Menteri Dalam Negeri Austria mengusulkan pembentukan pengadilan untuk anggota ISIS. Foto/Daily Mail
WINA - Menteri Dalam Negeri Austria, Herbert Kickl, mengusulkan pembentukan pengadilan untuk mengadili para tentara bayaran kelompok teroris ISIS di Timur Tengah.
Masalah
potensi kembalinya pejuang teroris asing ke Eropa dan tantangan yang
terkait dengan para pengungsi telah menjadi masalah mendesak selama
beberapa tahun. Masalah ini diangkat oleh Presiden Amerika Serikat (AS)
Donald Trump akhir pekan lalu. Dia mendesak negara-negara Eropa untuk
mengambil kembali lebih dari 800 anggota ISIS, yang ditangkap oleh AS di
Suriah, dan mengadili mereka.
"Negara-negara
Eropa sekarang harus segera menyetujui bahwa harus ada pengadilan
terhadap (teroris) tentara bayaran ISIS dengan keterlibatan PBB dan UE
(Uni Eropa) di kawasan (Timur Tengah)," kata Kickl dalam sebuah
wawancara dengan surat kabar Kronen Zeitung yang disitir Sputnik, Minggu (24/2/2019).
Kickl
mencatat bahwa pembentukan pengadilan akan memungkinkan untuk
menginterogasi saksi di tempat dan menerima semua informasi yang
diperlukan untuk proses pidana.
Kickl menekankan bahwa, menurut para ahli, dari 30 hingga 60 orang mungkin ingin kembali dari zona perang ke Austria.
"Melindungi
populasi kita sendiri sangat penting. Karena itu, tidak dapat diterima
untuk mengambil bom waktu yang berdetak (tentara bayaran ISIS) ini
kembali ke Austria," ujar Kickl.
"Sudah ada cukup banyak kasus dengan masalah seperti ini di Austria," imbuhnya.
Kickl
juga mencatat bahwa persidangan istri tentara bayaran ISIS, yang
memberikan perlindungan kepada suami mereka, juga harus dilakukan di
Timur Tengah.
"Teroris tidak akan bisa tetap siap tempur, jika seseorang tidak menyiapkan makanan untuk mereka," tukasnya.
Tentara Afghanistan berjaga di Kabul, Afghanistan.
Foto: AP
Kelompok bersenjata anti-pemerintah menyumbang 63 persen dari korban.
CB,
JAKARTA --- Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut kematian warga sipil
yang terjadi di Afghanistan mengalami peningkatan pada 2018 di banding
tahun-tahun sebelumnya. Kematian warga sipil meningkat 11 persen di mana
pada 2017 terdapat 3.804 orang tewas termasuk 927 anak-anak dan 7.189
orang lainnya luka-luka saat serangan bunuh diri dan pemboman yang
mendatangkan malapetaka di seluruh negara yang dilanda perang itu.
Laporan
itu dirilis sehari sebelum AS dan Taliban mengadakan pembicaraan yang
bertujuan untuk mengakhiri konflik yang dapat meningkatkan harapan untuk
perdamaian bersama dengan kekhawatiran bahwa penarikan Amerika dapat
menyebabkan perang saudara yang bahkan lebih berdarah. Menurut PBB,
setidaknya 32.000 warga sipil telah tewas dan 60.000 lainnya terluka
dalam dekade terakhir. Kenaikan jumlah kekerasan pada 2018 bersamaan
dengan peningkatan signifikan dalam jumlah kematian yang disebabkan oleh
penargetan warga sipil yang disengaja.
Sebagian besar
berasal dari serangan bunuh diri oleh pejuang yang bersekutu dengan
Taliban atau Negara Islam Irak dan negara-negara tersebut. Kelompok
bersenjata anti-pemerintah menyumbang 63 persen dari korban.
“Sudah
waktunya untuk mengakhiri kesengsaraan dan tragedi manusia ini. Cara
terbaik untuk menghentikan pembunuhan dan melukai warga sipil adalah
menghentikan pertempuran,” kata kepala misi PBB di Afghanistan,Tadamichi
Yamamoto seperti dilansir Al Jazeera pada Senin (25/2).
Peningkatan
serangan udara oleh pasukan AS dan Afghanistan juga menyebabkan lebih
banyak kematian warga sipil pada 2018, dengan lebih dari 500 warga sipil
tewas oleh dalam operasi udara itu.
Amerika Serikat
mengintensifkan kampanye udaranya terhadap gerilyawan Taliban dan ISIL
saat Washington berupaya untuk menekan kelompok-kelompok bersenjata,
menjatuhkan amunisi dua kali lebih banyak pada 2018 dibandingkan tahun
sebelumnya.
Yamamoto mengatakan adanya korban sipil tidak
dapat diterima dan meminta semua pihak untuk segera mengambil langkah
konkret dan menghentikan peningkatan jumlah warga sipil yang
mengalami luka dan kehancuran hidup.
Jakarta, CB -- Sebuah pesawat milik Biman
Bangladesh Airlines yang sedang terbang dari Chittagong, Bangladesh,
menuju Dubai melakukan pendaratan darurat di Bandara Internasional Shah
Amanat Chittagong pada Minggu (24/2) setelah diduga mengalami pembajakan.
Pesawat itu membawa 142 penumpang. Kepada Reuters, manajer umum maskapai, Shakil Miraj mengatakan seluruh penumpang sudah meninggalkan keluar dari pesawat tanpa mengalami luka.
"Ada 142 penumpang dan semuanya sudah keluar dari pesawat dengan selamat," kata Miraj.
Ia mengatakan pesawat jenis Boeing 737 itu dijadwalkan terbang dari Dhaka menuju Dubai melalui Chittagong.
Sementara itu pelaku pembajakan yang berjumlah satu orang berhasil ditembak mati pasukan komando Bangladesh.
"Kami
mencoba menangkapnya atau membuatnya menyerah tetapi dia menolak dan
kemudian kami menembaknya," kata Mayor Jenderal S M Motiur Rahman dari
Angkatan Darat Bangladesh.
Kata seorang pejabat otoritas
penerbangan, pelaku diduga memasuki kokpit Biman Bangladesh Airlines dan
memaksa pilot melakukan pendaratan darurat.
Pelaku sempat
mengatakan kepada pilot bahwa ia memiliki masalah pribadi dengan
istrinya dan ingin berbicara dengan Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh
Hasina.
Wakil Angkatan Udara Bangladesh, Marsekal Nayeem Hasan mengatakan pelaku
terlihat memiliki pistol dan bahan peledak di tubuhnya. Namun tidak
jelas pistol dan bahan peledak itu asli atau tidak.
Pelaku
diperkirakan berusia sekitar 20 tahun dan kemungkinan warga Bangladesh,
sebab dia berbicara dalam bahasa Bangla. Belum diketahui pasti juga
identitas pelaku.
Latihan Penanggulangan Keadaan Darurat
Sejumlah personel Sat Bravo 90 Paskhas TNI Angkatan Udara berusaha
melumpuhkan aksi pembajakan pesawat udara dalam latihan Penanggulangan
Keadaan Darurat (PKD) di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat
(28/4/2017). Latihan PKD tersebut untuk melatih kemampuan dalam
melakukan penanggulangan keadaan darurat baik sisi keamanan maupun
keselamatan di bandara. (ANTARA/Widodo S Jusuf)
Dhaka (CB) - Sebuah pesawat milik Biman Bangladesh Airlines
yang sedang terbang dari Chittagong, Bangladesh, menuju Dubai melakukan
pendaratan darurat di Chittagong pada Minggu karena tampaknya ada upaya
pembajakan, kata seorang pejabat tinggi maskapai tersebut.
Seluruh 142 penumpang kemudian diperbolehkan meninggalkan pesawat, kata manajer umum maskapai, Shakil Miraj, kepada Reuters.
Para polisi dan tentara masih mengepung pesawat tersebut, ujarnya.
