Jumat, 08 Maret 2019

Trump Kecewa Jika Korut Pulihkan Situs Peluncuran Rudal


Pertemuan Donald Trump dengan Kim Jong-un
Pertemuan Donald Trump dengan Kim Jong-un
Foto: Republika

Pekan lalu Trup bertemu Kim untuk membahas mengenai denuklirisasi.




CB, WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump merasa kecewa jika benar Korea Utara (Korut) memulihkan situs peluncuran roketnya. Meski, dia mengatakan masih terlalu dini untuk memastikan informasi tersebut benar adanya atau tidak.

"Saya akan sangat kecewa jika itu benar terjadi," ujar Trump menanggapi laporan soal situs peluncuran itu pada Rabu (6/3) waktu setempat seperti dikutip BBC, Kamis.

"Ini laporan yang sangat awal. Saya akan sangat, sangat kecewa dengan Ketua Kim Jong-un, jika benar, dan kita lihat apa yang terjadi saja nanti. Kita akan memeriksanya sehingga nantinya akan diselesaikan," Trump menambahkan.

Pakar asing dan anggota parlemen Korea Selatan (Korsel), mengungkapkan, Korut sedang memulihkan fasilitas di lokasi peluncuran roket jarak jauh. Fasilitas di lokasi tersebut merupakan lokasi peluncuran roket jarak jauh yang dijanjikan dihapus oleh Korut. Pekerjaan membongkar situs peluncuran satelit Sohae itu dimulai tahun lalu, dan dinilai sebagai konsesi oleh Pyongyang.

Badan Intelejen Korsel (NIS) memberikan penilaian terkait tempat peluncuran Tongcang-ri Korut kepada anggota parlemen dalam suatu pengarahan pribadi. Namun Korut tidak segera menanggapi hal ini.

Sebelumnya Korut telah melakukan peluncuran satelit di situs itu dalam beberapa tahun terakhir. Sehingga Korut menerima sanksi PBB lantara uji coba rudalnya. Fasilitas peluncuran Sohae di situs Tongchang-ri telah digunakan untuk peluncuran satelit dan pengujian mesin tetapi tidak pernah untuk peluncuran rudal balistik.

Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton sebelumnya mengatakan Korut masih dapat menghadapi lebih banyak sanksi jika tidak ada kemajuan dalam denuklirisasi.

Temuan situs ini pun muncul setelah pekan lalu pertemuan antara Pemimpin Korut, Kim Jong-un dan Presiden AS, Donald Trump yang berakhir tanpa adanya kesepakatan. Pertemuan bersejarah pertama antara keduanya pada tahun 2018 di Singapura menghasilkan kesepakatan yang tidak jelas soal denuklirisasi.





Credit  republika.co.id




Korsel Cemas Dialog Gagal karena Korut Buka Lagi Situs Rudal


Korsel Cemas Dialog Gagal karena Korut Buka Lagi Situs Rudal
Duta Besar Korea Selatan untuk RI, Kim Chang-beom. (CNN Indonesia/Aulia Bintang Pratama)



Jakarta, CB -- Korea Selatan menyatakan laporan yang menyebut Korea Utara diduga mengaktifkan kembali situs peluncuran rudal bisa merusak dialog yang tengah berjalan dengan Amerika Serikat. Mereka berharap hal ini tidak berdampak luas terhadap proses itu.

"Tentu laporan itu akan berpengaruh tapi saya tidak yakin seberapa besar pengaruhnya (terhadap dialog AS-Korut) karena laporan itu belum terverifikasi," ucap Duta Besar Korsel untuk Indonesia, Kim Chang-beom, dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (6/3).

Pernyataan itu diutarakan Kim Chang-beom menanggapi laporan Badan Intelijen Nasional Korsel (NIS) yang mendeteksi indikasi Korut berupaya mengaktifkan kembali situs peluncuran rudal Tongchang-ri.

Indikasi itu didapat karena Korut terpantau membuka atap dan pintu situs tersebut, meski laporan itu tak menjelaskan waktu pasti pergerakan itu terjadi.


"Saya pikir hal pertama yang harus kita lakukan adalah memverifikasi laporan tersebut lalu memutuskan responsnya. Tapi menurut saya tidak ada alasan bagi Korut untuk melakukan tindakan provokatif seperti itu dalam situasi saat ini. Itu yang kami harapkan," ucap Kim Chang-beom.

Laporan itu muncul kurang dari sepekan setelah pertemuan kedua antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Pemimpin Tertinggi Korut Kim Jong-un di Hanoi, Vietnam, berlangsung tanpa menghasilkan kesepakatan terkait denuklirisasi.

Meski begitu, Kim Chang-beom menganggap pertemuan di Hanoi, walau gagal menghasilkan kesepakatan, merupakan sebuah kemajuan dalam proses perdamaian di Semenanjung Korea. Terutama dalam hal perbaikan hubungan AS dan Korut.

"Walaupun kami (Korsel) sedikit kecewa dengan hasil pertemuan, tapi kami melihat pertemuan di Hanoi kemarin produktif, setidaknya kedua pemimpin (Trump dan Kim Jong-un) tetap membiarkan meja perundingan terbuka," paparnya.

Selain itu, Kim Chang-beom juga menilai Trump dan Kim Jong-un lebih terbuka dan transparan dalam pertemuan kemarin.

"Setelah pertemuan kemarin, kita semua tahu apa yang diinginkan AS yakni pelucutan sejumlah situs rudal termasuk kompleks Yongbyon dan Korut mengatakan mau melakukannya hanya mereka merasa cukup sulit dalam tahapan ini," ujar Kim Chang-beom.

Korut dilaporkan sudah sempat menutup Tongchang-ri setelah bertemu dengan Trump untuk pertama kalinya di Singapura pada 12 Juni 2018 lalu.

Dalam pertemuan itu, Korut dan AS menghasilkan kesepakatan, salah satunya mengenai denuklirisasi di Semenanjung Korea. Namun, definisi denuklirisasi itu masih belum jelas.





Credit  cnnindonesia.com





Israel Tembak Mati Remaja Palestina Berusia 15 Tahun


Para pengunjuk rasa Palestina di dekat perbatasan antara Israel dan Jalur Gaza (ilustrasi).
Para pengunjuk rasa Palestina di dekat perbatasan antara Israel dan Jalur Gaza (ilustrasi).
Foto: EPA-EFE/MOHAMMED SABER

Saif Abu Zaied meninggal saat terjadi bentrokan di perbatasan Gaza.




REPUBLIKA.CO.ID, GAZA CITY -- Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan, seorang warga Palestina berusia 15 tahun tewas akibat tembakan tentara Israel selama bentrokan pada malam hari di sepanjang perbatasan Gaza-Israel. Korban diketahui bernama Saif Abu Zaied.

"Abu Zaied terluka di kepala pada hari Rabu (6/3) dan meninggal di rumah sakit, kata kementerian itu Kamis (7/3) pagi seperti dilansir dari Time.

Insiden itu terjadi ketika belasan pemuda terlibat dalam bentrokan pada malam hari. Bentrokan melibatkan bom molotov dan lampu laser yang diarahkan pada pasukan Israel di sepanjang pagar perbatasan.

Bentrokan pada malam itu merupakan kelanjutan dari protes pada siang harinya yang digelar aktivis Hamas di Gaza, selama setahun. Hamas ingin blokade Israel-Mesir yang melumpuhkan di daerah kantong Palestina diakhiri.

Pada Rabu, militer Israel mengatakan sebuah proyektil ditembakkan dari Gaza dan mengaktifkan sirene peringatan di Israel selatan.



