/12), sebuah langkah kolaborasi bersama China, untuk menambah 340 megawatt ke jaringan nasional sebagai bagian dari upaya pemerintah mengakhiri defisit energi.

Pakistan adalah salah satu dari beberapa negara berkembang yang mengejar energi atom setelah bencana nuklir Fukushima di Jepang pada 2011. Negara tersebut berusaha untuk menutup kekurangan listrik mereka hingga 7.000 megawatt pada puncak musim panas, atau sekitar 32 persen dari total permintaan.

Reaktor Chashma-III, yang terletak sekitar 250 kilometer barat daya dari ibu kota Islamabad, adalah reaktor ketiga yang dibangun sebagai bagian dari kerja sama antara Komisi Energi Atom Pakistan (PAEC) dan Perusahaan Nuklir Nasional Tiongkok (CNNC).

Pembangkit listrik nuklir pertama Pakistan dipasok oleh Kanada pada 1972, dengan kapasitas 137 megawatt.

"Hari ini kita mengalami pencapaian penting dalam upaya untuk membebaskan negara dari pemadaman listrik terjadwal. Saya bersyukur kepada Allah dan mengucapkan selamat kepada seluruh bangsa," kata Perdana Menteri Nawaz Sharif kepada para tamu undangan upacara peresmian pembangkit listrik tersebut yang dihadiri oleh para pejabat China dan Pakistan.

Dia menambahkan bahwa pembangkit listrik nuklir Chashma keempat diperkirakan akan beroperasi pada April 2017. Dua reaktor lagi akan menyusul pada tanggal yang belum di tentukan, serta dua pembangkit listrik besar berkapasitas 2.200 megawatt di Karachi selatan.

Islamabad menargetkan untuk menghasilkan 8.800 megawatt dari energi atom pada 2030, demikian dikutip dari AFP.

Credit ANTARA News

Menlu AS: penyelesaian dua-negara konflik Timur Tengah dalam bahaya

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry (REUTERS/Mandel Ngan/Pool )

Kita tidak bisa, berdasarkan apa pun juga, hanya berdiam diri, dan tidak mengatakan apa-apa ketika kita melihat harapan perdamaian melayang

Washington (CB) - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry memperingatkan, Rabu, masa depan penyelesaian dua-negara pada konflik Timur Tengah berada dalam bahaya.

Ia menegaskan bahwa AS tidak akan tinggal diam ketika kekerasan dan pembangunan permukiman oleh Israel membahayakan perdamaian.

Dalam pidato yang disampaikannya hanya beberapa minggu sebelum pemerintahan Obama menyerahkan kekuasaan kepada presiden terpilih Donald Trump, Kerry mengatakan Israel "tidak pernah akan mendapatkan perdamaian sesungguhnya dengan" dengan dunia Arab jika Israel tidak mencapai perjanjian berdasarkan konsep rakyat Israel dan Palestina yang hidup di negara masing-masing.

"Walaupun kita telah melakukan upaya-upaya terbaik selama bertahun-tahun, penyelesaian dua-negara (konflik Israel-Palestina) ini betul-betul berada dalam bahaya," kata Kerry di Departemen Luar Negeri, seperti dilaporkan Reuters.

"Kita tidak bisa, berdasarkan apa pun juga, hanya berdiam diri, dan tidak mengatakan apa-apa ketika kita melihat harapan perdamaian melayang."

"Sebenarnya, perkembangan di lapangan menyangkut kekerasan, terorisme, penghasutan, perluasan pemukiman serta pendudukan yang tampaknya tak berkesudahan, sedang menghancurkan harapan bagi perdamaian bagi kedua pihak dan memperkokoh kenyataan satu-negara, yang tak dapat diubah dan sebenarnya tak diinginkan sebagian besar rakyat."

Kerry mengecam oleh kalangan masyarakat Palestina, termasuk "ratusan serangan teroris pada tahun lalu."

Sementara itu, Israel sedang mengabaikan Presiden Barack Obama dan berharap bahwa mereka mendapat perlakuan yang lebih menguntungkan dari Donald Trump, yang akan mulai menjabat sebagai presiden AS pada 20 Januari.