"Ada 142 penumpang dan semuanya sudah keluar dari pesawat dengan selamat," kata Miraj.
Ia mengatakan pesawat jenis Boeing 737 itu dijadwalkan terbang dari Dhaka menuju Dubai melalui Chittagong.
Pesawat sistem peringatan dini dan
kontrol udara (AEWACS) Angkatan Udara India (IAF) terbang di udara pada
"Vayu Shakti", atau latihan Air Power di Pokhran, negara bagian
Rajasthan, India, Sabtu (16/2/2019). ANTARA FOTO/REUTERS/Amit Dave/djo
(REUTERS/AMIT DAVE)
New Delhi, (CB) - Kebakaran yang terjadi di arena pameran
dirgantara di India menghancurkan tiga ratus mobil pada Sabtu, kata
seorang pejabat pemadam kebakaran, sebagai kecelakaan paling terbaru
yang merusak acara yang dilaksanakan pemerintah.
Penyabab kebakaran kemungkinan besar akibat "kebakaran rumput kering dan
diperparah embusan angin yang kuat", kata M.N. Reddi, pejabat pemadam
kebakaran di Bengaluru, kota di bagian selatan India, tempat pameran
tersebut diadakan. Sejauh ini belum ada laporan-laporan mengenai korban
jiwa, katanya dalam cuitan.
Gambar-gambar yang disiarkan ANI, mitra Reuters, menunjukkan deretan
mobil-mobil yang hangus terbakar dan kobaran api serta asap hitam
membububung.
The Aero India show, yang dilaksanakan Kementerian Pertahanan India,
bertujuan untuk menjadikan acara kedirgantaraan utama di dunia, tetapi
telah terganggu kecelakaan-kecelakaan tahun ini.
Pada Selasa, dua pesawat Angkatan Udara India bertabrakan di udara
ketika sedang melakukan latihan aerobatik, menewaskan satu pilot dan
mencederai dua lainnya.
Seorang juru bicara Kementerian Pertahanan India tidak menanggapi permintaan untuk berkomentar.
Jakarta, CB -- Satelit Nusantara 1 memakan ongkos pembuatan sekitar US$250 juta atau sekitar Rp 3,5 triliun. Nusantara 1 adalah satelit High Throughput Satellite (HTS) komunikasi broadband pertama di Indonesia.
Group Head Space System Group PSN Indri Prijatmodjo mengatakan satelit ini menggunakan roket Falcon 9 SpaceX untuk mengantarkan ke luar orbit bumi. Indri mengatakan ongkos transportasi Nusantara 1 membutuhkan sekitar US$60 juta atau Rp843 miliar.
"Daftar harga SpaceX terbuka di internet. Ada harga SpaceX yang Falcon 9 di situsnya. Falcon 9 itu memakan US$60 juta," kata Indri saat acara konferensi pers di Kantor PSN, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (22/2).
Indri mengatakan SpaceX memiliki harga yang kompetitif dan bisa diandalkan untuk mengantarkan satelit Nusantara 1. SpaceX memiliki teknologi reusable rocket.
Teknologi tersebut membuat perusahaan bisa menghemat manufaktur roket dan berpotensi menurunkan biaya untuk setiap misi peluncuran. Bahkan Indri mengatakan SpaceX menguasai pangsa pasar jasa pengiriman satelit ke luar angkasa.
Pasalnya, teknologi SpaceX ini tentu bisa menghemat manufaktur roket dan berpotensi menurunkan biaya untuk setiap misi peluncuran.
"Kompetitif dan reliable sehingga SpaceX jadi pilihan. Nanti mungkin ke depan ada inovasi yang buat peluncuran lebih murah," ujar Indri.
Indri juga menilai Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) belum siap untuk membuat roket yang mampu mengantarkan objek ke luar angkasa. Indri mengatakan mimpi Indonesia untuk memiliki roket buatan dalam negeri sepertinya masih jauh.
"Karena Lapan belum mempunyai kemampuan seperti ini. Lapan cuma punya roket kecil untuk 20 kilometer ke 30 kilometer. Jadi Indonesia masih sangat jauh," kata Indri.
Satelit ini memiliki berat ketika peluncuran mencapai 4.100 kilogram. Teknologi Next Generation Electric Propulsion yang disematkan pada Nusantara Satu mampu membuat berat satelit menjadi sangat ringan dan menjadikan biaya investasi lebih terjangkau.
"Nusantara Satu dirancang sangat efisien untuk menekan biaya angkut kargo SpaceX satelit ini hanya berbobot empat ton, sementara kapasitas kargo SpaceX adalah tujuh ton. Jadi biaya angkutnya bisa lebih murah," kata Direktur Utama PSN Adi Rahman Adiwoso dalam keterangan resmi.
Jakarta, CB -- Pasifik Satelit Nusantara (PSN) berhasil meluncurkan satelit komunikasi broadband Nusantara 1 pada 08.45 WIB, Jumat (22/2). Nusantara 1 merupakan satelit pertama Indonesia dengan teknologi High Throughput Satellite (HTS).
Nusantara 1 diluncurkan dari Cape Canaveral, Amerika Serikat menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX. Nusantara 1 akan menuju slot orbit 146 derajat Bujur Timur tepat di atas Papua.
"Semalam pada 21 Februari pukul 20.45 waktu Florida atau pukul 08.45 WIB, satelit Nusantara telah berhasil diluncurkan dari Cape Carnaveral," kata Direktur Jaringan PSN Heru Dwikartono saat acara konferensi pers di Kantor PSN, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (22/2).
Setelah sukses melewati dua fase dan terlepas dari roket pendorong, Nusantara 1 saat ini sedang melakukan perjalanan ke slot orbit 146 derajat Bujur Timur. Heru mengatakan satelit membutuhkan waktu dua minggu untuk sampai di slot orbit.
"Semua sesuai dengan yang direncanakan. Dan sekarang sedang dalam perjalanan orbit slot di 146 derajat di atas Papua," kata Heru.
Setelah sampai di sana, satelit akan melakukan in orbit test . Satelit akan melakukan uji coba selama kurang lebih tiga minggu sebelum beroperasi untuk memancarkan sinar broadband.
"Kondisi di luar angkasa itu ekstrem, jadi kami lakukan tes untuk lihat apakah fungsi satelit di luar angkasa sama dengan sebelum diberangkatkan," kata Heru.
HTS yang dapat memberikan layanan internet broadband dengan kapasitas lebih besar sampai dengan 15 Gbps atau sekitar tiga kali lipat kapasitas satelit konvensional.
Heru menjelaskan Satelit Nusantara 1 memiliki kapasitas 26 transponder C-band dan 12 transponder Extended C-band serta 8 spot beam Ku-band dengan total kapasitas bandwidth mencapai 15 Gbps.
Cakupan C-band dan Extended C-band satelit tersebut meliputi wilayah Asia Tenggara. Sementara untuk Ku-Band meliputi seluruh wilayah Indonesia yang terdiri dari delapan Spot Beam pada sistem HTS.
Heru mengatakan satelit ini diproduksi oleh Space System Loral (SSL) ini menggunakan platform SSL-1300-140 yang sanggup mengorbit selama lebih dari 15 tahun. Satelit ini memiliki berat ketika peluncuran mencapai 4.100 kilogram.
JAKARTA, CB - Ekonomi Indonesiaterus tumbuh pasca-Reformasi 1998. Kini sudah ada di kelompok G20 atau 20 negara dengan ekonomi terbesar di dunia.
Dalam beberapa tahun ke depan, ekonomi Indonesia diproyeksikan akan terus membesar.
Bahkan akan menempati posisi ke-6 sebagai negara dengan ekonomi terbesar (produk domestik bruto berdasarkan paritas daya beli/PPP) pada 2023. Begitu proyeksi Dana Moneter Internasional ( IMF).
Pada 2023, ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh 5,4 persen. Sedangkan PDB per kapita Indonesia akan mencapai 5.120 per dollar AS, atau Rp 71,6 juta.