Credit  republika.co.id



Jurnalis Palestina: Israel Sombong, Suatu Hari Akan Dibom Nuklir



Jurnalis Palestina: Israel Sombong, Suatu Hari Akan Dibom Nuklir
Nasser Al-Laham, jurnalis Palestina yang memprediksi Israel akan dibom nuklir oleh seseorang yang marah terhadap kesombongan negara itu. Foto/JNS.org


RAMALLAH - Seorang jurnalis senior Otoritas Palestina (PA) memprediksi suatu hari nanti Israel akan dibom nuklir oleh seseorang yang marah karena kesombongan negara Yahudi tersebut. Dia tidak akan peduli jika hal itu benar-benar terjadi pada Israel.

"Saya percaya bahwa kegemaran sayap kanan telah menyebabkan Israel kehilangan akal, dan itu akan membayar harga untuk semua yang terjadi. Saya percaya bahwa ini tidak tergantung pada rudal Iran," kata jurnalis bernama Nasser Al-Laham itu dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Maan yang videonya diunggah di YouTube.

"Lebih jauh, tampaknya Israel ingin dimusnahkan oleh rudal nuklir. Mereka dapat terus menganggap diri mereka orang terkuat, tetapi suatu hari, seseorang yang marah akan datang dan menjatuhkan bom nuklir pada mereka, dan kita akan bangun dan tidak menemukan orang yang akan mengatakan 'Boker tov'," ujarnya, yang dilansir Israel National News, Selasa (5/3/2019). Boker tov adalah ucapan selamat pagi dalam bahasa Ibrani.

Alih-alih peduli jika Israel dibom nuklir, jurnalis itu justru akan menulis artikel tetang ketidakpeduliannya.

"Pada hari itu saya akan menulis artikel berjudul 'Lo Ichpat Li'. (Israel) telah menjadi begitu sombong dengan kekuatannya sehingga hari ini semua orang adalah musuhnya," ujarnya. Lo Ichpat Li adalah kalimat dalam bahasa Ibrani yang berarti "Saya tidak peduli".

Komentar jurnalis Palestina itu sebenarnya sudah diunggah ke saluran YouTube kantor berita Maan pada 16 Januari 2019. Namun, baru diterjemahkan oleh Middle East Media Research Institute (MEMRI) beberapa hari lalu dan jadi pemberitaan media-media Israel hari ini.

Pada 2016, seorang ulama Arab Palestina dari Masjid Al-Aqsa juga mendesak umat Islam untuk menggunakan senjata nuklir untuk melenyapkan Israel dalam satu atau dua serangan.

Pejabat senior Palestina Jibril Rajoub juga pernah menyampaikan niatnya untuk membom Israel jika negaranya memiliki senjata nuklir.

Israel sendiri diyakini memiliki senjata nuklir, namun tak pernah bersedia mengonfirmasi. Pada tahun 2008, mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Jimmy Carter memperkirakan bahwa Israel memiliki setidaknya 150 senjata nuklir di gudang senjatanya. 

“AS memiliki lebih dari 12.000 senjata nuklir; Uni Soviet (Rusia) hampir sama; Inggris dan Prancis memiliki beberapa ratus, dan Israel memiliki 150 atau lebih," kata Carter.

Pada tahun 2014, Carter mempertimbangkan kembali perkiraannya. "Israel memiliki 300 atau lebih, tidak ada yang tahu persis berapa banyak," katanya mengacu pada jumlah stok senjata nuklir Israel.

Dalam pesan email pribadi, yang ditulis beberapa bulan sebelum kesepakatan nuklir Iran 2015 ditandatangani, dan bocor pada September 2016, mantan Menteri Luar Negeri AS Colin Powell mengungkap jumlah sebenarnya hulu ledak nuklir Israel pada saat itu.

"Anak-anak di Teheran tahu Israel memiliki 200, semua ditargetkan di Teheran, dan kami memiliki ribuan," bunyi bocoran email Powell.

Selama pembicaraan program nuklir antara Iran dengan enam negara kekuatan dunia (AS, Rusia, Inggris, Prancis, Jerman dan China), Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif mengatakan kepada wartawan di PBB bahwa Israel memiliki sekitar 400 hulu ledak nuklir.




Credit  sindonews.com



Einstein tak Bisa Jawab Pertanyaan Ini Selama 50 Tahun


Albert Einstein
Albert Einstein
Foto: .

Universitas Ibrani Yerusalem menerbitkan manuskrip Albert Einstein.




CB, YERUSALEM -- Universitas Ibrani Yerusalem di Israel merilis manuskrip ilmuwan Albert Einstein. Total ada 110 tulisan yang diperoleh universitas bersama Crown-Goodman Family Foundation of Chicago. Semuanya baru diterbitkan untuk pertama kali dalam rangka menandai hari lahir Einstein yang ke-140 pada 14 Maret.

Seperti dilansir dari media Israel, Haaretz, Kamis (7/3), Einstein pada 12 Desember 1951 pernah menulis surat yang isinya pengakuan bahwa dia masih belum berhasil memahami sifat kuantum cahaya selama 50 tahun mencurahkan pemikiran fisikanya.

"Lima puluh tahun mencurahkan pemikiran belum membawa saya untuk lebih dekat pada pertanyaan apa itu partikel cahaya. Hari ini setiap orang bodoh berpikir dia tahu jawabannya, tetapi dia sebetulnya membodohi dirinya sendiri," tulis Einstein dalam surat itu.

Jauh sebelum menulis itu, sejak 1916 Einstein juga telah membuat tiga karya ilmiah mengenai penyerapan dan emisi cahaya oleh atom. Karya-karya ilmiah ini menjadi konsep dasar teknologi laser.

Einstein juga pernah menulis surat untuk sahabat karibnya, Michele Angelo Besso. Dalam surat, dia menulis soal dirinya yang tidak bisa berbahasa Ibrani, bahasa nenek moyang Yahudi. Ia merasa malu karena tidak tahu bahasa Ibrani. Namun, peraih Nobel Fisika 1921 itu lebih suka dipermalukan ketimbang memelajari bahasa tersebut.


"Sebagai seorang goy (non-Yahudi), Anda tak wajib memelajari bahasa nenek moyang kita. Sementara saya sebagai santo Yahudi, harus malu pada kenyataan bahwa saya hampir tidak tahu apa-apa, tetapi saya lebih suka dipermalukan daripada memelajarinya," tulis Einstein dalam surat.



Surat Einstein kepada Besso, yang menjadi salah satu dari 110 manuskrip itu, ditulis dalam bahasa Jerman. Surat ini diperoleh Universitas Ibrani Yerusalem dari seorang kolektor pribadi asal North Carolina, AS.

Besso meninggal dunia pada 1955. Saat itu Einstein menyatakan, "Sekarang dia (Besso) telah meninggalkan dunia yang aneh ini sedikit di depan saya. Ini tidak berarti apa-apa. Orang-orang seperti kita, yang percaya pada fisika, tahu bahwa perbedaan antara masa lalu, sekarang dan masa depan hanya ilusi yang keras kepala."