Trump sebelumnya secara terbuka memperlihatkan sikap menentang Resolusi PBB soal Israel. Ia diperkirakan nantinya akan menggunakan hak veto AS di Dewan Keamanan terhadap rancangan-rancangan resolusi yang anti-Israel.

Trump telah menyatakan janji untuk memindahkan Kedutaan AS dari Tel Aviv ke Jerusalem. Ia juga telah menunjuk seorang pengacara sebagai duta besar AS untuk Israel. Pengacara tersebut merupakan seorang sosok yang menggalang dana bagi pemukiman luas Yahudi.

Trump telah menunjukkan keraguan terhadap penyelesaian dua-negara dan ia bahkan mendukung pencaplokan Tepi Barat oleh Israel.

Credit ANTARA News

Solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina terancam sirna

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry (REUTERS/Kevin Lamarque)

Jakarta (CB) - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry menyatakan solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina di ambang bahaya dan oleh karena itu AS tidak bisa tinggal diam menyaksikan solusi untuk perdamaian Israel-Palestina itu sirna.

Dalam pidato hanya beberapa pekan sebelum pemerintahan Presiden Barack Obama menyerahkan kekuasaannya kepada Presiden terpilih Donald Trump, Kerry membela keputusan AS meloloskan PBB mengeluarkan resolusi yang menuntut diakhirinya pendudukan Israel di tanah Palestina. Dia beralasan langkah AS itu demi menyelamatkan solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina.

"Kendati kami selama bertahun-tahun kami sekuat tenaga telah berusaha, solusi dua negara kini dalam bahaya serius," kata Kerry dalam pidato di Departemen Luar Negeri.

"Kita tidak bisa, dalam hati nurani yang benar, tidak melakukan apa-apa, dan tidak berkata apa-apa, ketika kita menyaksikan harapan perdamaian sirna," sambung Kerry seperti dikutip Reuters.

Credit ANTARA News

Menlu AS John Kerry Pertegas Resolusi PBB atas Israel

a mempertahankan keputusan AS untuk meneruskan resolusi PBB yang mengecam pendudukan Israel di Palestina. (Foto: REUTERS/Joshua Roberts)

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri AS, John Kerry mempertegas keputusan AS untuk meneruskan resolusi yang dikeluarkan PBB meminta Israel mengakhiri pendudukannya atas Palestina.

Mengutip Reuters, pada Rabu (28/12), Kerry memberikan parameter untuk konflik Israel-Palestina, dengan menyampaikan bahwa AS tidak dapat berdiam diri begitu saja sementara ada kesempatan untuk mengarah pada perdamaian.

Dalam pidato khusus yang ia sampaikan hanya beberapa pekan sebelum pemerintahan Presiden AS Barack Obama lengser dan berganti pada presiden AS terpilih Donald Trump, Kerry mempertahankan keputusan AS yang memberikan jalan pada resolusi PBB yang ingin mengakhiri pendudukan Israel di Palestina.

Menurutnya, itu adalah solusi yang paling memungkinkan bagi kedua negara.

"Di luar upaya keras kita selama bertahun-tahun, solusi kedua negara saat ini berada di dalam keadaan berbahaya," ujarnya di Kantor Kementrian Luar Negeri.

"Kita tidak dapat, dalam kesadaran penuh, berdiam diri, dan tidak mengatakan apapun, ketika melihat ada harapan akan adanya perdamaian," ujarnya.

Tanggapan PM Israel

Secara terpisah, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu kemudian mengatakan pidato yang disampaikan John Kerry pada Rabu (28/12) tersebut sangat bias dan menentang Israel.

Dalam sebuah pernyataan resmi berbahasa Inggris yang disampaikan kementerian Perdana Menteri, Netanyahu menyampaikan: "Seperti mempertegas resolusi yang disampaikan PBB, Kerry dalam pidatonya berbalik arah menentang Israel."

Para pejabat tinggi Israel mengatakan Kerry 'sangat terobsesi dengan kesepakatan' dalam pidatonya, yang justru tidak sejalan dengan AS. Netanyahu menuding Kerry telah menyentuh 'akar konflik oposisi Palestina terhadap Yahudi dalam batas manapun.'