Dikutip dari data IMF, Rabu (20/2/2019), pangsa ekonomi Indonesia akan mencapai 2,8 persen pada 2023. Angka ini lebih besar dari sejumlah negara.
Misalnya saja Brasil yang hanya menempati posisi ke-8 dengan pangsa ekonomi 2,34 persen. Begitu juga Inggris yang ada di posisi ke-9 dengan 2,03 persen.
Perancis yang sempat ada di posisi ke-6 pada 2000, diproyeksikan turun ke posisi ke-10 pada 2023. Pangsa ekonominya hanya 2 persen.
Sedangkan Mexico ada di posisi ke-11 dengan kontribusi ekonomi sebesar 1,84 persen.
Presiden Ceko Milos Zeman menolak negaranya menjadi basis rudal AS. Foto/Istimewa
PRAHA - Presiden Ceko Milos Zeman tidak melihat alasan untuk kemungkinan menampung rudal Amerika Serikat (AS) di wilayah negaranya. Hal itu diungkapkannya dalam wawancara dengan stasiun televisi Barrandov TV.
"Aku
benar-benar tidak melihat alasan untuk ini," kata Zeman ketika ditanya
tentang reaksinya jika Amerika Serikat meminta Republik Ceko untuk
mengizinkan penyebaran sistem rudal AS di negaranya seperti dilansir
dari TASS, Jumat (22/2/2019).
Presiden Ceko juga
menyuarakan keprihatinan atas situasi internasional yang memburuk.
Menurutnya, ini terkait dengan perang dagang Washington dengan China dan
Uni Eropa.
Sebelumnya, Presiden Rusia
Vladimir Putin mengatakan, Rusia akan menanggapi setiap penyebaran
senjata nuklir jangka pendek atau menengah Amerika Serikat (AS) di Eropa
dengan menargetkan tidak hanya negara-negara di mana mereka
ditempatkan, tetapi AS sendiri.
Dalam pidatonya di Parlemen
Rusia, Putin mengatakan Moskow tidak mencari konfrontasi dan tidak akan
mengambil langkah pertama untuk mengerahkan rudal sebagai tanggapan atas
keputusan Washington bulan ini untuk mundur dari Perjanjian INF.
Namun,
dia mengatakan bahwa reaksi Rusia terhadap penyebaran rudal apapun akan
tegas dan bahwa pembuat kebijakan AS, yang beberapa di antaranya
menurutnya terobsesi dengan status istimewa AS, harus memperhitungkan
risiko sebelum mengambil langkah apa pun.
CB, Jakarta - Pemilihan
Raya ke 14 pada Mei tahun lalu memberi kejutan terhadap demokrasi di
negeri jiran karena Mahathir Mohamad dinyatakan kembali terpilih sebagai
Perdana Menteri Malaysia setelah koalisinya, Pakatan Harapan,
memenangkan pemilu.
Mahathir pernah menjabat perdana menteri pada
1981 hingga 2003. Kini, di usia 92 tahun, dia memimpin perlawanan
terhadap monopoli kekuasaan partai yang pernah dipimpinnya, Pertubuhan
Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO).
Mahathir kembali memimpin
setelah mengalahkan petahana Najib Razak yang diusung Barisan Nasional.
Mahathir menang dengan merangkul Anwar Ibrahim, mantan wakilnya yang
kemudian menjadi seteru politiknya.
”Perselisihan, perlu kami
lupakan. Bukan tidak ada, tapi memang ada. Tapi itu tidak penting. Hal
terpenting adalah masa depan. Meski pernah bermusuhan, saat ini kami
perlu bekerja sama,” ujar Mahathir dalam pertemuan dengan sejumlah
pemimpin redaksi media massa Indonesia, Selasa (19/02/2019) lalu.
Pertemuan diinisiasi Ikatan Setia Kawan Wartawan Malaysia-Indonesia
(Iswami) di kantor Perdana Menteri Malaysia di Putra Jaya, Malaysia.
Berikut petikannya.
Bagaimana mempererat masa depan Indonesia dan Malaysia, termasuk isu tenaga kerja dan juga investasi?
Kami selalu berjuang dengan Partai untuk mencapai kemerdekaan. (Partai yang dimaksud adalah UMNO, Red).
Namun, partai yang berjuang sejak kemerdekaan itu lama kelamaan
popularitasnya merosot dan lupa akan tugas partai. Beberapa tahun
belakangan ini partai tersebut lupa karena merasa berkuasa.
Sebenarnya
saya dulu adalah pemimpin partai tersebut. Pada masa itu, saya memimpin
dan menang dalam pemilu raya pada masa lampau. Tapi setelah saya
menyerahkan jabatan, dan bukan karena desakan dari masyarakat, saya
melihat partai ini lama-kelamaan semakin buruk. Rakyat pun tidak mau
terima. Meski rakyat setia pada partai itu, tapi mereka tidak puas.
Kemudian mereka mencari "kerajaan" atau pemerintahan baru dengan
bergabungnya sejumlah partai.
Pemerintahan sekarang ini sebenarnya
adalah partai yang pernah membangkang selama puluhan tahun. Tapi,
sekarang ini mereka memimpin tapi mereka masih berpikir bahwa mereka
pembangkang. Tapi lebih sedikit demi sedikit mulai sadar bahwa kini
mereka adalah partai pemerintah. Dengan begitu, mereka mesti berhubungan
baik dengan swasta karena mereka yang membantu pemerintahan dalam
sejumlah proyek. Tak hanya dengan swasta tapi juga berbaik-baik dengan
semua negara tanpa melihat ideologi maupun keadaan negara. Siapapun yang
terpilih sebagai pemerintah, kami hormati dan dukung.
Anwar Ibrahim dan Mahathir Mohamad saat masih muda. abc.net.au Bagaimana setelah kepemimpin Anda yang dikatakan akan menyerahkan ke Anwar Ibrahim?
Partai yang kini menjadi partai pemerintah tidak akan pernah menang
karena di internal mereka pun terpecah-belah. Kalau tidak bersatu, tidak
mungkin mereka mampu mengalahkan Barisan Nasional yang menaungi 13
partai.
Masalah besar saat itu adalah bagaimana menjatuhkan
pemerintahan Najib. Untuk itulah kami perlu bergabung. Soal perselisihan
kami yang lama, perlu kami lupakan. Bukan tidak ada, tapi memang ada.
Tapi itu tidak penting. Hal terpenting adalah masa depan. Meski pernah
bermusuhan, tapi saat ini kami perlu bekerja sama.
Saya sebenarnya
tidak berniat untuk maju sebagai perdana menteri. Tapi orang yang
mengajukan saya sebagai perdana menteri adalah orang yang dulu
mengucapkan kata-kata kasar dan mencaci saya sebagai Firaun. Mereka
memilih saya sebagai pemimpin (partai) bahkan sebagai perdana menteri.
Setelah saya katakan bahwa saya tidak akan lama menjadi perdana menteri
karena sudah berumur dan penggantinya belum ditentukan. Tapi kami
bersepakat sebagai pengganti adalah Anwar Ibrahim. Saya pikir sebelum
masa Pemilu Raya ke 15, saya akan serahkan jabatan saya. Ini janji saya.
Walapun ada beberapa pendapat. Tapi saya pegang janji saya akan
meletakkan jabatan itu.
Kapan kira-kira dilaksanakan?
Saya memerlukan
mungkin 2 sampai 3 tahun untuk memperbaiki masalah utang yang terlalu
besar. Pemerintahan telah rusak. Ini bukan perkara yang mudah.
Apakah ada peluang untuk perempuan memimpin Malaysia?
Sangat
mungkin. Tapi perlu ada orang mempunyai personality. Wakil saya seorang
wanita. Di Malaysia mudah saja menerima pemimpin wanita. Sudah ada di
semua tingkat baik dalam partai maupun pemerintahan.
Apakah di Malaysia pers sudah bebas?
Pada
masa lalu pun pers sudah bebas. Tapi kebebasan apa pun ada batasnya.