Credit  republika.co.id



Partai Pesaing Utama Junta Dibubarkan Sebelum Pemilu Thailand




Demonstran anti-kudeta memakai topeng kertas dengan tulisan kebebasan dan pemilu sambil mengangkat tiga jari saat protes di pusat perbelanjaan di Bangkok, Thailand (1/6). Sekitar 30 orang lakukan protes di dalam mal di daerah Asoke. REUTERS/Damir Sagolj
Demonstran anti-kudeta memakai topeng kertas dengan tulisan kebebasan dan pemilu sambil mengangkat tiga jari saat protes di pusat perbelanjaan di Bangkok, Thailand (1/6). Sekitar 30 orang lakukan protes di dalam mal di daerah Asoke. REUTERS/Damir Sagolj

CB, Jakarta - Mahkamah Konstitusi memerintahkan pembubaran partai Thai Raksa Chart (TRC) karena mencalonkan Putri Ubolratana sebagai perdana menteri dalam pemilu Thailand.
MK memutuskan dengan suara 6 berbanding 3 untuk melarang 14 eksekutif TRC pada 8 Februari untuk mencalonkan diri dalam pemilihan selama 10 tahun. Dengan suara bulat, MK juga melarang eksekutif TRC mendirikan partai, menurut laporan Bangkok Post, 7 Maret 2019.
Sebelumnya KPU menyatakan partai Thai Raksa Chart melanggar UU pemilu dengan pasal membahayakan keberlangsungan monarki, karena mencalonkan Putri Ubolratana, kakak Raja Thailand Maha Vajiralongkorn. KPU kemudian melimpahkan kasus ini ke Mahkamah Konstitusi.

Menurut Mahkamah Konstitusi, semua pasal konstitusi menyebut bahwa raja dan keluarga kerajaan setingkat mom chao atau lebih tinggi harus netral politik.
"Jika (keluarga kerajaan) memasuki politik, maka akan melanggar konstitusi," kata MK.
Tindakan TRC dapat merusak institusi itu karena sang putri adalah anak tertua dari mendiang Raja Bhumibol Adulyadej dan saudara perempuan dari Yang Mulia Raja.
"Meskipun TRC memiliki hak dan kebebasan untuk melakukannya, tindakan mereka tidak boleh memiliki efek buruk atau merusak aturan monarki konstitusional atau membahayakan netralitas politik monarki," lanjut MK.

Komisi Pemilihan Umum Thailand memutuskan mendiskualifikasi Ubolratana Rajaka, 67 tahun sebagai calon Perdana Menteri Thailand. Sumber: Otago Daily Times
Keputusan ini final dan mengikat, ketika diumumkan di gedung MK di Chaeng Wattana, Bangkok, pada Kamis sore dengan keamanan tingkat tinggi. Sebanyak 1.000 personel keamanan berjaga di radius 500 meter.
South China Morning Post melaporkan, keputusan kontroversial ini diumumkan di depan 30 perwakilan partai dan anggota Komisi Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum mengajukan permohonan pembubaran partai kuat pesaing pro junta militer ke Mahkamah Konstitusi pada 13 Februari setelah TRC menominasikan sang putri pada 8 Februari.
Pejabat tinggi KPU sebelumnya mengatakan jika partai TRC dibubarkan, pencalonan semua dari 282 kandidat anggota parlemen-nya akan secara otomatis dibatalkan dalam pemilu 24 Maret mendatang dan semua suara yang mereka peroleh akan dianggap tidak sah.
Putusan ini secara efektif mendiskualifikasi Chart Raksa Thailand dan para kandidatnya untuk bertarung dalam pemilihan umum pada 24 Maret, memberikan pukulan telak bagi kubu keluarga Shinawatra karena tanpa dukungan partai, tidak mungkin dapat membentuk pemerintahan.

Thai Raksa Chart bukan yang terbesar dari partai-partai yang setia pada Shinawatra, tetapi banyak dari konstituennya yang diyakini akan menang, dan ini menjadi modal untuk melawan koalisi pro junta militer Thailand, termasuk partai Palang Pracharat, yang telah mencalonkan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha sebagai kandidat perdana menteri di pemilu Thailand.




Credit  tempo.co


Presiden Donald Trump Masih Masuk Daftar Orang Terkaya Dunia


Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, berpidato State of the Union di hadapan sesi gabungan Kongres pada Selasa, 5 Februari 2019. USA Today
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, berpidato State of the Union di hadapan sesi gabungan Kongres pada Selasa, 5 Februari 2019. USA Today

CB, Jakarta - Kekayaan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sepanjang 2018 lalu tak berkurang maupun bertambah dan Majalah Forbes tetap memasukkannya dalam daftar orang terkaya dunia bersama teman-teman borjuisnya yang lain.
Forbes mencatat kekayaan bersih Trump pada tahun lalu sebesar US$ 3.1 miliar atau Rp 44 triliun. Jumlah itu tak berubah dari tahun sebelumnya. Kekayaan sebesar itu menempatkannya dalam posisi orang terkaya nomor 715 dari 2.153 miliarder dipenjuru dunia.
Perusahaan real estate miliknya menjadi faktor terbesar penyumbang kekayaan pada Trump. Real estate juga menjadi asset berharga bagi banyak miliarder lainnya di dunia.
"Posisi Trump dalam daftar orang terkaya naik naik 51 tingkat dari sebelumnya karena banyak miliarder di dunia yang turun peringkatnya. Kekayaan Trump tidak mengalami peningkatan, tetapi peringkatnya naik," kata Luisa Kroll, Asisten Editor Majalah Forbes.


Kendall dan Kyle Jenner. (twitter.com)


Dikutip dari asiaone.com, Kamis, 7 Maret 2019, Kylie Jenner, 21 tahun, mencuri perhatian karena menjadi miliarder termuda di dunia. Dia sukses mengembangkan perusahaan kosmetiknya yang didirikan sejak tiga tahun lalu dengan modal Rp 3,5 miliar yang diperolehnya dari modeling.
Sedangkan orang terkaya nomor satu di dunia adalah Jeff Bezos, pendiri dan CEO Amazon.com Inc. Jumlah kekayaan bersihnya US$ 131 miliar atau Rp 1.860 triliun. 



Credit  tempo.co


Rabu, 06 Maret 2019

Filipina Sebut Perjanjian dengan Amerika Bisa Menimbulkan Perang



Foto satelit yang diambil, pada 8 Januari 2016, ini memperlihatkan tanggul dan dermaga yang telah selesai dibangun di Pulau Subi Reef, Kepulauan Spratly, Laut Cina Selatan.  Tiongkok terus membangun infrastruktur di pulau yang masih menjadi sengketa tersebut. REUTERS/CSIS Asia Maritime Transparency Initiative/Digital Globe
Foto satelit yang diambil, pada 8 Januari 2016, ini memperlihatkan tanggul dan dermaga yang telah selesai dibangun di Pulau Subi Reef, Kepulauan Spratly, Laut Cina Selatan. Tiongkok terus membangun infrastruktur di pulau yang masih menjadi sengketa tersebut. REUTERS/CSIS Asia Maritime Transparency Initiative/Digital Globe

CBManila – Menteri Pertahanan Filipina, Delfin Lorenzana, mempertanyakan perjanjian pertahanan dengan Amerika Serikat. Dia mengatakan perjanjian itu bisa menyeret Filipina terlibat dalam perang menyusul terbangnya pesawat pengebom B-52 terbang di atas kepulauan yang dipersengketakan pada awal pekan ini.

Delfin menyebut perjanjian itu berisiko menimbulkan kebingungan dan kekacauan saat krisis terjadi.
“Filipina tidak sedang berkonflik dengan siapapun dan tidak akan terlibat perang dengan siapapun di masa depan,” kata Lorenzana kepada media seperti dilansir CNN pada Rabu, 6 Maret 2019.

Lorenzana melanjutkan kapal perang AS semakin sering terlihat berlayar di Laut Filipina Barat. “Ini memungkinkan terjadinya perang. Dalam kasus itu dan berdasarkan perjanjian pertahanan, Filipina bakal otomatis terlibat,” kata Lorenzana. AS dan Filipina menandatangani Mutual Defense Treaty.