Sebelumnya, PBB pada Jumat pekan lalu mengeluarkan resolusi menuntut “Israel dengan segera dan sepenuhnya menghentikan kegiatan pemukiman Yahudi di wilayah pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur”. Isi resolusi tersebut menetapkan bahwa pemukiman Yahudi “tidak memiliki dasar hukum yang sah” dan “berbahaya bagi penerapan solusi dua negara.”

Netanyahu mengklaim bahwa Obama dan Kerry berada di balik langkah Dewan Keamanan PBB tersebut. Dengan memutuskan untuk tidak memveto langkah PBB itu, AS mengambil langkah yang jarang dilakukan dan membuat marah Israel.

Netanyahu juga menuduh Obama meninggalkan sekutu dekatnya di Timur Tengah itu di akhir masa jabatannya sebagai presiden. Resolusi PBB itu lolos dengan dukungan dari 14 anggota Dewan Keamanan lainnya dengan diiringi tepuk tangan riuh di ruang sidang.

Credit CNN Indonesia

Kedutaan Besar Rusia di Damaskus dibom dua kali

Kedubes Rusia di Suriah ditembaki dua kali

Asap membubung dari posisi militer pasukan Presiden Suriah Bashar al-Assad di Damaskus, Minggu (13/9). (REUTERS/Bassam Khabieh )

Moskow (CB) - Kedutaan besar Rusia di Damaskus, dibom dua kali, Rabu, kata Kementerian LUar Negeri Rusia dalam pernyataan.

Kementerian Luar Negeri Rusia menyebut insiden itu sebagai aksi provokasi untuk menggagalkan upaya penyelesaian damai di Suriah.

Mereka mengatakan satu bom jatuh di halaman dalam kompleks kedutaan sementara satu lainnya di dekat gedung misi diplomatik Rusia tersebut.

Para personel penjinak bom sudah berada di lokasi kejadian menjalankan tugasnya.

Credit ANTARA News

Kedubes Rusia di Suriah ditembaki dua kali

Jakarta (ANTARA News) - Kedutaan Besar Rusia di Suriah di ibu kota Damaskus dihujani tembakan dua kali pada Rabu sore.

Kementerian Luar Negeri Rusia menyebut serangan itu sebagai provokasi yang ditujukan untuk menggagalkan penyelesaian damai di Suriah.

Rusia menyatakan bom pertama menghajar halaman bagian dalam kompleks kedutaan, sedangkan serangan bom kedua mendarat di misi diplomatik.

Para penjinak bom tengah bekerja di sudut-sudut yang terkena bom itu, demikian Reuters.

Credit ANTARA News

Rabu, 28 Desember 2016

AS Lengah, Kim Jong-un Bereskan Senjata Nuklir Tahun Depan

SEOUL - Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-Un berencana menuntaskan pengembangan senjata nuklir negaranya pada 2017. Tahun depan dianggap waktu yang tepat karena memanfaatkan keuntungan kelengahan Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) yang disibukkan transisi kepemimpinan.

Rencana Kim Jong-un itu diungkap pembelot top Korut, Thae Yong-Ho, pada hari Selasa. Dia adalah wakil duta besar Korut untuk Inggris yang memilih membelot ke Korea Selatan pada bulan Agustus lalu.

Dalam konferensi pers pertamanya sejak melarikan diri, Thae mengungkap bahwa Kim telah mengeluarkan instruksi saat kongres partai berkuasa pada bulan Mei. Kim memerintahkan pengembangan senjata nuklir dituntaskan pada akhir tahun depan.

”Dengan Korea Selatan yang mengadakan pemilihan presiden dan AS yang mengalami transisi pemerintahan, Korut melihat 2017 sebagai waktu utama untuk pengembangan nuklir,” kata Thae kepada wartawan.

”Itu berdasarkan perhitungan bahwa AS dan Korea Selatan tidak akan dapat mengambil langkah-langkah fisik militer karena mereka terikat dengan politik dalam negeri,” ujar Thae.