Tapi kalau pers sudah menimbulkan perasaan benci di antara masyarakat,
maka itu sangat berbahaya. Karena kami di sini banyak kaum (kelompok)
yang berbeda. Kalau ada pers yang sengaja menghasut agar kaum-kaum
berkelahi dan menyusup, kami terpaksa menyetop kegiatan mereka.
Kebebasan itu ada batasnya. Tidak ada kebebasan yang mutlak.
Undang-undang dibuat untuk membatasi hal-hal yang dilarang. Jadi tidak
mungkin ada kebebasan pers yang absolut.
Bagaimana dengan fenomena sosial media?
Sosial
media memang hal yang sukar untuk diawasi. Sebagai contoh di Jerman
saja penggunaan sosial media sudah mulai dibatasi apalagi yang terkait
dengan moral anak-anak dan (ujaran kebencian)
Di Malaysia sendiri, apakah sudah mulai sampai pada tahap itu?
Pada
beberapa hal, ada yang tidak boleh dilakukan. Masalah ini sukar untuk
disetujui dengan undang-undang. Tapi apabila ada upaya untuk menciptakan
huru-hara dalam negara, maka negara terpaksa mengambil tindakan untuk
mengawal dan membatasi.
Bagaimana konsolidasi ASEAN dalam menangani konflik, tetapi juga menghadapi perang dagang besar. Amerika-Cina dan juga Rusia?
ASEAN
yang lama adalah ASEAN yang terlibat dalam perjuangan di negaranya
sendiri, misalnya Soeharto (Indonesia), Lee Kuan Yeuw. Perkembangan
demokrasi saat ini banyak pemimpin baru yang terpilih. Jalinan dengan
pemerintahan saat ini tidak seperti jalinan pada masa lalu. Kalau dulu,
kami selalu berjumpa dan membahas isu-isu penting. Kami pun mengerti
kehendak dan cara penyelesaian masing-masing negara-negara. Saat ini
dengan pergantian kepemimpinan, maka kami terus mencoba merapatkan
hubungan meski upaya tersebut tak seperti dulu. Dengan begitu, ASEAN
kurang kuat. Perpaduannya kurang. Segi saling memahami antara pemimpin
juga kurang. Saya berpendapat, andaikata ada pemimpin yang lama sedikit
(dalam memimpin) maka mungkin kami bisa mempererat hubungan dan banyak
yang bisa dilakukan.
Contohnya, Malaysia dengan Cina. Kami sejak
dulu mempunyai hubungan baik dengan Cina. Meski Cina mengklaim semua
kepulauan di Laut Cina Selatan, tapi kami yakin mereka tidak akan
ceroboh terhadap pulau yang kami bina di Laut Cina Selatan.
PM Malaysia Mahathir Mohamad (kiri) dan Presiden Xi Jinping (kanan)
Indonesia akan menggelar Pemilu. Bagaimana pandangan Anda?
Kami
tidak akan campur tangan dalam urusan politik negara tetangga ataupun
negara manapun. Kami akan tetap menjalin hubungan dengan siapa saja yang
terpilih. Kami tidak bisa menyatakan tidak suka terhadap satu calon.
Kalau ternyata calon itu terpilih, nantinya bisa jadi masalah. Untuk
saat ini kami menanti saja pemilu. Kami akan tetap menjalin hubungan
dengan siapa saja yang terpilih nanti.
Apa yang membuat Anda tetap bugar?
Saya
dulu menunggang kuda. Tapi kuda saat ini sudah terlalu tua. Hal yang
saya lakukan saat ini mengayuh sepeda dan mengendarai mobil. Itu
kegemaran saya. Kalau seminggu saja tidak mengendarai mobil, saya
khawatir hilang kecakapan saya dalam mengendarai mobil. Menyetir, ya,
sekitar dua jam. Mengayuh sepeda sekitar 18 kilometer.
Bagaimana Anda punya jembatan dengan generasi millenial?
Bekerja
sama dengan pemimpin yang lebih muda, itu bukan perkara yang luar
biasa. Pada masa lalu, ketika pertama kali menjadi perdana menteri, saya
sudah berusia hampir 60 tahun. Tapi saya memilih menteri yang
muda-muda. Saya memang bergaul dengan anak muda. Tapi saat ini memang
jaraknya jauh. Tapi itu tidak jadi masalah bekerja sama dengan anak
muda. Saya paham akan kemauan dan kehendak mereka. Saya bersimpati juga
terhadap tuntutan mereka.
Anda menjadi blogger di usia 83. Apa yang ingin Anda sampaikan?
Saya
menulis itu karena saya melihat pemerintah saat itu melakukan hal-hal
yang kurang baik. Karena itu saya perlu suarakan. Mungkin juga karena
saya lama menjadi Perdana Menteri, banyak dari mereka yang meminta saya
berbuat sesuatu terhadap pemerintahan, baik saat Abdullah Badawi maupun
Najib Razak. Cukup efektif. Sekitar 20 juta yang membaca. Sosial media
ini lebih kuat dari media massa biasa.
Dunia Islam. Apa visi Anda?
Di sini ada satu
partai Islam. Tapi meski memiliki nama partai Islam, kami tidak
sependapat bahwa mereka berjuang untuk Islam. Mereka adalah partai
politik yang menggunakan Islam untuk meraih suara. Kalau mereka mau
duduk di pemerintahan pusat, mereka harus mendapat dukungan semua
kalangan.
Anda menjadi blogger di usia 83. Apa yang ingin Anda sampaikan?
Saya
menulis itu karena saya melihat pemerintah saat itu melakukan hal-hal
yang kurang baik. Karena itu saya perlu suarakan. Mungkin juga karena
saya lama menjadi Perdana Menteri, banyak dari mereka yang meminta saya
berbuat sesuatu terhadap pemerintahan, baik saat Abdullah Badawi maupun
Najib Razak. Cukup efektif. Sekitar 20 juta yang membaca. Sosial media
ini lebih kuat dari media massa biasa.
Soal terorisme. Apa dan bagaimana Malaysia memberantas terorisme?
Banyak
hal yang berkenaan dengan terorisme. Pada masa lampau ada komunisme.
Tapi rakyat menilai tidak mungkin itu bisa diterima. Untuk sekarang ini
banyak hal yang dilakukan dengan propaganda. Mereka pergi ke Suriah.
Kami terus mencoba menahan berbagai cara-cara yang ganas yang dilakukan
kelompok terorisme. Saya kira belum hal-hal ganas seperti yang terjadi
di Indonesia.
Abu Sayyaf posting gambar dari sandera Malaysia di Facebook. thestar.com Malaysia membatalkan sejumlah proyek besar dengan Cina. Apakah ini karena Cina berkonflik dengan beberapa negara ASEAN ?
Dulu
Cina miskin dan takut ketinggalan dengan kita. Tapi sekarang mereka
kaya dan berkuasa. Cina banyak memberi bantuan dan proyek, mulai dari
jalan dan lain sebagainya. Dengan begitu, setelah bantuan diberikan,
negara itu menjadi "lebih rapat" dengan Cina. Penduduk Cina di Malaysia
juga banyak sekitar 28 persen. Tapi Cina Malaysia berbeda dengan Cina di
tempat lain.
Kami khawatir dengan dasar-dasar negara Cina.
Contohnya klaim Laut Cina Selatan. Dalam sejarah tidak pernah disebut
mereka adalah pemilik Laut Cina Selatan. Hanya nama saja, ”Laut Cina
Selatan”. Tapi mereka seakan-akan punya kuasa untuk menguasai. Kami
mencari cara menolak cara-cara dan tuntutan mereka. Tapi kami tidak bisa
dengan cara yang langsung. Kami tetap berharap adanya hubungan yang
baik. Cina adalah market (pasar) yang besar. Kami tetap menjaga hubungan
baik. Tapi kami menolak hal-hal yang tidak menguntungkan. Rezim
pemerintahan yang lalu terlalu banyak meminjam uang kepada Cina yang
tidak mungkin kami bayar. Setelah kami ambil alih, kami setop
proyek-proyek.