Laut Filipina Barat merupakan nama lokal untuk Laut Cina Selatan, yang menjadi area maritim tempat kapal perang Amerika Serikat melakukan berbagai navigasi untuk menjaga kebebasan kegiatan pelayaran.
Aktivitas kapal perang AS ini menimbulkan kecaman dari Cina, yang mengklaim seluruh wilayah LCS sebagai wilayahnya. Cina juga membangun pangkalan militer di kepulauan di LCS dan dilengkapi dengan landasan pesawat dan rudal presisi terpandu.
Pada Senin kemarin, sebuah pesawat pengebom AS B-52 terbang di dekat kepuluan yang dipersengkatan di LCS. Ini merupakan penerbangan pertama pesawat dengan kemampuan membawa rudal berhulu ledak nuklir sejak November 2018.

Lorenzana memerintahkan tim kajian untuk mengkaji ulang apakah perjanjian dengan AS itu masih layak dan relevan pada hari ini.
“Itu perjanjian berusia 67 tahun, apakah masih relevan untuk kepentingan nasional kita?” kata dia. “Apakah akan mempertahankannya, memperkuatnya atau mengakhirinya.”

Media Philstar melansir Lorenzana mengatakan ada klausul dalam perjanjian itu yang memiliki ambiguitas sehingga membingungkan Filipina. “Saya tidak percaya ambiguitas atau ketidakjelasan bakal bisa berfungsi sebagai alat pencegah. Faktanya, itu bisa menimbulkan kebingungan dan kekacauan saat krisis terjadi,” kata Lorenzana.




Credit  tempo.co




3 Fakta Kapal Selam Canggih India INS Kalvari


Kapal selam INS Kalvari dari India buatan Prancis. Zeenews/Twitter Indian Navy

Kapal selam INS Kalvari dari India buatan Prancis. Zeenews/Twitter Indian Navy


CBNew Delhi – Pemerintahan Perdana Menteri India, Narendra Modi, telah memerintahkan produksi kapal selam kelas Scorpene bernama INS Kalvari pada 2017. Modi menyebut ini merupakan sebagai proyek “Made in India” atau “Buat di India”, yang menjadi program pemerintah untuk meningkatkan pertahanan tanpa menggantungkan diri pada suplai senjata dari negara lain.

Baru-baru ini, seperti dilansir CNN, pemerintah Paksitan menyebut telah mencegat salah satu kapal selam India, yang mencoba masuk ke dalam wilayahnya. Pakistan juga menampilkan sejumlah gambar di permukaan laut dari kapal selam itu.

Berikut ini beberapa hal mengenai salah satu kapal selam INS Kalvari, yang diandalkan New Delhi, untuk memperkuat barisan pertahanannya seperti dilansir Economic Times:

  1. Mesin
Kapal selam ini bermesin diesel listrikdan dibuat oleh perusahaan Prancis DCNS. Kapal memiliki bobot sekitar 1.565 ton, yang namanya mengacu pada hewan predator di laut India.
 Kapal Selam INS Kalvari dari India buatan Prancis. Youtube
  1. Siluman

Kapal selam ini memiliki fitur siluman yang membuatnya sulit terdeteksi oleh kapal selam musuh. Ini karena konstruksinya dilengkapi dengan teknologi akustik sehingga aktivitas kapal tidak menghasilkan banyak bunyi. Bentuknya juga dibaut hydro-dynamic agar mudah bermanuver di dalam air. Kapal ini juga dilengkapi dengan rudal terpandu presisi, yang membuatnya berbahaya bagi kapal selam atau kapal laut musuh.

  1. Kecepatan
Kapal selam India ini memiliki kecepatan 20 knot dan dilengkapi dengan rudal SM-39 Exocet dan torpedo permukaan dan bawah laut. Kapal selam ini menjalani uji coba selama 120 hari sebelum mulai beroperasi. India memesan 6 kapal selam kelas scorpene dari Prancis. Kapal selam lama India berasal dari Rusia sebanyak 13 unit, yang mulai beroperasi pada 1967.



Credit  tempo.co


Militer India Sebut Rekaman Kapal Selam sebagai Propaganda




Militer Pakistan mempublikasikan rekaman video yang disebut sebagai kapal selam India muncul ke permukaan mendekati wilayah perairan Pakistan pada Senin, 4 Maret 2019. Press TV
Militer Pakistan mempublikasikan rekaman video yang disebut sebagai kapal selam India muncul ke permukaan mendekati wilayah perairan Pakistan pada Senin, 4 Maret 2019. Press TV

CB, New Delhi - Otoritas India membantah klaim otoritas Pakistan bahwa kapal selamnya dicegat saat berlayar hendak memasuki perairan Pakistan. Kedua negara bertetangga ini besitegang baru-baru ini mengenai Kashmir.

Militer Pakistan merilis rekaman video yang menunjukkan kapal selam India itu muncul ke permukaan. Rekaman video ini menunjukkan pukul 8.35 Senin malam waktu setempat.
“Angkatan Laut India tidak mengakui propaganda seperti itu dan tetap beroperasi seperti yang dibutuhkan untuk melindungi kawasan laut nasional. Pengerahan di lapangan tidak berubah,” kata Kapten D. K. Sharma, juru bicara Angkatan Laut, seperti dilansir Times of India pada Rabu, 6 Maret 2019.

Sumber di militer India menuding video itu adalah rekaman yang telah diubah dari peristiwa pada November 2016 dengan waktu dan tanggalnya diganti untuk menunjukkan seakan-akan rekaman itu dibuat pada Senin, 4 Maret 2019.
Sumber itu menyebut kapal selama INS Kalvari, yang dibeli dari perusahaan DNS Prancis, beroperasi sekitar 200 kilometer dari Kota Karachi. “Ini menunjukkan lokasinya berada di perairan internasional karena batas wilayah laut sebuah negara hanya 12 mil dari garis pantai,” kata pejabat itu.

Seorang sumber lainnya, seperti dilansir CNN, mengatakan,”Pemerintah  India membantah keaslian video yang beredar, kapal selamnya tidak mungkin muncul di permukaan, apalagi kalau memasuki perairan Pakistan.”
Mengenai ini, pejabat direktur jenderal Hubungan Masyarakat Angkatan Laut Pakistan mengatakan kapal selam itu bisa dihancurkan dengan mudah. Namun kebijakan Pakistan adalah menahan diri dalam menghadapi agresi India untuk memberikan kesempatan berdamai.



Pada pekan lalu, jet tempur India dan Pakistan terlibat perang udara dengan satu jet tempur India MIG-21 Bison jatuh di wilayah Kashmir, yang dikontrol Pakistan. Awalnya, militer India membantah jet tempurnya jatuh tertembak.
Namun, militer Pakistan mempublikasikan rekaman penangkapan pilot Wing Commander Abhinandan Varthaman, yang wajahnya terluka karena terkena lemparan penduduk di lokasi jatuhnya pesawat.
Militer India lalu meminta militer Pakistan agar segera mengembalikan Abhinandan, yang kemudian dilepas pada akhir pekan lalu sebagai bentuk sinyal perdamaian dari Islamabad.
PM India, Narendra Modi, menyalahkan jatuhnya jet tempur MIG-21 Bison itu kepada oposisi India di Kongres, yang dinilai menghambat proses pembelian jet tempur baru Rafale buatan Prancis. Ini membuat tokoh oposisi Rahul Gandhi menuding Modi telah korupsi dan berpura-pura karena tindakannya justru membuat proses pengiriman jet tempur itu terhambat.