Korut sudah dua kali menguji coba senjata nuklirnya pada 2016. Pada tahun ini pula, rezim Kim Jong-un sudah menguji beberapa rudal balistik dengan tujuan utama mampu menembakkan hulu ledak nuklir ke daratan AS.

Thae mengatakan, Kim Jong-un tidak akan pernah menjadikan senjata nuklir Korut sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi. Menurutnya, diktator muda itu tidak peduli seberapa besar insentif keuangan yang akan ditawarkan untuk ditukar dengan senjata nuklirnya.

Tujuan utama Kim Jong-un, ujar dia, adalah membuka dialog baru dengan AS dengan berposisi dengan negara berkekuatan nuklir. Washington sendiri telah berulang kali bersumpah bahwa tidak pernah akan menerima Korut sebagai negara nuklir.

Kendati demikian, Thae mengaku tidak tahu seberapa banyak kemajuan dari pengembangan senjata nuklir Korut. Sebab, informasi tentang senjata nuklir tidak diberikan kepada para diplomat. ”Bahkan menteri luar negeri pun tidak tahu,” ujarnya, seperti dikutip AFP, Rabu (28/12/2016).

Sebelum melarikan diri ke Korsel bersama istri dan dua anaknya, Thae tinggal di London. Pembelotan itu membuatnya dijuluki sebagai salah satu diplomat tinggi yang cacat.

Media pemerintah Korut mengecam dia sebagai ”manusia sampah”. Dia juga dituduh menggelapkan uang negara, memperkosa anak di bawah umur dan jadi mata-mata untuk Korea Selatan dengan imbalan uang.

Credit sindonews.com

Balas Dendam Resolusi PBB, Israel Setop Bantuan ke Angola

TEL AVIV - Kementerian Luar Negeri Israel terus bereaksi keras terhadap negara-negara pendukung resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB yang memerintahkan penghentian proyek permukiman di tanah Palestina yang diduduki. Israel membalas dendam, salah satunya dengan menghentikan bantuan ke Angola.

Perwakilan pemerintah Angola telah dipanggil dalam pertemuan dengan Kementerian Luar Negeri Israel bersama dengan para perwakilan negara-negara anggota DK PBB pendukung resolusi.

Duta Besar Israel untuk Angola, Oren Rozenblat, menyampaikan surat kepada Kementerian Luar Negeri Angola soal pengumuman penghentian bantuan Israel ke negara Afrika itu.

Kementerian Luar Negeri Israel mengumumkan bahwa Duta Besar Rozenblat akan bertemu dengan wakil dari Departemen Luar Negeri Angola di Afrika dan Timur Tengah. ”Dia akan menyampaikan pesan Israel soal kekecewaan dan kemarahan mengenai orang Angola yang mendukung resolusi Dewan Keamanan PBB,” kata Kementerian Luar Negeri Israel dalam sebuah pernyataan seperti dikutip Jerusalem Online, semalam (27/12/2016).

Angola merupakan salah satu dari 14 negara yang memberikan suara dukungan resolusi anti-pemukiman Israel yang disahkan oleh Dewan Keamanan PBB pekan lalu.

Kantor berita African Times melaporkan bahwa organisasi-organisasi pro-Palestina di Afrika Selatan mengambil keuntungan dari krisis diplomatik ini. Mereka menyerukan pemerintah dari negara-negara itu untuk menarik duta besar mereka yang bertugas di israel sebagai protes atas balas dendam Israel.

Selain Angola, negara Afrika anggota DK PBB pendukung resolusi itu adalah Senegal. Sebelumnya, Israel juga teleh menghentikan hubungan kerjasama dengan 12 negara pendukung resolusi DK PBB. Keputusan itu atas perintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu

Credit sindonews.com

Erdogan: Koalisi Pimpinan AS Dukung ISIS di Suriah

ANKARA - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan membuat tuduhan mengejutkan terhadap koalisi internasional yang dipimpin Amerika Serikat (AS). Erdogan mengatakan koalisi pimpinan AS mendukung kelompok teroris, termasuk ISIS di Suriah.