Meski proyek-proyek itu dibatalkan, tetap ada cost (biaya).
Kami dikenai ganti rugi. Kami terus berunding untuk menurunkan
biaya-biaya tersebut, dan jika boleh dihentikan. Utang kepada Cina
terlalu besar. Kami akan selesaikan masalah utang ini agar kami lebih
bebas bergerak.
Bagaimana ASEAN di masa depan?
Merapatkan
hubungan dengan negara-negara ASEAN. Jumlah penduduk ASEAN 600 juta.
Ini suatu pasar yang besar. Kalau boleh ASEAN bisa bekerja dalam satu
proyek. Misalnya proyek mobil. Kalau itu bisa semua negara ASEAN
terlibat. Ambil contoh Boeing. Beberapa bagian dibuat oleh beberapa
negara. Bagi Malaysia sendiri sedang masa peralihan industri. Kita perlu
untuk meningkatkan itu demi pendapatan mereka. Kami ingin meningkatkan
kemampuan mereka. Apa yang dibuat negara maju, kami pun bisa membuatnya
juga.
LONDON
- Menteri Keuangan (Menkeu) Inggris Philip Hammond mengakui ancaman
pengerahan kapal induk ke wilayah Pasifik telah merumitkan hubungan
negaranya dengan China. Ancaman itu sebelumnya dilontarkan Menteri
Pertahanan Inggris Gavin Williamson.
Ketika Inggris bersiap untuk
meninggalkan Uni Eropa (Brexit) pada akhir bulan depan, yang merupakan
perubahan kebijakan luar negeri dan perdagangan terbesarnya dalam lebih
dari 40 tahun, Inggris berupaya memperkuat hubungan diplomatik dan
hubungan dagang dengan negara-negara di seluruh dunia.
Awal bulan
ini Williamson mengatakan Inggris akan menggunakan kekuatan militer
untuk mendukung kepentingannya setelah Brexit dan menguraikan rencananya
untuk mengerahkan kapal induk baru ke Pasifik, di mana London telah
berusaha untuk menunjukkan pengaruhnya dalam hubungannya dengan China.
Media
Inggris melaporkan bahwa China telah membatalkan pembicaraan
perdagangan dengan Hammond karena kesal dengan pidato Williamson yang
berisi ancaman tersebut.
Ketika ditanya langsung di radio BBC
apakah hubungan itu dirusak oleh ancaman Williamson, Hammond
mengatakan; "Ini adalah hubungan yang kompleks dan belum dibuat lebih
sederhana oleh kekhawatiran China tentang penyebaran Angkatan Laut
Kerajaan di Laut China Selatan."
Seorang pejabat Kementerian
Pertahanan mengatakan pidato itu telah diselesaikan sebelumnya oleh
departemen yang dipimpin Hammond dan Kantor Perdana Menteri.
Ekspor
dan impor Inggris ke China mencapai rekor tertinggi pada tahun 2017.
China adalah pasar ekspor keenam terbesar Inggris pada tahun itu,
senilai 22,3 miliar poundterling dan sumber impor terbesar keempatnya,
senilai 45,2 miliar poundsterling. Data ini berasal dari House of
Commons Library.
Hammond dilaporkan menghentikan perjalanan di
tengah amarah di Beijing atas rencana Williamson untuk mengirim kapal
induk baru, HMS Queen Elizabeth, ke Pasifik.
Dalam pidatonya, Mr
Williamson mengumumkan bahwa misi pertama dari kapal induk HMS Queen
Elizabeth akan mencakup pekerjaan di wilayah Mediterania, Timur Tengah
dan Pasifik.
Pada bulan Agustus tahun lalu, sebuah kapal perang
Inggris berlayar dekat ke Kepulauan Paracel yang diklaim oleh China di
Laut China Selatan, yang memicu kemarahan Beijing.
Hammond mengatakan dia kecewa karena orang China bereaksi marah atas komentar Williamson.
"Ini
sepenuhnya prematur, kapal induk tidak akan berada dalam kesiapan
operasional penuh untuk beberapa tahun lagi, tidak ada keputusan yang
dibuat atau bahkan dibahas tentang di mana penempatan awal
memungkinkan," kata Mr Hammond, dikutip Reuters, Jumat (22/2/2019).
Ditanya
apakah Williamson harus dikekang, dia mengatakan; "Saya pikir sangat
penting bagi kita untuk mengelola hubungan ini dengan China dengan
sangat hati-hati."
Jakarta, CB -- Sepekan menjelang pertemuan tingkat tinggi Kim Jong-un dan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, Korea Utara melaporkan bahwa mereka mengalami krisis pangan.
Dalam memo yang dilihat Reuters,
Korut menyatakan mereka menghadapi kekurangan pangan sekitar 1,4 juta
ton pada tahun 2019 akibat cuaca buruk, kekeringan, banjir, dan sanksi
PBB sehingga terpaksa mengurangi separuh ransum.
Memo dua halaman
tak bertanggal yang dikeluarkan oleh perwakilan Korea Utara untuk
Perserikatan Bangsa-Bangsa itu juga memaparkan bahwa produksi pangan
mereka pada 2018 turun 503 ribu ton dari tahun sebelumnya.
PBB mengonfirmasi angka-angka ini sebagai data resmi pemerintah yang diberikan pada akhir Januari lalu.
"Pemerintah
Korut menyerukan kepada organisasi internasional untuk segera
menanggapi penanganan situasi pangan ini," demikian bunyi memo tersebut.
Korut menyatakan bakal mengimpor 200 ribu ton makanan dan memproduksi
sekitar 400 ribu ton pada masa panen awal. Namun, masih ada kekurangan
sehingga mereka harus memotong jatah harian dari 550 gram per orang
menjadi 300 gram.
Juru bicara PBB, Stephane Dujarric, mengatakan
bahwa pejabat AS dan kelompok-kelompok bantuan di Korut sedang
berkonsultasi untuk "lebih memahami dampak situasi keamanan pangan pada
orang-orang yang paling rentan untuk mengambil tindakan dini demi
memenuhi kebutuhan kemanusiaan mereka."
Dia mengatakan PBB dan
kelompok-kelompok bantuan hanya mampu membantu sepertiga dari enam juta
orang berdasarkan perkiraan jumlah di tahun lalu karena kekurangan dana.
PBB memperkirakan total 10,3 juta orang atau hampir setengah dari
populasi membutuhkan bantuan dan sekitar 41 persen warga Korea Utara
kekurangan gizi, kata Dujarric.
Memo ini terungkap sepekan
menjelang KTT kedua antara Trump dan pemimpin Kim Jong Un yang salah
satu agenda utamanya adalah denuklirisasi di Semenanjung Korea.
Akibat
ambisi senjata nuklir, Korut diganjar serangkaian sanksi internasional,
termasuk dari AS secara unilateral dan melalui PBB.
Benjamin
Silberstein, editor North Korea Economy Watch dan seorang sarjana di
Institut Kebijakan Luar Negeri, mengatakan bahwa Korut sengaja merilis
memo ini untuk menekan AS dalam pertemuan Trump-Kim nanti. Menurut
Silberstein, panen di Korut memang buruk, tidak ada tanda-tanda darurat.
"Lihat
saja bagaimana surat itu ditulis. Mereka ingin membuatnya terdengar
seperti sanksi sama dengan kelaparan sehingga AS harus benar-benar
berbaik hati dan melepaskan mereka (dari sanksi)," katanya.
Kim
Young-hee, seorang pembelot Korea Utara dan ahli ekonomi Korea Utara di
Korea Development Bank di Seoul, juga menyampaikan opini serupa.
"Memo
itu sepertinya pesan yang mengatakan 'Meskipun sanksi tidak
mempengaruhi kehidupan orang secara langsung, mereka memengaruhi seluruh
ekonomi dan kehidupan masyarakat semakin buruk. Jadi bukankah lebih
baik jika sanksi diringankan?'" tuturnya.