Credit  tempo.co




Madrasah Pakistan yang Diklaim Dibom India Ternyata Masih Utuh



Madrasah Pakistan yang Diklaim Dibom India Ternyata Masih Utuh
Banguna-bangunan madrasah di Pakistan yang didirikan kelompok Jaish-e-Mohammed masih utuh. Padahal, India mengklaim telah menghancurkannya dengan serangan bom 1.000 kg. Foto/Planet Labs Inc/Handout via REUTERS


ISLAMABAD - Sebuah citra satelit menunjukkan enam bangunan madrasah yang didirikan kelompok Jaish-e-Mohammed di Pakistan masih berdiri utuh. Gambar satelit itu mematahkan klaim militer India bahwa 12 jet Mirage 2000 dengan 1.000 kg bom telah menghancurkan bangunan madrasah tersebut.

Citra satelit itu dihasilkan oleh Planet Labs Inc, operator satelit swasta yang berbasis di San Francisco. Gambar satelit diambil pada 4 Maret 2019 atau enam hari setelah serangan. Gambar menunjukkan tidak ada tanda-tanda kerusakan pada enam bangunan madrasah.

Gambar-gambar itu hampir tidak berubah dari foto satelit yang diambil April 2018. Tidak ada lubang yang terlihat di atap-atap bangunan, tidak ada tanda-tanda hangus, tak ada dinding pecah, juga tak ada pepohonan telantar di sekitar madrasah atau tanda-tanda lain dari dampak serangan udara.

Pemerintah Perdana Menteri India Narendra Modi sebelumnya mengatakan serangan pada 26 Februari telah mengenai semua sasaran yang dimaksudkan di situs madrasah di wilayah Balakat, Pakistan utara. Namun, bukti foto satelit ini akan mempermalukan pemerintah Modi.

Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan India, pada Rabu (6/3/2019), belum bersedia menjawab pertanyaan yang dikirim melalui email oleh Reuters tentang gambar satelit tersebut.

Jeffrey Lewis, direktur Proyek Nonproliferasi Asia Timur di Middlebury Institute of International Studies, membenarkan bahwa foto-foto satelit itu memperlihatkan struktur bangunan masih berdiri utuh.

"Gambar-gambar beresolusi tinggi tidak menunjukkan bukti kerusakan bom," katanya.

Sumber pemerintah India pada pekan lalu mengatakan 12 jet tempur Mirage 2000 menjatuhkan bom 1.000 kg dalam serangan tersebut.

Lewis dan Dave Schmerler, peneliti senior di James Martin Center untuk studi nonproliferasi yang juga menganalisis citra satelit, mengatakan senjata yang besar pasti akan menyebabkan kerusakan yang jelas pada struktur bangunan. 





Credit  sindonews.com




Pengurus Masjid Al-Aqsa Menentang Larangan Ibadah Israel


Pengurus Masjid Al-Aqsa Menentang Larangan Ibadah Israel Ilustrasi Al-Aqsa. (Anadolu Agency/Mostafa Alkharouf)



Jakarta, CB -- Yayasan pengelola kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, Waqf, menentang peraturan Israel yang melarang umat Muslim beribadah di Gerbang Emas (Golden Gate), salah satu bangunan di masjid tersebut.

Penentangan terjadi menyusul insiden bentrokan antara jamaah masjid dan polisi Israel belakangan ini terkait penggunaan Gerbang Emas yang ditutup negara zionis tersebut sejak 2003 lalu.

Dalam sebuah video yang dirilis Selasa (5/3), Pemimpin Dewan Waqf, Sheikh Abdel Azim Salhab, penutupan gedung hanya akan menyebabkan "reaksi keras terhadap polisi" di kompleks suci yang dikenal dengan nama Haram Al-Sharif itu.


"Keputusan pengadilan tidak berlaku untuk Masjid Al Aqsa. Adalah hak kita secara agama dan perjanjian untuk mengakses Gerbang Emas dan menjaga pintu ini terbuka bagi umat Islam yang ingin beribadah," kata Pemimpin Dewan Waqf, Sheikh Abdel Azim Salhab, 

Kelompok pemantau dari Israel, Ir Amim, menyatakan pengadilan Israel di Yerusalem memberikan tenggat waktu bagi Waqf hingga 10 Maret mendatang untuk menjelaskan mengapa perintah penutupan gerbang itu harus dicabut.

Waqf berencana tak merespons secara formal permintaan pengadilan tersebut.

"Karena Waqf tidak secara formal mengakui sistem peradilan Israel, kemungkinan kami tidak akan mengeluarkan tanggapan formal di mana dalam kasus ini pengadilan berharap bangunan itu ditutup," bunyi pernyataan Ir Amin seperti dikutip AFP.

"Diperkirakan bahwa penutupan bangunan secara paksa oleh polisi hanya akan memicu sejumlah besar warga Palestina melakukan aksi unjuk rasa atau melanggar aturan penutupan."

Pejabat Palestina menganggap tidak ada lagi alasan untuk menutup gedung tersebut sehingga mereka membuka kembali area itu pada Februari lalu. Sejak itu, kerumunan orang, terutama warga Palestina, terus berdatangan ke Gerbang Emas untuk beribadah meski dilarang oleh Israel.

Salhab dan asistennya sempat ditahan otoritas Israel pada pekan lalu karena dianggap melanggar perintah dengan menerobos masuk Gerbang Emas.

Keduanya dibebaskan di hari yang sama setelah Israel mendapat kecaman dari Yordania selaku penjaga Masjid Al Aqsa, salah satu masjid suci yang pernah dijadikan kiblat umat Muslim seluruh dunia.

Juru bicara Waqf, Firas al-Dibs, mengatakan Israel telah menangkap sedikitnya 130 warga Palestina di Yerusalem, termasuk pejabat senior Muslim, sejak pertikaian terakhir di area tu. Dibs menuturkan Israel untuk sementara waktu melarang lebih dari 60 orang masuk kompleks itu.

Akses ke Golden Gate ditutup oleh pengadilan Israel pada 2003 lalu ketika intifada kedua meletus. Tel Aviv menduga aktivitas militan banyak terjadi di sana sehingga memutuskan untuk menutupnya.

Selain umat Islam, situs itu juga disucikan oleh umat Yahudi. Orang-orang Yahudi dilaporkan masih diizinkan memasuki kompleks itu, tapi tidak bisa beribadah di sana.

Kedua belah pihak tak jarang terlibat konflik di kompleks itu, di wilayah Palestina yang masih diduduki Israel sejak Perang Enam Hari 1967 lalu.




Credit  cnnindonesia.com



Dewan Wakaf Tolak Perintah Pengadilan Israel Tutup Aula Masjid Al-Aqsa



Dewan Wakaf Tolak Perintah Pengadilan Israel Tutup Aula Masjid Al-Aqsa
Para warga Muslim Palestina saat salat Jumat di luar gerbang Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Foto/REUTERS/Ammar Awad


YERUSALEM - Dewan Wakaf yang mengawasi situs-situs suci Muslim di Yerusalem menolak perintah pengadilan Israel untuk menutup aula di kompleks Masjid Al-Aqsa. Perintah yang dianggap menghalangi jamaah Muslim untuk salat itu telah memicu ketegangan antara umat Islam Palestina dan polisi Israel dalam beberapa pekan terakhir.

Dewan Wakaf dibentuk atas izin Yordania sebagai otoritas yang berhak atas situs suci Al-Aqsa. Kepala Dewan Wakaf, Sheikh Abdel Azeem Salhab, mengatakan bahwa situs Bab al-Rahma atau dikenal sebagai "Gerbang Belaskasih" akan tetap terbuka bagi umat Islam untuk salat, terlepas dari ultimatum Israel untuk menutup situs pada Senin pekan depan.