”Mereka memberikan dukungan kepada kelompok teroris termasuk Daesh,” ucap Erdogan mengacu pada sebutan ISIS dalam bahasa Arab.

Tuduhan Erdogan ini mengejutkan, karena Turki sebelumnya bagian dari koalisi internasional yang dipimpin AS. Turki juga tercatat bagian dari koalisi Islam yang dipimpin Arab Saudi. Kini, Turki beraliansi dengan Rusia dan Iran dalam mengatasi konflik Suriah.

Dalam sebuah konferensi pers hari Selasa, presiden Turki ini menyalahkan koalisi pimpinan AS yang memberikan bantuan kepada kelompok teroris. Selain ISIS, kelompok teroris yang disebut Erdogan didukung koalisi AS adalah pasukan Unit Perlindungan Rakyat Kurdi di Suriah utara (YPG) dan pasukan Partai Persatuan Demokratik (PYD).

”Kami telah memastikan bukti dengan foto dan video,” kata Erdogan sebagai penegasan atas tuduhannya, seperti dikutip Reuters, Rabu (28/12/2016).

Pada hari yang sama, Moskow juga menuduh Washington sudah mensponsori terorisme di Suriah. Tuduhan Rusia ini mengacu pada Rancangan Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional AS terbaru yang ditandatangani Presiden Barack Obama sebagai Undang-Undang.

“RUU baru secara terbuka menyatakan kemungkinan untuk menyediakan senjata yang lebih untuk (kelompok pemberontak maupun individu) di Suriah,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova.

“Senjata mereka akan segera menemukan jalan menuju jihadis,” ujar Zakharova. Dia mengkritik AS yang tetap menolak bekerja sama dengan Rusia dalam memerangi terorisme di Suriah.

Credit sindonews.com

Tingkatkan Kemampuan Perang, Iran Ingin Bangun Kapal Induk

TEHERAN - Iran berencana untuk membangun sebuah kapal induk. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan perang militer Iran.

Rencana itu diungkap Wakil Komandan Angkatan Laut Bidang Koordinasi, Laksamana Peiman Jafari Tehrani.

”Saat ini, Kementerian Pertahanan dan Angkatan Laut sudah membangun peralatan militer untuk perang angkatan laut, namun Departemen Pertahanan akan memproduksi berbagai jenis rudal dan kebutuhan Angkatan Laut lain untuk memenuhi penggunaan rudal itu,” kata Tehrani.

”Membangun sebuah kapal induk juga di antara tujuan yang dikejar oleh Angkatan Laut dan kami berharap untuk mencapai tujuan ini,” ujarnya, seperti dikutip Russia Today, semalam (27/12/2016).

Ini bukan pertama kalinya Teheran mengumumkan rencananya untuk membangun sebuah kapal induk. Pada tahun 2011, Wakil Komandan Angkatan Laut Iran, Kapten Mansour Maqsoudlou, kepada kantor berita IRNA, mengatakan bahwa desain awal untuk membangun kapal induk sudah disetujui.

Ide ini kemudian dipertegas lagi pada tahun 2014 ketika seorang pejabat Angkatan Laut Iran, Laksamana Habibollah Sayyari, mengklaim bahwa negaranya mampu membangun kapal induk, serta kapal selam berat.

”Seperti yang telah kita kerjakan, berhasil memproduksi kapal perang dan kapal selam, kami juga memiliki kemampuan untuk membangun kapal induk dan kapal selam berat,” kata Sayyari pada saat itu.

Awal Desember lalu, Presiden Iran Hassan Rouhani memerintahkan badan nuklir nasional untuk mulai mengembangkan kemampuan propulsi nuklir untuk transportasi laut.

Credit sindonews.com

Partai Demokrat AS: Israel Gaungkan Perang pada Kami

WASHINGTON - Perwakilan Partai Demokrat, Jim McDermott menyatakan, tudingan pemerintah Israel terhadap pemerintah Amerika Serikat (AS) terkait resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB adalah sebuah deklarasi perang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuding pemerintahan Barack Obama berada di balik resolusi itu.