Presiden Rusia, Vladimir Putin (tengah), Menteri Pertahanan
Rusia Sergei Shoigu (kiri), dan Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata
Rusia dan Deputi Pertama Menteri Pertahanan Valery Gerasimov menyaksikan
latihan militer di tempat pelatihan "Telemba", sekitar 80 kilometer
utara kota Chita selama latihan militer Vostok 2018 di Siberia Timur,
Rusia, Kamis, 13 September 2018. (Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool
Photo via AP)
CB, Jakarta - Menteri Pertahanan Rusia,
Sergei Shoigu, mengklaim senjata terbaru Rusia ratusan kali lebih murah
dibandingkan satu senjata musuh yang akan digunakan untuk menyerang
Rusia.
"Panglima tertinggi mengatakan dalam pidatonya kepada
Majelis Federal bahwa semua senjata canggih yang dia bicarakan setahun
lalu telah dibuat dan beberapa di antaranya bahkan telah dioperasikan,"
kata Shoigu, dikutip dari TASS, 21 Februari 2019. Shoigu menambahkan
bahwa Rusia senjata baru Rusia meningkatkan efisiensi yang belum pernah
terjadi sebelumnya.
"Rekan-rekan
asing kami menyadari bahwa senjata kami ratusan kali lebih murah
daripada sistem yang digunakan untuk melawan kami. Dan itu tidak berlaku
hanya untuk sistem pertahanan rudal AS," katanya.
Menteri Pertahanan Rusia menekankan bahwa ada kegiatan yang pertama
dan terutama ditujukan untuk menjamin keamanan militer Rusia tanpa
meningkatkan biaya dan bergabung dengan perlombaan senjata.
Vladimir Putin melihat uji coba rudal hipersonik Avangard dari Kementerian Pertahanan Rusia di Moskow.[Sky News]
Perlombaan
senjata dua negara superpower kembali terjadi setelah AS dan Rusia
keluar dari perjanjian INF. Perjanjian yang dibuat selama Perang Dingin
membatasi jarak rudal untuk menghindari bencana perang nuklir antara Uni
Soviet dan AS.
Dalam pidatonya di hadapan Majelis Federal Rusia,
Vladimir Putin juga memperingatkan ancaman AS yang semakin menyebar
rudal di Eropa. Putin menegaskan Rusia akan mengarahkan sistem rudal
nuklirnya lebih dekat dengan wilayah AS sebagai tanggapan.
Dikutip
dari Reuters, Putin mengatakan tidak mencari konfrontasi dan tidak akan
mengambil langkah ceroboh. Namun ia memperingatkan rudal Rusia akan
secepat mungkin menghantam AS jika mengambil langkah berisiko.
Namun
Putin tidak mengkonfirmasi secara teknis, bagaimana Rusia akan
mengerahkan rudal dengan waktu serangan yang lebih singkat. Opsi
yang mungkin termasuk menempatkan mereka di tanah sekutu dekat wilayah
AS, menyebarkan rudal lebih cepat di kapal selam, atau menggunakan salah
satu senjata hipersonik yang menurut Moskow sedang dikembangkan.Dalam
pidatonya pada hari Rabu, Putin mengatakan bahwa kapal selam yang mampu
membawa drone bawah laut terbaru dengan kemampuan serangan nuklir, yang
disebut Poseidon, akan diluncurkan pada musim semi ini, dan juga
berbicara tentang keberhasilan pengembangan senjata hipersonik baru Rusia bernama Tsirkon.
Kawasan Selat Hormutz yang jadi lokasi latihan perang Angkatan Laut Iran. Foto/REUTERS
TEHERAN
- Angkatan Laut Iran meluncurkan latihan perang berskala besar di Selat
Hormuz dan Laut Oman. Teheran unjuk kekuatan maritimnya di tengah
ketegangan dengan Amerika Serikat (AS) yang semakin memanas.
Komandan
Angkatan Laut Iran Laksamana Muda Hossein Khanzadi mengatakan manuver
dimulai pada hari Kamis dan akan berjalan selama seminggu. Untuk pertama
kalinya, latihan akan menampilkan rudal yang diluncurkan dari kapal
selam.
Awal pekan ini, Presiden Iran Hassan Rouhani meresmikan
kapal selam produksi dalam negeri, Fateh (Penakluk). Menurut militer,
kapal selam ini mampu menembakkan rudal jelajah.
Angkatan
Laut Iran mengatakan Fateh dilengkapi dengan torpedo dan sistem
penembakan presisi, dan mampu bertahan di bawah air hingga lima minggu.
AS
dan sekutunya di wilayah Teluk telah berulang kali mengecam militer
Iran sebagai ancaman terhadap kawasan itu. Namun Teheran mengatakan
militernya hanya untuk tujuan pertahanan.
Khanzadi juga mengatakan rudal dengan jangkauan berbeda akan diluncurkan dari kapal perang selama latihan perang.
"Untuk
pertama kalinya, senjata-senjata ini akan diuji secara serius dan kita
dapat membuat wilayah maritim tidak aman bagi musuh dengan cara apa pun
yang memungkinkan," kata Khanzadi, dikutip Al Jazeera, Jumat (22/2/2019).
Kegiatan-kegiatan
Angkatan Laut Iran berlangsung di sebuah perairan yang berjarak 2 km
dari Selat Hormuz dan membentang 10 derajat di utara Samudra Hindia.
Latihan
perang Angkatan Laut akan mencakup bagaimana menghadapi ancaman
eksternal, serta penilaian peralatan, kesiapan, akuntabilitas dan
kesiapan Angkatan Laut Iran di perairan terbuka.
Latihan perang yang dinamai "Velayat 97" itu akan mencakup berbagai manuver, termasuk latihan perang amfibi dan anti-amfibi.
Pada
bulan Januari, Iran mengadakan latihan bersama Angkatan Laut dengan
Rusia di Laut Kaspia. Latihan pada saat itu melibatkan jet tempur
Angkatan Udara, roket yang diproduksi di dalam negeri, dan anti-radar
dan rudal termal diuji.
Ghanbar
Naderi, seorang analis dan jurnalis pertahanan yang berbasis di
Teheran, mengatakan latihan di Selat Hormuz adalah latihan tahunan
sehingga tidak ada yang mengejutkan.
"Tidak ada yang luar biasa
tentang acara tahunan ini," kata Naderi kepada Al Jazeera. "Tapi tentu
saja, tahun ini mengambil arti yang berbeda karena perang ekonomi yang
dihadapi negara ini."
"Seluruh idenya adalah untuk menguji
kesiapan angkatan bersenjata. Ini seharusnya tidak ditafsirkan sebagai
ancaman terhadap keamanan regional," tambahnya.
AS menarik diri
dari kesepakatan nuklir bersejarah 2015 dengan kekuatan dunia dan
menerapkan kembali sanksi sanksi terhadap Iran tahun lalu. Sejak itu
ketegangan meningkat antara Washington dan Teheran.
Presiden Turki Recep Tayyep Erdogan. Foto/Istimewa
DAMASKUS - Presiden TurkiRecep Tayyip Erdogan dituding telah berusaha untuk membawa Ikhwanul Muslimin ke dalam pemerintahan di Suriah. Tudingan itu dilontarkan penasihat politik dan media untuk Presiden Suriah Bashar Assad, Bouthaina Shaaban.
"Apa
yang masih coba dilakukan dan ingin dilakukan Erdogan sebelum
dimulainya perang melawan Suriah ini adalah pengakuan Ikhwanul Muslimin
dan menjadikannya bagian dari otoritas Suriah," kata Shaaban dalam
sebuah wawancara dengan penyiar Al Mayadeen.
"Hari ini, Erdogan,
bertindak melalui apa yang disebut oposisi, mayoritas dari yang, tentu
saja, setia kepadanya, berusaha untuk menentukan nama yang akan
memastikan bahwa Ikhwanul Muslimin memiliki suara di pemerintah Suriah,"
imbuhnya seperti dilansir dari Sputnik, Jumat (22/2/2019).