"Kami tidak akan menanggapi pengadilan pendudukan terkait masalah Bab al-Rahma dan Masjid Al-Aqsa dan itu (tidak memiliki wewenang atas masalah ini)," kata Dewan Wakaf dalam sebuah pernyataan setelah mereka mengadakan pertemuan darurat hari Selasa, yang dilansir Al Jazeera, Rabu (6/3/2019).

Salhab menuntut agar Israel mengizinkan Dewan Wakaf untuk merenovasi gedung dan mencabut perintah pengadilan yang melarang lusinan pejabat Dewan Wakaf, penjaga dan jamaah masuk ke kompleks suci Al-Aqsa.

Menurut laporan Pusat Informasi Wadi Hilweh yang berbasis di Yerusalem otoritas Israel melarang 133 warga Palestina memasuki Masjid Al-Aqsa pada Februari. Di antara mereka yang dilarang adalah Salhab. Larangan memasuki kompleks suci itu selama 40 hari, sebuah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh otoritas Israel.

Menurut laporan itu, sekitar 229 orang juga ditangkap pada Februari.

Ketegangan meningkat di Yerusalem sejak warga Palestina membuka Bab al-Rahma bulan lalu, yang terletak di halaman dekat tembok timur Kota Tua Yerusalem. Para jamaah Muslim salat di situs tersebut sejak saat itu.

Israel sejatinya telah menutup struktur itu pada tahun 2003 dengan klaim bangunan itu digunakan untuk kegiatan politik oleh kelompok terlarang. Dewan Wakaf baru-baru ini menentang penutupan dan mengklaim bahwa mereka memiliki otoritas administratif atas semua struktur di dalam kompleks suci.

Dibangun Sinagog
Ketegangan semakin memanas setelah para aktivis dari sayap kanan Israel meminta pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk membangun sebuah sinagog di Bab al-Rahma. Permintaan itu dilansir surat kabar The Jerusalem Post.
Menurut surat kabar itu para aktivis telah mendesak pemerintah untuk mendirikan sinagog untuk ibadah umat Yahudi. Permintaan muncul selama pertemuan yang dihadiri oleh sejumlah aktivis sayap kanan pada hari Minggu. 

Pada akhir pertemuan tersebut, para aktivis menyerukan agar warga Israel naik ke kompleks suci secara massal pada hari Kamis untuk memperkuat cengkeraman Yahudi di situs suci.

Bagi umat Islam, Al-Aqsa merupakan situs tersuci ketiga di dunia setelah Makkah dan Madinah. Orang-orang Yahudi menyebut daerah itu sebagai "Temple Mount" yang diklaim sebagai situs dua kuil Yahudi di zaman kuno.

Israel menduduki Yerusalem Timur, tempat Masjid Al-Aqsa berada, selama Perang Arab-Israel 1967. Pemerintah Zionis itu menganeksasi seluruh kota Yerusalem pada tahun 1980 dalam suatu langkah yang tidak pernah diakui oleh komunitas internasional.


Credit  sindonews.com


Yahudi Dukung Paus Fransiskus Buka Arsip Rahasia Pius XII



Paus Pius XII sebagai cover majalah TIME
Paus Pius XII sebagai cover majalah TIME

CB, Jakarta - Paus Fransiskus mengatakan Gereja tidak takut pada sejarah saat mengumumkan rencana Vatikan membuka arsip rahasia pada masa Paus Pius XII yang selama beberapa dekade dicari oleh orang Yahudi.
Paus Fransiskus mengumumkan keputusannya untuk membuka arsip rahasia itu pada 2 Maret 2020 sehubungan untuk mempercepat proses pemberian gelar orang suci kepada Pius XII, seperti dilansir dari Reuters, Senin, 4 Maret 2019.

Menurut Paus Fransiskus, warisan Pius XII telah diperlakukan dengan prasangka dan berlebihan.

Orang Yahudi mengatakan, Pius XII yang menjabat sebagai paus dari tahun 1939 hingga 1958 tidak cukup membantu mereka yang menghadapi persekusi oleh pasukan Nazi dari Jerman.
Vatikan berpendapat Pius memilih bekerja di belakang layar. Dia khawatir intervensi publik akan memperburuk situasi bagi orang Yahudi dan Katolik di Eropa di masa perang yang dikuasai oleh Hitler.

Menurut Paus Fransiskus, Pius XII memimpin Gereja pada periode abad 20 yang paling menyedihkan dan paling gelap.
Pemimpin umat Katolik sedunia ini mengatakan, dia yakni bahwa penelitian sejarah yang objektif dan serius akan memungkinkan evaluasi dilakukan dalam cahaya yang benar termasuk kritik yang pantas.
Akan tetapi, menurut Paus Fransiskus catatan itu juga akan menunjukkan saat-saat sulit, keputusan-keputusan yang menekan, kehati-hatian manusia dan Kristen, yang bagi sebagian orang bisa dianggap sebagai keengganan tetapi hal itu sebagai upaya Pius XII untuk menjaga nyala api harapan tetap hidup.
Kontroversi atas tindakan Paus Pius XII selama perang pecah pada tahun 1963 terjadi ketika penulis drama Jerman Rolf Hpchhuth menulis drama kontroversi bertajuk The Deputy, a Christian Tragedy, yang menuding Pius bungkam menghadapi Holocaust.

Keputusan Paus Fransiskus membuka arsip rahasia di masa Paus Pius XII disambut oleh sejumlah organisasi Yahudi dan Israel.
Komite Yahudi Amerika atau AJC yang sudah lebih dari 30 tahun mencari cara untuk membuka arsip itu mengatakan, keputusan Paus Fransiskus sangat signifikan.
"Para ahli sekarang dapat secara objektif mengevaluasi catatan sejarah dari masa paling mengerikan untuk mengakui kegagalan maupun upaya gagah berani yang dilakukan semasa periode Shoah," kata Rabbi David Rosen, Direktur Urusan Antaragam AJC kepada Reuters.
Shoah merupakan kata dalam bahasa Ibrani untuk Holocaust. Tragedi Holocaust untuk mengenang sekitar 6 juta orang Yahudi dibunuh oleh pasukan Nazi yang dipimpin Adolf Hitler.
"Kami gembira dengan keputusan ini dan berharap akan diberi akses secara bebas untuk semua arsip yang relevan," kata Duta Besar Israel untuk Vatikan, Oren David.



Credit  tempo.co




AS Ancam Perkuat Sanksi Jika Korut Tak Denuklirisasi


AS Ancam Perkuat Sanksi Jika Korut Tak Denuklirisasi
Penasihat Keamanan Nasional AS, John Bolton, mengatakan negaranya bakal meningkatkan sanksi terhadap Korea Utara jika Pyongyang tidak menghentikan program nuklirnya. (Reuters/Joshua Roberts/File Photo)



Jakarta, CB -- Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat, John Bolton, mengatakan bahwa negaranya bakal meningkatkan sanksi terhadap Korea Utara jika Pyongyang tidak menghentikan program nuklirnya.

"Jika mereka tidak mau melakukannya, maka saya pikir Presiden [Donald] Trump sudah sangat jelas mengatakan bahwa mereka tidak akan mendapat keringanan atas sanksi yang diberikan kepadanya dan kami bahkan mempertimbangkan memperkuat sanksi itu," ujar Bolton, Selasa (5/3).