"Apa yang kami lihat adalah awal dari perang pada pemerintah Amerika," katanya dalam sebuah wawancara dengan MSNBC, seperti dilansir Press TV pada Selasa (27/12).

Dia menyatakan, ini bisa disebut deklarasi perang, karena para pejabat Israel berusaha untuk membuat kasus terhadap pemerintahan Obama dan memaksa penggantinya Donald Trump untuk sepenuhnya mematuhi tuntutan mereka.

"Kami melihat iklim perang sekarang, dan kami melihat semua kicauan di twitter ini, semua jenis sindiran, semua ini setengah-cerita, dan semua hal ini menciptakan ketegangan yang luar biasa. Sehingga ketika Presiden baru dilantik, ia dapat memulai perang darat, yang dimulai saat dia mulai menerapkan kebijakannya di seluruh jajaran pemerintah," sambungnya.

Sebelumnya, Penasihat keamanan Gedung Putin, Ben Rhodes telah membantah tudingan Netanyahu itu. Dia mengatakan, pihaknya mengaku bingung dengan tudingan yang disampaikan oleh Netanyahu, dan mempertanyakan sumber informasi yang diterima oleh Netanyahu.

Namun, juru bicara Netanyahu, David Keyes tetap bersikeras pihaknya memiliki bukti yang kuat bahwa pemerintahan Obama berada di balik resolusi itu. Namun, Israel menyerahkan kepada Presiden AS terpilih, Donald Trump, apakah akan membeberkannya atau tidak.

Ia menyatakan, ada informasi yang kuat dari dunia Arab dan internasional bahwa pemerintahan Obama membantu dengan licik dan mempromosikan resolusi. Meski begitu, Keyes tidak mau mengungkapkan bukti itu saat ini.

Credit sindonews.com

Presiden Rumania Tolak Pencalonan Politisi Muslim sebagai PM

BUCHAREST - Presiden Rumania Klaus Iohannis menolak pencalonan Sevil Shhaideh sebagai Perdana Menteri negara tersebut. Politisi Muslim itu dicalonkan oleh Partai Sosial Demokrat Rumania (PSD), yang tidak lain adalah pemenang dalam pemilihan Parlemen di Rumania yang berlangsung pada tanggal 11 Desember lalu.

Iohannis mengatakan, keputusan ini ia ambil setelah melakukan pembicaraan dengan PSD, dan Aliansi Liberal Demorat (Alde), sebagi pihak yang mencalonkan Shhaideh. Dia meminta keduanya untuk mencalonkan sosok baru.

"Minggu lalu saya mengadakan konsultasi dengan partai-partai politik. PSD dan Alde yang bersama-sama mengusulkan Sevil Shhaideh sebagai calon untuk posisi Perdana Menteri," kata Iohannis.

"Saya mempertimbangkan semua pro dan kontra dan memutuskan untuk menolak tawaran ini. Saya meminta PSD dan Alde untuk membuat proposal lain," sambungnya, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (27/12).

Shhaideh adalah anggota partai, tetapi tidak maju sebagai anggota Parlemen dalam pemilu. Dia pernah menjabat Menteri Pembangunan Daerah selama enam bulan pada tahun 2015 dan saat ini dia menjabat sebagai salah satu petinggi di kementerian itu.

Dia diketahui menikah dengan seorang pengusaha bernama Akram Shahida pada tahun 2011. Suaminya dikabarkan lahir dan besar Suriah, dimana Akram disebut berasal dari wilayah Latakia.

Credit sindonews.com

Wanita Muslim Ini Dicalonkan Jadi PM Rumania

BUCHAREST - Nama Sevil Shhaideh (52) saat ini menjadi perbicangan hangat di Rumania. Shhaideh menjadi bahan pembicaraan karena dia adalah wanita Muslim pertama yang dicalonkan menjadi Perdana Menteri Rumania.

Shhaideh merupakan politisi dari Partai Sosial Demokrat Rumania. Partai ini merupakan pemenang dalam pemilihan Parlemen di Rumania yang berlangsung pada tanggal 11 Desember lalu.

Melansir Al Arabiya pada Kamis (22/12), pengumuman ditunjuknya Shhaideh sebagai calon Perdana Menteri Rumania disampaikan langsung oleh Ketua Partai Sosiaslis Demokrat, Liviu Dragnea.