Shaaban
melanjutkan dengan mencatat bahwa partai-partai berbasi agama tidak
diizinkan di Suriah karena negara itu adalah negara pluralis sekuler.
Penasihat
Assad itu mencatat bahwa presiden Turki telah berusaha menerapkan skema
yang sama, termasuk membawa anggota anggota Ikhwanul Muslimin ke dalam
pemerintahan, di beberapa negara lain juga.
Pernyataan
itu muncul setelah Assad mengatakan dalam pidato pada 17 Februari bahwa
Erdogan adalah "budak kecil Amerika Serikat" dan mengisyaratkan
afiliasi presiden Turki itu dengan organisasi Islam.
Suriah
sendiri menganggap Ikhwanul Muslimin sebagai kelompok teror dan sejumlah
negara kawasan lainnya. Namun, beberapa negara regional percaya bahwa
Ankara mendukung grup tersebut. Erdogan mengatakan bahwa Ikhwanul
Muslimin adalah organisasi ideologis dan tidak boleh diperlakukan
sebagai kelompok teror.
Radar dan software S-400 Triumph telah disempurnakan sehingga
dapat menghancurkan 36 target secara bersamaan. Radar panorama 91N6E
dapat mendeteksi target sejauh 600 km dengan perlindungan anti jamming.
Radar 92N6 merupakan radar multi fungsi yang mampu mendeteksi 100 target
dengan jangkauan 400 km. Sputnik/Sergey Malgavko
CB, Istanbul – Pemerintah Turki mengatakan akan merampungkan proses pembelian senjata rudal anti-serangan udara S-400 dari Rusia pada Oktober 2019.
Pernyataan ini keluar di tengah keberatan Amerika Serikat, yang berkeberatan negara anggota NATO membeli senjata dari Rusia.
Pada saat yang sama, AS dan Turki juga menjajaki penjualan sistem rudal anti-serangan udara Patriot.
Pejabat kementerian Pertahanan Turki mengatakan proses pembicaraan
pembelian rudal Patriot masih berlangsung termasuk mengenai transfer
teknologi dan waktu pengiriman rudal.
“Pemerintah
Turki mengatakan membutuhkan alternatif sistem pertahanan untuk melawan
ancaman regional dan dapat menasionalisasi sistem senjata Rusia ini
dengan mendesain ulang piranti lunaknya,” begitu dilansir Aljazeera pada Kamis, 21 Februari 2019.
Hubungan
AS dan Turki menegang setelah kedua negara berbeda pendapat mengenai
keberadaan milisi Kurdi YPG, yang beroperasi di sisi utara Suriah.
AS
mendukung milisi ini untuk melawan kelompok ISIS. Sedangkan Turki
melihat kelompok itu sebagai teroris yang berusaha memisahkan diri dari
negara.
Wakil Presiden Amerika Serikat, Mike Pence, mengatakan negaranya berkeberatan dengan rencana Turki membeli S-400 dari Rusia.
“Kami
tidak akan diam saja sementara ada anggota NATO membeli senjata dari
musuh kita. Kami tidak bisa menjamin pertahanan Barat jika sekutu kami
menggantungkan diri pada Timur,” kata Pence baru-baru ini.
Menurut
Murat Aslan, yang merupakan analis senjata dan bekas pejabat militer
Turki, sistem pertahanan negara-negara Baltik dan Eropa Timur terdiri
dari sistem senjata Rusia dan NATO. Ini termasuk sistem radar dan
mekanisme pendukung. Dia mempertanyakan keberatan AS soal pembelian
S-400 oleh Turki.
“Kenapa tidak? Turki telah membeli sistem
pertahanan udara dari AS. Tapi pihak AS yang meminta harga sangat
tinggi, persyaratan dan adanya kekhawatiran penolakan oleh kongres,”
kata dia seperti dilansir Aljazeera.
Menurut Aslan, masalah interoperatibilitas antara sistem senjata Barat dan Timur tidak terbukti.
“Kesepakatan
dengan pemerintah Rusia tidak mencantumkan larangan pemasangan patch
software yang bisa dimodifikasi oleh Turki agar sesuai standar nasional
dan NATO,” kata dia.
Seorang pejabat AS mengatakan kepada Aljzaeera bahwa kongres AS tidak akan menyetujui penjualan paket Patriot ke Turki kecuali Ankara membatalkan pembelian S-400.
Selain Turki, seperti dilansir Reuters,
Rusia menjual senjata canggih yang mampu mengejar pesawat jet tempur
musuh itu ke Cina, Iran dan India. AS tidak berkeberatan saat India,
yang bertikai dengan Cina, membeli senjata ini dari Rusia. Namun, AS
mengenakan sanksi kepada unit di militer Cina, yang mempelopori
pembelian senjata ini.
Penasihat senior Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Jared Kushner, kiri. (Jabin Botsford/The Washington Post)
CB, Jakarta - Pejabat senior pemerintahan Donald Trump yang memaksakan penjualan teknologi nuklir ke Arab Saudi diyakini bisa menguntungkan keluarga Jared Kushner.
Mengutip
whistleblower di dalam pemerintah AS, laporan oleh Dewan Pengawas dan
komite reformasi yang dipimpin Demokrat menuduh "tindakan tidak normal"
di Gedung Putih mengenai proposal untuk membangun lusinan reaktor nuklir
di seluruh kerajaan Saudi.
Dikutip dari The Independent, 21
Februari 2019, Komite DPR pada hari Selasa membuka penyelidikan atas
tuduhan, yang mencakup kekhawatiran apakah pejabat Gedung Putih pada
bulan-bulan awal pemerintahan Trump berusaha untuk memperbaiki prosedur
keamanan nasional, dan memaksakan kesepakatan dengan Arab Saudi yang
dapat secara finansial menguntungkan pendukung dekat presiden Trump.
Menurut laporan itu, upaya nuklir didorong oleh mantan penasihat
keamanan nasional Michael Flynn, yang dipecat pada awal 2017 dan sedang
menunggu hukuman karena berbohong kepada FBI dalam penyelidikan Rusia.
Derek
Harvey, seorang pejabat Dewan Keamanan Nasional yang dibawa oleh Flynn,
terus mengerjakan proposal tersebut, yang masih dalam pertimbangan oleh
pemerintahan Trump.
Mengandalkan keterangan whistleblower,
komunikasi email dan dokumen lainnya, laporan komite merinci bagaimana
Dewan Keamanan Nasional (NSC) dan pejabat etika berulang kali
memperingatkan tindakan Flynn dan seorang pembantu senior bisa
bertabrakan dengan konflik kepentingan federal dan undang-undang yang
mengatur transfer teknologi nuklir untuk kekuatan asing.
Laporan
itu juga mencatat salah satu produsen pembangkit listrik yang dapat
mengambil manfaat dari kesepakatan seperti itu termasuk Westinghouse
Electric, anak perusahaan dari Brookfield Asset Management, sebuah
perusahaan yang membuat kesepakatan pada bulan Agustus untuk
menyelamatkan menara 666 Fifth Avenue milik keluarga Kushner di
Manhattan yang terlilit hutang besar.
Laporan juga mengungkap
bahwa Kushner, menantu dan penasihat presiden, diduga tetap terlibat
langsung dengan upaya-upaya itu, dan ia akan melakukan perjalanan ke
Arab Saudi pada akhir Februari untuk berbagi poin-poin rencana ekonomi
AS dan proposal perdamaian di Timur Tengah.
Gedung Putih dan Kushner tidak segera menanggapi laporan ini.
Presiden
Donald Trump bersama dengan Pangeran Arab Saudi Mohammed bin Salman di
Gedung Putih, Washington, 20 Maret 2018. REUTERS/Jonathan Ernst/File
Photo
Laporan itu muncul pada saat anggota parlemen
semakin gelisah dengan hubungan dekat antara pemerintahan Trump dan Arab
Saudi, yang telah menimbulkan kekhawatiran bahkan di antara anggota
partai Republik di Kongres.