Namun, dalam wawancara dengan Fox Business Network yang dikutip Reuters tersebut, Bolton mengatakan bahwa AS akan memantau terlebih dulu komitmen Korut setelah pertemuan antara Presiden Donald Trump dan Kim Jong-un di Vietnam pekan lalu tak membuahkan hasil.

Dalam konferensi pers setelah pertemuan di Hanoi tersebut, Trump membeberkan bahwa AS sebenarnya sudah menyiapkan satu dokumen kesepakatan yang dapat ditandatangani usai konferensi tingkat tinggi dengan Kim.


Di akhir pertemuan, Trump memilih untuk tak meneken dokumen apa pun karena tidak mencapai kesepakatan mengenai denuklirisasi.

Menurut Trump, Kim menawarkan menutup sejumlah situs peluncuran rudal dan kompleks nuklir dengan timbal balik AS mencabut sanksi atas Korut.

Sementara itu, Trump ingin Korut melucuti senjata nuklirnya secara keseluruhan, baru AS dapat mencabut sanksi atas negara pimpinan Kim tersebut.

Beberapa hari setelah pertemuan tersebut, sejumlah laporan mengungkap bahwa Korut mulai berupaya mengaktifkan kembali situs rudal dan nuklirnya, seperti Sohae dan Tongchang-ri.



Credit  cnnindonesia.com




Pakar HAM PBB Minta Cina Buka Akses ke Xinjiang


Para peserta didik kamp pendidikan vokasi etnis Uighur di Kota Kashgar, Daerah Otonomi Xinjiang, Cina, berolahraga di lapangan voli pelataran asrama, Jumat (3/1/2019).
Para peserta didik kamp pendidikan vokasi etnis Uighur di Kota Kashgar, Daerah Otonomi Xinjiang, Cina, berolahraga di lapangan voli pelataran asrama, Jumat (3/1/2019).
Foto: ANTARA FOTO/M. Irfan Ilmie

Pakar HAM PBB mengutarakan kecemasannya tentang kamp di Xinjiang.




CB, JENEWA -- Pelapor khusus PBB untuk kebebasan beragama telah meminta Cina mengizinkannya mengunjungi Provinsi Xinjiang. Kunjungan itu dinilai penting untuk mengetahui situasi di sana, khususnya yang menyangkut keadaan Muslim Uighur.

"Saya telah meminta kunjungan untuk pergi ke sana (Xinjiang), karena ini merupakan prioritas bagi saya dalam hal melihat apa yang terjadi di sana. Ada alasan untuk sangat khawatir tentang laporan yang keluar dari wilayah Xinjiang," kata pelapor khusus PBB Ahmed Shaheed pada Selasa (5/3).

Shaheed mengaku menjadi salah satu pakar hak asasi manusia (HAM) di PBB yang telah menulis surat kepada otoritas Cina pada November tahun lalu. Dalam suratnya, dia mengutarakan kecemasan tentang program anti-ekstremisme Cina yang diterapkan di Xinjiang.

"Saya menulis kepada Cina bersama dengan beberapa pelapor lain tentang hukum 'de-ekstremifikasi' yang mereka laksanakan yang menghasilkan, dengan beberapa laporan, jutaan orang interniran," kata Shaheed.

Dia mengatakan telah beredar banyak kabar bahwa kamp interniran di Xinjiang tak manusiawi. "Ada dugaan kematian dalam tahanan, penganiayaan, penyiksaan fisik serta psikologis, dan kurangnya akses ke perawatan medis," ucapnya.

Di sisi lain, Shaheed menilai hukum yang diimplementasikan Cina di Xinjiang terlalu melebar dan membidik kegiatan yang pada dasarnya dilindungi masyarakat. Dalam konteks ini adalah cara berpikir, hati nurani, dan keyakinan. "Jadi berbagai macam pelanggaran terjadi di komunitas-komunitas ini," ujarnya.

Shaheed mengatakan Cina belum merespons permintaannya terkait kunjungan ke Xinjiang. Dia berharap Beijing mengabulkannya.

Cina telah dituding membangun kamp-kamp interniran di Xinjiang dan menahan lebih dari 1 juta Muslim Uighur di dalamnya. Beijing menyangkal tuduhan tersebut. Mereka menyatakan bangunan-bangunan itu sebagai kamp reedukasi.

Menurut Pemerintah Cina di dalam kamp reedukasi, para Muslim Uighur diajarkan berbagai keterampilan, seperti menjahit dan lainnya. Otoritas Cina mengatakan kehadiran pusat pelatihan kejuruan tersebut penting guna menghapus kemiskinan di Xinjiang. Mereka mengklaim bahwa para peserta telah menandatangani perjanjian untuk menerima pelatihan kejuruan.

Namun banyak pihak meragukan klaim Cina. Hal itu terutama disebabkan keengganan Cina memberi kemudahan akses bagi dunia internasional untuk berkunjung ke Xinjiang.





Credit  republika.co.id



Terdesak, 500 Militan di Benteng Terakhir ISIS Menyerah


Terdesak, 500 Militan di Benteng Terakhir ISIS Menyerah
Ilustrasi benteng terakhir ISIS di Suriah. (Reuters/Rodi Said)




Jakarta, CB -- Sekitar 500 militan ISIS menyerah kepada Pasukan Demokratik Suriah (SDF) dalam gempuran di benteng terakhir kelompok tersebut di Suriah pada Selasa (5/3).

Para militan itu termasuk dalam gelombang orang yang melarikan diri dari pertempuran di desa dekat perbatasan Irak itu.

Dalam kicauannya di Twitter, juru bicara SDF, Mustafa Bali, mengatakan bahwa ada 3.500 orang yang telah dievakuasi dari Baghouz di hari Selasa saja.


Adnan Arifin, komandan SDF, mengatakan kepada CNN bahwa secara keseluruhan ada lebih dari 6.000 orang yang melarikan diri atau meningalkan Baghouz dalam 48 jam terakhir.

Sebelum serangan dimulai pada bulan lalu, para pejabat SDF memperkirakan ada sekitar 1.500 warga sipil dan 500 militam ISIS di Baghouz. Namun, ketika serangan itu terjadi, jumlah yang sebenarnya rupanya jauh lebih tinggi.

Komandan SDF mengatakan kepada CNN bahwa ISIS melakukan perlawanan sengit dalam upayanya untuk mempertahankan wilayah terakhir mereka, dengan mengerahkan peluru kendali dan menggunakan jaringan terowongan untuk meluncurkan serangan.

Para militan yang tersisa itu termasuk personel paling tangguh dan berpengalaman. Beberapa dari mereka yang istri dan anak-anak para militan ISIS sebagai tameng agar tak diserang SDF.


Perebutan kembali wilayah Baghouz menandai akhir kontrol ISIS yang atas daerah kekhalifahan mereka di Irak dan Suriah.

Menurut Operation Inherent Resolve (CJTF-OIR), pada puncak kejayaan ISIS, ada 7,7 juta orang diperkirakan hidup di bawah kekuasaan mereka.

Sebuah laporan pusat internasional untuk studi radikalisasi dan kekerasan politik di King's College London mengungkap bahwa pendapatan ISIS menurun dari US$1,9 miliar pada masa kejayaannya tahun 2014 menjadi US$870 tahun 2016.

Komite pemantauan PBB memperkirakan bahwa meski kehilangan wilayah dan pendapatan, anggora ISIS masih berkisar antara 20.000 dan 30.000 orang.