Penujukan Shhaideh ini dilakukan, setelah Dragne dipastikan tidak bisa maju sebagai calon Perdana Menteri. Ini dikarenakan dugaan korupsi yang dilakukan ole Dragnea.

Shhaideh adalah anggota partai, tetapi tidak maju sebagai anggota Parlemen dalam pemilu. Dia pernah menjabat Menteri Pembangunan Daerah selama enam bulan pada tahun 2015 dan saat ini dia menjabat sebagai salah satu petinggi di kementerian itu.

Dia diketahui menikah dengan seorang pengusaha bernama Akram Shahida pada tahun 2011. Suaminya dikabarkan lahir dan besar Suriah, dimana Akram disebut berasal dari wilayah Latakia.

Namun, walaupun sudah ditunjuk oleh partainya, Shhaideh masih harus menanti persetujuan dari Parlemen Rumania untuk bisa maju dalam perebutan kursi Perdana Menteri di negara tersebut.

Credit sindonews.com

AS Perlonggar Batasan Pengiriman Senjata ke Pemberontak Suriah, Rusia Kesal

MOSKOW - Kementerian Luar Negeri Rusia mengecam keputusan Amerika Serikat (AS) yang akan melonggarkan pembatasan pengiriman senjata kepada pemberontak Suriah. Moskow menyebut hal itu adalah tindakan berbahaya.

"Kami melihat keputusan AS untuk mengurangi pembatasan pada pasokan senjata ke pemberontak Suriah sebagai tindakan bermusuhan," kata Kementerian Luar Negeri Rusia dalam sebuah pernyataan.

"Keputusan ini menimbulkan ancaman yang cukup serius bagi pesawat tempur dan personel militer kami yang berada di Suriah," sambungnya, seperti dilansir Reuters pada Selasa (27/12).

Kementerian itu juga mengatakan, pemerintahan Barack Obama berusaha untuk memperumit situasi di dunia sebelum Donald Trump mulai resmi menjabat sebagai Presiden AS. Trump resmi menjabat pada tanggal 20 Januari mendatang.

Seperti diketahui, Obama mengangkat beberapa pembatasan pada pengiriman senjata ke pemberontak Suriah awal bulan ini. Sebelumnya Kremlin mengatakan langkah itu sangat berisiko, karena senjata yang dikirim AS bisa jatuh ke tangan kelompok teroris.

Credit sindonews.com

Pemberontak Suriah Berharap AS Kirim Senjata Anti-Pesawat

DAMASKUS - Pasukan Pembebasan Suriah (FSA), salah satu faksi pemberontak yang didukung oleh Amerika Serikat (AS) menyambut baik keputusan terbaru Washington. AS baru saja memutuskan untuk melonggarkan pembatasan pengiriman senjata kepada pemberontak Suriah.

Juru bicara FSA, Talal Silo mengatakan, dengan adanya kebijakan baru ini, pihaknya berharap AS akan mengirimkan sejumlah senjata canggih. Salah satu senjata yang diinginkan FSA adalah senjata anti-pesawat.

"Meskipun ISIS tidak memiliki jet tempur, tapi FSA ingin sistem anti-pesawat untuk melindungi pasukannya dari potensi musuh di masa depan," kata Silo dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters pada Selasa (27/12).

Namun, ketika diminta penjelasan mengenai musuh yang dimaksud, Silo enggan memberikan penjelasan lebih lanjut. Namun, bila melihat situasi di Suriah, kemungkinan besar musuh yang dimaksud adalah Rusia dan pemerintah Suriah.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Rusia mengecam keputusan terbaru AS tersebut. Moskow menyebut hal itu adalah tindakan berbahaya.

"Kami melihat keputusan AS untuk mengurangi pembatasan pada pasokan senjata ke pemberontak Suriah sebagai tindakan bermusuhan. Keputusan ini menimbulkan ancaman yang cukup serius bagi pesawat tempur dan personel militer kami yang berada di Suriah," kata Kemlu Rusia.

Credit sindonews.com