Anggota
parlemen dari kedua belah pihak telah menyatakan keprihatinan bahwa
Arab Saudi dapat mengembangkan senjata nuklir jika teknologi AS
ditransfer tanpa perlindungan yang tepat.
Trump telah menjadikan
kerajaan Saudi sebagai pusat kebijakan luar negerinya di Timur Tengah
untuk menekan Iran, meskipun Trump berulangkali mengecam pembunuhan
kolumnis Washington Post Jamal Khashoggi dan peran Saudi dalam perang di
Yaman.
Para penyelidik kongres juga menyelidiki peran Tom
Barrack, seorang pendukung proposal nuklir yang menjalankan komite
pelantikan presiden Trump, yang berada di bawah penyelidikan terpisah
oleh jaksa federal di New York. Rick Gates, mantan karyawan dan
kooperator Barrack dalam investigasi Mueller, juga terlibat dalam
advokasi untuk proposal nuklir.
Juru
bicara Tom Barrack mengatakan ia akan bekerja sama dengan penyelidikan
DPR. Sementara Harvey belum berkomentar terkait hal ini.Menurut
laporan itu, pelapor datang ke komite karena mereka memiliki
kekhawatiran tentang upaya di dalam Gedung Putih untuk mempercepat
transfer teknologi nuklir AS yang sangat sensitif ke Arab Saudi, karena berpotensi melanggar Undang-Undang Energi Atom dan tanpa tinjauan oleh Kongres.
Al-Quds, 21/2 (CB) - Puluhan orang Palestina
menunaikan shalat pada Rabu (20/2) di luar komplek Masjid Al-Aqsha, yang
menjadi tempat bentrokan, di Al-Quds (Jerusalem) untuk memprotes
penutupan yang berlanjut oleh Israel atas Bab Ar-Rahmah.
Pada Rabu pagi, pasukan Israel digelar di dekat gerbang itu di tengah
ketegangan yang meningkat dengan orang Palestina yang beribadah,
demikian dilaporkan Kantor Berita Turki, Anadolu --yang dipantau Antara
di Jakarta, Kamis malam.
Gerbang berada di sisi timur kompleks tempat suci umat Muslim tersebut.
Pada Senin, penguasa Yahudi menutup gerbang itu, menghalangi ratusan
orang Muslim yang ingin beribadah memasuki Masjid Al-Aqsha, dan menahan
beberapa orang Palestina di dalam kompleks masjid tersebut.
Hari berikutnya, penguasa Yahudi dilaporkan membuka kembali gerbang itu untuk sementara.
Pemimpin
Hamas di Jalur Gaza, Yahya al-Sinwar, menolak bertemu dengan utusan
khusus Norwegia untuk proses perdamaian Timur Tengan Tor Wennesland.
Foto/Istimewa
GAZA - Pemimpin kelompok Islam Hamas di Jalur Gaza, Yahya al-Sinwar, menolak bertemu dengan utusan khusus Norwegia
untuk proses perdamaian Timur Tengan Tor Wennesland. Hal itu
diungkapkan oleh seorang sumber yang mengahui soal informasi tersebut
kepada Anadolu.
"Wennesland telah meminta untuk bertemu Sinwar selama perjalanannya baru-baru ini ke wilayah Palestina," kata sumber yang berbicara secara anonim kepada kantor berita Turki itu, Jumat (22/2/2019).
Pada
hari Selasa, Wennesland bertemu dengan Perdana Menteri Palestina Rami
al-Hamdallah di kantornya di kota Ramallah, Tepi Barat yang diduduki.
Ramallah adalah Ibu Kota administrasi pemerintah Palestina.
Kantor Sinwar sejauh ini menahan diri untuk mengomentari pernyataan sumber.
Sinwar telah beberapa kali bertemu dengan Wennesland di masa lalu.
Sementara
itu, dikutip dari Middle East Monitor, anggota senior biro politik
Hamas Mousa Abu Marzouq baru-baru ini mengatakan Norwegia mengerahkan
upaya untuk mengatasi krisis kemanusiaan di Gaza. Ia menambahkan bahwa
gerakan Islam itu memiliki hubungan "kuat" dengan pemerintah Norwegia.
Norwegia mengepalai kelompok negara-negara Eropa untuk mendukung masalah Palestina.
Gaza
telah menyaksikan krisis kemanusiaan yang dahsyat sejak 30 Maret 2018
ketika penduduk daerah kantong itu melakukan aksi yang disebut sebagai
Great March of Return. Aksi ini bertujuan untuk menarik perhatian dunia
internasional terhadap hak warga Palestina untuk kembali ke rumah-rumah
mereka di Nakba saat dipindahkan secara paksa pada tahun 1948.
Aksi
ini juga bertujuan untuk menghancurkan pengepungan Israel-Mesir selama
12 tahun di Jalur Gaza, di mana daerah kantong itu diblokade dari darat,
udara dan laut.
Sejak demonstrasi dimulai, lebih dari 230 demonstran Palestina telah tewas oleh tembakan tentara Israel.
Rudal Rocks diluncurkan perusahaan Israel dalam pameran Aero India di Bangalore. Foto/Globes
TEL AVIV
- Perusahaan elektronik pertahanan Israel, Rafael Advanced Defense
Systems Ltd., telah meluncurkan rudal jarak jauh Rocks dalam pameran
Aero India di Bangalore. Misil air-to-surface (udara ke permukaan) ini diklaim mampu menghancurkan target bawah tanah, seperti bungker.
Menurut
Rafael, rudal baru dapat ditembakkan jarak jauh dari pesawat tempur
menuju target permukaan dan bawah tanah sehingga pesawat tetap di luar
area yang ditargetkan oleh sistem pertahanan udara.
Rudal itu,
lanjut Rafael, bergerak lebih cepat daripada kecepatan suara sehingga
mengurangi kemungkinan bahwa pesawat yang menembakkan rudal akan
dideteksi oleh pertahanan anti-pesawat. Menurut Rafael misil itu juga
dapat menghantam target yang bergerak dan juga mengganggu sistem
navigasi GPS, jika ditargetkan.
Rudal
Rocks sendiri dipandu sebagian besar jalan menuju target dengan sistem
navigasi GPS, sedangkan beberapa meter terakhir dilakukan oleh perangkat
pelacak dan memproses foto-foto target guna memastikan pukulan yang
tepat. Rafael belum mengungkapkan rincian lengkap tentang kisaran rudal
dan muatannya, tetapi menekankan bahwa hulu ledaknya mematikan.
Wakil
Presiden dan Kepala Sektor Sistem Udara Rafael dan C4ISR (Command,
Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and
Reconnaissance), Yuval Miller, mengatakan; "Rocks adalah rudal yang maju
dan inovatif dan kami juga telah menerapkan teknologi yang sudah
digunakan dalam sistem senjata rudal Spice, yang sudah beroperasi".
Seorang sumber terkait yang dikutip media Israel, Globes,
Kamis (21/2/2019), percaya bahwa Rafael telah merancang rudal baru
terutama untuk pasar India di mana perusahaan Israel telah aktif selama
beberapa dekade melalui berbagai anak perusahaan dan banyak kemitraan
bisnis.
Sebagai
bagian dari kolaborasinya dengan India, Rafael telah mentransfer
pengetahuan yang memungkinkan perusahaan lokal untuk memproduksi
beberapa produknya di India sebagai bagian dari kebijakan pemerintah
India, "Make in India".
Rafael juga telah menunggu beberapa waktu
untuk lampu hijau dari pemerintah India guna untuk kesepakatan untuk
rudal anti-tank Spike bernilai ratusan juta dolar. Kesepakatan itu
ditangguhkan oleh pertengkaran internal di India mengenai apakah akan
membeli rudal anti-tank Rafael atau rudal alternatif yang sedang
dikembangkan di India.