Credit  cnnindonesia.com





Jenderal AS Rekomendasikan Tak Jual Jet Siluman F-35 ke Turki



Jenderal AS Rekomendasikan Tak Jual Jet Siluman F-35 ke Turki
Pesawat jet tempur siluman F-35 produksi Lockheed Martin, Amerika Serikat. Foto/REUTERS


WASHINGTON - Seorang jenderal top Amerika Serikat (AS) merekomendasikan agar penjualan pesawat jet tempur siluman F-35 Lockheed Martin kepada Turki tidak dilanjutkan jika Ankara menerima pengiriman sistem rudal S-400 Rusia. Menurut jenderal tersebut, konsekuensi yang harus diterima Ankara adalah tidak memperoleh jet tempur canggih itu karena menggunakan senjata Rusia.

Rekomendasi itu disampaikan Kepala Komando Eropa AS, Jenderal Curtis Scaparrotti, kepada anggota Komite Angkatan Bersenjata Senat pada hari Selasa.

"Saran militer terbaik saya adalah agar kita tidak menindaklanjuti dengan F-35, menerbangkannya atau bekerja dengan sekutu yang bekerja dengan sistem Rusia, terutama sistem pertahanan udara," kata Jenderal Scaparrotti, yang dikutip CNBC, Rabu (6/3/2019).

"Saya berharap mereka (Turki) akan mempertimbangkan kembali keputusan yang satu ini pada S-400," lanjut Scaparrotti. Dia menegaskan bahwa kemungkinan ada konsekuensi potensial, yaitu tidak ada penjualan militer asing di masa depan antara Washington dan Ankara.

Pada 2017, Ankara menandatangani perjanjian dengan Moskow untuk membeli sistem pertahanan rudal S-400. Nilai kesepakatan itu mencapai USD2,5 miliar. Sementara itu, Turki juga telah membantu membiayai program jet tempur termahal di Amerika, F-35 Joint Strike Fighter (JSF).

Ankara ingin menggunakan sistem rudal S-400 Rusia dan jet tempur F-35 Lockheed Martin secara bersamaan. Langkah itu membuat negara-negara NATO resah, terutama AS, karena takut rahasia kelemahan jet tempur siluman itu bisa jatuh ke tangan Rusia.

Sistem rudal S-400 Rusia, yang dilengkapi dengan delapan peluncur dan 32 rudal, mampu menargetkan pesawat tempur siluman seperti pesawat tempur F-35.

Pada bulan September, CNBC dalam laporannya mengatakan bahwa Turki memulai pembangunan situs untuk sistem rudal S-400 Rusia meskipun ada peringatan dari Amerika Serikat untuk tidak membeli platform tersebut. Laporan itu bersumber dari intelijen Amerika.

Menurut sumber yang dikutip CNBC, penilaian intelijen yang diterbitkan pada bulan Agustus disertai dengan citra satelit dari fasilitas peluncuran serta bunker di Turki. Konstruksi baru itu sesuai dengan pola untuk sistem rudal S-400 Rusia. 


Sementara itu, Departemen Luar Negeri AS telah membahas peluang bagi Ankara untuk membeli sistem pertahanan rudal buatan AS. Pada bulan Desember, departemen itu menyetujui penjualan sistem rudal Patriot buatan Raytheon kepada Ankara senilai USD3,5 miliar.

"Jika Turki mengakuisisi S-400, (negara) itu tidak akan menerima Patriot," kata seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS, yang berbicara dengan syarat anonim, kepada CNBC.

“Kami telah dengan jelas memperingatkan Turki bahwa potensi akuisisi S-400 akan menghasilkan penilaian ulang partisipasi Turki dalam program F-35, dan risiko transfer senjata potensial lainnya di masa depan ke Turki, serta mengarah pada sanksi di bawah undang-undang bernama Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA)," lanjut juru bicara itu.

Ankara sendiri dijadwalkan akan menerima pasokan sistem rudal S-400 akhir tahun ini dari Rusia dan diharapkan bisa menggunakannya pada tahun 2020.



Credit  sindonews.com


Dua Jet Tempur F/A-18 AS Tabrakan di Pangkalan California



Dua Jet Tempur F/A-18 AS Tabrakan di Pangkalan California
Pesawat-pesawat jet tempur F/A-18 Hornet Amerika Serikat saat menjalani pelatihan. Foto/Staff Sgt. Kowshon Ye/Marine Corps


CALIFORNIA - Dua pesawat jet tempur F/A 18 bertabrakan di pangkalan Korps Marinir Amerika Serikat (AS) di California. Insiden ini telah dikonfirmasi juru bicara Sayap Pesawat Marinir ke-3, Letnan Satu Fredric Walker.

Walker mengatakan kepada Marine Times pada hari Selasa bahwa para pilot mengeluarkan diri dari pesawat mereka dan mendarat dengan selamat setelah "insiden udara" atas Pusat Pertempuran Korps Marinir Twentynine Palms di California selatan selama pelatihan pada 28 Februari.

"Tidak ada personel yang terluka," kata Walker, yang dilansir Sputnik, Rabu (6/3/2019).

Kedua pesawat yang terlibat dalam kecelakaan tersebut ditugaskan ke Sayap Pesawat Marinir ke-3. Pejabat militer setempat tidak memberikan rincian tentang kerusakan akibat tabrakan dua jet tempur tersebut.

Namun, kecelakaan itu diklasifikasikan sebagai insiden Kelas A, yang berarti bahwa pesawat tersebut mengalami masalah signifikan yang akan membutuhkan biaya lebih dari USD2 juta untuk memperbaikinya.

Insiden ini adalah kecelakaan penerbangan besar kedua bagi Korps Marinir sepanjang tahun ini. Pada 5 Januari lalu, sebuah pesawat Harrier AV-8B rusak setelah terkena tali pengikat bahan bakar.

Pada awal Desember 2018, kecelakaan mematikan terjadi di lepas pantai Jepang, di mana enam marinir AS tewas setelah pesawat KC-130 bertabrakan dengan F/A-18.







Credit  sindonews.com




AS pertimbangkan sanksi baru untuk Venezuela


AS pertimbangkan sanksi baru untuk Venezuela
Menteri Luar Negeri Venezuela Jorge Arreaza memperlihatkan foto sambil berbicara saat pertemuan Dewan Keamanan PBB tentang situasi di Venezuela di New York, Amerika Serikat, Selasa (26/2/2019). ANTARA FOTO/REUTERS/Shannon Stapleton/cfo



Washington, (CB) - Penasihat keamanan nasional John Bolton pada Selasa mengatakan Amerika Serikat sedang mempertimbangkan sanksi baru untuk Venezuela.

Menurutnya, langkah tersebut dilakukan guna menekan pemerintahan Presiden Nicolas Maduro agar menyerahkan kekuasaan.

"Kami sedang mempertimbangkan sanksi baru, langkah-langkah baru untuk memperkuat cengkeraman kami terhadap sumber keuangan Maduro, guna menghentikan aliran dana yang dibutuhkan oleh rezimnya untuk tetap berkuasa," kata Bolton kepada Fox Business Network yang disiarkan Reuters


Washington menganggap pemimpin oposisi Juan Guaido sebagai pemimpin Venezuela yang sah dan memberlakukan sanksi pada sektor perminyakan negara Venezuela. Tidak hanya itu, pihaknya juga telah mengumumkan pembekuan aset serta pencekalan perjalanan yang menargetkan pejabat tinggi pemerintah.

Sebelumnya pada Selasa, utusan Washington untuk Venezuela, Elliot Abrams mengatakan penerapan sanksi baru AS terhadap warga negara atau entitas non-AS yang terikat pada pemerintahan Maduro merupakan "kemungkinan yang jelas", meskipun katanya belum ada keputusan untuk mengambil langkah tersebut.



Credit  antaranews.com