Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto menemui Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Kamis (29/1/2015).JAKARTA, CB - Pakar hukum tata negara Refly Harun melihat posisi PDI Perjuangan akan terjepit bila melawan opini publik terkait calon Kapolri, Komjen Budi Gunawan.
Publik menginginkan Presiden Joko Widodo tidak melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri karena berstatus tersangka KPK.
"Yang terjepit PDI-P kalau melawan opini publik, tadinya solid malah terjepit sendiri. Dua bulan ke depan yang sering memuji Jokowi adalah KMP (Koalisi Merah Putih)," kata Refly di Bakoel Koffie, Jakarta, Minggu (1/2/2015).
Apalagi, kata Refly, kini KMP menyatakan mengikuti keputusan Presiden Jokowi mengenai nasib Budi Gunawan.
"Dunia sudah menjadi terbalik," ujarnya.
KMP adalah koalisi partai politik di DPR yang dinilai sejumlah pihak sebagai oposisi kerap mengkritisi kebijakan pemerintahan Jokowi-JK.
Menurut Refly, sikap paling aman yang diambil Presiden Joko Widodo adalah tidak melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri dilihat dari aspek hukum, publik dan politik.
"Paling aman tidak melantik, apalagi dengan safari (Jokowi) Prabowo, Habibie atau Ical dan SBY. Ini bukan Jokowi tapi PDIP yang terjepit," tuturnya.
Refly mengungkapkan sejarah KPK mendapatkan perlawanan saat berhadapan dengan Polri seperti kasus Kompol Novel. Untuk itu, kata Refli, jalan terbaik dengan membuang akar permasalahan di Polri dan KPK.
"Dukung KPK penyidikan seprofesional mungkin untuk Budi Gunawan. Lalu Dukung Polri menyelesaikan kasus Bambang Widjojanto," ungkapnya.
Sinyal KMP akan "seiring" dengan Jokowi ditunjukkan dengan kunjungan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ke Istana Bogor menemui Jokowi.
Prabowo dalam keterangan persnya mendukung langkah Jokowi menetapkan calon Kapolri pilihannya.
Credit KOMPAS.com
